Jakarta –
Ekonomi Suriah bernilai $67,5 miliar pada tahun 2011 ketika protes besar-besaran meletus menentang rezim Presiden Bashar al Assad, yang memicu pemberontakan yang kemudian meningkat menjadi perang saudara besar-besaran. Negara itu berada di peringkat ke-68 dari 196 negara dalam peringkat Produk Domestik Brutoo (PDB) global, setara dengan Paraguay dan Slovenia.
Tahun lalu, ekonomi Suriah tercatat anjlok ke peringkat 129, setelah menyusut sekitar 85% menjadi hanya $9 miliar, demikian menurut perkiraan Bank Dunia. Situasi tersebut membuat negara itu secara ekonomi setara dengan negara-negara seperti Chad dan Palestina.
Hampir 14 tahun konflik, sanksi internasional, dan eksodus 4,82 juta orang — lebih dari seperlima populasi negara itu — telah berdampak buruk pada Suriah, yang sudah menjadi salah satu negara termiskin di Timur Tengah.
Sebanyak tujuh juta warga Suriah lainnya, lebih dari 30% dari populasi, masih mengungsi di dalam negeri hingga Desember ini, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).
Konflik telah menghancurkan infrastruktur negara tersebut, menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pasokan listrik, transportasi, dan kesehatan. Beberapa kota, termasuk Aleppo, Raqqa, dan Homs, telah mengalami kerusakan yang meluas.
Konflik tersebut menyebabkan devaluasi yang signifikan pada mata uang Pound Suriah, yang mengakibatkan penurunan daya beli yang sangat besar.
Tahun lalu, negara tersebut mengalami hiperinflasi — inflasi yang sangat tinggi dan terus meningkat, menurut Pusat Penelitian Kebijakan Suriah (SCPR) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juni. Indeks harga konsumen (CPI) meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dua pilar utama ekonomi Suriah — minyak dan pertanian — hancur akibat perang. Pada tahun 2010, ekspor minyak menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan pemerintah. Produksi pangan memberikan kontribusi yang sama terhadap PDB.
Rezim Assad kehilangan kendali atas sebagian besar ladang minyaknya, yang direbut oleh kelompok pemberontak, termasuk ke tangan Islamic State (ISIS) dan kemudian juga ke pasukan yang dipimpin Kurdi.
Sementara itu, sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang menyusut drastis, hingga kurang dari sekitar 20.000 barel per hari di wilayah yang dikuasai rezim, negara tersebut menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.
Seberapa cepat perekonomian Suriah dapat dibangun kembali?
Sebelum tugas berat membangun kembali kota-kota, infrastruktur, minyak, dan sektor pertanian yang rusak dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.
Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan,dibutuhkan waktu hampir 10 tahun bagi negara itu untuk kembali ke tingkat PDB seperti di tahun 2011, dan dua dekade untuk sepenuhnya dibangun kembali. Mereka juga khawatir prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas kelompok yang terkait dengan Al-Qaida yang memimpin perebutan ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan, mengatakan bahwa mereka kini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru.
Namun, sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku. HTS juga dikenai sanksi internasional sebagai bagian dari penetapan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara Barat dan Arab khawatir, kelompok tersebut kini mungkin berupaya mengganti rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras.
Ada seruan langsung agar sanksi terhadap HTS dicabut atau dilonggarkan, tetapi hal itu bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.
Delaney Simon, yang merupakan analis senior di International Crisis Group, menulis pada hari Senin di media sosial X, bahwa Suriah adalah “salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia,” seraya menambahkan, membiarkan pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan “menarik karpet dari Suriah saat negara itu mencoba berdiri.”
Tanpa langkah untuk melonggarkan pembatasan tersebut, investor akan terus menghindari negara yang dilanda perang itu dan lembaga-lembaga bantuan mungkin akan berhati-hati untuk turun tangan guna memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi penduduk Suriah.
Pada Minggu (08/12) malam, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Suriah menghadapi periode “risiko dan ketidakpastian” dan Amerika Serikat akan membantu semampunya.
“Kami akan terlibat dengan semua kelompok Suriah, termasuk dalam proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membangun transisi dari rezim Assad menuju “Suriah” yang independen dan berdaulat dengan konstitusi baru,” katanya.
Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump di jaringan Truth Social pada hari Minggu (08/12) mengatakan, Washington seharusnya “tidak terlibat.”
Kantor berita Associated Press melaporkan pada hari Senin (09/12), pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan apakah akan menghapus HTS sebagai kelompok teroris, dengan mengutip dua pejabat senior Gedung Putih. Salah satu pejabat mengatakan, HTS akan menjadi “komponen penting” dalam masa depan Suriah dalam waktu dekat.
Juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni hari Senin (09/12) mengatakan , “Brussels saat ini tidak terlibat dengan HTS atau para pemimpinnya sama sekali” dan bahwa blok tersebut akan “menilai tidak hanya kata-kata mereka tetapi juga tindakan mereka.” Prioritas lain dalam rekonstruksi Suriah adalah wilayah timur Deir el-Zour, yang memiliki sekitar 40% cadangan minyak Suriah dan beberapa ladang gas. Provinsi ini saat ini berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.
Apa yang akan segera terjadi?
Pimpinan HTS Mohammed al-Jolani dari Minggu malam hingga Senin dinihari berunding dengan mantan perdana menteri dan wakil presiden Assad untuk membahas pengaturan “pengalihan kekuasaan.”
Setelah jam malam nasional diberlakukan, sebagian besar toko di seluruh Suriah tetap tutup pada hari Senin (09/12). Kantor berita Reuters mengutip sumber bank sentral Suriah dan dua bankir komersial melaporkan, bank dibuka kembali pada Selasa (10/12) dan staf telah diminta untuk kembali ke kantor. Mata uang Pound Suriah akan terus digunakan, demikian kata sumber tersebut.
Kementerian perminyakan meminta semua karyawan di sektor tersebut untuk kembali ke tempat kerja mereka mulai Selasa, dan menambahkan perlindungan akan diberikan untuk memastikan keselamatan mereka.
Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menulis pada hari Minggu di X bahwa lembaganya akan “merespons di mana pun, kapan pun, [dan] apa pun yang kami bisa, untuk mendukung orang yang membutuhkan, termasuk pusat penerimaan — makanan, air, bahan bakar, tenda, selimut.”
Ketika beberapa negara Eropa mengatakan mereka akan menghentikan sementara klaim suaka bagi warga negara Suriah, badan pengungsi PBB, UNHCR, menyerukan “kesabaran dan kewaspadaan” terkait masalah pemulangan pengungsi.
Austria melangkah lebih jauh daripada kebanyakan negara Uni Eropa dengan menyatakan, pemerintah di Wina tengah mempersiapkan “program pemulangan dan deportasi yang tertib” bagi warga Suriah.
Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.
Tonton juga video: PM Suriah Setuju Serahkan Kekuasaan ke Organisasi Pemberontak
(ita/ita)
