Negara: Suriah

  • Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China. 

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

    Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

    Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

    Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi. 

    Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

    Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

    Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

    Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

    Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

    “Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.

  • Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Senin, 21 Juli 2025 18:59 WIB

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib Admiral Kuznetsov, kapal induk legendaris sekaligus simbol kekuatan maritim Rusia, kian suram. Setelah absen dari operasional sejak 2017 dan melalui rangkaian kegagalan perbaikan, pemerintah Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual atau membesituakan kapal tersebut.

    Ketua perusahaan galangan kapal negara Rusia (United Shipbuilding Corporation/USC), Andrei Kostin, menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan yang terus membengkak membuat kelanjutan proyek perbaikan tidak lagi masuk akal.

    “Tidak ada gunanya memperbaikinya lagi. Kapal itu sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan harganya sangat mahal,” ujar Kostin kepada Kommersant, dikutip dari Newsweek pada Rabu (30/7/2025).

    Surat kabar Izvestia sebelumnya melaporkan bahwa proses perbaikan telah ditangguhkan. Kapal ini seharusnya kembali aktif pada 2022, namun mengalami berbagai kendala, termasuk insiden tenggelamnya dok kering pada 2018 serta dua kebakaran besar yang menewaskan pekerja pada 2019 dan 2022.

    Biaya perbaikan juga melonjak tajam dari 20 miliar rubel (sekitar Rp4 triliun) menjadi 60 miliar rubel (Rp12 triliun) hanya dalam kurun satu tahun. Hingga kini belum ada kejelasan soal jadwal peluncuran kembali, bahkan USC menyebutkan bahwa belum ada keputusan final apakah kapal akan dijual, dibuang, atau tetap dipertahankan.

    Kapal seberat 59.000 ton ini diluncurkan pertama kali pada 1985 oleh Uni Soviet dan pernah digunakan dalam intervensi militer Rusia di Suriah. Dirancang sebagai aircraft cruiser, kapal ini dapat mengangkut hingga 26 jet tempur dan 24 helikopter, serta lebih dari 2.600 kru.

    Namun secara teknis, kapal ini telah dianggap usang oleh banyak analis militer. The National Interest bahkan menempatkan Admiral Kuznetsov sebagai salah satu kapal induk terburuk di dunia.

    Yörük Işık, analis pertahanan dari Bosphorus Observer, menyatakan bahwa hilangnya kapal tersebut adalah simbol kemunduran angkatan laut Rusia.

    “Dari sisi strategi mungkin tidak signifikan, tetapi secara psikologis sangat besar. Rusia menyerahkan satu-satunya kapal seperti itu berarti kehilangan prestise,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan Ukraina menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh telah menggeser wajah peperangan laut modern, dan membuat kapal-kapal besar seperti Kuznetsov rentan serta mahal untuk dipertahankan.

    Mantan Komandan Armada Pasifik Rusia, Laksamana Sergey Avakyants, juga mengakui bahwa kapal induk seperti Kuznetsov kini sudah tidak relevan.

    “Sudah ketinggalan zaman. Struktur besar dan mahal yang dapat dihancurkan dalam hitungan menit oleh senjata modern,” kata Avakyants kepada Izvestia.

    Ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat, jurang kekuatan semakin lebar. AS memiliki 11 kapal induk super dengan teknologi lepas landas berbantuan ketapel, lebih dari 90 kapal perusak dan penjelajah, serta lebih banyak fregat dan kapal selam modern dibandingkan Rusia.

    Sementara itu, Presiden Vladimir Putin dikabarkan berencana memotong anggaran militer pada 2026. Belum jelas apakah Admiral Kuznetsov akan masuk dalam prioritas efisiensi tersebut, tetapi komentar Kostin menunjukkan bahwa peluang kapal ini untuk kembali ke laut sangat kecil.

    Kehilangan Admiral Kuznetsov akan menjadikan Rusia satu-satunya kekuatan besar dunia tanpa kapal induk aktif. Lebih dari sekadar kehilangan aset militer, keputusan ini menandai perubahan arah strategi maritim Rusia di tengah realita geopolitik dan tekanan ekonomi yang makin berat.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Cegah Perdagangan Orang – Page 3

    Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Cegah Perdagangan Orang – Page 3

    Pihak kepolisian pun menyatakan, ada 189 kasus TPPO dari periode Januari – Juni 2025.

    Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah menyebutkan, jumlah korban mencapai 546 orang, mayoritas perempuan dan anak.

    Modus TPPO beraneka ragam, tapi paling dominan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural sebanyak 117 laporan. Sisanya, eksploitasi seksual komersial (48 LP) dan eksploitasi anak (24 LP).

    Demikian kata Nurul Azizah dalam keterangannya, Jumat 20 Juni 2025, seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

    Dia menerangkan, korban TPPO kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, hingga Sumut.

    Mereka dikirim ke negara seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Suriah, Dubai, sampai Korea Selatan. Di sana, mereka dipaksa kerja di sektor informal, perkebunan, bahkan untuk operasi penipuan online alias scam.

    “Kami ingin masyarakat lebih waspada. Jangan mudah percaya pada iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar. Cek legalitas perusahaan penempatan, pastikan ada kontrak kerja yang jelas, agar hak-hak sebagai pekerja migran bisa terlindungi,” tutur Nurul.

    Polisi Bandara Soekarno-Hatta baru baru ini juga menangkap 11 orang tersangka dugaan kasus TPPO yang memakan korban hingga 340 calon pekerja migran Indonesia.

    Salah satu tersangka, yakni AB yang ditangkap di Jakarta Utara, kedapatan merekrut calon pekerja migran Indonesia melalui media sosial Facebook. Modusnya, dia menawarkan kerja tanpa harus punya keahlian apapun di luar negeri, dengan gaji yang besar.

    “Modus menawarkan lewat media sosial Facebook, mencari atau merekrut WNI dipekerjakan ke luar negeri. Penyampaian besaran gaji yang besar, Rp16 juta sampai Rp30 juta, tanpa memiliki kompetensi atau keahlian tertentu, jadi masyarakat tertarik,” ungkap Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald. F.C Sipayung, Kamis 3 Juli 2025.

  • Satu-satunya Kapal Induk Rusia Terancam Jadi Rongsokan

    Satu-satunya Kapal Induk Rusia Terancam Jadi Rongsokan

    Jakarta

    Satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov, kemungkinan akan dijual atau dijadikan rongsokan, menandai berakhirnya kapal perang yang pernah menjadi simbol ambisi angkatan laut Moskow.

    Nasib kapal induk Angkatan Laut Rusia berusia 40 tahun itu di ujung tanduk setelah bertahun-tahun coba diperbaiki, tak beroperasi sejak 2017, dan pekerjaan pemeliharaan ditangguhkan. Andrei Kostin, kepala perusahaan pembuat kapal negara Rusia (USC), mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperbaikinya lagi.

    Dikutip detikINET dari Newsweek, pengamat menyatakan bahwa langkah mengakhiri riwayat kapal induk tersebut berarti hilangnya prestise bagi Angkatan Laut Rusia.

    Admiral Kuznetsov diluncurkan tahun 1985. Meski terlibat dalam kampanye militer Rusia di Suriah, kapal itu sudah 8 tahun tak beroperasi. Penundaan pemeliharaan dan meningkatnya biaya menimbulkan pertanyaan tentang efektivitasnya dalam peperangan modern.

    Kostin menyebut tidak ada gunanya memperbaikinya dan bahwa kapal itu akan dijual atau dibuang, meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil. Pemusnahannya akan dianggap sebagai tanda menurunnya kemampuan AL Rusia.

    Admiral Kuznetsov sepanjang 305 meter adalah kapal induk berat terakhir yang dibangun Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh, kapal itu dipindahkan ke Armada Utara Rusia dan digunakan dalam intervensi Rusia dalam perang saudara Suriah.

    Kapal ini berbobot 59.000 ton, jangkauan 8.400 mil laut, dan dapat mengangkut 2.600 awak serta 26 pesawat sayap tetap dan 24 helikopter. Namun, ia kerap bermasalah dan disebut salah satu kapal induk terburuk di dunia.

    Awalnya, perbaikan dijadwalkan selesai tahun 2022 di galangan kapal Zvyozdochka, tapi proyek tersebut dibebani berbagai masalah dan lonjakan biaya. Di 2018, dok kering apung tempat kapal tersebut diperbaiki tenggelam. Tahun berikutnya, kebakaran saat pengelasan menewaskan dua orang dan kebakaran lain terjadi di 2022.

    Perkiraan biaya perbaikan membengkak dari 20 miliar rubel tahun 2017 menjadi 60 miliar rubel tahun berikutnya dan jadwalnya telah direvisi dari tahun 2022 menjadi 2024.

    Yotuk Isık, pengamat dari Bosphorus Observer, mengatakan bahwa mengingat kapal tersebut tidak beroperasi bertahun-tahun, pemusnahan kapal tersebut tidak banyak berpengaruh secara strategis, tapi memberikan pukulan psikologis signifikan terhadap status Rusia sebagai kekuatan angkatan laut.

    “Untuk memperluas kekuasaan di pelosok dunia, Anda membutuhkan kapal-kapal seperti itu dan Rusia menyerahkan satu-satunya kapal seperti itu yang dimilikinya, berarti kehilangan prestise,” tambahnya.

    Angkatan Laut Rusia menduduki peringkat ketiga dunia, menurut Majalah Military Watch dan tertinggal dari AS yang nomor satu. Hilangnya Kuznetzov berarti Rusia tidak memiliki kapal induk.

    AS sendiri memiliki 11 kapal induk super. Ada juga 92 kapal penjelajah/kapal perusak Amerika dibandingkan dengan 13 milik Rusia, sementara AS memiliki fregat lebih dari dua kali lipat lebih banyak (21 berbanding 10) dibanding Rusia.

    AS juga memiliki 53 kapal selam serang dibandingkan dengan 28 milik Rusia, sementara ada 14 kapal selam rudal balistik Amerika dibandingkan dengan 11 milik Rusia.

    (fyk/fyk)

  • Ledakan Guncang Gudang Senjata Suriah, 12 Orang Tewas-100 Luka

    Ledakan Guncang Gudang Senjata Suriah, 12 Orang Tewas-100 Luka

    Damaskus

    Serangkaian ledakan mengguncang sebuah gudang senjata di wilayah Suriah bagian barat laut. Sedikitnya 12 orang tewas akibat ledakan-ledakan ini, dengan lebih dari 100 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Ledakan mematikan ini, seperti dilansir AFP, Jumat (25/7/2025), terjadi di area Maaret Misrin yang ada di Provinsi Idlib pada Kamis (24/7) waktu setempat. Penyebab ledakan ini belum diketahui secara jelas.

    “Beberapa ledakan di gudang senjata dan amunisi milik Partai Islam Turkistan (TIP) menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya di Maaret Misrin, di Provinsi Idlib bagian utara,” sebut kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, dalam laporannya.

    Para korban tewas akibat ledakan itu termasuk seorang wanita dan seorang anak.

    TIP merupakan kelompok jihadis yang aktif di wilayah Idlib, yang terdiri atas para petempur Uighur yang bergabung dalam perang sipil Suriah untuk melawan rezim mantan Presiden Bashar al-Assad.

    Kementerian Kesehatan Suriah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh kantor berita SANA, melaporkan sedikitnya tujuh orang tewas dan sebanyak 157 orang lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut.

    Sejumlah gambar yang diambil AFP menunjukkan kepulan asap putih tebal menjulang di atas kota, dengan beberapa anak terlihat di antara korban luka.

    Otoritas Suriah belum mengungkapkan kemungkinan penyebab ledakan mematikan tersebut.

    Kementerian Dalam Negeri Suriah, dalam pernyataannya, mengatakan pihaknya telah meluncurkan “investigasi yang mendesak dan mendalam untuk menentukan keadaan dan penyebab ledakan serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab”.

    Ditambahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Suriah bahwa mereka “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang”.

    Tonton juga video “AS Bantah Ikut Terlibat dalam Serangan Israel ke Suriah” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Banyak Negara Lumpuh di 2025, Cek Daftar Lengkapnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia mengalami guncangan sepanjang 2025. Bukan cuma perang bersenjata yang masih terus berlangsung di beberapa negara, tetapi juga perang siber dan bencana alam yang kian mengkhawatirkan.

    Ada banyak juga insiden yang menyebabkan kelumpuhan akses telekomunikasi di beberapa wilayah. Faktor dan dampaknya beragam, mulai dari gangguan internet, krisis pasokan listrik, hingga kerusakan kabel optik dan isu teknis lainnya.

    Perusahaan teknologi Cloudflare merilis laporan terkait kelumpuhan internet sepanjang kuartal-II (Q2) 2025. Sebelumnya, Cloudflare mencatat tak ada negara yang memerintahkan pencabutan akses internet sepanjang Q1 2025.

    Namun, pembatasan yang diamanatkan negara kembali berlaku dengan ganas ketika Libya, Iran, Irak, Suriah, dan Panama memberlakukan pemutusan akses internet di Q2 2025.

    Di Iran, ada beberapa kali kasus internet lumpuh menyusul penyerangan besar-besaran di situs nuklir negara tersebut. Pembatasan sementara terjadi selama beberapa jam pada 13 Juni 2025, dilanjutkan gelombang kedua pada 17 Juni 2025.

    Alasannya adalah mitigasi terhadap ancaman serangan siber. Sehari setelahnya, internet kembali diputus untuk alasan yang sama.

    Pemutusan internet juga terjadi di beberapa penyedia jaringan Libya pada 16 Mei 2025 dan dilaporkan dilakukan oleh para pemimpin negara tersebut sebagai tanggapan atas protes publik terhadap Pemerintah Persatuan Nasional.

    Di Irak, pemutusan internet disebut-sebut sebagai upaya untuk mencegah kecurangan dalam ujian nasional. Pemutusan ini berlangsung selama beberapa jam setiap hari, mulai 20 Mei 2025 hingga 4 Juni 2025 untuk ujian sekolah menengah pertama, dan mulai 14 Juni 2025 hingga 3 Juli 2025 untuk ujian persiapan sekolah. Di wilayah Kurdistan, pemutusan dimulai pada 1 Juni 2025 dan berlangsung hingga 6 Juli 2025.

    Suriah juga memutus akses internet untuk mencegah kecurangan dalam ujian. Seperti Irak, Suriah telah melakukannya selama beberapa tahun.

    Namun, tahun ini pemerintah hanya memerintahkan pemutusan sementara akses seluler di wilayah dekat pusat ujian. Pemutusan ini dilakukan pada 21, 24, dan 29 Juni 2025 untuk “Sertifikat Pendidikan Dasar”, dan dijadwalkan antara 12 Juli 2025 dan 3 Agustus 2025 untuk Pendidikan Menengah.

    Di Panama, penangguhan layanan internet seluler dan rumah tangga yang diamanatkan pemerintah dimulai pada 21 Juni 2025 sebagai respons terhadap protes dan demonstrasi. Penangguhan ini seharusnya berakhir pada 25 Juni 2025, tetapi diperpanjang hingga 29 Juni 2025.

    Krisis Listrik

    Pemadaman listrik yang menghantam Spanyol dan Portugal pada 28 April 2025 juga membawa dampak pada akses internet. Pemadaman listrik disebabkan oleh beberapa kegagalan teknis, dengan lalu lintas internet turun sekitar 80% dalam beberapa jam berikutnya di Spanyol, dan hingga 90% di Portugal.

    Lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan sekitar pukul 01.00 waktu setempat pada tanggal 29 April.

    Maroko juga terdampak oleh insiden di Spanyol. Perusahaan telekomunikasi Orange Maroc melaporkan bahwa lalu lintasnya terganggu setelah pemadaman yang memengaruhi koneksi internasional.

    Wilayah lain yang mengalami pemadaman listrik yang menyebabkan gangguan internet secara luas pada Q2 2025 antara lain Curacao, Maladewa, Makedonia Utara, Saint Kitts dan Nevis, serta Puerto Riko.

    Gangguan Infrastruktur Telekomunikasi

    Di tempat lain, kerusakan pada kabel fiber optik menjadi penyebab gangguan internet bagi beberapa operator. Digicel di Haiti mengalami gangguan layanan internet total pada 28 Mei 2025.

    Gangguan tersebut oleh kabel yang rusak di darat, bukan infrastruktur bawah laut. Airtel di Malawi juga mengalami gangguan internet selama 90 menit pada 24 Juni 2025, yang disebabkan oleh vandalisme yang terus-menerus pada jaringan fiber optik mereka.

    Pada 21 Mei, pembaruan router yang bermasalah menyebabkan gangguan bagi pelanggan Bell Canada di Ontario dan Quebec. Gangguan ini berlangsung cukup singkat, dengan lalu lintas kembali ke tingkat yang diharapkan hanya satu jam kemudian, tetapi lalu lintas turun hingga 70% selama periode tersebut.

    Pelanggan Lumen/CenturyLink di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) mengalami gangguan layanan internet yang meluas pada 19 Juni 2025, yang berlangsung selama beberapa jam.

    Cloudflare menyatakan bahwa gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh masalah DNS, karena mereka mengklaim bahwa pengguna yang mengganti DNS resolver mereka ke versi 1.1.1.1 milik Cloudflare dapat terus mengakses layanan internet.

    Cloudflare melaporkan bahwa penyedia internet Rusia, ASVT, menjadi sasaran serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) besar-besaran pada 28 Mei yang menyebabkan pemadaman internet total selama beberapa hari.

    Serangan tersebut mencapai 70,07 Gbps atau 6,92 juta paket/detik dan berlangsung selama kurang lebih 10 jam, meskipun lalu lintas jaringan tetap di bawah tingkat yang diharapkan sepanjang minggu berikutnya.

    Gangguan Tak Diketahui

    Selain gangguan-gangguan yang disebabkan faktor yang teridentifikasi, ada pula kelumpuhan akses internet yang disebabkan faktor tak terdeteksi sepanjang Q2 2025.

    Pada 1 April 2025, Telia Finlandia melaporkan gangguan yang meluas pada koneksi data jaringan seluler dan fixed-broadband, yang mengakibatkan pemadaman singkat yang hampir menyeluruh antara pukul 09.30 dan 10.15 waktu setempat.

    Pada 7 Mei 2025, SkyCable di Filipina mengalami pemadaman internet total, dengan lalu lintas di seluruh jaringan turun menjadi nol. SkyCable tidak mempublikasikan informasi apa pun terkait penyebab gangguan layanan selama 8 jam tersebut, menurut laporan Cloudflare.

    Penyedia layanan seluler Thailand, TrueMove H, juga mengalami pemadaman nasional pada 22 Mei 2025, tetapi juga tidak memberikan alasan resminya. Laporan di media lokal mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti masalah pada server DNS perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Suriah Membara, Tekanan Memuncak pada Presiden Ahmed al-Sharaa

    Suriah Membara, Tekanan Memuncak pada Presiden Ahmed al-Sharaa

    Damaskus

    Gencatan senjata di Suweida bertahan, tetapi konflik antara para aktor jauh dari terselesaikan. Kantor Berita Suriah SANA melaporkan, sebagai tindakan pencegahan, otoritas Suriah sejak hari Minggu (20/07) mulai mengevakuasi banyak keluarga kelompok sosial-budaya Badawi (Badui atau Badouine).

    Dengan demikian, ada 1.500 orang yang dievakuasi dengan bus dan kendaraan lain dari kota-kota di selatan Suriah.

    Sejak konflik berdarah antara kelompok etnoreligius Druze (Drusian) dan Badui di Suweida pecah hampir sepuluh hari yang lalu, sudah sekitar 1250 orang tewas terbunuh.

    Demikian informasi menurut Pusat Pengamatan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, SOHR). Informasi tersebut tidak dapat diverifikasi, tetapi angka dari SOHR -lembaga yang didirikan pada awal Perang Sipil Suriah di London itu, umumnya dapat diandalkan.

    SOHR merinci, ada lebih dari 600 penduduk Provinsi al-Suwaida di terenggut nyawanya. 194 orang dieksekusi oleh pasukan dari Kementerian Pertahanan dan Interior dalam Prosedur Cepat Suriah.

    Selain itu, lebih dari 400 anggota pasukan pemerintah dan 23 orang Badui terbunuh. Tiga warga sipil Badui dikatakan telah dieksekusi oleh pejuang Drusian, lanjut SOHR.

    Kekerasan fatal menghimpit pemimpin politik sementara negara itu, Ahmed al-Sharaa. Tugasnya yang paling mendesak: Mengakhiri kekerasan secara permanen di Suweida – dan juga negara secara keseluruhan.

    Alawi dan Assad

    Keluarga bekas pemimpin Suriah Bashar al-Assadjuga berasal dari jajaran komunitas Alawi. Banyak warga Alawi yang dianggap sebagai pendukung rezim yang tumbang tersebut. Laporan investigasi yang diumumkan oleh pemerintah tentang insiden Maret lalu, masih dapat ditemukan hari ini.

    Al-Sharaa menghadapi tantangan besar, kata pakar Timur Tengah dan penasihat politik Carsten Wieland dalam wawancara dengan DW. Peristiwa-peristiwa beberapa minggu dan bulan terakhir telah melemahkan klaimnya sebagai presiden untuk semua warga Suriah tanpa terkecuali, serta usahanya untuk menciptakan Suriah yang bersatu dan mencakup semua kelompok masyarakat.

    Tidak di bawah kendali pasukan keamanan?

    “Pada banyaknya warga Suriah tumbuh skeptisisme terhadap negara yang tampaknya tidak bisa mengendalikan pasukan keamanannya sendiri. Semakin penting bahwa laporan investigasi kekerasan terhadap komunitas Alawi segera diumumkan,” ujarnya lebih lanjut.

    Ditambahkannya: “Sangat penting bahwa secara publik dijelaskan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan juga dimintai pertanggungjawaban.”

    Semua ini harus dilakukan dengan cepat, ujar Ronja Herrschner, seorang ilmuwan politik di Universitas Tbingen. Suriah masih memiliki jalan panjang, papar Herrschner ke DW.

    “Namun, saya dengar bahwa meskipun banyak kekurangan, Al-Sharaa masih tetap dihormati di kalangan Sunni. Karena dia masih dipandang sebagai pembebas Suriah dari rezim Assad. Oleh sebab itu, dia masih memiliki kepercayaan lebih di antara kaum Sunni. Namun, hal ini tidak selalu berlaku bagi kelompok minoritas,” imbuhnya.

    Tekanan dari dua arah

    Pada saat yang bersamaan, kedua belah pihak juga memberi tekanan terhadap pemerintah. Demikian menurut komentar dari surat kabar berbahasa Arab Sharq al-Awsat. Kelompok pertama terdiri dari mantan pendukung rezim Assad yang jatuh, kekuatan yang terhubung dengan Iran serta kelompok kriminal, terutama dari bidang perdagangan narkoba.

    Kelompok kedua berasal dari lingkaran dalam rezim dan secara aktif memanaskan krisis. Kelompok ini terutama merupakan kekuatan yang termotivasi secara jihadis bahwa pemerintah dapat berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok lokal, tambah laporan surat kabar itu. Sehingga pada gilirannya dapat mengundang aktor asing untuk memicu perang saudara baru di Suriah.

    Carsten Wieland mengatakan bahwa basis kekuasaan al-Sharaa sebenarnya tipis. Hanya ada sedikit tenaga profesional yang berada di bawah kendalinya. Sebaliknya, ada proporsi besar milisi muda yang sudah terradikalisasi, yang berpikiran sektarian atau salafi, dan menjadi ekstremis akibat perang saudara.

    “Kelompok ini merupakan bagian berbahaya dari generasi muda tersebut. Mereka membentuk realitas politik saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana al-Sharaa bisa menyingkirkan kelompok ini tanpa dirinya sendiri menjadi korban,” tegasnya.

    Belum lagi ada pula jihadis asing dalam konflik itu, lanjut Wieland. Mereka juga tidak berada di bawah kontrol al-Sharaa. “Terakhir, ada pula sebagian dari Badui Sunni, yaitu pejuang yang ingin membalas dendam terhadap kelompok minoritas. Al-Sharaa juga harus segera mengendalikan mereka.”

    Dukungan dari mancanegara

    Meski begitu, Amerika Serikat dan beberapa negara Teluk — terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab — masih terus mendukung al-Sharaa, jelas Ronja Herrschner.

    “AS ingin menarik pasukannya dari Suriah dalam jangka menengah. Syarat utamanya tentu agar negara itu tetap stabil secara politik.”

    Saat ini, Amerika Serikat yang paling percaya bahwa al-Sharaa mampu menjamin hal itu. Oleh karena itu, mereka tetap mendukungnya.

    “Hal yang sama juga berlaku pula bagi negara-negara Teluk,” lanjut Herrschner. “Mereka tentu juga menginginkan stabilitas di Suriah, dan karena itu mereka juga mendukung al-Sharaa.”

    Pandangan serupa diungkapkan Carsten Wieland. Bagi negara-negara Teluk, sama seperti AS, tujuan mereka adalah menjaga Suriah sebagai negara yang stabil dan bersatu, serta mencegah perang proksi sebisa mungkin.

    “Namun, Israel tampaknya memiliki tujuan sebaliknya, yaitu memecah-belah sebagian penduduk untuk melemahkan negara,” ujar Carsten Wieland.

    “Hal ini harus menjadi alarm bagi kawasan yang sering mengalami keruntuhan negara dan perang saudara,” tambahnya.

    Karena itu, AS juga menentang tindakan Israel di Suriah.

    Baru-baru ini, Israel ikut campur dengan berposisi di pihak komunitas Druze dalam kekerasan di sekitar Suwaida. Namun kemudian mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan pemerintah Suriah.

    Keruntuhan negara bukanlah kepentingan AS — begitu pula Eropa, pungkas Wieland. “Karena saat ini tidak ada negara yang melihat alternatif lain selain al-Sharaa.”

    Latar belakang konflik

    Perang di Suriah bermula pada tahun 2011 dengan protes damai menuntut agar Presiden Bashar al-Assad turun dari kekuasaan. Namun, pemerintahannya menolak dan membalas dengan keras, sehingga protes berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan.

    Setelah bertahun-tahun konflik, rezim Bashar akhirnya tumbang, tetapi Suriah tidak langsung damai. Berbagai kelompok bersenjata seperti pemberontak Sunni, milisi Kurdi, kelompok Alawi, dan ekstremis seperti Islamic State- ISIS mulai berperang satu sama lain untuk menguasai wilayah dan memperebutkan kekuasaan.

    Konflik ini semakin rumit karena dukungan berbagai negara asing yang mendukung pihak berbeda-beda, membuat perang di Suriah sulit diselesaikan dan menyebabkan penderitaan besar bagi rakyatnya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Berakhir Sudah Aksi Saling Serang Israel-Suriah

    Berakhir Sudah Aksi Saling Serang Israel-Suriah

    Jakarta

    Israel dan Suriah menyepakati gencatan senjata setelah konflik panas antara keduanya. Keputusan ini didukung oleh Turki, Yordania, dan negara-negara tetangganya.

    Dilansir kantor berita AFP, AlJazeera dan Reuters, gencatan senjata disampaikan oleh Duta Besar Amerika untuk Turki, Tom Barrack melalui akun X miliknya. Dia meminta kelompok yang terlibat konflik untuk meletakkan senjata mereka.

    “Perdana Menteri Israel @Netanyahu dan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa @SyPresidency yang didukung oleh Amerika Serikat @SecRubio telah menyetujui gencatan senjata yang didukung oleh Turki, Yordania dan negara-negara tetangganya,” tulis Tom Barrack melalui akun X nya, Sabtu (19/7/2025).

    “Kami menyerukan kepada Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu,” imbuhnya

    Pengumuman gencatan senjata ini muncul setelah AS berupaya untuk mengakhiri konflik. Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa langkah-langkah telah disepakati untuk mengakhiri “situasi yang meresahkan dan mengerikan”.

    Damaskus Diserang, Warga Luka-luka

    Dilansir AFP, Kamis (17/7/2025), serangan udara dilancarkan setelah Israel berjanji meningkatkan serangan mereka kecuali pemerintah Suriah menarik pasukan dari wilayah bagian selatan. Wilayah di selatan Suriah baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Druze dan Bedouin.

    Serangan udara Israel terhadap wilayah Damaskus ini disebut melibatkan drone. Militer Israel menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di Suriah bagian selatan menyusul bentrokan berdarah antara Druze dan Bedouin.

    “IDF (Angkatan Bersenjata Israel) terus memantau perkembangan dan aktivitas terhadap warga sipil Druze di Suriah bagian selatan dan, sesuai dengan arahan eselon politik, menyerang wilayah tersebut dan bersiap menghadapi berbagai skenario,” kata militer Israel dalam pernyataannya seperti dilansir Times of Israel.

    Situasi di Damaskus saat Israel menyerang pada Rabu (16/7/2025). (Foto: Hammam Badruz/PPI Suriah)

    Televisi pemerintah Suriah melaporkan dua warga sipil mengalami luka-luka akibat serangan di pusat kota Damaskus. Serangan udara Israel terhadap wilayah Suriah ini dilancarkan saat bentrokan berdarah terjadi di wilayah Suweida, yang mayoritas penghuninya merupakan penganut Druze.

    Puluhan orang juga dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi sejak Minggu (13/7) waktu setempat. Pasukan keamanan Suriah, seperti dilansir Al Arabiya, dikerahkan ke wilayah Suweida sejak Senin (14/7) untuk meredakan pertempuran antara para petempur Druze dan kelompok bersenjata Bedouin.

    Cek berita di halaman selanjutnya.

    Namun, mereka malah terlibat bentrok dengan milisi Druze. Pertempuran itu menarik perhatian Israel, yang kemudian melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Suriah pada Senin (14/7) dan Selasa (15/7) dengan tujuan melindungi komunitas Druze.

    Pada Rabu (16/7), Israel memperbarui serangannya di wilayah Suweida, setelah gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan Kementerian Pertahanan Damaskus gagal bertahan lama dengan pertempuran kembali terjadi antara para petempur Druze dan pasukan pemerintah Suriah. Tel Aviv mengatakan pihaknya akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dengan Suriah setelah berjanji meningkatkan serangan jika pasukan pemerintah Suriah tidak ditarik dari wilayah Suweida.

    “Sesuai dengan penilaian situasi, (militer Israel) memutuskan untuk memperkuat pasukannya di wilayah perbatasan Suriah,” demikian pernyataan militer Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel-Suriah Sepakat Gencatan Senjata, AS Campur Tangan

    Israel-Suriah Sepakat Gencatan Senjata, AS Campur Tangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Suriah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Turki, Yordania, dan negara-negara tetangga mendukung gencatan senjata tersebut.

    Dilansir Reuters, Sabtu (19/7/2025), gencatan senjata disetujui setelah Israel mengizinkan pasukan Suriah mengakses Sweida secara terbatas.

    Disebutkan, seorang pejabat Israel mengatakan Israel setuju untuk mengizinkan pasukan Suriah mengakses wilayah Sweida di Suriah selatan secara terbatas selama dua hari ke depan.

    Kepresidenan Suriah pada hari Jumat (18/7/2025) malam menyatakan, pihak berwenang akan mengerahkan pasukan di selatan untuk mengakhiri bentrokan. Termasuk upaya politik dan keamanan untuk memulihkan stabilitas dan mencegah konflik pecah lagi.

    Sebelumnya, konflik berdarah mengguncang kota Sweida, Suriah. Warga menceritakan penemuan mayat di jalan dan rumah-rumah. Meski, Reuters menegaskan, tidak dapat dipastikan siapa yang melakukan dan kapan terjadinya pembunuhan.

    Sementara, pemantau hak asasi manusia menyatakan telah memverifikasi 321 orang tewas akibat konflik tersebut.

    Pertumpahan darah terjadi akibat pertempuran sengit antara milisi Druze dengan pasukan pemerintah yang dikirim ke kota tersebut untuk meredakan bentrok antara pejuang Druze dan Bedouin. Konflik ini pun memaksa Israel turut campur menyerang sejumlah titik di Suriah.

    Israel melancarkan serangan udara di Damaskus, menyerang pasukan pemerintah di selatan. Dan menuntut mereka mundur. Israel mengklaim serngan itu demi melindungi Druze Suriah, bagian minoritas kecil namun berpengaruh.

    “Kami menyerukan kepada kaum Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu,” kata Duta Besar AS untuk Turki Tom Barrack dalam unggahan di X, seperti dikutip Reuters.

    Namun, belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar Israel maupun Konsulat Suriah.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]