Xcloud.id

Negara: Sudan

  • ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi

    Depok (ANTARA) – Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) menggelar audiensi dengan Duta Besar Sudan di Indonesia untuk membahas kondisi Sudan yang memanas menghadapi krisis kemanusiaan membutuhkan perhatian dunia.

    Kehadiran Delegasi ALKIS yang dipimpin langsung Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, dan beberapa Tim Aliansi disambut baik oleh Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed.

    Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky dalam keterangannya, Jumat mengungkapkan pertemuan tersebut sebagai langkah strategis, yakni momentum penting untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama kemanusiaan antara Indonesia dan Sudan.​

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi kemanusiaan agar lebih akurat serta berkeadilan,” ujarnya seusai acara audiensi bersama Dubes Sudan di Kantor Kedubes Sudan, Jakarta.

    Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) ini berkomitmen mendukung Sudan.

    ALKIS memaparkan visi dan rencana kerja aliansi yang berfokus pada dukungan kemanusiaan untuk rakyat Sudan yang tengah menghadapi berbagai krisis sosial.

    “Aliansi ini berkomitmen menjalin kolaborasi dengan Kedutaan Besar Sudan dan Lembaga terkait. Yaitu untuk merancang program bantuan yang efektif dan terkoordinasi,”terang Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok ini.

    Direktur Pengabdian Masyarakat Institut Hasyim Muzadi (IHM) ini menyoroti kemungkinan audiensi lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengoperasikan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Yakni melalui dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan semangat dan amanah Pembukaan UUD 1945. Yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”jelasnya.

    ALKIS meyakini bahwa dukungan pemerintah akan memperkuat kontribusi Indonesia bagi perdamaian di Sudan.​ Terlebih lagi, kiprah Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo semakin diperhitungkan di kancah Internasional. Tidak hanya dalam peran aktif perdamaian dunia, namun juga dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

    “ALKIS mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama mendukung misi kemanusiaan demi dunia yang lebih aman dan berkeadilan,”tuturnya.

    Hubungan Bilateral Semakin Erat dan Peran Aktif Indonesia

    Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed mengapresiasi kedatangan dan dukungan ALKIS. Pemerintah Sudan berharap kepada Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif.

    “Kami sangat berharap peningkatan peran aktif Pemerintah Indonesia secara langsung sebagai negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Sudan sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung,”katanya.

    Menurutnya, situasi di Sudan bukanlah perang saudara, melainkan sebuah proxy war yang melibatkan kepentingan berbagai pihak eksternal.

    “Melalui kerja sama erat dan sinergis antara ALKIS, Pemerintah Indonesia, dan Kedutaan Besar Sudan, upaya kemanusiaan ini diharapkan berkontribusi pada pemulihan sosial dan pemenuhan hak dasar rakyat Sudan,”katanya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Jakarta –

    Maria Magdalena dan keempat anaknya tinggal di sebuah gubuk kayu di sebuah permukiman kecil di tanah berpasir di Semenanjung Ilha do Cabo, Angola. Dari tempat itu, dia bisa melihat kapal-kapal kargo mengantre panjang untuk masuk ke pelabuhan ibu kota, Luanda.

    Angola kaya akan bahan mentah, tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Magdalena juga dapat melihat cakrawala kota, tetapi dia tidak mengikuti pertemuan puncak penting yang berlangsung di distrik pemerintahan ibu kota di seberang teluk. Mengurus kehidupan sehari-harinya saja sudah cukup sulit.

    “Saya sangat butuh pekerjaan. Tanpa pekerjaan, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya,” katanya.

    Afrika dan Eropa dalam mode krisis

    Di Luanda, Uni Afrika (UA) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan puncak ketujuh mereka dengan tema “mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui multilateralisme yang efektif.” Bersama-sama, mereka mewakili 82 negara dengan populasi hampir 2 miliar orang.

    Sebelumnya, tidak ada tekanan sebesar ini. “Seperti kita tahu, ketidakpastian mendominasi panggung internasional. Norma geopolitik internasional yang mapan sedang ditantang,” kata Mahmoud Youssouf, Ketua Komisi AU, dalam sebuah pernyataan sebelum konferensi.

    Rusia tengah berperang di Eropa, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif radikal dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Cina mendorong penetrasi agresif ke pasar global. Konflik di Afrika juga meningkat, mulai dari perang brutal berkecamuk di Sudan dan ekstremisme jihad menyebar di wilayah Sahel.

    Sebelum memasuki ruang konferensi, Friedrich Merz menghadiri pertemuan informal mendadak dengan para pemimpin UE. Bahkan di Luanda, Afrika, diskusi tentang cara merespons perang Rusia melawan Ukraina juga tetap berlangsung.

    Bagi Merz dan para kepala negara lainnya, ini adalah politik dalam mode krisis, ketika Afrika dan Eropa berusaha merapatkan barisan. Dalam deklarasi akhir pertemuan, mereka menegaskan perlunya tatanan dunia “berdasarkan hukum internasional dan multilateralisme yang efektif.”

    Potensi Afrika dan ketergantungan Eropa

    Uni Eropa adalah mitra dagang dan investor terbesar bagi Afrika. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sepertiga dari seluruh ekspor Afrika ditujukan ke Eropa.

    Banyak negara Afrika memiliki bahan baku penting yang dibutuhkan Eropa untuk transisi energi dan industri, misalnya logam tanah jarang, tembaga, kobalt, dan litium. Namun, persaingan sangat ketat dan Afrika ingin menghindari ketergantungan pada satu pihak.

    “Dunia tidak hanya terdiri dari satu atau dua negara. Kami bekerja sama dengan siapa pun yang terbuka pada kami,” kata Presiden Angola Joao Lourenco, Ketua AU saat ini. “Kami terbuka pada dunia.”

    “Kita tidak ingin membiarkan benua ini dikuasai pihak lain,” ujar Merz, terutama merujuk pada Cina.

    Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), Cina telah berinvestasi dalam pembangunan jembatan, pelabuhan, dan jalan raya di Afrika. Bahkan bandara baru di Luanda dibangun dan dibiayai Cina sebagai proyek prestisius.

    “Cina membantu membangun kembali Angola setelah perang saudara pada 2002 melalui pinjaman dan proyek infrastruktur,” kata Vandre Spellmeier dari Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Angola (AHK Angola) kepada DW.

    Menurutnya, “belum terlambat bagi Uni Eropa.” Angola kini berusaha membebaskan diri dari beban utang besar kepada Cina, jelasnya.

    Produk lokal, alih-alih ekspor mentah

    “Kerja sama Afrika-Eropa di masa depan harus menekankan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah perekonomian lokal Afrika,” kata Hermine Sam, Koordinator Program Selatan di German Marshall Fund, kepada DW.

    Jika tidak, katanya, pola lama akan terus berulang. “Bahan mentah keluar dengan harga murah dan kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga mahal.”

    Olaf Wientzek, kepala dialog pembangunan multinasional di Yayasan Konrad Adenauer di Brussel, melihat ini sebagai titik tumpu. “Memperkuat kapasitas pengolahan lokal, di sinilah Eropa bisa unggul dari Cina,” katanya kepada DW.

    Dia mengakui bahwa prosedur Eropa sering lebih ketat dan lebih lambat. “Namun, Eropa ingin memberikan lebih banyak ruang bagi sektor ekonomi dibanding Cina.”

    Global Gateway: Jawaban Eropa terhadap Cina

    Inisiatif Global Gateway sering dianggap sebagai respons UE terhadap Cina. Program investasi ini mendukung proyek infrastruktur dengan pendanaan UE dan investor swasta.

    Salah satu proyek unggulan Global Gateway sedang dibangun di Angola: Koridor Lobito, sebuah jalur kereta yang menghubungkan wilayah kaya bahan mentah di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia dengan pantai Atlantik. Di sepanjang jalur ini akan dibangun berbagai bisnis, dari pertanian hingga logistik.

    UE sangat bangga dengan proyek percontohan ini. “Saat kami menghubungkan Afrika dengan pasar global, kami juga mendukung perdagangan di dalam benua Anda. Saya pikir ini cara terbaik bagi perusahaan Afrika untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” ujar von der Leyen.

    Kanselir Merz mendukung pernyataannya. “Pasar tunggal Eropa adalah kisah sukses besar dan proyek perdamaian terbesar yang pernah dimiliki Eropa. Kemudian, dengan latar belakang itu, Jerman mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pan-Afrika sejak awal,” katanya.

    Namun, kritik tetap muncul. “Dalam perumusannya, Global Gateway tidak dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan Afrika dan mengabaikan prioritas Afrika,” kata Hermine Sam kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa UE sering dikritik karena “banyak bicara tetapi sedikit hasil, terutama dibanding Cina.”

    Hasil KTT Luanda

    Afrika merupakan benua yang sangat muda, 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Mereka membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana hanya 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun.

    “Generasi muda Afrika, yang kreatif, dinamis, dan tumbuh dengan sangat cepat, adalah salah satu aset terbesar bagi masa depan bersama kita,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Namun, apa yang tersisa setelah dua hari KTT UE-AU di Luanda, yang bahkan dijadikan hari libur nasional karena banyaknya tamu internasional?

    Magdalena, ibu empat anak itu, berkata bahwa dia menghindari politik. Dia sedang menggoreng makanan di atas tungku arang kecil. Magdalena pun memiliki harapan bagi masa depannya.

    “Aku masih muda. Aku sangat butuh pekerjaan, sesegera mungkin.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Trump Cabut Perlindungan Sementara Imigran Myanmar di AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakhiri perlindungan sementara bagi imigran Myanmar di negaranya. Kenapa?

    Dilansir AFP, Selasa (25/11/2025), ada sekitar 4.000 orang dari Myanmar telah tinggal di Amerika Serikat (AS) di bawah Status Perlindungan Sementara (TPS). Diketahui, TPS melindungi pemegangnya dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja.

    TPS diberikan kepada orang-orang yang dianggap berada dalam bahaya jika mereka kembali ke negara asal mereka, karena perang, bencana alam, atau keadaan luar biasa lainnya.

    Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan kebijakan imigrasinya secara menyeluruh. Dia memerintahkan penghapusan TPS bagi warga negara dari Afghanistan, Kamerun, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Suriah, Sudan Selatan, dan Venezuela.

    Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia juga akan mencabut TPS bagi warga negara Somalia.

    TPS diperluas untuk warga negara Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan keputusan untuk mencabutnya dibuat setelah meninjau kondisi di negara tersebut.

    Myanmar terus menghadapi “tantangan kemanusiaan yang sebagian disebabkan oleh operasi militer yang berkelanjutan melawan perlawanan bersenjata,” kata Noem.

    Namun, katanya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Namun, tambahnya, telah terjadi perbaikan dalam “tata kelola dan stabilitas di tingkat nasional dan lokal.”

    Noem mengungkapkan alasan pencabutan TPS ini karena menganggap sudah ada pencabutan status darurat pada Juli lalu di Myanmar. Dia juga mengatakan bahwa akan “ada pemilu yang bebas dan adil” pada Desember mendatang di Myanmar.

    Dikritik LSM

    Langkah pencabutan TPS ini menuai kritik dari organisasi advokasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch (HRW). Dia menilai pencabutan ini akan mempersulit warga Myanmar.

    “Kesalahan pernyataan Keamanan Dalam Negeri dalam mencabut TPS bagi warga Myanmar sangat parah sehingga sulit membayangkan siapa yang akan mempercayainya,” ujar Direktur Advokasi HRW Asia, John Sifton, dalam sebuah pernyataan.

    Kelompok tersebut mencatat bahwa “status darurat Myanmar yang seharusnya dicabut pada bulan Juli langsung digantikan dengan status darurat dan darurat militer baru di sejumlah kota di sembilan negara bagian dan wilayah.”

    Menurut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan “sulit dipercaya” jika Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil dalam situasi saat ini.

    “Bagaimana mungkin ada yang bilang mereka bebas dan adil,” kata Turk dalam wawancara baru-baru ini dengan AFP.

    “Dan bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya ketika sebagian besar wilayah negara sebenarnya tidak berada di bawah kendali siapa pun, sementara militer terlibat dalam konflik dan telah menekan penduduknya selama bertahun-tahun?” tambahnya.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah, dengan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi digulingkan dan dipenjara dalam kudeta tersebut, dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya dibubarkan.

    Junta militer merebut kekuasaan dengan klaim kecurangan yang tidak berdasar dalam pemilu 2020 yang dimenangkan NLD secara telak.

    Perang saudara yang melibatkan banyak pihak telah melanda Myanmar sejak saat itu, dengan junta militer kehilangan sebagian besar wilayah negara itu akibat gerilyawan pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata etnis minoritas yang kuat.

    Terkait hal itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini menyarankan warga Amerika tidak bepergian ke Myanmar karena “konflik bersenjata, potensi kerusuhan sipil”, dan “penahanan yang salah”.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Lagi-lagi Trump Kecewa ke Putin, Buntut Tak Mau Akhiri Perang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (zap/azh)

  • Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk pertama kalinya sejak dilantik, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum internasional di luar negeri, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Kehadirannya menandai debut diplomatik Gibran di panggung global sekaligus menunjukkan kepercayaan Presiden Prabowo terhadap peran strategis sang wakil dalam membawa agenda Indonesia ke dunia internasional.

    Wapres Ke-14 RI itu pun muncul membawa satu gagasan yang mungkin tak disangka menjadi sorotan: pentingnya makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dan dunia.

    Bagi sebagian orang, topik pangan dan makan bergizi mungkin tidak terdengar seprestisius pembahasan utang global, kecerdasan buatan, atau transisi energi hijau. Tetapi bagi Indonesia, isu ini justru menjadi kunci membangun generasi masa depan.

    Dan di panggung G20, Gibran membawa “oleh-oleh” pemikiran yang mencerminkan penggabungan kepentingan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan strategi geopolitik yang lebih luas.

    Bersama para pemimpin dari 37 negara dan berbagai organisasi internasional, Gibran mengikuti sesi-sesi pembahasan yang berlangsung maraton. Dari ketahanan pangan global, pengurangan risiko bencana, hingga tata kelola kecerdasan buatan, Indonesia tampil bukan sekadar peserta, melainkan penggerak agenda Global South yang semakin bersuara lantang.

    Dalam sesi pembukaan KTT, Gibran menyoroti krisis pangan global yang terus menghantui dunia. Menurut laporan KTT, terdapat 720 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan. Angka itu menjadi latar penting ketika Indonesia memaparkan pengalaman di dalam negeri melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini bukan hanya untuk memberi makan, tetapi menjadi model pembangunan manusia yang semakin relevan dalam konteks krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pesan kunci Gibran dalam forum itu.

    “Wakil Presiden menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Johannesburg, Sabtu (22/11).

    Melalui MBG, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari strategi pembangunan ekonomi. Program ini berdampak langsung pada produksi pangan lokal, pemberdayaan petani, stabilitas harga, hingga aktivitas ekonomi UMKM.

    Airlangga menambahkan bahwa Gibran melihat MBG sebagai model yang bisa diterapkan lebih luas. Dia menegaskan kembali bagaimana program ini dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    “Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh nyata yang memperkuat pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi dengan rantai pasok yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia,” ucap Airlangga.

    Dengan membawa MBG ke forum G20, Indonesia ingin menunjukkan bahwa investasi pada pangan dan gizi bukan sekadar kebijakan domestik, tetapi tonggak pembangunan berkelanjutan yang layak dicontoh negara lain terutama negara berkembang di Afrika.

    Di G20, Gibran juga menekankan perlunya membangun ketangguhan menghadapi bencana. Sebagai negara yang berada di ring of fire, Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami.

    “Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain,” kata Airlangga.

    Ucapan ini menggambarkan posisi Indonesia yang mengedepankan solidaritas dan kemanusiaan. Di panggung global, Gibran membawa pesan bahwa tata kelola dunia harus menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar kepentingan geopolitik.

    Dalam konteks domestik, Indonesia juga tengah membangun sistem peringatan dini dan penguatan mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan empat dari lima penduduk hidup di wilayah rawan bencana, Indonesia menjadikan isu ini sebagai prioritas jangka panjang.

    Reformasi Sistem Pembiayaan Global: Suara Tuntas dari Negara Berkembang

    Tidak hanya soal pangan dan bencana, Gibran memasuki arena yang jauh lebih kompleks: sistem pembiayaan global. Dalam sesi pleno, dia menyampaikan pentingnya akses pembiayaan yang lebih adil bagi negara berkembang.

    “Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau,” ujar Airlangga.

  • Indonesia Bawa Agenda Strategis di KTT G20 Afrika Selatan, dari Pangan hingga AI

    Indonesia Bawa Agenda Strategis di KTT G20 Afrika Selatan, dari Pangan hingga AI

    Airlangga juga menyampaikan data kelaparan dunia yang dibahas dalam forum serta contoh program yang dapat diterapkan. Airlangga menyampaikan laporan terbaru dalam forum mencatat masih adanya persoalan kelaparan global yaitu sekitar 720 juta penduduk dunia masih dalam kelaparan. Terkait hal itu, program makan bergizi gratis sebagai contoh upaya yang dapat memberikan manfaat luas.

    Dalam pembahasan terkait bencana, Wakil Presiden menegaskan tantangan tidak hanya bersumber dari alam, tetapi juga akibat peran manusia. Isu-isu seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel turut disebut sebagai latar penting perlunya penempatan kemanusiaan dalam tata kelola global serta peran G20 sebagai teladan.

    Wakil Presiden juga menghadiri mikta leaders gathering bersama pemimpin Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Indonesia juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan Ethiopia, Vietnam, Angola, Finlandia, serta pimpinan organisasi internasional seperti WTO dan UNCTAD.

    Airlangga menambahkan masih ada satu sesi tambahan yang akan kembali dihadiri Wakil Presiden pada rangkaian KTT G20 Afrika Selatan.

     

  • Menko Airlangga: KTT G20 Bahas Pertumbuhan Ekonomi Global hingga Pembiayaan Internasional

    Menko Airlangga: KTT G20 Bahas Pertumbuhan Ekonomi Global hingga Pembiayaan Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin penting dalam KTT G20 Leaders Summit Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 

    Airlangga menyampaikan KTT G20 kali ini mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability. Dalam KTT G20 itu, Wapres Gibran mengikuti dua sesi Leaders Summit. 

    Sesi pertama, lanjutnya, membahas tentang ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan. Sementara itu, sesi kedua mengangkat topik pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan sistem pangan. 

    Berdasarkan catatan Airlangga, Wapres menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi global harus kuat, stabil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. 

    “Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara a.l. penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau,” paparnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025). 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa negara-negara berkembang, terutama Indonesia, sangat menekankan pembiayaan internasional yang adil.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Wapres Gibran menyampaikan contoh solusi digital sederhana yang dilakukan Indonesia dan berbiaya rendah. Salah satunya, sistem pembayaran dengan QRIS yang kini sudah diadopsi beberapa negara lain di Asean, bahkan negara lain di Asia termasuk Jepang dan Korea.

    Wapres, kata Airlangga, juga mendorong dialog di G20 mengenai kecerdasan artifisial (AI) dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju.

    Airlangga menambahkan Wapres menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis mengingat 270 juta penduduk dunia kelaparan.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi contoh nyata yang turut mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani, peternak serta perluasan kegiatan ekonomi yang supply chain-nya dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia,” paparnya.

    Airlangga juga melaporkan KTT G20 juga membahas mengenai pengurangan risiko bencana, tak hanya bencana alam tetapi juga bencana akibat tindakan manusia seperti yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel dan banyak wilayah lain. 

    “Berbagai  peristiwa itu menegaskan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global dan mendorong G20 sebagai teladan.”

  • Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Singgung Gaza, Gibran: Dunia tak boleh normalisasi penderitaan manusia

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung konflik di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Palestina, dan mengajak para pemimpin dunia untuk tidak menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah.

    Dalam sesi kedua KTT G20 yang dihadiri puluhan pimpinan negara, Gibran mengatakan bahwa bencana yang terjadi saat ini bukan hanya bencana alam, namun banyak bencana lainnya yang merupakan akibat dari tindakan manusia.

    “Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan dan mata pencaharian masyarakat,” kata Gibran yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Gibran menyoroti tragedi dan bencana kemanusiaan itu mengingatkan kita untuk menempatkan rasa kemanusiaan di jantung tata kelola global.

    Menurut Gibran, pemimpin dunia tidak boleh membiarkan penderitaan manusia itu menjadi sebuah normal baru.

    “Dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah menjadi normal baru,” kata Gibran.

    Gibran menambahkan bahwa kelompok negara yang tergabung dalam G20 sebagai forum yang mewakili 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh.

    “G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh, memastikan bahwa pertumbuhan dan ketahanan menjadi dua sisi mata uang yang sama, mendorong harapan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua,” kata Gibran.

    Adapun dalam sesi kedua KTT G20, para pemimpin dunia membahas tema yang berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

    Gibran juga akan menyampaikan pidato pada sesi ketiga yang membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diminta Putra Mahkota Saudi, Trump Akan Berusaha Setop Perang Sudan

    Diminta Putra Mahkota Saudi, Trump Akan Berusaha Setop Perang Sudan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya akan mulai “berusaha” untuk mengakhiri perang di Sudan. Ini dilakukan Trump setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) memintanya untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

    Trump hingga saat ini hampir tidak pernah berkomentar tentang konflik antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat hampir 12 juta orang mengungsi sejak pecah pada April 2023.

    “Yang Mulia ingin saya melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh terkait Sudan,” kata Trump dalam forum bisnis Saudi-AS yang dihadiri oleh Putra Mahkota Saudi, dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025).

    “Saya tidak pernah terpikir untuk terlibat, saya pikir itu hanya sesuatu yang gila dan di luar kendali,” imbuh Tump.

    “Tetapi saya melihat betapa pentingnya hal itu bagi Anda, dan bagi banyak teman Anda di ruangan ini, Sudan. Dan kami akan mulai bekerja untuk Sudan,” ujar Trump kepada MBS di forum tersebut.

    Meskipun konflik ini berada di luar radar Trump, Washington telah meningkatkan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

    Arab Saudi mendukung militer Sudan yang bersekutu dengan pemerintah. Sementara militer Sudan menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendukung RSF dengan pasokan senjata dan tentara bayaran. Tuduhan ini telah dibantah UEA.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah menelepon menteri luar negeri UEA pada hari Jumat lalu untuk mendesak pemerintah UEA mendukung gencatan senjata di Sudan.

    RSF baru-baru ini merebut kota penting Al-Fasher setelah pengepungan tanpa henti yang diwarnai pembantaian massal. Hal ini mendorong Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memerintahkan penyelidikan atas dugaan kekejaman.

    Sementara itu, utusan Trump untuk Afrika, Massad Boulos, pada hari Sabtu lalu mengatakan bahwa perang di Sudan adalah “krisis kemanusiaan terbesar di dunia.”

    Trump berulang kali mengklaim telah menyelesaikan delapan konflik di dunia sejak kembali menjabat pada bulan Januari, tetapi justru berfokus pada perang di Gaza dan Ukraina dalam upayanya meraih Hadiah Nobel Perdamaian.

    Janjinya untuk mulai menangani konflik Sudan mencerminkan hubungan dekatnya dengan Putra Mahkota Saudi, yang ia undang ke Gedung Putih untuk kunjungan pada hari Selasa lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mesranya Trump dengan Putra Mahkota Saudi

    Mesranya Trump dengan Putra Mahkota Saudi

    Jakarta –

    Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Trump menjamu Pangeran MBS dengan makan malam, melempar pujian hingga pasang badan.

    Dilansir AFP, Rabu (19/11/2025), saat menerima Pangeran MBS di Ruang Oval, pada Selasa (18/11) waktu setempat, Trump memuji Pangeran MBS sebagai kawan baik. Trump juga mengatakan bahwa Pangeran MBS telah melakukan pekerjaan yang “luar biasa” dalam “hak asasi manusia”, dan segala hal lainnya.

    Bela Pangeran MBS soal Pembunuhan Khashoggi

    Kunjungan MBS ke Gedung Putih ini merupakan kunjungan pertamanya sejak kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018. Hubungan AS-Saudi sempat memburuk, dengan intelijen Washington mengindikasikan MBS menyetujui pembunuhan itu — sebuah tuduhan yang dibantah otoritas Saudi.

    Donald Trump membela Pangeran MBS atas pembunuhan mengerikan yang dilakukan agen Saudi terhadap jurnalis Jamal Khashoggi yang berbasis di AS. Tak hanya itu, Trump pun memuji catatan hak asasi manusia sang pangeran.

    “Banyak orang tidak menyukai pria yang Anda bicarakan itu. Entah Anda menyukainya atau tidak menyukainya, banyak hal terjadi, tetapi dia (sang pangeran) tidak tahu apa-apa tentang itu,” kata Trump kepada para wartawan.

    Trump disebut sempat menegur reporter yang bertanya tentang skandal tersebut. Ia memerintahkan agar kasus itu tidak diungkit.

    “Anda tidak perlu mempermalukan tamu kami dengan mengajukan pertanyaan seperti itu,” katanya.

    Jamuan Makan Malam untuk Pangeran MBS

    Jamuan makan malam yang digelar Donald Trump untuk Pangeran MBS di Gedung Putih diwarnai momen tak terduga. MBS melontarkan candaan soal taruhan online untuk dirinya memakai setelan jas hitam saat menghadiri jamuan makan malam Trump.

    Jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati MBS itu digelar di East Room Gedung Putih pada Selasa (18/11) malam. Momen itu memberikan kesempatan kepada sang Pangeran Saudi untuk menikmati jamuan makan malam kenegaraan, meskipun dia bukan kepala negara dan hanya penguasa de-facto Kerajaan Saudi.

    Ketika berbicara di podium, MBS berbicara soal sejarah hubungan antara Saudi dan AS yang terjalin sejak lama. Saat akan mengakhiri pidatonya, seperti dilansir Free Press Journal, MBS tiba-tiba melontarkan candaan yang tidak diduga.

    “Sebelum saya datang ke sini, seseorang memberitahu saya bahwa ada situs taruhan, bahwa mereka bertaruh untuk saya mengenakan setelan jas hitam,” ucap sang Putra Mahkota Saudi, dengan Trump yang memakai tuksedo berdiri di sampingnya.

    “Dan jika Anda bertaruh untuk saya mengenakan setelan jas hitam, dan saya datang ke sini dengan setelan jas hitam, mereka akan mendapatkan hampir 17 kali lipat. Jadi saya ingin memberitahu mereka, maaf, Anda kalah taruhan,” ujarnya.

    “Mungkin lain kali,” imbuh MBS menambahkan, yang disambut tawa para tamu lainnya yang menghadiri jamuan makan malam tersebut. Trump tampak tersenyum sambil menganggukkan kepalanya mendengar candaan MBS tersebut.

    Momen MBS melontarkan candaan itu menjadi sorotan online, dengan salah satu akun media sosial X yang memposting video pernyataan sang Putra Mahkota Saudi itu telah ditonton sebanyak 1 juta kali.

    Jamuan makan malam di Gedung Putih biasanya memiliki dresscode tuksedo dengan dasi kupu-kupu, atau setelan jas dengan dasi hitam. MBS hadir mengenakan thawb berwarna hitam dengan jubahnya, dilengkapi ghutra atau penutup kepala berwarna merah-putih.

    Berbagai tokoh dari sektor bisnis, energi, teknologi, media, dan olahraga hadir dalam jamuan makan malam itu. Miliarder AS Elon Musk dan pesepakbola ternama asal Portugal, Cristiano Ronaldo, termasuk yang hadir dalam jamuan makan malam di Gedung Putih tersebut.

    Ronaldo, yang bermain untuk klub sepakbola Saudi, Al Nassr, hadir sebagai bagian dari delegasi Saudi. Saat berbicara sebelum makan malam dimulai, Trump sempat melontarkan pernyataan kepada Ronaldo, dengan mengatakan bahwa putra bungsunya, Barron, yang kini berusia 19 tahun, sangat mengidolakannya.

    “Anda tahu, anak saya penggemar berat Ronaldo. Saya rasa dia lebih menghormati ayahnya sekarang, karena saya memperkenalkan Anda,” ucap Trump, seperti dilansir AFP.

    Trump Umumkan Saudi Sekutu Utama Non-NATO

    Pada momen tersebut, Donald Trump juga mengumumkan bahwa dirinya menetapkan Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO.

    “Malam ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah meningkatkan kerja sama militer ke tingkat yang lebih tinggi dengan secara resmi menetapkan Arab Saudi sebagai sekutu utama non-NATO, yang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka,” kata Trump, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya.

    “Dan saya baru memberitahu Anda sekarang untuk pertama kalinya, karena mereka ingin merahasiakannya untuk malam ini,” ucap Trump kepada MBS, merujuk pada penetapan yang sebelumnya hanya diterima oleh 19 negara.

    Status “sekutu utama non-NATO” atau MNNA yang diberikan Trump kepada Saudi, berdasarkan hukum AS, “memberikan manfaat tertentu kepada mitra asing di bidang perdagangan pertahanan dan kerja sama keamanan”, namun tidak memberikan komitmen keamanan apa pun.

    Negara-negara Timur Tengah lainnya yang telah ditetapkan oleh AS sebagai sekutu utama non-NATO, termasuk Bahrain, Mesir, Yodania, Kuwait, Qatar, dan Israel.

    Selama kunjungan MBS ke AS, kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian, termasuk perjanjian mengenai energi nuklir sipil dan pembelian jet tempur siluman F-35. Dalam perjanjian energi nuklir itu ditegaskan bahwa perusahaan AS akan menjadi mitra pilihan Saudi untuk kerja sama nuklir sipil.

    Sedangkan pembelian jet tempur siluman F-35 diatur dalam perjanjian pertahanan strategis, yang juga mencakup pembelian paket senjata AS oleh Saudi.

    Dalam kunjungannya ini, MBS juga menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci bagi terjalinnya hubungan antara Saudi dan Israel. Trump diketahui menginginkan Saudi bergabung dalam Abraham Accords yang mengatur normalisasi negara Arab dan Israel, namun MBS mengatakan bahwa dibutuhkan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Trump Ungkap akan Bantu Selesaikan Masalah Perang di Sudan’:

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Menbud Tegaskan Pentingnya Diplomasi Budaya dalam Perkuat Posisi RI

    Menbud Tegaskan Pentingnya Diplomasi Budaya dalam Perkuat Posisi RI

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI menyelenggarakan Indonesia International Conference on Cultural Diplomacy (IICCD) 2025 di Kampus Universitas Indonesia (UI).

    Berfokus pada tema Defining Cultural Diplomacy: Crossing Cultures, Weaving Worlds, konferensi yang terselenggara melalui kerja sama Kemenbud dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI ini akan berlangsung selama dua hari dan diikuti para akademisi, diplomat, pembuat kebijakan, serta pelaku budaya dari berbagai negara.

    Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon dalam sambutannya menegaskan pentingnya diplomasi budaya sebagai kekuatan strategis dalam membangun hubungan internasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia.

    “Mengusung semangat ‘Defining Cultural Diplomacy: Crossing Cultures, Weaving Worlds’, IICCD mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana budaya terus membentuk hubungan internasional serta praktik diplomasi, serta meneguhkan kembali komitmen kolektif kita untuk memajukan budaya sebagai kekuatan penting dalam peradaban global,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

    Fadli Zon juga menyoroti bahwa diplomasi budaya merupakan bagian penting dari soft power meski belum memiliki definisi tunggal yang disepakati secara global. Diplomasi budaya, menurutnya beririsan dengan diplomasi publik, penjenamaan, promosi budaya, dan industri kreatif. Karena itu, IICCD diselenggarakan sebagai ruang untuk mengkaji ulang konsep-konsep tersebut dan merumuskan fondasi diplomasi budaya yang relevan.

    “Di berbagai disiplin dan institusi, diplomasi budaya beririsan dengan diplomasi publik, nation branding, promosi budaya, hingga industri budaya. Konferensi ini menjadi ruang penting untuk mengkaji secara kritis, memperjelas konsep, serta merumuskan tujuan diplomasi budaya di abad ke-21,” ujarnya.

    Di akhir sambutannya, Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada para mitra, akademisi, dan peserta konferensi atas kontribusi dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Fadli Zon berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu-isu kunci seperti repatriasi, keberlanjutan, warisan budaya maritim, museum, musik, budaya populer, pertukaran kreatif, media, dan sinema.

    Forum ini berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, serta bagian dari ekosistem kerja sama budaya seperti forum CHANDI dan Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS).

    “Semoga forum ini memperkuat tekad kita untuk menempatkan budaya di jantung dialog, kerja sama, dan kemajuan global,” sambungnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, Universitas Indonesia, Chairul Hudaya, juga menyoroti peran penting dunia akademik dalam mengawal diplomasi budaya melalui riset, perspektif kritis, dan komitmen terhadap inklusivitas. Ia juga mengapresiasi IICCD dapat diselenggarakan di FISIP Universitas Indonesia.

    “Saya mengapresiasi IICCD menyediakan ruang dari berbagai latar belakang untuk meninjau kembali diplomasi budaya dalam dunia yang terus berubah. Konferensi ini mendorong kita melihat melampaui narasi yang lazim dan mengeksplorasi bagaimana praktik budaya, baik tradisional maupun kontemporer dapat berkontribusi pada perdamaian, saling pengertian, dan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.

    Adapun Indonesia International Conference on Cultural Diplomacy (IICCD) diikuti tak kurang dari dua ratus peserta yang terdiri dari akademisi, komunitas hingga pembuat kebijakan dengan menghadirkan para pembicara ahli di bidang Arkeologi, Antropologi, Museum, dan Hubungan Internasional dari Indonesia, Singapura, Portugal, Australia, UEA, Jerman, Kenya, dan Ukraina.

    Selama dua hari IICCD akan menjadi forum untuk merumuskan kembali diplomasi budaya melalui pengalaman lokal dan dinamika global yang terus berubah serta memperkuat kolaborasi antara institusi, akademisi, komunitas, dan pembuat kebijakan guna menghasilkan keluaran dan jejaring yang berdampak.

    Sebagai informasi, acara pembukaan IICCD turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Dwi Ardhani Sri Sundrijo, Perwakilan Kedutaan Besar Negara Uruguay, Belarusia, Belanda, Serbia, Somalia, Ukraina, Malaysia, Brunei, Filippina, Turki, Tanzania, dan Sudan. Mendampingi Menteri Kebudayaan hadir di antaranya Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; dan Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori.

    (akd/ega)