Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjalani proses penarikan ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini dijelaskan oleh Pentagon sebagai konsolidasi pasukan yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    Seperti apa rincian dari proses ini dan apa yang menjadi faktor pendorongnya?

    Apa yang Menjadi Dasar Penarikan Pasukan AS dari Suriah?

    Pernyataan dari Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa konsolidasi pasukan ini dilakukan berdasarkan pengakuan keberhasilan AS dalam melawan ISIS. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi,” katanya, sambil menyebut bahwa jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang dalam beberapa bulan ke depan.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018, yang juga diiringi dengan protes dari kalangan petinggi militer saat itu.

    Seberapa Banyak Pasukan yang Ditarik dan Dimana?

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel diperkirakan akan ditarik dari beberapa lokasi, termasuk Mission Support Site Green Village dan fasilitas kecil lainnya.

    Ironisnya, meskipun proses penarikan sedang berlangsung, pemerintahan Biden sebelumnya justru menambah jumlah pasukan menjadi sekitar 2.000 orang di Suriah pada bulan Desember 2024.

    Peningkatan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kenapa Jumlah Pasukan AS di Suriah Kembali ke Angka 900?

    Dengan pengurangan ini, jumlah pasukan AS akan kembali ke kisaran 900, angka yang sama yang dipertahankan setelah kekalahan ISIS pada tahun 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, serta mencegah serangan dari Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi oleh Kurdi.

    Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi pasukan ini masih memungkinkan AS untuk menekan aktivitas ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya.

    Namun, situasi lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan, dengan ISIS mengeklaim 294 serangan di Suriah pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 121 serangan.

    Bagaimana dengan Ancaman Lain yang Dihadapi AS di Wilayah Tersebut?

    AS juga menghadapi tekanan dari milisi pro-Iran.

    Sebuah insiden tragis terjadi pada Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak tahun 2014, AS memimpin koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF.

    Walaupun kekhalifahan ISIS sudah runtuh, kelompok ini masih aktif di wilayah pedesaan yang terpencil, dan AS terus melancarkan operasi militer untuk menggagalkan potensi kebangkitan kelompok ini.

    Selain itu, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional.

    Apa yang Terjadi di Irak?

    Sementara itu, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Kesepakatan antara Washington dan Baghdad menyatakan bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    Dengan semua dinamika ini, pertanyaan yang muncul adalah:

    Akankah AS benar-benar mengangkat kaki sepenuhnya dari Suriah?

    Atau akankah kehadiran militer AS tetap ada dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di wilayah tersebut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    Pentagon Tarik 1000 Tentara dari Suriah: Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pentagon, yang merupakan badan pertahanan Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk menarik sekitar 1000 tentara dari Suriah.

    Keputusan ini tidak hanya mengubah jumlah total pasukan di lapangan tetapi juga mencerminkan perubahan strategi militer AS di wilayah yang telah menjadi fokus selama satu dekade terakhir.

    Mengapa Pentagon Mengurangi Pasukan di Suriah?

    Pada Jumat, 18 April 2025, Pentagon menginformasikan bahwa mereka akan memangkas hampir setengah dari total personel mereka yang sebelumnya berjumlah sekitar 2000.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa proses penarikan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi di lapangan.

    Walaupun tidak disebutkan lokasi spesifik, Parnell menyatakan bahwa pasukan akan dipusatkan di beberapa titik strategis.

    Apa Dampak dari Penarikan ini?

    Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam strategi militer Washington, terutama dalam perang melawan kelompok teroris Negara Islam (ISIS) yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Meskipun kekuatan ISIS telah berkurang sejak 2019, sisa-sisa militannya masih aktif, terutama di daerah pedesaan, dan sering kali melancarkan serangan sporadis.

    Presiden AS sebelumnya, Donald Trump, juga mengungkapkan pandangannya tentang keterlibatan militer AS di Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social pada Desember lalu, Trump menegaskan, “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita dan Amerika Serikat tidak boleh bergabung dengannya; ini bukan perjuangan kita.” Pernyataan ini menggambarkan perubahan arah kebijakan luar negeri AS yang lebih fokus pada isu domestik dan pengurangan keterlibatan militer di luar negeri.

    Bagaimana Situasi Politik dan Keamanan di Kawasan?

    Penarikan tentara ini juga terjadi di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut.

    Setelah presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan oleh pemberontak Islamis pada akhir 2024, AS sempat meningkatkan operasi militer mereka.

    Namun, fokus Washington mulai berubah ketika kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan terhadap jalur pelayaran internasional pada akhir 2023.

    Di samping itu, pasukan AS di Suriah dan Irak menjadi target serangan dari milisi pro-Iran, terutama sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.

    Sebagai respons, AS melakukan serangan udara terhadap beberapa target yang terkait dengan Iran.

    Meskipun ketegangan ini telah mereda, risiko serangan terhadap pasukan AS tetap ada.

    Apakah AS Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Suriah?

    Sampai akhir 2024, Pentagon masih menempatkan sekitar 900 tentara di Suriah, meskipun jumlah ini sempat meningkat menjadi 2000 sebelum penarikan diumumkan.

    Langkah ini sejalan dengan rencana Irak untuk mengakhiri kehadiran militer internasional di wilayahnya.

    Saat ini, terdapat sekitar 2500 tentara AS di Irak, dengan misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada akhir 2025 di wilayah Irak federal dan 2026 di wilayah Kurdistan.

    Penarikan pasukan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan kehadiran militer AS di Suriah dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

    Apakah ini menandakan akhir dari keterlibatan militer AS di Suriah, ataukah justru akan menjadi awal dari strategi baru?

    Dengan latar belakang yang semakin kompleks, keputusan ini tentunya akan memiliki implikasi yang luas, baik bagi AS maupun untuk stabilitas regional di Timur Tengah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat mulai menarik ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini disebut Pentagon sebagai bentuk “konsolidasi pasukan” yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    “Dengan mengakui keberhasilan AS dalam melawan ISIS, termasuk kekalahan teritorialnya pada 2019 di bawah Presiden Donald Trump, hari ini Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan AS di Suriah ke lokasi-lokasi tertentu,” kata Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan yang dikutip The New York Times, Jumat (12/4).

    Parnell menjelaskan, proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi.

    Dalam beberapa bulan ke depan, jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh Trump pada 2018.

    Saat itu mendapat upaya tentangan dari petinggi militer dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jim Mattis.

    Seperti diketahui, Trump kembali menegaskan sikapnya setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita. AMERIKA SERIKAT TIDAK BOLEH BERGABUNG DENGANNYA. INI BUKAN PERJUANGAN KITA,” tulis Trump di platform Truth Social saat kembali menjabat sebagai presiden terpilih.

    Tiga Pangkalan AS di Suriah Ditutup

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel akan ditarik dari Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates, dan satu fasilitas kecil lainnya.

    Menariknya, pada Desember 2024, pemerintahan Biden justru menambah jumlah pasukan di Suriah menjadi sekitar 2.000 orang.

    Peningkatan itu ditujukan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kembali ke Format Lama: 900 Tentara

    Kini, pengurangan pasukan akan membawa jumlahnya kembali ke kisaran 900—angka yang dipertahankan sejak ISIS dinyatakan kalah pada 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, dan mencegah Turki menyerang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi.

    Meski Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi ini tetap memungkinkan AS menekan ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya, situasi di lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan.

    Aktivitas ISIS Naik Dua Kali Lipat

    ISIS mengklaim 294 serangan di Suriah sepanjang 2024, naik drastis dari 121 serangan pada tahun sebelumnya, menurut data yang dikutip dari NYT.

    Sejak awal 2025, setidaknya 44 serangan telah terjadi, menurut laporan Institut Timur Tengah di Washington.

    Tekanan juga datang dari milisi pro-Iran.

    Pada Januari 2024, tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak 2014, AS memimpin koalisi internasional untuk melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF yang mayoritas Kurdi.

    Kemenangan atas ISIS diumumkan pada akhir 2017 di Irak dan pada Maret 2019 di Suriah, saat benteng terakhir kelompok itu direbut.

    Meski kekhalifahan ISIS runtuh, para jihadis masih aktif di pedesaan terpencil.

    AS secara berkala melancarkan operasi militer untuk menggagalkan kebangkitan kelompok tersebut.

    Setelah jatuhnya Assad, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional sejak akhir 2023.

    AS membalas dengan serangan udara terhadap target yang dianggap terkait Iran.

    Irak juga Bersiap Akhiri Kehadiran AS

    Di sisi lain, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Washington dan Baghdad telah menyepakati bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    Profil Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah yang Masuk 100 Tokoh Paling Berpengaruh Versi TIME – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa atau yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad Al Julani masuk dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia tahun 2025 versi Majalah TIME.

    Al-Sharaa banyak disorot media dunia setelah dia dan kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berhasil menumbangkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

    “Bulan Desember lalu, setelah bertahun-tahun membangun faksi bersenjata yang kuat, yakni Hayat Tahrir al-Sham yang dikategorikan secara internasional sebagai kelompok teroris, Ahmed al-Sharaa dan aliansi pemberontaknya menggulingkan pemerintahan brutal Bashar Assad di Suriah,” demikian keterangan Robert Ford, Duta Besar AS untuk Suriah tahun 2011-2024, pada laman Majalah TIME.

    Ford menyebut al-Sharaa pernah terkait dengan kelompok al-Qaeda dan ISIS, tetapi dia kemudian melawan kedua kelompok itu dengan agresif.

    “Dia membentuk aliansi dengan pemberontak Suriah lainnya, sering kali dengan todongan senjata, dan mengamankan dukungan Turki.”

    “Sekarang al-Sharaa menjadi presiden sementara di seluruh Suriah. Dia menyeimbangkan militan yang pernah dipimpinnya dengan warga Suriah liberal yang lega setelah Assad pergi.”

    Ford mengatakan para pengamat kini penasaran apakah al-Sharaa seorang ekstremis yang sikap moderatnya hanya taktik demi keuntungan politik sementara, atau dia seorang politikus yang memanfaatkan kelompok ekstremis demi meraih kekuasaan.

    Profil al-Sharaa

    Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Al-Sharaa lahir tahun 1982 di Riyadh, Arab Saudi. Keluarganya berasal dari Dataran Tinggi Golan di Suriah yang kini diduduki Israel.

    Dia besar di Arab Saudi yang menjadi negara tempat ayahnya bekerja sebagai insinyur minyak. Pada tahun 1989 keluarganya kembali ke Suriah dan tinggal di Kota Damaskus.

    Menurut Al-Sharaa, peristiwa Intifada Kedua di Palestina pada tahun 2000 adalah momen yang memicu dia untuk memutuskan berjuang melawan para penindas.

    Dia pergi ke Irak untuk melawan pasukan Amerika Serikat (AS). Al-Sharaa bergabung dengan Al-Qaeda di Irak (AQI).

    AHMED AL-SHARAA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera pada Senin (10/3/2025) menunjukkan Pidato Presiden Sementara Suriah, Ahmed Al-Sharaa tentang bentrokan di Latakia dan Tartous pada Minggu (9/3/2025). al-Sharaa, telah mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa berdarah yang terjadi di pesisir Suriah (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera)

    Pada tahun 2005 dia ditangkap oleh pasukan AS dan dipenjada di Camp Bucca bersama para militan Irak.

    Ketika dibebaskan tahun 2009, dia kembali ke AQI yang namanya digant menjadi Negara Islam Irak. Dia diangkat sebagai panglima.

    Saat fase awal Perang Saudara Suriah yang dimulai tahun 2011, dia dikirim ke Suriah untuk membentuk kontingen Al-Qaeda yang bisa ikut campur dalam perang itu.

    Al-Sharaa lalu membentuk Front Nusrah setahun kemudian dan merekrut para pejuang muda Suriah yang tidak tahu hubungan al-Sharaa dengan Al-Qaeda.

    Berbeda dengan ISI, Front Nusrah lebih menargetkan pasukan pemerintah dan faksi-faksi saingannya.

    Pada tahun 2016 Al-Sharaa mengumumkan Front Nusrah telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda. Front Nusrah diganti namanya menjadi Jabhat Fatah al-Sham.

    Setahun berselang dia mengimbau para faksi pemberontak yang berada di bawah komandonya untuk bergabung dengan kelompok yang disebut Hayat Tahrir al-Sham atau HTS.

    HTS membentuk Pemerintahan Penyelamatan Suriah di wilayah Idlib. Al-Sharaa menjadi pemimpinnya. Kelompok itu menjadi faksi dominan dalam kalangan oposisi suriah.

    Pada bulan November 2024 HTS melancarkan serangan cepat terhadap rezim Assad. Dalam beberapa hari HTS berhasil menguasai Kota Aleppo.

    HTS lalu menyerbu Damaskus dan menggulingkan pemerintahan Assad. Al-Sharaa mulai mengontrol Suriah.

    Koalisi para pemberontak memilih al-Sharaa sebagai presiden yang memimpin pemerintahan sementara Suriah.

    Al-Sharaa kemudian berusaha menyatukan faksi-faksi di Suriah dan berusaha agar sanksi-sanksi terhadap Suriah dicabut.

  • Tutup 3 Pangkalan Militer, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Turki Masuk – Halaman all

    Tutup 3 Pangkalan Militer, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Turki Masuk – Halaman all

    Tutup 3 Pangkalan, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Manuver Turki

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menarik ratusan tentara mereka dari Suriah timur laut , New York Times melaporkan, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Mengutip dua pejabat senior AS, dikatakan kalau militer AS menutup tiga dari delapan pangkalan operasi kecilnya di timur laut dan mengurangi jumlah pasukan menjadi sekitar 1.400 dari 2.000.

    Para pejabat itu mengatakan komandan Komando Pusat Amerika Serikat (USCENTCOM) akan menilai apakah akan melakukan penarikan tambahan setelah 60 hari.

    “Para komandan militer telah merekomendasikan untuk mempertahankan setidaknya 500 tentara di Suriah, kata seorang pejabat dalam laporan tersebut.

    Laporan itu mengatakan Presiden AS, Donald Trump telah menyatakan “skeptisisme mendalam” tentang mempertahankan pasukan AS di Suriah.

    Trump mengatakan pada akhir Januari lalu kalau AS “akan membuat keputusan” mengenai pasukan di Suriah.

    Hal itu diungkapkan Trump saat dikonfirmasi soal adanya laporan yang mengatakan kalau presiden AS tersebut bermaksud menarik pasukan Amerika.

    “Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi kami akan membuat keputusan mengenai hal itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

    “Kami tidak terlibat di Suriah. Suriah sudah dalam kekacauannya sendiri. Mereka sudah punya cukup banyak kekacauan di sana. Mereka tidak membutuhkan keterlibatan kami.”

    Menurut New York Times, setidaknya untuk saat ini, pengurangan yang dimulai pada Kamis didasarkan pada rekomendasi komandan darat pasukan AS untuk menutup dan mengkonsolidasikan pangkalan, dan telah disetujui oleh Pentagon dan USCENTCOM.

    BERSIAP PATROLI – Anggota pasukan Amerika Serikat melakukan briefing sebelum melaksanakan patroli rutin di pos penjagaan terluar di wilayah Timur Suriah pada 25 Mei 2021. (AFP)

    Jejak Pasukan AS di Suriah

    AS secara ilegal mengerahkan pasukan di Suriah pada bulan November 2015 dengan tujuan untuk “mencegah kembalinya” ISIS. 

    Hal ini terjadi dua bulan setelah Rusia menyetujui permintaan Damaskus untuk memberikan dukungan udara kepada tentara Suriah, pasukan khusus Iran, dan Hizbullah dalam pertempuran melawan pasukan ISIS yang mengancam akan menyerbu ibu kota Suriah, saat itu.

    Dalam kekacauan yang terjadi, Washington dan milisi Kurdi sekutunya menguasai wilayah timur laut Suriah yang kaya sumber daya alam, tempat tentara AS bertahan hingga hari ini dan secara teratur menjarah sumber daya alam penting. 

    Ratusan tentara AS juga hadir di pangkalan besar Al-Tanf di dekat wilayah tiga perbatasan yang menghubungkan Suriah, Irak, dan Yordania.

    Setelah pengambilalihan Suriah oleh para milisi oposisi yang kini berkuasa, dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani pada bulan Desember, pejabat Pentagon mengonfirmasi memiliki “sekitar 2.000” tentara di dalam wilayah Suriah, lebih dari dua kali lipat jumlah yang diklaim Washington sebelumnya.

    Israel Ketar-ketik Manuver Turki yang Bersiap Isi Kekosongan

    Langkah AS menarik sebagian pasukannya ini membuat Israel ketar-ketir kalau kekosongan akan membuat Turki bermanuver dengan mengirim pasukan negara tersebut.

    Media Israel, Yedioth Ahronoth, beberapa waktu lalu melaporkan kalau pejabat keamanan AS sudah memberi tahu Tel Aviv tentang rencana untuk memulai “penarikan bertahap pasukan militer AS dari Suriah … dalam waktu dua bulan.”

    “Pemerintah Israel sejauh ini telah berupaya untuk mencegah Washington dari langkah ini, tetapi telah menerima pemberitahuan bahwa upayanya telah gagal,” 

    Laporan tersebut menambahkan, mengutip pernyataan pejabat keamanan yang mengatakan kalau “Israel berusaha untuk membatasi [penarikan pasukan AS] semaksimal mungkin, karena khawatir Turki akan mengisi kekosongan di area strategis di timur laut Suriah.”

    Pada bulan Februari, pejabat Pentagon mengatakan kepada NBC News bahwa Gedung Putih telah mulai mempersiapkan rencana untuk menarik pasukan militer AS dari Suriah.

    “Kami tidak akan terlibat, kami tidak akan terlibat di Suriah. Suriah sudah kacau balau. Mereka sudah punya cukup banyak kekacauan di sana. Mereka tidak butuh kami terlibat dalam semua hal,” kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan saat ditanya tentang rencana penarikan pasukan.

    Pada tahun 2019, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengakui bahwa pasukan AS berada di Suriah untuk mengambil minyak negara itu. 

    “Kami menyimpan minyak [Suriah]. Kami memiliki minyaknya. Minyaknya aman. Kami meninggalkan pasukan hanya untuk minyaknya,” katanya. 

     

    (oln/anews/tc/*)

     

     

  • Jelang Perundingan Nuklir AS-Iran, Menhan Saudi Temui Khamenei dan Pezeshkian di Teheran – Halaman all

    Jelang Perundingan Nuklir AS-Iran, Menhan Saudi Temui Khamenei dan Pezeshkian di Teheran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan kunjungan bersejarah ke Teheran pada Kamis (17/4/2025).

    Dalam kunjungan ini, Pangeran Khalid bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Kunjungan ini, hanya beberapa hari sebelum dimulainya putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Iran.

    Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Khalid menyampaikan, surat pribadi dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz kepada Khamenei.

    Ia juga membawa salam dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman, disertai harapan untuk kemajuan dan kemakmuran bagi pemerintah serta rakyat Iran.

    Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas potensi konflik di kawasan Timur Tengah.

    Hal ini seiring dengan pernyataan keras Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran jika negosiasi nuklir gagal.

    Kunjungan Bersejarah

    Kunjungan Pangeran Khalid menandai momen penting dalam hubungan diplomatik kedua negara.

    Ini adalah kunjungan pertama menteri pertahanan Saudi ke Iran sejak mendiang Pangeran Sultan berkunjung pada Mei 1999. 

    Terlebih lagi, ini merupakan pertama kalinya Ayatollah Khamenei menerima pejabat Saudi sejak kunjungan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal pada 2006. 

    Menurut kantor berita Iran, IRNA, Khamenei menyambut baik upaya mempererat hubungan antara kedua negara.

    Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi awal hubungan yang menguntungkan kedua pihak.

     “Kami percaya bahwa hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi akan bermanfaat bagi kedua negara, dan kedua negara dapat saling melengkapi,” ujar Khamenei, dikutip dari Saudi Gazette.

    Ia menekankan, pentingnya kerja sama regional tanpa ketergantungan pada pihak luar.

    “Jauh lebih baik bagi saudara-saudara di kawasan untuk bekerja sama dan saling membantu daripada bergantung pada yang lain,” tambahnya.

    Isu Kawasan dan Keamanan

    Pertemuan tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya, termasuk Kepala Staf Umum Saudi Jenderal Fayyad Al-Ruwaili, Penasihat di Istana Kerajaan Khalid Hadrawi, dan Direktur Jenderal Kantor Menteri Pertahanan Hisham bin Abdulaziz bin Saif.

    Di pihak Iran, pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri, Direktur Kantor Pemimpin Tertinggi Mohammad Mohammadi Golpayegani, Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Brigjen Aziz Nasirzadeh, dan sejumlah pejabat senior.

    Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu bilateral dan regional.

    Selain itu, Pangeran Khalid juga bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Akbar Ahmadian, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri.

    Pezeshkian menekankan, Iran dan Arab Saudi memiliki kapasitas bersama yang besar untuk menyelesaikan masalah kawasan tanpa perlu intervensi asing.

    “Iran dan Arab Saudi dapat menyelesaikan banyak masalah di kawasan itu dengan mengandalkan kapasitas bersama mereka dan tanpa perlu campur tangan asing,” kata Pezeshkian.

    Kunjungan Pangeran Khalid dilakukan menjelang pertemuan penting antara delegasi Iran dan AS di Roma yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu (19/4/2025).

    Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, keluar dari perjanjian nuklir penting (JCPOA) pada 2018.

    Arab Saudi menyambut baik proses diplomatik tersebut dan melihat perundingan sebagai jalan untuk meredakan ketegangan serta mendukung stabilitas kawasan.

    Analis politik Iran, Hamidreza Gholamzadeh, mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan Menteri Pertahanan Saudi kemungkinan adalah untuk menyampaikan kekhawatiran Riyadh terhadap potensi serangan militer ke Iran, sekaligus menunjukkan keinginan memperkuat hubungan bilateral, dikutip dari Al Jazeera.

    Sementara itu, hubungan antara Iran dan Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda membaik sejak kesepakatan penting yang ditandatangani di Beijing pada 2023.

    Perjanjian yang dimediasi oleh China tersebut, mengakhiri periode panjang permusuhan terbuka antara dua kekuatan utama di Timur Tengah yang sebelumnya turut memperburuk konflik di kawasan seperti Yaman dan Suriah.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Arab Saudi dan Iran vs Amerika Memanas

  • Populer Internasional: Permainan Tarif AS Terhadap China – Bendera Palestina Berkibar di Harvard – Halaman all

    Populer Internasional: Permainan Tarif AS Terhadap China – Bendera Palestina Berkibar di Harvard – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita terpopuler internasional Tribunnews tanggal 18 April 2025 dapat disimak di sini.

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China masih terus berlanjut.

    Amerika pun mempermainkan angka tarif impor menjadi 245 persen, yang merupakan angka gabungan.

    Sementara itu, bendera Palestina berkibar di acara wisuda di Universitas Harvard.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. Tarif Impor AS Semakin Membingungkan, Barang-Barang China Dikenai Bea 245 Persen, Bagaimana Bisa?

    Di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pernyataan Gedung Putih bahwa beberapa barang asal China dikenai tarif impor sebesar 245 persen memicu kebingungan di Beijing.

    Dilansir USA Today, ini bukanlah eskalasi baru.

    Tarif impor AS terhadap barang-barang dari China sejauh ini masih berada di angka 145 persen.

    Gedung Putih pun segera memberikan klarifikasi.

    Tarif 245 persen yang tercantum dalam dokumen perintah eksekutif Presiden Donald Trump tertanggal 15 April merupakan gabungan dari tarif yang sudah ada sebelumnya dan tarif baru atas sejumlah barang China, baik yang diberlakukan di masa pemerintahan Joe Biden maupun pada periode pertama Trump.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dimintai tanggapannya terkait tarif  245 persen tersebut.

    Lin Jian mengatakan bahwa pihak AS-lah yang seharusnya menjelaskan dari mana angka 245 persen itu berasal.

    “Silakan ajukan pertanyaan ini kepada pihak AS untuk mendapatkan jawabannya,” kata Lin Jian dalam konferensi pers pada Rabu (16/4/2025), seperti dilaporkan media pemerintah China.

    Jauh sebelumnya, AS telah mengenakan tarif tinggi pada beberapa produk China, bahkan hingga 100 persen, sebelum Trump mulai memberlakukan tarif baru tahun ini.

    Jika digabungkan dengan pungutan tambahan dan tarif baru sebesar 145 persen yang diberlakukan Trump terhadap barang-barang China saat ini, maka beberapa produk menghadapi tarif kumulatif sebesar 245 persen, jelas Gedung Putih.

    Kendaraan listrik dan jarum suntik adalah dua di antara produk yang telah dikenai tarif 100 persen sejak masa pemerintahan Biden.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Bendera Palestina Berkibar saat Wisuda Universitas Harvard, Begini Aksi Lulusan Harvard Saat Wisuda

    Bendera Palestina dikibarkan oleh para wisudawan selama upacara wisuda di Universitas Harvard. 

    Mereka tidak tinggal diam menanggapi kondisi ketidakadilan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

    Perayaan wisuda pun diwarnai dengan aksi bela Palestina. Banyak wisudawan yang memakai Keffieh Palestina, syal persegi yang menjadi simbol penting dalam budaya Palestina. 

    Hal ini terjadi setelah universitas tertua di Amerika itu menjadi yang pertama menolak usulan kebijakan dari Pemerintahan Donald Trump.

    Donald Trump menindak keras terhadap kegiatan solidaritas Palestina di antara staf dan mahasiswa. 

    Hal ini berisiko terhadap pendanaan federal universitas senilai $2 miliar.

    Sebuah video yang beredar daring menunjukkan para mahasiswa Harvard merayakan kelulusan mereka dengan bersorak untuk mendukung Palestina.

    Mereka mengibarkan bendera Palestina saat pidato yang tampaknya pro-Palestina disampaikan. 

    Pada tanggal 31 Maret, pemerintahan Trump mengatakan sedang meninjau sekitar $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak dengan Universitas Harvard untuk memastikan universitas tersebut tunduk mematuhi peraturan federal, termasuk tanggung jawab hak-hak sipilnya. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Takut Serang Iran, padahal Sudah Didesak

    Yair Lapid, seorang pemimpin oposisi Israel, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah takut menyerang Iran.

    Lapid mengaku pernah mendesak Netanyahu agar menyerang fasilitas fasilitas perminyakan Iran pada bulan Oktober 2024. Sayangnya, Netanyahu menolak desakan itu.

    “Menghancurkan industri minyak Iran akan meruntuhkan ekonominya dan pada akhirnya akan menumbangkan rezim itu. Netanyahu takut dan mencegahnya,” kata Lapid di akun media sosial X miliknya pada hari Kamis, (17/4/2025).

    Dikutip dari i24 News, eks Perdana Menteri Israel Naftali Bennet turut mengkritik Netanyahu. Dia merasa Netanyahu hanya mengancam menyerang saja.

    “Doktrin mantan Perdana Menteri Menachem Begin dalam persoalan nuklir adalah menyerang dan menghancurkan, seperti kasus di Irak dan Suriah,” kata Bennet.

    “Doktrin Netanyahu ialah mengancam, mengancam, mengancam dan membocorkan bahwa dia menginginkannya, tetap tidak diizinkan.”

    Bennet mengklaim saat ini Amerika Serikat, sekutu utama Israel, punya posisi kuat, sedangkan Iran dan proksi-proksinya lemah, hampir tak berdaya.

    Sementara itu, Benny Gantz yang menjadi pemimpin Partai Persatuan Nasional mendesak agar Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.

    “Israel harus, dan bisa, melenyapkan prospek kemampuan nuklir Iran,” kata Gantz di X hari Kamis.

    “Rezim Iran adalah ahlinya mengulur waktu. Berkoordinasi erat dengan sekutu besar kita, Amerika Serikat (AS), saatnya mengubah Timur Tengah.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. SPG di China Sukses Jual 340 Porsche dalam 2 Tahun, tapi Dituduh Dekati Pelanggan di Luar Pekerjaan

    Seorang wanita di China meraih kesuksesan dalam kariernya sebagai sales promotion girl (SPG) mobil mewah Porsche.

    Namun, kesuksesan tersebut dibayangi oleh rumor tak sedap.

    Dilansir South China Morning Post (SCMP), SPG bernama Molly Mu Qianwen itu viral di media sosial China pada Januari tahun lalu.

    Ia dinobatkan sebagai karyawan dengan penjualan terbaik di seluruh kantor cabang Porsche di wilayah China utara.

    Molly pun menerima penghargaan langsung dari CEO Porsche China berkat pencapaian penjualan sebanyak 170 unit Porsche sepanjang tahun 2023.

    Tak berhenti di situ, ia berhasil mempertahankan performa penjualannya.

    Melalui media sosialnya di awal tahun ini, ia menyampaikan:

    “Meskipun kondisi ekonomi sedang lesu, saya tetap berhasil menjual 170 mobil Porsche pada tahun 2024.”

    Pada bulan Oktober saja, Molly berhasil menjual 27 mobil, empat di antaranya terjual hanya dalam satu hari, ungkapnya.

    Namun, di tengah pencapaiannya, muncul gosip miring.

    Netizen menuduh Molly mendekati calon pembeli secara pribadi di luar urusan pekerjaan, menurut laporan Jimu News.

    Pada Februari lalu, Mu menemukan sebuah cuplikan video dewasa yang menyertakan foto-fotonya.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Pemimpin Oposisi Israel Sebut Zionis Harus Serang Fasilitas Nuklir Iran: Saatnya Ubah Timur Tengah – Halaman all

    Pemimpin Oposisi Israel Sebut Zionis Harus Serang Fasilitas Nuklir Iran: Saatnya Ubah Timur Tengah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin oposisi Israel, Benny Gantz, mengatakan Israel harus menyerang Iran untuk mencegahnya mencapai kemampuan nuklir.

    Permintaan ini disampaikan setelah muncul laporan pada Rabu (16/4/2025), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memblokir rencana serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran untuk melanjutkan negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran.

    Benny Gantz, yang memimpin partai Persatuan Nasional Israel, mengatakan Israel “harus dan dapat menyerang Iran.”

    “Rezim Iran ahli dalam mengulur waktu,” katanya, Kamis (17/4/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    “Negara Israel harus, dan dapat menghilangkan prospek kemampuan nuklir Iran.”

    “Berkoordinasi erat dengan sekutu besar kita, Amerika Serikat, sekarang saatnya mengubah Timur Tengah,” terang Benny Gantz.

    Sebelumnya, tepat sebelum perundingan pertama Iran dengan AS di Oman, Trump mengatakan Israel akan menjadi “pemimpin” serangan militer potensial terhadap Iran jika negara itu gagal menghentikan program senjata nuklirnya.

    “Jika itu memerlukan militer, kami akan menggunakan militer,” Associated Press melaporkan pernyataan Trump.

    “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu. Mereka akan menjadi pemimpinnya. Namun, tidak ada yang memimpin kami, tetapi kami melakukan apa yang ingin kami lakukan,” jelasnya.

    Putaran kedua pembicaraan yang dimediasi oleh Oman dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Roma.

    Para pejabat AS belum berkomentar secara terbuka di mana pembicaraan akan diadakan.

    Perundingan Nuklir Iran-AS

    Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengirim menteri luar negerinya ke Rusia pada hari Kamis dengan sepucuk surat untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan dari Moskow menjelang putaran kedua perundingan nuklir dengan AS.

    Donald Trump telah berulang kali mengancam Iran dengan pemboman dan memperluas tarif ke negara ketiga yang membeli minyaknya, jika Teheran tidak mencapai kesepakatan dengan Washington atas program nuklirnya yang disengketakan.

    Amerika Serikat telah mengerahkan pesawat tempur tambahan ke wilayah tersebut.

    Dilansir Arab News, AS dan Iran mengadakan pembicaraan di Oman akhir pekan lalu yang digambarkan oleh kedua belah pihak sebagai hal yang positif dan konstruktif.

    Menjelang putaran kedua perundingan yang akan berlangsung di Roma akhir pekan ini, Menteri Luar Negeri, Abbas Araqchi, mengatakan pada Rabu, hak Iran untuk memperkaya uranium tidak dapat dinegosiasikan.

    Rusia, sekutu lama Teheran, berperan dalam negosiasi nuklir Iran dengan Barat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto dan penandatangan kesepakatan nuklir sebelumnya yang ditinggalkan Trump selama masa jabatan pertamanya pada 2018.

    “Mengenai masalah nuklir, kami selalu melakukan konsultasi erat dengan teman-teman kami, Tiongkok dan Rusia.”

    “Sekarang ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukannya dengan pejabat Rusia,” kata Araqchi kepada TV pemerintah.

    Negara-negara Barat mengatakan Iran sedang memurnikan uranium hingga tingkat kemurnian fisil yang tinggi, melampaui apa yang dapat dibenarkan untuk program energi sipil dan mendekati tingkat yang sesuai untuk bom atom.

    Iran membantah berupaya mendapatkan senjata nuklir dan mengatakan bahwa mereka memiliki hak atas program nuklir sipil.

    Moskow telah membeli senjata dari Iran untuk perang di Ukraina dan menandatangani kesepakatan kemitraan strategis selama 20 tahun dengan Teheran awal tahun ini, meskipun tidak termasuk klausul pertahanan bersama.

    Kedua negara tersebut merupakan sekutu medan perang di Suriah selama bertahun-tahun hingga sekutu mereka, Bashar Assad, digulingkan pada Desember 2024.

    Putin tetap menjaga hubungan baik dengan Khamenei karena Rusia dan Iran dianggap sebagai musuh oleh Barat, tetapi Moskow ingin agar tidak memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah.

    Rusia telah mengatakan bahwa serangan militer apa pun terhadap Iran akan ilegal dan tidak dapat diterima.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Takut Serang Iran, padahal Sudah Didesak – Halaman all

    Pemimpin Oposisi Israel: Netanyahu Takut Serang Iran, padahal Sudah Didesak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yair Lapid, seorang pemimpin oposisi Israel, mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah takut menyerang Iran.

    Lapid mengaku pernah mendesak Netanyahu agar menyerang fasilitas fasilitas perminyakan Iran pada bulan Oktober 2024. Sayangnya, Netanyahu menolak desakan itu.

    “Menghancurkan industri minyak Iran akan meruntuhkan ekonominya dan pada akhirnya akan menumbangkan rezim itu. Netanyahu takut dan mencegahnya,” kata Lapid di akun media sosial X miliknya pada hari Kamis, (17/4/2025).

    Dikutip dari i24 News, eks Perdana Menteri Israel Naftali Bennet turut mengkritik Netanyahu. Dia merasa Netanyahu hanya mengancam menyerang saja.

    “Doktrin mantan Perdana Menteri Menachem Begin dalam persoalan nuklir adalah menyerang dan menghancurkan, seperti kasus di Irak dan Suriah,” kata Bennet.

    “Doktrin Netanyahu ialah mengancam, mengancam, mengancam dan membocorkan bahwa dia menginginkannya, tetap tidak diizinkan.”

    Bennet mengklaim saat ini Amerika Serikat, sekutu utama Israel, punya posisi kuat, sedangkan Iran dan proksi-proksinya lemah, hampir tak berdaya.

    NETANYAHU – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan Instagram-nya pada 10 Desember 2024 yang menuliskan terima kasih kepada pendukung Israel. (Instagram @b.netanyahu)

    Sementara itu, Benny Gantz yang menjadi pemimpin Partai Persatuan Nasional mendesak agar Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.

    “Israel harus, dan bisa, melenyapkan prospek kemampuan nuklir Iran,” kata Gantz di X hari Kamis.

    “Rezim Iran adalah ahlinya mengulur waktu. Berkoordinasi erat dengan sekutu besar kita, Amerika Serikat (AS), saatnya mengubah Timur Tengah.

    Israel ingin serang Iran, tetapi dicegah AS

    Baru-baru ini Presiden AS Donald Trump dilaporkan mencegah serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.

    The New York Times menyebut Trump lebih memilih mendukung kesepakatan dengan Iran guna membatasi program nuklir.

    Narasumber pejabat AS yang didapatkan media terkenal itu mengatakan Israel sebenarnya berencana menyerang Iran pada bulan Mei mendatang. Tujuannya adalah mengurangi kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir.

    Menurut media itu, bantuan AS diperlukan tidak hanya untuk melindungi Israel dari aksi balasan Iran, tetapi juga untuk memastikan serangan itu berhasil.

    Namun, Trump telah memberi tahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia tidak akan mendukung serangan ke Iran. Hal itu disampaikan Trump ketika Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih beberapa waktu lalu.

    The Times of Israel, dengan mengutip The New York Times, menyebut penolakan Trump membantu Israel menyerang Iran dipicu oleh adanya perpecahan internal di dalam pemerintahan Trump.

    Di satu sisi, ada pejabat yang menginginkan tindakan militer lebih tegas terhadap Iran. Di sisi lain, ada yang mewaspadai munculnya perang lebih besar di Timur Tengah.

    Dalam pertemuan dengan Netanyahu, Trump juga mengatakan AS bakal memulai negosiasi dengan Iran supaya mencegah negara Timur Tengah itu memiliki senjata nuklir.

    Iran tak bahas persoalan nonnuklir

    Sabtu pekan lalu AS dan Iran menggelar pembicaraan di Oman. Kedua belah pihak menyebut pembicaraan itu “positif”.

    Iran mengatakan pembicaraan selanjutnya akan akan digelar pekan ini di Kota Roma, Italia. Awalnya Iran menginginkan pembicaraan kembali dilakukan di Oman.

    Trump sudah berulang kali mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika kesepakatan dengan Iran gagal tercapai.

    Sementara itu, dikutip dari Euro News, para pejabat Iran memperingatkan bahwa mereka bisa mengupayakan pengembangan senjata nuklir dengan uranium yang telah dikayakan.

    Menteri Luar Negeri Iran mengatakan AS mengambil sikap yang kontradiktif dalam perundingan.

    “Pengayaan (uranium) itu nyata dan isu yang bisa diterima dan kami siap membangun keyakinan mengenai kekhawatiran yang bisa muncul,” kata Araghchi.

    Dia mengatakan Iran harus tetap memiliki fasilitas pengayaan uranium.

    Adapun utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan kesepakatan dengan Iran hanya bisa rampung jika ada kesepakatan yang diinginkan Trump.

    “Iran harus berhenti dan melenyapkan fasilitas pengayaan uranium dan program nuklir yang dijadikan senjata,” kata Witkoff di media sosial X.

  • Tim Medis Saudi Tiba di Suriah, Siap Lakukan 95 Operasi Jantung – Halaman all

    Tim Medis Saudi Tiba di Suriah, Siap Lakukan 95 Operasi Jantung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tim medis dari Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman (KSRelief) resmi mendarat di Bandara Internasional Damaskus, Suriah, pada hari Selasa (15/4/2025).

    Kedatangan mereka menjadi bagian dari misi kemanusiaan yang menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan di wilayah yang terdampak konflik.

    Dilansir Saudi Gazette, delegasi terdiri dari 24 tenaga medis spesialis, termasuk ahli bedah jantung terbuka dan spesialis kateterisasi.

    Mereka datang dengan misi utama untuk melaksanakan 95 prosedur jantung, yang mencakup 15 operasi jantung terbuka dan 80 prosedur kateterisasi.

    Para pasien yang akan ditangani telah dipilih berdasarkan hasil evaluasi medis sebelumnya.

    Tim juga akan melakukan penilaian kesehatan komprehensif bagi pasien lain yang membutuhkan perawatan lanjutan.

    Kerja Sama Medis Arab-Suriah

    Misi ini merupakan bagian dari Program Relawan Saudi Hope, yang dijalankan bekerja sama dengan Sektor Pelatihan dan Pengembangan Kesehatan Suriah.

    Melalui program ini, Arab Saudi ingin mendukung sektor medis Suriah, terutama setelah infrastruktur kesehatan di negara tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.

    Transfer Ilmu untuk Tenaga Lokal

    Tidak hanya melakukan operasi, proyek ini juga menargetkan transfer keahlian medis kepada tenaga profesional Suriah.

    Sebanyak 15 tenaga kesehatan lokal akan mendapatkan pelatihan intensif dalam berbagai aspek pelayanan medis.

    Pelatihan mencakup praktik di ruang operasi, unit perawatan intensif (ICU), hingga manajemen fasilitas medis.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan rumah sakit lokal dalam memberikan layanan jangka panjang.

    Harapan Baru di Tengah Krisis

    Menurut laporan SANA (Syrian Arab News Agency), kedatangan tim medis Saudi disambut antusias oleh otoritas kesehatan Suriah.

    Mereka menilai kerja sama ini sebagai langkah penting untuk memulihkan sistem kesehatan nasional yang sempat lumpuh akibat perang dan sanksi ekonomi.

    Dukungan medis dari luar negeri seperti ini dinilai sangat membantu, terutama untuk penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan spesialis.

    Program Saudi Hope menjadi salah satu contoh nyata bagaimana diplomasi kemanusiaan bisa membuka jalan bagi kolaborasi lintas negara di tengah krisis geopolitik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)