Xcloud.id

Negara: Sri Lanka

  • Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan aturan tarif impor kepada negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. 

    AS menuding negara-negara yang kena hukuman tarif telah menyebabkan negeri Paman Sam mengalami defisit perdagangan yang setiap tahun terus melebar.

    Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar. 

    Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar. 

    Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar. 

    Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar. 

    Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan kebijakan tarif impor bea masuk perdagangan 10% ke depannya untuk seluruh negara. Kemudian, untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025). 

    Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%. 

    Alasan Pembelakuan Tarif 

    Berdasarkan pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya. 

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu. 

    Janji untuk mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan itu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres AS 2024 lalu. Usai dilantik pada Januari 2025, bahkan Trump telah mengenakan tarif jumbo kepada negara tetangganya sendiri seperti Kanada dan Meksiko. 

    Presiden dari Partai Republik yang dikenal konservatif itu menerangkan, defisit perdagangan barang AS tahunan yang besar dan terus menerus telah menyebabkan pengosongan basis manufaktur negara tersebut. 

    “Menghambat kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri yang maju, melemahkan rantai pasokan penting dan membuat basis industri pertahanan kita bergantung pada musuh asing,” paparnya.

    Berikut daftar 10 Negara dengan tarif timbal balik terbesar:

    1. Lesotho: 50%; 

    2. Kamboja: 49%; 

    3. Laos: 48%;

    4. Madagaskar: 47%;

    5. Vietnam: 46%;

    6. Sri Lanka: 44%;

    7. Myanmar: 44%; 

    8. Suriah: 41%; 

    9. Mauritius: 40%; dan

    10. Irak: 39%.  

  • Indonesia Jadi Korban Perang Dagang AS, Kena Tarif 32 Persen: Apa Dampaknya?

    Indonesia Jadi Korban Perang Dagang AS, Kena Tarif 32 Persen: Apa Dampaknya?

    PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan perdagangan global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan tarif baru terhadap berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu korban dari kebijakan ini, dengan dikenai tarif sebesar 32 persen.

    Langkah ini memicu kekhawatiran terhadap dampak ekonomi, perdagangan, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

    Kebijakan Tarif Trump: Latar Belakang dan Tujuan

    Dalam sebuah upacara di Rose Garden, Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif yang berlaku untuk puluhan negara asing. Menurutnya, langkah ini diambil untuk melindungi industri manufaktur domestik AS yang telah lama dirugikan oleh praktik perdagangan internasional yang tidak seimbang.

    “Selama bertahun-tahun, warga Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di sela-sela ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita,” tutur Donald Trump dalam pidatonya, Kamis 3 April 2025.

    Dia menambahkan bahwa meskipun tarif yang dikenakan tidak sepenuhnya timbal balik, AS tetap berusaha untuk menyeimbangkan perdagangan dengan mitra-mitranya.

    “Kami akan menagih mereka sekitar setengah dari apa yang mereka – dan telah – bebankan kepada kami,” ucap Donald Trump.

    Indonesia Terkena Tarif 32 Persen: Apa Saja Dampaknya?

    Dampak terhadap Ekspor Indonesia

    Dengan tarif 32 persen, produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS akan mengalami kenaikan harga di pasar AS. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia, mengingat negara lain yang memiliki tarif lebih rendah akan lebih menarik bagi konsumen Amerika. Beberapa sektor yang paling terdampak meliputi:

    Tekstil dan produk garmen Elektronik dan komponen listrik Produk kelapa sawit dan turunannya Karet dan hasil perkebunan

    Menurut para analis perdagangan, kebijakan ini bisa menghambat pertumbuhan industri ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS.

    Potensi Pengalihan Pasar

    Menghadapi kenaikan tarif ini, eksportir Indonesia kemungkinan besar akan mencari pasar alternatif untuk menggantikan AS. Negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah bisa menjadi tujuan ekspor baru.

    akan tetapi, proses diversifikasi pasar tidak selalu mudah dan memerlukan waktu serta strategi perdagangan yang matang.

    Pengaruh terhadap Investasi Asing

    Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik bagi perusahaan global. Namun, tarif tinggi dari AS bisa membuat investor mempertimbangkan ulang rencana ekspansi mereka di Indonesia, terutama perusahaan yang berorientasi ekspor. Hal ini bisa berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ketidakpastian dalam Hubungan Bilateral

    Peningkatan tarif ini juga bisa memperburuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS. Pemerintah Indonesia mungkin perlu melakukan negosiasi ulang atau mencari solusi melalui organisasi perdagangan internasional seperti WTO untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.

    Respons Global terhadap Kebijakan Tarif AS

    Tidak hanya Indonesia yang terkena dampak, tetapi juga banyak negara lain di Asia dan Eropa. Negara-negara seperti Vietnam (+46%), Sri Lanka (+44%), Thailand (+36%), dan Tiongkok (+34%) juga menghadapi tarif tinggi.

    Menurut Deborah Elms, kepala kebijakan perdagangan di Hinrich Foundation, langkah ini dianggap lebih buruk dari yang diharapkan.

    “Tentu saja dilihat dari Asia, di mana semua orang terkena. Wilayah yang bergantung pada ekspor akan benar-benar berjuang dengan kenaikan harga yang sangat besar secara tiba-tiba,” ujarnya.

    Dari sisi Tiongkok, analis perdagangan Bill Bishop memperkirakan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam menghadapi kebijakan ini.

    “Reaksi RRT tidak mungkin lemah, dan saya ragu Xi dan timnya akan berguling dan tidak melakukan apa-apa saat mencoba bernegosiasi,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    Dampak Pengumuman Tarif Trump Terhadap Pasar Saham Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengumuman tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebabkan penurunan tajam di pasar saham global.

    Indeks Nikkei 225 Jepang turun 4 persen, KOSPI Korea Selatan dan ASX 200 Australia masing-masing turun lebih dari 2,3 persen dan 1,6 persen.

    Saham-saham besar AS seperti Apple, Nike, dan Tesla turun sekitar 7 persen, dikutip dari Al Jazeera Kamis (3/4/2025).

    Pejabat Federal Reserve, Adriana Kugler, memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memperpanjang inflasi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.

    Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang setengah jadi seperti baja dan aluminium dapat mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi.

    Kugler menyebut memerlukan waktu lebih lama untuk dirasakan dampaknya.

    Oxford Economics: Tarif AS Berisiko Picu Krisis Ekonomi Global

    Oxford Economics memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memicu krisis ekonomi global yang lebih dalam.

    Dalam analisis mereka, tarif ini dapat mencapai tingkat yang belum terlihat sejak tahun 1930-an.

    Meskipun tarif dapat dinegosiasikan lebih rendah dalam beberapa hari mendatang, mereka menganggap asumsi sebelumnya terlalu optimis.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    Para Pemimpin Dunia Bereaksi Terhadap Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang mengenakan tarif dasar 10 persen pada semua impor ke AS.

    Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga diterapkan pada beberapa mitra dagang utama negara tersebut.

    Kebijakan ini memicu respons keras dari berbagai pemimpin dunia.

    Trump tidak mengenakan tarif baru sebesar 10 persen untuk barang-barang yang berasal dari Kanada dan Meksiko, Reuters melaporkan.

    Tarif sebelumnya yang mencapai 25 persen tetap berlaku terkait masalah kontrol perbatasan dan perdagangan fentanil, menurut Gedung Putih.

    Berikut adalah reaksi dari beberapa pejabat dunia terhadap kebijakan tarif ini:

    “Trump telah mempertahankan sejumlah elemen penting dalam hubungan kami dengan AS, namun tarif fentanil, baja, dan aluminium masih berlaku,” kata Perdana Menteri Kanada, Mark Carney.

    “Kami akan melawan tarif ini dengan tindakan balasan, melindungi pekerja kami, dan membangun ekonomi terkuat di G7,” tegas Carney.

    Kementerian Luar Negeri Brasil

    “Pemerintah Brasil menyesalkan keputusan AS untuk mengenakan tarif tambahan 10 persen pada ekspor Brasil,” jelas Kementerian Luar Negeri Brasil.

    “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk membela kepentingan nasional.” imbuh kementerian.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    “Tarif ini tidak memiliki dasar logika dan bertentangan dengan dasar kemitraan antara kedua negara. Ini bukan tindakan seorang teman, dan keputusan ini akan menambah ketidakpastian serta meningkatkan biaya bagi rumah tangga Amerika,” ungkap Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo

    “Dalam menghadapi kenyataan perang dagang global, pemerintah harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Presiden Korea Selatan sementara, Han Duck-Soo.

    Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay

    “Kepentingan Selandia Baru akan lebih terlayani dalam dunia perdagangan yang lancar,” kata Menteri Perdagangan Selandia Baru, Todd McClay.

    “Kami akan berbicara dengan pemerintah AS untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan memahami dampaknya terhadap eksportir kami,” terangnya.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez

    “Spanyol akan melindungi perusahaan dan pekerjanya serta tetap berkomitmen pada dunia perdagangan yang terbuka,” ungkap Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.

    Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson

    “Kami tidak ingin hambatan perdagangan semakin besar,” tutur Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson.

    “Kami ingin menemukan jalan untuk kembali bekerja sama dengan AS agar masyarakat kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter

    “Langkah selanjutnya akan segera diputuskan oleh Dewan Federal,” ungkap Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter.

    “Kepatuhan terhadap hukum internasional dan perdagangan bebas tetap menjadi nilai inti kami,” lanjutnya.

    Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin

    “Keputusan AS untuk mengenakan tarif 20 persen pada impor dari Uni Eropa sangat disayangkan,” kata Perdana Menteri Irlandia, Micheál Martin.

    “Tarif ini tidak menguntungkan siapa pun, dan prioritas kami adalah melindungi lapangan pekerjaan dan ekonomi Irlandia,” ungkapnya.

    Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni

    “Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai kesepakatan dengan AS, guna menghindari perang dagang yang dapat melemahkan Barat,” jelas Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

    Presiden EPP, Manfred Weber

    Partai Terbesar di Parlemen Eropa juga berkomentar.

    “Bagi sahabat-sahabat kami di AS, hari ini bukan hari pembebasan, melainkan hari kemarahan,” ungkap Presiden EPP, Manfred Weber.

    “Tarif Trump tidak melindungi perdagangan yang adil, tetapi justru menyerangnya, merugikan kedua belah pihak,” jelasnya.

    “Eropa siap membela kepentingannya dan terbuka untuk perundingan yang adil,” bebernya.

    Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia

    “Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi industri nasional dan eksportir kami,” ungkap Menteri Luar Negeri Kolombia, Laura Sarabia.

    Rincian Tarif untuk Beberapa Mitra Dagang AS

    Trump mengenakan tarif minimum 10 persen untuk hampir semua mitra dagang AS, tetapi tarif tersebut bervariasi untuk beberapa negara:

    1. Kamboja: +49 persen

    2. Vietnam: +46 persen

    3. Sri Lanka: +44 persen

    4. Bangladesh: +37 persen

    5. Thailand: +36 persen

    6. Tiongkok: +34 persen

    7. Taiwan: +32 persen

    8. Indonesia: +32 persen

    9. Swiss: +31 persen

    10. Afrika Selatan: +30 persen

    11. Pakistan: +29 persen

    12. India: +26 persen

    13. Korea Selatan: +25 persen

    14. Jepang: +24 persen

    15. Malaysia: +24 persen

    16. Uni Eropa: +20 persen

    17. Israel: +17 persen

    18. Filipina: +17 persen

    19. Singapura: +10 persen

    20. Inggris: +10 persen

    21. Turki: +10 persen

    22. Brasil: +10 persen

    23. Chili: +10 persen

    24. Australia: +10 persen

    25. Kolombia: +10 persen

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Daftar Tarif Timbal Balik Baru Trump untuk Puluhan Negara, Indonesia Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara dalam konferensi pers pada 2 April 2025. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Dikutip dari Bloomberg, Kamis (3/4/2025), pungutan baru ini bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya, termasuk pajak 20% terhadap barang-barang Tiongkok yang terkait dengan fentanil. Selain itu, pengecualian untuk barang-barang jangka pendek juga telah dicabut.

    Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan ini. Kanada dan Meksiko tetap dikenakan tarif yang telah diumumkan sebelumnya. Sementara itu, produk dari sektor utama seperti baja, aluminium, mobil, tembaga, farmasi, semikonduktor, dan kayu tidak termasuk dalam tarif baru ini.

    Barang-barang dari sektor tersebut akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah atau akan segera ditetapkan oleh presiden.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Daftar Tarif Impor Amerika per Negara dari Presiden AS Donald Trump, April 2025 

    Country
    Country’s Tariff*
    US Reciprocal Tariffs

    Afghanistan
    49%
    10%

    Albania
    10%
    10%

    Algeria
    59%
    30%

    Andorra
    10%
    10%

    Angola
    63%
    32%

    Anguilla
    10%
    10%

    Antigua and Barbuda
    10%
    10%

    Argentina
    10%
    10%

    Armenia
    10%
    10%

    Aruba
    10%
    10%

    Australia
    10%
    10%

    Azerbaijan
    10%
    10%

    Bahamas
    10%
    10%

    Bahrain
    10%
    10%

    Bangladesh
    74%
    37%

    Barbados
    10%
    10%

    Belize
    10%
    10%

    Benin
    10%
    10%

    Bermuda
    10%
    10%

    Bhutan
    10%
    10%

    Bolivia
    20%
    10%

    Bosnia and Herzegovina
    70%
    35%

    Botswana
    74%
    37%

    Brazil
    10%
    10%

    British Indian Ocean Territory
    10%
    10%

    British Virgin Islands
    10%
    10%

    Brunei
    47%
    24%

    Burma
    88%
    44%

    Burundi
    10%
    10%

    Cabo Verde
    10%
    10%

    Cambodia
    97%
    49%

    Cameroon
    22%
    11%

    Cayman Islands
    10%
    10%

    Central African Republic
    10%
    10%

    Chad
    26%
    13%

    Chile
    10%
    10%

    China
    67%
    34%

    Christmas Island
    10%
    10%

    Cocos (Keeling) Islands
    10%
    10%

    Colombia
    10%
    10%

    Comoros
    10%
    10%

    Congo (Brazzaville)
    10%
    10%

    Congo (Kinshasa)
    22%
    11%

    Cook Islands
    10%
    10%

    Costa Rica
    17%
    10%

    Cote d’Ivoire
    41%
    21%

    Curacao
    10%
    10%

    Djibouti
    10%
    10%

    Dominica
    10%
    10%

    Dominican Republic
    10%
    10%

    Ecuador
    12%
    10%

    Egypt
    10%
    10%

    El Salvador
    10%
    10%

    Equatorial Guinea
    25%
    13%

    Eritrea
    10%
    10%

    Eswatini
    10%
    10%

    Ethiopia
    10%
    10%

    EU
    39%
    20%

    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    82%
    41%

    Fiji
    63%
    32%

    French Guiana
    10%
    10%

    French Polynesia
    10%
    10%

    Gabon
    10%
    10%

    Gambia
    10%
    10%

    Georgia
    10%
    10%

    Ghana
    17%
    10%

    Gibraltar
    10%
    10%

    Grenada
    10%
    10%

    Guadeloupe
    10%
    10%

    Guatemala
    10%
    10%

    Guinea
    10%
    10%

    Guinea-Bissau
    10%
    10%

    Guyana
    76%
    38%

    Haiti
    10%
    10%

    Heard and McDonald Islands
    10%
    10%

    Honduras
    10%
    10%

    Iceland
    10%
    10%

    India
    52%
    26%

    Indonesia
    64%
    32%

    Iran
    10%
    10%

    Iraq
    78%
    39%

    Israel
    33%
    17%

    Jamaica
    10%
    10%

    Japan
    46%
    24%

    Jordan
    40%
    20%

    Kazakhstan
    54%
    27%

    Kenya
    10%
    10%

    Kiribati
    10%
    10%

    Kosovo
    10%
    10%

    Kuwait
    10%
    10%

    Kyrgyzstan
    10%
    10%

    Laos
    95%
    48%

    Lebanon
    10%
    10%

    Lesotho
    99%
    50%

    Liberia
    10%
    10%

    Libya
    61%
    31%

    Liechtenstein
    73%
    37%

    Madagascar
    93%
    47%

    Malawi
    34%
    17%

    Malaysia
    47%
    24%

    Maldives
    10%
    10%

    Mali
    10%
    10%

    Marshall Islands
    10%
    10%

    Martinique
    10%
    10%

    Mauritania
    10%
    10%

    Mauritius
    80%
    40%

    Mayotte
    10%
    10%

    Micronesia
    10%
    10%

    Moldova
    61%
    31%

    Monaco
    10%
    10%

    Mongolia
    10%
    10%

    Montenegro
    10%
    10%

    Montserrat
    10%
    10%

    Morocco
    10%
    10%

    Mozambique
    31%
    16%

    Namibia
    42%
    21%

    Nauru
    59%
    30%

    Nepal
    10%
    10%

    New Zealand
    20%
    10%

    Nicaragua
    36%
    18%

    Niger
    10%
    10%

    Nigeria
    27%
    14%

    Norfolk Island
    58%
    29%

    North Macedonia
    65%
    33%

    Norway
    30%
    15%

    Oman
    10%
    10%

    Pakistan
    58%
    29%

    Panama
    10%
    10%

    Papua New Guinea
    15%
    10%

    Paraguay
    10%
    10%

    Peru
    10%
    10%

    Philippines
    34%
    17%

    Qatar
    10%
    10%

    Reunion
    73%
    37%

    Rwanda
    10%
    10%

    Saint Elena
    15%
    10%

    Saint Kitts and Nevis
    10%
    10%

    Saint Lucia
    10%
    10%

    Saint Pierre and Miquelon
    99%
    50%

    Saint Vincent and the Grenadines
    10%
    10%

    Samoa
    10%
    10%

    San Marino
    10%
    10%

    São Tomé and Príncipe
    10%
    10%

    Saudi Arabia
    10%
    10%

    Senegal
    10%
    10%

    Serbia
    74%
    37%

    Sierra Leone
    10%
    10%

    Singapore
    10%
    10%

    Sint Maarten
    10%
    10%

    Solomon Islands
    10%
    10%

    South Africa
    60%
    30%

    South Sudan
    10%
    10%

    Sri Lanka
    88%
    44%

    Sudan
    10%
    10%

    Suriname
    10%
    10%

    Svalbard and Jan Mayen
    10%
    10%

    Syria
    81%
    41%

    Taiwan
    64%
    32%

    Tajikistan
    10%
    10%

    Tanzania
    10%
    10%

    Thailand
    72%
    36%

    Timor-Leste
    10%
    10%

    Togo
    10%
    10%

    Tokelau
    10%
    10%

    Tonga
    10%
    10%

    Trinidad and Tobago
    12%
    10%

    Tunisia
    55%
    28%

    Turkey
    10%
    10%

    Turkmenistan
    10%
    10%

    Turks and Caicos Islands
    10%
    10%

    Tuvalu
    10%
    10%

    Uganda
    20%
    10%

    Ukraine
    10%
    10%

    United Arab Emirates
    10%
    10%

    United Kingdom
    10%
    10%

    Uruguay
    10%
    10%

    Uzbekistan
    10%
    10%

    Vanuatu
    44%
    22%

    Venezuela
    29%
    15%

    Vietnam
    90%
    46%

    Yemen
    10%
    10%

    Zambia
    33%
    17%

    Zimbabwe
    35%
    18%

    NOTE: * Including currency manipulation and trade barriers, according to White House. 

    SOURCE: White House

  • Daftar 10 Negara Paling Religius di Dunia, Ada RI-Tak Ada Arab Saudi

    Daftar 10 Negara Paling Religius di Dunia, Ada RI-Tak Ada Arab Saudi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Agama merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu. Adanya agama berperan penting dalam sendi dan sumber kehidupan manusia.

    Belum lama ini, majalah CEOWORLD dan Global Business Policy Institute telah merilis survei yang mengukur tingkat religiusitas di 148 negara. Survei itu mengungkapkan bagaimana masyarakat dalam suatu negara taat dan berpegang teguh pada agama yang mereka anut.

    Religius sendiri merujuk pada pengertian pengabdian yang setia kepada realitas atau ketuhanan tertinggi yang diakui, serta mengabdi pada pelaksanaan agama dengan setia, cermat dan hati-hati.

    Sebanyak 370 ribu masyarakat dunia dilibatkan sebagai partisipan. Penelitian ini mengulik perspektif tentang bagaimana agama mempengaruhi sistem budaya, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat di sebuah negara hingga membentuk peradaban di dunia.

    Berikut ini daftar sepuluh negara paling religius di dunia berdasarkan survei itu sebagaimana dikutip dari World Atlas:

    1. Somalia (Skor Religiositas 99.8)

    Somalia adalah negara yang memiliki sejarah spiritual menarik. Agama-agama tradisional Afrika, Islam, dan Kekristenan (Kristen dan Katolik) meninggalkan jejak di salah satu negara Afrika Timur ini.

    Islam memainkan peran penting di Somalia sejak abad ketujuh. Bahkan, Somalia merupakan salah satu tempat pertama yang memeluk agama Islam. Islam menyebar dengan cepat di seluruh Semenanjung Arab dan Somalia menjadi pusat penting pembelajaran bagi dunia Muslim.

    Agama-agama tradisional Afrika juga memiliki akar yang dalam di Somalia. Saat ini, masih banyak masyarakat Somalia yang terus menjalankan tradisi-tradisi Afrika bersamaan dengan Islam.

    Meskipun tiba di Somalia pada abad ke-12, Kekristenan masih menjadi agama minoritas di negara ini.

    2. Nigeria (Skor Religiositas 99.7)

    Dalam hal budaya dan masyarakat, Nigeria adalah negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dengan mayoritas Islam Sunni.

    Asal-usul Islam di Nigeria berawal pada abad ke-15, yakni ketika Islam diperkenalkan melalui penyebaran Kekaisaran Songhai. Islam menyebar dengan cepat di seluruh Nigeria sehingga menjadi agama mayoritas.

    3. Bangladesh (Skor Religiositas 99.5)

    Bangladesh adalah negara dengan sejarah spiritual yang panjang dan beragam.

    Agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen meninggalkan jejak di negara ini. Buddhisme dan Hinduisme tiba di Bangladesh pada abad ketiga. Berdasarkan sejarah, kedua agama tersebut dibawa oleh para pedagang dari India dan China.

    Hindu dan Buddha pun dengan cepat menyebar di kalangan kelas penguasa dan seluruh negeri dengan pembangunan kuil-kuil dan biara-biara. Tradisi keagamaan ini telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan spiritual Bangladesh, serta terus mempengaruhi negara ini hingga saat ini.

    Sementara itu, agama Islam tiba di Bangladesh pada abad keenam melalui pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap menyebar di seluruh wilayah Bangladesh sehingga menjadi agama dominan.

    Lalu, Bangsa Eropa juga meninggalkan pengaruhnya pada lanskap keagamaan Bangladesh, yakni dengan memperkenalkan Kekristenan pada abad ke-16. Saat ini, mayoritas penduduk Bangladesh adalah Muslim dengan minoritas kecil yang menganut Hinduisme, Buddhisme, dan Kristen.

    4. Ethiopia (Skor Religiositas 99.3)

    Ethiopia adalah negara di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Menurut tradisi Ethiopia, pengenalan agama Kekristenan ke Kekaisaran Aksum terjadi pada abad keempat Masehi, yakni ketika seorang misionaris berbahasa Yunani, Frumentius, menggantikan Raja Ezana. Hal ini menandai awal dari sejarah panjang agama Kristen di Ethiopia.

    Saat ini, Frumentius dihormati sebagai santo dalam Gereja Ortodoks Ethiopia. Frumentius dianggap sebagai sosok penting dalam melestarikan dan mempromosikan iman Kristen di negara ini selama berabad-abad.

    Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Ethiopia. Menurut sejarah, komunitas Muslim pertama diyakini tiba di Ethiopia sejak abad ke-7. Meskipun tetap menjadi agama minoritas, Islam telah memiliki dampak signifikan terhadap budaya dan sejarah di Ethiopia.

    5. Yaman (Skor Religiositas 99.1)

    Yaman adalah negara dengan sejarah spiritual yang menarik. Yudaisme, Kekristenan, dan Islam juga turut meninggalkan jejak penting di negara ini.

    Islam telah memainkan peran penting di Yaman sejak abad ketujuh Masehi, yakni ketika Nabi Muhammad mengirim menantunya sebagai Gubernur Yaman. Dari sana, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Semenanjung Arab dan Yaman menjadi pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Muslim.

    Selain itu, Yudaisme juga memiliki akar yang dalam di Yaman sejak komunitas Yahudi pertama tiba sejak abad ketiga. Sementara itu, Kekristenan tiba di Yaman pada abad keenam.

    Saat ini, Yaman adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

    6. Malawi (Skor Religiositas 99)

    Malawi adalah negara dengan warisan spiritual yang kompleks melalui agama-agama tradisional Afrika, Kekristenan, dan Islam. Agama-agama itu disebut berperan dalam membentuk budaya dan sejarah Malawi.

    Selama berabad-abad, Malawi menjadi rumah bagi campuran agama tradisional Afrika yang beragam. Hingga saat ini, sebagian besar orang masih mengikuti praktik-praktik ini bersamaan dengan keyakinan lain.

    Kekristenan pertama kali dikenalkan kepada Malawi oleh para misionaris Eropa pada abad ke-19. Sejak saat itu, Kristen menjadi agama mayoritas di Malawi.

    Selain Kristen, agama Islam juga memiliki sejarah panjang di Malawi, yakni sejak pedagang Muslim pertama tiba di pantai Afrika Timur pada abad ke-15. Meskipun menjadi agama minoritas, Islam telah memiliki dampak signifikan pada budaya dan sejarah Malawi.

    7. Indonesia (Skor Religiositas 98.7)

    Saat ini, Indonesia mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.

    Pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi, agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India dan China. Kedua agama tersebut menyebar dengan cepat di seluruh kepulauan dan menjadi populer di kalangan elit.

    Sementara itu, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pengaruh para pedagang Muslim dari Timur Tengah. Islam secara bertahap mendapatkan pijakan di seluruh negeri dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia.

    Tidak hanya bangsa India, China, dan Timur Tengah, bangsa Eropa juga meninggalkan pengaruhnya pada lanskap keagamaan Indonesia dengan memperkenalkan Kekristenan pada abad ke-16.

    8. Sri Lanka (Skor Religiositas 98.6)

    Sri Lanka memiliki sejarah agama yang panjang dan beragam. Pulau ini telah menjadi rumah bagi berbagai tradisi dan praktik keagamaan selama berabad-abad dengan pengaruh dari Hinduisme, Buddha, Islam, dan Kekristenan.

    Buddha diperkenalkan ke Sri Lanka pada abad ke-3 SM oleh biksu misionaris, Mahinda, yang dikirim oleh Kaisar India Ashoka untuk menyebarkan agama Buddha ke Srilanka. Tradisi Buddha berakar di Sri Lanka dan menjadi agama mayoritas.

    Hinduisme juga memiliki sejarah panjang di Sri Lanka. Berkat hal tersebut, Sri Lanka menjadi negara dengan banyak kuil Hindu dan tempat suci.

    Selain itu, agama Islam juga diperkenalkan ke Srilanka pada abad ketujuh, sementara Kekristenan memulai jejaknya di Sri Lanka melalui para penjajah Eropa pada abad ke-16. Keberagaman agama di Sri Lanka mencerminkan sejarah kompleks dan beragam dari pulau ini.

    9. Mauritania (Skor Religiositas 98.5)

    Mauritania terletak di Afrika Utara. Negara ini memiliki sekitar empat juta penduduk dengan mayoritas menganut agama Islam.

    Meskipun tidak terlalu beragam dari segi agama, Mauritania memiliki keberagaman bahasa cukup kaya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Mauritania, tetapi banyak penduduk yang berbicara bahasa Prancis, serta bahasa-bahasa lokal, seperti Soninke, Pulaar, dan Wolof.

    10. Djibouti (Skor Religiositas 98.2)

    Djibouti adalah negara yang terletak di Tanduk Afrika dan berbatasan dengan Laut Merah. Islam telah memainkan peran sentral dalam identitas Djibouti selama berabad-abad dengan mayoritas penduduknya menganut Islam Sunni. Asal-usul Islam di Djibouti berawal pada abad ke-7, yaitu ketika para pedagang dan pemukim Arab memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut.

    Salah satu faktor yang membuat penyebaran Islam berlangsung dengan cepat di Djibouti adalah lokasi yang persimpangan perdagangan dan pertukaran budaya antara Afrika dan Timur Tengah.

    (luc/luc)

  • Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Kini Punya Alasan Kuat Bangun Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tampaknya segera merealisasikan pembangunan pagar pembatas keamanan ratusan kilometer di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

    Rencana yang sudah lama digaungkan entitas Zionis ini diklaim makin punya alasan kuat seiring insiden terbaru yang dinilai militer Israel (IDF) sebagai urgensi pembangunan pagar ini.

    Khaberni, merujuk laporan media berbahasa Ibrani, melansir kalau insiden terbaru tersebut berupa clash antara pasukan IDF dengan sekelompok orang di perbatasan Israel-Yordania. 

    “Laporan menunjukkan kalau orang-orang yang mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki (Israel) dari Yordania adalah pekerja asing,” tulis laporan Khaberni, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menunjukkan kalau tentara IDF menembaki sejumlah orang di dekat Kibbutz Hamadiya di daerah Bisan di Lembah Yordan setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam antara Kamis dan Jumat.

    Laporan menunjukkan, kedelapan pekerja asing tersebut adalah pencari suaka, termasuk empat warga negara Ethiopia dan empat warga negara Sri Lanka.

    Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “lokasi pengintaian menemukan sejumlah tersangka setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania di wilayah ‘Ha’amakim’.”

    “Pasukan militer kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap mereka,” kata pernyataan IDF.

    Pernyataan IDF menambahkan, “Sebelum penangkapan, para tersangka berusaha mendekati pasukan dengan cara yang membahayakan IDF. Pasukan tersebut membalas dengan melepaskan tembakan ke arah mereka, yang mengakibatkan luka-luka (para penyusup) tetapi (clash) tidak melukai pasukan (IDF).”

    Laporan Israel menyatakan, “Delapan orang menyusup dari Yordania ke wilayah Beit Shean, dan tentara IDF menembaki mereka, menewaskan dua orang. Yang lainnya ditangkap.

    Menurut sumber yang sama, “kedua pria yang tewas itu melompat ke arah tentara dari kawasan hutan, sehingga mengancam nyawa mereka.”

    PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

    Begini Rencana Israel untuk Memperkuat Perbatasannya dengan Yordania 

    Sebelumna, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun pagar keamanan baru di sepanjang perbatasannya dengan Yordania sepanjang 335 kilometer.

    Selain membangun pagar pembatas keamanan baru, Israel berencana membangun sejumlah pos-pos militer di sepanjang titik perbatasan tersebut.

    “Ini menandai perubahan signifikan dari proposal yang tertunda selama bertahun-tahun,” tulis laporan Jfeed.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mempelopori inisiatif tersebut, meskipun para skeptis, khususnya dari oposisi pemerintah, mempertanyakan kelayakannya mengingat cakupan dan biaya proyek yang sangat besar.

    “Tahap awal, yang diperkirakan menelan biaya puluhan juta shekel, meliputi survei teknik terperinci, studi dampak lingkungan, dan pembangunan bagian pengujian yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih,” tulis laporan tersebut. 

    Pejabat kementerian Israel mengatakan pekerjaan awal ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.

    Sementara pagar tua saat ini membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania, pejabat keamanan menganggapnya cukup untuk mencegah sebagian besar upaya penyelundupan senjata.

    Namun, proyek baru ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghalang yang lebih komprehensif.

    Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. (khaberni/HO)

    Pengumuman ini muncul setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang semuanya menghadapi rintangan signifikan.

    Para kritikus menunjuk pada dua tantangan utama: panjangnya perbatasan dan biaya proyek yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran shekel.

    “Nasib inisiatif pagar perbatasan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah upaya terbaru ini akan berkembang melampaui tahap perencanaan,” kata laporan itu.

    Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

    Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) silam, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

    Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat dalam dua bulan terakhir pada 2025 saat ini, makin mengindikasikan realisasi pencaplokan secara penuh tersebut.

    “Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

    Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

    Tujuan Politik

    Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

    “Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

    Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

    Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

    Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

    “Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

    Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

    Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

    “Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

    Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

    Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

    Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

    Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

    Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

    Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

    “Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

    Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

    Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

    “Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

    Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

    Risiko Bagi Yordania

    Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

    Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

    “Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

    Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

    Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

     

    (oln/khbrn/*)

     

     
     

  • Ketar-ketir dengan Program Nuklir Iran: Tiongkok, Rusia, dan AS Gelar Pertemuan – Halaman all

    Ketar-ketir dengan Program Nuklir Iran: Tiongkok, Rusia, dan AS Gelar Pertemuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – China mengumumkan akan mengadakan pembicaraan trilateral dengan Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk membahas isu nuklir Iran.

    Pertemuan itu diselenggarakan di tengah meningkatnya ketegangan internasional mengenai program nuklir Teheran.

    Pertemuan ini dijadwalkan akan berlangsung di Beijing pada Jumat (14/3/2025).

    Wakil menteri luar negeri dari kedua negara dijadwalkan hadir, Al Jazeera melaporkan.

    Langkah ini mengikuti sesi tertutup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadakan oleh negara-negara Barat terkait program nuklir Iran.

    Fokus utama dari pembicaraan ini adalah untuk mendiskusikan perkembangan terkait program nuklir Iran serta pencabutan sanksi yang diberlakukan terhadap negara tersebut.

    Teheran sudah lama membantah tuduhan, mereka berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Meskipun demikian, kekhawatiran tetap ada.

    Kalangan negara-negara Barat tidak bisa mengesampingkan persoalan ini.

    Mereka menilai langkah-langkah Iran dalam mengembangkan program nuklirnya semakin berbahaya.

    Menurut laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran telah mempercepat pengayaan uranium hingga mencapai kemurnian 60 persen, mendekati tingkat senjata nuklir yang diperkirakan sekitar 90 persen.

    Pertemuan yang akan dilangsungkan di Beijing ini juga menjadi perhatian utama karena menambah ketegangan dalam hubungan internasional.

    Sebelumnya, AS telah meningkatkan tekanan terhadap Iran untuk menyetujui kesepakatan baru yang akan mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Hubungan antara Iran dan Rusia semakin erat sejak dimulainya perang Ukraina pada 2022, dengan keduanya menjalin perjanjian kerja sama strategis.

    Iran dan Rusia juga telah memelihara hubungan yang baik dengan China, yang kini menjadi pihak kunci dalam pembicaraan mengenai program nuklir Iran.

    Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat semakin kompleks.

    Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 yang sebelumnya membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

    Sejak saat itu, Iran mulai mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan tersebut.

    Pemerintahan Trump juga kembali menerapkan kampanye sanksi maksimal dan bahkan mengancam tindakan militer terhadap Iran.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, Iran secara tegas menolak berunding langsung selama sanksi masih berlaku.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan Teheran kini tengah menunggu perwakilan dari negara-negara Arab untuk menyampaikan surat yang dikirimkan oleh Presiden Trump.

    Surat tersebut berisi ajakan untuk berdialog dan memperingatkan kemungkinan aksi militer.

    Sementara itu, meskipun upaya internasional untuk memperbarui kesepakatan nuklir terus dilakukan, tantangan besar tetap ada.

    Rencana baru dari AS, China, dan Rusia menunjukkan, program nuklir Iran tetap menjadi topik hangat dalam diplomasi internasional.

    Latihan Angkatan Laut Gabungan di Teluk Oman

    Dalam perkembangan lain, Iran, Rusia, dan Tiongkok memulai latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman.

    Aktivitas ini menandai tahun kelima sejak ketiga negara tersebut melakukan latihan militer bersama.

    Latihan ini, yang diberi nama “Sabuk Keamanan Laut 2025”.

    Latihan gabungan dimulai di dekat pelabuhan Chabahar, Iran, pada Selasa (11/3/2025).

    Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama antar angkatan laut negara-negara peserta.

    Dikutip dari Al Jazeera, latihan ini mencakup beberapa kegiatan militer, seperti penyerangan target maritim, pengendalian kerusakan, dan operasi pencarian dan penyelamatan gabungan.

    Selama dua hari, awak kapal melancarkan tembakan siang dan malam menggunakan senapan mesin kaliber besar dan senjata ringan ke sasaran yang menyerupai perahu tak berawak dan kendaraan udara tak berawak musuh tiruan, seperti yang dilaporkan oleh media Rusia, Interfax.

    Beberapa negara lain, termasuk Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Sri Lanka, juga mengamati latihan ini, Iran Press TV melaporkan.

    Meskipun Tiongkok dan Rusia tidak sering berpatroli di perairan Timur Tengah, kawasan ini semakin dimiliterisasi dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada akhir 2023, kelompok Houthi di Yaman mulai menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

    Setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada Januari 2024, Houthi menghentikan serangan mereka tetapi mengancam untuk melanjutkan jika Israel tidak mencabut pengepungan terhadap Gaza.

    Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga meningkatkan kehadiran mereka di Laut Merah, termasuk dengan membentuk pasukan gabungan 10 negara pada Desember 2023 untuk melawan serangan Houthi.

    Angkatan Laut AS memiliki armada yang bermarkas di Bahrain.

    Ketika ditanya mengenai latihan militer pada Minggu (9/3/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia “sama sekali tidak” khawatir mengenai unjuk kekuatan oleh tiga musuh bebuyutan AS.

    “Kami lebih kuat dari mereka semua. Kami memiliki kekuatan lebih besar dari mereka semua,” katanya kepada Fox News di atas Air Force One.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)a

  • Latihan Militer Besar-besaran, Kapal Perang Rusia dan China Memasuki Perairan Iran – Halaman all

    Latihan Militer Besar-besaran, Kapal Perang Rusia dan China Memasuki Perairan Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Armada kapal militer Rusia dan China telah tiba di perairan teritorial Iran di bagian utara Samudra Hindia, Senin (10/3/2025), PressTV melaporkan.

    Kapal-kapal itu akan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut gabungan berskala besar.

    Diberi nama Security Belt-2025 atau Sabuk Keamanan-2025, latihan ini akan menampilkan berbagai divisi dari tiga kekuatan besar.

    Korvet Rusia Rezkiy dan Geroy Rossiyskoy Federatsii Aldar Tsydenzhapov serta kapal tanker minyak Armada Pasifik Pechenga, bersama kapal perusak Baotou dan kapal pengisian ulang Gaoyouhu China, telah berlabuh di Pelabuhan Chabahar di tenggara Iran.

    Kapal-kapal itu disambut oleh komandan dan pejabat Angkatan Laut Republik Islam Iran dan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada saat kedatangan.

    Perwakilan dari beberapa negara lain, seperti Azerbaijan, Irak, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Qatar, Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Uni Emirat Arab, juga mendarat di satu-satunya kota pelabuhan laut Iran itu.

    Negara-negara itu akan mengambil bagian dalam latihan militer sebagai pengamat.

    Panggung utama latihan militer angkatan laut Sabuk Keamanan-2025 akan dimulai pada Selasa (11/3/2025).

    Fregat Jamaran dan Alvand, korvet Bayandor, kapal serang cepat Neyzeh, selain kapal-kapal tambahan Ganaveh, Nayband, dan Bahregan milik Angkatan Laut Iran akan ikut serta dalam latihan tersebut.

    Korvet rudal Shahid Sayyad Shirazi milik Angkatan Laut IRGC, kapal serang cepat Shahid Rouhi, dan kapal pasokan lepas pantai Shahid Mahmoudi juga akan hadir.

    Sabuk Keamanan-2025 akan menjadi latihan angkatan laut gabungan China-Iran-Rusia kelima sejak 2019.

    Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan militer dan memperkuat kerja sama praktis.

    Selama latihan, akan ada simulasi serangan terhadap target maritim, operasi kunjungan-pencarian-penyitaan kapal, dan latihan pencarian dan penyelamatan, ungkap Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan.

    Angkatan laut Iran dan mitra-mitra dari China dan Rusia telah mengadakan beberapa latihan militer dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas perdagangan maritim internasional.

    Ketiganya juga terlibat dalam upaya bersama yang bertujuan untuk melawan pembajakan dan terorisme maritim, bertukar informasi dalam operasi penyelamatan dan bantuan angkatan laut serta berbagi pengalaman operasional dan taktis.

    Para ahli telah lama menganggap latihan tersebut sebagai cerminan dari kemitraan yang semakin kuat di antara ketiga kekuatan tersebut.

    Ketiga negara dianggap tengah berusaha untuk mengimbangi dominasi AS dan menantang tatanan global yang dipimpin Barat.

    Tanggapan AS

    Mengutip CNN, saat ditanya mengenai latihan militer gabungan tersebut, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir.

    “Kami lebih kuat dari mereka semua. Kekuatan kami jauh lebih besar dibanding mereka,” ujar Trump kepada Fox News saat berada di Air Force One, Minggu (9/3/2025).

    Sementara itu, kekhawatiran di Washington semakin meningkat seiring terbentuknya kemitraan strategis antara China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.

    Para anggota parlemen AS menyebut aliansi ini sebagai “poros otoriterisme,” “poros otokrat,” dan “poros diktator.”

    Mereka khawatir bahwa permusuhan bersama terhadap AS akan semakin mendorong keempat negara ini untuk bekerja sama, memperbesar ancaman terhadap Washington dan sekutunya.

    Tak hanya di satu kawasan, ancaman tersebut bisa meluas ke berbagai bagian dunia secara bersamaan.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman – Halaman all

    Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman – Halaman all

    Tandingi AS-Israel, Iran-Rusia-China Gelar Latihan Perang Besar-besaran di Teluk Oman

    TRIBUNNEWS.COM – Angkatan laut Iran, Rusia, dan China dilaporkan akan mengadakan latihan militer di lepas pantai Iran minggu ini dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama, media Iran melaporkan pada hari Minggu.

    “Ketiga negara, yang memiliki keinginan bersama untuk melawan apa yang mereka cirikan sebagai hegemoni Amerika, telah mengadakan latihan serupa di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir,” kata laporan Al Arabiya, Minggu (9/3/2025).

    Latihan “akan dimulai pada Selasa (11/3/2025) di pelabuhan Chabahar,” yang terletak di tenggara Iran di Teluk Oman, kata kantor berita Tasnim, tanpa menyebutkan durasinya.

    “Perang dan kapal tempur dan dukungan dari pasukan angkatan laut China dan Rusia, serta kapal perang pasukan angkatan laut Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), sayap ideologis militer Iran, diharapkan untuk berpartisipasi, menurut laporan Tasnim.

    Latihan akan berlangsung “di Samudra Hindia utara” dan bertujuan untuk “memperkuat keamanan di kawasan itu, dan memperluas kerja sama multilateral antara negara-negara yang berpartisipasi,” kata Tasnim.

    Azerbaijan, Afrika Selatan, Oman, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab dan Sri Lanka akan hadir sebagai pengamat.

    China akan mengerahkan “kapal perusak dan kapal pasokan,” kata kementerian pertahanan Beijing di jaringan media sosial WeChat.

    Tentara Iran melakukan latihan di daerah yang sama pada bulan Februari untuk “memperkuat kemampuan pertahanan terhadap ancaman apa pun.”

    Pesawat AS dan Jet Tempur Israel Unjuk Kekuatan di Dekat Iran

    Latihan perang Iran, Rusia,dan China ini akan menandingi apa yang diumumkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pada Kamis (6/3/2025) kemarin.

    IDF menyatakan, Angkatan udara Israel (IAF) dan AS telah melakukan latihan militer gabungan di Mediterania Timur.

    Latihan gabungan yang melibatkan pesawat pengebom jarak jauh ini terjadi pada Selasa (4/3/2025).

    Latihan ini dilakukan pada saat yang sangat kritis, kemungkinan menunjukkan pesan kepada Iran atas adanya potensi serangan terhadap fasilitas nuklir Teheran.

    Dua jenis jet tempur terlihat melintasi langit Mediterania Timur pada saat itu.

    “Jet tempur F-35 dan F-15 Israel ikut serta dalam latihan di Mediterania Timur bersama pesawat pengebom strategis jarak jauh B-52 AS,” kata tentara Israel, dikutip dari Middle East Eye.

    Seperti diketahui, pesawat B-52 milik AS memiliki kemampuan untuk membawa bom untuk menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran.

    Latihan gabungan ini dianggap sebagai unjuk kekuatan terhadap Teheran selama masa ketegangan.

    “Latihan tersebut difokuskan pada koordinasi operasional antara kedua militer untuk “meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai ancaman regional,” tambah IDF, dikutip dari Xinhua News.

    Latihan tersebut dilakukan pada saat yang sensitif di Timur Tengah.

    Di mana gencatan senjata Israel-Hamas masih belum ada kesepakatan hingga saat ini.

    Sementara Israel mengancam akan menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan potensi dukungan AS.

    Dukungan AS yang diberikan untuk Israel dalam menyerang fasilitas nuklir Iran sempat diungkapkan oleh Presiden Trump pada bulan Februari, lalu.

    Ia mengatakan lebih suka membuat kesepakatan dengan Iran tentang non-nuklir.

    Namun jika tidak berhasil, ia mengancam akan mengebom Iran.

    Pada hari Kamis, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan dan memeriksa kapal tanker minyak Iran di laut.

    Ini mengacu pada perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah perdagangan senjata pemusnah massal.

    Trump mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan Inisiatif Keamanan Proliferasi 2003 untuk mencoba dan menghentikan ekspor minyak Iran.

    Trump telah berjanji untuk kembali melakukan kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran.

    Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah pada 2018, di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Di mana saat itu Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 yang membatasi pengembangan nuklir Iran. 

    Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Iran dan negara-negara besar dunia, termasuk Prancis, Inggris, dan Jerman untuk  mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai membatalkan komitmennya.

     

    (oln/alrby/*)