Negara: Sudan

  • 4
                    
                        8 Momen Prabowo Hentakan Meja di Sidang Umum PBB, karena Apa Saja?
                        Nasional

    4 8 Momen Prabowo Hentakan Meja di Sidang Umum PBB, karena Apa Saja? Nasional

    8 Momen Prabowo Hentakan Meja di Sidang Umum PBB, karena Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto tampak berpidato secara berapi-api dan penuh semangat dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9/2025).
    Bahkan, terdapat 8 momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar.
    Prabowo mengentakkan meja saat berbicara perihal penjajahan Indonesia, solusi konflik Palestina-Israel, hingga menghapus kelaparan dari Indonesia.
    Berikut rangkuman momennya.
    1. Entakan meja pertama Prabowo terjadi ketika dirinya berbicara mengenai Indonesia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan.
    Prabowo menyampaikan, rakyat Indonesia ditindas oleh penjajah di Tanah Air mereka sendiri.
    Dia menyebut, rakyat Indonesia saat itu diperlakukan lebih hina daripada anjing.
    “Negara saya merasakan kepedihan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah daripada anjing di Tanah Air kami sendiri. Kami, rakyat Indonesia, tahu apa artinya diabaikan keadilan, apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Prabowo.
    2. Prabowo mengentakkan meja untuk kedua kalinya ketika menyampaikan perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
    Selain itu, Indonesia juga tengah berjuang dalam mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan.
    “Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan oleh solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberi kami bantuan penting,” tutur dia.
    3. Entakan meja selanjutnya terjadi ketika Prabowo memamerkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
    Dia menegaskan Indonesia percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa RI akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” sambung dia.
    4. Prabowo mengentakkan meja keempat kalinya ketika menekankan tujuannya sebagai pemimpin Indonesia.
    Prabowo mengaku akan mengeluarkan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan.
    “Tujuan kami jelas, yaitu mengeluarkan seluruh warga negara kami dari kemiskinan. Dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” ucap Prabowo.
    5. Selanjutnya, Prabowo mengentakkan meja ketika melihat banyak negara yang mulai mengakui Palestina.
    Dia menyebut, Indonesia sangat berbesar hati dengan peristiwa tersebut, di mana negara-negara terkemuka di dunia telah memilih untuk berpihak pada sejarah.
    “Memilih sisi sejarah yang benar, jalan moral yang luhur, jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kemanusiaan, menjauhi kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang dapat menindas seluruh komunitas umat manusia,” tegas dia.
    6. Entakan meja keenam datang ketika Prabowo mengakui bahwa sebuah negara mungkin lemah jika bertindak secara individu.
    Akan tetapi, dia menekankan, jika negara-negara bersatu, maka bukan tidak mungkin mereka menjadi kekuatan besar dalam mengatasi penindasan di Palestina dan negara-negara lain.
    “Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan besar yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini,” tukas Prabowo.
    7. Ketujuh, Prabowo mengentakkan meja saat menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap ‘
    two state solution
    ‘ dalam konflik Palestina dan Israel.
    Prabowo mendesak agar Palestina harus segera merdeka. Tapi, di sisi lain, Israel juga harus diakui dan dilindungi.
    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai perdamaian sejati, kedamaian sejati, dan tanpa kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni,” kata Prabowo.
    8. Entakan meja terakhir dilakukan Prabowo ketika dia mengajak semua agama untuk bersatu sebagai keluarga.
    Dia mengajak semua pihak untuk mewujudkan mimpi indah bersama, yakni tujuan mulia agar manusia hidup sebagai satu keluarga.
    “Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama,” kata dia.
    “Mari kita berjuang menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”, dengan menekankan solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam kesempatan tersebut, ia berpidato dengan durasi kurang lebih selama 19 menit.

    Berikut isi lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto:

    “Yang Mulia, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Delegasi yang terhormat, hadirin sekalian,

    Merupakan kehormatan besar untuk berdiri di Aula Sidang Umum yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia.

    Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia.

    Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia – masing-masing diciptakan setara, dikaruniai hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat atas hidup, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat telah menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai benua – termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kebebasan.

    Deklarasi itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

    “Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah ada sebelumnya.

    Namun demikian, di era kemenangan ilmu pengetahuan dan teknologi – sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan – kita juga tetap menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat.

    Kebodohan manusia, yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan bersama kita.

    Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih buruk daripada anjing di tanah air kami sendiri.

    Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan, tahu bagaimana hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama.

    Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas.

    Dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan penting.

    Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan – oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini – memberi Indonesia legitimasi internasional, membuka pintu, dan mendukung pembangunan awal kami melalui UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), dan banyak sekali lembaga PBB lainnya.

    Dan karena itu, hari ini Indonesia berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar.

    Yang Mulia, dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

    Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional serta martabat kemanusiaan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, “kita tidak boleh menyerah”. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi kita.

    PBB lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua.

    Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini.

    Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan – karena bertahun-tahun lalu, ruang sidang inilah yang memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial serta ekonomi.

    Kami tidak akan pernah lupa.

    Dan hari ini kita tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini.

    Yang Mulia, Thucydides pernah memperingatkan: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.” Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini.

    Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat maupun yang lemah. Benar tidak bisa berarti salah. Benar harus tetap benar.

    Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB, kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga – bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran di lapangan.

    Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap.

    Kami akan mengambil bagian dalam beban itu, bukan hanya dengan putra-putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian.

    Yang Mulia,

    Saya mengajukan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme – yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan nyata. Hari ini kita mendengar pidato Ibu Presiden, Presiden Majelis Umum PBB. Benar apa yang beliau katakan. Tanpa ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), apakah kita bisa berada di sini hari ini? Apakah kita bisa duduk di aula agung ini? Tanpa PBB, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walaupun kami masih berjuang, kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat.

    Populasi dunia terus tumbuh. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak bangsa.

    Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri kapan pun kami bisa.

    Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk memberikan beras kepada Palestina. Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan bagi anak-anak dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat 5 sentimeter setiap tahun. Dapatkah Anda bayangkan dalam sepuluh tahun? Dua puluh tahun?

    Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang. Oleh karena itu kami memilih menghadapi perubahan iklim – bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah nyata. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015.

    Kami menargetkan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan kami yakin bisa mencapainya lebih cepat.

    Kami bertekad melakukan reforestasi lebih dari 12 juta hektare lahan yang terdegradasi, mengurangi degradasi hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan.

    Indonesia bergerak tegas dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas tambahan pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan.

    Tujuan kami jelas: Mengangkat seluruh warga kami keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi keamanan pangan, energi, dan air.

    Yang Mulia, kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling keras. Namun di balik kebisingan ini ada kebenaran yang lebih tenang: bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

    Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan-pilihan kita.

    Hari ini, situasi yang mengerikan di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini juga, orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan para perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini juga, menghadapi trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa diperbaiki, mereka mati kelaparan.

    Apakah kita bisa tetap diam? Apakah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Apakah kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia bisa bangkit menghadapi tantangan?

    Yang Mulia, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang tetapi hak semua pihak.

    Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak lagi menderita, tetapi hidup dengan keadilan yang mereka layak dapatkan.

    Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan – aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB.

    Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat, bukan untuk menghancurkan. Biarkan bangsa-bangsa yang bangkit membantu bangsa lain untuk bangkit.

    Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia: Barat, Timur, Utara, Selatan. Pemimpin Amerika, Eropa, India, China, dunia Islam, seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit menjalankan peran yang dituntut sejarah.

    Kita semua berharap para pemimpin dunia menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan.

    Para Delegasi yang Terhormat,

    Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa beberapa hari terakhir, di mana negara-negara terkemuka dunia telah memilih berpihak pada sejarah – jalan moralitas, jalan kebenaran, jalan keadilan, kemanusiaan, dan menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, serta menghindari kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menggertak seluruh keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas, rasa tidak adil, telah terbukti dalam sejarah umat manusia, akan bersatu dengan kekuatan besar yang mampu mengatasi penindasan ini, ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat memiliki perdamaian sejati: perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan.

    Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha – semua agama. Kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini.

    Apakah ini mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita upayakan bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita sempurnakan.

    Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

    Adapun ini adalah pidato kedua Prabowo di PBB. Sehari sebelumnya, Presiden memberikan pidato Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pukau Majelis Umum PBB, Prabowo Siap Turunkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza

    Pukau Majelis Umum PBB, Prabowo Siap Turunkan 20 Ribu Pasukan ke Gaza

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

    Secara rinci, Prabowo menyebut bahwa Indonesia merupakan kontributor besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk stabilitas dunia. Ia mengatakan siap mengirimkan 20 ribu lagi pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, dan Sudan.

    “Kami siap untuk menerjunkan 20 ribu putra-putri kami ke Gaza, Ukraina, ke Sudan bila diminta majelis ini,” tegasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan hanya berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan. Ia menyebut Jakarta juga akan berkontribusi secara finansial untuk menjaga perdamaian.

    “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finasial untuk menjaga dan memastikan perdamaian.”

    Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan bahwa peran PBB sangatlah diperlukan untuk menjaga perdamaian dan juga semangat kebersamaan. Ia mencontohkan bagaimana Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), lembaga PBB untuk aviasi, berperan dalam membuat regulasi penerbangan yang memungkinkan para pemimpin dunia hadir di New York untuk mengikuti sidang ini.

    “Tanpa PBB, kita tidak dapat aman. Indonesia butuh PBB dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walau kami juga masih berjuang, tapi kami butuh PBB yang kuat,” tambahnya.

  • Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Di PBB, Prabowo: Dunia Miliki Palestina Merdeka, Kita Mengakui Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungannya untuk Gaza dan Palestina. Hal ini disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Hal ini juga perlu dilakukan meski Indonesia pada akhirnya harus mengakui kedaulatan Israel.

    “Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan demikianlah kita dapat memiliki perdamaian sejati, kedamaian sejati, dan tidak ada lagi kebencian, dan tidak ada lagi kecurigaan,” tegasnya. 

    “Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia.”

    Prabowo kemudian menegaskan juga komitmen untuk menjadi bagian dari mewujudkan visi ini. Ia juga mengajak dunia untuk mewujudkan hal ini bersama.

    “Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” paparnya.

    Lebih lanjut, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia merupakan kontributor besar dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk stabilitas dunia. Ia mengatakan siap mengirimkan 20 ribu lagi pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, dan Sudan.

    “Kami siap untuk menerjunkan 20 ribu putra-putri kami ke Gaza, Ukraina, ke Sudan bila diminta majelis ini,” jelasnya.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan hanya berkontribusi dalam hal pengiriman pasukan. Ia menyebut Jakarta juga akan berkontribusi secara finansial untuk menjaga perdamaian.

    “Tak hanya dengan pasukan, kami juga siap berkontribusi secara finasial untuk menjaga dan memastikan perdamaian.”

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 50 Pengungsi Sudan Tewas Usai Perahu Karet Terbakar di Pantai Libya

    50 Pengungsi Sudan Tewas Usai Perahu Karet Terbakar di Pantai Libya

    Jakarta

    Perahu karet yang mengangkut pengungsi Sudan terbakar di pantai Libya Timur. 50 pengungsi Sudan dilaporkan tewas.

    “Insiden tragis itu terjadi ketika sebuah perahu karet yang membawa 75 pengungsi Sudan terbakar di lepas pantai Tobruk, Libya, saat dalam perjalanan ke Yunani,” kata salah seorang juru bicara Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dilansir AFP, Rabu (17/9/2025).

    “Setidaknya 50 nyawa melayang,” ujarnya.

    Dalam sebuah unggahan di X, IOM mengatakan kecelakaan kapal itu terjadi pada Minggu (14/9) waktu setempat. Juru bicara tersebut tidak memberikan detail usia atau jenis kelamin orang-orang yang berada di atas kapal.

    “IOM memberikan perawatan medis segera yang menyelamatkan nyawa kepada 24 korban selamat,” tambah juru bicara tersebut tanpa menjelaskan apakah masih ada satu orang lagi yang hilang.

    Libya merupakan negara transit utama bagi ribuan migran yang ingin mencapai Eropa melalui laut setiap tahunnya. Setidaknya 456 orang tewas dan 420 orang dilaporkan hilang di sepanjang rute Mediterania tengah antara 1 Januari dan 13 September.

    Sepanjang tahun ini, otoritas Libya telah mencegat dan memulangkan 17.402 migran ke Libya, termasuk 1.516 perempuan dan 586 anak-anak.

    Perang di negara tetangga Sudan antara tentara dan paramiliter telah mendorong lebih dari 140.000 pengungsi ke Libya dalam dua tahun terakhir, hampir dua kali lipat jumlah pengungsi Sudan di negara tersebut.

    Lihat juga Video: Tanggul Jebol Sebabkan Banjir Bandang di Sudan, 30 Orang Tewas

    (dek/jbr)

  • Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menyerukan agar menjadikan Maulid Nabi sebagai momen untuk mengajak bangsa Indonesia kembali membangun peradaban yang berlandaskan akhlak, persatuan, dan kemajuan.

    Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkepribadian luhur.

    “Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak, persatuan, dan kemajuan adalah ajakan untuk kembali ke jati diri bangsa: berakhlak, bersatu, dan maju bersama,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ibas dalam agenda perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan kondisi dunia saat ini yang penuh luka dan konflik.

    “Dunia hari ini sedang luka. Dari Gaza sampai Sudan, dari Ukraina sampai Myanmar, dari Prancis sampai Nepal. Peperangan, konflik, kekerasan, dan kebencian menyebar, sementara kasih sayang dan akhlak ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik,” ujarnya

    Ia mengingatkan juga mengingatkan bahwa demokrasi tanpa akhlak hanya melahirkan keributan, bukan kebaikan. Menurutnya, keteladanan Rasulullah harus menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat.

    “Rasulullah membangun Madinah bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keteladanan,” tuturnya.

    Ibas juga menegaskan pentingnya revolusi akhlak di seluruh aspek kehidupan mulai dari ruang kelas sampai ruang kekuasaan, dari pasar umum sampai gedung parlemen.

    Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling mendukung dan bersatu. “Kita akan bisa lebih maju jika bersatu. Ulama, umara, santri, rakyat, semua saling topang, saling doa, dan saling jaga,” ujarnya.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menyampaikan sejumlah program yang terus ia kawal, seperti : Beasiswa Santri (PIP), digitalisasi pesantren, dan penguatan kurikulum diniyah dan vokasi.

    Ia juga mendorong pendirian Kementerian Haji dan Umroh, serta memperjuangkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan santri. Selain itu, Ibas menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tunjangan dan sertifikasi bagi guru ngaji, guru madrasah, dan guru pesantren, termasuk program P3K dan pengangkatan guru honorer.

    “Karena kami percaya, guru adalah pahlawan peradaban,” tuturnya

    Menutup sambutannya, Ibas menyerukan pentingnya sinergi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita kompak dan serius bangun bersama, maka tiga fondasi Indonesia Emas 2045 harus kita kawal, yakni demokrasi yang berakhlak, aspirasi yang menyatukan bukan memecah serta nilai kebangsaan yang ditanam sejak dini,” kata Ibas.

    Sementara itu, Pimpinan Pesantren Modern Darussalam Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, menanggapi sambutan Ibas dengan menegaskan bahwa yang paling penting dalam membangun peradaban adalah keteladanan, kepercayaan, kebersamaan, dan barokah.

    “Semua yang disampaikan Mas Ibas tidak ada yang salah. Tinggal kita pastikan kolaborasi bersama dengan kompak untuk akhlak yang lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    Presiden Herzog Peringatkan Israel Tidak Boleh Membakar Jembatan dengan Sekutu Regionalnya

    JAKARTA – Ketika mitra-mitra Arab Israel berkumpul dengan negara-negara Timur Tengah lainnya di Doha untuk menyerukan tindakan terhadap Israel, Presiden Isaac Herzog menyerukan Israel untuk tidak mengabaikan hubungannya dengan sekutu-sekutu regionalnya.

    Ada banyak negara, ujarnya pada upacara peringatan nasional untuk mendiang presiden dan perdana menteri Israel, “yang dengannya, di samping perbedaan pendapat — terkadang perbedaan pendapat yang sangat mendalam, dan bahkan posisi yang saya tolak keras — Israel memiliki hubungan yang luas dan signifikan dengan negara-negara ini, termasuk hubungan ekonomi yang penting,” katanya, dikutip dari The Times of Israel 15 September.

    “Mereka adalah bagian dari dunia yang menghadap Barat di mana kita ingin tetap berada, dan di negara-negara ini juga terdapat dukungan publik yang besar dan penting bagi Israel, yang ingin mendengar suara kita,” jelas Herzog.

    “Oleh karena itu, kita harus bertindak diplomatis dan dengan diplomasi publik, dengan tujuan dan tekad, tidak mengabaikan arena apa pun, berbicara dengan semua orang, dan bersikap proaktif. Kita tidak boleh meninggalkan hubungan kita. Kita tidak boleh membakar jembatan kita,” lanjutnya.

    Presiden Herzog mengatakan, Israel tidak boleh “menerima isolasi yang ingin dipaksakan musuh-musuh kita kepada kita.”

    Meskipun Herzog tidak menyebutkan namanya, sebuah sumber di kantornya mengatakan yang ia maksud terutama adalah Uni Emirat Arab.

    Pada saat yang sama, ia mengakui “Israel belum pernah mengalami permusuhan seperti itu. Tentu saja tidak di arena yang paling strategis dan berpengaruh. Kebencian terhadap Israel sedang menampakkan diri dengan kekuatan penuh, memaksa kita untuk berdiri dan melawannya – dengan segala cara, di semua lini.”

    Israel melancarkan serangan yang menargetkan petinggi Hamas di Doha, Qatar pekan lalu. Itu menuai kritik keras dari PBB, negara Arab dan Islam serta dunia internasional, termasuk Amerika Serikat.

    Negara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan pada Hari Minggu dan Senin untuk menyiapkan respons terhadap serangan itu.

    Rancangan resolusi yang muncul dari pertemuan hari Minggu, yang dilihat oleh Reuters, tidak menyebutkan langkah diplomatik atau ekonomi apa pun terhadap Israel, tetapi memperingatkan itu mengancam normalisasi hubungan.

    Kutipan dari rancangan resolusi yang dilihat oleh Reuters menyatakan, “serangan brutal Israel terhadap Qatar dan berlanjutnya tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, aktivitas kolonisasi, dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan tersebut.”

    Tindakan-tindakan ini mengancam “segala yang telah dicapai dalam upaya normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian yang ada saat ini dan yang akan datang,” menurut rancangan tersebut, yang disusun oleh para menteri luar negeri yang bertemu menjelang KTT.

    Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

  • Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari seluruh dunia selama 24 jam terakhir.

    Laporan utama kami hadirkan dari Australia dan Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini

    Militer Australia dan Papua Nugini akan “terintegrasi sepenuhnya” sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersejarah antara kedua negara.

    Perjanjian akan ditandatangani pekan ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Menteri Pasifik Pat Conroy sudah berada di Papua Nugini, hari Senin ini.

    Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kesepakatan tersebut merupakan “perjanjian pertahanan bersama” bagi kedua negara dalam bekerja sama mempertahankan wilayah masing-masing.

    “Kita tidak berbicara tentang interoperabilitas, kita berbicara tentang kekuatan yang terintegrasi sepenuhnya,” ujar Menhan PNG kepada ABC.

    Lewat perjanjian ini nantinya Australia bisa merekrut tentara dari Papua Nugini dan sebaliknya, serta menyediakan jalur bagi warga Papua Nugini untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan bergabung militer Australia.

    Terduga pembunuh Charlie Kirk tidak kooperatif

    Pria yang ditangkap atas dugaan pembunuhan aktivis sayap kanan AS Charlie Kirk dilaporkan tidak kooperatif dengan pihak berwenang.

    Charlie mengatakan tersangka penembakan, Tyler Robinson, 22 tahun, akan didakwa secara resmi pada hari Selasa.

    Penyidik belum menemukan alasan Charlie diduga memanjat atap Universitas Utah Valley kemudian menembak Charlie dari jarak jauh pada hari Rabu.

    Charlie, yang disebut dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan salah satu pendiri kelompok mahasiswa konservatif Turning Point USA, terbunuh dalam satu tembakan senapan dalam acara yang dihadiri oleh 3.000 orang di Orem, sekitar 65 kilometer selatan Salt Lake City.

    Penyusunan kabinet Nepal lewat sosmed

    Seorang mantan DJ dan organisasi nirlabanya yang kurang dikenal di Nepal menggunakan aplikasi media sosial yang populer di kalangan gamer untuk mengorganisir unjuk rasa.

    Sudan Gurung, pendiri Hami Nepal (Kami adalah Nepal) yang berusia 36 tahun, menggunakan aplikasi Discord dan Instagram untuk memobilisasi demonstrasi besar-besaran yang berujung dengan mundurnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

    Kemarin, Sudan dan timnya menggelar rapat untuk memutuskan posisi-posisi kunci di kabinet dan mengusulkan agar beberapa pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya dicopot.

    “Pertemuan sedang berlangsung antara Karki dan anggotanya. Kami akan segera membereskan daftar anggota kabinet,” kata salah satu anggota.

    Serangan bom Israel semakin intens

    Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel menghancurkan setidaknya 30 bangunan di Kota Gaza dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.

    Israel menjelaskan rencananya untuk merebut kota tersebut, yang ditinggali oleh sekitar satu juta warga Palestina, dengan tujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas.

    Sementara itu, Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Yerusalem untuk membahas masa depan konflik di Gaza.

    Kunjungan ke Tembok Barat “menegaskan kembali pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel,” menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol

  • Ada Tetangga RI, Ini 10 Negara Tolak Resolusi PBB Bentuk Negara Palestina

    Ada Tetangga RI, Ini 10 Negara Tolak Resolusi PBB Bentuk Negara Palestina

    New York

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggelar voting yang hasilnya menyepakati resolusi mendukung terbentuknya negara Palestina merdeka. Sebanyak 142 negara mendukung resolusi itu, 10 negara menolak dan 12 negara abstain.

    Dikutip dari situs resmi PBB, Minggu (14/9/2025), Deklarasi New York merupakan hasil konferensi internasional yang diselenggarakan pada Juli lalu di Markas Besar PBB. Konferensi itu digagas Prancis dan Arab Saudi.

    Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Prancis di PBB, Jérôme Bonnafont, mengingatkan Deklarasi New York akan menyusun satu peta jalan untuk mewujudkan solusi dua negara. Dia mengatakan deklarasi itu melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di Gaza, dan pembentukan Negara Palestina yang layak dan berdaulat.

    Peta jalan tersebut selanjutnya menyerukan pelucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Deklarasi itu juga berisi poin normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif.

    Menjelang pemungutan suara, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan deklarasi sepihak itu tidak akan dikenang sebagai langkah menuju perdamaian. Dia menganggapnya sebagai isyarat kosong yang melemahkan kredibilitas Majelis PBB.

    “Hamas adalah pemenang terbesar dari setiap dukungan yang diberikan hari ini,” ujar Danon.

    Konferensi internasional tingkat tinggi pada bulan Juli diadakan dengan latar belakang perang di Gaza dan memburuknya prospek solusi dua negara. Dalam sambutannya di segmen pembukaan, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mencatat ‘pertanyaan sentral bagi perdamaian Timur Tengah adalah implementasi solusi dua negara, di mana dua negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis – Israel dan Palestina – hidup berdampingan dalam damai dan aman’.

    Resolusi itu sendiri didukung berbagai negara seperti Jerman, Prancis, Finlandia, Inggris, Rusia, Ukraina, Indonesia, Malaysia, hingga Jepang.

    Berikut daftar 10 negara menolak resolusi yang diberi nama resmi ‘Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’ tersebut:

    1. Argentina
    2. Hungaria
    3. Mikronesia
    4. Nauru
    5. Palau
    6. Papua Nugini
    7. Paraguay
    8. Tonga
    9. Amerika Serikat
    10. Israel.

    Negara abstain:

    1. Albania
    2. Ceko
    3. Kamerun
    4. Ekuador
    5. Ethiopia
    6. Fiji
    7. Samoa
    8. Guatemala
    9. Makedonia Utara
    10. Moldova
    11. Sudan Selatan
    12. Kongo.

    Tonton juga video “Tantangan Satgas Garuda Merah Putih II untuk Kirim Bantuan ke Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)