Negara: Sudan

Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

“Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

“Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

“Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

“Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

“Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

“Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/10/2025 18:49
Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah Regional 18 Oktober 2025

Mualem Tawarkan Pendirian Maskapai Aceh Airlines ke Investor Timur Tengah
Tim Redaksi
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan rencana pendirian maskapai Aceh Airlines sebagai langkah strategis membuka konektivitas udara langsung domestik dan internasional dari Aceh.
Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan yang diinisiasi oleh perusahaan investasi terkemuka Arab Saudi, Sadeen Al-Bait, pada Kamis (16/10/2025) lalu.
Pertemuan itu turut dihadiri oleh pengusaha dari Qatar, Sudan, Kuwait, serta Uni Emirat Arab.
Mualem mengaku paparan tersebut mendapat sambutan antusias dari para investor.
Sejumlah perusahaan menyatakan komitmen untuk menanamkan modal di Aceh.
“Perusahaan Alzayer Group dari Arab Saudi menyatakan kesiapannya berinvestasi di Aceh Airlines dengan perencanaan penyediaan delapan unit pesawat berbagai ukuran,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).
Dalam forum itu, Mualem menyampaikan presentasi selama hampir satu jam yang menyoroti potensi besar Aceh di berbagai sektor unggulan.
Menurut Mualem, Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan, mulai dari pertambangan, minyak bumi, batu bara, tambang emas, hingga bijih besi.
“Aceh juga memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, terutama komoditas unggulan seperti cengkih, pala, dan kayu manis yang sangat diminati oleh pasar Timur Tengah,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, kata Mualem, dirinya mengajak para investor untuk menjalin kerja sama dalam pengembangan industri pengolahan di Aceh, termasuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan, pabrik serbuk kayu (wood pellet), dan industri biomassa.
Sementara itu, sebutnya, Sadeen Al-Bait Group menegaskan rencana investasi di sektor energi biomassa, dan perusahaan asal Kuwait, Al-Barrak Company, menyatakan minatnya membangun pabrik pengolahan minyak kelapa sawit serta pabrik ikan kaleng di Aceh.
“Para investor tersebut juga berencana melakukan kunjungan ke Aceh dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama tersebut,” katanya.
Selain bidang investasi, kerja sama pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu.
Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, yang turut hadir, menyatakan kesediaan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Aceh melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Qura, serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/10/2025 09:07
Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian

Jakarta (ANTARA) – Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.

Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.

Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.

Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.

Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.

Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.

Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.

Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.

Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.

Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. “Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!,” kata Trump kepada Presiden Prabowo.

Langkah awal

KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.

Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.

Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.

Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.

Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.

Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.

Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.

Kawal perdamaian

Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.

Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.

Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.

Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.

Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.

KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 09:43
Diundang ke KTT Mesir, Prabowo Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan TNI dapat berangkat apabila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

“Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana [pengiriman pasukan perdamaian]. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam.

Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam. Prabowo dijadwalkan melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10/2025).

Dalam lawatannya ke Mesir yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza,” kata Prasetyo Hadi.

Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

“Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Agung PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain [yang berkonflik], seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap,” ujar Prabowo saat pidato di Sidang Umum PBB.

13/10/2025 10:35
6 Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian Nasional

Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meminta TNI untuk bersiap terkait peryataannya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian.
Pasalnya, Prabowo diundang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTTP Perdamaian Gaza di Mesir pada Senin (13/10/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyebutkan, instruksi penyiapan pasukan itu adalah bentuk janji yang harus ditepati jika kesepakatan damai terwujud di Gaza, Palestina.
“Tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian,” kata Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
“Dan juga dibahas dan diminta kepada tadi Alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” ujarnya melanjutkan.
Bahkan, Prasetyo mengatakan, bukan tidak mungkin justru Indonesia yang akan menawarkan lagi untuk mengirim pasukan perdamaian dalam KTT Perdamaian Gaza.
“Menurut kami, kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (menawarkan kirim pasukan perdamaian),” katanya.
Diketahui, Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu malam untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza.
Prasetyo menyebutkan, undangan khusus untuk Kepala Negara itu datang mendadak. Tetapi, Prabowo memutuskan berangkat demi mewujudkan perdamaian di Gaza.
“Malam hari ini, tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo.
“Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza,” katanya lagi.
Sebelumnya, dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Prabowo menyatakan siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke sejumlah tempat konflik, termasuk Gaza.
“Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain,” kata Prabowo.
“Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kami akan memikul tanggung jawab tersebut,” ujarnya lagi.
Prabowo juga menyatakan kesiapan mengirim bantuan finansial demi perdamaian.
“Tidak hanya dengan putra putri kami, kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan memimpin bersama KTT di Mesir pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Mesir, pertemuan itu akan dihadiri oleh para pemimpin dari lebih dari 20 negara.
Diketahui, KTT ini bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional.
“Pertemuan ini dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian di kawasan serta upayanya yang berkelanjutan mengakhiri konflik di berbagai belahan dunia,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari
Antaranews
.
Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin yang diajukannya pada 29 September 2025, untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
Tahap pertama mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel di Gaza dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, disertai penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut yang mulai berlaku pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 12.00 waktu setempat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 08:57
PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

“Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

“Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

03/10/2025 06:26
Foto Presiden Prabowo Muncul di Baliho Israel, Kemlu RI: Posisi Indonesia Sangat Clear

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia terkait konflik di Palestina dan Solusi Dua Negara tidak berubah dan sangat jelas.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, terkait dengan kemunculan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah baliho di Israel.

Baliho berlogo Abraham Shield itu terpasang di sejumlah lokasi dan dalam berbagai ukuran di Tel Aviv, Israel, menampilkan Presiden Prabowo bersama Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baliho itu juga disertai seruan dan dukungan terhadap rencana Presiden Trump mengenai situasi di Timur Tengah, terkait dengan mengakhiri konflik Palestina-Israel.

Presiden Trump juga diketahui berusaha untuk menormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab lewat Abraham Accords.

Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkan. (VOI/Fauzi)

“Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegas Jubir Kemlu RI Yvonne dalam keterangan kepada wartawan, seperti dikutip Selasa 30 September.

“Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.

Pekan lalu, Presiden Prabowo saat mengikuti High Level Week Sidang Majelis Umum PBB di New York dua kali menegaskan kesiapan Indonesia mengakui Israel dan mendukung jaminan keamanannya, setelah Palestina memperoleh kemerdekaannya dan diakui sebagai negara.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di dua kesempatan, pertama High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada 22 September, sehari kemudian dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Di hari yang sama dengan Debat Umum, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bertajuk “Multilateral Meeting on the Middle East” atas undangan Presiden Trump. Pertemuan yang digelar di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Hari Selasa waktu setempat tersebut, dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang dapat membantu mewujudkan proses perdamaian di Timur Tengah.

Israel Says Yes to Trump’s Plan

The Israeli Coalition for Regional Security has launched a new nationwide billboard campaign urging the government to back President Donald Trump’s initiative to end the war in Gaza and expand the Abraham Accords.

Featuring President Trump, PM… pic.twitter.com/1NHZYFDYEQ

— הקואליציה לביטחון אזורי (@AbrahamShield25) September 28, 2025

Selain Presiden Trump dan Presiden Prabowo, hadir dalam pertemuan itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Syekh Tamim ibn Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.

Negara-negara tersebut dipandang Presiden Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

“Pertemuan tersebut produktif dalam arti cukup maju dalam upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, mencapai perdamaian serta gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengenai pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Prabowo dan sejumlah perwakilan negara Arab-Islam tersebut.

Terpisah, akun AbrahamShield25 dalam unggahan di media sosial X menuliskan, “Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.”

“Koalisi – sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120+ pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel – menyebut usulan Trump sebagai langkah serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi sebuah strategi,” lanjut unggahan tersebut.

Unggahan ini muncul sehari jelang pertemuan Presiden Trump dengan PM Netanyahu di Washington DC pada 29 September. Pertemuan itu akan digunakan Presiden Trump untuk mendesak Israel menerima proposal 21 poin yang digagas guna mencapai kesepakatan gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza.

Presiden Trump sendiri dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pada April lalu menyatakan keyakinannya untuk memperluas Perjanjian Abraham – yang diinisiasi pada periode pertama pemerintahannya – dengan Arab Saudi, sebelum kemudian Ia akan pergi ke Qatar dan Uni Emirat Arab, dikutip dari The Times of Israel.

Diketahui, Abraham Accords yang menjadi jembatan upaya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab ditandatangani oleh Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel pada 15 September 2020 di Washington DC, Amerika Serikat. Maroko menyusul Desember 2020 dan Sudan Januari 2021.

30/09/2025 21:15
Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

Jakarta –

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

“Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

“Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

“Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

Bagaimana komentar Hamas?

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

“Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

“Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

(ita/ita)

30/09/2025 10:43
Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Bikin Trump Keok, Netanyahu Kikuk Nasional 28 September 2025

Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Bikin Trump Keok, Netanyahu Kikuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membawa harapan baru bagi dunia.
Cak Imin bahkan menyebut pidato Prabowo membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump kewalahan melihat pidato Presiden ke-8 Indonesia itu.
“Pak Prabowo memberi harapan baru pidato di PBB. Bayangkan, Donald Trump saja sudah keok, Donald Trump tersipu-sipu, begitulah kira-kira,” kata Cak Imin saat berpidato di Munas VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Tidak berhenti sampai di situ, Cak Imin juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kikuk mendengar pidato Prabowo.
Menurut dia, apa yang disampaikan Prabowo merupakan solusi bagi masa depan.
“Netanyahu juga serba kikuk. Tapi itulah harapan, cahaya baru yang insyaallah jadi solusi kita di masa-masa yang akan datang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu.
Lebih lanjut, Cak Imin menyinggung sejumlah persoalan dan tantangan global yang dihadapi Indonesia.
Ia berharap masyarakat bisa saling bahu-membahu menghadapinya.
“Tidak mudah, tetapi kita solid bareng-bareng untuk bersama-sama mengatasi keadaan yang tidak mudah, tantangan global,” kata Cak Imin.
“Katanya dolar semakin tinggi, dan seterusnya. Saya yakin kalau kita solid, Indonesia akan tetap berdiri kokoh di atas kaki sendiri,” imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato dalam sesi debat umum di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Prabowo pidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa keadilan bagi semua bangsa harus diciptakan. Sebagaimana Indonesia pernah merasakan hidup di bawah penjajahan hingga akhirnya memperjuangkan kemerdekaan dan mendapat dukungan dari PBB.
“Kami juga tahu apa yang bisa dilakukan solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, PBB berdiri bersama Indonesia dan memberi bantuan penting,” kata Prabowo.
Selain itu Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian termasuk di Palestina. Menurut Prabowo, Indonesia siap mengirim 20.000 lebih anak bangsa untuk menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina, Sudan, Libia, dan Ukraina.
Prabowo juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.
Simak pidato lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB pada tautan berita di bawah ini:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/09/2025 22:25
Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto percaya, pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat (AS) mendapat sambutan positif dari para pemimpin negara lain, terutama tentang pentingnya gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, Palestina.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 lalu, Prabowo turut berkomitmen mengirim lebih dari 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Tak terkecuali di tempat lain yang tengah berkonflik, mulai dari Ukraina, Sudan, hingga Libya.

“Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma setelah lawatan ke luar negeri, Sabtu (27/9/2025).

Khusus untuk di Gaza, ia berharap tercapai terobosan resolusi yang benar-benar bisa menghentikan pertumpahan darah di Tepi Barat, Palestina. Ia berharap dalam waktu dekat gencatan di Gaza bisa segera dilaksanakan dan penyelesaian konflik secara substantif dapat tercapai.

“Saya penuh harapan, mungkin kali ini bisa tercapai terobosan khususnya di persoalan Palestina-Gaza mudah-mudahan akan terobosan dalam beberapa hari dan kita berdoa,” ungkap Prabowo.

“Saya lihat ada itikad baik dari banyak pihak kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira Alhamdulillah perjalanan saya bermanfaat,” tegasnya.

Seusai penyampaian pidato di Sidang Umum ke-80 PBB, media internasional memberikan sorotan utama kepada isi yang disampaikan Prabowo, salah satunya Channel News Asia atau CNA.

Media yang berbasis di Singapura ini secara khusus mengangkat poin-poin penting dari pidato tersebut. CNA, yang juga mengutip AFP, menggarisbawahi posisi tegas Indonesia dalam konflik Israel-Palestina dan tawaran konkret yang diajukan di panggung dunia.

Dalam laporannya, CNA menyoroti bagaimana Presiden Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Media tersebut menekankan bahwa tawaran ini diajukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian damai di masa depan.

Dilaporkan juga bagaimana Indonesia adalah kontributor signifikan bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Hal ini, menurut laporan tersebut, menambah bobot dan keseriusan dari tawaran yang disampaikan Prabowo.

Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Meski begitu, media tersebut menyoroti dukungan penuh Prabowo untuk Solusi Dua Negara

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

27/09/2025 21:30