Negara: Sudan

AS Ikuti Jejak RI? Trump Efisiensi Anggaran Kementerian hingga Organisasi Dunia: Kemlu Terdampak Rp505 Triliun

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana memangkas anggaran Departemen Luar Negeri (Kemlu) dengan jumlah yang cukup signifikan, hingga setengahnya, sebuah langkah yang dapat berdampak besar pada diplomasi internasional dan bantuan luar negeri.

Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut mencapai hampir $30 miliar untuk tahun fiskal 2026, atau sekitar Rp505 triliun (kurs 1 USD = Rp16.850).

Dokumen perencanaan yang dikenal sebagai “Passback” ini, adalah tanggapan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) terhadap permintaan pendanaan oleh Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal mendatang, yang dimulai pada 1 Oktober 2025.

Sementara dokumen tersebut masih dalam tahap awal, pejabat AS menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan beberapa perubahan, pemotongan tersebut kemungkinan akan tetap signifikan.

Isi Proposal Pemotongan

Anggaran yang diusulkan untuk Departemen Luar Negeri dalam FY 2026 hanya sebesar $28,4 miliar (sekitar Rp478 triliun), dibandingkan dengan $54,4 miliar (sekitar Rp916 triliun) pada tahun fiskal saat ini.

Selain itu, bantuan luar negeri yang didistribusikan oleh Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) juga dipangkas tajam dari $38,3 miliar (sekitar Rp645 triliun) menjadi $16,9 miliar (sekitar Rp285 triliun).

Sebagai bagian dari rencana pemangkasan ini, pemerintah mempertimbangkan untuk menutup setidaknya 27 misi AS, termasuk kedutaan besar dan konsulat, di negara-negara seperti Eritrea, Gambia, Sudan Selatan, dan Medan di Indonesia.

Tak hanya itu, pemotongan ini juga mencakup pengurangan besar dalam jumlah staf diplomatik dan penutupan beberapa kantor yang mengelola program bantuan kemanusiaan internasional.

Dampak pada Pendanaan Organisasi Internasional

Salah satu bagian paling mencolok dari proposal ini adalah penghapusan pendanaan untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan NATO.

Sebelumnya, pemerintah Trump juga telah mengusulkan untuk mengurangi pendanaan bagi badan-badan seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia, yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan promosi demokrasi di seluruh dunia.

Lebih lanjut, proposal ini juga berencana untuk menghilangkan banyak program pendidikan dan budaya yang telah lama ada, seperti program Fulbright, yang sejak 1946 telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa AS untuk belajar di luar negeri.

Penyusutan Program Bantuan Luar Negeri

Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai program bantuan luar negeri yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. USAID, yang selama ini menjadi lembaga utama dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional, juga akan mengalami pembubaran dan penggabungan fungsinya dengan Departemen Luar Negeri.

Sejak Februari, lebih dari 5.000 program telah ditutup, ribuan kontraktor diberhentikan, dan banyak staf dipangkas dari berbagai misi luar negeri.

Mengapa Pemotongan Ini Dilakukan?

Menurut pejabat yang akrab dengan proposal tersebut, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk efisiensi anggaran pemerintahan Trump yang menginginkan pemangkasan belanja federal secara signifikan.

Elon Musk juga dikenal mendukung perampingan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah. Di masa jabatan pertama Trump, proposal serupa pernah diajukan namun ditolak oleh Kongres. Namun, dalam pemerintahan kedua Trump, perampingan ini mendapatkan momentum lebih besar.

Reaksi Kongres dan Opini Publik

Usulan pemotongan ini menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk dari anggota Kongres. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menanggapi proposal ini dengan mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan membahayakan posisi AS di kancah internasional.

“Ketika America First menjadi America Alone, ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita akan menderita,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AP News.

Shaheen menekankan pentingnya investasi dalam program diplomatik yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kepentingan nasional AS.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

16/04/2025 15:11
Perang Saudara Menggila, 200 Lebih Warga Sipil Tewas-Militer Terdesak

Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah konflik yang telah berlangsung selama dua tahun dan memecah Sudan menjadi dua kekuatan bersenjata yang saling bertikai, serangkaian kekejaman terbaru di Darfur memperlihatkan eskalasi mengerikan. Lebih dari 200 warga sipil dilaporkan tewas dalam rentetan serangan brutal oleh pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kamp-kamp pengungsian dan wilayah sekitar kota El Fasher, satu-satunya kota besar di Darfur yang masih dikuasai oleh tentara Sudan.

Salah satu serangan paling mematikan terjadi di kota Um Kadadah, sekitar 180 km sebelah timur El Fasher, di mana RSF dilaporkan menewaskan sedikitnya 56 warga sipil dalam dua hari setelah mengklaim telah merebut kota tersebut dari pasukan pemerintah. Para korban, menurut laporan, tampaknya menjadi sasaran karena latar belakang etnis mereka.

Serangan terhadap kamp-kamp pengungsian Zamzam dan Abu Shouk, yang menampung lebih dari 700.000 warga sipil yang sebelumnya mengungsi akibat kekerasan dan kelaparan, juga menjadi sorotan dunia internasional. Di Zamzam, seluruh staf medis dari organisasi bantuan Relief International dibantai dalam serangan yang dianggap sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan akses layanan kesehatan bagi para pengungsi.

“Kami memahami ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap seluruh infrastruktur kesehatan di kawasan tersebut untuk mencegah akses kesehatan bagi para pengungsi internal. Kami sangat terkejut bahwa salah satu klinik kami menjadi bagian dari serangan ini – bersama dengan fasilitas kesehatan lain di El Fasher,” kata pernyataan resmi Relief International, dilansir The Guardian, Senin (14/4/2025).

Serangan RSF di Zamzam dilaporkan melibatkan pembakaran bangunan secara luas. Laboratorium Riset Kemanusiaan dari Yale School of Public Health mengamati bahwa “serangan pembakaran telah meluluhlantakkan banyak struktur dan wilayah signifikan di pusat, selatan, dan tenggara kamp Zamzam.”

PBB menyatakan bahwa serangan-serangan ini dilancarkan secara terkoordinasi baik dari darat maupun udara pada 11 April, yang memicu pertempuran sengit dan menyebabkan bencana kemanusiaan baru.

“Saya terkejut dan sangat khawatir atas laporan-laporan yang muncul dari kamp pengungsi Zamzam dan Abu Shouk serta kota El Fasher di Darfur Utara,” ujar Clementine Nkweta-Salami, Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Sudan.

Menurut data yang dikumpulkan sejauh ini, lebih dari 100 orang dikhawatirkan tewas hanya dalam serangan akhir pekan lalu, termasuk lebih dari 20 anak-anak dan sembilan staf Relief International. Tentara Sudan menyebutkan bahwa lebih dari 70 orang tewas di El Fasher saja. Jumlah korban secara pasti belum bisa diverifikasi karena pemadaman internet yang disengaja oleh pihak RSF.

Adam Regal, juru bicara Koordinasi Umum untuk Pengungsi dan Orang Telantar di Darfur, mengonfirmasi bahwa kedua kamp masih berada di bawah tembakan artileri dan gempuran kendaraan bersenjata RSF pada Minggu.

Amerika Serikat telah mengecam kedua belah pihak dalam konflik ini. Baik pemerintahan Biden maupun Trump menyatakan bahwa RSF telah melakukan genosida di Darfur, sementara tentara Sudan juga dituding melakukan serangan terhadap warga sipil.

Sementara itu, pemerintah Sudan minggu lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh Uni Emirat Arab terlibat dalam genosida sebagai pendukung lama RSF. Komunitas internasional kini menyoroti peran UEA dan menuntut pernyataan kecaman yang jelas terhadap kekejaman yang terjadi.

Konferensi tingkat menteri mengenai Sudan yang akan digelar di London pada Selasa (15/4) menjadi titik penting untuk merespons tragedi kemanusiaan ini. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dalam cuitannya menyebut situasi ini sangat mengkhawatirkan.

“Laporan mengejutkan muncul dari El Fasher, Darfur, di mana serangan RSF yang membabi buta telah menewaskan warga sipil, termasuk pekerja bantuan. Ini menambah urgensi konferensi Sudan hari Selasa dengan mitra internasional. Semua pihak harus berkomitmen untuk melindungi warga sipil,” tulis Lammy.

Konflik antara RSF dan militer Sudan kini telah membagi negara menjadi dua kekuatan utama. Tentara menguasai wilayah utara dan timur, sementara RSF mengontrol sebagian besar wilayah Darfur dan selatan.

Perang ini telah menewaskan puluhan ribu orang, memaksa lebih dari 12 juta orang mengungsi, dan menciptakan krisis kemanusiaan yang digambarkan oleh International Rescue Committee sebagai “yang terbesar dalam catatan sejarah.”

Kate Ferguson, co-director organisasi Protection Approaches, menyampaikan bahwa serangan terkoordinasi RSF di tiga lokasi sekaligus menunjukkan peningkatan drastis dalam kekerasan terhadap warga sipil.

“Tampaknya RSF menyerang Zamzam, Abu Shouk, dan El Fasher secara bersamaan untuk pertama kalinya, termasuk serangan darat terhadap Zamzam. Ini adalah eskalasi signifikan yang membutuhkan respons diplomatik segera,” tegasnya.

“Jika ini benar-benar awal dari serangan besar yang selama ini kita khawatirkan – termasuk tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih lanjut – maka ini harus memicu semua bentuk respons darurat diplomatik dan lainnya.”

Ferguson menambahkan bahwa konferensi London menjadi ujian moral dan diplomatik besar bagi Lammy dan negara-negara mitra.

“Ini adalah kesempatan langka untuk mengubah komitmen perlindungan warga sipil dari sekadar kata-kata menjadi tindakan nyata. Itu berarti menghadapi mereka yang mendukung dan memungkinkan kejahatan kekejaman ini, dan membentuk koalisi serius yang siap bergerak cepat dalam solusi politik dan teknis untuk menghentikan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan kelaparan.”

(luc/luc)

14/04/2025 13:35
Makkah Ditutup untuk Umum Mulai 29 April, Hanya Jemaah Haji yang Boleh Masuk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Arab Saudi menetapkan mulai 29 April 2025, hanya jemaah pemilik visa Haji yang diperbolehkan masuk ke Kota Makkah.

Kebijakan ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H dan demi menjamin keselamatan jemaah.

Dilansir Saudi Press Agency (SPA), larangan ini berlaku hingga musim Haji berakhir.

Siapa pun yang tidak memiliki visa Haji tidak boleh masuk atau menetap di Makkah selama periode tersebut.

Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan 13 April 2025 sebagai hari terakhir bagi jemaah umrah untuk memasuki wilayah Kerajaan.

Seluruh jemaah umrah diwajibkan meninggalkan Arab Saudi paling lambat 29 April 2025.

Selama 29 April hingga 10 Juni 2025, penerbitan izin umrah akan ditangguhkan melalui aplikasi Nusuk.

Aturan itu berlaku baik untuk warga Saudi, warga negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), maupun pemegang visa lainnya.

Larangan masuk ke Makkah juga berlaku bagi warga Saudi tanpa izin khusus mulai 23 April 2025.

Akses hanya diberikan bagi mereka yang memiliki izin resmi dari otoritas.

Menurut laporan Saudi Gazette, pengecualian akan diberikan kepada mereka yang bekerja di tempat-tempat suci, memiliki izin kerja resmi di Makkah, atau penduduk terdaftar secara sah di kota tersebut.

Permohonan izin masuk dapat diajukan secara elektronik melalui platform Absher Individuals atau portal Muqeem.

Langkah ini diambil otoritas Saudi untuk mengatur arus jemaah dan memastikan kelancaran serta keamanan pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Negara Terdampak

Negara-negara yang terdampak penangguhan ini antara lain: Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman.

Langkah ini diambil untuk mengatasi kepadatan serta mengurangi risiko keselamatan selama pelaksanaan haji.

Menurut laporan, banyak warga dari negara-negara tersebut masuk ke Arab Saudi menggunakan visa umrah atau visa kunjungan, lalu tinggal lebih lama untuk berhaji tanpa melalui pendaftaran resmi.

Praktik ini melanggar sistem kuota haji dan menambah kepadatan yang membebani infrastruktur, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem.

Sebelumnya, sebanyak lebih dari 1.200 jemaah dilaporkan meninggal dunia akibat kepanasan selama haji 2024.

Sebagian besar di antaranya adalah jemaah tidak resmi yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti penginapan, transportasi, dan layanan kesehatan.

Menurut Times of India, sekitar 2 juta Muslim melakukan haji ke Mekkah setiap tahun.

Sementara umrah bisa dilakukan kapan saja, haji adalah ibadah wajib sekali seumur hidup bagi Muslim yang mampu secara fisik dan finansial.

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan, pengetatan visa ini semata-mata demi alasan logistik dan keselamatan, bukan karena pertimbangan diplomatik.

Visa diplomatik, izin tinggal, dan visa haji resmi tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh kebijakan ini.

Pejabat Saudi juga memperingatkan bahwa siapa pun yang mencoba berhaji tanpa izin resmi dapat dilarang masuk ke Arab Saudi selama lima tahun.

Langkah ini sekaligus memperkuat kebijakan sebelumnya yang diumumkan pada Februari 2025, di mana visa multiple-entry satu tahun ditangguhkan tanpa batas waktu.

Visa multiple-entry satu tahun tersebut diganti dengan visa single-entry berdurasi 30 hari.

India disebut masuk dalam daftar negara terdampak karena adanya penyalahgunaan visa oleh beberapa warga yang ingin berhaji tanpa jalur resmi.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

14/04/2025 12:43
Prabowo Ceritakan Momen Saat Dipecat dari Danjen Kopassus di Turki

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membagi ceritanya saat dipejat dari TNI sebagai Danjen Kopassus ketika menjadi pembicara di Nest Convention Center, Antalya pada Jumat (11/4/2025).

Prabowo mengatakan dirinya sangat menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi, hal itu dia tunjukan ketika menjabat sebagai pemegang komando Kopassus. Menurutnya, dia telah menjalankan demokrasi dengan baik.

Prabowo menuturkan, sebagai seorang jenderal dan memimpin komando dengan pasukan terbesar saat itu, dia tetap patuh dengan perintah presiden yang harus memecatnya.

“saya dipecat, dan saya bersumpah kepada konstitusi, karena konstitusi memerintahkan presiden sebagai komando tertinggi dalam militer, maka saya jawab siap,” ujar Prabowo dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (12/2/2025).

Di samping itu, Prabowo tidak segan membagikan cerita tentang kegagalannya dalam mengikuti Pilpres.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengatakan dirinya telah mengikuti 4 kali Pilpres dengan kekalahan sebanyak 3 kali dan akhirnya menang dalam putaran Pilpres yang terakhir.

“Pilpres 4 kali kalah 4 kali, saya percaya demokrasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri pembukaan Antalya Diplomacy Forum (ADF) yang digelar di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat, 11 April 2025.
Kehadiran Prabowo dalam forum diplomasi tingkat tinggi yang mempertemukan para pemimpin dunia tersebut untuk membahas isu-isu global dan kerja sama antarnegara yang mengambil tema “Diplomasi sebagai Kekuatan Penyeimbang di Tengah Meningkatnya Fragmentasi Global”.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan. Kepala Negara kemudian menuju ADF Lounge, tempat para pemimpin dunia berkumpul sebelum rangkaian acara dimulai.

Di ADF Lounge, Presiden Prabowo tampak bergabung dengan sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lainnya, menandai momen diplomatik yang sarat interaksi informal dan persahabatan antar pemimpin. Setelah itu, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara yang hadir berjalan bersama menuju ruang plenary, tempat pembukaan resmi ADF dilangsungkan.

Dalam prosesi pembukaan, Presiden Prabowo duduk diantara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Forum pun dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, disusul sambutan dari Presiden Erdoğan sebagai tuan rumah penyelenggara.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, hingga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, menandai besarnya perhatian dunia terhadap ADF sebagai ruang dialog multilateral yang penting.

12/04/2025 21:57
Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke wilayah kerajaan itu untuk melakukan ibadah umrah di Makkah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus menyiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya, tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Semua pemegang visa diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

“Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

“Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiadi Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umrah bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

“Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujar Dahnil dikutip dari Antara.

Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa nonhaji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

Dahnil menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

Dahnil juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan menteri imigrasi dan pemasyarakatan RI terkait kerja sama pengawasan terhadap jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi.

BP Haji mengimbau kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah.

12/04/2025 14:46
Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus mempersiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

“Tanggal 13 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara tanggal 29 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi,” kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

“Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar Yusron.

Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

“Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April hingga 10 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

12/04/2025 14:27
Hadiri ADF di Turkiye, Prabowo Tekankan Pentingnya Jalur Damai Nasional 12 April 2025

Hadiri ADF di Turkiye, Prabowo Tekankan Pentingnya Jalur Damai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menghadiri pembukaan
Antalya Diplomacy Forum
(ADF) yang digelar di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat, (11/4/2025).
Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, kehadiran Presiden dalam forum diplomasi tingkat tinggi tersebut dilakukan untuk membahas isu-isu global dan kerja sama antarnegara.
Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan.
Kepala Negara kemudian menuju ADF Lounge, tempat para pemimpin dunia berkumpul sebelum rangkaian acara dimulai.
Di ADF Lounge, Presiden Prabowo tampak bergabung dengan sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lainnya, menandai momen diplomatik yang sarat interaksi informal dan persahabatan antarpemimpin.
Setelah itu, Presiden bersama para pemimpin negara yang hadir berjalan bersama menuju ruang plenary, tempat pembukaan resmi ADF dilangsungkan.
Dalam prosesi pembukaan, Presiden Prabowo duduk di antara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdo?an dan Presiden Sudan Abdel Fattah al-Burhan.
Forum pun dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, disusul sambutan dari Presiden Erdo?an sebagai tuan rumah penyelenggara.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, hingga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.
Kehadiran Prabowo dalam forum ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara aktif dalam
diplomasi global
, tetapi juga membuka peluang strategis dalam memperluas
kerja sama internasional
, termasuk dalam bidang perdamaian, ketahanan pangan, energi, dan pendidikan.
Antalya Diplomacy Forum 2025 juga menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk terus mengedepankan diplomasi aktif, solutif, dan berdaya saing dalam tatanan dunia yang terus berubah.
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya jalur diplomasi. Namun, kondisi global membuat sejumlah negara meningkatkan kesiapsiagaanya.
“Kalau Anda mau tanya, saya katakan kita harus melalui jalur diplomasi. Tapi sekarang banyak negara yang sedang menilai, saya kira, dan bersiap untuk yang terburuk,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 07:20
Daftar Negara Paling Sengsara di Dunia, Mana Saja? – Page 3

Zimbabwe secara konsisten menempati peringkat atas dalam beberapa indeks kesengsaraan ekonomi, terutama karena inflasi yang sangat tinggi dan pengelolaan ekonomi yang buruk. Inflasi yang tak terkendali membuat harga barang dan jasa melambung tinggi, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis. Tingkat inlfasi di Zimbabwe pernah mencapai 635,3 persen.

Venezuela juga sering berada di peringkat atas karena inflasi tinggi dan krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis ini telah menyebabkan kekurangan pangan, obat-obatan, dan layanan kesehatan dasar, yang semakin memperburuk kesengsaraan penduduk. Tingkat inlfasi di Venezuela pernah mencapai 59,6 persen.

Sudan mengalami inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik yang berdampak negatif pada perekonomian. Konflik dan pergolakan politik seringkali mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi, memperparah kondisi ekonomi yang sudah buruk. Tingkat inlfasi di Sudan pernah mencapai 200,1 persen.

Lebanon sedang menghadapi krisis ekonomi yang parah, yang digambarkan oleh Bank Dunia sebagai krisis ekonomi terburuk di zaman modern. Krisis ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam nilai mata uang, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Tingkat inlfasi di Sudan pernah mencapai 221 persen.

11/04/2025 06:00
Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.

Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.

Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”

Tarif awal vs tarif baru sementara
Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
Vietnam: dari 46% menjadi 10%
Taiwan: dari 32% menjadi 10%
Jepang: dari 24% menjadi 10%
India: dari 26% menjadi 10%
Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
Thailand: dari 36% menjadi 10%
Swiss: dari 31% menjadi 10%
Indonesia: dari 32% menjadi 10%
Malaysia: dari 24% menjadi 10%
Kamboja: dari 49% menjadi 10%
Inggris Raya: tetap 10%
Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
Brasil: tetap 10%
Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
Singapura: tetap 10%
Israel: dari 17% menjadi 10%
Filipina: dari 17% menjadi 10%
Chile: tetap 10%
Australia: tetap 10%
Pakistan: dari 29% menjadi 10%
Turki: tetap 10%
Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
Kolombia: tetap 10%
Peru: tetap 10%
Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
Norwegia: dari 15% menjadi 10%
Kosta Rika: tetap 10%
Yordania: dari 20% menjadi 10%
Republik Dominika: tetap 10%
Uni Emirat Arab: tetap 10%
Selandia Baru: tetap 10%
Argentina: tetap 10%
Ekuador: tetap 10%
Guatemala: tetap 10%
Honduras: tetap 10%
Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
Myanmar: dari 44% menjadi 10%
Tunisia: dari 28% menjadi 10%
Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
Serbia: dari 37% menjadi 10%
Mesir: tetap 10%
Arab Saudi: tetap 10%
El Salvador: tetap 10%
Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
Laos: dari 48% menjadi 10%
Botswana: dari 37% menjadi 10%
Trinidad dan Tobago: tetap 10%
Maroko: tetap 10%
Aljazair: dari 30% menjadi 10%
Oman: tetap 10%
Uruguay: tetap 10%
Bahamas: tetap 10%
Lesotho: dari 50% menjadi 10%
Ukraina: tetap 10%
Bahrain: tetap 10%
Qatar: tetap 10%
Mauritius: dari 40% menjadi 10%
Fiji: dari 32% menjadi 10%
Islandia: tetap 10%
Kenya: tetap 10%
Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
Guyana: dari 38% menjadi 10%
Haiti: tetap 10%
Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
Nigeria: dari 14% menjadi 10%
Namibia: dari 21% menjadi 10%
Brunei: dari 24% menjadi 10%
Bolivia: tetap 10%
Panama: tetap 10%
Venezuela: dari 15% menjadi 10%
Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
Ethiopia: tetap 10%
Ghana: tetap 10%
Moldova: dari 31% menjadi 10%
Angola: dari 32% menjadi 10%
Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
Jamaika: tetap 10%
Mozambik: dari 16% menjadi 10%
Paraguay: tetap 10%
Zambia: dari 17% menjadi 10%
Libanon: tetap 10%
Tanzania: tetap 10%
Irak: dari 39% menjadi 10%
Georgia: tetap 10%
Senegal: tetap 10%
Azerbaijan: tetap 10%
Kamerun: dari 11% menjadi 10%
Uganda: tetap 10%
Albania: tetap 10%
Armenia: tetap 10%
Nepal: tetap 10%
Sint Maarten: tetap 10%
Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
Gabon: tetap 10%
Kuwait: tetap 10%
Togo: tetap 10%
Suriname: tetap 10%
Belize: tetap 10%
Papua Nugini: tetap 10%
Malawi: dari 17% menjadi 10%
Liberia: tetap 10%
British Virgin Islands: tetap 10%
Afghanistan: tetap 10%
Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
Benin: tetap 10%
Barbados: tetap 10%
Monako: tetap 10%
Suriah: dari 41% menjadi 10%
Uzbekistan: tetap 10%
Republik Kongo: tetap 10%
Jibouti: tetap 10%
French Polynesia: tetap 10%
Cayman Islands: tetap 10%
Kosovo: tetap 10%
Curaçao: tetap 10%
Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
Rwanda: tetap 10%
Sierra Leone: tetap 10%
Mongolia: tetap 10%
San Marino: tetap 10%
Antigua and Barbuda: tetap 10%
Bermuda: tetap 10%
Eswatini: tetap 10%
Marshall Islands: tetap 10%
Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
Turkmenistan: tetap 10%
Grenada: tetap 10%
Sudan: tetap 10%
Turks and Caicos Islands: tetap 10%
Aruba: tetap 10%
Montenegro: tetap 10%
Saint Helena: tetap 10%
Kirgistan: tetap 10%
Yaman: tetap 10%
Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
Niger: tetap 10%
Saint Lucia: tetap 10%
Nauru: dari 30% menjadi 10%
Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
Iran: tetap 10%
Libya: dari 31% menjadi 10%
Samoa: tetap 10%
Guinea: tetap 10%
Timor Leste: tetap 10%
Montserrat: tetap 10%
Chad: dari 13% menjadi 10%
Mali: tetap 10%
Maladewa: tetap 10%
Tajikistan: tetap 10%
Cabo Verde: tetap 10%
Burundi: tetap 10%
Guadalaraja: tetap 10%
Bhutan: tetap 10%
Martinique: tetap 10%
Tonga: tetap 10%
Mauritania: tetap 10%
Dominica: tetap 10%
Micronesia: tetap 10%
Gambia: tetap 10%
Guyana Prancis: tetap 10%
Christmas Island: tetap 10%
Andora: tetap 10%
Republik Afrika Tengah: tetap 10%
Kepulauan Solomon: tetap 10%
Mayotte: tetap 10%
Anguilla: tetap 10%
Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
Eritrea: tetap 10%
Cook Islands: tetap 10%
Sudan Selatan: tetap 10%
Comoros: tetap 10%
Kiribati: tetap 10%
São Tomé and Príncipe: tetap 10%
Norfolk Island: tetap 10%
Gibraltar: tetap 10%
Tuvalu: tetap 10%
British Indian Ocean Territory: tetap 10%
Tokelau: tetap 10%
Guinea-Bissau: tetap 10%
Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
Heard and McDonald Islands: tetap 10%
Réunion: tetap 10%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

10/04/2025 19:25
Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Arab Saudi menunda pemberian visa menjelang musim Haji.

Pembekuan tersebut berlaku untuk visa kunjungan bisnis (entri tunggal dan ganda), visa e-turis, dan visa kunjungan keluarga.

Kebijakan penundaan itu berlaku mulai 13 April 2025.

Berikut Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut:

Tribunnews.com menghimpun informasi dari Gulf News dan ARY News.

Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi selama haji.

Basil Al-Sisi dari Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa larangan tersebut menargetkan negara-negara yang diidentifikasi berkontribusi terhadap krisis tahun lalu.

Terkait hal ini, Arab Saudi telah memperbarui pedoman visa umrah. Visa akan dikeluarkan setiap tahun mulai tanggal 14 Dzulhijjah hingga 1 Syawal.

Jemaah dapat masuk antara tanggal 14 Dzulhijjah hingga 15 Syawal, dan harus meninggalkan tempat ibadah paling lambat tanggal 1 Dzulqaidah.

Para pejabat menegaskan kembali bahwa semua peziarah harus memperoleh jenis visa yang sesuai untuk perjalanan keagamaan dan memperingatkan tindakan hukum terhadap pelanggar.

Alasan Penundaaan Visa

Pengendalian Kapasitas Jemaah Haji dan Keamanan

Arab Saudi telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk pelaksanaan ibadah haji guna menghindari kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan para jemaah.

Menghindari Penggunaan Visa Non-Haji untuk Keperluan Haji

Menurut anggota Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir, Basil Al Sisi, langkah penangguhan visa ini diambil setelah ditemukan penggunaan visa non-haji oleh sejumlah pengunjung dari negara-negara tersebut untuk melakukan ibadah haji pada musim haji tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis dan mengganggu sistem.

Pencegahan Pekerjaan Ilegal

Alasan lainnya adalah untuk mengantisipasi penggunaan visa untuk pekerjaan ilegal. Sebelumnya, beberapa pelancong ditemukan menggunakan visa bisnis atau keluarga untuk melakukan pekerjaan ilegal yang melanggar peraturan dan memengaruhi pasar tenaga kerja di Arab Saudi.

Daftar Negara

Yaitu:

India

Mesir

Pakistan

Yaman

Tunisia

Maroko

Yordania

Nigeria

Aljazair

Irak

Sudan

Bangladesh

Libya

10/04/2025 02:27