Negara: Sudan

Pengaruh Rusia di Afrika Melemah Usai Jatuhnya Assad di Suriah – Halaman all

Setelah jatuhnya diktator Bashar Assad, ketidakpastian menaungi masa depan pangkalan militer Rusia di Suriah.

Pangkalan angkatan laut di Tartus dan pangkalan udara di Hmeimim adalah satu-satunya pos militer Rusia di luar bekas Uni Soviet dan telah memainkan peran penting dalam aksi Kremlin di Afrika dan Timur Tengah.

Hilangnya pangkalan militer di Suriah akan mempersulit operasi Korps Afrika, bekas Grup Wagner, di Mali, Burkina Faso, Niger, Republik Afrika Tengah, dan Libya, kata Beverly Ochieng, seorang analis keamanan di konsultan risiko Control Risks di Senegal. “Kami telah melihat kelompok al-Qaeda di Mali merayakan peristiwa di Suriah dan melihatnya sebagai jalan masuk yang potensial untuk lebih merusak kerja sama antara Rusia dan Mali,” kata Ochieng kepada BBC.

Tentara bayaran menstabilkan junta

Tentara bayaran Rusia telah membantu rezim militer tetap memegang kendali di negara-negara Sahel, yang kini berharap kepada Moskow atau Korps Afrika Rusia untuk mendapatkan dukungan.

Korps Afrika Rusia menggantikan Grup Wagner, yang sebelumnya dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada bulan Agustus 2023. Kremlin membantah terlibat dalam kematian Prigozhin.

Rezim militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger, semua negara yang dulunya merupakan koloni Prancis, dalam beberapa tahun terakhir telah memaksa Paris untuk menarik ribuan pasukan. Prancis awalnya mengerahkan personel militer di Afrika Barat atas permintaan negara-negara yang mencari bantuan dalam memerangi kelompok teror jihadis, yang terus mengancam stabilitas regional.

Setelah beralih ke Rusia untuk mendapatkan senjata dan personel militer, junta di Afrika juga diuntungkan karena Moskow tidak mendesakkan pemulihan demokrasi.

Cara baru bangun ketahanan

Dengan ketidakpastian di Suriah, Rusia kemungkinan harus menunda penambahan pasukan di Burkina Faso dan Niger. Ochieng menjelaskan, setelah mengusir pasukan Barat, kedua negara menunggu Rusia mengirimkan bantuan. “Kedua negara itu berpotensi berisiko. Mereka perlu mulai melatih pasukan lokal atau mencari cara lain untuk membangun ketahanan,” kata Ochieng.

Pada tahun 2024, Rusia dan Sudan dilaporkan setuju untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Port Sudan, yang memungkinkan Rusia mengakses Laut Merah. Namun Sudan menghadapi ketidakstabilan politik di tengah perang saudara. Infrastruktur di Port Sudan juga dalam kondisi buruk, kata pengamat.

Menurut Hager Ali, ilmuwan politik dan peneliti di Institut Jerman untuk Studi Global dan Area, GIGA, konflik di Sudan penting bagi Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Dengan memasok senjata ke Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, dan Pasukan Dukungan Cepat, RSF, Rusia telah memperoleh akses ke tambang emas Sudan.

Emas menjadi semakin penting bagi Rusia saat mencoba menghindari sanksi. “Memicu perang di Sudan membantu membebaskan ekonomi Rusia agar tidak bergantung pada dolar dan melawan sanksi internasional,” kata Ali kepada DW.

Serdadu Rusia, banyak dari mereka adalah mantan tentara bayaran Wagner, juga menguasai tambang emas Intahaka di Mali utara, aset penting yang strategis yang telah lama diperebutkan oleh berbagai kelompok bersenjata.

Di Niger, Rusia secara aktif mengejar konsesi uranium, yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Prancis atas sumber daya penting. Analis mengatakan ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Rusia yang lebih luas untuk menantang dominasi Barat atas mineral dan cadangan energi Afrika, dan memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam persaingan sumber daya global.

Akses ke Sahel dari Libya

Libya secara logistik lebih dekat ke Sahel daripada Sudan, menurut Ochieng. Rusia saat ini memiliki hampir 2.000 personel bersenjata di Libya pada akhir tahun 2024. Negara yang luas dan kaya sumber daya itu terbagi. Pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di ibu kota Tripoli di barat, sementara pemerintahan saingan Jenderal Khalifa Haftar di Tobruk mengendalikan wilayah Libya timur, termasuk Benghazi.

Libya tetap berada dalam kelumpuhan politik setelah penundaan pemilihan umum pada akhir tahun 2021. Meski demikian, negeri di utara Afrika itu merupakan pangkalan penting bagi Rusia, paling tidak karena terbatasanya kapasitas negara membuat Rusia mudah untuk bergerak diam-diam, kata Ali.

Dari Libya, Rusia dapat memperoleh akses ke seluruh Sahel, kata Ali. “Rusia memasok perang di Libya melalui Khalifa Haftar dengan menyelundupkan senjata ke zona konflik dan emas keluar dari negara tersebut. Ada peluang untuk memperdalam hubungan dengan Haftar dan mengakses konflik lainnya,” katanya kepada DW.

Ulf Laessing, direktur program Sahel di Konrad Adenauer Foundation (KAS) di Mali, berpendapat bahwa memasok pangkalan militer di benua Afrika dari Libya akan menjadi jauh lebih mahal. “Tidak mungkin lagi membawa material melalui kapal, jarak penerbangan jauh lebih jauh dan sangat tidak aman.”

“Rusia pertama-tama harus berinvestasi besar di pangkalan ini untuk mengatur penerbangan ke negara-negara Afrika,” jelasnya.

Tidak ada perluasan lebih lanjut di Afrika

“Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah melihat bagaimana peralatan militer telah diterbangkan keluar dari Suriah, beberapa di antaranya ke Libya dan Libya timur,” kata Laessing.

Rusia telah mendukung Khalifa Haftar, yang telah menyerahkan empat pangkalan untuk digunakan oleh Rusia. Namun, masa depan Haftar yang berusia 81 tahun tidak pasti, kata Laessing. “Dia telah berupaya menjalin hubungan dengan Barat, Prancis, AS, dan Italia. Sejauh ini mereka telah memberikan tekanan kepada Haftar agar tidak memberi Rusia pangkalan lagi.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

10/01/2025 23:44
Pria Pemilik Mr P Terpanjang Ada di Negara Ini, Ukurannya Bisa Sentuh 17 Cm

Jakarta –

Ukuran penis atau Mr P menjadi hal yang penting bagi banyak pria. Tidak sedikit yang mengaitkan ukuran penis dengan tingkat keperkasaan kaum Adam.

Untuk menentukan ukuran penis terbesar di dunia, kompendium kumpulan data Data Panda yang didasarkan pada laporan tahun 2014 dalam jurnal BJU International Sexual Medicine mengurutkannya dalam peringkat. Para peneliti meninjau studi yang ada dari seluruh dunia, yang berdasar pada hasil pengukuran yang dilakukan para profesional kesehatan.

Hasil ini didapatkan dari pengukuran sampel yang terdiri dari lima orang atau lebih. Dikutip dari NYPost, berikut 10 negara dengan pria yang memiliki ukuran penis terpanjang di dunia:

Sudan: 7,07 inci (17,95 cm)Republik Demokratik Kongo: 7,05 inci (17,90 cm)Ekuador: 6,93 inci (17,60 cm)Republik Kongo: 6,83 inci (17,34 cm)Ghana: 6,81 inci (17,29 cm)Nigeria: 6,69 inci (16,99 cm)Venezuela: 6,66 inci (16,91 cm)Lebanon: 6,62 inci (16,81 cm)Kolombia: 6,59 inci (16,73 cm)Kamerun: 6,55 inci (16,63 cm)

Bagaimana di Indonesia?

Seksolog dr Haekal Anshari, M Biomed (AAM) mengungkapkan ukuran penis standar orang Indonesia berkisar 10 sampai 12 cm saat dalam kondisi ereksi.

“Kalau untuk Indonesia itu, ukuran standarnya ketika ereksi itu kisaran 10-12 cm,” beber dr Haekal saat ditemui beberapa waktu lalu.

Meski begitu, dr Haekal menegaskan ukuran penis tidak mempengaruhi kepuasan seks. Hal terpenting bagi pria saat berhubungan seksual adalah ereksi yang maksimal.

“Itu mitos. Kalau penisnya panjang, gede, tapi lembek, buat apa. Nggak bisa menstimulasi G-spot perempuan. Yang penting itu keras optimal. Kerasnya itu seperti timun lah,” sambungnya.

(sao/kna)

10/01/2025 21:00
Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kapal-kapal Rusia sedang bersiap untuk mengangkut peralatan militer dari pangkalan angkatan laut di Suriah menuju Libya, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, menurut laporan intelijen Ukraina, dikutip Business Insider.

Intelijen Pertahanan Ukraina melaporkan melalui Telegram pada Jumat (3/1/2025) bahwa dua kapal kargo Rusia, Sparta dan Sparta II, sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Tartus, Suriah.

Kapal pertama dijadwalkan tiba pada 5 Januari.

Menurut laporan tersebut, kapal-kapal ini akan digunakan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer Rusia ke Libya.

Intelijen Ukraina juga menyebutkan bahwa tiga kapal lainnya—Alexander Otrakovsky, kapal pendarat besar Ivan Gren, dan kapal tanker Ivan Skobelev—diperkirakan tiba di Tartus dalam beberapa hari mendatang.

Namun, intelijen Ukraina tidak mengungkapkan bagaimana informasi tersebut diperoleh.

Pergerakan ini terjadi sebulan setelah jatuhnya Bashar al-Assad, penguasa lama Suriah yang dikenal sebagai sekutu dekat Rusia.

lihat foto
Foto satelit pada tanggal 5 Desember sebelum Assad runtuh menunjukkan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus Suriah

Penggulingan Assad dianggap sebagai tanda melemahnya pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

Bulan lalu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah mengirim kapal-kapal untuk mengevakuasi senjata dan peralatan militer dari Tartus.

Sewa Rusia atas pangkalan angkatan laut di Tartus, serta pangkalan udara di Hmeimim, memberikan kemampuan strategis bagi Rusia untuk menjalankan operasi militer di seluruh Afrika dan Mediterania.

Namun, kini penguasaan Rusia atas pangkalan-pangkalan tersebut tidak jelas.

Meski demikian, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah dengan cara yang dapat merusak hubungan bilateral keduanya.

Dalam unggahan Telegram-nya, intelijen Ukraina juga mengungkapkan bahwa pasukan Africa Corps — tentara bayaran Rusia yang sebelumnya beroperasi di bawah kendali Grup Wagner, yang kini telah dibubarkan — juga telah berkumpul di Tartus.

Selain itu, laporan tersebut menambahkan bahwa seorang komandan brigade angkatan laut Rusia, Davityan Yuriy Albertovich, diduga berada di salah satu kapal tersebut.

Libya, yang disebut-sebut sebagai tujuan peralatan Rusia, telah menjadi pusat utama aktivitas Rusia di Afrika, seperti yang diungkapkan dalam laporan Dewan Atlantik pada Juli 2024.

“Posisi strategis Libya, yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa, memberikan Rusia akses untuk menjalankan operasi di Sudan, Chad, Niger, dan negara-negara di wilayah Sahel serta Afrika Tengah. Hal ini memungkinkan Rusia memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut,” menurut laporan tersebut.

Di sisi lain, Ukraina mengatakan siap meningkatkan keterlibatannya dengan Suriah, yang kini secara efektif berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Pada hari Kamis (2/1/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan rencananya untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Suriah setelah bertahun-tahun intervensi Rusia.

lihat foto
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky

“Kami tengah mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah dan kerja sama dalam organisasi internasional,” kata Zelenskyy, mengutip Euronews.

“Kami akan berkomunikasi dengan Eropa dan AS untuk memastikan dukungan sekuat mungkin,” jelasnya dalam sebuah posting di Telegram.

“Stabilitas yang lebih baik di Timur Tengah berarti lebih banyak perdamaian dan perdagangan bagi semua mitra.”

Zelenskyy juga mengatakan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui program “Grain from Ukraine.”

Program ini dibentuk pada tahun 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal tahun itu.

Sejak inisiatif tersebut diluncurkan, Ukraina telah mengirimkan lebih dari 221.000 ton produk pertanian ke berbagai negara di Afrika dan Asia.

Menurut Zelenskyy, 500 ton tepung terigu telah dikirim ke Suriah sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan tersebut.

Ia mengatakan bahwa tujuan dari program “Grain from Ukraine” adalah untuk menawarkan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah Suriah baru yang dipimpin HTS di Damaskus.

Minggu lalu, Zelenskyy mengatakan Ukraina memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memulihkan stabilitas di Suriah setelah bertahun-tahun campur tangan Rusia.

Ia mengatakan hal ini juga akan mendukung upaya Ukraina untuk mencapai perdamaian.

“Ini akan menjadi langkah yang tepat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Suriah,” katanya.

“Dan saya sangat berharap Suriah pasca-al-Assad akan menghormati hukum internasional – sesuatu yang tidak dapat dan tidak ingin dilakukan oleh al-Assad.”

Ukraina adalah produsen dan eksportir biji-bijian dan minyak sayur global.

Ukraina telah mengatakan ingin memulihkan hubungan dengan Suriah setelah kelompok militan menggulingkan rezim al-Assad.

Ukraina secara tradisional mengekspor barang-barang pertanian ke Timur Tengah tetapi tidak ke Suriah.

Suriah menerima impor makanan dari Rusia pada era al-Assad.

Rusia pun masih menjadi sekutu setia al-Assad, memberinya suaka politik setelah ia melarikan diri dari Suriah pada bulan Desember.

(Tribunnews.com)

06/01/2025 01:01
UNICEF: Hampir Satu dari Lima Anak Tinggal di Zona Konflik – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hampir satu dari lima anak di dunia tinggal di daerah yang terkena dampak konflik, dengan lebih dari 473 juta anak menderita tingkat kekerasan terburuk sejak perang dunia kedua, menurut angka yang diterbitkan oleh PBB, laman resmi UNICEF melaporkan.

Organisasi bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk anak-anak, UNICEF, mengatakan pada Sabtu (28/12/2024) bahwa persentase anak-anak yang tinggal di zona konflik di seluruh dunia telah meningkat dua kali lipat dari sekitar 10 persen pada tahun 1990-an menjadi hampir 19 persen.

UNICEF juga memperingatkan bahwa peningkatan dramatis dalam bahaya terhadap anak-anak ini tidak boleh menjadi “kenormalan baru”.

Dengan semakin banyaknya konflik yang terjadi di seluruh dunia dibandingkan dengan masa mana pun sejak 1945, UNICEF mengatakan bahwa anak-anak semakin banyak menjadi korban.

Mengutip data terbaru yang tersedia, dari tahun 2023, PBB memverifikasi rekor 32.990 pelanggaran berat terhadap 22.557 anak.

Angka ini merupakan yang tertinggi sejak dewan keamanan mengamanatkan pemantauan dampak perang terhadap anak-anak di dunia hampir 20 tahun yang lalu, dikutip dari The Guardian.

Jumlah korban tewas setelah hampir 15 bulan perang Israel di Gaza diperkirakan lebih dari 45.000 dan dari kasus yang telah diverifikasi, PBB mengatakan 44 persen adalah anak-anak.

Di Ukraina, PBB mengatakan telah memverifikasi lebih banyak korban anak selama sembilan bulan pertama tahun 2024 dibandingkan sepanjang tahun 2023, dan memperkirakan akan ada peningkatan lebih lanjut pada tahun 2025.

Penderitaan Anak-anak

Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, menyatakan bahwa dari hampir semua aspek, tahun 2024 merupakan salah satu tahun terburuk yang pernah tercatat bagi anak-anak yang berkonflik dalam sejarah UNICEF.

Ia menjelaskan bahwa hal ini berlaku baik dari segi jumlah anak yang terkena dampak maupun tingkat dampaknya terhadap kehidupan mereka.

“Seorang anak yang tumbuh di daerah konflik lebih mungkin putus sekolah, kekurangan gizi, atau dipaksa meninggalkan rumah mereka – terlalu sering berulang kali – dibandingkan dengan seorang anak yang tinggal di tempat yang damai,” ungkap Russell.

“Ini tidak boleh menjadi hal yang biasa. Kita tidak boleh membiarkan satu generasi anak-anak menjadi korban perang yang tidak terkendali di dunia.”

UNICEF khususnya menyoroti penderitaan perempuan dan anak perempuan, di tengah maraknya laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam konflik.

Dikatakan bahwa di Haiti telah terjadi peningkatan 1.000 persen dalam jumlah insiden kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan sepanjang tahun 2024 saja.

UNICEF juga menunjukkan bahwa anak-anak khususnya terkena dampak kekurangan gizi pada masa perang, ancaman yang sangat mematikan di Sudan dan Gaza.

Lebih dari setengah juta orang di lima negara yang dilanda konflik mengalami kelaparan.

Konflik juga berdampak serius pada akses anak-anak terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Sebanyak 40 persen anak-anak yang tidak divaksinasi atau kurang divaksinasi tinggal di negara-negara yang sepenuhnya atau sebagian terkena dampak konflik, membuat mereka jauh lebih rentan terhadap wabah penyakit seperti campak dan polio.

Polio terdeteksi di Gaza pada bulan Juli, pertama kalinya virus tersebut muncul di sana selama seperempat abad.

Kampanye vaksinasi yang dipimpin PBB, yang dimungkinkan oleh serangkaian gencatan senjata sementara dan sebagian, berhasil menjangkau lebih dari 90 persen populasi anak.

UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 52 juta anak di negara-negara yang dilanda konflik kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Sebagian besar anak di Jalur Gaza dan sebagian besar anak di Sudan tidak bersekolah selama lebih dari satu tahun.

Di negara-negara lain yang dilanda konflik, termasuk Ukraina, Republik Demokratik Kongo, dan Suriah, sekolah-sekolah telah rusak, hancur, atau dialihfungsikan, sehingga jutaan anak tidak dapat mengakses pendidikan.

“Dampaknya terhadap kesehatan mental anak-anak juga sangat besar,” kata UNICEF.

Sebuah studi yang didukung oleh lembaga amal War Child awal bulan ini melaporkan bahwa 96 persen anak-anak di Gaza merasa bahwa kematian mereka sudah dekat dan hampir setengahnya ingin mati sebagai akibat dari trauma yang telah mereka alami.

“Anak-anak di zona perang menghadapi perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup yang merampas masa kecil mereka,” kata Russell.

“Sekolah mereka dibom, rumah-rumah hancur, dan keluarga-keluarga tercerai-berai,”

“Mereka tidak hanya kehilangan keamanan dan akses terhadap kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, tetapi juga kesempatan untuk bermain, belajar, dan sekadar menjadi anak-anak. Dunia ini mengabaikan anak-anak ini,”

“Saat kita menatap tahun 2025, kita harus berbuat lebih banyak untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan serta meningkatkan kehidupan anak-anak.”

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

28/12/2024 14:03
Mahasiswa Asing Didesak Balik Kuliah sebelum Trump Dilantik, Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah perguruan tinggi di Amerika Serikat ramai-ramai mendesak mahasiswa internasionalnya segera kembali ke kampus sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada 20 Januari.

Kantor Pembelajaran Global Universitas Cornell meminta para mahasiswa asing yang bepergian ke luar negeri untuk kembali sebelum semester musim semi dimulai pada 21 Januari. Pasalnya, jika kembali setelah Trump dilantik, akan ada potensi diberlakukannya larangan perjalanan.

“Larangan perjalanan kemungkinan akan berlaku segera setelah pelantikan,” demikian peringatan Universitas Cornell, seperti dikutip CNN.

“Larangan itu kemungkinan mencakup warga negara yang ditargetkan dalam pemerintahan pertama Trump, yakni Kirgizstan, Nigeria, Myanmar, Sudan, Tanzania, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, Yaman, dan Somalia. Negara-negara baru dapat ditambahkan dalam daftar ini, terutama China dan India,” lanjut pernyataan tersebut.

Universitas California Selatan (USC), yang memiliki lebih dari 17 ribu mahasiswa asing, juga mendesak pelajarnya balik ke AS satu minggu sebelum pelantikan Trump.

Mereka menilai satu atau lebih “perintah eksekutif” yang berdampak pada perjalanan dan pemrosesan visa kemungkinan akan dirilis.

“Meskipun belum ada kepastian bahwa perintah semacam itu akan dikeluarkan, namun cara teraman untuk menghindari tantangan apa pun yakni dengan hadir secara fisik di AS sebelum semester Musim Semi dimulai pada 13 Januari 2025,” demikian pernyataan kampus dengan mahasiswa internasional terbesar di California itu.

Kantor Urusan Global di Universitas Massachusetts Amherst juga mendesak semua mahasiswa, penerima beasiswa, dosen, dan staf internasional kembali ke kampus sebelum hari pertama pemerintahan baru dimulai.

Institut Teknologi Massachusetts (MIT) turut meminta mahasiswa menghindari “mengambil keputusan berdasarkan media sosial atau rumor.”

Senada, Northeastern University juga meminta para pelajar internasional kembali ke kampus pada 6 Januari guna “meminimalkan potensi gangguan terhadap studi, pekerjaan, atau penelitian Anda.”

Kantor Internasional Universitas Harvard turut menyarankan mahasiswa dan penerima beasiswa agar kembali sebelum dimulainya semester di bulan Januari untuk menghindari gangguan apa pun.

Wesleyan University, dalam suratnya kepada mahasiswa yang bepergian ke luar negeri, juga merekomendasikan agar mereka kembali pada 19 Januari di tengah “ketidakpastian seputar rencana Presiden terpilih Donald Trump mengenai kebijakan terkait imigrasi.”

Pada Oktober 2023, Trump berjanji untuk menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat setelah kembali ke Gedung Putih. Ia menyatakan bakal memperluas larangan perjalanan bagi warga dari negara mayoritas Muslim dan mencabut visa pelajar asing yang dinilai “anti-Amerika dan antisemit.”

Ucapan Trump ini mengacu pada demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di AS yang memprotes agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Trump mengkritik protes pro-Palestina tersebut dan mengatakan akan mengirim petugas imigrasi dan bea cukai mencekal para “demonstran pro-jihadis.”

Di AS, ada lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional yang terdaftar di perguruan tinggi AS selama 2023-2024. Mereka umumnya memiliki visa non-imigran yang memungkinkan mereka belajar di AS namun tidak memberikan legalitas untuk tinggal di negara tersebut.

“Ini adalah waktu yang menakutkan bagi mahasiswa internasional,” kata Pramath Pratap Misra (23), mahasiswa dari India yang lulus dari Universitas New York tahun ini dengan gelar sarjana ilmu politik.

“Kami sangat tidak yakin mengenai masa depan,” kata Gabrielle Balreira Fontenelle Mota (21), mahasiswa asal Brasil yang belajar jurnalistik dan hubungan internasional di Universitas New York (NYU).

“Saya bukan dari negara Muslim atau dari China, yang merupakan tempat-tempat yang biasanya dikritik Trump. Jadi saya tidak merasa rentan seperti mahasiswa internasional lainnya. Apa yang membuat saya sedikit lebih khawatir adalah penyaringan ideologis yang (Trump) katakan akan dia terapkan,” lanjut Mota.

Para petinggi NYU telah menawarkan jaminan melalui email pasca-pemilihan presiden bulan lalu bahwa pihaknya akan memastikan keamanan mobilitas para mahasiswa asingnya.

“Kami akan memantau setiap proposal undang-undang, dan tindakan terkait imigrasi yang dapat menjadi perhatian civitas kami,” demikian pernyataan NYU.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]

27/12/2024 10:50
Bungkam Suara Senjata, Atasi Perpecahan

Jakarta, CNN Indonesia —

Paus Fransiskus dalam pesan natal 2024 menyerukan seluruh pihak “membungkam suara senjata” di seluruh dunia, dan mengimbau perdamaian di Timur Tengah, Ukraina, dan Sudan.

Dalam pidato kepada 1,4 miliar umat Katolik di dunia pada 25 Desember 2024, Paus Fransiskus menyerukan perundingan demi perdamaian yang adil di Ukraina.

“Saya mengundang setiap individu, dan semua orang dari semua negara … untuk menjadi peziarah harapan, untuk membungkam suara senjata, dan mengatasi perpecahan,” kata Paus.

Pesan tersebut datang bersamaan dengan serangan Rusia ke Ukraina tepat pada har natal yang menghancurkan jaringan listrik di kawasan utara negara itu.

Sri Paus dalam pidato Urbi er Orbi atau Untuk Kota dan Dunia tersebut, ia juga mengimbau gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera yang dilakukan para pihak yang bertikai.

“Saya memikirkan komunitas Kristen di Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, di mana situasi kemanusiaan sangat serius,” katanya kepada ribuan orang yang berkumpul di depan Basilika Santo Petrus.

“Semoga ada gencatan senjata, semoga para sandera dibebaskan dan bantuan diberikan kepada orang-orang yang kelelahan karena kelaparan dan perang,” lanjutnya, seperti diberitakan AFP.

Paus juga menyerukan perdamaian di Sudan yang sudah dilanda perang saudara yang brutal selama 20 bulan terakhir dan mengancam jutaan orang kelaparan.

Dalam khotbah Misa Malam Natal 2024, Paus Fransiskus menyerukan umat manusia untuk berani mengubah sesuatu yang salah sebagai bentuk nyata dari harapan sehingga bisa berdampak pada dunia.

Paus memimpin Misa Malam Natal yang berlangsung khidmat di Basilika Santo Petrus dan membuka Tahun Suci Katolik 2025. Natal tahun ini jadi natal ke-25 pemimpin umat Katolik Roma seluruh dunia itu.

“Harapan adalah panggilan untuk tidak menunda, tertahan pada kebiasaan lama, atau berkubang dalam keadaan biasa-biasa saja atau bermalas-malasan,” kata Sri Paus.

“Harapan memanggil kita… untuk tergerak dengan hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya,” lanjutnya.

(AFP/end)

[Gambas:Video CNN]

26/12/2024 08:41
Lengkap! Pesan Natal Paus Fransiskus di Tengah Gonjang-ganjing Dunia

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Paus Fransiskus menyerukan agar “senjata didiamkan” di seluruh dunia. Hal itu diungkapkan dalam pidato Natal tradisionalnya yang dikenal sebagai “Urbi et Orbi” di hadapan ribuan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus, Roma, Rabu (25/12/2024),

Pesan ini disampaikan dengan fokus utama pada perdamaian di Timur Tengah, Ukraina, dan Sudan, sambil mengecam situasi kemanusiaan yang “sangat parah” di Gaza.

“Saya memikirkan komunitas Kristen di Israel dan Palestina, terutama di Gaza, di mana situasi kemanusiaan sangat parah,” kata Paus, dilansir dari AFP.

Ia mendesak adanya gencatan senjata, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, serta pemberian bantuan kepada rakyat yang menderita kelaparan dan perang.

Seruan Perdamaian di Tengah Perang

Paus juga mengajak untuk mengupayakan perdamaian yang adil di Ukraina, yang pada pagi Natal itu dihantam oleh 170 rudal dan drone Rusia. Serangan tersebut, yang disebut sebagai tindakan “tidak manusiawi” oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menewaskan seorang pekerja energi dalam serangan ke-13 terhadap sistem energi negara itu tahun ini.

Zelensky mengecam Rusia dengan mengatakan, “Putin sengaja memilih Natal untuk menyerang. Apa yang lebih tidak manusiawi dari ini?”

Ukraina, yang telah memindahkan perayaan Natalnya ke 25 Desember sebagai bentuk penolakan terhadap pengaruh Moskow, juga mengungkap bahwa serangan itu menghancurkan lebih banyak infrastruktur energi.

Paus Fransiskus menggunakan momen ini untuk menyerukan dialog demi perdamaian yang adil di Ukraina, menekankan pentingnya mengakhiri konflik.

Tragedi dan Tantangan Natal di Gaza dan Betlehem

Di Gaza, tempat sekitar 1.100 umat Kristen tinggal, perayaan Natal tahun ini dibayangi oleh kehancuran akibat perang antara Hamas dan Israel.

Ratusan orang berkumpul di sebuah gereja di Gaza untuk berdoa agar perang segera berakhir, sementara George al-Sayegh, seorang warga yang telah berlindung selama berminggu-minggu di Gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius, mengatakan bahwa “Natal tahun ini membawa aroma kematian dan kehancuran.”

Kondisi yang sama juga dirasakan di Betlehem, tempat kelahiran Yesus di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Kota ini memutuskan untuk tidak memasang pohon Natal raksasa atau dekorasi megah seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagai bentuk solidaritas dengan penderitaan di Gaza. Walikota Bethlehem, Anton Salman, mengatakan, “Tahun ini kami membatasi kegembiraan kami.”

Meskipun demikian, parade kecil dari kelompok pramuka di Alun-Alun Manger menjadi simbol perlawanan dan harapan. Dengan spanduk bertuliskan “Kami menginginkan kehidupan, bukan kematian,” mereka membawa pesan perdamaian yang menggema di tengah kesunyian.

Krisis di Sudan

Paus Fransiskus juga memperluas seruannya ke Sudan, yang telah dilanda perang saudara selama 20 bulan. Ia menyoroti ancaman kelaparan yang mengancam jutaan warga Sudan, mendesak agar konflik segera dihentikan.

Sementara itu, di tingkat global, para pemimpin dunia turut menyuarakan pesan perdamaian di tengah perayaan Natal.

Presiden AS Joe Biden mengungkapkan harapannya untuk kebebasan, cinta, dan kebaikan di negaranya, seraya menyoroti awal perayaan Hanukkah di komunitas Yahudi.

Di Inggris, Raja Charles III berterima kasih kepada tenaga medis yang telah membantu perjuangan keluarganya melawan kanker, sambil menyerukan perdamaian di seluruh dunia.

Perayaan Natal di Tengah Duka dan Harapan

Natal tahun ini juga diwarnai tragedi lain, seperti jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan yang menewaskan 38 orang. Di Paris, umat Kristiani berkumpul untuk misa Natal pertama di Katedral Notre Dame setelah kebakaran besar pada tahun 2019, membawa harapan baru di tengah masa sulit.

Dengan mengakhiri pidatonya, Paus Fransiskus menggarisbawahi pesan utamanya: “Semoga damai di bumi, dan semoga umat manusia bersatu untuk membawa akhir dari penderitaan yang disebabkan oleh perang dan konflik.”

(luc/luc)

26/12/2024 07:00
Menjelajah Bir Tawil, Tanah Tak Bertuan di Antara Mesir dan Sudan

Liputan6.com, Yogyakarta – Sengketa perbatasan antara Mesir dan Sudan menciptakan fenomena unik berupa wilayah tanpa kepemilikan negara. Bir Tawil, sebuah wilayah seluas 2.060 kilometer persegi, menjadi satu-satunya daratan di luar Antartika yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun.

Wilayah gurun yang terletak di perbatasan Mesir-Sudan ini memiliki status terra nullius akibat perbedaan klaim dalam sengketa Segitiga Hala’ib. Kedua negara lebih memilih memperebutkan Segitiga Hala’ib yang bernilai strategis, sehingga mengabaikan Bir Tawil.

Mengutip dari berbagai sumber, kondisi geografis Bir Tawil berupa dataran tandus dan perbukitan berbatu dengan ketinggian mencapai 459 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini terbentang di sebelah selatan Mesir dan sebelah utara Sudan.

Kompleksitas status Bir Tawil berakar dari kebijakan kolonial Britania yang menetapkan dua garis perbatasan berbeda. Perbatasan tahun 1899 menempatkan Segitiga Hala’ib di bawah Sudan dan Bir Tawil di bawah Mesir.

Sementara perbatasan 1902 memberikan Segitiga Hala’ib kepada Mesir dan Bir Tawil kepada Sudan. Segitiga Hala’ib yang memiliki luas 20.580 kilometer persegi menjadi rebutan karena berbatasan dengan Laut Merah dan kaya sumber daya alam.

Mesir menggunakan perbatasan 1902 untuk mengklaim wilayah ini, sedangkan Sudan berpegang pada perbatasan 1899. Akibat fokus kedua negara pada Segitiga Hala’ib, Bir Tawil menjadi wilayah yang tidak diklaim.

Mesir yang menggunakan perbatasan 1902 secara tidak langsung melepaskan hak atas Bir Tawil. Begitu pula Sudan yang berpegang pada perbatasan 1899 tidak dapat mengklaim wilayah tersebut.

Ketiadaan infrastruktur permanen dan sumber daya alam menjadikan Bir Tawil kurang menarik untuk dikembangkan. Kondisi geografis berupa gurun dan perbukitan berbatu yang gersang, ditambah iklim ekstrem, membuat wilayah ini tidak cocok untuk permukiman.

Meski beberapa kelompok pernah mencoba mendirikan kerajaan atau negara kecil di Bir Tawil, upaya tersebut tidak mendapat pengakuan internasional. Status wilayah ini tetap sebagai terra nullius hingga saat ini.

Penulis: Ade Yofi Faidzun

Siswa di Pegunungan Banyumas Gunakan Radio HT untuk Belajar Jarak Jauh

23/12/2024 16:00
1 Penjelasan Kemenlu soal Erdogan Keluar Ruangan Saat Prabowo Pidato di KTT D-8 Nasional

Penjelasan Kemenlu soal Erdogan Keluar Ruangan Saat Prabowo Pidato di KTT D-8
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menanggapi soal Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan
yang meninggalkan ruangan saat Presiden RI
Prabowo Subianto
berpidato dalam
KTT D-8
di Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024).
Kemenlu mengatakan, hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah ketika para ketua delegasi melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, salah satunya melakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan yang berbeda.
“Jadi sifat keluar masuk ruangan
meeting
adalah hal yang lumrah untuk
meeting
internasional (termasuk di forum PBB),” kata Juru Bicara
Kemenlu RI
Roy Soemirat dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).
Roy mengatakan, delegasi Indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang kemungkinan tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat Presiden RI Prabowo Subianto berpidato.
Meski demikian, Kemenlu memastikan Presiden Prabowo berkesempatan untuk melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi lain menjelang dan setelah KTT, termasuk dengan Presiden Turki.
“Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin melakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat, termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” ujarnya.
Dikutip dari
Kompas.id,
Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan bersama sejumlah delegasi lain keluar ruangan saat Presiden RI Prabowo Subianto berpidato pada Kamis (19/12/2024) di KTT D-8.
Erdogan berlalu dan keluar dari ruangan melewati Prabowo dari belakang. Dari rekaman video yang disiarkan berbagai media, beberapa delegasi dari negara lain yang juga keluar ruangan.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Prabowo menyerukan persatuan di antara negara-negara mayoritas Muslim.
Terlebih, populasi Muslim di dunia berjumlah 2 miliar orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk dunia.
Dia menegaskan pentingnya kerja sama erat dan satu suara di tengah situasi yang memperlihatkan adanya konflik internal di banyak negara Muslim.
“Kita harus bekerja untuk memiliki kerja sama yang erat di antara kita. Kita harus bekerja untuk memiliki satu suara dan tidak terpecah belah,” ujar Prabowo pada sesi khusus KTT Ke-11 D-8 di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12/2024) waktu setempat.
Prabowo menyayangkan kondisi di mana banyak negara Muslim masih bertikai satu sama lain, seperti yang terlihat di Sudan, Libya, dan Yaman.
Menurut dia, konflik tersebut menghambat upaya kolektif untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina.
“Kita melihat Libya, pemimpin Muslim melawan pemimpin Muslim. Kita melihat pemimpin Muslim Yaman melawan pemimpin Muslim. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina? Jika kita bertengkar satu sama lain,” kata Prabowo dengan nada penuh keprihatinan.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa persatuan bukan hanya penting untuk menyelesaikan konflik internal, tetapi juga untuk menghadapi tantangan global.
Oleh karena itu, Prabowo menyerukan negara-negara Muslim, termasuk anggota D-8, untuk menyadari apa yang sedang terjadi dan bekerja sama secara maksimal.
“Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar kita, negara-negara Muslim, menyadari apa yang sedang terjadi,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/12/2024 21:20
PM Malaysia Anwar Ibrahim Dukung Amarah Prabowo di Depan Erdogan Cs

Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, yang berlangsung Kamis (19/12/2024).

Sebagai gambaran, KTT ke-11 D-8 itu dihadiri juga oleh Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, Presiden Turki Racep Tayyip Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan kepala negara lainnya.

“Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Kemuncak D-8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir,” terang Anwar Ibrahim melalui akun instagram resminya @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (21/12/2024).

Anwar Ibrahim menegaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana. Terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Justru, Malaysia dengan tuntas dan tegas mendukung kepengerusan Bapak untuk D-8 pada tahun 2026. Saya menantikan kerjasama erat dengan Indonesia untuk memastikan ia menjadi organisasi yang lebih dinamik dan terangkum,”

“Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara membangun,” tegas Anwar Ibrahim.

Sebagiamana diketahui dalam Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di antara negara muslim pada Sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di KTT Ke-11 D-8 itu.

Menurut Prabowo hal ini lah yang membuat negara muslim saat ini tidak dihormati, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Palestina.

“Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati, populasi muslim di dunia mencapai 2 miliar orang, yaitu 25% dari populasi dunia,” katanya.

Negara muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina.

“Kita sering berselisih di antara kita sendiri, dan ketika saudara-saudara kita dihancurkan maka hanya (bisa) memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo Devide et Impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun, yang membuat negara muslim terpecah.

“Setiap hari kita melihat Sudan, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim, Kita melihat Libya pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kita melihat Yaman, pemimpin muslim melawan pemimpin muslim. Kapan ini berakhir? kapan kita bisa membantu Palestina jika kita harus berselisih di antara kita sendiri,” katanya.

Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan.

“Indonesia telah berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan. Tapi saya menyerukan persatuan. Saya menyerukan kerja sama. Saya menyerukan agar negara – negara muslim menyadari bahwa kita tidak dihormati, suara kita tidak didengarkan,” tutur Prabowo.

(pgr/pgr)

21/12/2024 06:15

Negara: Sudan

Tentara bayaran menstabilkan junta

Cara baru bangun ketahanan

Akses ke Sahel dari Libya

Tidak ada perluasan lebih lanjut di Afrika

Bagaimana di Indonesia?