Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya – Halaman all

    Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya – Halaman all

    Israel Batalkan Tur Wisata Provokatif di Wilayah Suriah, Ini Alasannya

    TRIBUNNEWS.COM- Israel telah membatalkan semua ‘tur wisata’ di wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal beberapa hari setelah tur tersebut awalnya diumumkan.

    Militer Israel pada hari Jumat mengumumkan pembatalan semua rencana “tur wisata” ke daerah perbatasan di dalam wilayah Suriah yang diduduki secara ilegal, yang telah diatur untuk wisatawan Israel yang didampingi oleh pemandu yang memegang izin resmi.

    Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah “penilaian situasi operasional,” dan menambahkan bahwa masuk ke rute penyeberangan pagar tidak akan diizinkan pada tahap ini. 

    Mengacu pada wilayah yang direbut oleh tentara Israel mulai Desember 2024, berdekatan dengan Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki .

    Menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth , pembatalan tersebut memengaruhi tiga rute utama: Sungai Ruqad, Jembatan Hamma di tepi Sungai Yarmouk, dan terowongan Kereta Api Hejaz di wilayah Yarmouk.

    Di sisi lain, rute keempat, yang terletak di Gunung Hermon yang menghadap perbatasan Lebanon, tidak termasuk dalam keputusan pembatalan, dan militer mengonfirmasi bahwa jalur ini akan tetap terbuka sementara untuk saat ini.

    Beberapa hari sebelumnya, militer Israel telah memberitahukan calon wisatawan Israel  mengenai niatnya untuk menyelenggarakan wisata khusus di wilayah Suriah di luar jalur perbatasan, dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya “wisata keamanan,” di bawah perlindungan langsung tentara. 

    Menurut surat kabar Haaretz , undangan kejutan untuk tur tersebut datang dari Komando Utara tentara Israel dan Divisi 210, yang dikoordinasikan dengan Dewan Regional Golan.

    Tur tersebut mencakup area yang biasanya terlarang – lokasi yang baru-baru ini diduduki oleh Israel dan diklasifikasikan sebagai berada di luar pagar perbatasan zona penyangga.

    Menurut media Israel, salah satu tur yang direncanakan diharapkan mencakup kunjungan ke titik pengamatan di Gunung Dov, yang menghadap ke Lebanon selatan dan Lembah Beqaa.

    Beberapa wilayah yang termasuk dalam tur tersebut sebelumnya dikuasai oleh pasukan bekas rezim Assad sebelum jatuh, sementara wilayah lainnya diambil alih oleh Israel kemudian.

    Meskipun militer Israel memberikan jaminan bahwa inisiatif ini “sepenuhnya aman,” hal ini banyak dipertanyakan di Israel karena sifat sensitif wilayah perbatasan yang terlibat—terutama mengingat insiden keamanan berulang yang terjadi di sana dalam beberapa tahun terakhir.

    Yedioth Ahronoth menggambarkan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Israel, dengan mencatat bahwa banyak lokasi yang terlibat dalam tur tersebut dianggap sebagai zona militer tertutup. 

    Hal ini membuat aktivitas tersebut bersifat provokatif dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan ekspansionis terselubung yang disamarkan sebagai pariwisata.

    Hampir segera setelah koalisi pemberontak Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada bulan Desember, Israel  mengeksploitasi situasi tersebut  dengan merebut wilayah Suriah yang berdekatan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki di Suriah barat daya.

    Sejak saat itu, mereka telah melancarkan  serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya  terhadap sasaran-sasaran di Suriah, menewaskan puluhan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur utama di negara itu. 

    Mereka juga telah mengeluarkan banyak ancaman terhadap pemerintah Suriah,  memperingatkan  pasukan keamanannya untuk menjauh dari Suriah selatan.

     

    Batalkan Rencana Tur Wisata di Suriah

    Militer Israel telah membatalkan rencana tur ke wilayah yang diduduki pasukan Israel di dalam wilayah Suriah.

    Alasannya adanya pembaruan terbaru yang tidak dijelaskan mengenai situasi keamanan.

    Minggu ini, militer Israel telah mengizinkan peluncuran tur di wilayah barat daya Suriah yang saat ini diduduki secara ilegal oleh Israel.

    Tempat di mana calon wisatawan tersebut kabarnya akan ditemani oleh pemandu yang memegang izin resmi.

    Tur tersebut rencananya akan mencakup area yang biasanya terlarang bagi warga sipil dan wisatawan, seperti lokasi yang baru-baru ini diduduki oleh Israel selama beberapa bulan terakhir sejak mantan pemberontak Suriah mengambil alih negara tersebut dan pemerintahannya di tengah jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan pendudukan kini telah membatalkan rencana tersebut, namun militer mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan “penilaian situasi operasional”, dan menambahkan bahwa “masuk ke rute penyeberangan pagar tidak akan diizinkan pada tahap ini”.

    Pembatasan tersebut, menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth , berlaku untuk sebagian besar rute masuk wilayah Suriah yang diduduki dari Israel.

    Tetapi tidak termasuk rute yang terletak di Gunung Hermon yang menghadap perbatasan Lebanon, yang ditetapkan untuk tetap dibuka sementara.

     

    SUMBER: THE ARAB NEWS, MIDDLE EAST MONITOR 

  • Analis Rusia: Turki Mau Kirim Sistem Rudal Jarak Jauh S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel – Halaman all

    Analis Rusia: Turki Mau Kirim Sistem Rudal Jarak Jauh S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel – Halaman all

    Analis Rusia: Turki Mau Kirim Arhanud S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel yang Bom Semena-mena

    TRIBUNNEWS.COM – Analis militer Rusia mengklaim kalau rencana militer Turki untuk mentransfer sistem pertahanan udara (Arhanud) jarak jauh S-400 Triumf buatan Rusia ke Suriah merupakan “jebakan” bagi jet tempur Israel yang semakin agresif dalam melakukan serangan udara terhadap negara Arab tersebut.

    “Sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 bersama dengan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah milik Turki di Suriah akan bertindak sebagai “payung”, melindungi Suriah dari serangan udara Israel,” kata analis Rusia, Igor Subbotin, yang menulis di portal berita Nezavizimaya Gazeta.

    Hal menarik lainnya, niat Turki ini mengungkap kalau mereka berani berpaling dari Amerika Serikat (AS) dan Barat, khususnya NATO, dengan aksi pembelian senjata ke Rusia.

    Igor mengatakan kalau Turki berencana untuk memindahkan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 ke pangkalan udara Suriah yang terletak di wilayah Homs.

    Pangkalan udara di wilayah Homs yang dimaksud dan sebagaimana yang dispekulasikan adalah Pangkalan Udara T-4 atau Tiyas.

    Pangkalan T-4 merupakan pangkalan udara terbesar yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Udara Suriah pada masa rezim Assad.

    Tidak hanya digunakan oleh Angkatan Udara Suriah di bawah rezim Assad, Pangkalan Udara T-4 juga digunakan oleh cabang militer Iran dalam melancarkan serangan terhadap posisi kelompok ISIS di Suriah.

    Letaknya di utara Tiyas dan barat kota kuno Palmyra.
     
    Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Pangkalan Udara T-4 (Tiyas) juga digunakan oleh pesawat tempur Rusia.

    Media internasional melaporkan, Turki berencana untuk mengubah Pangkalan Udara T-4 menjadi pusat pertahanan udara dengan mengerahkan beberapa sistem pertahanan udara, yang bertujuan untuk menyediakan lapisan dan jaringan pertahanan udara untuk melindungi pemerintahan baru Suriah dari jet tempur Israel.

    RUDAL JARAK JAUH – Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia. Turki dilaporkan akan memboyong sistem pelontar rudal jarak jauh ini ke Suriah guna melindungi pemerintahan baru negara itu dari serangan udara Israel.

    Sistem pertahanan udara S-400 “Triumf” terdiri dari beberapa komponen utama yang berfungsi secara terpadu untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi ancaman udara.

    Komponen ini mencakup radar pengintaian utama (91N6E “Big Bird”) yang mampu mendeteksi berbagai jenis target udara pada jarak hingga 600 kilometer.

    Radar pengendali tembakan (92N6E “Grave Stone”) juga berperan dalam mengunci target dan mengendalikan proses intersepsi secara akurat.

    Sistem ini juga dilengkapi dengan radar deteksi dini dan pelacakan (96L6E “Cheese Board”) yang beroperasi pada jarak menengah sekitar 300 kilometer untuk meningkatkan akurasi deteksi.

    Sistem persenjataan ini juga dilengkapi dengan kendaraan peluncur bergerak (TEL) yang membawa rudal siap diluncurkan, serta pusat kendali dan komando (55K6E) yang secara otomatis mengoordinasikan keseluruhan operasi.

    Rudal yang digunakan terdiri dari beberapa varian utama dengan jangkauan berbeda, termasuk 40N6 (400 km), 48N6 (250 km), dan 9M96 (40–120 km).

    Semua elemen ini menjadikan S-400 salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dan efektif, yang mampu beroperasi di semua kondisi cuaca dan menangkal berbagai jenis ancaman udara secara bersamaan.

    Sistem pertahanan udara S-400 “Triumf” dikembangkan oleh perusahaan Rusia Almaz-Antey , sebuah perusahaan pertahanan yang mengkhususkan diri dalam pengembangan sistem pertahanan udara dan kedirgantaraan canggih.

    Almaz-Antey juga bertanggung jawab untuk memproduksi sistem pertahanan udara terkenal lainnya seperti S-300 dan S-500 Prometey .

    Perusahaan ini merupakan salah satu produsen sistem pertahanan udara terkemuka di dunia, dengan keahlian tinggi dalam teknologi radar dan rudal.

    RUDAL JARAK JAUH – Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia. Turki dilaporkan akan memboyong sistem pelontar rudal jarak jauh ini ke Suriah guna melindungi pemerintahan baru negara itu dari serangan udara Israel.

    Ditolak AS, Turki Berpaling ke Rusia

    Akuisisi sistem pertahanan udara S-400 oleh Turki merupakan langkah strategis yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan pertahanan dan hubungan internasional negara tersebut.

    Pada bulan Desember 2017, Turki menandatangani kesepakatan senilai sekitar US$ 2,5 miliar dengan Rusia untuk memperoleh sistem S-400 “Triumf”.

    Langkah ini diambil setelah kegagalan negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai pembelian sistem pertahanan udara Patriot, serta kebutuhan mendesak Turki untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya, terutama dalam menghadapi ancaman konflik di Suriah dan ketegangan dengan Rusia.

    Keputusan Turki telah meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan NATO, yang melihat pembelian S-400 Triumf sebagai ancaman terhadap integritas sistem pertahanan udara aliansi militer, karena sistem pertahanan udara buatan Rusia tidak kompatibel dengan sistem pertahanan NATO dan berpotensi membocorkan informasi sensitif.

    Sebagai tanggapan, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program jet tempur generasi kelima F-35 pada Juli 2019 dan mengenakan sanksi ekonomi melalui Undang-Undang CAATSA pada Desember 2020.

    CAATSA ( Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ) adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang memiliki hubungan pertahanan dan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara.

    Tujuan utama CAATSA adalah mencegah negara lain bertransaksi dengan sektor pertahanan Rusia, sehingga memberi tekanan ekonomi pada Moskow dan sekutunya.

    Namun, tindakan lewat CAATSA ini juga meningkatkan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara sekutunya, seperti Turki.
      
    Meskipun ada tekanan internasional, Turki tetap melanjutkan pengadaan S-400, dengan pengiriman pertama diterima pada Juli 2019.

    Langkah ini mencerminkan upaya Turki untuk memperkuat kedaulatan pertahanannya dan mengurangi ketergantungan pada sekutu tradisional, sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar seperti Rusia.

    Sistem pertahanan udara Turki HISAR A+ dikembangkan lebih mapan dan sistem pertahanan udara HISAR O+ telah memasuki produksi secara massal. (Anadolu Agency)

    Boyong Juga Hisar-O

    Selain sistem pertahanan jarak jauh S-400, Turki juga dilaporkan akan mengerahkan sistem pertahanan udara Hisar buatan lokal — kemungkinan Hisar-O untuk pertahanan jarak menengah atau Hisar-A untuk pertahanan dekat — untuk melindungi Pangkalan T4 dan mendominasi wilayah udara di sekitarnya.

    Sistem pertahanan udara HISAR dikembangkan oleh ROKETSAN, yang menyumbangkan rudal, sementara perusahaan ASELSAN mengembangkan sistem elektronik untuk sistem pertahanan.

    Kedua perusahaan ini mulai mengembangkan sistem pertahanan udara ini segera setelah mereka mendapat kontrak dari pemerintah Turki pada tahun 2011.
     
    Pada tahun 2014, rudal HISAR-O berhasil diluncurkan untuk pertama kalinya.
     
    Turkiye mengembangkan sistem pertahanan udara HISAR dalam upayanya menciptakan sistem pertahanan udara berlapis-lapis yang terdiri dari tingkat rendah (HISAR-A), tingkat menengah (HISAR-O) dan tingkat tinggi atau jarak jauh (HISAR-U).

    Sistem HISAR-O terdiri dari rudal jarak menengah itu sendiri, sistem peluncur rudal, sistem pengendalian tembakan, radar pertahanan udara yang dipasang di tiang dan sensor elektro-optik dan inframerah.

    Ia menggunakan radar array bertahap 3D “ASELSAN KALKAN” untuk mendeteksi dan melacak hingga 60 target secara bersamaan.

    Target dapat dideteksi sejauh 60 km menggunakan radar sistem HISAR-O.

    Peluncur rudal untuk sistem pertahanan udara jarak menengah HISAR-O didasarkan pada truk Mercedes-Benz 6×6 yang dilengkapi dengan enam rudal jarak menengah.

    Sistem pertahanan udara jarak menengah HISAR-O dikembangkan untuk mempertahankan pangkalan militer, personel militer, pelabuhan, dan berbagai aset strategis lainnya dari ancaman udara yang terbang di ketinggian sedang.

    Mengenai kinerjanya, sistem pertahanan udara HISAR-O dapat membombardir target udara pada jarak 25 km di permukaan laut, sementara rudalnya mampu terbang hingga ketinggian 10 km.

    Namun, sebelum Turki dapat mengambil alih Pangkalan Udara T-4 di Suriah, jet tempur Israel mengebom pangkalan udara tersebut untuk mencegah Ankara mengambil alih pangkalan udara tersebut.

    DIBOM ISRAEL – Foto kehancuran dari serangan udara Israel di satu di antara pangkalan udara di Suriah. Israel menghancurkan aset-aset militer yang tersisa Suriah dengan dalil agar tidak menjadi ancaman kelak bagi negara pendudukan tersebut. (DSA/Tangkap Layar)

    Pengeboman Israel terhadap Pangkalan Udara T-4, yang ingin diambil alih Turki, telah semakin meningkatkan ketegangan antara Ankara dan Tel Aviv.

    Serangan oleh jet tempur Israel menghancurkan landasan pacu, menara kontrol, hanggar dan jet tempur (milik Angkatan Udara Suriah) di pangkalan udara yang dimaksud.

    “Ini adalah pesan kuat bahwa Israel tidak akan menerima perluasan kehadiran Turki,” kata seorang pejabat intelijen yang telah meninjau foto-foto kerusakan tersebut.

    Sumber Suriah yang dekat dengan Turki memberi tahu Reuters bahwa “(Pangkalan Udara T4) sekarang sama sekali tidak dapat digunakan (karena serangan udara oleh jet tempur Israel).

    Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan Israel sebagai “ancaman terbesar bagi keamanan regional.”

     

    (oln/dsa/*)

  • Prabowo Wacanakan Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina di Unhan Nasional 12 April 2025

    Prabowo Wacanakan Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina di Unhan Nasional 12 April 2025

    Prabowo Wacanakan Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina di Unhan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada warga Palestina untuk kuliah di Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan).
    Menurut Prabowo, inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memberi kesempatan bagi pelajar Palestina belajar di Indonesia, sambil membangun fasilitas kesehatan di Tepi Barat dan Gaza.
    “Kami ingin mereka kembali ke tanah airnya dalam keadaan selamat, sehat, dan berpendidikan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya (Antalya Diplomacy Forum/ADF) 2025 di Turki, dilansir dari
    Antara.
    Selain mendukung pembangunan fasilitas di Gaza, Indonesia juga telah mengirimkan tim medis untuk membantu warga yang terdampak konflik.
    Tak hanya itu, Indonesia bekerja sama dengan Uni Emirat Arab telah membuka rumah sakit lapangan di Gaza.
    Dalam pidatonya, Prabowo kembali menekankan pentingnya solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar dari konflik dan untuk menghentikan jatuhnya korban jiwa.
    “Saya percaya, pada akhirnya harus ada kerja sama damai. Itulah kunci menuju perdamaian sejati,” ujarnya.
    Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan warga Gaza dan wilayah sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.
    Prabowo berujar, pemerintah siap memberikan bantuan, termasuk mengevakuasi warga sipil Palestina yang membutuhkan perawatan intensif ke rumah sakit di Indonesia.
    “Bagaimana mungkin seorang anak berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin seorang ibu yang tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima oleh akal sehat,” tegas Prabowo.
    Prabowo juga aktif berdiplomasi dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah. Dalam forum tersebut, ia mengumumkan rencana kunjungan ke Kairo, Doha, dan Amman.
    Pertemuan dengan para pemimpin, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania, diharapkan dapat menghasilkan solusi bagi perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi Palestina.
    “Inilah cara kami menunjukkan solidaritas. Indonesia memang jauh, tetapi rakyat saya merasakan bahwa serangan terhadap warga Gaza, Palestina, Lebanon, dan Suriah seolah-olah itu adalah serangan terhadap diri mereka sendiri,” tutup Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih

    VIDEO: Pertemuan Netanyahu-Trump di Gedung Putih

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan mendadak ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Donald Trump di Gedung Putih. Dia membawa sejumlah kekhawatiran penting: program nuklir Iran, tarif impor yang dihadirkan Trump, meningkatnya pengaruh Turki di Suriah, serta perang yang telah berlangsung 18 bulan di Jalur Gaza.

    Ringkasan

  • Jumlah Pencari Suaka ke Eropa Menurun, Mengapa?

    Jumlah Pencari Suaka ke Eropa Menurun, Mengapa?

    Jakarta –

    Di seluruh Uni Eropa, pada tahun 2024 diajukan lebih dari 1 juta aplikasi suaka. Jumlah permohonan suaka ini turun 11% dibanding tahun sebelumnya.

    Persentase pemohon suaka ini turun secara konstan sejak Oktober tahun lalu, yang terutama disebabkan makin sedikitnya aplikasi suaka yang diajukan warga negara Suriah, Afghanistan, dan Turki.

    Juga permohonan suaka ke Jerman, yang biasanya jadi tujuan utama pengungsi dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Semakin sedikit orang yang mencari suaka di Jerman, menurut laporan sebuah media Jerman. Namun para ahli menyarankan untuk menafsirkan data tersebut dengan lebih hati-hati.

    Belum lama ini, surat kabar Jerman “Welt am Sonntag” melaporkan data yang diklasifikasikan belum dirilis, yang menunjukkan pada kuartal pertama 2025, Prancis menerima permohonan suaka paling banyak di Uni Eropa – 40.871 disusul Spanyol (39.318) dan Jerman (37.387).

    Badan Suaka Uni Eropa EUAA mengatakan kepada DW, bahwa mereka “mengetahui adanya laporan surat kabar “Welt am Sonntag”. “Tapi karena data yang diungkap media tersebut bukanlah data yang sah, maka kami tidak dapat mengomentari, atau mengonfirmasi, data yang dilaporkan media tersebut.”

    Meskipun EUAA tidak mengonfirmasi data tersebut, penurunan aplikasi suaka ke Jerman terbukti benar, sesuai laporan terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman (BAMF).

    BAMF melaporkan sebanyak 10.647 aplikasi diajukan di Jerman selama bulan Maret 2025, jumlah terendah sejak pecahnya pandemi COVID-19.

    Mencari suaka bukan sebuah pilihan

    Orang-orang mungkin terpaksa meninggalkan negara asal mereka dan mencari suaka dikarenakan berbagai alasan, termasuk ketidakstabilan politik, konflik, ancaman terhadap keselamatan fisik, penganiayaan, dan perubahan iklim.

    “Menjadi pengungsi atau pencari suaka bukanlah sebuah pilihan,” kata Sarah Wolff, seorang profesor kebijakan migrasi dan suaka di Universitas Leiden, Belanda.

    Wolff juga mengatakan, para pencari suaka tidak “berkeliling” ke berbagai negara untuk mencari suaka.

    Biasanya, para pencari suaka hanya memiliki sedikit informasi mengenai negara tujuan ketika mereka melarikan diri, dan biasanya mereka akan mencari tempat yang aman yang dekat dengan asal mereka.

    “Jadi, Eropa belum tentu menjadi tujuan pertama karena sulit untuk mencapainya,” kata Wolff.

    Kehadiran komunitas sesama budaya – diaspora – sering kali menjadi salah satu pertimbangan terpenting ketika mengajukan suaka. Sebuah studi tahun 2024 dari Universitas Southampton, Inggris, mengidentifikasi faktor “koneksi sosial” sebagai alasan terkuat untuk mencari suaka.

    Dan meskipun angka resmi menunjukkan lebih sedikit permohonan suaka yang diajukan untuk pertama kalinya di Eropa, angka-angka tersebut tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang latar belakang masalah yang kompleks.

    Tren yang menurun? Angka-angka tidak memberi gambaran yang lengkap

    Membaiknya situasi di negara asal para pencari suaka dijadikan alasan menurunnya tren ini, namun ternyata ada alasan lainnya.

    “Ini benar-benar melibatkan banyak faktor,” kata Wolff.

    Contohnya saat Taliban menguasai Afghanistan pada tahun 2024, di saat yang sama aplikasi pencari suaka ke Uni Eropa turut turun secara substansial.

    “Bukan karena mereka tidak ingin datang dan mengajukan permohonan suaka, tetapi mereka tidak lagi dapat melarikan diri dari negara tersebut. Ini semakin sulit.”

    Faktor-faktor yang seringkali tidak terlihat jelas seperti penumpukan atau pembatasan proses aplikasi., atau juga faktor pengambilan keputusan oleh pihak berwenang, turut mempengaruhi statistik dan penurunan tren permohonan suaka.

    Secara historis, warga Suriah merupakan yang paling banyak mengajukan permohonan suaka di Jerman, dan jumlah permohonan ini menurun dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat yang sama, penggulingan rezim Assad membuat pemerintah Jerman menghentikan sementara permohonan suaka dari warga Suriah.

    Jadi, tidak jelas apakah situasi politik yang berpotensi lebih stabil membuat lebih sedikit warga Suriah yang meninggalkan negaranya, atau apakah kebijakan pemerintah Jerman yang menghalangi pengajuan suaka para pemohon.

    “Dampak perubahan rezim terhadap jumlah warga Suriah yang datang ke Jerman mungkin belum dapat dilihat secara menyeluruh dan mendalam, kita perlu menunggu lebih lama lagi,” ujar Alberto-Horst Neidhard, kepala program Keanekaragaman dan Migrasi Eropa di Pusat Kebijakan Eropa kepada DW.

    Neidhard mengatakan, data yang dilaporkan lebih baik dilihat dari sisi tren jangka panjang daripada penurunan dari bulan ke bulan.

    “Kami telah melihat pasang surut dalam beberapa tahun terakhir yang perlu diwaspadai, terutama dalam hal statistik pencari suaka,” kata Neidhard.

    Bukan indikator keamanan

    Penurunan permohonan suaka di tiap negara, atau di blok regional seperti Uni Eropa, tidak berarti lebih sedikit orang yang mencari suaka.

    Perubahan kebijakan lokal, seperti negara yang menyatakan tidak akan memproses permohonan suak, ancaman deportasi, pengawasan perbatasan, atau permusuhan publik terhadap pengungsi di negara tujuan, berpotensi membuat mereka enggan mencari suaka ke negara tersebut, terutama bagi mereka yang mengungsi karena alasan kekerasan dan penganiayaan.

    “Mereka menghadapi situasi yang berbeda-beda, termasuk situasi berbahaya, mereka juga menginvestasikan sejumlah besar uang dan bergelut dengan berbagai jenis kerumitan hukum untuk mencapai negara tujuan mereka,” kata Neidhard.

    Selain mahal, proses mencari suaka juga memakan waktu.

    Pada akhirnya, data statistik pemohon suaka harus dilihat dari sisi historis dan sebagai bagian dari tren jangka panjang, kata Neidhard.

    “Secara historis dan dalam kaitannya dengan jumlah populasi secara keseluruhan, angka-angka ini secara umum konsisten dengan angka-angka yang telah kita lihat di masa lalu,” katanya.

    “Kecuali jika ada beberapa peristiwa yang benar-benar mengganggu seperti pandemi, misalnya, saya rasa kita tidak akan melihat penurunan signifikan lebih lanjut dalam jumlah [suaka].”

    “Penting juga untuk menghindari ekspektasi publik, bahwa migrasi tidak teratur dapat diturunkan menjadi nol, atau bahwa penurunan permohonan suaka merupakan indikasi betapa amannya dunia kita.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Sorta Lidia Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • WhatsApp Warga RI Disadap! Ribuan Jadi Korban, Kenali Ciri-cirinya

    WhatsApp Warga RI Disadap! Ribuan Jadi Korban, Kenali Ciri-cirinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan pengguna WhatsApp dilaporkan jadi korban penyadapan oleh perusahaan asal Israel, NSO Group. Kejadian tersebut melibatkan Spyware perusahaan Pegasus pada 2019 lalu.

    Dalam dokumen yang menjadi bagian gugatan WhatsApp disebutkan, 1.223 pengguna menjadi target dalam peretasan enam tahun lalu. Semua pengguna berasal dari 51 negara berbeda, dikutip dari Tech Crunch, Jumat (11/4/2025).

    Indonesia masuk dalam salah satu negara korban Pegasus. Jumlah yang terdampak mencapai 54 orang.

    Negara dengan jumlah korban terbanyak dari aktivitas peretasan ini adalah Meksiko sebanyak 456 orang. Selain itu ada juga 100 warga India yang menjadi target Pegasus.

    Sejumlah negara lain yang ikut menjadi korban adalah Bahrain (82 orang), Maroko (69 orang), Pakistan (58 orang), Israel (51 orang), Spanyol (21 orang), Belanda (11 orang), Hungaria (8 orang), Perancis (7 orang), Inggris (2 orang), dan Amerika Serikat (1 orang).

    Dalam pengaduannya, WhatsApp mengatakan peretasan dilakukan selama April hingga Mei 2019. Artinya lebih dari 1000 pengguna menjadi target aktivitas dalam waktu dua bulan saja.

    Tech Crunch mencatat belum jelas apakah pelanggan NSO Group berasal dari pemerintah negara karena adanya korban berasal dari sana. Sebab situs CTech mencatat terdapat korban dari Suriah namun perusahaan tidak bisa melakukan pengiriman teknologi ke negara tersebut.

    Dalam laporan sebelumnya juga terungkap NSO Group memutus hubungan dengan 10 pelanggan pemerintah setelah adanya laporan penyalahgunaan spyware. Adapula catatan nilai alat peretasan WhatsApp hingga US$6,8 juta (Rp 114 miliar) untuk lisensi selama setahun.

    Ciri-ciri WhatsApp Disadap

    1. OTP

    Anda perlu berhati-hati jika pesan berisi kode One Time Password (OTP) WhatsApp masuk ke ponsel. Sebab OTP hanya diberikan saat akan mengakses akun WhatsApp.

    Jika Anda tidak masuk akun WhatsApp dan menerima OTP, bisa jadi ada yang berusaha mengaksesnya dari jarak jauh. Ingat untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun.

    2. Keluar dari WhatsApp Secara Tiba-tiba

    Tanda lain adalah tiba-tiba akun keluar atau logout sendiri. Bisa jadi ada pihak lain yang masuk dan mencoba mengeluarkan Anda dari akun sendiri.

    3. Pesan Terbaca

    Anda juga perlu berhati-hati jika ada pesan yang sudah terbuka atau terbaca. Ini bisa jadi pertanda akun WhatsApp telah disadap orang lain.

    4. Pesan Terkirim Sendiri

    Akun WhatsApp mungkin sudah disadap jika terdapat chat yang terkirim sendiri ke akun lain, padahal Anda tidak pernah mengirimkan.

    5. Status WA

    Pertanda akun sudah dibajak adalah saat ada status yang terunggah secara misterius.

    6. Melakukan Panggilan Telepon

    Seperti ciri-ciri lainnya, akun WhatsApp mungkin sudah disadap jika terdapat panggilan telepon yang tidak Anda lakukan.

    (fab/fab)

  • Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    Prabowo tegaskan RI, Turki satu suara soal Palestina, Ukraina, Suriah

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,”

    Jakarta/Ankara (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki satu suara terhadap isu-isu seperti kemerdekaan Palestina, stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina.

    Presiden Prabowo, saat menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menyebut dua negara juga sepakat untuk saling membantu memperjuangkan sikap-sikap dua negara terhadap situasi di Palestina, Suriah, dan Ukraina.

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis (10/4) waktu setempat.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Erdogan, terutama saat mereka bertemu empat mata (tête-à-tête) di Istana Kepresidenan Turki.

    “Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melanjutkan dirinya dan Presiden Erdogan menyadari Indonesia dan Turki merupakan negara-negara yang memimpin Global South, sehingga keduanya perlu bekerja sama menciptakan dunia yang lebih adil.

    “Sebagai pemimpin Global South, Indonesia dan Turki juga akan terus bekerja sama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil, dan berpihak kepada semua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan, setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025.

    Dalam rangkaian kunjungan, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan bertemu empat mata, kemudian keduanya memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah RI dan Pemerintah Turki.

    Dua pemimpin itu kemudian menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki, dan menyampaikan pernyataan bersama.

    Delegasi Pemerintah RI yang mendampingi Presiden Prabowo di Ankara, terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Presiden Erdogan juga didampingi oleh menteri-menterinya, salah satunya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo dan Erdogan Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Erdogan Sepakat Dukung Kemerdekaan Palestina – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina.

    Tayang: Jumat, 11 April 2025 00:56 WIB

    /Biro Pers Setpres

    Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye, Rabu (9/4/2025). Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina. (Biro Pers Setpres) 

    Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Rabu (9/4/2025). Keduanya sepakat mendukung kemerdekaan Palestina.

    TRIBUNNEWS.COM, ANKARA – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan diplomasi dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki pada Rabu (9/4/2025)waktu setempat.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo sempat berbincang mengenai permasalahan geopolitik dunia. Dia bilang, kedua kepala negara sepakat untuk menjaga perdamaian dunia.

    “Saya dan Presiden Erdogan tukar pandangan tentang isu-isu geopolitik. Kami sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga stabilitas dan perdamaian dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan salah satu yang disoroti Turki dan Indonesia adalah upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Termasuk, kata Presiden Prabowo, pihaknya juga mendukung stabilitas keamanan di Suriah dan Ukraina. 

    “Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah dan perdamaian di Ukraina. Kedua pihak bersepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” ungkapnya.

    ERDOGAN SAMBUT PRABOWO – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Istana Kepresidenan Turkiye di Ankara, pada Kamis, (10/4/2025). ((Sekretariat Presiden).)

    Di sisi lain, Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut kedua negara juga mendorong tata kelola dunia agar bisa adil kepada semua negara.

    “Sebagai pemimpin Global South Indonesia dan Turkiye juga akan terus bekerjasama mendorong tata kelola dunia yang lebih adil dan berpihak kepada semua negara,” pungkasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jerman Umumkan 144 Halaman Paket Koalisi Pemerintahan

    Jakarta –

    Kanselir terpilih Jerman Friedrich Merz mengatakan, koalisi partainya CDU/CSU, telah menyepakati pembentukan pemerintahan baru Jerman dengan Partai SPD. Kedua partai besar Jerman tersebut meluncurkan perjanjian koalisi berisi 114 halaman kontrak paket program yang antara lain menjanjikan pemotongan pajak, kebijakan imigrasi yang lebih ketat, serta sejumlah prioritas lainnya.

    Dalam perjanjian koalisi tersebut, terdapat komitmen di bidang perdagangan. Mereka berniat untuk merampungkan penjanjian perdagangan bebas jangka menengah dengan Amerika Serikat (AS), seraya menghindari konflik dagang dan mengurangi tarif impor resiprokal dalam jangka pendek. Targetnya, adalah percepatan kesepakatan Uni Eropa (UE) dengan blok Amerika Latin Mercosur dan Meksiko.

    Dalam bidang energi dan iklim, perjanjian itu merencanakan pemotongan harga listrik sebesar 5 sen lewat pengurangan pajak listrik dan ongkos jaringan, ditambah peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas. Sementara mereka menyiapkan juga paket legislatif untuk carbon capture and storage. Juga disepakati pembatalan regulasi kontroversial pemanas ruang, untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber penghangat ruangan di musim dingin. Koalisi ini juga akan mendorong percepatan target iklim UE, yakni mengurangi emisi keseluruhan sebanyak 90% hingga 2040.

    Sektor fiskal dan pajak juga tak luput jadi bagian kesepakatan. Koalisi sepakat membentuk komisi ahli reformasi “rem utang” Jerman yang sangat ketat yang membatasi pinjaman publik. Tarif pajak perusahaan dijadwalkan turun mulai 2028, diikuti penurunan pajak pertambahan untuk makanan dan restoran.

    Dari sisi ketenagakerjaan, upah lembur akan dibebaskan dari pajak, dan insentif pajak diberikan untuk pekerja yang melebihi usia pensiun. Tunjangan pengangguran direformasi dengan sanksi lebih ketat bagi pihak yang menolak untuk bekerja. Serta, pada tahun 2026 mulai berlaku upah minimum sebesar 15 euro per jam.

    Koalisi itu juga sepakat untuk meningkatkan “secara signifikan” pengeluaran pertahanan untuk memenuhi target NATO. Hal itu meliputi pengadaan pasukan dan persenjataan. Akan ada pemberlakuan sistem wajib militer baru, yang saat ini masih berbentuk sukarela. Dukungan untuk Ukraina tetap menjadi prioritas. Juga akan disusun regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pembelian dan pengadaan alat utama sistem pertahanan, serta melakukan kerjasama standardisasi peralatan militer bersama mitra negara-negara Eropa.

    Pemerintahan baru Jerman juga akan memperketat kebijakan imigrasi, misalnya menghentikan reunifikasi keluarga untuk imigran berstatus perlindungan subsider. Kemudian menghentikan semua program federal untuk penerimaan para pengungsi. Pencari suaka lewat jalur darat akan ditolak di perbatasan, dan Jerman akan mulai mendeportasi warga ke Suriah dan Afganistan, dimulai dengan para pelaku tindak kriminal dan mereka yang berpotensi membahayakan.

    Kemungkinan komposisi jabatan penting di kabinet

    Wakil Kanselir dan Menteri Keuangan, diduga kuat akan dijabat oleh Lars Klingbeil, salah satu ketua partai SPD . Dengan menjabat posisi kunci itu, artinya dia punya peluang kuat untuk mencalonkan diri sebagai kanselir di masa yang akan datang.

    Lars Klingbeil yang berusia 47 tahun telah menjadi sosok vokal di SPD setelah gelaran pemilu Februari lalu. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Kanselir Olaf Scholz yang akan segera pensiun.

    Untuk Menteri Luar Negeri, beberapa pihak memperkirakan jabatan diplomat tertinggi ini akan diserahkan kepada Johann Wadephul, yang merupakan Wakil Ketua fraksi CDU/CSU di parlemen. Politisi berusia 62 tahun ini dikenal karena mendorong agar Ukraina diizinkan menyerang target-target di dalam Rusia dengan senjata pasokan Barat.

    Pesaingnya adalah Armin Laschet, lelaki berusia 64 tahun ini merupakan eks pemimpin CDU, dan juga juga pernah maju sebagai kandidat kanselir pada pemilu 2021.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan diberikan kepada tokoh politik negara bagian Bayern, Alexander Dobrindt dari Partai CSU. Dia digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet sebagai menteri dalam negeri, salah satu kementerian utama yang akan diberikan kepada CSU, yang mitra CDU di negara bagian Bayern. Namun, belum ada kepastian dari niat Alexander Dobrindt untuk mengisi posisi ini.

    Menteri Pertahanan dalam kabinet saat ini, Boris Pistorius dari SPD diproyeksikan akan tetap memegang jabatan ini, setelah menuai dukungan untuk tetap menjabat menteri pertahanan dari politisi lain dan rakyat Jerman. Sosok politisi berusia 65 tahun ini, dalam jajak pendapat sering terpilih sebagai politisi terpopuler di Jerman , saat meningkatnya kegelisahan soal ancaman Rusia. Namun, Pistorius juga berpotensi untuk menjadi Wakil Kanselir, jika Klingbeil menolak tawaran mengisi jabatan tersebut.

    Pembagian jatah kursi menteri

    Dalam perjanjian koalisi, SPD direncanakan mendapat jabatan pada setidaknya tujuh kementerian dalam pemerintahan baru. Jumlah ini terbilang lebih banyak dibanding CDU, yang hanya mendapat enam kementerian.

    Namun jika ditotal, CDU mendapat kursi kanselir dan sembilan pos kementerian dengan mitranya CSU, yang mendapat tiga jatah menteri.

    Rinciannya, CDU akan memimpin Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keluarga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Transportasi, dan Kementerian Digitalisasi.

    Sementara SPD akan mengambil alih Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan yang juga mencakup Perlindungan Iklim, Kementerian Bantuan Pembangunan dan Kementerian Perumahan, Tata Kota serta Konstruksi.

    Sementara, CSU kemungkinan akan mengambil alih Kementerian Penelitian, Teknologi dan Luar Angkasa, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

    Respons partai-partai di Jerman

    Partai Kiri Jerman mengecam kebijakan tersebut dengan mengatakan, perjanjian koalisi akan membawa Jerman ke arah yang salah. Mereka mengkritik tajam kesepakatan itu dengan mengatakan bahwa pemerintah baru mengabaikan berbagai masalah seperti tingginya harga sewa rumah, harga-harga yang terus melambung tinggi, runtuhnya kohesi kemasyarakatan dan kehancuran planet.

    “Koalisi yang tidak peduli dan putus asa ini menampilkan dirinya sebagai koalisi yang benar-benar pengecut, tidak memiliki imajinasi, dan tanpa kompas sosial,” ujar salah satu pemimpinnya, Ines Schwerdtner.

    Sementara Partai Hijau mengkritik perjanjian ini dengan menyebutnya sebagai “kekecewaan besar” terhadap masalah yang dihadapi dunia saat ini.

    Salah satu pemimpin Partai Hijau Felix Banaszak menyebutkan, koalisi tersebut tidak memiliki “sedikit pun jawaban” atas tantangan lingkungan, misalnya penurunan target iklim, hingga penundaan penghentian penggunaan batu bara.

    Pemimpin Partai AfD Alice Weidel mengkritik tajam kesepakatan koalisi dan menuduh Friedrich Merz melakukan penipuan, dengan mengatakan bahwa mereka “tidak menepati janji pemilu mereka.”

    “Dokumen itu memiliki ciri khas dari pecundang pemilu, SPD.”

    Partai CDU/CSU, katanya, telah “menipu dan membohongi warga dengan janji-janji pemilu yang tidak benar.”

    Prinsip “bisnis seperti biasa” ada “dalam setiap kalimat perjanjian koalisi,” kata Weidel, terutama dalam hal migrasi dan keuangan.

    Terlalu banyak uang pembayar pajak yang “dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang salah dan merugikan,” kata pemimpin partai AfD itu. “Kebijakan fiskal dan pajak adalah bencana yang akan semakin memperburuk krisis,” pungkas Weidel.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi

    Pemeriksa: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini