Negara: Suriah

  • Polisi Turki Tahan 18 Orang Atas Tuduhan ‘Memuji’ Terorisme

    Polisi Turki Tahan 18 Orang Atas Tuduhan ‘Memuji’ Terorisme

    Ankara

    Kepolisian Turki menahan 18 orang atas tuduhan “memuji terorisme” setelah sejumlah tentara negara itu tewas dalam bentrokan dengan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dalam operasi militer di wilayah Irak bagian utara pekan lalu.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (15/1/2024), otoritas Ankara melaporkan bahwa sedikitnya sembilan tentara Turki tewas dalam bentrokan dengan anggota PKK di wilayah Irak pada Jumat (12/1) pekan lalu. Hal itu mendorong Turki melancarkan serangan udara dan operasi militer di wilayah tersebut dan di Suriah bagian utara.

    PKK yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, mengangkat senjata sejak 1984 silam untuk membela hak-hak etnis Kurdi. Pasukan militer Turki secara rutin menyerang posisi PKK yang bermarkas di area pegunungan Irak bagian utara.

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengatakan via media sosial bahwa pihak kepolisian telah menahan sedikitnya 18 orang atas berbagai tuduhan, mulai dari “memuji organisasi teroris”, “menyebarkan propaganda terorisme”, dan “menyebarkan informasi menyesatkan” soal operasi militer Turki di Irak.

    Perintah penangkapan, sebut Yerlikaya, juga dirilis untuk 19 orang lainnya di wilayah Turki dan 133 orang di luar negeri. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal terkait apa surat perintah penangkapan itu diterbitkan.

    Kementerian Pertahanan Turki, sebelumnya, melaporkan bahwa banyak militan PKK lainnya yang “dinetralkan” — istilah yang biasa digunakan untuk menyebut target yang berhasil dibunuh — dalam operasi militer sejak Jumat (12/1) pekan lalu.

    Seorang sumber keamanan Turki menambahkan bahwa Badan Intelijen Nasional (MIT) berhasil “menetralisir” seorang pejabat tingkat tinggi PKK yang bernama Hulya Mercen di wilayah Metina, Irak bagian utara. Sosok Mercen disebut pernah memimpin beberapa serangan terhadap pasukan Turki di masa lalu.

    Belum ada tanggapan langsung dari PKK atas klaim Turki tersebut. PKK sendiri jarang membenarkan adanya serangan terhadap kelompoknya.

    Sementara itu, sekolah-sekolah di seluruh Turki menggelar momen mengheningkan cipta selama satu menit pada Senin (15/1) pagi untuk menghormati tentara-tentara yang tewas.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geger Serangan AS-Inggris ke Houthi di Yaman, Apa Strategi di Baliknya?

    Geger Serangan AS-Inggris ke Houthi di Yaman, Apa Strategi di Baliknya?

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) dan Inggris telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran tersebut terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah.

    Serangan tersebut didukung oleh sejumlah sekutu AS dan Inggris.

    Rudal diluncurkan pada Kamis (11/01) malam hingga Jumat (12/01), menghantam puluhan lokasi dengan sejumlah korban dilaporkan.

    Kelompok Houthi mengatakan mereka tak tergoyahkan oleh serangan-serangan tersebut, namun AS berpendapat bahwa serangan tersebut telah merusak kemampuan militer kelompok pemberontak tersebut.

    Inilah yang kami ketahui sejauh ini.

    Apa sasaran serangan AS dan Inggris?

    AS mengeklaim telah “melakukan serangan yang disengaja terhadap lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi milisi Houthi yang didukung Iran”.

    Pentagon mendeskripsikan target serangannya antara lain sistem radar, tempat penyimpanan dan peluncuran drone, fasilitas penyimpanan dan peluncuran rudal, serta pusat komando dan kendali Houthi.

    Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, serangan Inggris terjadi Bani yang terletak di barat laut Yaman yang menurut Kementerian Pertahanan merupakan lokasi peluncuran rudal dan drone.

    Secara keseluruhan, terjadi 72 serangan, menurut juru bicara militer Houthi.

    Sebuah rudal diluncurkan dari kapal perang dalam operasi koalisi pimpinan AS terhadap sasaran militer di Yaman, 12 Januari 2024 (Reuters)

    Apakah ada korban dari serangan ini?

    Juru bicara Houthi menyebut lima anggotanya terbunuh akibat serangan AS dan Inggris, sementara enam orang lainnya terluka.

    Pentagon menyebut serangan itu tidak menyasar warga sipil, melainkan menyasar target militer dengan “senjata presisi”.

    BBC

    Apa strategi di balik serangan ini?

    Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika diperlukan. Namun AS juga telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin melihat konflik yang semakin meluas di Timur Tengah.

    Hal ini menunjukkan bahwa tindakan militer pimpinan AS di masa depan, jika diperlukan, akan dibatasi.

    Serangan udara dan rudal jelajah jarak jauh merupakan serangan yang paling tidak berisiko dan merugikan bagi Biden pada tahun pemilu.

    Baca juga:

    Ingatlah bahwa AS juga telah melancarkan serangan udara terbatas untuk menargetkan kelompok lain yang didukung Iran di Irak dan Suriah dalam beberapa bulan terakhir.

    Tapi yang terbaik adalah pencegahan. Hal ini tidak akan menghilangkan ancaman tersebut.

    Serangan pada Jumat (12/01) mungkin juga telah menurunkan dan menghancurkan sebagian kemampuan Houthi dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

    Namun kelompok Houthi mampu bertahan dalam keadaan yang jauh lebih buruk termasuk bertahun-tahun menjadi sasaran Angkatan Udara Saudi.

    Setidaknya di depan umum mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka masih memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan lebih lanjut.

    Satu-satunya pilihan nyata yang tersisa bagi AS dan Inggris adalah melakukan hal yang sama serangan dari jarak jauh.

    AS mempunyai pengalaman pahit baru-baru ini mengenai tindakan militer yang lebih langsung di wilayah tersebut seperti menempatkan pasukan di lapangan.

    Senjata apa yang digunakan Amerika dan Inggris?

    Sebagian besar serangan berasal dari jet AS. AS memiliki kapal induk di Laut Merah, serta pangkalan udara di wilayah tersebut.

    Kapal perang Angkatan Laut AS menembakkan rudal jelajah serangan darat Tomahawk yang dipandu GPS, kata militer AS.

    Meskipun tidak ada angka spesifik yang diberikan mengenai berapa banyak rudal yang ditembakkan, AS mengatakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi “dari berbagai jenis” digunakan.

    BBC

    Sementara itu, Inggris mengatakan pihaknya mengirim empat jet Typhoon dari Siprus yang membawa bom berpemandu Paveway IV. Belum disebutkan berapa banyak yang ditembakkan.

    Meskipun Angkatan Laut Kerajaan Inggris memiliki dua kapal perang di Laut Merah, keduanya tidak dapat menembakkan rudal serangan darat sehingga tidak terlibat langsung dalam serangan tersebut.

    Bagaimana reaksi kelompok Houthi?

    Menanggapi serangan hari Jumat, pemimpin Houthi Mohammed al-Bukhaiti mengatakan AS dan Inggris akan “segera menyadari” tindakan tersebut adalah “kebodohan terbesar dalam sejarah mereka”.

    “Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman karena mereka tidak belajar dari pengalaman mereka sebelumnya,” tulisnya di media sosial.

    Dia menambahkan “setiap individu di dunia ini dihadapkan pada dua pilihan berdiri bersama para korban genosida atau membela para pelakunya.”

    Juru bicara lain dari kelompok tersebut mengatakan Amerika dan Inggris salah jika berpikir bahwa mereka dapat menghalangi dukungan Yaman terhadap Palestina.

    Iran, yang mendukung Houthi, mengutuk serangan terhadap Yaman sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Yaman” dan pelanggaran hukum internasional.

    Posisi Houthi dalam serangan di Laut Merah adalah mereka mencegah kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel melintasi rute tersebut sebagai imbas dari apa yang terjadi di Gaza.

    Mereka sebelumnya mengatakan bahwa kapal apa pun yang menuju ke Israel atau memiliki hubungan dengan Israel adalah “target yang sah”. Namun, banyak kapal komersial yang menjadi sasaran tampaknya tidak memiliki hubungan tersebut.

    Bagaimana Biden dan Sunak membenarkan serangan tersebut?

    Biden mengatakan serangan itu merupakan “respons langsung” terhadap serangan Houthi di Laut Merah.

    “Serangan-serangan ini telah membahayakan personel AS, pelaut sipil, dan mitra kami, membahayakan perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi,” katanya.

    Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menambahkan bahwa tindakan tersebut “perlu dan proporsional” untuk melindungi pelayaran global.

    “Meskipun ada peringatan berulang kali dari komunitas internasional, Houthi terus melakukan serangan di Laut Merah, termasuk terhadap kapal perang Inggris dan AS pada pekan ini,” katanya.

    “Ini tidak bisa dibiarkan.”

    BBC

    Serangan AS-Inggris didukung oleh koalisi Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

    Dalam sebuah pernyataan, sekutu mengatakan serangan multilateral dilakukan “sesuai dengan hak yang melekat pada pertahanan diri individu dan kolektif”.

    “Serangan presisi ini dimaksudkan untuk mengganggu dan menurunkan kemampuan yang digunakan Houthi untuk mengancam perdagangan global dan kehidupan pelaut internasional di salah satu jalur perairan paling penting di dunia,” bunyi pernyataan tersebut.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Irak Mendesak Pasukan Militer AS Angkat Kaki dari Negaranya

    Irak Mendesak Pasukan Militer AS Angkat Kaki dari Negaranya

    Baghdad

    Irak memulai proses mengusir pasukan koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Sementara, AS mengaku tak punya rencana menarik pasukan dari Irak.

    Dilansir Reuters, Rabu (10/1/2024), langkah itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani pada Jumat (5/1) waktu setempat. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah militer AS menewaskan seorang pemimpin milisi di Baghdad dalam aksi balasan untuk serangan terhadap personel militernya di Irak.

    Kematian pemimpin milisi Irak itu memicu kemarahan di kalangan kelompok milisi pro-Iran yang menuntut pemerintah Irak mengakhiri kehadiran koalisi militer AS di negara tersebut. Sudani menyebut Irak sedang membahas tanggal dimulai pengusiran terhadap militer AS secara permanen.

    “Pemerintah sedang menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral untuk mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Irak.

    Seorang pejabat pemerintahan Baghdad mengatakan komite bilateral itu akan mencakup perwakilan koalisi militer. AS menempatkan 900 tentara di Suriah dan 2.500 tentara di Irak dengan alasan misi memberikan saran dan bantuan kepada pasukan lokal untuk mencegah kebangkitan kelompok Islamic State (ISIS).

    ISIS, pada tahun 2014, menguasai sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak sebelum akhirnya dikalahkan beberapa tahun kemudian. Otoritas Baghdad menetapkan kemenangan atas ISIS di wilayahnya pada Desember 2017.

    PM Sudani diketahui memiliki kendali terbatas atas beberapa faksi yang didukung Iran di Irak. Dukungan faksi pro-Iran itu dibutuhkan oleh Sudani untuk memenangkan pemilu setahun lalu dan kini mereka membentuk blok yang kuat dalam koalisi pemerintahannya.

    Seorang penasihat politik Sudani menilai sang PM berada di bawah tekanan besar dari partai-partai Syiah yang dekat dengan Iran. Partai-partai itu berupaya mengakhiri kehadiran AS di wilayah Irak.

    Masih belum jelas apakah pengumuman yang disampaikan PM Sudani itu semata-mata bertujuan untuk kepentingan internal dan politik atau apakah komite yang disebutnya itu benar-benar akan menjalankan proses yang tak terhindarkan untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Lihat juga Video: Irak Kirimkan 10 Juta Liter Bahan Bakar ke Gaza Lewat Mesir

    AS Tak Punya Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    Pemerintah AS menyatakan tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Irak. Hal itu disampaikan meskipun pemerintah Irak telah mengumumkan mereka akan memulai proses penarikan pasukan AS setelah militer AS menewaskan seorang komandan milisi Irak yang didukung Iran pekan lalu.

    “Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Senin (8/1) waktu setempat.

    “Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS,” tambah Ryder.

    Tekanan agar pasukan AS mundur semakin meningkat setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Seruan semakin meningkat setelah serangan pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari.

    Ryder mengatakan tidak ada pemberitahuan apapun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut. Para pejabat militer AS telah memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan-serangan milisi yang didukung Iran.

    Pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 120 kali serangan sejak Oktober 2023. Serangan terus terjadi setelah serangan Hamas terhadap Israel dan balasan Israel ke Gaza.

    Namun, AS menghindari memberikan serangan balasan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington. Militer AS kemudian hanya menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa petempur dalam lebih dari satu kali serangan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yordania Gempur Suriah, Targetkan Penyelundup Narkoba Terkait Iran

    Yordania Gempur Suriah, Targetkan Penyelundup Narkoba Terkait Iran

    Amman

    Jet-jet tempur Yordania melancarkan serangan terhadap target penyelundup narkoba terkait Iran di dalam wilayah Suriah. Sedikitnya ada empat serangan yang dilancarkan jet-jet tempur Yordania terhadap target-target di Suriah pada Selasa (9/1) waktu setempat.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), rentetan serangan militer Yordania itu merupakan operasi kedua dalam sepekan terakhir, yang menargetkan lahan pertanian dan tempat persembunyian para penyelundup narkoba yang memiliki hubungan dengan Iran di wilayah-wilayah Suriah.

    Sejumlah sumber intelijen regional mengonfirmasi laporan surat kabar Suriah, Suwayda 24, soal tiga serangan menargetkan pengedar narkoba terkemuka di kota Shaab dan Arman di Provinsi Sweida, dekat perbatasan Yordania-Suriah Serangan keempat dilaporkan menghantam sebuah lahan pertanian di dekat desa Malah.

    Menurut Suwayda 24 yang mengutip sumber lokal, ada laporan yang belum dikonfirmasi mengenai tiga korban tewas, termasuk seorang pengedar narkoba terkemuka.

    Militer Yordania meningkatkan operasi melawan para penyelundup dan pengedar narkoba setelah bentrokan bulan lalu dengan puluhan oran yang dicurigai memiliki hubungan dengan milisi-milisi pro-Iran, yang membawa pasokan senjata dan peledak dalam jumlah besar melintasi perbatasan dengan Suriah.

    Yordania dan sekutu-sekutu Baratnya menyalahkan kelompok Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon dan didukung Iran, dan milisi pro-Iran lainnya yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah bagian selatan sebagai dalang di balik meningkatnya praktik penyelundupan narkoba.

    Iran dan Hizbullah membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai plot Barat terhadap Suriah, yang menyangkal keterlibatan mereka dengan milisi yang didukung Iran.

    Pada Kamis (4/1) pekan lalu, Yordania menyerang beberapa lokasi serupa di Sweida, di mana para pejabat mencurigai sebagian besar operasi penyelundupan lintas batas terjadi.

    “Yordania tampaknya menargetkan lahan pertanian yang dicurigai menjadi tempat menyimpan narkoba, sebelum narkoba itu diselundupkan melintasi perbatasan, serta rumah-rumah utama dan tempat persembunyian para pengedar narkoba,” sebut aktivis sipil dan peneliti setempat, Ryan Marouf.

    “Serangan terbaru menunjukkan peningkatan perang Yordania melawan pengedar narkoba,” imbuh Marouf yang juga editor Suwayda 24.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Ngaku Tak Ada Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    AS Ngaku Tak Ada Rencana Tarik Pasukan dari Irak

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Irak. Hal ini disampaikan meskipun pemerintah Irak telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan pasukan AS setelah militer AS menewaskan seorang komandan milisi Irak yang didukung Iran, pekan lalu.

    “Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder pada hari Senin (8/1) waktu setempat. Berbicara kepada wartawan di Pentagon, Ryder menambahkan: “Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS.”

    Dilansir Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), saat ini, sebanyak 2.500 tentara Amerika di Irak berada di sana sebagai bagian dari peran pengawasan dan bantuan atas undangan pemerintah Irak.

    Namun, tekanan semakin meningkat agar pasukan AS mundur setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian setelah serangan pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari, seruan tersebut semakin meningkat dari dalam Irak.

    Namun, Ryder mengatakan bahwa Pentagon tidak mengetahui adanya pemberitahuan apa pun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut.

    Al-Jawari, pejabat milisi Irak, diyakini memainkan peran penting dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak selama beberapa bulan terakhir.

    Para pejabat militer AS telah memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan-serangan milisi yang didukung Iran. Beberapa hari sebelum Natal, jenderal militer AS untuk Timur Tengah mengadakan pembicaraan dengan Ketua Kepala Staf Gabungan dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membahas kemungkinan tanggapan, demikian dilaporkan Al Arabiya.

    Setelah beberapa minggu melakukan serangan, Presiden AS Joe Biden hanya memerintahkan serangan balasan di Suriah, yang digambarkan oleh para analis dan mantan pejabat sebagai serangan simbolis meskipun beberapa serangan terhadap pasukan AS dilakukan di Irak.

    Pasukan AS di Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 120 kali serangan sejak Oktober 2023 lalu, setelah serangan Hamas terhadap Israel.

    Namun, AS menghindari memberikan serangan balasan di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington. Militer AS kemudian hanya menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa petempur dalam lebih dari satu kali serangan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Serang Suriah, Tokoh Sentral Serangan Roket Hamas Tewas

    Israel Serang Suriah, Tokoh Sentral Serangan Roket Hamas Tewas

    Damaskus

    Militer Israel mengklaim serangannya di wilayah Suriah telah menewaskan seorang “tokoh sentral” yang bertanggung jawab atas serangan roket Hamas terhadap negara Yahudi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), militer Israel dalam pernyataannya pada Senin (8/1) waktu setempat mengklaim Hassan Akasha telah “disingkirkan” di Beit Jinn, sebuah wilayah di bawah kendali pemerintah Suriah yang terletak dekat Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi oleh Israel.

    “Dia merupakan tokoh sentral yang bertanggung jawab atas roket-roket yang ditembakkan oleh Hamas dari wilayah Suriah ke Israel dalam beberapa pekan terakhir,” sebut militer Israel dalam pernyataannya.

    “Sejak awal perang, Akasha mengarahkan sel teroris Hamas yang menembakkan roket dari Suriah menuju ke wilayah Israel,” tuduh militer Israel.

    Pembunuhan di Suriah oleh Israel itu terjadi saat ketegangan regional meningkat akibat perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Perang itu pecah sejak 7 Oktober tahun lalu ketika Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang yang kebanyakan warga sipil.

    Rentetan serangan dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan itu, dengan laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 23.084 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv. Sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza merupakan perempuan dan anak-anak.

    Lihat Video: Nakes dan Pasien Kini Terpaksa Tinggalkan RS Al-Aqsa Gaza

    Israel tergolong jarang mengomentari soal serangannya di wilayah Suriah. Namun Tel Aviv berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan musuh bebuyutannya, Iran, yang mendukung pemerintah Presiden Bashar al-Assad, memperluas kehadirannya di negara tetangganya itu.

    “Kami tidak akan membiarkan terorisme memasuki wilayah Suriah dan meminta pertanggungjawaban Suriah atas semua aktivitas yang berasal dari wilayahnya,” demikian pernyataan militer Israel.

    Belum ada komentar dari Hamas soal serangan Israel di Suriah tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Panas! Serangan Israel Tewaskan Komandan Hizbullah di Lebanon

    Beirut

    Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan seorang komandan senior pada pasukan elite Hizbullah, Pasukan Radwan, di wilayah Lebanon bagian selatan. Serangan ini menjadi serangan yang mengenai target paling terkemuka dalam jajaran Hizbullah sepanjang maraknya serangan lintas perbatasan dengan Israel.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa 99/1/2024), komandan senior pasukan elite Hizbullah yang tewas itu diidentifikasi sebagai Wissam al-Tawil yang menjabat wakil kepala unit elite Pasukan Radwan.

    Diungkapkan oleh tiga sumber keamanan Lebanon bahwa Al-Tawil dan seorang petempur Hizbullah lainnya tewas pada Senin (8/1) waktu setempat, ketika mobil mereka tumpangi dihantam serangan di desa Majdal Selm, yang berjarak 6 kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel.

    Belum ada komentar langsung dari Israel soal serangan tersebut.

    Menurut seorang sumber lainnya di Lebanon, Al-Tawil merupakan salah satu komandan Hizbullah yang paling senior yang tewas dalam aksi saling serang lintas perbatasan antara kelompok militan itu dengan Israel.

    Kelompok Hizbullah menyebarkan foto-foto Al-Tawil bersama para pemimpin Hizbullah, termasuk Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah dan seorang komandan militer Hibzullah bernama Imad Mughniyeh yang tewas di Suriah tahun 2008 lalu.

    Sebuah foto lainnya menunjukkan Al-Tawil duduk di sebelah mendiang Qassem Soleimani, jenderal terkemuka Iran yang pernah memimpin Pasukan Quds, sayap bersenjata Garda Revolusi Iran di luar negeri. Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat (AS) di Irak tahun 2020 lalu.

    Perbatasan Lebanon dan Israel marak dilanda serangan lintas perbatasan sejak perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza. Lebih dari 130 petempur Hizbullah, termasuk sejumlah anggota Pasukan Radwan, tewas dalam rentetan serangan lintas perbatasan tersebut.

    Salah satunya yang tewas adalah Abbas Raad yang merupakan putra salah satu politisi terkemuka Hizbullah. Dia dilaporkan tewas dalam serangan Israel pada November tahun lalu.

    Hizbullah mengatakan operasinya di perbatasan bertujuan mendukung warga Palestina yang dilanda perang di Jalur Gaza. Perselisihan antara Hizbullah dan Israel sebagian besar hanya terjadi di area-area dekat perbatasan.

    Namun pekan lalu, ketegangan meningkat saat serangan yang diyakini didalangi Israel menewaskan wakil pemimpin Hamas Saleh al-Aruri di pinggiran Beirut bagian selatan — wilayah yang menjadi markas kuat Hizbullah. Tel Aviv tidak menyangkal dan tidak membenarkan pihaknya bertanggung jawab atas serangan itu.

    Pada Sabtu (6/1) lalu, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan 62 roket ke arah pos pengamatan utama Israel sebagai “respons awal” terhadap pembunuhan Al-Aruri. Sementara Nasrallah, dalam pidatonya, memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan perang skala penuh terhadap Lebanon.

    “Siapa pun yang berpikir untuk berperang melawan kami, singkatnya, dia akan menyesalinya,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Baghdad

    Militer Amerika Serikat (AS) menyatakan pasukannya mendalangi serangan yang menewaskan seorang pejabat milisi terkemuka Irak, yang didukung Iran. Pejabat yang tewas diyakini terlibat dalam rentetan serangan terhadap para personel militer AS di wilayah Irak beberapa waktu terakhir.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), seorang pejabat pertahanan AS yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Washington telah menargetkan pejabat yang didukung Iran di Baghdad, yang diyakini berperan penting dalam rentetan serangan terhadap pasukan AS di wilayah Irak beberapa bulan terakhir.

    “Pasukan AS mengambil tindakan yang diperlukan dan proporsional terhadap Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari (alias Abu-Taqwa), yang merupakan pemimpin Harakat-al-Nujaba,” ungkap pejabat pertahanan AS tersebut kepada Al Arabiya.

    “Abu-Taqwa secara aktif terlibat dalam perencanaan dan melancarkan serangan terhadap para personel Amerika,” sebutnya.

    Pejabat pertahanan AS menyebut serangan itu sebagai serangan membela diri. Disebutkan juga bahwa seorang anggota Harakat-al-Nujaba lainnya tewas dalam serangan tersebut, namun identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Ditegaskan oleh pejabat pertahanan AS itu bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi korban dan tidak ada infrastruktur atau fasilitas sipil yang terkena dampak serangan tersebut.

    “Amerika Serikat terus mengambil tindakan untuk melindungi pasukan kami di Irak dan Suriah dengan mengatasi ancaman-ancaman yang mereka hadapi,” tegas seorang pejabat AS lainnya kepada Al Arabiya.

    Saksikan juga ‘Momen Ribuan Orang Antarkan Jenazah Wakil Pemimpin Hamas ke Pemakaman’:

    Data militer AS menyebut pasukannya yang ditempatkan di wilayah Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 100 serangan sejak 17 Oktober, menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza hingga saat ini.

    Washington awalnya menghindari untuk merespons serangan-serangan di Irak karena sentimen masyarakat Baghdad yang merasa frustrasi dengan keberadaan pasukan AS. Namun AS kemudian menargetkan milisi-milisi pro-Iran yang ada di Irak dalam rentetan serangan, yang menewaskan sejumlah anggota milisi itu.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin sebelumnya menegaskan bahwa AS memiliki hak untuk membela diri terhadap pihak-pihak yang menyerang pasukannya. Austin juga menuding milisi Kataeb Hezbollah dan Harakat al-Nujaba yang didukung Iran ada di balik sebagian besar serangan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Kirim Ultimatum Usai Tenggelamkan 3 Perahu Houthi di Laut Merah

    AS Kirim Ultimatum Usai Tenggelamkan 3 Perahu Houthi di Laut Merah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat (AS) mengirimkan ultimatum usai menenggelamkan tiga perahu milik milisi Houthi di Laut Merah.

    Mereka tak ingin konflik meluas di Timur Tengah, Minggu (31/12).

    Helikopter AS menenggelamkan perahu-perahu Houthi dan membunuh orang-orang di dalamnya. Perahu itu disebut menargetkan kapal-kapal komersial dan pedagang di Laut Merah.

    AS menghindari serangan langsung terhadap kelompok tersebut di Yaman karena berupaya menghindari eskalasi krisis lebih lanjut. Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan AS akan terus bertindak untuk membela diri.

    “Kami tidak ingin konflik lebih luas di wilayah ini dan kami tidak ingin konflik dengan Houthi. Hasil terbaik di sini adalah Houthi menghentikan serangan-serangan ini, seperti yang telah kami jelaskan berulang kali,” kata John Kirby dilansir dari CNN, Senin (1/1).

    AS telah mengerahkan kapal perang ke Laut Merah dan meluncurkan Operation Prosperity Guardian pada November lalu.

    Operation Prosperity Guardian merupakan sebuah koalisi maritim multinasional untuk meningkatkan keamanan di jalur pelayaran global yang penting.

    Presiden AS Joe Biden telah mengizinkan serangan terhadap kelompok proksi Iran lainnya yang telah menyerang pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Namun, ia tidak lagi menyerang kelompok Houthi di Yaman.

    “Kita mempunyai kepentingan keamanan nasional yang signifikan di kawasan ini. Kita akan mengerahkan kekuatan yang kita perlukan di kawasan ini untuk melindungi kepentingan tersebut dan kita akan bertindak untuk membela diri di masa depan,” ujar Kirby.

    Kirby menegaskan kembali sikap Gedung Putih ketika ditanya tentang prospek serangan pendahuluan di wilayah tersebut.

    “Kami tidak mengesampingkan atau mengesampingkan apa pun, namun kami telah menjelaskan secara terbuka kepada kelompok Houthi dan secara pribadi kepada sekutu dan mitra kami di wilayah tersebut, bahwa kami menanggapi ancaman ini dengan serius, dan kami akan membuat keputusan yang tepat di masa depan,” tegasnya.

    Empat perahu kecil milik Houthi menyerang Maersk Hangzhou pada Sabtu (30/12). Mereka menyerang dengan senjata ringan dan berusaha menaiki kapal dagang di Laut Merah.

    Menurut pernyataan dari Komando Pusat AS, tim keamanan di kapal tersebut telah membalas tembakan.

    “Helikopter Angkatan Laut AS membalas tembakan untuk membela diri, menenggelamkan tiga dari empat kapal kecil, dan membunuh awaknya. Kapal keempat meninggalkan daerah tersebut. Tidak ada kerusakan pada personel atau peralatan AS,” bunyi pernyataan itu.

    (bac/bac)

    [Gambas:Video CNN]