Xcloud.id

Negara: Sudan

  • NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    NATO Tak Punya ‘Masa Depan’

    Jakarta –

    Pertanyaan para peneliti seakan meramalkan kegelapan. “Siapa atau apa yang masih bisa menyelamatkan perdamaian di dunia?” demikian pertanyaan yang diajukan ilmuwan dari empat lembaga riset di Jerman dalam Friedensgutachten 2025. Sejak 1987, mereka telah menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi politik. Namun, pesimisme yang dituangkan dalam laporan tahun ini merupakan sesuatu yang langka.

    Perang di Ukraina, Gaza, Sudan, lebih dari 122 juta orang mengungsi, serta konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, memperlihatkan betapa situasi global kian memburuk.

    Christopher Daase dari Leibniz-Institut fr Friedens- und Konfliktforschung menyatakan, “Dalam beberapa tahun terakhir, fokus analisis kami adalah serangan Rusia ke Ukraina dan penghancuran tatanan perdamaian serta keamanan Eropa oleh Rusia.” Kini, situasi keamanan semakin memburuk. “Amerika Serikat justru menambah ketidakpastian baru.”

    Kritik terhadap Trump

    Salah satu sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah perubahan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dan gerakan MAGA-nya, menurut para peneliti, “dalam waktu singkat dan nyaris tanpa perlawanan” telah berhasil mengubah demokrasi tertua di dunia menjadi semacam rezim otoriter.

    Di panggung global, pemerintahan baru AS juga dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal. “Para penguasa otoriter dan diktator dirangkul, sementara gerakan populis sayap kanan didukung di negara-negara demokratis.”

    Daase menyebutkan bahwa ada risiko “penularan ideologi otoriter” ke negara lain. Di Eropa, misalnya, sudah tampak gejala mengkhawatirkan, entah itu perlemahan lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat seperti gereja.

    Matinya NATO?

    Menurut laporan tersebut, persekutuan transatlantik antara Eropa dan AS “seperti yang kita kenal, sudah berakhir.” Hal serupa juga berlaku untuk kerja sama militer. “Janji solidaritas NATO telah kehilangan kredibilitasnya,” dan keakraban baru antara AS dan Rusia dikhawatirkan akan mengorbankan Ukraina dan kepentingan Eropa.

    Ketika ditanya apakah NATO sudah mati, dia enggan menyangkal. “Kita sedang mempersiapkan berakhirnya NATO,” ujarnya. Menurutnya, Eropa masih bekerja sama dengan NATO selama memungkinkan, sembari memperkuat kemampuan pertahanan sendiri.

    Eropa harus lebih kompak

    Para peneliti mendesak pemerintah Jerman untuk membuat rencana yang transparan dan bertahap guna memperkuat serta mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Hanya masalahnya, Uni Eropa dinilai masih jauh dari tujuan tersebut.

    “Yang kita lihat sekarang bukan penguatan pertahanan bersama dalam kerangka politik UE, melainkan penguatan pertahanan nasional masing-masing negara anggota,” jelas Ursula Schrder dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg (IFSH).

    Keamanan, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai dalam pengertian militer. Menurut Conrad Schetter dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), arsitektur keamanan juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, dan diplomasi. Kebijakan pembangunan yang efektif juga penting. Dia mengingatkan bahwa penguatan militer tidak boleh menjadi “blanko kosong” untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia.

    Desakan untuk stop suplai senjata ke Israel

    Para peneliti juga mengaku prihatin terhadap melemahnya hukum internasional. Mereka mencatat meningkatnya “dehumanisasi dalam peperangan,” seperti pelanggaran berat terhadap perlindungan warga sipil, serangan langsung terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan politik.

    Dampak paling brutal terlihat dalam perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Kritik terutama diarahkan terhadap perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Para peneliti menyerukan “dengan urgensi yang belum pernah ada sebelumnya” agar semua pengiriman senjata yang bisa digunakan di Gaza dan Tepi Barat dihentikan. Israel, menurut laporan itu, telah “melanggar hukum humaniter internasional secara mencolok” dan “melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.”

    Antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Jerman mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 500 juta euro ke Israel. Hal ini diungkapkan pemerintah sebagai jawaban atas pertanyaan resmi dari fraksi Partai Kiri di Bundestag. Ekspor tersebut mencakup senjata api, amunisi, komponen senjata, peralatan khusus untuk angkatan darat dan laut, peralatan elektronik, serta kendaraan lapis baja khusus.

    Menolak Netanyahu di Jerman

    Laporan ini juga menyinggung pentingnya menghormati hukum internasional. Hal ini merespons pernyataan Kanselir Friedrich Merz, yang sebelumnya sempat menyatakan akan tetap mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Merz bahkan menawarkan “cara dan jalur” khusus agar Netanyahu bisa datang dan pergi dari Jerman tanpa ditangkap. Laporan Friedensgutachten 2025 menegaskan, “hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan.” Oleh karena itu, “untuk saat ini, kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima.”

    Para peneliti juga mendesak Jerman agar dalam jangka menengah mendukung pengakuan negara Palestina. Menurut mereka, penyelesaian jangka panjang konflik Palestina “tidak mengurangi sedikit pun hak Israel atas keberadaan sebagai negara Yahudi dalam batas yang aman.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi Oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Konvoi Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang di Sudan, 5 Orang Tewas

    Konvoi Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang di Sudan, 5 Orang Tewas

    Jakarta –

    Konvoi bantuan kemanusiaan menuju Kota El-Fasher di Sudan diserang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan 5 orang pekerja bantuan tewas.

    Dilansir AFP, Rabu (4/6/2025), Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penyelidikan atas serangan terbaru terhadap bantuan kemanusiaan di Sudan yang dilanda perang. Hingga saat ini, sebanyak empat juta orang melarikan diri melintasi perbatasan dalam lebih dari dua tahun perang.

    Konvoi 15 truk yang diorganisir oleh Program Pangan Dunia dan UNICEF diserang pada hari Senin (2/6) di dekat desa Al-Koma di negara bagian Darfur Utara, kata PBB dalam sebuah pernyataan bersama.

    PBB mengatakan serangan itu menewaskan lima anggota konvoi dan menyebabkan beberapa lainnya terluka sementara “beberapa truk terbakar dan pasokan kemanusiaan penting rusak”.

    PBB tidak menyebutkan siapa yang berada di balik serangan itu, yang terjadi di wilayah yang dikuasai oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, yang telah berperang dengan tentara reguler sejak April 2023.

    Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengutuk serangan itu sebagai “tindakan kekerasan yang mengerikan terhadap personel kemanusiaan”.

    “Ini adalah pelanggaran hukum humaniter internasional, dan kami menyerukan penyelidikan segera dan agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    China Bentuk IOMed, Lembaga Mediasi Internasional yang Diteken 32 Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar (Menlu) Negeri China, Wang Yi, menghadiri upacara penandatanganan konvensi tentang Pendirian Organisasi Internasional untuk Mediasi (IOMed) di Hong Kong, Jumat (30/5/2025).

    IOMed menjadi organisasi antar-pemerintah pertama di dunia yang secara khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui mediasi. Adapun inisiatif ini diusulkan oleh China bersama dengan total 18 negara lainnya sejak 2022.

    Diterima Liputan6.com, tercatat ada perwakilan dari 32 negara yang ikut serta menandatangani konvensi tersebut. Negara-negara ini otomatis menjadi anggota pendiri IOMed.

    Rinciannya, 14 negara di Afrika seperti Aljazair, Benin, Kamerun, Republik Kongo, Djibouti, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Gabon, Guinea-Bissau, Kenya, Mauritania, Sudan, Uganda, dan Zimbabwe.

    Lalu, enam negara di Asia yang terdiri dari China, Kamboja, Indonesia, Laos, Pakistan, dan Timor-Leste. Ada pula lima negara dari Amerika Latin & Karibia, yakni Kuba, Dominika, Jamaika, Nikaragua, dan Venezuela.

    Kemudian dua negara di Eropa yaitu Belarus dan Serbia. Serta lima negara di Oseania/Pasifik, yakni Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

    Tak hanya itu, perwakilan tingkat tinggi dari lebih dari 50 negara lainnya dan hampir 20 organisasi internasional juga turut hadir dalam acara tersebut.

    “IOMed merupakan langkah inovatif dalam supremasi hukum internasional dan memiliki makna penting dalam sejarah hubungan antarnegara,” kata Menlu China Wang Yi dalam sambutannya.

     

  • ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    ICJ Tolak Gugatan Sudan: UEA Tidak Bisa Diadili atas Dugaan Dukung Genosida di Darfur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Internasional (ICJ) menolak gugatan yang diajukan Sudan terhadap Uni Emirat Arab (UEA) terkait dugaan pelanggaran Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pengadilan tinggi PBB yang berbasis di Den Haag menyatakan pada Senin (6/5/2025), pihaknya “jelas tidak memiliki” yurisdiksi untuk melanjutkan proses hukum atas tuduhan Sudan.

    Meski kedua negara merupakan penandatangan Konvensi Genosida 1948, UEA memiliki pengecualian terhadap bagian perjanjian yang memberikan kewenangan kepada ICJ.

    Pada Maret lalu, Sudan meminta pengadilan mengeluarkan tindakan sementara, termasuk mendesak UEA agar mencegah terjadinya pembunuhan dan kejahatan lain terhadap kelompok etnis Masalit di wilayah Darfur.

    UEA menanggapi gugatan itu sebagai “aksi publisitas” dan berpendapat ICJ tidak memiliki yurisdiksi.

    Dalam putusan hari Senin, pengadilan menyetujui argumen UEA, menolak permintaan Sudan, dan menghapus kasus dari daftarnya.

    “Karena tidak adanya yurisdiksi, pengadilan dilarang oleh undang-undangnya untuk mengambil posisi apa pun terhadap substansi klaim yang dibuat oleh Sudan,” tulis ringkasan putusan tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

    UEA menyambut putusan itu sebagai kemenangan hukum.

    “Keputusan ini merupakan penegasan yang jelas bahwa kasus ini tidak berdasar,” ujar Reem Ketait, Wakil Asisten Menteri Urusan Politik di Kementerian Luar Negeri UEA, dalam pernyataan resmi.

    “Fakta berbicara sendiri: UEA tidak bertanggung jawab atas konflik di Sudan,”

    “Kekejaman yang terjadi adalah hasil tindakan pihak-pihak yang bertikai.”

    Dalam pernyataan sebelumnya, Ketait juga menegaskan UEA “tidak terlibat dalam perang” yang terjadi di Sudan.

    Putusan ICJ diambil dengan suara mayoritas 14 banding 2, menolak permintaan Sudan untuk tindakan darurat guna mencegah dugaan genosida terhadap etnis Masalit.

    Sudan telah terjerumus dalam konflik berdarah sejak pertengahan April 2023, ketika ketegangan antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pecah menjadi perang terbuka di Khartoum dan menyebar ke seluruh negeri.

    Baik militer Sudan maupun RSF telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama pertempuran berlangsung.

    UEA, yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat dan federasi tujuh emirat di kawasan Teluk Arab, berulang kali dituduh mendukung RSF dengan senjata dan dana.

    Meski demikian, tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak UEA, meskipun berbagai laporan menyebutkan adanya bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Video: Port Sudan, Diguncang Serangan Drone

    Video: Port Sudan, Diguncang Serangan Drone

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Port Sudan semakin memuncak setelah serangan drone mengguncang bandara dan markas militer pada Selasa waktu setempat.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (06/05/2025).

  • Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUDAN –  Setidaknya tujuh orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan di sebuah rumah sakit di Sudan Selatan, Sabtu (3/5/2025).

    Badan amal medis Doctors Without Borders, yang dikenal dengan inisial bahasa Prancisnya MSF, khawatir  negara termuda di dunia itu  akan terjerumus dalam perang saudara habis-habisan.

    MSF mengutuk serangan itu yang menghancurkan rumah sakit dan apotek.

    Peringatan dari PBB

    Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB telah memperingatkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa negara itu berada di ambang perang saudara baru.

    Kekhawatiran akan terjadinya perang baru di Sudan Selatan semakin mencuat saat serangan udara menghantam rumah sakit itu.

    Tidak jelas mengapa fasilitas itu menjadi sasaran.

    Seorang juru bicara militer Sudan Selatan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar, menurut kantor berita The Associated Press.

    Mamman Mustapha, Kepala Misi MSF di Sudan Selatan, mengatakan kepada Al Jazeera dari ibu kota Juba bahwa timnya di lapangan melaporkan “dua helikopter tempur menyerang rumah sakit”.

    Mustapha mengatakan helikopter mengebom rumah sakit dan pasokan medisnya lalu “terus menembaki kota Old Fangak”.

    “Penduduk sipil telah mengungsi dan situasinya sangat mengerikan dan tragis. Kami sangat terkejut. Rumah sakit itu telah ada di sana selama 10 tahun, sejak 2014,” tambahnya.

    Rivalitas presiden dan wakil presiden

    Negara ini terjerumus dalam konflik dalam beberapa bulan terakhir karena gagalnya perjanjian pembagian kekuasaan antara jenderal yang bersaing, Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Pertama Riek Machar.

    Kiir dan Machar mewakili dua kelompok etnis terbesar, masing-masing Dinka dan Nuer, yang terlibat perang saudara antara tahun 2013 dan 2018 yang menelan korban sekitar 400.000 jiwa sebelum kesepakatan damai tahun 2018 memungkinkan kedua pemimpin membentuk pemerintahan persatuan nasional.

    Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit (Twitter/SouthSudanGOV)

    Kini, ketegangan antara Kiir dan Machar kembali memanas.

    Machar ditempatkan dalam tahanan rumah sejak Maret atas tuduhan subversi.

    Old Fangak, tempat terjadinya serangan terhadap rumah sakit MSF, adalah salah satu dari beberapa kota besar di daerah Fangak, Negara Bagian Jonglei, bagian negara yang dihuni etnis Nuer yang secara historis dikaitkan dengan partai Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-dalam-Oposisi (SPLM-IO) pimpinan Machar.

    Melaporkan dari Nairobi, Catherine Soi dari Al Jazeera mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan komisaris daerah Fangak, yang menuding pemerintah sebagai dalang serangan tersebut.

    Pejabat tersebut, katanya, bersekutu dengan SPLM-IO.

    Komisaris ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “hanya militer yang memiliki kapasitas untuk melakukan serangan seperti itu”.

    “Kami juga telah berbicara dengan saksi mata yang mengatakan bahwa … pesawat itu adalah pesawat pemerintah,” kata Soi.

    “Kami juga tahu bahwa dua minggu lalu fasilitas MSF lain di daerah itu juga diserang dan dijarah, jadi kami menunggu pejabat pemerintah untuk memberikan versi cerita mereka,” katanya.

    Bulan lalu, sebuah pangkalan militer dijarah oleh orang-orang bersenjata di kota Nasir di wilayah utara negara bagian Upper Nile yang kaya minyak. Soi mengatakan serangan itu diduga dilakukan oleh Tentara Putih, yang konon bersekutu dengan SPLM-IO milik Machar.

    “Dia berada dalam tahanan rumah, beberapa politisi oposisi lainnya juga telah ditangkap,” kata Soi.

    “Kami telah mendengar dari juru bicara pemerintah yang mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Dan ketika itu terjadi, para politisi ini akan didakwa dengan tuduhan pemberontakan.”

    Beberapa kedutaan besar negara Barat, termasuk Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa situasi politik dan keamanan di Sudan Selatan telah “memburuk drastis” dalam beberapa hari terakhir.

    Pemilu yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2023 telah ditunda dua kali dan baru dijadwalkan pada tahun 2026.

    Sumber: Al Jazeera/BBC/AP

     

  • Bukan Mesir dan Arab, Unta Paling Banyak Berkeliaran di Tetangga RI

    Bukan Mesir dan Arab, Unta Paling Banyak Berkeliaran di Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara dengan populasi unta liar terbanyak bukan berada di wilayah Timur Tengah atau di Afrika Utara. Unta liar berkeliaran ternyata paling banyak berkeliaran di Australia, bahkan mulai menjadi masalah besar buat negara tetangga RI tersebut.

    Status Australia sebagai negara dengan populasi unta liar paling banyak disebut oleh Guinness Book of Records. 

    Jumlah unta di Australia memang tidak sebanyak di negara di jazirah Arab. Namun, di negara-negara tersebut unta sudah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya penduduk setempat sehingga mayoritas dipelihara, baik sebagai sarana transportasi maupun sebagai ternak pangan seperti di Somalia, Chad, dan Sudan.

    Namun, menurut IFLscience pertumbuhan populasi unta di Australia sangat tinggi dan mulai mengundang perhatian khusus dari pemerintah setempat.

    Unta bukan hewan “asli” atau endemik Australia karena tiba di benua tersebut dibawa oleh manusia.

    Nenek moyang unta berasal dari wilayah bagian utara benua Amerika yang bermigrasi menyeberangi jembatan Selat Bering menuju Asia sekitar 6-7 juta tahun lalu. Unta kemudian kembali memasuki Amerika di akhir zaman es bersama manusia. Nenek moyang unta yang tinggal di benua Amerika berevolusi menjadi agak sedikit berbeda, misalnya llama.

    Setelah menyeberang ke Asia, unta menyebar ke berbagai arah termasuk Afrika. Namun, seperti nenek moyang hewan lainnya asal Asia, unta tidak bisa menyeberangi Garis Wallace menuju Australia. Unta juga terlalu besar untuk menyusup di lambung kapal seperti tikus atau kucing. Oleh karena itu, unta bisa masuk ke Australia hanya saat dibutuhkan oleh manusia.

    Penduduk koloni Australia asal Inggris membawa unta ke Australia untuk membantu mereka menggelar jalur telegraf memotong gurun pasir Australia. Pemerintah setempat mempekerjakan pengendara unta dari area yang kini menjadi Afghanistan dan Pakistan untuk mengarungi wilayah bagian dalam benua Australia yang kering dan luas.

    Kemungkinan besar, sebagian dari unta yang dibawa ke Australia, kabur dan lepas liar. Setelah peran merak digantikan oleh kendaraan bermotor, makin banyak unta yang tidak “terpelihara” dan hidup liar.

    Populasi unta tumbuh dengan pesat di bagian benua Australia. Di “kampung” mereka, unta masih harus menghindari predator dan manusia. Di Australia, mereka bebas karena mampu bertahan hidup di wilayah yang kering tanpa “saingan” yang berarti.

    Ledakan populasi unta mulai menarik perhatian warga setempat sekitar 100 tahun setelah mereka dibawa ke Australia. Upaya penyembelihan pernah dijalankan. Namun, Australia hanya berhasil mengurangi 100.000 unta dibanding ratusan ribu hingga jutaan unta yang diperkirakan hidup liar di wilayah bagian tengah Australia. 

    Permasalahannya, sebelum munculnya unta, hewan terbesar di Australia adalah kanguru. Populasi unta dengan cepat menghabiskan tumbuhan lokal sehingga spesies asli Australia, termasuk yang terancam punah, kesulitan mencari sumber makanan. Unta juga minum air dalam jumlah yang sangat banyak setelah berhari-hari tanpa minum. Hasilnya, banyak sumber air yang tadinya diandalkan oleh hewan dan manusia menjadi kering.

    Namun, unta juga berkontribusi positif di Australia. Mereka membatasi peredaran rumput liar dan membantu mengurangi potensi kebakaran lahan.

    (dem/dem)

  • Paramiliter Serang Istana Kepresidenan Sudan

    Paramiliter Serang Istana Kepresidenan Sudan

    Jakarta –

    Istana Kepresidenan Sudan di pusat Khartoum diserang pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Militer Sudan menyebut serangan terhadap ibu kota itu sudah terjadi kali kedua dalam sepekan.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025) sumber AFP menyebutkan RSF, yang berperang dengan tentara selama dua tahun, menggunakan artileri jarak jauh yang diluncurkan dari posisi pertahanan mereka di al-Salha, yang terletak di selatan kota kembar Khartoum, Omdurman. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa.

    Militer mengatakan RSF sebelumnya menargetkan markas Komando Umum tentara di pusat Khartoum, juga menggunakan tembakan artileri jarak jauh. Serangan itu terjadi beberapa minggu setelah tentara mengusir RSF keluar dari pusat Khartoum, yang telah diserbu oleh paramiliter pada awal perang.

    Dalam serangan militer besar-besaran pada Maret lalu, pasukan tentara kembali menguasai istana presiden, bandara, dan kawasan strategis lainnya di ibu kota. Namun RSF masih bertahan di kantong terakhir kendalinya di Omdurman selatan dan barat.

    Sejak April 2023, perang di Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang, mengusir 13 juta orang, dan menciptakan krisis kelaparan dan pengungsian terbesar di dunia.

    Konflik tersebut secara efektif telah membagi negara menjadi dua dengan tentara menguasai bagian tengah, timur dan utara sementara RSF menguasai hampir seluruh Darfur dan bagian selatan.

    (whn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Deretan 10 Negara Paling Korup di Dunia Saat Ini, RI Urutan Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI)  telah merilis daftar peringkat pada 180 negara dan wilayah di seluruh dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik tahun 2024.

    Dalam daftar tersebut, CPI memberi dengan skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Urutan teratas negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Menempati urutan teratas, negara yang terletak di Eropa tersebut mendapat skor 90.

    Selain Denmark, negara lain yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia (88) dan negara tetangga RI, Singapura (84).

    “Korupsi merupakan ancaman global yang terus berkembang yang tidak hanya merusak pembangunan, tapi juga menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia,” ujar François Valerian, Chair of Transparency International, dikutip CNBC Indonesia pada Minggu (27/4/2025).

    Laporan itu juga menyebut bahwa korupsi sangat terkait erat dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini: perubahan iklim.

    “Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat pemanasan global yang parah, karena dana yang ditujukan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi populasi yang rentan, dicuri atau disalahgunakan,” tambah Valerian.

    Berikut adalah 10 negara yang paling korup di dunia menurut Corruption Perception Index (CPI) 2024:

    1. Sudan Selatan (skor 8)

    2. Somalia (skor 9)

    3. Venezuela (skor 10)

    4. Suriah (skor 12)

    5. Yaman (skor 13)

    6. Libya (skor 13)

    7. Eritrea (skor 13)

    8. Equatorial Guinea (skor 13)

    9. Nikaragua (skor 14)

    10. Sudan (skor 15)

    Lalu bagaimana ranking Indonesia?

    Indonesia jauh dari urutan 10 besar. Negara ini menempati urutan 37 dalam CPI 2024. Namun ini berarti Indonesia masih berjuang keras melawan banyaknya kasus korupsi. Meski demikian, ranking Indonesia ini mengalami perbaikan dibanding setahun sebelumnya di mana RI hanya menempati ranking 34.

    Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Bandingkan saja dengan Singapura (84) dan berada di posisi tiga besar negara paling bersih di dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 50 dan Vietnam 40.

    (mkh/mkh)

  • Arab Saudi Mendadak Stop Kasih Visa ke RI & 13 Negara Lain, Ada Apa?

    Arab Saudi Mendadak Stop Kasih Visa ke RI & 13 Negara Lain, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi menghentikan sementara penerbitan visa umrah, bisnis, dan kunjungan keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

    Kebijakan ini berlaku mulai 13 April 2025 hingga musim haji berakhir pada pertengahan Juni mendatang.

    Penangguhan ini bertujuan mengatasi kepadatan dan meningkatkan keselamatan selama pelaksanaan ibadah haji. Menurut otoritas Saudi, penerbitan visa baru akan kembali dibuka setelah musim haji selesai.

    Mengutip Gulf News, negara yang terdampak kebijakan ini antara lain Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman.

    Laporan menunjukkan bahwa sejumlah orang dari negara-negara tersebut memasuki Arab Saudi dengan visa umrah atau visa lainnya dan melebihi batas waktu untuk melakukan haji tanpa mendaftar melalui jalur resmi.

    Sumber melaporkan bahwa mereka yang melanggar aturan visa ini menyumbang kepadatan dan cuaca panas yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.200 jemaah selama haji 2024.

    Sering kali, jemaah yang tidak terdaftar tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti penginapan, transportasi, dan perawatan kesehatan, yang memperburuk masalah keselamatan dan logistik. Ini adalah alasan utama mengapa pejabat memperketat peraturan visa untuk mencegah tragedi lebih lanjut.

    (pgr/pgr)