Negara: Somalia

  • Somalia Klaim 70 Anggota Al-Shabab Tewas dalam Operasi Militer

    Somalia Klaim 70 Anggota Al-Shabab Tewas dalam Operasi Militer

    Jakarta

    Kementerian Informasi Somalia mengatakan lebih dari 70 anggota kelompok bersenjata Islam Al-Shabaab tewas selama operasi militer dengan pasukan lokal di Somalia. Militer juga disebut menyita sejumlah senjata.

    Dilansir AFP, Rabu (26/2/2025), Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda telah memerangi pemerintah federal selama lebih dari 15 tahun, untuk mencoba menegakkan hukum Islam di negara miskin tersebut.

    “Lebih dari 70 militan ekstremis disingkirkan melalui upaya terkoordinasi dari Tentara Nasional dan pasukan lokal,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    “Selain kerugian militan yang signifikan, sejumlah besar senjata disita, dan beberapa kendaraan tempur yang digunakan oleh para ekstremis dihancurkan,” imbuhnya.

    Operasi itu berlangsung pada hari Selasa di beberapa lokasi di negara bagian Hirshabelle, di Somalia tengah selatan.

    AFP tidak dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen. Akan tetapi beberapa saksi mata mengonfirmasi pertempuran itu.

    “Orang-orang bersenjata Al-Shabaab dipukuli,” kata seorang penduduk yang dihubungi melalui telepon, seraya menambahkan bahwa puluhan mayat mereka terlihat di zona pertempuran.

    Beberapa sumber mengatakan operasi bersenjata itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Al-Shabaab di daerah itu dalam beberapa hari terakhir.

    Al-Shabaab telah melakukan banyak bom dan serangan lainnya di ibu kota Mogadishu dan beberapa wilayah lain di negara Tanduk Afrika yang bergejolak itu.

    Meskipun mereka diusir dari ibu kota oleh pasukan Uni Afrika pada tahun 2011, kelompok itu masih ada di daerah pedesaan.

    Presiden Somalia telah menjanjikan perang total melawan Al-Shabaab. Tentara telah bergabung dengan milisi lokal dalam kampanye militer yang didukung oleh pasukan AU dan serangan udara AS.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Tak Kunjung Bergabung ke Uni Eropa, Turki Lirik BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Turki masih terus berupaya untuk bergabung dengan kelompok negara BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomiannya. Hal ini dilakukan menyusul status Turki yang tak kunjung mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa setelah beberapa dekade.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan ingin meningkatkan pilihan ekonomi Turki dan Uni Eropa adalah pilihan pertama negara tersebut.

    “Jika kita tidak bisa menjadi bagian dari UE, maka alternatif lain selalu tersedia,” kata Fidan kepada dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (22/2/2025).

    Pernyataan Fidan menggarisbawahi upaya Turki untuk mencari aliansi ekonomi yang dapat menjadi alternatif bagi UE. Fidan menekankan bahwa Turki belum sepenuhnya meninggalkan harapan untuk bergabung dengan blok tersebut dan menegaskan kembali keluhan lama Ankara bahwa perbedaan budaya adalah alasan utama terhentinya bergabung dengan blok tersebut.

    UE mengatakan keanggotaan Turki diblokir karena kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan standar demokrasi.

    Turki telah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan BRICS dan para pemimpinnya berpendapat bahwa keanggotaan tersebut akan memberikan akses yang lebih mudah bagi bisnis Turki ke pasar negara berkembang utama. 

    Namun, Turki mengatakan pada bulan November bahwa mereka hanya diberikan status negara mitra dan belum menjadi anggota penuh.

    “Di dunia modern, tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi masalah ekonomi dan politik sendirian,” kata menteri tersebut pada KTT para menteri luar negeri G-20 di Johannesburg, Afrika Selatan. 

    Merujuk pada BRICS, dia mengatakan pihaknya tertarik, tetapi belum ditawari keanggotaan. Adapun, BRICS merujuk pada negara-negara pendiri aliansi tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. BRICS telah menambahkan lima negara lagi, termasuk Iran dan Indonesia, sebagai negara anggota penuh pada tahun lalu. 

    Negara-negara lain berupaya untuk bergabung dengan blok tersebut, yang mengendalikan lembaga pemberi pinjaman multilateral dan telah memicu kemarahan Presiden AS Donald Trump karena berpotensi merusak peran global dolar. 

    Meskipun negara-negara BRICS bekerja sama pada tingkat tertentu, khususnya keuangan, mereka tidak memiliki kekompakan dengan UE, sebagian karena perbedaan kepentingan dan lintasan ekonomi.

    Bagi Fidan, fokus yang lebih besar pada kerja sama internasional akan menguntungkan semua negara.  “Jika kita bisa melembagakan multilateralisme, maka akan mudah bagi kita untuk mengatasi masalah geopolitik, perang dan perdamaian, serta masalah ekonomi,” ujarnya. 

    Sebaliknya, dia mengatakan membantu diri sendiri ada dalam keinginan setiap negara, sehingga mendorong persaingan yang sangat ketat.

    Dorongan Turki untuk melakukan tindakan multilateral tercermin dalam pendekatannya terhadap Afrika, di mana Turki telah menjalin hubungan dengan negara-negara seperti Somalia dalam bidang kontraterorisme. “Turki menawarkan peluang bagi beberapa negara Afrika,” kata Fidan.

  • Keberagaman dan Prestasi di Wisuda Ke-76 UMP, Mahasiswa Lokal dan Internasional Rayakan Kelulusan

    Keberagaman dan Prestasi di Wisuda Ke-76 UMP, Mahasiswa Lokal dan Internasional Rayakan Kelulusan

    TRIBUNJATENG.COM – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) kembali menggelar prosesi wisuda bagi para lulusan Magister, Sarjana, dan Ahli Madya pada Sabtu, 15 Februari 2025.

    Dalam Wisuda ke-76 ini, UMP berhasil meluluskan sebanyak 641 mahasiswa dari berbagai program studi, menandai komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di dunia profesional.

    Rektor UMP, Prof. Dr. Jebul Suroso, dalam sambutannya menegaskan bahwa wisuda ini bukan hanya menjadi simbol kelulusan, tetapi juga awal dari perjalanan para lulusan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di dunia nyata. 

    “Kami bangga bisa mengantarkan mahasiswa hingga tahap ini. Namun, tantangan di dunia kerja dan masyarakat menuntut lulusan untuk terus berkembang, beradaptasi, dan berkontribusi dalam berbagai sektor,” ujarnya.

    Dari total 641 lulusan, 51 mahasiswa berasal dari program magister (S2), 575 mahasiswa dari program sarjana (S1), 11 mahasiswa dari program sarjana terapan (D4), dan 4 mahasiswa dari program diploma tiga (D3). 

    Para lulusan ini berasal dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang meluluskan 178 mahasiswa, Fakultas Ilmu Kesehatan dengan 102 mahasiswa, serta Fakultas Teknik dan Sains dengan 88 lulusan.

    WISUDA UMP – Prosesi wisuda lulusan Magister, Sarjana, dan Ahli Madya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu (15/2/2025).

    Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Saefurohman PhD menyampaikan bahwa UMP terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai instansi, baik nasional maupun internasional. 

    “Kami ingin memastikan bahwa lulusan UMP memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor, baik di dunia akademik, industri, maupun kewirausahaan,” katanya.

    Menurutnya, wisuda ke-76 ini menjadi bukti nyata bahwa UMP terus bertransformasi menjadi institusi pendidikan unggul yang menghasilkan lulusan berkompeten, inovatif, dan berdaya saing global. 

    “Dengan pencapaian ini, UMP semakin mengukuhkan posisinya sebagai universitas yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga berperan dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi para lulusannya,” jelasnya. 

    Selain itu, dalam wisuda kali ini, UMP juga memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Ahfadl Saefuddin, M.Pd., dari Magister Pendidikan Agama Islam dinobatkan sebagai lulusan terbaik tingkat magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00. Sementara itu, Tri Iriani Putri, S.M., dari Program Studi Manajemen menjadi wisudawan terbaik tingkat sarjana dengan IPK 3,98.

    Keberagaman mahasiswa di UMP semakin terasa dengan hadirnya wisudawan internasional dari berbagai negara. Pada Wisuda ke-76 ini, dua mahasiswa asing turut diwisuda, yaitu Liban Isak Mohamed dari Somalia yang menyelesaikan studi Magister 

    Manajemen dan Aymen Mouhine dari Maroko yang meraih gelar Sarjana Sastra Inggris.

    Selain itu, UMP juga membuktikan komitmennya dalam pendidikan multikultural dengan mewisuda Ni Nyoman Nikunja Vasini, mahasiswa non-Muslim yang aktif dalam program akademik dan kemahasiswaan.

    Data survei terhadap wisudawan menunjukkan bahwa sebanyak 172 mahasiswa telah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam negeri, sementara 8 mahasiswa telah menjalani program MBKM di luar negeri.

    Selain itu, 48 mahasiswa telah memperoleh pekerjaan sebelum wisuda, dan 41 mahasiswa telah merintis usaha sendiri. Data ini menjadi indikator bahwa UMP telah sukses mencetak lulusan yang siap berkarya di dunia profesional maupun berwirausaha.(tgr)

  • Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir    
        Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir

    Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir Kapal Induk AS Tabrakan dengan Kapal Dagang di Dekat Pelabuhan Mesir

    Washington DC

    Kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Harry S Truman, bertabrakan dengan sebuah kapal dagang di perairan dekat pelabuhan Mesir. Insiden ini masih diselidiki lebih lanjut oleh otoritas militer AS.

    Juru bicara Armada Keenam AS, Timothy Gorman, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (14/2/2025), menyebut insiden yang terjadi terjadi pekan ini di dekat Pelabuhan Said di Mesir itu tidak memicu korban luka, juga tidak memicu kerusakan ataupun air laut yang masuk ke dalam kapal.

    Ditegaskan oleh Gorman bahwa tabrakan yang terjadi tidak membahayakan kapal induk AS tersebut.

    “Pembangkit penggerak (kapal) tidak terpengaruh dan dalam kondisi aman dan stabil. Insiden ini sedang diselidiki. Informasi lebih lanjut akan dirilis setelah tersedia,” kata Gorman dalam pernyataannya.

    Penyebab tabrakan ini belum diketahui secara jelas.

    Angkatan Laut AS tidak menyebutkan lebih lanjut soal nama kapal dagang yang bertabrakan dengan kapal induk AS ini, juga soal kondisi kapal dagang itu usai tabrakan terjadi.

    USS Harry S Truman meninggalkan Laut Merah dan berlabuh di Teluk Souda pekan lalu untuk kunjungan kerja ke pelabuhan, setelah dua bulan operasi tempur di wilayah operasi Komando Pusat AS atau CENTCOM, terutama dalam melawan serangan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Mobil Tertabrak Kereta Api di AS, Sopir Berhasil Kabur’:

    Kapal induk AS itu juga dikerahkan dalam serangan udara gabungan AS-Solamia pada 1 Februari lalu terhadap militan senior ISIS-Somalia yang bersembunyi di kompleks gua yang berjarak sekitar 80 kilometer sebelah tenggara Bosaso di pesisir utara Somalia.

    Sementara itu, insiden yang melibatkan kapal perang AS terjadi pada Desember lalu, ketika sebuah kapal perang USS Gettysburg yang dilengkapi rudal jelajah secara keliru menembak dan menabrak sebuah jet tempur F/A 18, yang mengudara dari kapal induk AS itu di Laut Merah.

    USS Gettysburg merupakan bagian dari kelompok penyerang kapal induk USS Harry S Truman.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Mobil Tertabrak Kereta Api di AS, Sopir Berhasil Kabur’:

    Saksikan Live DetikPagi:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    Sebanyak 124 Jurnalis Terbunuh Tahun Lalu, 2024 Jadi Tahun Paling Mematikan bagi Pekerja Media

    PIKIRAN RAKYAT – Jumlah jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024 mencapai rekor, menurut laporan yang dirilis oleh Committee to Protect Journalists. Setidaknya 124 jurnalis dan pekerja media terbunuh di seluruh dunia, dan sekitar dua pertiga dari mereka adalah warga Palestina yang dibunuh oleh Israel selama perang melawan Hamas di Gaza.

    Rekor sebelumnya adalah 113 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2007, selama Perang Irak.

    Negara-negara lain termasuk Sudan, Pakistan, Meksiko, dan Suriah juga memiliki beberapa kasus jurnalis yang terbunuh tahun lalu, menurut laporan tersebut.

    CPJ menganggap jurnalis atau pekerja media sebagai seseorang yang meliput berita atau mengomentari urusan publik, dalam media apa pun. Agar dapat dimasukkan dalam daftarnya, kematian orang tersebut harus terkait dengan pekerjaan. Kematian tersebut dapat disengaja atau tidak disengaja, seperti jika seorang jurnalis terbunuh di zona konflik.

    Kematian seorang jurnalis tidak akan dimasukkan jika ada bukti bahwa mereka menghasut kekerasan dengan efek yang akan segera terjadi atau secara langsung berpartisipasi sebagai kombatan dalam konflik bersenjata pada saat kematian mereka.

    CPJ mengatakan bahwa mereka hanya memasukkan kasus yang dikonfirmasi dalam laporannya, yang berarti mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa jurnalis tersebut terbunuh sehubungan dengan pekerjaan mereka; mereka mengatakan menganggap semua kasus zona perang sebagai yang dikonfirmasi.

    Meningkatnya Konflik Global Menyebabkan Rekor Kematian

    Dari 124 jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024, laporan CPJ mengatakan 82 orang tewas di tengah perang di Gaza dan tiga orang tewas di Lebanon, tempat Israel memerangi Hizbullah. Dalam sedikitnya 10 kasus, CPJ mengatakan penyelidikannya menentukan bahwa para jurnalis itu sengaja menjadi sasaran. Kelompok itu mengatakan terus menyelidiki apakah sedikitnya 20 kasus lainnya mungkin disengaja.

    Tiga puluh satu jurnalis yang terbunuh di Gaza adalah pekerja lepas Palestina yang menurut CPJ masuk untuk mengisi kekosongan informasi setelah banyak outlet berita berhenti beroperasi di wilayah tersebut.

    Peningkatan kematian jurnalis terjadi di tengah meningkatnya jumlah konflik secara global, menurut CPJ. Pembunuhan jurnalis lainnya pada tahun 2024 terjadi di lebih dari puluhan negara, termasuk Sudan, Pakistan, dan Meksiko.

    Sudan dan Pakistan masing-masing menyaksikan enam pembunuhan jurnalis, sementara Meksiko mengalami lima pembunuhan. Empat jurnalis tewas di Suriah. Tiga tewas di Myanmar, di mana wartawan bawah tanah semakin diperlakukan sebagai kombatan musuh, menurut CPJ. Tiga kematian jurnalis lainnya tercatat di Irak, menandai kematian jurnalis pertama di sana sejak 2020. Dua jurnalis tewas di Haiti, tempat geng-geng sekarang secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis.

    CPJ mengatakan bahwa mereka menemukan negara-negara tempat jurnalis dibunuh dengan sengaja sering kali mencoba mengubur bukti pembunuhan, mengalihkan kesalahan, dan menghindari akuntabilitas. Tindakan semacam itu menempatkan jurnalis yang masih hidup dalam bahaya yang lebih besar, kata kelompok itu, dan menghilangkan kemungkinan keadilan bagi mereka yang telah meninggal.

    Di seluruh dunia, jurnalis juga telah diintimidasi, disensor, dan ditangkap atau diserang. Insiden semacam itu dilaporkan di Kamerun, Somalia, dan Afghanistan, meskipun tidak ada jurnalis yang tewas di negara-negara tersebut. Tidak ada juga kematian jurnalis dalam perang antara Ukraina dan Rusia, meskipun beberapa serangan yang mungkin ditargetkan menyebabkan wartawan terluka, kata CPJ. Seorang jurnalis Ukraina yang ditahan pada Agustus 2023 meninggal dalam tahanan Rusia tahun lalu.

    “Kondisi dapat menjadi lebih mematikan bagi pers ketika mereka yang membunuh wartawan tidak dimintai pertanggungjawaban. Dan semakin sedikit wartawan berarti semakin sedikit informasi bagi warga yang mencari kebenaran,” kata CPJ.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi Bunuh Iklim dan Demokrasi – Halaman all

    Di tengah gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan yang semakin merajalela, upaya perlindungan iklim melewatkan salah satu hambatan paling signifikan, budaya koropsi yang kian menjamur.

    Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Transparency International untuk tahun 2024 menemukan bahwa di banyak negara, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat menghambat perlindungan iklim.

    Dengan pemanasan global yang rutin memecahkan rekor, terkikisnya demokrasi, dan menurunnya perlindungan iklim global, dunia berada dalam posisi yang “terdesak”, menurut studi tersebut.

    “Kita perlu segera mengatasi korupsi sampai ke akar-akarnya sebelum korupsi benar-benar menggagalkan upaya iklim yang signifikan,” tulis Direktur Eksekutif Transparency International Maíra Martini dalam laporan CPI. Dia menyerukan kepada pemerintah dan organisasi dunia untuk mengembangkan mekanisme antirasuah sebagai bagian integral dari strategi perlindungan iklim.

    “Saat ini, kekuatan korup tidak hanya mengendalikan politik, tetapi juga mendikte dan melemahkan demokrasi, membungkam jurnalis, aktivis, dan semua orang yang memperjuangkan kesetaraan dan keberlanjutan,” kata Martini.

    Korupsi perparah krisis iklim

    Ketahanan iklim menuntut tindakan tegas terhadap koruptor. “Semua orang yang rentan di seluruh dunia sangat membutuhkan tindakan ini.”

    Dalam laporannya, Transparency mengutip sejumlah kasus, di antaranya di AS, di mana industri minyak dan gas mengucurkan jutaan dolar AS untuk memperlambat transisi energi terbarukan.

    Penyalahgunaan dana iklim sebaliknya tercatat di Rusia, ketika dana hibah dari dana lingkungan UNDP untuk efisiensi energi menghilang tanpa hasil. Di Libya, dana perawatan infrastruktur ditilap, yang berujung pada bencana jebolnya dua bendungan dan tewasnya lebih dari 11.000 orang.

    Di Indonesia, yang mendarat di peringkat 99 dari 180 negara, sektor energi dinilai sarat korupsi dan konflik kepentingan, yang melibatkan kongkalikong antara pelaku usaha dan pejabat negara.

    Proyek Rempang Eco City, misalnya, digerakkan oleh kekuasaan dan investasi asing dengan mengorbankan hak warga lokal dan mengancam lingkungan, tulis Transparency dalam laporannya.

    Struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan keterlibatan perusahaan cangkang di negara surga pajak semakin menyulitkan penanggulangan korupsi.

    “Di seluruh dunia, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Namun, suara mereka berulang kali diredam oleh kekuatan korup, perusahaan minyak dan gas yang mengambil untung dari kerusakan lingkungan,” kritik Mads Christensen, Direktur Eksekutif Greenpeace International, dalam Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2024.

    Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan uang suap “untuk membungkam para kritikus dan aktivis, membeli kekuasaan, dan mempereteli upaya perlindungan bagi manusia dan planet.”

    Penyalahgunaan kekuasaan sebagai normalitas

    Dalam Indeks Persepsi Korupsi, Transparency International memeringkat 180 negara berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik: pada skala nol atau sangat korup hingga 100 poin alias tidak ada korupsi.

    Menurut CPI 2024, lebih dari dua pertiga negara di dunia berada di bawah skor rata-rata 50 poin. “Implikasinya sangat besar dan berpotensi merusak bagi aksi iklim global.” Korupsi berdampak terhadap hampir 6,8 miliar orang, yang setara dengan 85 persen populasi dunia.

    Negara dengan persepsi korupsi terburuk tahun lalu adalah Sudan Selatan, Somalia, Venezuela, Suriah, Libya, Eritrea, Yaman dan Guinea Khatulistiwa.

    Di Asia Tenggara, CPI mencatat perbaikan signifikan dalam pengentasan korupsi di Timor Leste dan Vietnam. Namun begitu, tahun lalu Vietnam mencatat sebanyak 32 proyek pembangunan energi surya terindikasi korupsi.

    Singapura dan Malaysia merupakan dua negara dengan tingkat persepsi korupsi terbaik di Asia Tenggara. Adapun Brunei Darussalam sudah tidak lagi disurvei sejak beberapa tahun lalu. Terakhir kali muncul di Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020, negeri kesultanan itu mendarat di peringkat ke-35 dari 180 negara.

    Lebih dari seribu aktivis lingkungan hidup dibunuh

    Transparency International juga menyoroti korban manusia dari upaya menghentikan kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Aktivis konservasi dan lingkungan, yang sering berada di garda terdepan dalam perjuangan melawan krisis iklim, menjadi korban terbesar upaya intimidasi, kekerasan, dan bahkan pembunuhan.

    Maraknya pembunuhan terhadap pegiat merupakan risiko yang sangat besar di negara-negara dengan masalah korupsi yang serius: “Hampir semua dari 1.013 pembunuhan aktivis lingkungan sejak 2019 terjadi di negara-negara dengan skor CPI di bawah 50,” demikian menurut catatan Indeks Persepsi Korupsi.

    CPI menyoroti kontras yang mencolok antara negara-negara dengan tingkat keadilan sosial dan demokrasi yang tinggi, dan negara-negara dengan rezim yang represif dan otoriter.

    Ketika struktur demokrasi dirusak, korupsi seringkali merajalela, kata Brice Böhmer, kepala departemen iklim dan lingkungan di Transparency International, kepada DW. “Secara rata-rata, demokrasi memiliki kinerja yang lebih baik pada Indeks Persepsi Korupsi dibandingkan dengan rezim hibrida dan otoriter. Demokrasi yang terkonsolidasi memiliki skor rata-rata 73 dari 100 poin, sedangkan rezim otoriter hanya memiliki skor 29.”

    Eskalasi korupsi dalam skala global

    Menurut François Valérian, direktur Transparency International, korupsi adalah “salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

    “Masyarakat internasional harus menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas utama. Hal ini penting untuk melawan otoritarianisme dan mengamankan dunia yang damai, bebas, dan berkelanjutan,” kata dia.

    Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Indeks Persepsi Korupsi telah menjadi tolak ukur kinerja sebuah negara dalam menanggulangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

    Transparency Internasional menilai 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik. Indeks ini didasarkan pada data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, firma konsultan swasta, lembaga pemikir, dan lembaga swadaya masyarakat.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Libya Temukan Kuburan Massal Berisi Jenazah 28 Migran

    Libya Temukan Kuburan Massal Berisi Jenazah 28 Migran

    Jakarta

    Pihak berwenang Libya telah menemukan kuburan massal yang berisi jasad 28 migran sub-Sahara di distrik tenggara Kufra, dekat lokasi tempat mereka diduga ditahan dan disiksa, kata kantor jaksa agung pada hari Minggu.

    Dilansir AFP, Senin (10/2/2025), dikatakan bahwa kuburan tersebut ditemukan setelah penggerebekan di lokasi perdagangan manusia, tempat pihak berwenang membebaskan 76 migran sub-Sahara yang telah ditahan dan disiksa. Laporan mengatakan operasi tersebut berlangsung Sabtu malam.

    Penggerebekan tersebut menargetkan “sekelompok geng yang anggotanya dengan sengaja merampas kebebasan imigran ilegal, menyiksa mereka, dan menjadikan mereka sasaran perlakuan yang kejam, memalukan, dan tidak manusiawi,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Mayat-mayat itu telah “dikubur di sekitar tempat penahanan” dan tiga orang telah ditangkap, “satu warga Libya dan dua warga negara asing”, tambahnya.

    Foto-foto yang diunggah bersama dengan pernyataan tersebut di media sosial menunjukkan para migran kurus kering dengan bekas luka di wajah, anggota badan, dan punggung mereka.

    Libya telah berjuang untuk pulih dari kekacauan yang terjadi setelah pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Moamer Kadhafi.

    Libya masih terpecah antara pemerintah Dbeibah yang diakui PBB dan otoritas saingan di timur yang didukung oleh orang kuat militer Khalifa Haftar.

    Penyelundup dan pedagang manusia telah memanfaatkan ketidakstabilan tersebut sejak saat itu.

    Libya telah lama dikritik atas perlakuan terhadap para migran dan pengungsi, dengan tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia mulai dari pemerasan hingga perbudakan.

    Terletak sekitar 300 kilometer (186 mil) dari Italia, tempat ini merupakan titik keberangkatan utama bagi para migran, terutama dari negara-negara Afrika sub-Sahara, yang mengambil risiko menempuh perjalanan berbahaya di Laut Mediterania untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa.

    Bulan lalu, pihak berwenang menangkap dua orang yang dituduh menyiksa dan menahan 263 migran ilegal untuk memeras uang tebusan di El Wahat, Libya timur.

    Jaksa penuntut mengatakan pada saat itu para migran telah ditahan untuk “memaksa keluarga mereka membayar $17.000 sebagai imbalan atas pembebasan migran Somalia dan membayar $10.000 sebagai imbalan atas pembebasan migran Eritrea”.

    Pada bulan Maret tahun lalu, sebuah kuburan massal yang berisi “sedikitnya 65 jenazah migran” ditemukan di Libya barat daya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Biaya dari tindakan yang tidak memadai terbukti dari meningkatnya kematian manusia dan kondisi yang mengganggu yang dialami para migran,” kata IOM.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Drastis! Trump Pangkas Staf Global USAID dari 10 Ribu Staf Jadi 294    
        Drastis! Trump Pangkas Staf Global USAID dari 10 Ribu Staf Jadi 294

    Drastis! Trump Pangkas Staf Global USAID dari 10 Ribu Staf Jadi 294 Drastis! Trump Pangkas Staf Global USAID dari 10 Ribu Staf Jadi 294

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk mempertahankan kurang dari 300 staf pada Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID, dari total 10.000 staf yang tersebar di seluruh dunia.

    Rencana pemerintahan Trump itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (7/2/2025), diungkapkan oleh empat sumber yang dikutip Reuters dalam laporannya pada Kamis (6/2).

    USAID yang merupakan badan bantuan kemanusiaan utama AS itu, telah menjadi target program reorganisasi pemerintahan yang dipelopori oleh miliarder ternama AS dan sekutu dekat Trump, Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Empat sumber yang mengetahui rencana pemerintahan Trump itu mengungkapkan bahwa hanya 294 staf USAID yang akan diizinkan untuk tetap bekerja, termasuk hanya 12 staf di biro Afrika dan hanya 8 staf di biro Asia.

    Rencana tersebut menuai kritikan dari mantan Kepala USAID, J Brian Atwood, yang sebelumnya menjabat selama lebih dari enam tahun. Atwood kini menjadi peneliti senior di Watson Institute pada Brown University.

    “Itu keterlaluan,” kata Atwood dalam pernyataannya.

    Dia menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap staf USAID akan secara efektif membunuh badan kemanusiaan internasional yang selama ini membantu menyelamatkan puluhan juta orang di seluruh dunia dari kematian. “Banyak orang tidak akan selamat,” sebut Atwood.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari laporan Reuters tersebut.

    Menurut Congressional Research Service (CRS), USAID mempekerjakan lebih dari 10.000 staf di seluruh dunia, dengan dua pertiganya berada di luar AS. USAID mengelola lebih dari US$ 40 miliar pada tahun fiskal 2023, tahun terakhir di mana terdapat data lengkap.

    Badan kemanusiaan ini menyediakan bantuan untuk sekitar 130 negara sepanjang tahun 2023, yang kebanyakan hancur akibat konflik dan sangat miskin. Penerima bantuan USAID terbanyak adalah Ukraina, diikuti Ethiopia, Yordania, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Yaman dan Afghanistan.

    Ketika Trump dan Musk, orang terkaya di dunia, melontarkan tuduhan bahwa para staf USAID merupakan pelaku kriminal, puluhan staf USAID dinonaktifkan, ratusan kontraktor internal dirumahkan, dan program-program penyelamatan nyawa di seluruh dunia terbengkalai.

    Pada Selasa (4/2) waktu setempat, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa pihaknya akan memberhentikan seluruh staf USAID yang dipekerjakan secara langsung di seluruh dunia, dan menarik pulang ribuan personel yang bekerja di luar negeri.

    Tujuan pemerintahan Trump adalah menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri AS, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio ditunjuk menjadi penjabat administrator USAID. Namun tidak jelas apakah Trump dapat menggabungkan lembaga itu tanpa persetujuan Kongres AS, mengingat USAID dibentuk dan didanai oleh undang-undang yang disahkan Kongres.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Serang ISIS di Somalia

    Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Serang ISIS di Somalia

    Selamat memulai bulan Februari!

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini edisi Senin, 3 Februari 2025, yang berisi rangkuman berita pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Informasi yang pertama datang dari Somalia.

    Serangan udara Amerika Serikat

    Militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap anggota Islamic States (IS) di Somalia, menjadikannya serangan pertama dalam masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

    Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan serangan yang dilakukan Komando Afrika AS itu diarahkan oleh Presiden Trump, berkoordinasi dengan pemerintah Somalia.

    Penilaian awal oleh Pentagon mengindikasikan “banyak” anggota IS yang tewas.

    Pentagon mengatakan tidak ada warga sipil yang terluka dalam serangan tersebut.

    Mantan kepala program bantuan Australia di Gaza dibebaskan

    Mohammad al-Halabi, manajer program keamanan pangan yang didanai Australia di bawah organisasi World Vision, ditahan oleh dinas keamanan Israel pada tahun 2016, sebelum dihukum dengan tuduhan menyalurkan uang ke Hamas tahun 2022 lalu.

    Ia menolak menerima kesepakatan dan mengaku tidak bersalah selama persidangan.

    Al-Halabi adalah salah satu dari 72 tahanan keamanan Palestina yang dibebaskan dengan imbalan tiga sandera Israel.

    Saat dibebaskan di Gaza, ia kembali mengatakan hukuman penjaranya adalah sebuah kesalahan.

    Ratusan tewas dalam pertempuran di Kongo

    Otoritas Kongo menyebut setidaknya 773 orang tewas di dalam dan sekitar kota terbesar di Kongo timur, Goma, dalam seminggu terakhir selama pertempuran antara militer dan pemberontak M23 yang didukung Rwanda.

    Para pemberontak menyerbu Goma sebelum bergerak ke selatan menuju kota Bukavu, tetapi tampaknya tertahan sekitar 60 kilometer di utara kota pasukan Kongo yang didukung oleh tentara Burundi.

    Juru bicara pemerintah Kongo, Patrick Muyaya, mengatakan 773 jasad berada di kamar jenazah Goma akibat pertempuran tersebut, dan 2.880 orang telah dirawat di rumah sakit karena luka-luka.

    Namun, Muyaya mengatakan jumlah korban tewas terakhir akibat pertempuran minggu ini kemungkinan lebih tinggi dalam sebuah pengarahan di ibu kota, Kinshasa.

    Ratusan “Marilyn Monroe” berkumpul untuk amal

    Lebih dari 700 “Marilyn” mengabaikan suhu 39 derajat Celsius untuk mengumpulkan dana bagi Cancer Council di negara bagian Australia Selatan selama acara Marilyn Jetty Swim.

    Memasuki tahunnya yang ke-12, acara tahunan di Brighton, Adelaide ini diprediksi jadi yang terbesar sejauh ini karena meja pendaftaran diserbu 765 orang hanya beberapa saat setelah dibuka.

    Penggagas acara Sarah Tinney, yang baru-baru ini menerima Medal of the Order of Australia (OAM), mengatakan dia “terkesima.”

    Ia mengatakan mereka hanya kurang sedikit dari target pengumpulan dana sebesar A$400.000 (sekitar Rp4 miliar), tetapi memperkirakan jumlahnya akan terlampaui dalam semalam.

    Lihat juga Video ‘Bom Mobil Meledak di Somalia, 5 Orang Tewas’:

  • Trump Perintahkan Serangan Udara terhadap Kelompok ISIS di Somalia yang Sembunyi di Gua – Halaman all

    Trump Perintahkan Serangan Udara terhadap Kelompok ISIS di Somalia yang Sembunyi di Gua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan telah memerintahkan serangan udara terhadap kelompok teroris ISIS yang bersembunyi di gua-gua di Somalia.

    Trump menegaskan serangan ini menargetkan seorang perencana serangan senior dan anggota ISIS lainnya yang bersembunyi di daerah pegunungan.

    “Para pembunuh ini, yang kami temukan bersembunyi di gua-gua, mengancam Amerika Serikat dan Sekutu kami,” tulis Trump di sosial medianya.

    Ia juga mengonfirmasi serangan udara tersebut menghancurkan gua-gua tempat mereka bersembunyi dan menewaskan banyak anggota ISIS tanpa menimbulkan korban sipil.

    Serangan ini dilakukan di daerah pegunungan Golis, timur laut Somalia, yang merupakan salah satu tempat persembunyian kelompok ISIS.

    Trump menambahkan pesan keras untuk kelompok ISIS dan pihak-pihak lain yang mengancam Amerika Serikat: “KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA, DAN KAMI AKAN MEMBUNUH ANDA!”

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengungkapkan berdasarkan penilaian awal, beberapa anggota pasukan ISIS tewas dalam serangan ini dan tidak ada korban sipil.

    Hegseth juga menyatakan serangan ini semakin melemahkan kemampuan ISIS untuk merencanakan dan melaksanakan serangan teroris di masa depan.

    Otoritas Somalia juga mengonfirmasi serangan tersebut.

    Kantor presiden menyatakan mereka diberi informasi tentang operasi militer AS yang menargetkan pimpinan senior ISIS di wilayah utara Somalia, The Guardian melaporkan.

    Kepresidenan Somalia mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme internasional dan memperkuat kemitraan keamanan yang kuat antara kedua negara.

    Somalia juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan tewasnya sejumlah anggota tingkat tinggi ISIS.

    Meskipun demikian, BBC belum dapat memverifikasi laporan korban secara independen.

    ISIS di Somalia, yang muncul pada 2015 setelah pembelotan dari al-Shabab, memang dikenal karena serangan sporadis dan pemerasan terhadap penduduk setempat.

    Meskipun kelompok ini mulai menonjol di Suriah dan Irak pada tahun 2010-an, kehadirannya kini hanya terbatas di beberapa wilayah di Afrika, termasuk Somalia.

    Serangan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Presiden Joe Biden memerintahkan operasi yang menewaskan pemimpin ISIS, Bilal al-Sudani, di Somalia.

    Trump dalam pernyataannya juga mengkritik pemerintahan Biden.

    Presiden AS mengklaim bahwa militer AS telah menargetkan perencana ISIS ini selama bertahun-tahun, tetapi Biden tidak bertindak cukup cepat.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)