Xcloud.id

Negara: Sudan

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ICRC Desak Pemimpin Dunia Hentikan Pembantaian di Sudan

    ICRC Desak Pemimpin Dunia Hentikan Pembantaian di Sudan

    JAKARTA – Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mendesak para pemimpin dunia untuk melakukan langkah penting mengakhiri pembantaian warga sipil di Sudan. Situasi di El-Fasher dan wilayah lain digambarkan sebagai “bencana kemanusiaan”.

    “Pelanggaran aturan perang yang mengerikan yang kita saksikan di Sudan tidak dapat dibenarkan,” kata Mirjana Spoljaric dalam pernyataan dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 1 November.

    “Tidak boleh ada pasien yang terbunuh di rumah sakit, dan tidak boleh ada warga sipil yang ditembak saat mencoba melarikan diri dari rumah mereka,” sambung Spoljaric.

    “Serangan mengerikan ini harus dihentikan dan hukum humaniter internasional harus dihormati,” desaknya.

    Dia mengatakan warga sipil menghadapi serangan membabi buta, kekerasan seksual yang merajalela dan penghancuran yang disengaja terhadap layanan-layanan penting.

    Sementara rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan “yang dulu didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa telah menjadi tempat kematian dan kehancuran.”

    Spoljaric mengatakan ICRC telah berulangkali memperingatkan pihak berperang untuk menghormati hukum humaniter internasional, namun pelanggaran terus dilakukan tanpa hukuman.

    Presiden ICRC itu juga mengutuk serangan baru-baru ini terhadap pekerja kemanusiaan, dengan menyatakan “minggu ini saja di Kordofan Utara, lima rekan kami dari Bulan Sabit Merah Sudan terbunuh.”

    “Para pemimpin kini harus menunjukkan keberanian politik untuk menghentikan pembunuhan,” ujarnya.

    Dia menekankan semua negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan memastikan negara lain melakukan hal yang sama.

    “Kehidupan di Sudan kini bergantung pada tindakan yang kuat dan tegas untuk menghentikan kekejaman ini. Dunia tidak bisa tinggal diam sementara warga sipil dilucuti dari rasa aman dan martabat mereka,” pungkasnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain juga menyuarakan keprihatinan atas “kekerasan yang menghancurkan” di El-Fasher.

    “Banyak keluarga berlarian menyelamatkan diri, kelaparan dan kelelahan. Serangan brutal ini harus diakhiri. Sekarang juga,” ujar McCain di platform media sosial AS, X.

    Ia menggarisbawahi organisasi PBB harus diizinkan untuk “beroperasi dengan independensi dan netralitas penuh — dan berdiri bersama rakyat Sudan di saat mereka sangat membutuhkan.”

    Sudan telah dilanda perang saudara antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter sejak April 2023, yang menyebabkan ribuan kematian dan jutaan orang mengungsi.

    El-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, jatuh di bawah kendali RSF pada hari Minggu setelah berbulan-bulan dikepung. Kelompok hak asasi manusia menuduh RSF melakukan pembunuhan massal, menahan orang dan menyerang rumah sakit

  • Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Daftar 10 Negara dengan Inflasi Tertinggi 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan inflasi global masih belum merata, dan segelintir negara masih harus berjuang melawan pertumbuhan harga yang luar biasa tinggi yang didorong oleh pelemahan mata uang, tekanan fiskal, dan kerapuhan ekonomi struktural.

    Dari Afrika hingga Amerika Selatan, inflasi telah mengikis daya beli dan menguji respons kebijakan, dengan beberapa negara masih mencatat tingkat inflasi dua bahkan tiga digit pada 2025.

    Venezuela, di Amerika Selatan, seharusnya berada di peringkat pertama dengan tingkat inflasi 172%, tetapi data terbaru yang tersedia hanya mencakup April 2025, sehingga tidak termasuk dalam daftar.

    Meskipun banyak negara maju telah mengalami penurunan inflasi, beberapa negara berkembang juga masih terjebak dalam siklus harga tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan rantai pasokan yang rapuh.

    Mengutip Riset Nairametrics terhadap data terbaru yang tersedia, sebagian besar berasal dari kantor statistik masing-masing negara, menunjukkan bahwa negara-negara seperti Venezuela, Sudan Selatan, dan Sudan memimpin dunia dengan tingkat inflasi di atas 80%, yang menggarisbawahi ketidakseimbangan makroekonomi dan tantangan tata kelola yang terus berlanjut.

    Berikut adalah negara-negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia.

    10. Angola – 18,2% (September 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Angola mencapai 18,2% pada September 2025, mencerminkan moderasi yang stabil dari tingkat inflasi yang tinggi yang tercatat pada tahun 2024. 

    Menurut data dari Institut Statistik Nasional (INE) dan Bank of Angola, penurunan ini menandai kemajuan dalam upaya disinflasi negara tersebut, yang didukung oleh kebijakan moneter yang lebih ketat dan stabilitas nilai tukar yang relatif.

    Stabilitas kwanza (AOA) yang membaik sejak akhir 2024 juga telah memperlambat inflasi impor, terutama pada kategori makanan dan bahan bakar yang sebelumnya mendorong lonjakan harga.

    Namun, kerentanan struktural, seperti ketergantungan yang tinggi pada impor, produksi domestik yang terbatas, dan paparan terhadap fluktuasi harga minyak, terus memberikan tekanan mendasar pada harga.

    Untuk mendorong kemajuan, Angola mungkin perlu mempertahankan manajemen moneter yang bijak, memperkuat transparansi fiskal, dan berinvestasi dalam produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. 

    Reformasi berkelanjutan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan meningkatkan produktivitas pertanian dapat membantu melindungi perekonomian dari guncangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga dalam jangka menengah.

    9. Malawi – 28,7% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Malawi naik menjadi 28,7% pada September 2025, naik dari 28,2% pada Agustus, menurut Badan Pusat Statistik. Faktor pendorong utamanya adalah kenaikan harga pangan dan bahan bakar, depresiasi mata uang, dan gangguan rantai pasokan. Ketergantungan pada barang impor dan tingginya biaya transportasi terus memperkuat tekanan inflasi.

    Untuk menstabilkan kwacha Malawi (MWK) perlu manajemen moneter yang bijak, meningkatkan hasil pertanian, dan mengatasi hambatan struktural di sektor energi dan logistik dapat membantu. Disiplin fiskal yang ketat dan penargetan inflasi yang kredibel dapat memulihkan stabilitas secara bertahap.

    8. Argentina – 31,8% (September 2025, Amerika Selatan)

    Inflasi Argentina sedikit melambat menjadi 31,8% pada September 2025 dari sekitar 33,6% pada Agustus, menurut data Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

    Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, inflasi tetap menjadi masalah kronis yang berakar pada ketidakseimbangan fiskal dan kredibilitas moneter yang lemah.

    Defisit pemerintah yang besar yang dibiayai melalui pinjaman bank sentral, peso Argentina yang terdepresiasi (ARS$), dan ekspektasi inflasi yang terus-menerus terus memicu kenaikan harga.

    Konsolidasi fiskal, rencana disinflasi yang kredibel, dan pemulihan otonomi bank sentral menjadi langkah penting. Manajemen nilai tukar yang konsisten dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor dapat membantu mengendalikan ekspektasi dan menstabilkan peso.

    7. Haiti – 31,9% (September 2025, Amerika Utara)

    Inflasi Haiti mencapai 31,9% pada September 2025, di tengah ketidakstabilan politik, tantangan keamanan, dan rantai pasokan yang rapuh. 

    Depresiasi gourde Haiti (HTG) terhadap dolar AS dan tingginya biaya impor pangan serta bahan bakar telah menyebabkan harga konsumen terus naik. Kelemahan struktural, terbatasnya produksi lokal, infrastruktur yang buruk, dan seringnya gangguan perdagangan memperkuat inflasi impor.

    Lingkungan politik dan keamanan yang stabil menjadi syarat penting untuk perbaikan ekonomi Haiti. Memperkuat pengelolaan mata uang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan berinvestasi dalam transportasi dan logistik pasar, semuanya dapat membantu menurunkan inflasi secara berkelanjutan. 

    6. Zimbabwe – 32,7% (Oktober 2025, Afrika)

    Tingkat inflasi tahunan Zimbabwe mencapai 32,7% pada Oktober 2025, menurut laporan yang mengutip Badan Statistik Nasional Zimbabwe (ZimStat). Zimbabwe mengalami perubahan inflasi tahunan (YoY) bulanan paling dramatis, turun tajam dari 82,7% pada September 2025 menjadi 32,7% pada Oktober 2025.

    Meskipun ini menandai perbaikan dari episode hiperinflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi tetap tinggi karena ketidakstabilan mata uang dan terbatasnya kepercayaan terhadap mata uang domestik, Zimbabwe Gold (ZWG) yang diperkenalkan pada April 2024 oleh Bank Sentral Zimbabwe (RBZ) untuk menggantikan dolar Zimbabwe (ZWL) yang sedang melemah.

    Ketergantungan yang terus-menerus pada impor, ketidakseimbangan moneter, dan kapasitas produksi yang lemah terus memicu volatilitas harga.

    Untuk memperkuat reformasi moneter, khususnya rasionalisasi mata uang, Zimbabwe perlu meningkatkan manufaktur domestik, dan memulihkan transparansi fiskal. Membangun kepercayaan investor dan memperluas investasi produktif juga dapat memoderasi inflasi jangka panjang.

    5. Turki – 33,29% (September 2025, Asia/Eropa)

    Inflasi Turki tetap tinggi di angka 33,29% per September 2025, naik dari 32,95% pada Agustus, mencerminkan pelemahan mata uang yang berkelanjutan dan kebijakan moneter yang tidak lazim sebelumnya yang mempertahankan suku bunga tetap rendah meskipun harga melonjak.

    Depresiasi lira Turki (TRY) telah meningkatkan biaya barang impor secara signifikan, terutama energi dan pangan. Permintaan domestik, yang didorong oleh dukungan fiskal dan ekspansi kredit, juga terus menekan harga.

    Komitmen yang kredibel terhadap pengetatan moneter, yang didukung oleh bank sentral independen, dapat membantu memulihkan kepercayaan dan memperkuat lira. Kehati-hatian fiskal, reformasi struktural, dan upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga penting untuk semakin menstabilkan lintasan inflasi.

    4. Burundi – 36,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Burundi mencapai 36,9% pada September 2025, sedikit meningkat dari 36,6% pada Agustus, yang sebagian besar didorong oleh biaya pangan dan transportasi, menurut kantor statistik nasional. 

    Tekanan tersebut mencerminkan depresiasi nilai tukar, tingginya harga impor, dan lemahnya produksi pangan domestik akibat cuaca yang tidak menentu dan terbatasnya infrastruktur. Seperti banyak negara berpenghasilan rendah, Burundi juga menghadapi kendala fiskal dan moneter yang membatasi kemampuannya untuk menahan lonjakan harga.

    Untuk memperkuat ekonominya, perlu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat. Memperkuat pengelolaan mata uang dan mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk pangan dan bahan bakar, juga akan meredakan tekanan harga.

    3. Iran – 38,9% (Oktober 2025, Asia)

    Tingkat inflasi Iran mencapai 38,9% pada Oktober 2025, melonjak dari 37,5% pada September, menurut Pusat Statistik Iran. Tekanan inflasi berasal dari defisit fiskal, volatilitas mata uang, dan dampak sanksi internasional yang membatasi akses terhadap valuta asing. 

    Depresiasi Rial Iran (IRR) yang terus-menerus dan tingginya biaya impor terus mengikis daya beli rumah tangga. Otonomi bank sentral yang lemah dan monetisasi defisit telah membuat inflasi tetap tinggi.

    Memperkuat independensi bank sentral, membangun kembali penyangga valuta asing, dan konsolidasi fiskal secara bertahap akan menjadi langkah yang krusial. Terobosan yang meringankan sanksi eksternal atau memulihkan pendapatan ekspor minyak yang stabil juga dapat membantu menstabilkan rial dan meredam inflasi.

    2. Sudan – 83,47% (September 2025, Afrika)

    Inflasi di Sudan sudah turun menjadi 83,47% pada September 2025 dari sekitar 156,3% pada April 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Sudan Tribune, mengutip statistik resmi. 

    Meskipun mengalami penurunan, inflasi tetap sangat tinggi, didorong oleh pasokan uang yang ekspansif, depresiasi nilai tukar, dan distorsi struktural di pasar pangan dan energi. Konflik dan fragmentasi kebijakan selama bertahun-tahun juga telah melemahkan kapasitas produksi. Kekurangan pasokan dan implementasi kebijakan yang tidak menentu terus menghambat stabilitas.

    Membangun kembali kerangka moneter yang stabil, mengendalikan pertumbuhan pasokan uang, dan meningkatkan produksi serta logistik pangan domestik akan membantu menurunkan harga. Stabilisasi nilai tukar dan konsistensi kebijakan kelembagaan merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.

    1. Sudan Selatan – 107,9% (September 2025, Afrika)

    Inflasi Sudan Selatan masih termasuk yang tertinggi secara global, mencapai 107,9% pada September 2025, sedikit turun dari sekitar 112,6% tahun sebelumnya. 

    Perekonomiannya masih terus berjuang dengan nilai tukar yang fluktuatif, koordinasi kebijakan yang lemah, dan ketergantungan yang besar pada pendapatan minyak yang berfluktuasi seiring dengan harga global.

    Depresiasi tajam pound Sudan Selatan (£SSP) telah membuat biaya impor tetap tinggi, sementara gangguan pada jaringan transportasi dan pasokan mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Ketidakpastian politik dan defisit fiskal yang terus-menerus semakin mempersulit upaya untuk menstabilkan harga.

    Membangun disiplin fiskal yang lebih kuat di sekitar pendapatan minyak, meningkatkan infrastruktur dan logistik perbatasan, serta mengadopsi kebijakan nilai tukar yang lebih kredibel dapat membantu mengendalikan inflasi seiring waktu. Mendorong produksi dalam negeri juga dapat mengurangi tekanan dari sisi penawaran.

  • Harta Karun Firaun Tutankhamun yang Tersembunyi Kini Dipamerkan

    Harta Karun Firaun Tutankhamun yang Tersembunyi Kini Dipamerkan

    Jakarta –

    Berdiri megah di bawah bayang-bayang Piramida Agung Giza, Museum Agung Mesir yang telah lama dinantikan kini resmi membuka pintunya untuk menyambut para pengunjung, pada Sabtu (01/11).

    Kompleks raksasa seluas 120 hektare, dua kali lipat ukuran Museum Louvre di Prancis, ini akan menjadi panggung bagi koleksi kolosal.

    Ada sekitar 70.000 hingga 100.000 artefak yang dipamerkan, termasuk harta karun yang belum pernah terlihat dari makam Firaun muda, Tutankhamun.

    Proyek ambisius ini, yang pertama kali digagas pada 2002 dan seharusnya rampung 2012, berulang kali terhenti. Hambatannya beragam, mulai dari tantangan biaya, gejolak politik, hantaman pandemi Covid-19, hingga konflik di kawasan.

    Mega-proyek ini menelan biaya sekitar US$1,2 miliar, yang sebagian besar didanai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency.

    Tanah misteri dan pengetahuan

    Prof Salima Ikram telah berkolaborasi secara ekstensif dengan Museum Agung Mesir selama dua dekade. (Getty Images)

    Museum ini, yang disebut sebagai “hadiah Mesir untuk dunia” oleh Perdana Menteri Mostafa Madbouly, bertujuan menonjolkan keunggulan dan pengaruh budaya Mesir, sekaligus memberikan dorongan signifikan bagi pemulihan ekonomi.

    “Bahkan bangsa Yunani, Romawi, dan Fenisia semuanya memandang Mesir sebagai tanah yang menyimpan misteri dan pengetahuan.”

    Lebih dari sekadar objek wisata, museum ini juga diharapkan dapat menghubungkan kembali rakyat Mesir masa kini dengan warisan leluhur mereka.

    “Ini akan membangkitkan kebanggaan nasional yang luar biasa,” lanjut Prof. Ikram, “yang akan membawa Mesir Kuno lebih erat ke dalam kehidupan sehari-hari dan ke dalam narasi nasionalis setiap warga negara Mesir saat ini.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Sekitar 60 pemimpin dunia, termasuk Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Raja Philippe dari Belgia, dijadwalkan hadir pada upacara pembukaan, yang akan dilaksanakan pada 1 November 2025.

    Hari itu juga telah ditetapkan sebagai hari libur nasional khusus.

    Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui platform TikTok dan ditampilkan pada layar-layar besar di berbagai alun-alun utama di seluruh wilayah pemerintahan di Mesir.

    Kepulangan Firaun Tutankhamun

    Grand Egyptian MuseumMuseum Agung Mesir adalah museum terbesar di dunia yang didedikasikan untuk menjelaskan satu perabadan.

    Sosok Raja Tutankhamun telah memikat hati publik sejak ahli Mesir kuno asal Inggris, Howard Carter, menemukan makamnya yang terlupakan ini pada 1922.

    Kini, setelah dipamerkan selama beberapa dekade di berbagai kota di seluruh dunia, topeng emas, takhta, dan lebih dari 5.000 harta karun yang dikuburkan bersamanyayang sebagian besar belum pernah disaksikan oleh publikakan ditampilkan secara lengkap dan utuh untuk pertama kalinya.

    “Menyatukan seluruh koleksi makam Tutankhamun di satu lokasi akan menjadi pemandangan yang spektakuler,” ujar Profesor Ikram.

    Kurator Mesir dan Sudan di Museum Manchester, Dr. Campbell Price, yang telah mengunjungi museum ini berpendapat: “Saya memperkirakan bahwa sebagian besar kelompok pengunjung di masa mendatang akan memusatkan perhatian pada galeri Tutankhamun dan hanya menyisakan area museum lainnya bagi para peminat yang berdedikasi.”

    Price menambahkan, “Galeri-galeri utama lainnya sama-sama memukau, memberikan ruang bagi setiap benda untuk ‘bernapas’. Saya merasa sangat puas. Hal itu membuat saya tersentuh secara emosional.”

    REUTERS/Mohamed Abd El GhanyPatung raksasa Ramses Agung yang berusia lebih dari 3.200 tahun berdiri di depan stasiun kereta api utama Kairo selama 51 tahun sebelum dipindahkan ke rumah barunya.

    Di samping harta karun Firaun Tutankhamun, museum ini juga menampilkan benda-benda terkenal lainnya, termasuk patung kolosal Ramses Agung yang berusia lebih dari 3.200 tahun, yang menyambut pengunjung di aula utama.

    Patung tersebut, sama seperti artefak lain yang berasal sejak tahun 7000 SM, telah melalui perjalanan sejarah yang penuh warna.

    Patung ini sempat berdiri tegak di depan stasiun kereta api utama Kairo selama 51 tahun, sebelum dipindahkan ke rumah barunya melalui parade di jalan-jalan kota tersebut.

    Museum ini juga menghadirkan bagian istimewa yang dipersembahkan bagi Kapal Surya Raja Khufusebuah kapal upacara pemakaman berusia 4.600 tahun yang diakui sebagai salah satu kapal tertua dan terawat paling baik yang ada di dunia.

    Merebut kembali warisan Mesir

    Getty ImagesAhli Mesir kuno, Zahi Hawass telah membantu penggalangan dana dan mempromosikan Museum Mesir Agung sejak didirikan.

    Bagi Zahi Hawassarkeolog vokal yang dijuluki ‘Indiana Jones’ dari Mesir pembukaan museum ini lebih dari sekadar ajang pamer harta karun.

    Ini adalah manifestasi kekuatan budaya dan upaya untuk mengambil alih kembali narasi warisan Mesir.

    “Sudah saatnya kita menjadi ilmuwan atas monumen kita sendiri,” tegasnya.

    “Di Lembah Para Raja, 64 makam kerajaan ditemukan. Namun, tidak satu pun digali oleh tangan orang Mesir.”

    Hawass menyoroti bahwa sebagian besar penemuan besar Mesirtermasuk makam Tutankhamunhampir seluruhnya dilakukan oleh arkeolog asing.

    Sejak lama Hawass berargumen bahwa rakyat Mesir wajib memimpin dalam studi dan pelestarian warisan mereka sendiri, yang dia jadikan sebagai misi hidupnya.

    Direktur Jenderal Kepurbakalaan Luxor, Dr. Abdelghafar Wagdy, sependapat bahwa museum ini adalah langkah signifikan menuju tujuan tersebut.

    “Sejak tahun 2002, Ilmu Mesir Kuno di Mesir telah memasuki fase baru yang dinamis,” jelasnya.

    “Terdapat peningkatan rasa kepemilikan, dan para ilmuan serta konservator Mesir kini memimpin banyak proyek penggalian dan warisan berskala besar.”

    Meskipun museum ini dirancang sebagai ruang untuk semua warga Mesir, biaya masuknya diperkirakan akan menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

    Harga tiket dewasa untuk warga Mesir adalah 200 pound Mesir (Rp70.000)jauh lebih murah dibandingkan 1.200 pound (Rp422.000) yang dikenakan untuk turis asing.

    Namun harga ini tetap dianggap terlalu mahal bagi banyak keluarga lokal.

    “Kita tidak cukup hanya mengurus yang sudah meninggal; kita juga harus memperhatikan mereka yang masih hidup,” ujar Profesor Ikram.

    “Museum ini diperuntukkan bagi semua orang, meskipun biaya masuknya terasa sedikit memberatkan bagi sebagian warga Mesir.”

    Era baru arkeologi

    Mohamed Elshahed /Anadolu via Getty ImagesPengunjung hanya diperbolehkan masuk ke sebagian area museum sebelum pembukaan resminya pada 1 November 2025.

    Bagi Hawass, pembukaan museum ini bukan semata upaya untuk melindungi artefak masa lalu, tetapi juga menjamin masa depan Mesir sebagai pusat penemuan global.

    Di luar galeri-galeri monumentalnya, kompleks museum ini menaungi beberapa laboratorium konservasi dan penelitian paling canggih di kawasanruang-ruang di mana tim peneliti Mesir dan internasional akan terus mempelajari, memulihkan, dan mengungkap temuan-temuan baru selama puluhan tahun mendatang.

    “Saat ini saya sedang melakukan penggalian di Luxor, di Lembah Para Raja. Saya juga menggali di Saqqara,” ungkap Hawass.

    “Kita baru menemukan 30% dari monumen kita, masih ada 70% yang tersembunyi di bawah pasir.”

    Meskipun museum ini telah membuka aula megahnya untuk publik, harta karun terbesar Mesir masih menanti di bawah gurunnya dan era baru arkeologi Mesir baru saja dimulai.

    Laporan tambahan oleh BBC News Arabic

    (ita/ita)

  • Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Jakarta –

    Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

    Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

    Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

    Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

    Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

    “Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

    Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

    Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

    Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

    Apa kata RSF?

    Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

    “Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

    Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

    “Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

    Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

    RSF: Akar kekerasan dan genosida

    Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

    “RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

    “Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

    Posisi dunia Arab dan peran emas

    Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

    Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    (ita/ita)

  • Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Langganan ChatGPT Gratis Setahun, Warga RI Kebagian atau Tidak?

    Jakarta, CNBC Indonesia – OpenAI membuka layanan ChatGPT untuk bisa diakses gratis. Sayang kebijakan ini baru tersedia untuk pengguna di India saja.

    Layanan ChatGPT Go digratiskan selama satu tahun mulai 4 November 2025 mendatang. Alasannya untuk meningkatkan adopsi di negara tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya ChatGPT Go dibanderol senilai 399 rupee (Rp 75 ribu) per bulan. Ini berlaku sejak pertama kali diluncurkan bulan Agustus.

    Tidak diketahui bagaimana nasib pelanggan sebelumnya ChatGPT Go setelah ada kebijakan baru ini.

    Sebagai informasi, ChatGPT Go merupakan layanan dengan paket berlangganan yang lebih murah. Pengguna masih bisa mendapatkan akses ke sejumlah fitur populer milik chatbot tersebut.

    Tidak semua negara memiliki layanan ini. Mengutip laman resmi OpenAI, Indonesia salah satu yang bisa mengakses ChatGPT Go, begitu juga negara lain seperti Brunei Darussalam, Brasil, Kamboja, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan, hingga Thailand.

    Layanan gratis sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebab sejumlah perusahaan juga telah melakukan kebijakan serupa untuk produk AI.

    Misalnya Perplexity telah menawarkan akses gratis untuk pengguna India. Kebijakan ini hasil kerja sama dengan operator seluler Bharti Airtel.

    Sama seperti ChatGPT, layanan gratis untuk paket premium pada paket premium berlaku selama setahun.

    Begitu juga dengan Gemini AI Pro. Google menggratiskan akses produknya untuk pelajar pada periode yang sama.

    Sementara itu, Reuters mencatat langkah OpenAI dilakukan saat India memiliki usulan aturan baru terkait pengaturan AI. Perusahaan dan media sosial harus punya label yang jelas soal konten AI, sebagai cara mengatasi penyebaran deepfake dan misinformasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jamaika Diterjang Badai Melissa yang Disebut Badai Abad Ini

    Jamaika Diterjang Badai Melissa yang Disebut Badai Abad Ini

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini yang berisi rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

    Berita dari Jamaika akan menjadi pembuka edisi Rabu, 29 Oktober 2025.

    ‘Badai abad ini’ telah menerjang Jamaika

    Badai Melissa, yang masuk ke kategori empat, telah membawa embusan angin berkecepatan lebih dari 300 kilometer per jam, dijuluki “badai abad ini” oleh Organisasi Meteorologi Dunia.

    Ahli meteorologi ABC, Nate Byrne, mengatakan “akan butuh waktu cukup lama sebelum kita benar-benar memahami seberapa parah kerusakan yang disebabkan sistem ini.”

    Menteri Pemerintah Daerah Desmond McKenzie mengatakan hampir semua pelanggan listrik Jamaica Public Service (JPS) kehilangan sambungan listrik.

    Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness telah menyatakan negara itu sebagai “daerah bencana.”

    Kelompok paramiliter Sudan dituduh membunuh 2.000 warga sipil

    Pasukan paramiliter Sudan dituduh telah “mengeksekusi lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata” sejak menguasai kota El-Fasher di Sudan barat, seiring munculnya laporan-laporan kekejaman yang mengkhawatirkan.

    El-Fasher jatuh ke tangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) awal pekan ini setelah lebih dari 18 bulan pengepungan yang brutal, yang memberi kelompok tersebut kendali atas hampir seluruh wilayah Darfur yang luas.

    Sekutu tentara, Pasukan Gabungan, mengatakan pada hari Selasa (28/10) bahwa RSF telah “melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher.”

    Pihaknya mengatakan di kota tersebut, lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

    Kelompok-kelompok lokal dan LSM internasional telah memperingatkan jatuhnya El-Fasher dapat memicu kekejaman massal, kekhawatiran yang menurut Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale menjadi kenyataan.

    Dampak AI, Amazon pangkas 14.000 pekerjaan

    Amazon mengumumkan rencana pemangkasan sekitar 14.000 pekerjaan, yang sejalan dengan anggaran perusahaan yang dialihkan untuk kecerdasan buatan.

    CEO perusahaan, Andy Jassy, mendorong karyawan untuk mendukung rencana AI perusahaan setelah mengumumkan rencana investasi sebesar $10 miliar untuk membangun kampus di Carolina Utara guna memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatannya.

    Sejak awal 2024, Amazon telah berkomitmen sekitar $10 miliar untuk masing-masing proyek pusat data di Mississippi, Indiana, Ohio, dan Carolina Utara seiring dengan upayanya membangun infrastruktur agar dapat bersaing dengan raksasa teknologi lain yang membuat lompatan pesat di bidang AI.

    Amazon bersaing antara lain dengan OpenAI, Google, Microsoft, dan Meta.

    Kapal pesiar diselidiki setelah meninggalkan penumpangnya yang ditemukan tewas

    Pihak berwenang sedang menyelidiki bagaimana sebuah kapal pesiar diduga meninggalkan seorang wanita Australia berusia 80 tahun yang kemudian ditemukan tewas di sebuah pulau tropis di Queensland.

    Pencarian besar-besaran diluncurkan akhir pekan lalu setelah wanita itu dilaporkan hilang beberapa jam setelah kapal pesiar Coral Adventurer mengunjungi Pulau Lizard, di lepas pantai Cooktown, 320 kilometer di utara Cairns.

    Jenazah perempuan itu ditemukan pada hari Minggu.

    Otoritas Keselamatan Maritim Australia [AMSA] mengonfirmasi pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebut dan bermaksud berbicara dengan awak kapal saat kapal pesiar tiba di Darwin dalam beberapa hari mendatang.

  • Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    Jakarta –

    Laporan mengenai kekejaman bermotif etnis di kota El-Fasher, Sudan barat, meningkat sejak kota itu direbut oleh kelompok milisi Rapid Support Forces (RSF). Dilaporkan bahwa kelompok tersebut telah membantai lebih dari 2 ribu warga sipil.

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El-Fasher, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung RSF dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan RSF setelah lebih dari 18 bulan pengepungan yang brutal.

    Dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Rabu (29/10/2025), sekutu militer Sudan, Joint Forces, mengatakan pada hari Selasa (28/10) waktu setempat bahwa RSF “melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher, di mana lebih dari 2.000 warga tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.”

    Kelompok-kelompok lokal dan LSM internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa jatuhnya El-Fasher dapat memicu kekejaman massal, kekhawatiran yang menurut kelompok pemantau Laboratorium Riset Kemanusiaan Universitas Yale menjadi kenyataan.

    Kelompok pemantau tersebut, yang mengandalkan intelijen sumber terbuka dan citra satelit, mengatakan kota itu “tampaknya sedang dalam proses pembersihan etnis yang sistematis dan disengaja terhadap komunitas Fur, Zaghawa dan non-Arab pribumi Berti melalui pemindahan paksa dan eksekusi mati.”

    Ini termasuk apa yang tampak seperti “operasi pembersihan dari pintu ke pintu” di kota tersebut.

    Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin lalu, disebutkan bahwa tindakan RSF “mungkin konsisten dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat meningkat ke tingkat genosida.”

    Pada hari yang sama, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk berbicara tentang meningkatnya risiko “pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis” di El-Fasher.

    Kantornya mengatakan bahwa mereka “menerima banyak laporan yang mengkhawatirkan bahwa RSF sedang melakukan kekejaman, termasuk eksekusi mati.”

    Sementara itu, para aktivis pro-demokrasi mengatakan penduduk El-Fasher telah mengalami “bentuk-bentuk kekerasan dan pembersihan etnis terburuk” sejak RSF merebut kendali.

    Paramiliter ini memiliki rekam jejak kekejaman, telah menewaskan hingga 15.000 warga sipil dari kelompok non-Arab di ibu kota Darfur Barat, El-Geneina.

    Militer Sudan, yang telah memerangi RSF sejak April 2023, juga telah dituduh melakukan kejahatan perang.

    Lebih dari satu setengah tahun perang pengepungan menjadikan El-Fasher salah satu tempat terkelam dalam perang, yang oleh PBB disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Pasokan makanan sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur itu. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    Jakarta –

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El Fasher di timur Sudan, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung oleh milisi Rapid Support Forces (RSF) dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar.

    Bahkan pasokan makanan pun sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Pada hari Senin (27/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Pengambilalihan itu merupakan “eskalasi mengerikan dari konflik,” kata Guterres. “Tingkat penderitaan yang kita saksikan di Sudan sungguh tak tertahankan.”

    Guterres bereaksi terhadap pernyataan dari RSF yang bersifat paramiliter. Mereka pada hari Minggu (26/10) mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas kota tersebut. Sementara itu, menurut pernyataan dari Asosiasi Jurnalis Sudan, seluruh komunikasi di kota itu telah diputus, termasuk jaringan satelit.

    Dikhawatirkan terjadi peningkatan tajam situasi

    Para ahli kini memperkirakan akan terjadi peningkatan tajam dalam situasi, yang ditandai dengan kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil yang terjebak di kota.

    Selama berbulan-bulan warga sipil, begitu pula para tentara Sudanese Armed Forces (SAF) yang ada di sana, hampir tidak memiliki kebutuhan dasar, ujar Ketua Forum Sudan dan Sudan Selatan Jerman, Marina Peter, dalam wawancaranya dengan DW. “Selama berminggu-minggu warga sipil yang terjebak telah mencoba meninggalkan kota. Sejak mulai terlihat bahwa RSF dapat sepenuhnya merebut kota itu, upaya pelarian meningkat kembali.”

    Namun peluang mereka sangat kecil, lanjut Peter: “Memang, beberapa orang masih bisa melarikan diri hingga baru-baru ini. Namun yang lain ditembak mati saat mencoba melarikan diri.”

    Perebutan kekuasaan terbuka

    Konflik di Sudan berakar pada berakhirnya pemerintahan Presiden otoriter Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ia membangun kekuasaannya di atas angkatan bersenjata resmi, Sudanese Armed Forces (SAF), yang kini berada di bawah komando penguasa de facto Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Namun, Al-Bashir juga mengandalkan beberapa milisi yang berafiliasi dengan tentara, termasuk yang disebut Rapid Support Forces (RSF), yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo, dikenal sebagai “Hemeti.”

    Kelompok Hemeti, sama seperti SAF, menjadi bagian dari dewan transisi sipil yang dibentuk setelah tergulingnya Al-Bashir. Namun pada Oktober 2021, kedua kelompok tersebut melakukan kudeta bersama. Hemeti menjadi wakil Al-Burhan. Namun kemudian kedua komandan itu berselisih tentang struktur dan hierarki dari sebuah tentara gabungan. Hemeti menolak untuk mengintegrasikan militianya ke dalam angkatan bersenjata nasional.

    Pada bulan April 2023, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan terbuka di antara keduanya. Sejak saat itu, negara tersebut berada dalam keadaan perang.

    Pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan

    Rapid Support Forces berasal dari apa yang disebut Janjaweed, milisi berkuda beretnis Arab yang pada awal tahun 2000-an juga digunakan untuk melawan kelompok pemberontak beretnis non-Arab, seperti Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) di Darfur Barat. Bahkan saat itu, milisi-milisi tersebut telah menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk terhadap warga sipil.

    “RSF dan milisi-milisi sekutunya telah secara luas menargetkan dan membunuh warga sipil, banyak di antaranya karena etnis mereka,” demikian bunyi laporan organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) pada Juni tahun ini. “RSF juga melakukan kekerasan seksual yang meluas, terutama pemerkosaan berkelompok, serta penjarahan. Mereka juga menghancurkan kota dan desa, sering kali dengan cara membakar, serta menjarah bantuan kemanusiaan dalam skala besar.” Mahkamah Pidana Internasional menemukan adanya indikasi kejahatan perang di Sudan.

    Tujuan: Mematahkan semangat musuh

    Pola ini, menurut Peter, dikhawatirkan akan terulang dalam beberapa hari mendatang di El Fasher. Para komandan kerap memerintahkan tentara yang berada di bawah pengaruh narkoba berat. Sebagian dari mereka bahkan adalah tentara anak-anak.

    “Kami mengenali pola dan logika yang kini diterapkan di El Fasher dari tempat-tempat lain di Sudan,” lanjut Peter. “Tujuannya adalah untuk, dalam arti tertentu, mematahkan semangat musuh. Dan hal itu dilakukan paling efektif dengan memperkosa perempuan — dan semakin sering juga laki-laki. Selain itu, RSF telah menggali parit-parit di sekitar kota sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membuat kota itu kelaparan secara sistematis. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa dalam konflik ini.”

    Hal serupa juga dilaporkan oleh Arjan Hehenkamp dari organisasi bantuan International Rescue Committee (IRC), kepala penanganan krisis untuk Darfur. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke Kota Tawila, di mana sudah ratusan ribu orang mencari perlindungan. “Orang-orang yang melarikan diri dari El Fasher datang dari neraka,” kata Hehenkamp di situs organisasi tersebut. “Mereka tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan. Banyak dari mereka sangat trauma dan mencari perlindungan serta harapan.” Namun Tawila pun kini berada di ambang batas kemampuannya. “Tanpa perluasan besar-besaran bantuan kemanusiaan, penderitaan ini akan terus meningkat.”

    Namun bukan hanya RSF yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Sudanese Armed Forces (SAF) juga melakukan “serangan brutal terhadap penduduk sipil,” demikian isi laporan HRW. “Daftar kekejaman mereka semakin panjang, hampir setiap hari.”

    Selama berbulan-bulan, kekhawatiran meningkat bahwa Sudan dapat terpecah akibat perang ini. “Bahaya ini,” pungkas Marina Peter, “menjadi semakin nyata setiap hari perang ini berlangsung.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Indonesia Peringkat 5 Penyumbang Pasukan Perdamaian Dunia Nasional 24 Oktober 2025

    Indonesia Peringkat 5 Penyumbang Pasukan Perdamaian Dunia Nasional 24 Oktober 2025

    Indonesia Peringkat 5 Penyumbang Pasukan Perdamaian Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara penyumbang pasukan penjaga perdamaian dunia.
    Hal ini disampaikan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayor Jenderal Taufik Budi Santoso, dalam acara peringatan 75 keanggotaan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Indonesia menempatkan lebih dari 2.700 personel TNI yang bertugas di berbagai misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni di Kongo, Lebanon, Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan Sahara Barat.
    “Para penjaga perdamaian kita mewakili komitmen Indonesia terhadap kemanusiaan,” kata Taufik, dalam keterangannya, Jumat.
    “Dari Lebanon hingga Kongo, mereka membawa bukan hanya bendera merah putih, tetapi juga nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan solidaritas,” sambung dia.
    Dia menuturkan, Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif dalam misi penjaga perdamaian, yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pembangunan masyarakat pascakonflik, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan sipil.
    Hal ini bisa terlihat dari membantu pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hingga layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang mempererat hubungan antara pasukan penjaga perdamaian dan komunitas lokal.
    Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, juga hadir memberikan sambutannya.
    Dia menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mendukung stabilitas global dan memperkuat multilateralisme, antara lain, melalui partisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
    “Sebagai kontributor kelima terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB di dunia, Indonesia bertekad memainkan peran yang lebih aktif dalam menciptakan dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan,” ujar Tri Tharyat.
    Menurut Tri, kontribusi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian sangat esensial bagi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.