Xcloud.id

Negara: Sudan

  • Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Kekerasan Terhadap Anak Sentuh Rekor Tertinggi dalam Sejarah – Halaman all

    Laporan terbaru dari United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkapkan kenyataan yang mengerikan: satu dari enam anak di dunia tumbuh dan besar di zona perang atau konflik, menghadapi bahaya akut akibat serangan, kelaparan, dan penyakit. Tingkat kekerasan terhadap anak-anak di seluruh dunia kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah.

    Pada tahun 2023, PBB mencatat 32.990 pelanggaran berat terhadap 22.557 anak di 26 zona konflik. Angka ini hanyalah sebagian kecil dari masalah yang sesungguhnya.

    Hak-hak apa saja yang melindungi anak-anak di masa perang?

    Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), yang diadopsi dari perjanjian hak asasi manusia tahun 1989, merinci hak-hak dasar setiap anak, terlepas dari ras, agama, atau kemampuan mereka.

    Konvensi ini menjamin hak untuk bermain, mendapatkan layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran, penganiayaan atau eksploitasi, dan untuk mendapatkan “perlindungan dan perawatan” saat terkena dampak konflik bersenjata.

    Sejak tahun 1989, tiga protokol tambahan telah dikembangkan, salah satunya secara khusus menangani keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.

    Menurut Frank Mischo, pakar hak anak dari organisasi kemanusiaan Kindernothilfe yang beroperasi di 33 negara, pemanfaatan anak-anak oleh militer atau kelompok bersenjata dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan, untuk anak di bawah usia 15 tahun, termasuk kejahatan perang.

    Dari semua perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi Hak Anak ditandatangani oleh paling banyak negara, meskipun belum semuanya meratifikasi perjanjian tersebut. Mischo mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa AS dan Somalia, misalnya, belum meratifikasinya.

    Ada juga instrumen dan mekanisme lain yang berfungsi untuk melindungi anak-anak, seperti “Deklarasi Sekolah Aman”, yang menggambarkan dirinya sebagai “komitmen politik antar-pemerintah untuk melindungi siswa, guru, sekolah, dan universitas dari dampak terburuk konflik bersenjata” dan telah ditandatangani oleh 120 negara hingga saat ini.

    Deklarasi ini memberikan panduan konkret untuk mengurangi risiko serangan dan dampaknya pada fasilitas pendidikan.

    Siapa yang memantau implementasinya?

    Mischo menjelaskan bahwa data dari pemerintah, organisasi, dan individu digunakan sebagai dasar penilaiannya. “Komite PBB untuk Hak Anak, yang berbasis di Jenewa, secara efektif terus memantau setiap negara di dunia untuk melihat bagaimana Konvensi Hak Anak diimplementasikan,” ujarnya.

    Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang berbasis di New York untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, yang saat ini dijabat oleh Virginia Gamba, juga memainkan peran penting. Mereka bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak di masa perang.

    PBB telah mengidentifikasi enam di antaranya: “Membunuh dan melukai anak-anak; perekrutan atau penggunaan anak-anak dalam angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata; serangan terhadap sekolah atau rumah sakit; pemerkosaan atau kekerasan seksual berat lainnya; penculikan anak-anak; dan penolakan akses kemanusiaan untuk anak-anak.”

    Jika ditemukan bukti pelanggaran, pelaku dapat dimasukkan dalam daftar hitam dan dihadapkan pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Seperti pada tahun 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapanterhadapk Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan mengatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa ia bertanggung jawab “atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk yang melanggar hukum dan pemindahan penduduk secara tidak sah dari daerah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia, dengan mengorbankan anak-anak Ukraina.”

    Rusia diduga telah memindahkan ribuan anak dari rumah-rumah penampungan anak dan lembaga-lembaga negara lainnya di Ukraina ke Rusia dan wilayah-wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina.

    Kondisi hidup yang berbahaya untuk anak

    Mischo mengatakan bahwa dalam konflik bersenjata dan perang, selain risiko terbunuh atau terluka, anak-anak sering kali bahkan tidak mendapatkan jaminan akan kebutuhan dasar, seperti makanan yang cukup dan tempat bernaung. Dia menambahkan bahwa mereka sering dipisahkan dari keluarga dan dipaksa mengungsi.

    “Kondisi kehidupan yang tidak aman ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus prostitusi paksa, kekerasan seksual, dan pekerja anak,” lanjutnya. “Anak-anak benar-benar terekspos dalam situasi seperti itu, yang bahkan orang dewasa pun hampir tidak dapat menghadapinya.”

    Dalam laporannya, UNICEF mengatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pihak-pihak yang bertikai sering kali mengabaikan “salah satu aturan perang yang paling mendasar: perlindungan anak-anak.”

    Lebih lanjut, Mischo menunjukkan bahwa hampir 33.000 pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang didokumentasikan pada tahun 2023 hanya terdiri dari pelanggaran yang “telah dikonfirmasi beberapa kali oleh sumber independen, yaitu oleh pemerintah, organisasi PBB, dan pihak ketiga. Jumlah kasus yang tidak dilaporkan selalu seratus kali lipat lebih tinggi.”

    Menurut PBB, situasi ini sangat sulit bagi anak-anak di Wilayah Pendudukan Palestina di Gaza, Ukraina, dan Sudan pada tahun 2023. “Seperempat dari semua pelanggaran hak-hak anak ini terjadi di Gaza,” kata Mischo. “Banyak yang mengatakan bahwa Gaza saat ini merupakan tempat paling mematikan bagi anak-anak di dunia. Serangan-serangan terhadap sekolah dan rumah sakit begitu sistematis sehingga tidak bisa lagi dijelaskan dengan istilah militer.”

    Pada bulan November, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan “sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Mischo mengatakan bahwa proses hukum seperti itu paling efektif dalam menghentikan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak di masa perang: “Hal yang paling penting dalam pandangan saya adalah berakhirnya impunitas, karena hal ini bertindak sebagai pencegah.”

    Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman.

  • Kenapa Israel Masuk Wilayah Eropa di Ajang Olahraga?

    Kenapa Israel Masuk Wilayah Eropa di Ajang Olahraga?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Secara geografis, Israel merupakan negara yang terletak di Benua Asia, tepatnya Asia Barat. Di sana, Negeri Zionis ini berbatasan dengan sejumlah negara, seperti Mesir di sebelah barat, Yordania di sebelah timur, dan Lebanon di sebelah utara.

    Namun, meski masuk dalam kelompok negara-negara Asia di kawasan Timur Tengah, dalam ajang olahraga, Israel masuk ke dalam wilayah Eropa. Sebab, mereka kerap mengikuti kompetisi-kompetisi olahraga di bawah naungan asosiasi negara-negara Eropa.

    Dalam cabang sepak bola, misalnya, Israel berada di bawah naungan Union of European Football Association (UEFA). Dalam cabang olahraga lainnya, seperti basket, bola tangan, atletik, dan renang, Israel juga berada di bawah naungan asosiasi Eropa.

    Lantas, mengapa Israel masuk wilayah Eropa dalam pertandingan olahraga?

    Kerap terasingkan

    Dalam kompetisi olahraga di Asia, Israel kerap terasingkan. Mereka kerap dilarang bertanding di sejumlah kompetisi olahraga yang dihelat di bawah asosiasi negara-negara Asia.

    Dalam cabang sepak bola, Israel sebelumnya masuk ke dalam asosiasi Asian Football Confederation (AFC). Mereka masuk ke dalam asosiasi tersebut sejak 1956, demikian dikutip DW.

    Namun, sejak menjadi anggota, Israel justru kerap dikucilkan oleh negara-negara anggota AFC. Sebagai contoh, Indonesia, Turki, dan Sudan pernah menolak bermain dengan Israel dalam babak kualifikasi Piala Dunia 1958.

    Hal ini terjadi lantaran Indonesia, Turki, dan Sudan merupakan negara-negara yang menentang pendudukan ilegal Negeri Zionis di wilayah Palestina. Mereka juga mengutuk keras Israel mencaplok wilayah negara tersebut secara paksa.

    Sejumlah penolakan ini pun pada akhirnya membuat Israel ditendang dari keanggotaan AFC pada 1974. Saat itu, sebanyak 17 negara anggota AFC mendukung Israel keluar dari AFC. Sementara itu, 13 negara menentang dan 6 lainnya abstain.

    Sejak saat itu, tim nasional sepak bola Israel kian terasingkan. Karena itu, mereka akhirnya kerap bergabung di dalam pertandingan-pertandingan sepak bola yang dihelat di bawah naungan Eropa. Contohnya saja, seperti Piala Intertoto.

    Akhirnya, pada 1991, UEFA mengizinkan Israel bergabung dengan mereka. Pada 1992, klub-klub Israel juga mulai bermain di kompetisi UEFA.

    Lalu pada 1994, UEFA menjadikan Israel sebagai anggota penuh, bukan hanya anggota asosiasi. Sejak saat inilah Israel masuk ke dalam wilayah Eropa.

    Hal ini juga diikuti oleh cabang olahraga lainnya, seperti basket, bola tangan, atletik, dan renang. Sejak saat itu, Israel juga masuk dalam asosiasi wilayah Eropa dalam pertandingan olahraga tersebut.

    Dari sinilah akhirnya Israel masuk dalam wilayah Eropa ketika berbicara pertandingan olahraga.

    Meski masuk dalam daftar negara Asia, Negeri Zionis rupanya jarang dan hampir tidak pernah melakoni kompetisi olahraga yang dihelat di bawah naungan asosiasi negara Asia.

    (gas/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • PBB Desak IDF Angkat Kaki dari Dataran Tinggi Golan, Sebut Tindakan Israel Ilegal – Halaman all

    PBB Desak IDF Angkat Kaki dari Dataran Tinggi Golan, Sebut Tindakan Israel Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Majelis Umum PBB secara resmi menuntut PM Israel Benjamin Netanyahu menarik pasukan pertahanan IDF dari Dataran Tinggi Golan, Suriah.

    Desakan itu dilayangkan lewat resolusi atau naskah formal yang diadopsi oleh PBB, pada Kamis (5/12/2024).

    Isi resolusi tersebut menegaskan kembali perlunya Israel untuk mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

    Serta menekankan bahwa keputusannya untuk memaksakan hukum dan yurisdiksinya di Dataran Tinggi Golan adalah “batal demi hukum dan tidak memiliki keabsahan apa pun.”

    Lebih lanjut, pasukan Israel juga dituntut untuk menarik diri dari seluruh Golan, Suriah hingga ke garis batas 4 Juni 1967.

    Resolusi itu juga menekankan legalitas pembangunan pemukiman serta kegiatan lain di wilayah tersebut.

    “Pendudukan berkelanjutan atas Golan Suriah dan aneksasi de facto merupakan batu sandungan dalam upaya mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di wilayah tersebut,” jelas resolusi tersebut, dikutip dari Anadolu Agency.

    PBB tak sendiri untuk menekan resolusi tersebut sekelompok negara turut mendukung upaya ini diantaranya ada Bolivia, Kuba, Korea Utara, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon.

    Disusul Oman, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Yaman.

    Dataran Tinggi Golan sejak dulu menjadi medan tempur antara Israel dan Hizbullah. 

    Penara berbatu yang menjulang hingga ketinggian 2.800 meter di barat daya Suriah itu telah lama diperebutkan lantaran letaknya yang strategis.

    Golan sendiri membelah Israel, Lebanon, Suriah dan Yordania, antara Danau Galilea di barat, Sungai Yarmouk di selatan, Wadi Raqqad di timur dan Gunung Hermon di utara.

    Meski dipenuhi berbatu, Golan menyisakan lahan pertanian yang luas yang kini digunakan untuk perkebunan anggur atau lahan rumput untuk sapi dan domba.

    Elevasi ini yang membuat Golan bernilai strategis bagi militer Israel, terutama untuk mencegah serangan dari Suriah dan Lebanon.

    Karena dengan menduduki Golan, militer Israel memaksa Suriah tidak berkutik karena punya alat perang yang hanya berjarak 60 kilometer dari ibu kota Damaskus. 

    Selain itu, dengan menduduki Golan Israel dapat mengamankan sumber air minum bagi populasinya.

    Alasan ini yang membuat Israel mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981, sebuah tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.
     
    Suriah mengatakan wilayah tersebut selalu menjadi miliknya dan telah berjanji untuk merebut kembali wilayah tersebut, sementara Israel mengatakan bahwa ketinggian tersebut sangat penting untuk pertahanannya dan akan tetap berada di tangannya selamanya.

    Pasca perebutan itu, sekitar 20.000 pemukim Yahudi dilaporkan tinggal secara ilegal di Dataran Tinggi Golan.

    Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.
     
     (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Bukti Bumi sedang Sakit, Wilayah Konflik di Dunia Melonjak 65%

    Bukti Bumi sedang Sakit, Wilayah Konflik di Dunia Melonjak 65%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proporsi wilayah dunia yang terjebak dalam konflik telah meningkat hingga 65% dalam 3 tahun terakhir, setara dengan hampir dua kali luas India.

    Berdasarkan Conflict Intensity Index (CII) terbaru yang diterbitkan oleh analis risiko Verisk Maplecroft, wilayah konflik kini mencakup 6,15 juta km² atau 4,6% dari total daratan dunia, naik dari 2,8% pada 2021.

    Jumlah korban tewas dalam konflik juga meningkat 29% selama periode tersebut.

    Laporan tersebut mengidentifikasi sejumlah wilayah yang mengalami eskalasi konflik, termasuk, koridor konflik di Afrika, yang meliputi Sahel dan Tanduk Afrika, dari Mali hingga Somalia. Di Burkina Faso, 86% wilayahnya kini terlibat dalam konflik. Sudan dan Ethiopia juga mengalami kekerasan berskala besar.

    Di Eropa Timur ada Ukraina sebagai pusat perhatian akibat invasi Rusia. Konflik ini tidak hanya mengganggu rantai pasok global tetapi juga membahayakan keamanan pangan di Timur Tengah dan Afrika.

    Sementara itu, konflik juga terjadi di Asia Tenggara, di mana negara-negara seperti Myanmar mengalami kekerasan yang meluas, terutama terkait pemberontakan bersenjata.

    Menurut Angela Rosales, CEO SOS Children’s Villages International, sebanyak 470 juta anak di seluruh dunia terdampak konflik, termasuk di Ukraina, Sudan, Gaza, dan Lebanon.

    “Anak-anak di wilayah konflik berisiko kehilangan keluarga jika rumah mereka hancur, orang tua terbunuh, atau mereka terpisah saat melarikan diri dari kekerasan,” ujar Rosales, dikutip dari AFP, Kamis (21/11/2024).

    Selain risiko kehilangan keluarga, anak-anak di wilayah konflik juga rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan.

    Clionadh Raleigh, Presiden Acled (Armed Conflict Location and Event Data), menyoroti bahwa konflik baru terus muncul, dengan peningkatan 27% dalam peristiwa kekerasan sejak perang Ukraina dimulai. Di sisi lain, konflik lama sulit diselesaikan, terutama di negara-negara seperti Myanmar yang melibatkan banyak kelompok bersenjata kecil.

    “Konflik-konflik kecil ini cenderung fleksibel terhadap sistem politik tempat mereka berada, sehingga sangat sulit untuk diakhiri,” katanya.

    Dampak Kekerasan Global

    Sementara itu, Iain Overton, Direktur Eksekutif Action on Armed Violence, menyebut bahwa dekade 2020-an kemungkinan akan dikenal sebagai “dekade serangan udara, terutama menggunakan drone.” Kekerasan antara negara, berbeda dengan konflik melibatkan kelompok non-negara di pertengahan 2010-an, kini menjadi lebih dominan.

    Hugo Brennan dari Verisk Maplecroft memperingatkan dampak luas dari konflik ini pada bisnis global, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan pangan.

    “Risiko konflik terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, dan bisnis global perlu mempertimbangkan hal ini,” ujar Brennan.

    Menurutnya, ketegangan global yang terus meningkat menuntut perhatian internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mengurangi dampak konflik pada masyarakat sipil.

    (luc/luc)

  • UKSW Sambut Mahasiswa Berbakat Asal Afrika Lewat Beasiswa SWIS – Espos.id

    UKSW Sambut Mahasiswa Berbakat Asal Afrika Lewat Beasiswa SWIS – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Seleksi dan penerimaan mahasiswa asing asal Afrika melalui beasiswa SWIS UKSW (Istimewa)

    Esposin, SALATIGA – Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menyambut dua calon mahasiswa asing berbakat asal Afrika, Samuel Ola dari Uganda dan Samuel Garang Kur Garang dari Sudan Selatan, yang lolos dalam seleksi program Satya Wacana International Scholarship (SWIS). 

    Beasiswa ini tidak hanya memberikan dukungan penuh untuk pendidikan akademis, tetapi juga mencakup pembinaan intensif di bidang olahraga basket, di mana keduanya akan berkontribusi aktif bagi tim basket UKSW.

    Promosi
    BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Direktur Bidang Olah Raga Satya Wacana Basketball Club dan anggota Komite Beasiswa UKSW, Roberto Octavianus Cornelis Seba, S.H., M.H.I., mengatakan proses seleksi yang dilalui kedua calon mahasiswa baru ini meliputi serangkaian tes administrasi, psikologi, dan kemampuan basket yang berlangsung selama tiga hari, di bawah koordinasi Kantor Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian UKSW. 

    Ungkapan rasa senang juga diutarakan oleh Roberto, melihat bakat permainan basket kedua calon mahasiswa yang berpotensi besar untuk mendukung performa tim basket UKSW.

    “Kami melihat bahwa program SWIS memang sangat potensial untuk menemukan calon pemain basket asing, yang di saat bersamaan memiliki minat untuk melanjutkan studi. Sehingga di seleksi kemarin tidak hanya fokus pada keterampilan bermain basket, tapi juga kesiapan dan kemampuan mereka untuk berkuliah,” ujarnya dalam rilis.

    Lebih lanjut, Roberto menjelaskan kedua calon mahasiswa asing tersebut akan memulai studi di UKSW pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang. Pembinaan juga akan dilakukan secara rutin bersama anggota tim basket UKSW lainnya, demi mengasah bakat dan mempersiapkan keduanya di kompetisi-kompetisi basket bergengsi nasional maupun internasional.

    Tindakan Kemanusiaan

    Roberto menyebutkan program SWIS menjadi salah satu bentuk tindakan kemanusiaan yang dilakukan UKSW bersama mitra di bidang pariwisata dan pendidikan Amerika Serikat yakni Tripalla, dibawah pimpinan Solomon F. Westwood, dalam memfasilitasi perolehan pendidikan lanjut berkualitas bagi para anak muda dari mancanegara khususnya negara-negara di benua Afrika. 

    SWIS kali ini tidak hanya menyasar para mahasiswa asing dengan keterampilan bermain basket, namun juga  program-program bermanfaat yang mampu mendukung perkembangan intelektualitas.

    “UKSW menanamkan kita dengan nilai untuk melayani dan saling membantu, dalam konteks ini adalah membantu anak-anak muda mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kami menyadari pentingnya pendidikan, sehingga para mahasiswa ini tidak hanya akan kami hantarkan untuk menjadi pemain basket yang baik namun juga mengembangkan masa depan dengan prospek kerja di bidang lainnya,” ucap Roberto yang juga merupakan Ketua Program Studi Hubungan Internasional.

    Melalui SWIS dan UKSW yang berkomitmen untuk menuju World Class University, Roberto mengutarakan harapannya agar kedua calon mahasiswa asing ini kelak dapat menjadi lulusan UKSW dengan profil Creative Minority. Mereka diharapkan mampu memberikan dampak bagi dunia, khususnya untuk berkontribusi aktif dalam membangun pendidikan maupun daerah di tanah kelahiran mereka, Afrika.

    Hal senada diutarakan Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian sekaligus President Basketball Club Satya Wacana, Prof. Yafet Yosafet Wilben Rissy yang menyambut dengan penuh kehangatan kedua calon mahasiswa asing ini sebagai bagian dari Kampus Indonesia Mini. 

    “Kami bersyukur kalian telah memilih kami sebagai rumah baru kalian. Kami berharap yang terbaik untuk kalian semua dan semoga kalian sukses, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pemain basket profesional,” ucapnya.

    Momen ini maka semakin memperkuat semangat UKSW untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 pendidikan berkualitas.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Arab Saudi Sorot Agresi Israel di Gaza-Lebanon: Picu Perang Lebih Luas!

    Arab Saudi Sorot Agresi Israel di Gaza-Lebanon: Picu Perang Lebih Luas!

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa agresi Israel di Gaza dan Lebanon mendorong kawasan tersebut ke dalam perang yang lebih luas. Hal ini disampaikannya pada sesi pembukaan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada hari Senin (18/11) waktu setempat.

    “Agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon telah menyebabkan tingkat penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendorong wilayah tersebut ke dalam perang yang lebih luas dan merusak kredibilitas hukum dan lembaga internasional,” kata Pangeran Faisal dalam pidato pembukaannya selama sesi tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (19/11/2024).

    Menlu Saudi tersebut menyerukan “kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata segera, akses kemanusiaan tanpa batas, pembebasan sandera, dan komitmen serius untuk perdamaian abadi berdasarkan solusi dua negara menurut perbatasan tahun 1967.”

    Perang di Gaza telah memasuki bulan ke-13 pada bulan November ini, dengan jumlah korban tewas diperkirakan lebih dari 43.000, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Sementara itu, Israel telah membombardir secara besar-besaran apa yang disebutnya sebagai benteng-benteng pertahanan Hizbullah di Lebanon, sejak perang habis-habisan meletus pada tanggal 23 September.

    Peningkatan ketegangan, konflik militer, dan krisis kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk tahun 2030, kata Pangeran Faisal. Dia menambahkan bahwa pembangunan dan kemakmuran tidak dapat terwujud di tengah kematian dan kehancuran.

    Pangeran Faisal juga membahas situasi di Sudan. Dia menyatakan bahwa konflik di sana menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang signifikan, terutama karena adanya hambatan yang mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan.

    (ita/ita)

  • Lebih dari 300 Orang Tewas ‘Misterius’ di Sudan, Ini Dugaan Awalnya

    Lebih dari 300 Orang Tewas ‘Misterius’ di Sudan, Ini Dugaan Awalnya

    Jakarta –

    Tercatat ratusan kematian di negara bagian El Gezira, Sudan. Penyebabnya masih ‘misterius’ alias belum diketahui, tetapi dugaan awal pemicunya dicurigai berkaitan dengan infeksi kolera.

    Aktivis lokal mencatat ada lebih dari 300 orang yang meninggal, sekelompok penduduk Hilaliya di diaspora memberikan kepada Reuters daftar lebih dari 400 korban tewas, jumlah yang mereka katakan, terus bertambah setiap jam.

    Pasukan Dukungan Cepat paramiliter memulai pengepungan kota, yang dihuni oleh puluhan ribu penduduk setempat dan orang-orang yang mengungsi, pada 29 Oktober sebagai bagian dari kampanye serangan di Gezira timur sebagai balas dendam atas pembelotan seorang komandan tinggi RSF ke tentara.

    Setidaknya 15 orang tewas oleh tembakan dalam serangan RSF yang memulai pengepungan, menurut para aktivis. Ketika laporan tentang kematian massal mulai bermunculan, rumor beredar tentang penyebab kematian, apakah tentara RSF sengaja meracuni orang.

    Namun, semakin banyak orang yang melarikan diri dari kota itu dinyatakan positif kolera, kata sumber medis tersebut.

    Petugas medis lain dari kota itu mengatakan, setelah tentara mengusir orang-orang dari rumah mereka, mencuri uang, mobil, dan ternak, sebagian besar penduduk mencari perlindungan di halaman tiga masjid.

    Para tentara juga telah mengambil panel surya dan kabel listrik yang digunakan untuk mengambil air tanah, sehingga memaksa setidaknya sebagian penduduk untuk bergantung pada sumur tradisional dangkal yang tidak digunakan selama puluhan tahun dan mungkin telah bercampur dengan limbah, menurut petugas medis dan seorang saksi mata.

    Para petugas medis dan saksi mata meminta identitas mereka dirahasiakan untuk menghindari pembalasan dari kedua belah pihak dalam konflik tersebut.
    PBB mengatakan awal minggu ini bahwa ada dugaan wabah kolera di antara orang-orang yang melarikan diri dari Gezira timur, salah satu dari beberapa kota di seluruh negeri, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik Hilaliya.

    Ruang Tanggap Darurat Shargelnil mengumumkan petugas medis di Rumah Sakit Omdawanban telah menerima setidaknya 200 kasus kolera dari wilayah tersebut. Karena penyebab pastinya tidak diketahui, puluhan orang di Hilaliya mulai jatuh sakit dengan sakit perut, diare, dan muntah-muntah.

    Para tentara telah menjarah rumah sakit, klinik, dan apotek di kota itu, sehingga hanya sedikit yang mampu minum antibiotik dan pulih, kata salah seorang petugas medis. Sisanya meninggal.

    Mereka yang ingin pergi membayar sejumlah besar uang kepada tentara RSF untuk diangkut keluar negara bagian itu, kata saksi mata yang tiba di kota Shendi yang dikuasai tentara. Ribuan orang masih bertahan.

    “Kami lolos dari kematian karena keajaiban, begitu banyak orang di sekitar kami yang meninggal karena penyakit ini,” kata seorang pria berusia 70 tahun.

    Kementerian Kesehatan Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perang dahsyat yang meletus pada April 2023 antara tentara dan RSF telah menghancurkan infrastruktur Sudan dan menyebarkan penyakit, sehingga menciptakan krisis kelaparan dan pengungsian terbesar di dunia.

    (naf/kna)

  • Kota di Dunia Makin Gerah, Bisakah Kota Beradaptasi dengan Cuaca Ekstrem?

    Kota di Dunia Makin Gerah, Bisakah Kota Beradaptasi dengan Cuaca Ekstrem?

    Jakarta –

    Apakah anda sering kepanasan sampai terasa hampir pingsan jika sedang berjalan kaki di perkotaan? Kawasan urban yang kini jadi habitat bagi lebih dari separuh populasi global, memanas lebih cepat dibanding kawasan pedesaan.

    Kota-kota harus menemukan cara untuk menghadapi gelombang panas, kekeringan, curah hujan tinggi, badai, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi dan makin intens, yang terkait dengan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia untuk menghasilkan energi, serta menggerakkan transportasi dan industri.

    Cara kota dibangun kerap memperbesar risiko dari cuaca ekstrem. Volume beton yang digunakan untuk membangun jalan dan gedung, membuat kota jadi lebih panas dan juga curahan hujan tinggi tak bisa lagi merembes ke tanah, yang akhirnya menyebabkan banjir.

    Kesadaran akan masalah ini semakin meningkat. Dalam survei tahun 2023 tentang bahaya iklim di antara 169 administrasi kota yang bertanggung jawab atas satu juta penduduk atau lebih, 122 di antaranya melaporkan bahwa banjir berdampak sedang atau tinggi di kota mereka.

    Beton juga memerangkap panas, sehingga memperparah gelombang panas. Menurut William Nichols, pimpinan tim iklim dan ketahanan di firma intelijen risiko global “Verisk Maplecroft”, beton memiliki dampak besar pada kesehatan manusia, infrastruktur kota, dan masyarakat.

    “Ada sejumlah cara di mana panas ekstrem dapat memberi tekanan pada sistem energi pasokan air, misalnya. Dan ada literatur yang meneliti bagaimana panas yang berkepanjangan dapat memengaruhi hal-hal seperti kerusuhan politik dan pembangkangan sipil,” tambahnya.

    Meningkatnya suhu panas di kota-kota

    Menanam pohon, merupakan salah satu cara kota-kota mengatasi meningkatnya suhu panas. Penelitian terbaru yang meneliti dampak pohon di jalanan terhadap suhu perkotaan menemukan, peningkatan dari tidak ada tutupan pohon menjadi 50% di lokasi tertentu menyebabkan penurunan suhu sebesar 0,5 derajat.

    “Panas ekstrem dan banjir, salah satu hal penting yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keduanya adalah, menaturalisasi kembali tempat-tempat itu,” kata David Miller, direktur pelaksana sekelompok kota yang dikenal sebagai Pusat Kebijakan Iklim dan Ekonomi Perkotaan C40 dan mantan wali kota Toronto.

    “Manfaat terbesar berkorelasi dengan pencegahan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, seperti erosi pantai, banjir, kenaikan permukaan laut, dan tanah longsor,” kata Michail Kapetanakis, seorang analis riset di lembaga pemikir International Institute for Sustainable Development.

    Pohon dan hutan dapat membantu menanggulangi dampak banjir ekstrem dengan memperlambat aliran air, menstabilkan tanah, dan mencegah tanah longsor. Pohon dan hutan juga menyerap karbon dioksida yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi polusi udara.

    Ada potensi untuk memperluas proyek di Freetown hingga setidaknya 3,8 juta pohon pada tahun 2050, kata Kapetanakis, yang menganalisis biaya proyek versus manfaatnya. “Ini adalah solusi yang sangat mudah, murah, dan berkelanjutan yang mengatasi banyak masalah pada saat yang bersamaan,” katanya kepada DW.

    Kota-kota dengan risiko iklim tertinggi

    Kota-kota di Afrika dan Asia termasuk di antara kota-kota yang diperkirakan memiliki risiko tertinggi terkait dengan iklim. Khartoum di Sudan, Mogadishu di Somalia, Ahmedabad di India, Hyderabad di Pakistan, dan Lagos terhitung sebagai lima kota teratas dalam Indeks Bahaya dan Kerentanan Iklim Verisk Maplecroft 2050.

    “Bahaya dan kerentanan iklim sebenarnya merupakan gabungan dari ancaman fisik yang dihadapi dan juga kemampuan kota untuk menghadapi ancaman tersebut,” kata Nichols, dari Verisk Maplecroft.

    Negara seperti Nigeria di belahan bumi selatan, dan negara di belahan bumi utara, seperti Jerman, mungkin mengalami hujan lebat yang sama derasnya, misalnya, namun orang-orang di Nigeria akan lebih terdampak karena lebih sedikit mekanisme yang tersedia untuk membantu mereka mengatasinya.

    “Sementara wilayah perkotaan di Amerika Utara dan Eropa juga menghadapi tantangan yang semakin meningkat akibat cuaca ekstrem,namun infrastruktur yang lebih baik, respons bencana yang lebih baik, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan membuat penduduk tidak terlalu rentan,” kata Nichols.

    “Akan tetapi, bahkan di negara-negara maju di belahan bumi utara, ada orang-orang yang lebih rentan daripada yang lain,” papar Thandile Chinyavanhu, juru kampanye Stop Drilling Start Paying dari LSM Greenpeace International.

    Hal ini juga didukung oleh survei bahaya iklim kota: Pemerintah dari kota-kota kaya dan miskin sama-sama melaporkan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak-anak dan kelompok rentan lainnya, adalah yang paling terdampak oleh peristiwa cuaca ekstrem.

    “Ada dampak yang nyata di komunitas yang paling miskin dan paling rentan karena infrastrukturnya tidak berkembang seperti di daerah yang kaya,” kata Chinyavanhu kepada DW. Misalnya, di Johannesburg, Afrika Selatan, komunitas yang lebih miskin cenderung tinggal di daerah yang lebih rentan terhadap banjir bandang, karena mereka tidak mampu tinggal di tempat dengan drainase yang lebih baik, katanya.

    Membuat perubahan di komunitas yang rentan

    Beberapa kota mencoba membuat perubahan di lingkungan berpendapatan rendah sambil berjuang mengatasi berbagai masalah sosial dan lingkungan. Di Kota Boston, AS, berbagai organisasi dan warga telah bersatu untuk mengembangkan taman di daerah miskin, yang sekaligus juga akan membantu melindungi kota dari pemanasan iklim.

    Perubahan yang direncanakan di kawasan pantai Moakley Park, mencakup integrasi bendungan ke dalam lanskap taman, penggunaan vegetasi tahan air asin, dan padang rumput sebagai tandon air hujan.

    “Idenya adalah ketika terjadi badai 50 tahunan atau 100 tahunan, taman-taman tersebut akan menjadi tempat yang akan menyerap air. Namun, pada tahun-tahun lainnya, taman-taman tersebut akan melayani kebutuhan rekreasi lokal untuk tempat yang sangat membutuhkan fasilitas semacam itu,” ujar Miller.

    Memperbaiki kondisi di daerah miskin dapat memberikan dampak positif yang luas. Namun, tantangan yang dihadapi banyak kota adalah meningkatnya areal permukiman informal dan kumuh, yang muncul untuk menampung semakin banyaknya orang yang berurbanisasi ke daerah perkotaan.

    “Kita melihat kota-kota seperti Lagos, misalnya, yang memiliki banyak sekali pembangunan yang tidak direncanakan, yang menjadi sebagian besar kawasan hunian penduduk. Jelas sangat sulit untuk mengatasi perubahan iklim. Di sana tidak ada struktur yang mendukungnya,” tandas Nichols.

    Bekerja dengan orang-orang termiskin untuk memenuhi kebutuhan mereka dapat membantu, kata Miller. Misalnya, karena tidak ada listrik untuk memasak, orang-orang di daerah miskin di Freetown, Sierra Leone, menebang pohon untuk dijadikan kayu. Pihak berwenang di sana bekerja dengan masyarakat di permukiman informal untuk menyediakan alternatif memasak yang lebih efisien dan lebih bersih.

    “Saya rasa praktik terbaik dalam skala global berasal dari filosofi, jika Anda akan mengatasi perubahan iklim, baik dampaknya maupun penyebabnya, Anda harus berbicara langsung dan melibatkan orang-orang yang paling terdampak dalam semua dialog,” kata Miller.

    Pendanaan perubahan di kota-kota global

    “Namun, satu masalah utama dalam penerapan solusi di kota-kota adalah pendanaan, khususnya di belahan bumi selatan,” imbuh Miller.

    Laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis pada tahun 2023 menyebutkan, meskipun ada kebutuhan untuk meningkatkan pendanaan bagi negara-negara berkembang guna membantu mereka mengatasi dampak perubahan iklim, aliran dana justru telah menurun.

    Menurut laporan penilaian keenam dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, langkah-langkah adaptasi yang saat ini direncanakan sudah dapat mengurangi dampak pemanasan global pada masyarakat kaya dan miskin. Menerapkan semua adaptasi yang memungkinkan –yang akan membutuhkan lebih banyak pendanaan– dapat memperkecil kesenjangan iklim lebih jauh lagi.

    Pada tahun 2022, pendanaan yang disiapkan oleh negara-negara industri untuk membiayai perubahan yang akan membantu masyarakat di negara-negara berkembang mengatasi dampak kenaikan suhu mencapai $32,4 miliar, dan hampir mencapai setengah dari target untuk menggandakan pendanaan adaptasi pada tahun 2025.

    “Jika Anda memikirkan proyek adaptasi, terutama yang canggih, diperlukan investasi besar-besaran. Jadi, kita perlu memobilisasi modal dalam jumlah besar, dan kita perlu memobilisasinya dengan sangat cepat,” pungkas Miller.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (haf/haf)

  • Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Keras! Pangeran MBS Tuding Israel Telah Lakukan Genosida di Gaza

    Riyadh –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza yang disebutnya sebagai ‘genosida’. Ini merupakan kritik paling keras terhadap Israel dari seorang pejabat Saudi sejak dimulainya perang di Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Sebagai tanda membaiknya hubungan antara Riyadh dan Teheran, dia memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Perang di Gaza diklaim Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Israel meluncurkan serangan militer yang diklaim untuk menghancurkan Hamas. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 43.400 orang di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

    Dia menyenangkan Israel dan membuat marah dunia Muslim dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta aneksasi Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Dia juga mengamankan Perjanjian Abraham pada tahun 2020 yang membuat UEA, Bahrain, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel dan Sudan setuju untuk melakukannya.

    Salah satu tajuk rencana di surat kabar terkemuka Saudi hari ini membuat judul ‘Era harapan baru. Kembalinya Trump dan janji stabilitas’.

    Lihat Video ‘Hizbullah Bombardir Haifa Israel dengan Lebih dari 80 Roket’:

    (haf/haf)

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara