Xcloud.id

Negara: Suriah

  • Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Warga dari 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani aturan yang melarang semua perjalanan dari negara-negara tertentu. ‘Proklamasi’ tersebut sepenuhnya membatasi masuknya warga dari 12 negara: Afganistan, Cad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan, dan Yaman.

    Larangan ini akan berlaku pada Senin (09/06) mendatang, mulai pukul 00:01 dini hari waktu Washington (11:01 WIB). Pengunjung dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela juga akan menghadapi pembatasan yang lebih ketat.

    “Saya harus bertindak untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta rakyatnya,” kata Trump dalam ‘proklamasi’ itu.

    “Beberapa negara yang disebutkan memiliki proses pemeriksaan dan penyaringan yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan Amerika dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan sebelum masuk,” menurut dokumen resmi yang diterbitkan Gedung Putih.

    Negara-negara lain “menunjukkan tingkat perpanjangan visa yang tinggi,” atau tidak bekerja sama dalam berbagi informasi identitas dan ancaman.

    Sebelumnya, Trump juga pernah memberlakukan beberapa larangan perjalanan selama masa jabatannya yang pertama sebagai presiden AS. Larangan pertamanya pada 2017 menargetkan tujuh negara mayoritas Muslim selama 90 hari.

    Larangan berikutnya termasuk Myanmar, Eritrea, Iran, Kirghizia, Libia, Nigeria, Korea Utara, Somalia, Sudan, Suriah, Tanzania, Venezuela, dan Yaman. Larangan ini dicabut oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2021.

    Trump: Larangan perjalanan ini akibat serangan di Colorado

    “Serangan teror baru-baru ini di Boulder, Colorado menegaskan bahaya besar yang ditimbulkan oleh masuknya warga asing yang tidak diperiksa dengan baik,” kata Trump dalam sebuah pesan video.

    “Kami tidak menginginkan mereka,” tambahnya.

    Mesir tidak termasuk dalam daftar larangan perjalanan baru ini. Trump juga mengatakan daftar itu bisa diperluas jika muncul ancaman baru di dunia.

    Trump blokir mahasiswa internasional Harvard masuk ke AS

    Selain larangan perjalanan baru untuk 12 negara, Trump juga mengambil langkah untuk memblokir hampir semua mahasiswa internasional yang ingin belajar di Harvard agar tidak bisa masuk ke negara tersebut.

    Dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Rabu (04/06), Trump menyatakan bahwa mengizinkan Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, untuk terus menerima mahasiswa internasional akan membahayakan keamanan nasional.

    “Perilaku Harvard membuat universitas itu menjadi tujuan yang tidak layak bagi mahasiswa dan peneliti internasional,” tulis perintah eksekutif tersebut.

    Berlaku untuk semua mahasiswa yang berusaha masuk ke AS untuk belajar di Harvard setelah tanggal perintah itu dikeluarkan. Berlaku selama enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan.

    Bagi mahasiswa asing yang merupakan sekitar seperempat dari total mahasiswa di Harvard, keputusan mengenai pencabutan visa mereka akan ditentukan oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Gedung Putih dan universitas tertua serta terkaya di Negeri Paman Sam itu.

    Pekan lalu, pengadilan federal di Boston sempat menghentikan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam menjalankan rencana penangguhan visa mahasiswa internasional yang mau ke Harvard.

    Perintah Trump memberikan wewenang hukum berbeda bagi pemerintahannya untuk melarang mahasiswa asing. Trump menuduh universitas-universitas top AS menjadi pusat gerakan anti-Amerika.

    Respons Harvard: Ini langkah pembalasan ilegal

    Universitas Harvard mengatakan bahwa perintah Trump yang melarang universitas tersebut menerima mahasiswa asing baru selama enam bulan adalah tindakan “balasan”.

    “Ini adalah langkah balasan ilegal lainnya yang diambil oleh pemerintahan yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard,” kata pejabat universitas dalam pernyataan yang dirilis Rabu (04/06) malam.

    “Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” tambahnya.

    Trump mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah terbaru itu karena Harvard menolak “memberikan informasi yang cukup, saat diminta, tentang kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas yang diketahui dilakukan oleh mahasiswa asingnya.”

    Larangan perjalanan Trump izinkan pemain Piala Dunia masuk, bagaimana dengan suporter?

    Larangan perjalanan baru Trump memberikan beberapa pengecualian, menurut pejabat AS yang berbicara dengan CBS News. Di antara pengecualian itu, ‘proklamasi’ secara eksplisit menyebut atlet atau anggota tim olahraga, termasuk pelatih dan staf pendukung, serta atlet yang bepergian untuk Piala Dunia, Olimpiade, atau acara olahraga lainnya.

    AS bersama dengan Kanada dan Meksiko, akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada 2026. Meskipun sebagian besar tim belum lolos, Iran — yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, sudah memastikan tempat di turnamen 2026.

    Tim nasional sepak bola Sudan juga berada di puncak grup kualifikasinya, sehingga berpeluang ikut bermain di Piala Dunia.

    Namun, pembatasan penuh bagi warga Iran dan Sudan untuk masuk ke AS mungkin membuat para pendukung tidak bisa menyaksikan dan mendukung tim mereka jika dijadwalkan bertanding di AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Prita Kusumaputri

    Tonton juga “Daftar Lengkap 12 Negara yang Warganya Dilarang Masuk AS Oleh Trump” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Jakarta –

    Lima belas pasangan telah menantikan momen spesial untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Namun, pernikahan yang seharusnya berlangsung di balai kota bersejarah Kln, Jerman, pada 4 Juni harus dibatalkan karena gedung tersebut berada tepat di tengah zona evakuasi. Untungnya, mereka tetap bisa menikah di balai kota distrik lain.

    Tiga bom peninggalan Perang Dunia II yang tidak meledak, adalah penyebab dilakukannya evakuasi tersebut. Sedikitnya 20.500 warga dalam radius satu kilometer persegi, harus diungsikan ke tempat aman. Evakuasi ini disebut yang terbesar sejak 1945. Tiga bom ditemukan saat persiapan pembangunan di Jembatan Deutz, Kln. Bom buatan Amerika Serikat (AS) ini terdiri dari satu bom seberat 450 kilogram dan dua bom seberat 900 kilogram.

    Ketiganya menggunakan sumbu pemicu tumbukan sehingga tidak bisa dipindahkan demi alasan keamanan. Oleh sebab itu, bom harus dijinakkan di lokasi, yang membuat beberapa distrik di kota Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat, harus dievakuasi.

    Ribuan orang dievakuasi

    Sekitar 20.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada hari Rabu (04/06). Pasien satu rumah sakit dan dua panti wreda juga dievakuasi, di mana para pasien serta penghuni dipindahkan ke fasilitas lain. Hampir 60 hotel ditutup sementara dan tamu-tamunya dipindahkan ke tempat lain.

    Penjinakan bom adalah tugas yang sangat kompleks dan rumit, tapi Jerman sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Tahun 2024 lalu, lebih dari 1.600 bom berhasil dijinakkan hanya di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja. Saat proyek pembangunan terus berlangsung, seperti pemasangan kabel serat optik baru, renovasi jembatan, atau perbaikan jalan, penggalian sering kali menemukan bom yang belum meledak dari era tahun 1930-an dan 1940-an.

    Masalah serupa di Prancis, Belgia dan Polandia

    Kawasan metropolitan seperti Hamburg dan Berlin adalah target utama pengeboman Sekutu selama Perang Dunia II. Infrastruktur sipil juga menjadi sasaran, sehingga daerah-daerah ini sangat terpengaruh. Selain negara bagian Nordrhein-Westfalen, negara bagian Brandenburg juga sangat terkontaminasi bom peninggalan perang Dunia Kedua. Pada tahun 2024, tim penjinak bom menemukan 90 ranjau, 48.000 granat, 500 bom api, 450 bom seberat lebih dari 5 kilogram, dan sekitar 330.000 peluru artileri yang tidak meledak dari PD II.

    Masalah ini juga ada di negara tetangga seperti Prancis dan Belgia, terutama bom sisa dari Perang Dunia I di wilayah Verdun dan Somme. Tiga tahun lalu, kekeringan di Lembah Po, Italia, mengungkap sejumlah bom yang belum meledak. Di Inggris pada 2021, sebuah bom udara Jerman seberat 1.000 kilogram diledakkan secara terkendali di Exeter, dan lebih dari 250 bangunan mengalami kerusakan.

    Bahaya mematikan di Vietnam, Laos, dan Gaza

    Di Asia, situasinya juga mengkhawatirkan. Di Vietnam, Laos, dan Kamboja, orang-orang masih menjadi korban bom cluster buatan AS yang digunakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut PBB, ada sekitar 80 juta bom yang belum meledak di Laos akibat 500.000 serangan AS yang dilakukan secara rahasia antara tahun 1964 hingga 1973.

    Masih banyak juga bom yang belum meledak dan mengancam keselamatan wargai di Suriah dan Irak. Namun, kedua negara ini belum memiliki sistem penjinakan bom yang memadai.

    PBB juga menyatakan bahwa bom yang belum meledak di wilayah Gaza, Palestina, telah menimbulkan bahaya mematikan, meskipun Israel terus melakukan pengeboman di wilayah tersebut.

    Seperempat wilayah Ukraina terkontaminasi

    Situasi di Ukraina pun sangat dramatis. Sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, sekitar seperempat wilayah Ukraina diduga tercemar ranjau, bom kluster, dan alat peledak lainnya.

    Lebih dari setengah juta alat peledak sudah berhasil dijinakkan, tapi jutaan lainnya masih tersisa. Konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi sangat besar: Ratusan warga sipil meninggal, lahan pertanian luas menjadi tidak bisa digunakan, dan gagal panen semakin memperparah krisis ekonomi.

    Saat perang berakhir, penjinakan ranjau akan menjadi salah satu tugas utama selama bertahun-tahun ke depan.

    Jerman menanggung biaya terbesar

    Di Jerman, sebagian besar bom yang dijinakkan adalah peninggalan Perang Dunia II dan dibuat oleh Sekutu. Negara-negara bagian di Jerman menanggung sebagian besar biaya penjinakan bom ini. Jerman sendiri bertanggung jawab atas bom-bom buatannya dari era Kekaisaran Jerman (1871-1945). Upaya untuk membuat pemerintah bertanggung jawab atas semua bom yang belum meledak di Jerman sejauh ini belum berhasil. Tahun lalu, biaya penjinakan bom di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja mencapai 20 juta euro (sekitar Rp320 miliar).

    Sementara biaya terus naik, teknologi penjinakan bom juga berkembang. Jika dulu pada tahun 1990-an petugas menggunakan tangan, palu, dan pahat, dan tang air, sekarang mereka memakai alat pemotong air bertekanan tinggi yang dapat memotong bom dari jarak aman dan menmbuat sumbu pemicunya tidak berfungsi.

    Para ahli memperkirakan, ada puluhan ribu bahan peledak yang belum meledak di Jerman, dengan total berat mencapai 100.000 ton.

    Meskipun teknik pendeteksian modern dan foto udara digital bisa mengurangi risiko, setiap operasi penjinakan bom adalah perlombaan melawan waktu. Semakin tua bom, semakin tinggi risiko korosi dan ledakan tidak terkendali. Menjinakkan bom yang lebih tua juga lebih sulit karena perubahan kimia dalam bom antara selongsong dan sumbu pemicunya.

    Penjinakan tiga bom di Kln bukan hanya soal gangguan pernikahan dan aktivitas warga, tapi juga menjadi pengingat nyata akan kehancuran perang — baik di Jerman, Prancis, Vietnam, Laos, Suriah, Ukraina, maupun Gaza.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga “Detik-detik Setelah Bom Meledak di Klinik California, FBI: Terorisme!” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Koalisi Pemerintahan Belanda Bubar Usai Wilders Mengundurkan Diri

    Koalisi Pemerintahan Belanda Bubar Usai Wilders Mengundurkan Diri

    Jakarta –

    Koalisi pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Dick Schoof runtuh pada Selasa (3/6). Hal ini terjadi setelah Geert Wilders, ketua Partai Kebebasan PVV yang berhaluan ekstrem kanan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintahan karena perbedaan pendapat terkait kebijakan imigrasi.

    “Tidak ada kesepakatan untuk rencana suaka kami. Tidak ada penyesuaian perjanjian koalisi. PVV akan keluar dari koalisi,” tulis Wilders di platform sosial X.

    Ia mengatakan bahwa ia telah menginformasikan PM Dick Schoof sebelumnya terkait hal ini, serta menarik semua menteri dari partainya keluar dari pemerintahan.

    Setelah meraih kemenangan yang tidak diduga dalam pemilihan umum parlemen Belanda November 2023 lalu, PVV muncul sebagai fraksi terkuat dan berkoalisi membentuk pemerintahan dengan partai konservatif VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), partai berhaluan tengah NSC (Partai Kebebasan dan Demokrasi) dan partai populis BBB (Partai Gerakan Petani Sipil).

    Frustrasi Wilders dan kemarahan sekutu koalisi

    Koalisi ini memang cukup rapuh sejak awal, karena para politisi enggan bekerja sama dengan Wilders. Mereka meragukan kesediaan Wilders mematuhi konstitusi negara. Koalisi pemerintahan akhirnya terbentuk, karena Wilders setuju untuk tidak menjadi perdana menteri dan tidak menjadi anggota kabinet,

    Tetapi Geert Wilders merasa frustrasi dengan penerapan “pengetatan kebijakan imigrasi” yang menurutnya begitu lamban, padahal hal tersebut telah disepakati para mitra koalisi.

    Bubarnya koalisi terjadi hanya beberapa minggu sebelum Belanda akan menjadi tuan rumah untuk KTT NATO 2025. Kolapsnya koalisi pemerintahan dapat menyebabkan pembahasan peningkatan anggaran NATO semakin dipenuhi ketidakpastian. Posisi yang sulit terutama bagi Pemimpin NATO, Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda dan juga mantan pimpinan partai VVD, yang akan memimpin KTT tersebut akhir bulan ini.

    Frans Timmermanns, pemimpin oposisi dari Partai Buruh/Hijau, mengatakan, “Saya tidak melihat cara lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil.”

    “Belanda layak mendapatkan pemerintahan yang dapat menyatukan rakyat dan bekerja bahu-membahu untuk solusi-solusi nyata,” kata Timmermanns, “Ini saatnya untuk pemilihan umum, kami siap untuk itu.”

    Para mitra koalisi mengecam tindakan Geert Wilders yang dianggap tidak serius.

    “Ada perang di Eropa. Alih-alih mencari solusi, Wilders justru menunjukkan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab,” kata Dilan Yesilgoz, pemimpin partai konservatif VVD.

    “Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah saat ini,” tegas Nicolien van Vroonhoven, pemimpin partai berhaluan tengah, NSC.

    Apa yang dituntut Geert Wilders?

    Akhir Mei lalu, Wilders telah mengindikasikan kesiapannya untuk ‘pecah kongsi’ jika 10 poin rencananya untuk mengekang arus migrasi tidak segera diimplementasikan.

    Rencana tersebut mencakup penutupan perbatasan bagi para pencari suaka, kontrol perbatasan yang lebih ketat, dan mendeportasi warga negara dengan kewarganegaraan ganda yang terkena sanksi hukum karena melakukan kejahatan.

    “Tutup perbatasan untuk para pencari suaka dan untuk pemohon penyatuan keluarga. Tidak ada lagi pusat penerimaan pengungsi yang dibuka. Tutup,” begitulah dia meringkas skema tersebut.

    Selain itu PVV menyerukan pengerahan militer untuk melindungi perbatasan negara, dan Wilders menuntut agar para pengungsi Suriah dipulangkan.

    Namun, rencana tersebut dianggap tidak dapat dilaksanakan atau bahkan ilegal oleh beberapa pakar politik. Para mitra koalisi menolak

    tuntutan Wilders. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Wilders menciptakan krisis saat ini sebagai sarana untuk menggulingkan pemerintah.

    Pemilihan umum baru di Belanda dinilai akan menjadi sarana kontestasi politik mengukur seberapa besar kemarahan para pemilih dengan masalah imigrasi dan tingginya biaya hidup di negara itu. Meskipun PVV memperoleh sekitar 23% suara pada November lalu, saat ini dalam jajak pendapat PVV hanya meraih sekitar 20% suara – setara dengan Partai Buruh/Hijau.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Serang Suriah Selatan, Ledakan Besar Terdengar

    Israel Serang Suriah Selatan, Ledakan Besar Terdengar

    Damaskus –

    Israel menyerang Suriah selatan dengan serangkaian serangan pada malam hari dari Selasa malam hingga Rabu dini hari. Israel mengklaim telah menargetkan senjata milik otoritas Suriah setelah peluncuran proyektil.

    “Ledakan hebat mengguncang Suriah selatan, terutama Kota Quneitra dan wilayah Daraa, setelah serangan udara Israel, yang tidak menimbulkan korban,” kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, seperti dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).

    Militer Israel juga mengkonfirmasi telah menembaki Suriah selatan setelah mengumumkan bahwa dua proyektil telah diluncurkan dari negara tetangga tersebut. Proyektil itu jatuh tanpa menimbulkan korban atau kerusakan.

    Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa bertanggung jawab atas dua proyektil yang disebut ditembakkan dari Suriah.

    “Kami menganggap presiden Suriah bertanggung jawab langsung atas ancaman atau serangan yang ditujukan ke Negara Israel,” kata Katz dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya, seraya menambahkan bahwa “tanggapan lengkap akan segera menyusul”.

    Suriah mengutuk penembakan Israel sebagai tanggapan atas dua peluncuran proyektil. Suriah menegaskan bahwa pemerintah di Damaskus bukanlah ‘ancaman bagi siapa pun’.

    “Kami dengan tegas mengutuk pemboman Israel… Eskalasi ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut,” kata kantor pers Kementerian Luar negeri dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kata kantor berita resmi Sana.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah Regional 2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah Regional 2 Juni 2025

    Kisah Febri Ramdani, 300 Hari Terjebak Propaganda Kelompok Terorisme di Suriah
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Bagi Febri Ramdani, tahun 2016 menjadi masa penuh luka dan perjuangan.
    Dengan tekad kuat, Febri, sapaan akrabnya, nekat menyusul ibu dan keluarga besarnya yang terjerat propaganda kelompok
    ISIS
    di
    Suriah
    .
    Febri menempuh perjalanan penuh risiko, menyusul keluarganya yang lebih dulu meninggalkan Indonesia pada 2015.
    Namun, sesampainya di sana pada 2016, Febri menyadari bahwa janji-janji kelompok tersebut hanyalah ilusi.
    “Pas saya sampai sana, justru menjadi beban baru bagi keluarga saya. Karena jadi ada penambahan biaya dan segala macam. Akses untuk kabur dari sana semakin sulit, karena kita akan dianggap murtad dari agama Islam,” ucap Febri kepada KOMPAS.com, Senin (2/6/2025).
    “Terus yang keluar dari kelompok mereka, dianggap tidak sesuai jalannya lagi. Jadi kita sempat diincar oleh orang-orang tersebut,” sambungnya.
    Febri menjelaskan, kepergian ibunya ke Suriah dipicu narasi manis kelompok terorisme.
    Sang ibu, mantan ASN, merasa kecewa dengan maraknya korupsi dan ketidakadilan di Indonesia.
    Ia juga ingin menemani anak sulungnya yang menderita TBC tulang untuk berobat gratis di Suriah.
    Masalah keluarga turut mendorongnya menerima tawaran kelompok tersebut.
    Namun, keadaan di Suriah ternyata tak semanis yang dibayangkan. Febri dan keluarganya terjebak di sana hingga ratusan hari, tanpa akses untuk kembali ke tanah air.
    “Tapi akhirnya alhamdulillah kita bisa pulang dan kembali lagi ke Indonesia. Kita menyerahkan diri ke Syrian Democratic yang di bawah naungan Amerika Serikat. Selama dua bulan di situ, kita menunggu proses repatriasi kembali ke Indonesia,” ucap Febri.
    Setiba di Indonesia, Febri menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Namun, ia memilih bangkit dan menyuarakan pesan damai.
    “Kita mencoba lagi untuk berintegrasi ke masyarakat, memulai hidup lagi dari awal. Kita mencoba untuk survive, dan alhamdulillah tantangan atau stigmatisasi secara verbal itu tidak pernah kami dapatkan secara langsung,” ujarnya.
    Febri juga menyebut pemerintah Indonesia memberi dukungan positif untuk proses reintegrasi.
    “Waktu itu kami direhabilitasi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) selama 1 bulan. Proses rehabilitasinya tidak menekankan masalah ideologi, karena kita sudah menderadikalisasi pola pikir,” kata Febri.
    “Pas balik ke sini sudah menjadi pribadi yang moderat, dan mempersiapkan bagaimana survive ke masyarakat, dan diajarkan untuk berwirausaha,” ujarnya.
    Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), Dr. Noor Huda Ismail, mengatakan film dokumenter yang mengangkat kisah Febri bertujuan menyampaikan bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam kondisi kelam.
    Film dokumenter ”
    Road to Resilience
    ” berdurasi 30 menit itu dikemas secara humanistik, emosional, dan kolaboratif.
    “Kalau bicara soal isu radikalisme dan terorisme, itu akan berat dan menakutkan. Tapi ketika dibungkus dengan cerita menyentuh, seperti Febri kisah seorang anak yang nekat ke Suriah karena cinta kepada ibunya, itu yang membuat orang relate. Dan kita semua bisa mencapai harapan itu,” ucap Huda.
    KPP berharap film ini menjadi langkah awal membangun narasi damai yang lebih manusiawi di tengah dominasi wacana ketakutan.
    “Kita ingin mencoba menjelaskan agar narasinya tidak tunggal. Misal teroris mesti gini, orang dari Suriah pasti jadi teroris, bukan begitu. Film-film dari KPP lahir untuk menginspirasi pentingnya perdamaian, kita menggarap tentang isu-isu humanities,” imbuhnya.
    Analis Kebijakan Ahli Muda BNPT, Alfrida Heaniti Pandjaitan, berharap pemutaran film ini memberi semangat membangun perdamaian di Indonesia.
    Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat sipil, program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) diharapkan berjalan efektif.
    “Di dalam RAN PE, kita memiliki kelompok kerja tematis yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil. Mereka tak hanya menjalankan program, tetapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan. Jadi sebegitu terbukanya sekarang suatu kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh stakeholder,” pungkas Alfrida.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara Barat mulai melontarkan kecaman terhadap Israel. Mereka mengkritisi agresifitas berlebihan yang dilakukan Negeri Zionis itu di wilayah Gaza, Palestina, serta sejumlah daerah Arab lainnya.

    Berikut sejumlah negara ‘sekutu’ Israel yang telah berbalik mengkritisi negara itu dengan keras dirangkum berbagai sumber:

    1. Jerman

    Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kecaman paling tajam terhadap Israel sejak konflik Gaza kembali memanas. Dalam konferensi pers di Turku, Finlandia, Selasa (27/5/2025), Merz menyatakan bahwa serangan militer besar-besaran Israel ke Jalur Gaza “tak lagi dapat dipahami” dan “tidak lagi dapat dibenarkan” sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

    Pernyataan tersebut menandai perubahan signifikan dalam posisi publik Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia Israel di kancah internasional, karena komitmen sejarahnya pasca-Holocaust. Namun, tekanan dari opini publik, partai koalisi, dan pejabat senior mulai mendorong pergeseran sikap di tingkat pemerintahan.

    “Serangan militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza tidak menunjukkan logika apapun bagi saya. Bagaimana itu bisa melayani tujuan memerangi teror? Dalam hal ini, saya sangat, sangat kritis,” kata Merz, dilansir Reuters.

    “Saya bukan orang pertama yang mengatakannya… Tapi saya rasa waktunya sudah tiba untuk menyatakan secara terbuka bahwa apa yang saat ini terjadi sudah tidak bisa dipahami lagi.”

    Pernyataan Merz menyusul kritik dari Menteri Luar Negeri Johann Wadephul, serta seruan dari mitra koalisi junior Partai Sosial Demokrat (SPD) untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel guna menghindari keterlibatan Jerman dalam potensi kejahatan perang.

    2. Inggris-Kanada-Prancis

    Tiga negara besar sekutu Israel – Inggris, Kanada, dan Prancis – pada Senin pekan lalu mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika negara tersebut tidak menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan.

    Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras sejauh ini terhadap Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat, yang selama ini mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri namun kini menilai eskalasi serangan sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional.

    “Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” tulis ketiga negara dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Inggris, dikutip dari Reuters.

    Dalam pernyataan yang sama, Inggris, Kanada, dan Prancis juga menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan:

    “Kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan,” tegas mereka.

    Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara Barat tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan mereka terhadap Israel bukanlah tanpa syarat.

    “Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Tapi eskalasi ini benar-benar tidak proporsional,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam saat Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan keterlaluan seperti ini.”

    3. Amerika Serikat (AS)

    Intensitas dukungan Washington terhadap Israel mulai nampak berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi setelah Trump berkunjung ke sejumlah negara Timur Tengah dan bertemu dengan pemimpin negara yang anti dengan Tel Aviv.

    Pada 19 Mei lalu, Trump bertemu pemimpin Islamis Suriah, Ahmed al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan itu membahas pencabutan seluruh sanksi yang dijatuhkan Negeri Paman Sam terhadap Suriah.

    “Dia punya potensi. Dia pemimpin sejati,” kata Trump kepada wartawan setelah berunding dengan Sharaa pada Rabu pekan lalu di Riyadh.

    Hal itu mengukuhkan munculnya tatanan Timur Tengah baru yang dipimpin Sunni – yang melampaui ‘poros perlawanan’ Iran dan mengesampingkan Israel. Menurut tiga sumber regional dan dua sumber Barat, ada pesan yang jelas dari Trump bagi Negeri Yahudi.

    Di tengah meningkatnya kejengkelan di Washington atas kegagalan Israel mencapai gencatan senjata di Gaza, lawatan Trump merupakan penghinaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat AS, kata sumber tersebut.

    Sumber tersebut menyebut pesannya jelas: dalam visi diplomasi Timur Tengah Trump yang kurang ideologis dan lebih berorientasi pada hasil, Netanyahu tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat AS untuk agenda sayap kanannya, kata sumber tersebut.

    “Pemerintahan ini sangat frustrasi dengan Netanyahu dan rasa frustrasi itu terlihat,” kata David Schenker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat di bawah mantan Presiden Republik George W. Bush.

    “Mereka sangat, sangat transaksional, dan Netanyahu tidak memberi mereka apapun saat ini.”

    Sumber tersebut mengatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan Israel, yang tetap menjadi sekutu penting AS yang dukungannya di Washington sangat kuat dan bipartisan.

    “Namun, pemerintahan Trump ingin menyampaikan pesan kepada Netanyahu bahwa Amerika memiliki kepentingannya sendiri di Timur Tengah dan tidak suka jika dia menghalangi jalannya,” sumber tersebut menambahkan.

    “Kesabaran AS telah terkuras bukan hanya oleh penolakan Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza, tetapi juga penolakannya terhadap perundingan AS dengan Iran mengenai program nuklirnya.”

    “Meskipun secara terbuka menegaskan hubungan AS-Israel tetap kuat, pejabat pemerintahan Trump secara pribadi telah menyatakan kekesalannya dengan penolakan Netanyahu untuk mengikuti posisi Washington terkait Gaza dan Iran,” tambah sumber itu.

    (tps)

  • Video: Israel dan Suriah Lakukan Kontak Langsung, Ingin Setop Konflik

    Video: Israel dan Suriah Lakukan Kontak Langsung, Ingin Setop Konflik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Suriah melakukan kontak langsung, dan dalam beberapa pekan terakhir, kedua belah pihak mengadakan pertemuan tatap muka, untuk meredakan ketegangan.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 28/05/2025) berikut ini.

  • Canggihnya Museum Biografi Nabi, Pengunjung Bak Masuk ke Era Rasulullah

    Canggihnya Museum Biografi Nabi, Pengunjung Bak Masuk ke Era Rasulullah

    Makkah –

    Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad yang terletak di dekat Masjidil Haram, Makkah, bisa menjadi salah satu lokasi yang dapat dikunjungi jemaah haji Indonesia. Jemaah haji dapat belajar sejarah kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga wafat.

    Museum ini terletak di dalam Clock Tower atau Abraj Al Bait yang berada di dekat Masjidil Haram. Jemaah Indonesia biasanya menyebut gedung itu sebagai Zamzam Tower.

    Tim Media Center Haji dan jurnalis sejumlah negara seperti Malaysia, Turki, Nigeria hingga Suriah datang ke museum ini atas undangan dari General Authority of Media Regulation dan Royal Commision for Makkah City and Holy Sites, Selasa (27/5/2025). Bagian depan museum ini ditandai dengan tulisan The INTL Museum of The Prophet’s Biography.

    Tiket masuk museum ini SAR 70 atau setara Rp 300 ribu. Museum ini menyajikan informasi lewat teknologi terbaru. Jemaah Indonesia dapat memilih tur berbahasa Indonesia.

    Foto: Bagian depan Museum Biografi Nabi (Haris Fadhil/detikcom)

    Tak ada koleksi barang kuno di dalam museum ini, namun pengunjung bakal melihat dan seolah masuk ke era kehidupan Nabi Muhammad. Pengalaman dan pengetahuan tersebut disajikan pihak museum lewat teknologi canggih.

    Saat awal masuk, pengunjung bakal mendapat penjelasan tentang keesaan Allah hingga sejarah singkat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, pengunjung bakal masuk ke ruangan dengan maket atau simulasi suasana kota Makkah saat Nabi lahir.

    Misalnya, lampu akan menyorot ke maket Gua Hira saat penjelasan tentang turunnya wahyu atau ayat pertama dalam Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad. Selain itu, ada juga peta yang menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya saat hijrah dari Makkah ke Madinah.

    Setelah itu pengunjung akan diajak melihat kehidupan dan suasana Kota Madinah ketika Nabi Muhammad tiba setelah hijrah dari Makkah. Maket Madinah era kehidupan Rasulullah itu menunjukkan rumah sederhana Nabi bersama Aisyah serta rumah Nabi bersama istri-istrinya yang lain.

    Foto: Gambar Madinah semasa Nabi Muhammad hidup di Museum biografi nabi (Haris Fadhil/detikcom)

    Museum ini juga dilengkapi layar interaktif yang dapat menampilkan beragam informasi mulai dari pakaian favorit Rasulullah hingga peralatan yang digunakan Nabi Muhammad dalam berbagai momen. Pemandu museum menyebut ada sekitar 50 ribu informasi tentang Nabi yang ditampilkan di museum ini.

    Pemandu museum menyebut informasi yang ditampilkan ini berasal dari Al-Qur’an hingga hadis. Ada juga penjelasan tentang peran besar wanita dalam perkembangan Islam hingga sikap Nabi dalam hubungan dengan orang-orang nonmuslim.

    “Nabi Muhammad SAW selalu bersikap baik kepada siapa saja, termasuk orang yang bukan muslim. Jadi kita harus meniru yang dilakukan Nabi,” ucap pemandu museum yang mendampingi rombongan jurnalis.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya

    Berikutnya, pengunjung akan dibawa melihat replika mimbar khotbah yang digunakan Nabi Muhammad. Mimbar ini terdiri dari tiga tingkatan. Nabi biasanya berdiri di tangga kedua untuk ceramah dan duduk di tangga ketiga.

    Museum ini juga dilengkapi ruang imersif dan ruang bioskop. Ruang imersif akan menampilkan bentuk dan bagian dalam rumah Nabi bersama Aisyah.

    Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada satu dipan dan lantainya dari tanah. Di rumah sederhana itulah Nabi wafat dan dikebumikan.

    Foto: Replika mimbar Nabi Muhammad di Museum Biografi Nabi (Haris Fadhil/detikcom)

    Video imersif itu menampilkan cerita saat Nabi meninggal di sisi Aisyah. Aisyah disebut tetap tinggal di rumah itu setelah Nabi meninggal. Kisah yang diceritakan serta tampilan video imersif situasi rumah Nabi membuat sejumlah pengunjung menangis.

    Sahabat Nabi, Abu Bakar, juga dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Aisyah kemudian membuat batas antara makam Nabi dan Abu Bakar dengan ruang tempatnya beraktivitas.

    Selain Abu Bakar, Umar juga dimakamkan di rumah itu. Makamnya tepat berada di sebelah pusara Abu Bakar. Aisyah sendiri dimakamkan di Pemakaman Baqi saat meninggal dunia.

    Setelah Aisyah wafat, rumahnya ditutup untuk menjaga kondisi makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. Seiring berkembangnya Islam dan perluasan Masjid Nabawi, rumah Aisyah pun dilapisi dengan lima dinding berbentuk pentagon. Makam Nabi Muhammad masih berada di dalam kompleks Masjid Nabawi hingga kini.

    Foto: Gambar bagian dalam rumah Aisyah di Museum Biografi Nabi (Haris Fadhil/detikcom)

    Selain kisah Nabi Muhammad, museum ini juga dilengkapi ruang bioskop yang menampilkan kisah Nabi Ibrahim membangun Kakbah. Kisah munculnya sumur Zamzam saat usai Hajar berjalan dari Safa-Marwah hingga berkembangnya kehidupan di Makkah juga diceritakan lewat animasi yang detail.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diduga Galang ‘Fulus’ Buat ISIS, 4 Warga Rusia di Jerman Disidang

    Diduga Galang ‘Fulus’ Buat ISIS, 4 Warga Rusia di Jerman Disidang

    Jakarta –

    Tuduhan terhadap keempat terdakwa warga negara Rusia di Pengadilan Tinggi Hanseatik Hamburg, Senin (26/05) ini berat. Mereka dituduh antara lain sebagai anggota organisasi kriminal asing. Tuduhan lain menyebut mereka mendukung organisasi teroris, juga dari luar negeri.

    Secara spesifik tertulis dalam surat dakwaan: Para terdakwa diduga menggalang dana di media sosial untuk kelompok teroris “Negara Islam” (ISIS) yang aktif — terutama di Suriah, dengan total pengumpulan uang sebesar 174.000 Euro.

    Bahaya ekstremisme masih ada

    Ini bukan kasus satu-satunya. Selama bertahun-tahun, ancaman yang datang dari ekstremis di Jerman dianggap sebagai bahaya terbesar bagi negeri ini, terutama setelah serangan teroris di New York pada 11 September 2001. Kini, menurut otoritas berwenang, kekerasan dan kejahatan bermotif ekstrem kanan menjadi ancaman yang lebih besar. Namun, energi kriminal yang berasal dari ekstremis islamis tetap besar.

    Pandangan ini juga diamini oleh ahli keamanan dari fraksi Partai Hijau di Bundestag, Konstantin von Notz, yang juga merupakan ketua Komisi Pengawasan Parlemen Jerman. Komisi ini, yang terdiri dari sekitar sepuluh anggota parlemen, mengawasi aktivitas badan intelijen.

    Von Notz mengatakan kepada DW: “Tindakan bermotif islamis tetap menjadi ancaman keamanan yang serius bagi negara kita. Saya menyambut baik bahwa aparat penegak hukum memantau dengan cermat dan menindaklanjuti laporan terkait pendanaan terorisme. Mengingat beragam ancaman yang dihadapi demokrasi kita saat ini, hal ini sangat penting.”

    Sekitar 1000 serangan kekerasan oleh militan islamis terjadi di Jerman pada 2024

    Seberapa besar ancaman ekstrem islamis di Jerman juga ditegaskan pekan lalu oleh Menteri Dalam Negeri baru Alexander Dobrindt (CSU). Ia mengungkapkan bahwa jumlah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai bermotif politik melonjak drastis saat memaparkan laporan kriminalitas di Berlin. Tahun ini tercatat lebih dari 84.000 kejahatan semacam itu, naik lebih dari 40 persen dibanding 2023.

    Jumlah kejahatan yang melibatkan kekerasan memperkuat fakta ini: Dari 4.107 serangan kekerasan bermotif politik tahun lalu, sekitar 36 persen berlatar belakang ekstrem kanan, sementara 975 serangan terkait ideologi asing.

    Beberapa proses hukum terkait pendanaan teror

    Penggalangan dana untuk ISIS belakangan sering jadi perhatian pengadilan di Jerman. Awal April tahun ini, persidangan terhadap dua tersangka pendukung ISIS dimulai di Stuttgart: Seorang pria Jerman 34 tahun dan pria Suriah 29 tahun dituduh menyalurkan dana untuk ISIS. Proses ini diperkirakan berlangsung hingga September.

    Seorang pria berusia 28 tahun telah divonis atas kasus serupa di Frankfurt am Main. Pada tanggal 21 Mei lalu, Pengadilan Tinggi Jerman memutuskan bahwa pria tersebut terbukti mengirim sekitar 4200 Euro ke ISIS antara Mei 2020 dan Agustus 2021.

    Seruan penggalangan dana juga dilakukan lewat media sosial seperti Telegram. Penerima dana adalah perempuan dan anak-anak militan ISIS yang “ditahan” di dua kamp di utara Suriah. Bersama seruan tersebut disampaikan pula cara penyaluran dana: Melalui agen keuangan di Turki, uang dikirim ke anggota ISIS di Suriah.

    Islamis garis keras menjadi fokus Badan Perlindungan Konstitusi

    Badan Perlindungan Konstitusi Jerman memperkirakan pada 2023 terdapat sekitar 27.200 orang yang memiliki kecenderungan islamis garis keras. Di situs resmi, tertulis: “Eropa, termasuk Jerman, tetap menjadi sasaran utama organisasi teroris jihad, terutama ‘ISIS’ dan ‘Al-Qaida’.”

    Laporan itu juga menyebutkan bahwa Provinsi Khorasan ISIS (ISPK) kini menjadi cabang regional ISISyang paling kuat. Setelah sebelumnya fokus pada serangan di Afganistan, ada indikasi kuat bahwa kini Jerman dan Eropa mulai dipertimbangkan sebagai target.

    Karena itu, jumlah warga Rusia atau negara-negara Kaukasus yang aktif mendukung ISIS di Jerman—baik dalam kekerasan maupun penggalangan dana—semakin meningkat.

    *Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Suriah Senang Trump Resmi Cabut Sanksi Ekonomi: Langkah Positif!

    Damaskus –

    Suriah memuji pencabutan sanksi secara resmi oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Otoritas Damaskus memujinya sebagai “langkah positif” yang akan membantu pemulihan pascaperang.

    “Republik Arab Suriah menyambut baik keputusan pemerintah Amerika untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah dan rakyatnya selama bertahun-tahun,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah, seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025).

    AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi secara menyeluruh terhadap Suriah pada Jumat (24/5), setelah Menteri Keuangan Scott Bessent menyampaikan pengumuman yang meresmikan keputusan mengejutkan yang disampaikan oleh Trump pekan lalu, selama berkunjung ke kawasan Timur Tengah.

    Langkah ini menandai perubahan kebijakan AS secara dramatis menyusul tumbangnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, dan membuka pintu bagi investasi baru di Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah menggambarkan langkah AS itu sebagai “langkah positif ke arah yang benar untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut.

    Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, yang menurut Departemen Keuangan AS, memiliki syarat yakni negara tersebut tidak menyediakan tempat berlindung bagi organisasi teroris dan memastikan keamanan bagi minoritas agama dan etnis.

    Departemen Luar Negeri AS, secara bersamaan, mengeluarkan keringanan yang memungkinkan mitra dan sekutu asing untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah. Hal ini berarti memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Otorisasi tersebut mencakup investasi baru di Suriah, penyediaan layanan keuangan, dan transaksi yang melibatkan produk minyak bumi Suriah.

    “Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

    AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap transaksi keuangan dengan Suriah selama perang sipil berkecamuk selama 14 tahun di negara tersebut. Washington sebelumnya menegaskan akan menggunakan sanksi untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam rekonstruksi selama Assad masih berkuasa.

    Setelah penyerbuan yang dipimpin kelompok pemberontak Islamis tahun lalu berhasil menggulingkan rezim Assad, pemerintahan baru Suriah berupaya membangun kembali hubungan dengan pemerintah Barat dan mendorong pencabutan sanksi.

    Lihat juga Video: Warga Suriah Berpesta Sambut Pencabutan Sanksi Trump

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini