Negara: Suriah

  • Panas! Israel Serang Markas Militer Suriah di Damaskus

    Panas! Israel Serang Markas Militer Suriah di Damaskus

    Damaskus

    Israel mengatakan pasukan militer mereka melancarkan serangan udara terhadap Damaskus, ibu kota Suriah. Israel mengklaim serangannya menghantam gerbang markas militer Suriah.

    Serangan udara ini dilancarkan setelah Israel berjanji untuk meningkatkan serangan mereka, kecuali pemerintah Damaskus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Suriah bagian selatan, yang baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin.

    Serangan udara Israel terhadap wilayah Damaskus ini disebut melibatkan drone.

    “Beberapa saat yang lalu, (militer Israel) menyerang gerbang masuk ke markas militer rezim Suriah di wilayah Damaskus di Suriah,” demikian pernyataan militer Israel, seperti dilansir AFP, Rabu (16/7/2025).

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Suriah bagian selatan menyusul bentrokan berdarah antara Druze dan Bedouin.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) terus memantau perkembangan dan aktivitas terhadap warga sipil Druze di Suriah bagian selatan dan, sesuai dengan arahan eselon politik, menyerang wilayah tersebut dan bersiap menghadapi berbagai skenario,” sebut militer Israel dalam pernyataannya seperti dilansir Times of Israel.

    Televisi pemerintah Suriah melaporkan dua warga sipil mengalami luka-luka akibat serangan di pusat kota Damaskus, tanpa menyebutkan lokasi pastinya.

    Serangan udara Israel terhadap wilayah Suriah ini dilancarkan saat bentrokan berdarah terjadi di wilayah Sweida, yang mayoritas penghuninya merupakan penganut Druze. Puluhan orang dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi sejak Minggu (13/7) waktu setempat.

    Lihat juga Video: Bentrokan Horor di Suriah Tewaskan 89 Orang

    Pasukan keamanan Suriah, seperti dilansir Al Arabiya, dikerahkan ke wilayah Sweida sejak Senin (14/7) untuk meredakan pertempuran antara para petempur Druze dan kelompok bersenjata Bedouin, namun mereka malah terlibat bentrok dengan milisi Druze.

    Pertempuran itu menarik perhatian Israel, yang kemudian melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Suriah pada Senin (14/7) dan Selasa (15/7) dengan tujuan melindungi komunitas Druze.

    Pada Rabu (16/7), Israel memperbarui serangannya di wilayah Sweida, setelah gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan Kementerian Pertahanan Damaskus gagal bertahan lama dengan pertempuran kembali terjadi antara para petempur Druze dan pasukan pemerintah Suriah.

    Tel Aviv juga mengatakan pihaknya akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dengan Suriah, setelah berjanji meningkatkan serangan jika pasukan pemerintah Suriah tidak ditarik dari wilayah Sweida.

    “Sesuai dengan penilaian situasi, (militer Israel) memutuskan untuk memperkuat pasukannya di wilayah perbatasan Suriah,” demikian pernyataan militer Israel.

    Lihat juga Video: Bentrokan Horor di Suriah Tewaskan 89 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Suriah Umumkan Perdamaian di Wilayah Konflik Sekte Usai Israel Mau Intervensi

    Suriah Umumkan Perdamaian di Wilayah Konflik Sekte Usai Israel Mau Intervensi

    Jakarta – Menteri Pertahanan Suriah, Murhaf Abu Qasra, mengumumkan gencatan senjata tak lama setelah pasukan pemerintah memasuki ibu kota provinsi Suwaida hari ini. Langkah ini diambil menyusul bentrokan sektarian yang menewaskan puluhan orang, serta laporan dari kantor berita pemerintah tentang serangan Israel di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataannya, Abu Qasra mengatakan, setelah tercapainya “kesepakatan dengan para tokoh dan pemuka kota Suwaida,” pasukan pemerintah hanya akan merespons terhadap “sumber tembakan” dan menangani setiap serangan dari kelompok-kelompok di luar hukum.

    Bentrokan dimulai akibat serangkaian penculikan, dan serangan balasan antara anggota suku Badui Sunni lokal dan faksi bersenjata Drusen di provinsi selatan, yang merupakan pusat komunitas Drusen. Pasukan keamanan pemerintah yang dikerahkan pada Senin (14/6/2025) untuk memulihkan ketertiban, juga sempat terlibat bentrokan dengan kelompok bersenjata Drusen.

    Di tengah kekacauan, Israel meluncurkan serangan terhadap tank militer Suriah, dan menyatakan tindakan itu dilakukan untuk melindungi minoritas agama Drusen. Di Israel sendiri, komunitas Drusen dikenal sebagai kelompok minoritas loyal yang sering bertugas di angkatan bersenjata.

    Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai serangan Israel pada Selasa. Namun, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris melaporkan, Israel menyerang sebuah tank militer Suriah saat pasukan mulai bergerak lebih jauh ke dalam kota Suwaida. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi.

    Damai, lalu berbalik marah

    Para pemuka agama Drusen di Suriah pada Selasa (15/7) pagi, awalnya menyerukan agar faksi-faksi bersenjata menghentikan perlawanan terhadap pasukan pemerintah, dan menyerahkan senjata. Namun, salah satu otoritas agama utama merilis pernyataan video yang mencabut seruan tersebut.

    Pernyataan awal menyerukan, agar kelompok bersenjata Drusen di Suwaida “bekerja sama dengan pasukan Kementerian Dalam Negeri, tidak melawan kedatangan mereka, dan menyerahkan senjata.” Mereka juga mendorong “dialog terbuka dengan pemerintah Suriah untuk mengatasi dampak dari peristiwa yang terjadi.”

    Namun, Sheikh Hikmat al-Hijri, pemimpin spiritual Drusen yang selama ini menentang pemerintah Damaskus, menyatakan dalam sebuah video, bahwa pernyataan sebelumnya dikeluarkan setelah kesepakatan dengan pihak berwenang, namun “mereka mengingkari janji dan terus membombardir warga sipil yang tidak bersenjata.”

    “Kami sedang mengalami perang pemusnahan total,” katanya.

    Ketegangan komunal dan kekhawatiran regional

    Drusen merupakan sekte agama minoritas yang muncul pada abad ke-10 sebagai cabang dari Ismailiyah, salah satu aliran Syiah. Dari sekitar satu juta penganut Drusen di dunia, lebih dari setengahnya tinggal di Suriah. Sisanya tersebar di Lebanon dan Israel, termasuk di Dataran Tinggi Golan yang direbut Israel dari Suriah dalam Perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi pada 1981.

    Sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu, bentrokan antara pasukan pro-pemerintah dan gerilyawan Drusen telah berulang kali terjadi. Aksi kekerasan terbaru menimbulkan kekhawatiran terhadap lingkaran kekerasan sektarian yang lebih luas.

    Pada Maret lalu, penyergapan terhadap pasukan keamanan pemerintah oleh loyalis Assad juga memicu tindak kekerasan dan pembalasan sektarian yang menewaskan ratusan warga sipil, sebagian besar dari kalangan minoritas Alawit, kelompok yang menaungi dinasti Assad.

    Pemerintah pusat lalu membentuk komisi khusus, untuk menyelidiki serangan tersebut, namun hasilnya hingga kini belum diumumkan ke publik.

    Ketegangan ini juga meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi campur tangan Israel di wilayah Suriah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Senin menyatakan, militer Israel “menyerang target di Suriah sebagai pesan dan peringatan yang jelas kepada rezim Suriah—kami tidak akan membiarkan kaum Drusen di Suriah disakiti.”

    Meskipun banyak warga Drusen di Suriah menyatakan penolakan terhadap intervensi Israel atas nama mereka, kecurigaan terhadap otoritas baru di Damaskus tetap tinggi, terutama setelah serangan terhadap kelompok Alawit dan minoritas lain dalam beberapa bulan terakhir.

    rzn/as (AP, Reuters)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Puan: DPR Sudah Bersurat ke Prabowo Soal 24 Calon Dubes RI, Tinggal Pelantikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah bersurat kepada pemerintah terkait nama 24 calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Komisi I DPR mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 24 calon tersebut.

    “Proses fit and proper dubes sudah selesai di komisi 1 dan DPR sudah bersurat kembali kepada pemerintah atau kepada presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

    Dengan demikian, Puan berujar mekanisme selanjutnya saat ini ada di pemerintah. Mulai dari proses surat menyurat dengan negara tujuan hingga proses pelantikan nantinya.

    “Jadi sekarang bolanya ada di eksekutif atau ada di pemerintah,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon dubes RI selama dua hari, mulai sejak Sabtu (5/7/2025) hingga Minggu (6/7/2025). Fit and proper test ini dilakukan dengan empat sesi dan setiap sesinya ada sebanyak 6 calon yang diuji.

    Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menilai selama uji tersebut berlangsung, ke-24 calon dubes RI semuanya memiliki kualitas yang baik. Dia mengaku bahwa dalam internal Komisi I DPR tidak ada masalah berkenaan profiling ke-24 calon dubes RI. Ini karena, tidak ada debat-debat panjang antar fraksi. 

    “Dugaan saya tidak [ada masalah] ya. Sebab kalau ada, pasti ada debat-debat panjang. Tapi kalau ada satu dua yang nggak pas, namanya manusia,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah diproses di Komisi I DPR Sabtu, 5 Juli 2025: 

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari

  • Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Jakarta

    Kaum Kurdi, dengan jumlah populasi yang diperkirakan mencapai 25 hingga 30 juta jiwa, merupakan kelompok etnis terbesar di dunia yang belum memiliki negara sendiri. Mereka tersebar di Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Fragmentasi dan kepentingan regional yang kompleks ini selalu menjadikan isu Kurdi di Timur Tengah sebagai isu yang sangat sensitif dan kerap kali bersifat eksplosif. Namun kini, sebuah titik balik tampaknya mulai tampak di cakrawala.

    Partai Pekerja Kurdistan PKK di Turki, yang sejak tahun 1984 telah mengobarkan perjuangan bersenjata demi hak-hak Kurdi melawan negara Turki. Kini mereka menyatakan bahwa konflik tersebut kini telah berakhir dan mereka tengah memulai proses pelucutan senjata. Pada hari Jumat (11/07) , sebanyak 30 pejuang PKK—baik pria maupun perempuan—secara simbolis meletakkan senjata mereka dan menghancurkannya di Dukan, wilayah Kurdistan Irak.

    Pemerintah Turki menyambut gembira langkah ini, menganggapnya sebagai tonggak sejarah penting dan peluang untuk masa depan yang bebas dari teror. Pemerintah menjanjikan dukungan terhadap proses pelucutan senjata, stabilitas, dan rekonsiliasi. Bahkan sebelumnya, Abdullah Öcalan, pemimpin PKK yang telah dipenjara sejak 1999, telah menyerukan kepada para pengikutnya agar mengakhiri perjuangan bersenjata, karena penolakan terhadap eksistensi kaum Kurdi yang menjadi akar konflik, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi.

    Apakah ini akan menjadi awal dari sebuah era perdamaian baru bagi persoalan Kurdi yang telah lama menemui jalan buntu? Dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapainya?

    Tuntutan dan hambatan di jalan menuju perdamaian

    Dalam pernyataannya pada hari Kamis (10/7), PKK menegaskan bahwa pelucutan senjata hanyalah awal dari sebuah proses panjang, yang keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dan respons konstruktif dari pemerintah Turki.

    Aksi simbolik penyerahan senjata dianggap sebagai bukti nyata dari kehendak damai mereka, meskipun pihak Turki dinilai belum memenuhi “pekerjaan rumah” mereka. Untuk benar-benar melucuti dan membubarkan diri, PKK menyatakan bahwa langkah-langkah politik, hukum, dan sosial harus diambil oleh pemerintah Turki.

    Secara konkret, PKK menuntut pembebasan pemimpin PKK Abdullah Öcalan sebagai syarat utama dalam proses perdamaian yang sejati. Mereka juga menyerukan perubahan dalam undang-undang pidana yang memungkinkan pembebasan ribuan tahanan politik Kurdi, terutama yang sudah lanjut usia dan sakit. Untuk para pejuang yang menyerahkan senjata, PKK menuntut amnesti dan peluang untuk beralih ke jalur politik legal.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan (dari Partai AKP) dan mitra koalisinya, Devlet Bahçeli, ketua Partai MHP yang ultranasionalis, juga harus mengamankan dukungan dari partai dan masyarakat. Setelah lebih dari 40 tahun konflik dengan korban jiwa mencapai lebih dari 40.000 orang, meyakinkan masyarakat bukanlah perkara mudah.

    Direktur Institut Riset Politik dan Sosial di Diyarbakir, Vahap Cokun melihat pendekatan hati-hati ini sebagai sesuatu yang wajar. Dalam proses perdamaian yang sulit, kepercayaan timbal balik biasanya tumbuh secara perlahan, seiring dengan saling adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Hambatan pertama, yakni dimulainya proses pelucutan senjata, kini telah terlampaui.

    Masa depan para kaum militan dan persenjataan

    Negosiasi dengan organisasi yang selama ini oleh negara dianggap sebagai “musuh nomor satu” merupakan tantangan luar biasa. Pemerintah Turki kini berada tepat dalam situasi seperti itu. Karena itulah Erdoan menekankan bahwa PKK harus membubarkan seluruh struktur organisasinya terlebih dahulu sebelum Ankara dapat mengambil langkah berikutnya.

    Menurut Partai DEM yang pro-Kurdi, sebuah komisi di parlemen Turki akan dibentuk pada minggu depan. Setelah reses musim panas berakhir pada bulan Oktober, komisi ini akan mulai merancang proposal untuk “proses masyarakat demokratis dan damai”.

    Dalam diskusi ini juga akan dibahas nasib pemimpin PKK Abdullah Öcalan dan para pejuang lainnya. Jumlah mereka tidak pasti, tetapi diperkirakan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 orang. Sementara itu, jumlah pasti dan lokasi senjata mereka juga belum sepenuhnya diketahui.

    Cokun memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, kelompok-kelompok kecil beranggotakan 40–50 pejuang akan turun dari pegunungan dan menyerahkan senjata mereka. Media yang dekat dengan pemerintah melaporkan bahwa lokasi tertentu akan ditetapkan untuk penyerahan senjata, yang akan diawasi bersama oleh pemerintah pusat Irak dan otoritas wilayah otonom Kurdistan.

    Di tempat-tempat ini, senjata akan didata dan dihancurkan untuk mencegah agar tidak jatuh ke tangan kelompok Kurdi lainnya. Pemerintah otonom Kurdi di Irak mendukung proses pendekatan ini antara Ankara dan PKK.

    Meski menyetujui rencana ini, PKK tidak ingin serta-merta melepaskan seluruh kendali mereka. Sebagian pejuang mereka mungkin akan bergabung dengan organisasi saudara seperti “Partai Kehidupan Bebas di Kurdistan” (PJAK) di Iran atau milisi Kurdi “Unit Perlindungan Rakyat” (YPG) di Suriah. Hal ini terungkap dalam sebuah pernyataan pekan ini. Ankara sendiri memandang YPG sebagai cabang PKK di Suriah dan bertekad untuk mencegah hal tersebut.

    Peluang keberhasilan dan dimensi internasional

    Cokun menaruh optimisme terhadap keberhasilan proses perdamaian ini. Ia meyakini bahwa pemerintah dan PKK telah belajar dari kegagalan-kegagalan pendekatan di masa lalu. Dulu, proses negosiasi sering kali berlarut-larut tanpa hasil yang jelas. Kali ini, pemerintah ingin mempercepat prosesnya. Mulai Oktober, ketika parlemen kembali bersidang, upaya untuk mencari solusi politik akan dimulai. “Untuk itu, perubahan dalam hukum pidana Turki, khususnya hukum antiterorisme dan pelaksanaan hukuman, sangatlah dibutuhkan,” jelas Cokun.

    Partai DEM yang pro-Kurdi juga menuntut hak-hak yang lebih besar bagi rakyat Kurdi dan pengakuan atas identitas mereka, yang berarti perlunya perubahan dalam konstitusi Turki.

    Proses perdamaian ini tidak hanya akan berdampak pada dinamika politik dalam negeri, tetapi juga pada hubungan internasional Turki. Cokun percaya bahwa hubungan Ankara dengan komunitas Kurdi di Irak dan Suriah bisa membaik. Hubungan Turki dengan Kurdi Irak pada dasarnya baik, namun kerap terganggu oleh aktivitas PKK di wilayah tersebut. Pemerintahan otonom Kurdi di Suriah juga selama ini dipandang Turki sebagai ancaman besar karena hubungan erat mereka dengan PKK. Namun kini, situasi itu bisa berubah.

    Selain itu, isu Kurdi juga kerap dijadikan alat tekanan terhadap Turki oleh pihak luar. Cokun meyakini bahwa penyelesaian konflik Kurdi dapat memberi Ankara ruang gerak lebih besar dalam politik luar negeri. Hal ini berpotensi menjadikan Turki pemain yang lebih penting di kawasan Timur Tengah.

    Sebuah pernyataan bersejarah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan dijadwalkan akan diumumkan pada hari Sabtu ini. Namun masih belum jelas apakah pernyataan tersebut benar-benar akan mendorong proses perdamaian muda ini ke arah kemajuan dan apakah pelucutan senjata serta kemungkinan pembubaran PKK akan membawa ketenangan di kawasan Timur Tengah yang telah lama dilanda konflik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat juga Video ‘Turki Balas Aksi Teror dengan Menyerang Markas Militan Kurdi’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Horor Bentrokan Berdarah di Suriah, 37 Orang Tewas

    Horor Bentrokan Berdarah di Suriah, 37 Orang Tewas

    Damaskus

    Bentrokan berdarah terjadi antara suku Bedouin dan para petempur lokal di kota Sweida, yang mayoritas penduduknya penganut Druze, di Suriah bagian selatan. Sedikitnya 37 orang tewas dalam bentrokan tersebut. Otoritas Suriah pun mengerahkan pasukan untuk meredakan situasi.

    Bentrokan tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025), merupakan insiden sarat kekerasan mematikan yang pertama terjadi di wilayah tersebut sejak pertempuran antara anggota komunitas Druze dan pasukan keamanan setempat menewaskan puluhan orang pada April dan Mei lalu.

    Kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, melaporkan bahwa sedikitnya 37 orang tewas dalam bentrokan di Sweida, dengan 27 korban tewas di antaranya merupakan anggota komunitas Druze, termasuk dua anak-anak, dan 10 korban tewas lainnya dari suku Bedouin.

    Imbas dari bentrokan tersebut, ruas jalan raya yang menghubungkan ibu kota Damaskus dan kota Swedia terpaksa ditutup sementara.

    Seorang sumber pemerintah Suriah, yang meminta tidak disebut namanya karena tidak berwenang memberikan keterangan kepada media, menuturkan kepada AFP bahwa otoritas Damaskus sedang mengirimkan pasukan untuk meredakan situasi di Sweida.

    Gubernur Sweida, Mustapha al-Bakur, mengimbau warganya untuk “menahan diri dan menanggapi seruan reformasi nasional”. Beberapa pemimpin spiritual Druze Suriah juga menyerukan semua pihak agar tetap tenang dan meminta otoritas Damaskus untuk turun tangan.

    Lihat juga Video ‘Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah’:

    Laporan kantor berita Suriah, SANA, menyebut pasukan keamanan telah dikerahkan ke perbatasan administratif antara Provinsi Daraa dan Sweida mengingat situasi tersebut.

    Populasi Druze di Suriah sebelum perang sipil berkecamuk dilaporkan mencapai sekitar 700.000 jiwa, dengan Provinsi Sweida sebagai rumah bagi komunitas terbesar sekte tersebut. Komunitas Bedouin dan Druze telah sejak lama berselisih di Swedia, dengan tindak kekerasan terkadang terjadi antara keduanya.

    Sementara itu, akibat bentrokan tersebut, Kementerian Pendidikan Suriah mengumumkan penundaan ujian sekolah menengah resmi di wilayah Sweida yang seharusnya digelar pada Senin (14/7) hingga tanggal yang akan ditentukan kemudian.

    Lihat juga Video ‘Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penembakan di Gereja AS Tewaskan 2 Orang, Pelaku Ditembak Mati

    Penembakan di Gereja AS Tewaskan 2 Orang, Pelaku Ditembak Mati

    Kentucky

    Insiden penembakan mematikan terjadi di sebuah gereja di Kentucky, Amerika Serikat (AS), pada Minggu (13/7) waktu setempat. Sedikitnya dua wanita tewas dan tiga orang lainnya, termasuk seorang polisi negara bagian, mengalami luka-luka, dengan sang pelaku penembakan tewas ditembak.

    Kepala Kepolisian Lexington, Lawrence Weathers, seperti dilansir Associated Press, Senin (14/7/2025), menyebut pelaku awalnya membajak sebuah kendaraan saat pencegatan lalu lintas di dekat bandara Lexington, dan melarikan diri ke Gereja Baptis Richmond Road, di mana pelaku kemudian melepaskan tembakan.

    Dua wanita yang berusia 72 tahun dan 32 tahun, menurut petugas koroner setempat, tewas dalam penembakan di gereja tersebut. Dua orang lainnya mengalami luka-luka akibat penembakan di gereja yang sama dan telah dilarikan ke rumah saki setempat.

    Salah satu korban mengalami luka kritis, dan satu korban lainnya dalam kondisi stabil.

    Weathers mengatakan pelaku ditembak oleh polisi dan tewas seketika di lokasi kejadian. Identitas pelaku penembakan juga belum diungkap ke publik.

    Motif di balik insiden pembajakan kendaraan dan penembakan itu belum diketahui secara jelas. Menurut Weathers, informasi awal menunjukkan bahwa pelaku mungkin memiliki hubungan dengan orang-orang di gereja tersebut.

    Seorang polisi negara bagian, yang tidak disebut identitasnya, mengalami luka-luka saat melakukan pencegatan lalu lintas yang melibatkan pelaku. Disebutkan oleh Weathers bahwa polisi negara bagian itu mencegat kendaraan yang digunakan pelaku setelah menerima peringatan soal nomor plat kendaraan itu.

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas’:

    Polisi negara bagian itu, sebut Weathers, ditembak pada pukul 11.30 waktu setempat. Sang polisi kini dalam kondisi stabil di rumah sakit setempat.

    Dalam penjelasannya, Weathers mengatakan bahwa pihak kepolisian melacak kendaraan yang dibajak itu hingga ke gereja tersebut, yang berjarak sekitar 26 kilometer dari lokasi sang polisi negara bagian ditembak.

    Insiden penembakan ini masih dalam penyelidikan otoritas setempat.

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Kembali Serang Lebanon Meskipun Ada Gencatan Senjata

    Israel Kembali Serang Lebanon Meskipun Ada Gencatan Senjata

    Jakarta

    Israel kembali melancarkan serangan di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel di Lebanon selatan pada hari Sabtu (12/7) menewaskan satu orang.

    Ini merupakan serangan terbaru Israel meskipun ada gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, kelompok militan di Lebanon yang didukung Iran.

    Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (12/7/2025), dalam sebuah pernyataan, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan bahwa “serangan musuh Israel” terhadap sebuah rumah di Wata al-Khiam menewaskan satu orang.

    Belum ada komentar langsung dari militer Israel terkait serangan tersebut.

    Israel telah berulang kali menggempur Lebanon meskipun ada gencatan senjata pada bulan November lalu, yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan selama lebih dari setahun antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tersebut, Hizbullah harus menarik pasukannya ke utara Sungai Litani, sekitar 30 kilometer (20 mil) dari perbatasan dengan Israel, sehingga hanya tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh berada di wilayah tersebut.

    Israel pun diharuskan menarik pasukannya sepenuhnya dari Lebanon, tetapi tetap menempatkan pasukan mereka di lima titik perbatasan yang dianggap strategis.

    Pada hari Jumat (11/7) waktu setempat, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa meskipun ia terbuka untuk hubungan damai dengan Israel, tapi dia mengesampingkan kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel. Normalisasi hubungan “saat ini bukan bagian dari kebijakan luar negeri Lebanon,” ujar Aoun.

    Pernyataan Aoun ini merupakan reaksi resmi pertama terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pekan lalu, yang menyampaikan minat negaranya untuk menormalisasi hubungan dengan Lebanon dan Suriah.

    Lebanon dan Suriah secara teknis telah berperang dengan Israel sejak tahun 1948. Pemerintah Suriah pun mengatakan bahwa pembicaraan tentang normalisasi dengan Israel masih “prematur.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Menyusuri Jejak Raibnya Wanita Alawit Suriah: Penculikan atau Kebencian Agama?

    Damaskus

    Raga kurus kering, wajah penuh bekas luka, rambut dicukur, alis pun hilang, Nora* menatap lelah ke arah kamera. Di pangkuannya, ia menggendong seorang bayi yang sempat dipisahkan secara paksa darinya.

    Foto pertama setelah pembebasannya cepat menyebar di media sosial—lambang trauma yang mengguncang banyak warga Suriah saat ini: Perempuan dari komunitas Alawit–atau yang disebut juga Alawi- menjadi incaran penculik brutal. Nora kini berusaha menghapus jejaknya sebaik mungkin dan meninggalkan negeri.

    (Ed.; Alawi — bentuk kata sifat atau dipakai untuk menyebut keyakinan, ajaran atau mazhabnya. Sementara Alawit — bentuk kata benda jamak yang lebih sering dipakai untuk menyebut orang-orang dari komunitas tersebut, misalnya “perempuan Alawit” atau “orang Alawit”)

    Tiada hari tanpa dihina dan digebuki

    Selama hampir sebulan Nora terkurung di sebuah ruang bawah tanah, di mana menurut pengakuannya, ia mengalami penyiksaan psikologis dan fisik.

    Sang ibu muda bersama bayi berusia sebelas bulan itu sedang dalam perjalanan menuju pusat bantuan dekat kota pesisir Jablah ketika dihentikan oleh para pria bertopeng dengan kendaraan berplat Idlib.

    Mereka bertanya dari mana asalnya. Saat Nora menyebut dirinya beretnis Alawit, perempuan itu langsung diseret dengan kasar ke dalam mobil. Bahkan mata Nora diikat agar tak bisa melihat saat penculikan terjadi, tuturnya.

    “Aku dihina setiap hari dan dipukuli begitu keras hingga beberapa kali kehilangan kesadaran,” katanya dalam wawancara dengan DW. Selama masa tahanan, bayinya direnggut paksa, dan ia dipaksa menandatangani dokumen—sebuah surat nikah. “Aku menolak. Aku sudah menikah. Setelah itu, penyiksaan menjadi semakin brutal,” ujar Nora.

    Kini Nora hidup di luar negeri, dalam perlindungan, dan sedang menjalani pengobatan karena masalah kesehatan organ kandungan yang serius.

    Penghinaan yang sistematis

    Kisah Nora bukanlah kasus tunggal. Kantor berita Reuters dan sejumlah media Arab maupun internasional melaporkan penculikan dan pemerasan perempuan Alawit.

    Sejak awal tahun, lebih dari 40 perempuan dilaporkan hilang di Suriah, ujar aktivis HAM Bassel Younus kepada DW. Dari Swedia, ia mendokumentasikan pelanggaran HAM secara sistematis melalui jaringan di Suriah.

    “Kebanyakan besar korban penculikan—seperti Nora—adalah dari komunitas Alawit,” ujar Younus.

    Maka target utama adalah perempuan dari minoritas agama yang sama dengan diktator terguling Bashar al Assad, yang dianggap “murtad” oleh kaum Islam radikal.

    Laporan serangan brutal terhadap Alawit yang diduga mendukung Assad oleh kelompok radikal Sunni meningkat drastis pasca kejatuhan Assad. Terutama dalam beberapa bulan terakhir, kaum Alawit di Suriah berada di bawah tekanan berat, bahkan ancaman nyawa.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada Maret terjadi serangan berdarah terhadap komunitas Alawit dengan korban ratusan jiwa. Berbagai media melaporkan, sebagian pasukan perampok itu memiliki hubungan dengan kementerian dalam negeri Suriah.

    Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa membentuk komisi penyelidikan, tetapi hasilnya belum dirilis. Namun ketakutan akan kekerasan merambah ke minoritas lain, termasuk umat Kristiani, yang sudah merasakan derita serupa.

    Perempuan Alawit bukan korban penculikan acak, tegas aktivis Younus. “Mereka dijadikan simbol penaklukan satu komunitas utuh.” Dalam penjara, Nora menceritakan kerap dihina dengan panggilan “babi” dan “kafir”.

    PBB pun sudah menangani laporan penculikan ini. Komisi investigasi independen PBB untuk Suriah mengatakan kepada DW bahwa laporan kasus yang didokumentasikan akan segera dirilis.

    Pada akhir Juni, komisi itu mengonfirmasi minimal enam penculikan perempuan Alawit di Suriah. Ketua komisi tersebut Paulo Sergio Pinheiro juga menyebut adanya “indikasi kredibel” kasus lainnya. Pemerintah transisi Suriah telah memulai penyelidikan beberapa kasus tersebut. Namun kementerian dalam negeri Suriah enggan memberikan jawaban kepada DW.

    Tuntutan uang dari luar negeri

    DW selama beberapa minggu melakukan investigasi dan berbicara dengan lebih dari selusin keluarga dan perempuan yang terdampak. Aktivis HAM dan lembaga pengawas memberikan data tambahan. Namun banyak keluarga enggan muncul ke publik karena takut, malu, atau tidak pasti.

    Sami*, pemuda desa dekat Kota Tartus di barat Suriah, adalah salah satu yang berani bicara ke media. Ia bercerita bahwa saudara perempuannya yang berusia 28 tahun, Iman*, menghilang tanpa jejak setelah pergi ke kota. Tidak lama kemudian, keluarga menerima telepon dari nomor asing. Suara anonim mengancam: “Lupakan Iman. Dia tidak akan pernah kembali.”

    Sami melaporkan ke polisi, tapi awalnya mereka menyepelekan dan mengatakan sebagian besar perempuan yang hilang sebenarnya kabur dengan kekasih rahasia. Namun beberapa hari kemudian penculik menghubungi kembali, kali ini menuntut tebusan dengan jumlah lima digit. Keluarga meminjam uang dan mengirimnya lewat sistem Hawala, yang menyulitkan pelacakan, ke Turki.

    Dokumen yang dimiliki DW menunjukkan penerima adalah pengungsi Suriah di Turki. Kasus lain juga terverifikasi dengan pola pembayaran serupa. Namun bagi Sami, tebusan itu sia-sia. Setelah uang ditransfer, kontak terputus dan hingga kini jejak Iman tak berbekas.

    Setali tiga uang dengan nasib Yazidi?

    Maya*, 21 tahun, juga dari dekat Tartus, diculik bersama adik di bawah umur. Saat mereka hendak berbelanja pada Maret, mereka dihentikan pria bersenjata bertopeng. “Mereka tanya kami Alawit atau Sunni. Saat jawab ‘Alawit’, kami diseret ke bus tanpa plat nomor,” ceritanya ke DW.

    Dengan mata tertutup, mereka diangkut berjam-jam melewati wilayah tak dikenal, dihina sebagai “orang kafir” dan “sisa-sisa rezim Assad.”

    Penculik menuduh mereka ikut bertanggung jawab atas kematian ratusan milisi kelompok pemerintahan transisi Islam. Maya dan adiknya akhirnya ditahan di sebuah ruang bawah tanah. “Kami takut dijual,” katanya.

    Di media sosial dan beberapa laporan sudah muncul spekulasi bahwa nasib perempuan Alawit mungkin serupa dengan Yazidi yang pada 2014 diperbudak kelompok teroris “Negara Islam” (ISIS).

    Pemerintah transisi Suriah memang mengintegrasikan kelompok radikal Islam yang komandan-komandannya pernah dituduh terlibat perdagangan manusia, seperti Jenderal Ahmad Ihsan Fayyad al-Hayes yang dituding AS terlibat perdagangan perempuan Yazidi.

    Ketua organisasi HAM “Syrians for Truth & Justice”, Bassam Alahmad, mengatakan dalam wawancara dengan DW: “Hingga kini belum ada bukti perempuan Alawit secara sistematis diperbudak seperti Yazidi dulu.”

    Namun mengkhawatirkan bahwa agama jadi alasan utama dalam penculikan dan pembunuhan. “Perempuan Alawit diserang karena agama mereka—itu alasan serupa yang menimpa perempuan Yazidi,” ungkapnya lebih lanjut.

    Selain itu, menurut Alahmad, komunitas Alawit dianggap bertanggung jawab atas kejahatan rezim Assad. “Itulah inti masalahnya.”

    Maya dan adiknya akhirnya dibebaskan. Kenapa, tak jelas. Setelah dua bulan, mereka diserahkan kembali ke keluarga dalam keadaan tertutup, ketakutan, dan trauma. Mereka selamat. Namun perempuan lain tetap hilang.

    *Nama diganti demi melindungi narasumber.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa iJerman
    Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Bom Bunuh Diri ISIS Meledak di Gereja Suriah, 20 Orang Tewas’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah) bersama pimpinan DPR RI lainnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    DPR: 24 calon Dubes LBBP telah penuhi syarat uji kelayakan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa 24 calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional telah memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPR RI.

    “Sepengetahuan saya, sepengetahuan kami pimpinan di Komisi I itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper, dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah,” kata Adies usai menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    Untuk itu, dia menyebut nama-nama calon Dubes LBBP itu telah berada di meja Ketua DPR RI Puan Maharani untuk diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden,” ucapnya.

    Meski demikian, Adies tak dapat memastikan apakah terdapat catatan-catatan yang diberikan Komisi I DPR terhadap nama-nama calon Dubes LBBP tersebut.

    “Mungkin catatan-catatan ada, tapi kan saya belum lihat suratnya,” katanya.

    Sebagaimana tata tertib (tatib) yang berlalu, dia menyebut pimpinan DPR RI dapat langsung mengirimkan nama-nama tersebut ke Presiden tanpa dibacakan terlebih dulu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “Kalau duta besar itu tatibnya tidak perlu dibacakan di paripurna. Jadi, langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah,” ujarnya.

    Dia pun menyebut Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini beragendakan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024.

    “Kalau rapat hari ini kan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban dari pemerintah tahun 2024, seluruh fraksi menerima pertanggungjawaban tersebut. Jadi, itu saja agendanya,” tuturnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono juga mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah merampungkan tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes LBBP RI, meski Rapat Paripurna DPR RI hari ini tak mencantumkan agenda terkait hal tersebut.

    Dia pun menyerahkan mekanisme selanjutnya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah digelar pihaknya itu kepada pimpinan DPR RI.

    “Sekarang ini kan yang masih dibahas (Rapat Paripurna) itu yang soal RAPBN, tapi yang penting kami sudah selesai di komisi, sudah kami serahkan ke pimpinan, nanti biar pimpinan menentukan karena pasti ada kebijakan-kebijakan tertentu, kapan pimpinan mau bacakan dan selesaikan,” ujarnya.

    Dave menyebut Komisi I DPR RI menilai calon Dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan sosok-sosok mumpuni untuk ditempatkan di negara tujuan masing-masing.

    “Semuanya kami tidak melihat ada suatu kendala, semuanya itu mampu dan sanggup untuk melaksanakan visi-misi pemerintah dengan program kerja masing-masing di tempat yang mereka akan ditugaskan,” kata Dave.

    Sebelumnya, Minggu (6/7), Komisi I DPR RI selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar (dubes) yang akan mengisi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara serta Perwakilan Tetap RI di organisasi internasional, dan hasilnya akan diberikan ke Pimpinan DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa uji kelayakan itu bersifat tertutup sehingga hasilnya pun bersifat rahasia, sesuai dengan tata tertib. Sehingga, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan pihak yang akan menindaklanjuti hasil uji kelayakan tersebut.

    Berikut nama-nama calon dubes setelah selesai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Sabtu hingga Minggu, 5-6 Juli 2025:

    1. Abdul Kadir Jaelani – Dubes RI untuk Jerman (Berlin)

    2. Redianto Heru Nurcahyo – Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava)

    3. Umar Hadi – Perwakilan Tetap RI New York

    4. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura

    5. Nurmala Kartini Sjahrir – Dubes RI untuk Jepang (Tokyo)

    6. Indroyono Soesilo – Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC)

    7. Adam Mulawarman Tugio – Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)

    8. Laurentius Amrih Jinangkung – Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)

    9. Judha Nugraha – Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi)

    10. Sidharto Reza Suryodipuro – Perwakilan Tetap RI di PBB Swiss (Jenewa)

    11. Andhika Chrisnayudhanto – Dubes RI untuk Brazil (Brasilia)

    12. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)

    13. Andi Rahardian – Dubes RI untuk Oman

    14. Imam As’ari – Dubes RI untuk Ekuador (Quito)

    15. Listyowati – Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal

    16. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir

    17. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia

    18. Mayjen (Purn) Gina Yoginda – Dubes RI untuk Korea Utara

    19. Yusron Bahauddin Ambary – Dubes untuk Algeria

    20. Lukman Hakim Siregar – Dubes untuk Suriah

    21. Berlian Helmy – Dubes untuk Ajerbaizan

    22. Hari Prabowo – Dubes untuk Thailand

    23. Okto Dorinus Damanik – Dubes RI untuk Papua Nugini

    24. Andi Rachmianto – Dubes RI untuk Belgia.

    Sumber : Antara

  • Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR telah merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test 24 calon duta besar RI untuk negara sahabat. Proses tersebut berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Budisatrio Djiwandono seusai rapat internal Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan bahwa seluruh calon duta besar (dubes) telah selesai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu,” katanya, Minggu (6/7/2025).

    Adapun, legislator Gerindra ini menjelaskan bahwa rapat internal Komisi I DPR berisikan tanggapan dan jawaban tentang kelayakan calon dubes RI, yang nantinya diserahkan ke pimpinan DPR untuk segera diproses lebih lanjut.

    Meski begitu, Budi mengaku pihaknya tak bisa mengungkap hasil seluruh fit and proper test calon dubes ke publik. Pasalnya, sesuai mekanisme rapat ini bersifat tertutup dan rahasia.

    “Saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI untuk selanjutnya pimpinan DPR RI, bu ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya,” bebernya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi i DPR RI Utut Adianto membeberkan bahwa 24 calon dubes RI kebanyakan berlatar belakang diplomat.

    “Mostly diplomat, Ada satu Pak Hotmangaraja, beliau itu dulu Letnan Jenderal TNI. Jadi kalau dari petinju ini kelas berat semua, heavyweight, bukan kelas yang 48 kilo,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah Fit and Proper Test di Komisi I DPR:

    Sabtu, 5 Juli 2025

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari