Xcloud.id

Negara: Sudan

  • Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun perang, dapur-dapur umum di Sudan terpaksa menolak orang-orang yang meminta makanan. Hal ini dikarenakan adanya penghentian bantuan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Orang-orang akan mati karena keputusan ini,” kata seorang relawan penggalangan dana Sudan, yang telah berjuang keras untuk mencari uang guna memberi makan puluhan ribu orang di ibu kota Sudan, Khartoum.

    “Kami memiliki 40 dapur di seluruh negeri yang memberi makan antara 30.000 hingga 35.000 orang setiap hari,” kata relawan Sudan lainnya kepada AFP, Kamis (13/2/2025). Dia mengatakan seluruh dapur umum tersebut kini ditutup, setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan asing dan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

    “Wanita dan anak-anak ditolak dan kami tidak dapat menjanjikan kapan kami dapat memberi mereka makan lagi,” katanya, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir berbicara di depan umum dapat membahayakan pekerjaannya.

    Sejak April 2023, Sudan telah porak-poranda akibat perang antara tentara regulernya dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

    Perang tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi. Perang tersebut juga telah menyebabkan lima wilayah negara itu terjerumus ke dalam kelaparan dan hampir 25 juta orang ke dalam kerawanan pangan akut.

    Di sebagian besar wilayah Sudan, dapur umum yang dikelola masyarakat adalah satu-satunya hal yang mencegah kelaparan massal, dan banyak dari dapur umur tersebut bergantung pada pendanaan AS.

    “Dampak dari keputusan untuk menarik dana secara tiba-tiba ini memiliki konsekuensi yang dapat merenggut nyawa,” kata Javid Abdelmoneim, kepala tim medis di Doctors Without Borders (MSF) di kota Omdurman, kepada AFP.

    “Ini adalah bencana lain bagi masyarakat Sudan, yang sudah menderita akibat kekerasan, kelaparan, kolapsnya sistem perawatan kesehatan, dan respons kemanusiaan internasional yang menyedihkan,” tambahnya.

    Bulan lalu, tak lama setelah pelantikannya sebagai presiden AS, Trump membekukan bantuan luar negeri AS dan mengumumkan pembubaran USAID.

    Pemerintahannya kemudian mengeluarkan keringanan untuk “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa”. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda hal ini akan berlaku di Sudan dan para pekerja bantuan mengatakan upaya mereka sudah lumpuh.

    “Semua komunikasi resmi telah terputus,” kata koordinator bantuan Sudan lainnya kepada AFP, setelah para pekerja USAID diberhentikan sementara minggu ini.

    Dapur-dapur yang masih bertahan “memanfaatkan sumber daya dan berbagi sebanyak yang mereka bisa”, katanya.

    “Tetapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang,” imbuhnya.

    Sebagai salah satu dari sedikit organisasi independen yang masih berdiri di Sudan, MSF mengatakan telah menerima permintaan dari responden lokal untuk segera turun tangan.

    Namun, “MSF tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dana AS,” kata Abdelmoneim.

    Amerika Serikat merupakan donor tunggal terbesar bagi Sudan tahun lalu, menyumbang US$800 juta atau sekitar 46 persen dari dana untuk rencana respons PBB.

    PBB memperkirakan saat ini hanya memiliki kurang dari 6 persen dana kemanusiaan yang dibutuhkan untuk Sudan pada tahun 2025.

    Lebih dari 8 juta orang berada di ambang kelaparan di Sudan, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu yang didukung PBB.

    Kelaparan diperkirakan akan menyebar ke setidaknya lima daerah lagi di Sudan pada bulan Mei, sebelum musim hujan mendatang kemungkinan akan membuat akses terhadap makanan semakin sulit di seluruh negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta –

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Di tengah gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan yang semakin merajalela, upaya perlindungan iklim melewatkan salah satu hambatan paling signifikan, budaya koropsi yang kian menjamur.

    Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Transparency International untuk tahun 2024 menemukan bahwa di banyak negara, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat menghambat perlindungan iklim.

    Dengan pemanasan global yang rutin memecahkan rekor, terkikisnya demokrasi, dan menurunnya perlindungan iklim global, dunia berada dalam posisi yang “terdesak”, menurut studi tersebut.

    “Kita perlu segera mengatasi korupsi sampai ke akar-akarnya sebelum korupsi benar-benar menggagalkan upaya iklim yang signifikan,” tulis Direktur Eksekutif Transparency International Maíra Martini dalam laporan CPI. Dia menyerukan kepada pemerintah dan organisasi dunia untuk mengembangkan mekanisme antirasuah sebagai bagian integral dari strategi perlindungan iklim.

    “Saat ini, kekuatan korup tidak hanya mengendalikan politik, tetapi juga mendikte dan melemahkan demokrasi, membungkam jurnalis, aktivis, dan semua orang yang memperjuangkan kesetaraan dan keberlanjutan,” kata Martini.

    Korupsi perparah krisis iklim

    Ketahanan iklim menuntut tindakan tegas terhadap koruptor. “Semua orang yang rentan di seluruh dunia sangat membutuhkan tindakan ini.”

    Dalam laporannya, Transparency mengutip sejumlah kasus, di antaranya di AS, di mana industri minyak dan gas mengucurkan jutaan dolar AS untuk memperlambat transisi energi terbarukan.

    Penyalahgunaan dana iklim sebaliknya tercatat di Rusia, ketika dana hibah dari dana lingkungan UNDP untuk efisiensi energi menghilang tanpa hasil. Di Libya, dana perawatan infrastruktur ditilap, yang berujung pada bencana jebolnya dua bendungan dan tewasnya lebih dari 11.000 orang.

    Di Indonesia, yang mendarat di peringkat 99 dari 180 negara, sektor energi dinilai sarat korupsi dan konflik kepentingan, yang melibatkan kongkalikong antara pelaku usaha dan pejabat negara.

    Proyek Rempang Eco City, misalnya, digerakkan oleh kekuasaan dan investasi asing dengan mengorbankan hak warga lokal dan mengancam lingkungan, tulis Transparency dalam laporannya.

    Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterlibatan perusahaan cangkang di negara surga pajak semakin menyulitkan penanggulangan korupsi.

    “Di seluruh dunia, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Namun, suara mereka berulang kali diredam oleh kekuatan korup, perusahaan minyak dan gas yang mengambil untung dari kerusakan lingkungan,” kritik Mads Christensen, Direktur Eksekutif Greenpeace International, dalam Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2024.

    Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan uang suap “untuk membungkam para kritikus dan aktivis, membeli kekuasaan, dan mempereteli upaya perlindungan bagi manusia dan planet.”

    Penyalahgunaan kekuasaan sebagai normalitas

    Dalam Indeks Persepsi Korupsi, Transparency International memeringkat 180 negara berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik: pada skala nol atau sangat korup hingga 100 poin alias tidak ada korupsi.

    Menurut CPI 2024, lebih dari dua pertiga negara di dunia berada di bawah skor rata-rata 50 poin. “Implikasinya sangat besar dan berpotensi merusak bagi aksi iklim global.” Korupsi berdampak terhadap hampir 6,8 miliar orang, yang setara dengan 85 persen populasi dunia.

    Negara dengan persepsi korupsi terburuk tahun lalu adalah Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, Suriah, Libya, Eritrea, Yaman dan Guinea Khatulistiwa.

    Di Asia Tenggara, CPI mencatat perbaikan signifikan dalam pengentasan korupsi di Timor Leste dan Vietnam. Namun begitu, tahun lalu Vietnam mencatat sebanyak 32 proyek pembangunan energi surya terindikasi korupsi.

    Singapura dan Malaysia merupakan dua negara dengan tingkat persepsi korupsi terbaik di Asia Tenggara. Adapun Brunei Darussalam sudah tidak lagi disurvei sejak beberapa tahun lalu. Terakhir kali muncul di Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, negeri kesultanan itu mendarat di peringkat ke-35 dari 180 negara.

    Lebih dari seribu aktivis lingkungan hidup dibunuh

    Transparency International juga menyoroti korban manusia dari upaya menghentikan kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Aktivis konservasi dan lingkungan, yang sering berada di garda terdepan dalam perjuangan melawan krisis iklim, menjadi korban terbesar upaya intimidasi, kekerasan, dan bahkan pembunuhan.

    Maraknya pembunuhan terhadap pegiat merupakan risiko yang sangat besar di negara-negara dengan masalah korupsi yang serius: “Hampir semua dari 1.013 pembunuhan aktivis lingkungan sejak 2019 terjadi di negara-negara dengan skor CPI di bawah 50,” demikian menurut catatan Indeks Persepsi Korupsi.

    CPI menyoroti kontras yang mencolok antara negara-negara dengan tingkat keadilan sosial dan demokrasi yang tinggi, dan negara-negara dengan rezim yang represif dan otoriter.

    Ketika struktur demokrasi dirusak, korupsi seringkali merajalela, kata Brice Böhmer, kepala departemen iklim dan lingkungan di Transparency International, kepada DW. “Secara rata-rata, demokrasi memiliki kinerja yang lebih baik pada Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan dengan rezim hibrida dan otoriter. Demokrasi yang terkonsolidasi memiliki skor rata-rata 73 dari 100 poin, sedangkan rezim otoriter hanya memiliki skor 29.”

    Eskalasi korupsi dalam skala global

    Menurut François Valérian, direktur Transparency International, korupsi adalah “salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

    “Masyarakat internasional harus menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas utama. Hal ini penting untuk melawan otoritarianisme dan mengamankan dunia yang damai, bebas, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Indeks Persepsi Korupsi telah menjadi tolak ukur kinerja sebuah negara dalam menanggulangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

    Transparency Internasional menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik. Indeks ini didasarkan pada data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, firma konsultan swasta, lembaga pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Pernyataan Netanyahu itu memicu kecaman dari negara-negara Arab dan Palestina.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Aljazeera, Anadolu, dan Reuters, Minggu (9/2/2025), negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), hingga Palestina mengecam usulan Netanyahu tersebut. Pernyataan Netanyahu itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel,”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Saudi Tolak Usul Netanyahu

    Foto: AFP/OZAN KOSE

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Palestina Kecam Usul Netanyahu

    Ilustrasi Bendera Palestina (Foto: iStock)

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu itu “rasis dan anti-perdamaian”. Kemlu Palestina juga mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi.

    “Pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” ujar Kemlu Palestina dalam pernyataannya.

    Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengatakan pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi. Al-Sheikh juga mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional,”.

    “Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya.

    Dia juga memuji sikap Saudi, “yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,”.

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu

    Foto: Getty Images/iStockphoto/Joel Carillet

    Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Halaman 2 dari 4

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dilansir Anadolu dan Reuters, Minggu (9/2/2025), beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Simak selengkapnya halaman selanjutnya.

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

    Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

    Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

    Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

    Isi Surat Perintah

    Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

    “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

    Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

    “Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

    “UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

    Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

    ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

    Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

    “Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

    “Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

    Tanggapan ICC

    Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

    “Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

    Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

    Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

    Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

    Perintah Balas Dendam

    AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

    ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

    Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

    “Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

    “Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

    Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

    Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

    “Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 Catatkan Januari Terpanas Meski “La Nina” – Halaman all

    Tahun 2025 mencatatkan Januari terhangat dalam sejarah cuaca, melanjutkan serangkaian suhu ekstrem global, menurut layanan observasi iklim Eropa, Copernicus Climate Change Service, C3S, pada hari Kamis (6/2).

    Pemanasan berlanjut meskipun sedang terjadi pergeseran ke arah pola cuaca “La Nina” yang membawa hawa dingin.

    Rata-rata suhu di bulan Januari meningkat 1,75 derajat Celsius lebih panas daripada masa pra-industri. Angka tersebut juga memecahkan rekor suhu bulanan tertinggi pada tahun 2023 dan 2024, menurut temuan para ilmuwan.

    Laporan Global Climate Highlights yang diterbitkan bulan lalu mengonfirmasi bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat.

    Studi C3S mengungkap kenaikan 1,6 derajat Celsius di atas masa pra-industri, antara tahun 1850 dan 1900. Sebelumnya, tahun 2023 adalah tahun terhangat.

    Pada konferensi iklim internasional di Paris tahun 2015, sebanyak 196 negara dunia sepakat untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 2 derajat Celsius, dan untuk melakukan upaya guna menjaga suhu di bawah 1,5 derajat.

    Samantha Burgess, wakil direktur C3S, mengatakan kepada DW bahwa dunia sekarang “berada di ambang melewati level 1,5 derajat.”

    Dia menambahkan bahwa meskipun rata-rata dua tahun terakhir telah melampaui ambang batas, hal itu tidak menyiratkan bahwa Perjanjian Paris telah dilanggar, karena perjanjian tersebut didasarkan pada rata-rata yang dihitung selama beberapa dekade dan bukan tahun-tahun individual.

    Namun, “angka ini menunjukkan lintasan yang kita lalui,” katanya. “Kami tahu dari pemahaman kami tentang sistem iklim bahwa semakin hangat atmosfer, semakin besar kemungkinan kita mengalami peristiwa cuaca ekstrem yang berbahaya dan itulah yang benar-benar berdampak pada manusia dan ekosistem,” katanya.

    Bagaimana pemanasan memengaruhi cuaca?

    Sejauh ini, suhu rata-rata global yang diukur selama beberapa dekade telah naik sebanyak 1,3 derajat Celsius. Saat ini pun, konsekuensi pemanasan global sudah sangat terasa.

    Pada tahun 2024, kebakaran hutan menghanguskan sebagian lahan basah Pantanal di Brasil dan memengaruhi beberapa negara di kawasan tersebut, sementara sebagian Sudan, Uni Emirat Arab, dan Spanyol dilanda banjir besar. Gelombang panas melanda Eropa dan Afrika Barat, dan badai tropis melanda sebagian Amerika Serikat dan Filipina.

    Para ilmuwan yang bekerja sebagai bagian dari World Weather Attribution, sebuah organisasi yang mempelajari hubungan antara cuaca ekstrem dan perubahan iklim, menemukan bahwa 26 peristiwa yang mereka amati tahun lalu menjadi lebih buruk atau lebih mungkin terjadi karena peningkatan suhu.

    Pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia untuk kegiatan seperti pemanasan, industri, dan transportasi merupakan pendorong utama pemanasan global, tetapi fenomena alam seperti El Nino juga berperan dalam mendorong kenaikan suhu selama dua tahun terakhir, kata para ilmuwan di C3S.

    Pemanasan lautan meningkatkan suhu pada tahun 2025

    Fenomena El Nino, yang biasanya terjadi setiap dua hingga tujuh tahun, dikaitkan dengan pemanasan Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur, yang menyebabkan suhu permukaan laut rata-rata keseluruhan meningkat 0,51 derajat Celsius daripada rata-rata tahun 1991–2020.

    Suhu permukaan laut menjadi perhatian khusus para ilmuwan, karena laut menyimpan sekitar 90% panas di permukaan Bumi.

    “Lautan telah bertindak sebagai penyangga selama setengah abad terakhir, atau 70 tahun, bagi kita. Kita melampaui kapasitas penyangga itu, dan kita merasakannya dalam hal kejadian ekstrem di daratan,” kata Brenda Ekwurzel, direktur keunggulan ilmiah di lembaga nirlaba Union of Concerned Scientists, yang tidak terlibat dalam penyusunan data C3S.

    Meskipun fase El Nino berakhir pada tahun 2024, Burgess mengatakan lautan menahan lebih banyak panas daripada siklus sebelumnya yang dapat memengaruhi tingkat panas di tahun mendatang. “Sampai kita melihatnya menghilang secara efektif ke laut dalam, kemungkinan besar kita akan terus melihat suhu yang sangat tinggi, tetapi mungkin tidak akan memecahkan rekor,” katanya.

    Waktu kian mendesak

    Meski demikian, tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat. C3S melaporkan bahwa laju peningkatan karbon dioksida lebih tinggi daripada yang diamati dalam beberapa tahun terakhir. Gas rumah kaca yang menetap di atmosfer selama 300 hingga 1.000 tahun, bertanggung jawab atas meningkatnya suhu Bumi.

    John Noel, juru kampanye iklim senior di LSM lingkungan Greenpeace di AS, menyalahkan industri migas dan politik karena “sengaja membangun hambatan” yang menciptakan “tonggak sejarah suram” berupa tahun terpanas.

    “Kita harus membongkar delusi perusahaan yang berbahaya bahwa perluasan bahan bakar fosil dapat terus berlanjut tanpa konsekuensi. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun infrastruktur nol-karbon yang dibutuhkan untuk masa depan yang aman yang mencakup semua orang,” katanya dalam sebuah pernyataan pers.

    El Nino menambah bahan bakar ke dalam api

    Menurut pemerhati lingkungan Delcio Rodrigues,kondisi cuaca saat ini, yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, berkontribusi terhadap kebakaran. Wilayah tersebut mengalami kekeringan yang luar biasa, dan sungai-sungai hanya memiliki permukaan air yang rendah. Menurut para ahli, kekeringan yang telah terjadi sejak akhir tahun 2023 diperburuk oleh fenomena cuaca El Nino, yang membawa serta suhu tinggi.

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, ia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “[Perubahan iklim] bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” katanya. “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” tambahnya.

    Dialog demi iklim

    Sementara itu, Burgess mengatakan kepada DW bahwa tanpa tindakan segera, tidak mungkin suhu rata-rata jangka panjang dapat dipertahankan di bawah batas 1,5 derajat. Namun, dia menambahkan bahwa dunia tidak boleh mengabaikan target tersebut, karena setiap fraksi derajat itu penting.

    “Perubahan iklim bukanlah masalah masa depan yang harus kita hadapi atau yang harus dihadapi oleh generasi mendatang, ini adalah masalah yang perlu kita bicarakan sekarang,” kata dia.

    “Kita perlu memastikan bahwa siapa pun yang kita pilih mengambil tindakan terhadap isu-isu yang penting bagi kita, untuk memastikan kita dapat mengurangi perubahan iklim di masa mendatang dan beradaptasi dengan iklim saat ini,” imbuhnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Perangi Wabah Ebola Mematikan, Uganda Mulai Uji Klinis Vaksin Strain Baru

    Perangi Wabah Ebola Mematikan, Uganda Mulai Uji Klinis Vaksin Strain Baru

    Jakarta –

    Dalam pertama kalinya secara global, Kementerian Kesehatan Uganda, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lainnya hari ini meluncurkan uji coba kemanjuran klinis pertama untuk vaksin dari Ebola dari spesies virus Sudan, dan pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk uji coba vaksin acak, dalam keadaan darurat.

    “Ini adalah uji coba pertama untuk menilai kemanjuran klinis vaksin terhadap penyakit virus Ebola Sudan,” kata WHO dalam keterangannya dikutip Jumat (7/2/2025).

    Peneliti utama dari Universitas Makerere dan Institut Penelitian Virus Uganda (UVRI), dengan dukungan dari WHO dan mitra lainnya, telah menyiapkan uji coba dalam 4 hari sejak wabah dikonfirmasi pada 30 Januari. Ini adalah uji coba pertama untuk menilai kemanjuran klinis vaksin terhadap penyakit Ebola akibat virus Sudan.

    Kandidat vaksin disumbangkan oleh IAVI, dengan dukungan keuangan dari WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI), Pusat Penelitian Pembangunan Internasional Kanada (IDRC), dan Otoritas Kesiapan dan Respons Darurat Kesehatan Komisi Eropa (HERA) dan dukungan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (CDC Afrika).

    “Ini adalah pencapaian penting menuju kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik, dan menyelamatkan nyawa ketika wabah terjadi,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

    Gejala infeksi Ebola termasuk demam, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan, diikuti dengan muntah, diare, ruam, dan pendarahan internal dan eksternal. Penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan cairan dan jaringan tubuh yang terinfeksi.

    Virus Ebola Sudan memiliki tingkat kematian tinggi, membunuh setidaknya 40% dari mereka yang terinfeksi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Uganda saat ini sedang mengalami wabah penyakit keenam terkait Ebola.

    Empat puluh kontak korban pertama wabah ini akan divaksinasi dalam fase peluncuran ini yang dilakukan bersama dengan otoritas Uganda dan WHO. Sementara itu Kementerian kesehatan Uganda telah mengkonfirmasi 234 kontak yang terdaftar untuk dipantau.

    “Ini menandai tonggak utama dalam respons darurat kesehatan masyarakat dan menunjukkan kekuatan kolaborasi untuk keamanan kesehatan global,” kata direktur WHO untuk Afrika Matshidiso Moeti.

    “Jika terbukti efektif, vaksin akan semakin memperkuat langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari wabah di masa depan,” tandasnya.

    (kna/kna)

  • Intip Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di 69 Negara

    Intip Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di 69 Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Beasiswa LPDP 2025 memberikan bantuan mencakup biaya pendidikan dan uang saku yang disesuaikan dengan standar hidup di 69 negara tujuan. Pemerintah kembali membuka pendaftaran Beasiswa LPDP hingga 17 Februari 2025.

    Beasiswa LPDP adalah salah satu yang paling diminati karena memberikan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 secara gratis, baik di dalam maupun luar negeri.

    Tak hanya menanggung biaya pendidikan sepenuhnya, LPDP juga memberikan benefit lainnya, termasuk uang saku bulanan yang sangat membantu selama masa studi. Menariknya, besaran uang saku yang diterima setiap penerima beasiswa berbeda-beda tergantung negara tujuan studi.

    Berdasarkan buku LPDP Scholarship Funding Components atau sekitar April 2024, berikut adalah besaran uang saku LPDP di 69 negara:

    Afrika Selatan: US$ 920 atau sekitar Rp 14 juta.Amerika Serikat: US$ 2.000–2.600 atau sekitar Rp 31 juta-Rp 40 juta.Arab Saudi: 3.100 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 13 juta.Argentina: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Australia: 2.500-2.800 dolar Australia atau sekitar Rp 26 juta-Rp 29 juta.Austria: 1.200 euro atau sekitar Rp 21 juta.Belanda: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Belarus: US$ 520 atau sekitar Rp 8 juta.Belgia: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Brasil: 2.500 real Brasil atau sekitar Rp 8 juta.Brunei Darussalam: 570 dolar Brunei Darussalam atau sekitar Rp 6 juta.Bulgaria: 980 lev Bulgaria atau sekitar Rp 8 juta.Chili: US$ 1.400 atau sekitar Rp 22 juta.Ceko: US$ 670 atau sekitar Rp 10 juta.Denmark: 1.400-1.600 euro atau sekitar Rp 24 juta-Rp 28 juta.Estonia: 710 euro atau sekitar Rp 12 juta.Filipina: 35.100 peso Filipina atau sekitar Rp 10 juta.Finlandia: 1.200 euro atau sekitar Rp 21 juta.Hong Kong: 12.700 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 25 juta.Hungaria: 780 euro atau sekitar Rp 14 juta.India: 33.400 rupee India atau sekitar Rp 6 juta.Inggris: 1.400-1.900 poundsterling atau sekitar Rp 27 juta-Rp 37 juta.Iran: 950 euro atau sekitar Rp 16 juta.Irlandia: 1.600 euro atau sekitar Rp 28 juta.Islandia: US$ 1.700 atau sekitar Rp 26 juta.Italia: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Jepang: 170.000-195.000 Yen Jepang atau sekitar Rp 17 juta-Rp 19 juta.Jerman: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Kanada: 2.300-2.900 dolar Kanada atau sekitar Rp 26 juta-Rp 33 juta.Kazakhstan: 310.000 tenge Kazakhstan atau sekitar Rp 10 juta.Kenya: US$ 480 atau sekitar Rp 7 juta.Korea Selatan: 1.500.000 won Korea Selatan atau sekitar Rp 17 juta.Kroasia: 630 euro atau sekitar Rp 11 juta.Latvia: 630 euro atau sekitar Rp 11 juta.Lebanon: US$ 1.400 atau sekitar Rp 22 juta.Lituania: 720 euro atau sekitar Rp 12 juta.Luksemburg: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Makau: 7.800 pataca Makau atau sekitar Rp 15 juta.Malaysia: 2.700 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 9 juta.Maroko: 540 euro atau sekitar Rp 9 juta.Meksiko: US$ 1.300 atau sekitar Rp 20 juta.Mesir: US$ 880 atau sekitar Rp 14 juta.Norwegia: 12.700 Krone Norwegia atau sekitar Rp 18 juta.Oman: US$ 860 atau sekitar Rp 13 juta.Pakistan: US$ 410 atau sekitar Rp 6 juta.Prancis: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Polandia: 710 euro atau sekitar Rp 12 juta.Portugal: 800 euro atau sekitar Rp 13 juta.Qatar: 6.000 riyal Qatar atau sekitar Rp 25 juta.Rusia: US$ 700-880 atau sekitar Rp 11 juta-Rp 14 juta.Selandia Baru: 2.300 dolar Selandia Baru atau sekitar Rp 21 juta.Singapura: 2.300 dolar Singapura atau sekitar Rp 26 juta.Siprus: 750 euro atau sekitar Rp 13 juta.Slovenia: 650 euro atau sekitar Rp 11 juta.Spanyol: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Sudan: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Swedia: 12.300 krona Swedia atau sekitar Rp 18 juta.Swiss: 2.400 franc Swiss atau sekitar Rp 43 juta.Taiwan: US$ 1.100 atau sekitar Rp 17 juta.Thailand: 24.800 baht Thailand atau sekitar Rp 11 juta.Tiongkok: 6.600 yuan Tiongkok atau sekitar Rp 14 juta.Tunisia: 2.300 dinar Tunisia atau sekitar Rp 12 juta.Turki: 490 euro atau sekitar Rp 8,5 juta.Uni Emirat Arab: 6.100 dirham UAE atau sekitar Rp 26 juta.Uzbekistan: US$ 720 atau sekitar Rp 11 juta.Vietnam: 10.790.000 dong Vietnam atau sekitar Rp 6,5 juta.Yaman: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Yordania: US$ 810 atau sekitar Rp 13 juta.Yunani: 600 euro atau sekitar Rp 10 juta.

    Besaran uang saku beasiswa ini menyesuaikan dengan biaya hidup di setiap negara dan dapat berubah sesuai kebijakan LPDP di tahun 2025.

  • Wabah Baru Ebola Tewaskan Perawat di Uganda, Vaksin Langsung Dikebut

    Wabah Baru Ebola Tewaskan Perawat di Uganda, Vaksin Langsung Dikebut

    Jakarta –

    Seorang perawat berusia 32 tahun di Uganda meninggal dunia usai terinfeksi Ebola. Otoritas kesehatan setempat mengumumkan wabah Ebola sehari setelah kematian perawat tersebut. Hingga saat ini, sumber wabah masih terus ditelusuri dan menurut laporan terakhir belum ada kasus lain terkonfirmasi.

    Otoritas kesehatan Uganda kini sedang mempersiapkan penyebaran vaksin uji coba sebagai bagian dari langkah membendung wabah Ebola di ibukota Uganda, Kampala.

    Sejumlah ilmuwan telah mengembangkan protokol penelitian yang berkaitan dengan rencana penyebaran lebih dari 2 ribu dosis kandidat vaksin untuk melawan Ebola strain Sudan.

    “Protokol sedang dipercepat. Vaksin ini belum memiliki lisensi,” kata direktur eksekutif Institut Penelitian Virus Uganda, Pontiano Kaleebu dikutip dari AP News, Senin (3/2/2025).

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya mengatakan bahwa dukungannya terhadap respons Uganda terhadap wabah tersebut mencakup akses ke 2.160 dosis vaksin uji coba. Tim peneliti WHO juga telah dikerahkan ke lapangan untuk bekerjasama sambil menunggu persetujuan

    Mereka menuturkan kandidat vaksin serta kandidat pengobatan sedang disediakan melalui protokol uji klinis untuk menguji lebih lanjut kemanjuran dan keamanannya.

    Uganda telah mengalami beberapa kali wabah Ebola. Ini menandai kejadian wabah Ebola kedelapan yang terjadi sejak tahun 2000.

    Setidaknya ada sekitar 44 kontak erat dari korban perawat yang sudah teridentifikasi. Mereka termasuk 30 orang petugas kesehatan serta pasien, menurut Kementerian Kesehatan Uganda.

    (avk/kna)