Negara: Somalia

AS dan Israel Pertimbangkan Kirim Warga Gaza ke Suriah, Pemerintahan Julani Baru Seumur Jagung – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat dan Israel dilaporkan sedang mempertimbangkan sejumlah negara yang bisa menjadi tujuan migrasi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Selain Somalia dan Sudan, baru-baru ini Suriah disebut menjadi salah satu kandidat tujuan warga Gaza.

Seorang narasumber CBS News mengatakan AS di bawah Presiden Donald Trump sudah berusaha menghubungi pemerintahan baru di Suriah melalui pihak ketiga.

Adapun narasumber lainnya menyatakan pemerintah Suriah memang sudah dihubungi. Namun, belum jelas apakah sudah ada tanggapan dari Suriah.

Seorang pejabat senior Suriah berkata pihaknya belum mengetahui adanya upaya AS dan Israel untuk menghubungi pemerintah Suriah untuk keperluan pemindahan warga Gaza.

Saat ini pemerintahan baru Suriah dapat dikatakan baru seumur jagung. Pemerintahan itu didirikan setelah rezim Presiden Bashar al-Assad ditumbangkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Suriah kini dipimpin oleh Presiden Ahmed Al-Sharaa yang juga dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani.

AHMED AL-SHARAA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera pada Senin (10/3/2025) memperlihatkan Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera)

Pemindahan warga Gaza

Ide pemindahan warga Gaza itu sudah disampaikan berulang kali oleh Trump sebagai bagian dari upaya membangun kembali Gaza dan mengakhiri perang Israel-Hamas.

Trump juga sempat mengusulkan agar AS mengusai Gaza dengan cara membelinya.

Ide Trump itu mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, terutama Hamas dan negara-negara Arab.

Sebaliknya, para pejabat sayap kanan Israel menyambut baik ide itu dan meminta warga Palestina untuk menyetujuinya.

Namun, beberapa waktu lalu sikap Trump tampak melunak. Dia mengatakan tidak siapa pun yang akan mengusir warga Palestina di Gaza.

Sudan dan Somalia dipertimbangkan

Dua negara di Afrika, yakni Sudan dan Somalia, turut dipertimbangkan menjadi tujuan perpindahan warga Gaza.

Dua narasumber diplomatik CBS mengatakan pejabat AS dan Israel disebut sudah berkomunikasi dengan kedua negara itu.

Namun, Duta Besar Somalia untuk AS, Dahir Hassan, mengklaim baik AS maupun Israel belum menghubungi Somalia untuk membahas rencana pemindahan warga Gaza.

“Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi semacam itu berisiko memicu propaganda rekrutmen untuk kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Shabaab, berpotensi memperbesar tantangan keamanan di kawasan ini,” kata Hassan.

Saat ini Somalia tidak dalam situasi baik. Di negara itu terdapat kelompok Al Shabaab yang terus melakukan pemberontakan.

Sementara itu, Sudan masih dilanda perang saudara dan bencana kelaparan.

Ada puluhan ribu pengungsi Sudan yang berusaha mencari suaka di Israel dalam dua dasawarsa terakhir. Namun, mereka ditahan di tempat penahanan atau dibiarkan saja tanpa status formal.

Israel rampungkan persiapan pemindahan warga Gaza

Israel dilaporkan sudah merampungkan persiapan untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Menurut pemberitaan media Israel Hayom, sudah ada negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza.

Dalam beberapa minggu terakhir, Menteri Pertahanan Israel Katz sudah menetapkan mekanisme yang memungkinkan 2.500 warga Gaza pergi dari Gaza setiap hari.

Adapun saat ini ada lebih dari dua juta warga Palestina yang menetap di Gaza.

Menurut narasumber yang didapatkan media Israel itu, ada satu negara yang sudah tertarik menerima pekerja bangunan dari Gaza. Meski demikian, adanya kontroversi membuat perkembangan hal itu mandek.

Pemindahan warga Gaza bisa dilakukan melalui jalur laut, yakni melalui Pelabuhan Ashdod di Israel.

Sementara itu, pemindahan lewat udara bisa dilakukan melalui Pelabuhan Ramon di Eilat.

Rute udara ini disebut sudah dioperasikan selama beberapa bulan untuk mengangkut korban luka. Sudah ada sekitar 1.500 warga Palestina yang keluar dari Gaza untuk pergi ke negara lain.

Adapun jalur lainnya ialah melalui perlintasan Rafah. Dilaporkan sudah ada sekitar 35.000 warga Gaza yang pergi ke Mesir pada awal perang Gaza. Beberapa di antara mereka pergi lagi dari Mesir ke negara lain.

Media itu mengklaim Israel tertarik untuk mengizinkan sebanyak mungkin warga Palestina untuk meninggalkan Gaza.

(*)

17/03/2025 20:15
Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

“Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

“Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

“Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

Rencana Kontroversial AS

Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

16/03/2025 13:02
Trump Larang Warga dari 41 Negara Datang ke AS, Indonesia Termasuk?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pembatasan perjalanan menyeluruh bagi warga negara dari puluhan negara sebagai bagian dari larangan baru, mengutip Reuters, Sabtu (15/3/2025).

Memo tersebut mencantumkan total 41 negara yang dibagi menjadi tiga kelompok terpisah. Kelompok pertama yang terdiri dari 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Kuba, dan Korea Utara, akan ditetapkan untuk penangguhan visa penuh.

Pada kelompok kedua, lima negara — Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan — akan menghadapi penangguhan sebagian yang akan memengaruhi visa turis dan pelajar serta visa imigran lainnya, dengan beberapa pengecualian.

Pada kelompok ketiga, total 26 negara yang mencakup Belarus, Pakistan, dan Turkmenistan, akan dipertimbangkan untuk penangguhan sebagian penerbitan visa AS jika pemerintah mereka “tidak melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dalam waktu 60 hari”, kata memo tersebut.

Seorang pejabat AS memperingatkan, mungkin ada perubahan pada daftar tersebut dan bahwa daftar tersebut belum disetujui oleh pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

The New York Times pertama kali melaporkan daftar negara tersebut.

Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, sebuah kebijakan yang mengalami beberapa iterasi sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan pemeriksaan keamanan intensif terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.

Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau seluruhnya sebelum 21 Maret karena “informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang.”

Arahan Trump merupakan bagian dari tindakan keras imigrasi yang ia luncurkan pada awal masa jabatan keduanya.

Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan “tempat mana pun yang mengancam keamanan kita.”

Daftar Negara yang bakal masuk dalam daftar pembatasan masuk AS, seperti dilansir Reuters:

Afghanistan
Kuba
Iran
Libya
Korea Utara
Somalia
Sudan
Syria
Venezuela
Yaman

rencana pembatasan visa sebagian (turis, pelajar bisa terkena dampak)

Eritrea
Haiti
Laos
Myanmar
Sudan Selatan

rencana pembatasan sebagian jika tak mampu mengatasi kekurangannya:

Angola
Antigua and Barbuda
Belarus
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Cabo Verde
Kamboja
Kamerun
Chad
Republik Demokratik Kongo
Dominika
Guinea Ekuatorial
Gambia
Liberia.

(dce)

15/03/2025 22:00
Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

Sudan

Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

Somaliland

Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

Somalia

Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

“Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

(luc/luc)

14/03/2025 21:10
AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel dikabarkan berupaya memindahkan warga Palestina yang ada di Jalur Gaza ke Afrika. Washington dan Tel Aviv disebut telah menghubungi para pejabat dari tiga negara Afrika Timur untuk membahas penggunaan wilayah mereka untuk permukiman kembali warga Gaza.

Informasi itu, seperti dilaporkan Associated Press dan dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), diungkapkan oleh para pejabat AS dan Israel, yang enggan disebut namanya, kepada Associated Press.

Disebutkan bahwa para pejabat dari Sudan, Somalia dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri telah dihubungi terkait proposal tersebut.

Namun, menurut laporan Associated Press, para pejabat Sudan mengatakan mereka menolak proposal dari AS tersebut. Sedangkan para pejabat Somalia dan Somaliland mengatakan mereka tidak mengetahui adanya kontak dengan AS dan Israel membahas hal tersebut.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi mereka atas laporan tersebut.

Awal bulan ini, para pemimpin negara-negara Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Jalur Gaza senilai US$ 53 miliar, yang disusun Mesir, yang akan menghindari penggusuran massal warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Rencana yang disusun Mesir itu bertentangan dengan visi Presiden AS Donald Trump tentang Gaza akan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

Trump sebelumnya mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut. Usulan itu dilontarkan setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 17 bulan terakhir antara Israel dan Hamas memicu kehancuran dan menewaskan puluhan ribu orang.

Dalam usulan kontroversialnya, Trump juga mencetuskan agar warga Palestina mengungsi secara permanen dari Jalur Gaza.

Rencana Trump itu semakin menambah ketakutan warga Palestina sejak lama akan pengusiran permanen dari rumah mereka di Jalur Gaza, dan disambut penolakan internasional secara luas.

Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 16:56
Bupati Kaji Yes Beber Langkah Cerdas UKM Naik Kelas dan Memajukan Pariwisata di Lamongan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Pemkab Lamongan tak pernah kendur untuk memajukan UKM. Ada beragam fasilitas dan pembinaan yang dilakukan untuk memajukan UKM agar naik kelas.

Juga inovasi yang tak pernah henti dalam memajukan bidang pariwisata yang menjadi satu di antara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang menjadi satu di antara narasumber dalam acara talkshow dengan tema “Gebrakan Sang Pemimpin untuk Memajukan UMKM dan Pariwisata di Jatim” dalam rangka HUT TribunJatim.com ke-8 di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (12/3/2025) sejatinya hendak mengurai banyak hal.

Namun karena keterbatasan waktu yang sangat pendek mendekati azan Maghrib, menyebabkan tak banyak yang bisa disampaikan.

Wartawan Tribun Jatim Network akhirnya meminta waktu setelah pulang dari lokasi acara untuk bisa mengulik semua materi yang semula hendak dibuka lebar di publik yang menikmati acara talkshow.

Mengawali obrolan, dalam memajukan UKM, Pemkab Lamongan memberikan fasilitas permodalan dan pembiayaan bagi UKM, yaitu dengan melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan dan nonperbankan.

Kerja sama itu bukan hanya akan dilakukan, tapi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah menjalin kerja sama, di antaranya dengan Bank BPR UMKM Jatim, PNM, Telkom, dan Pegadaian.

Kerja sama tersebut dalam bentuk mendukung pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

“Salah satunya yaitu melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Prokesra (Program Kredit Sejahtera),” ungkap Kaji Yes, sapaan Yuhronur Efendi, sembari menikmati menu buka puasa di salah satu tempat di Surabaya.

Disebutkan dalam catatan kecil di tangannya, KUR yang telah tersalurkan sebanyak 19.144 pelaku usaha mikro, dengan total dananya mencapi Rp 811.426.267.274.

Sedangkan program Prokesra telah tersalurkan sebesar Rp 19 miliar pada para pelaku UMKM, nilai yang cukup besar.

Pihaknya juga memberikan fasilitas kemudahan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah-langkah dalam memberikan kemudahan perizinan usaha bagi pelaku UKM,” ungkapnya.

Kemudahan pemberian izin tersebut teraktualisasi dengan kegiatan Ki Umik (Klinik Usaha Mikro) yaitu dengan kegiatan jemput bola dan juga memberikan fasilitas di kantor.

Fasilitas yang telah diberikan antara lain, pendampingan NIB yang sudah mencapai 32.883 NIB, SPP-IRT sebanyak 110 sertifikat, dan pendampingan halal sebanyak 6.280 sertifikat.

Termasuk juga fasilitas pendampingan BPOM 2 pelaku usaha, serta fasilitas pemberian rekomendasi pengurusan HKI, terutama merek pada sebanyak 100 pelaku usaha.

Yuhronur menambahkan, yang tidak kalah pentingnya untuk mengantarkan UMKM Lamongan agar naik kelas adalah dengan memberikan fasilitas kemudahan akses pemasaran.

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memberikan fasilitas akses pemasaran di antaranya melalui keikutsertaan pada event pameran, baik lokal maupun nasional.

Membangun aplikasi Lamongan Mart dengan menyediakan sarana pemasaran berupa show room produk UKM. Juga menggelar kegiatan rutin atau agenda tahunan berupa pemasaran produk UKM, LAFFEST.

“Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha serta memberikan bimtek strategi penguatan branding usaha mikro dan bimtek pelatihan marketplace,” katanya.

Keinginan Pemkab Lamongan untuk mengantarkan usaha pelaku UMK lebih berkelas adalah dengan memberikan fasilitas peningkatan kemampuan dan skill pelaku usaha, agar dapat meningkatkan daya saing produk.

Melaksanakan kegiatan MegPreneur (Megilan entrepreneur) yang fokus dalam pengembangan minat anak muda lokal dalam berwirausaha

Dan program ini akan dikembangkan secara serius dengan melibatkan para mentor yang merupakan pakar dan praktisi bisnis yang berpengalaman di bidangnya.

Melalui Program MegPreneur, diharapkan pelaku usaha di Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha.

Dengan demikian, hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah.

“MegPreneur telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu MegPreneur I dilaksanakan pada tahun 2022 dengan 112 tim milenial dan 26 tim santripreneur,” ungkapnya.

Sementara pada tahap selanjutnya terseleksi sebanyak 80 tim terbaik dan diseleksi lagi menjadi 25 tim yang berhak mendapatkan uang pembinaan.

Kemudian MegPreneur II dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pendaftar sebanyak 103 tim dan pada tahap selanjutnya terseleksi sebanyak 80 tim terbaik dan diseleksi lagi menjadi 25 tim yang berhak mendapatkan uang pembinaan.

Selain itu, ada pelatihan berjenjang dan uji kompetensi.

Peserta pelatihan adalah pengusaha batik yang ada di Kabupaten Lamongan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan mengadakan pelatihan berjenjang ( dasar, lanjutan dan pelatihan berbasis kompetensi) bagi 150 pelaku usaha batik.

Hal ini dilakukan karena mayoritas pengusaha batik belum memiliki sertifikat uji kompetensi batik.

“Dengan adanya pelatihan berbasis uji kompetensi ini, pelaku batik akan dapat meningkatkan daya saing produknya,” katanya.

Ke depan akan terus dikembangkan pelatihan-pelatihan berbasiis kompetensi. Melakukan pelatihan vokasi, guna menciptakan wirausaha baru.

Melakukan pelatihan teknis di bidang kuliner, kriya, packaging dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan skill dalam proses produksinya.

Sementara itu, Yuhronur menunjukkan bukti jumlah UKM yang sudah dibina dan dibantu Pemkab Lamongan dalam memasarkan produk sekaligus akses permodalan.

UKM yang dibantu dalam memasarkan produk melalui kegiatan pameran, baik lokal maupun nasional, sebanyak 550 UKM, dan kurang lebih 1.100 produk.

UKM yang terfasilitas pemasaran melalui Lamongan Mart (show room Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan) 220 UKM. UKM yang terfasilitasi pemasaran pada kegiatan LAFFEST dan kegiatan pemasaran lainnya sebanyak 1.350 UKM dan 2.700 jenis produk.

UKM yang menjadi andalan dan kebanggaan masyarakat lamongan yang sudah go internasional,
Sueer (produk sorgum), telah melakukan ekspor ke New Zealand.

Kemudian Batik Soedjono, telah melakukan ekspor ke Singapura.

Juga Soe Art (produk ecoprint), telah melakukan ekspor ke Singapura.

Sementara produk tenun ikat dan kain songket Paradila, telah melakukan ekspor ke Somalia dan Timur Tengah. Dan Koko Nono (produksi bermacam-macam keripik), telah melakukan ekspor ke Malaysia.

“Kondisi existing usaha mikro yang sudah naik kelas sebanyak 24.820 dari total jumlah usaha mikro sebanyak 72.924 pelaku usaha,” katanya.

Pariwisata

Konsentrasi dan semangat Yuhronur dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata, sama.

Pariwisata menjadi salah satu program prioritasnya yaitu melalui Gerakan “Ramashinta” (pariwisata ramah dan terintegrasi) dengan mengembangkan sektor pariwisata sebagai motor ekonomi daerah, semua sektor bisa diintegrasikan dengan pariwisata, sektor pertanian, perikanan, olahraga, dan wisata desa.

Program-program yang telah terealisasi adalah pengembangan wisata pedesaan, dengan memberikan pendampingan desa wisata dan pembangunan sarana prasarana pendukung desa wisata.

Integrasi wisata daerah, dengan menyusun paket wisata terintegrasi antara beberapa destinasi wisata dan wisata pedesaan atau desa wisata.

Termasuk dengan menggelar beberapa event budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan peluncuran Calender Wisata dan Budaya.

Mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif (ekraf) sebagai penunjang sektor pariwisata, dengan memberikan pendampingan kepada pelaku ekraf dan mengikuti berbagai event pariwisata, baik di dalam maupun luar kota.

Lamongan bisa berbangga karena ada banyak destinasi wisata yang menjadi andalan Lamongan dan tidak berhenti dalam pengembangannya.

Destinasi yang menjadi andalan Kabupaten Lamongan disebutkan, ada wisata buatan yang dikelola oleh swasta, bahkan setiap tahun ada penambahan wahana, arena permainan, dab spot foto di WBL, Mazola.

Kemudian ada wisata religi di Makam Sunan Srajat, Makam Syaikh Maulana Ishaq, dan Makan Sunan Sendangduwur.

Di sejumlah tempat wisata itu selalu ada peningkatan sarana dan prasarana, ditambah pembinaan terhadap SDM pengelola wisata.

Contoh kecil di wisata desa, ada pendampingan desa wisata berupa pelatihan peningkatan kapasitas pengelola wisata, ditambah pembangunan sarana prasarana, pemasaran di antaranya ada di Pantai Putri Kalayar, Pantai Kutang, Sendang Duwur, dan Sendangagung.

Apa Upaya pemkab untuk menarik wisatawan?

Yuhronur mengatakan, dengan meningkatkan aksesbilitas dan transportasi menuju lokasi wisata dengan menyediakan rute Bus TransJatim di wilayah pantura.

Memperbaiki infrastruktur jalan menuju wisata, dan menggencarkan promosi wisata dan budaya baik melalui media online maupun offline.

Cara lain adalah mendorong para pengelola wisata untuk berinovasi mengemas paket wisata, wahana wisata dan pemberian diskon tiket masuk untuk momentum tertentu.

Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola wisata dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

Juga meningkatkan kualitas akomodasi, transportasi dan layanan kepariwisataan lainnya sehingga wisatawan betah berlama-lama berwisata di Lamongan.

Memberikan pengawasan berkala terhadap keselamatan dan keamanan pengunjung wisata.

Menyelenggarakan event budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membuat kalender event setiap tahun yang melibatkan pelaku usaha, komunitas budaya, komunitas ekonomi kreatif, desa wisata dan stakeholder lainnya.

13/03/2025 05:17
Deretan Komandan Paspampres yang Sukses Jadi Danjen Kopassus, Nomor 2 Pernah Melawan Perompak Somalia

loading…

Sertijab Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Agus Sutomo kepada Mayjen TNI Doni Monardo beberapa waktu lalu. Foto/SindoNews

JAKARTA – Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) yang sukses menjadi Danjen Kopassus menarik untuk diulas. Sebab tidak banyak perwira tinggi (Pati) TNI AD yang bisa menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Korps Baret Merah Kopassus.

Berdasarkan data yang dihimpun SindoNews hingga Kamis (6/3/2025) tercatat 30 Pati TNI dari tiga matra yang pernah atau sedang menjabat sebagai Danpaspampres.

Dari jumlah tersebut, hanya ada dua Pati TNI yang kemudian menjabat sebagai Danjen Kopassus usai bertugas menjaga keamanan dan keselamatan Presiden Republik Indonesia sebagai Danpaspampres.

Siapa dua Pati TNI AD tersebut, berikut ini ulasannya:

1. Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo

Letjen TNI Agus Sutomo tercatat sebagai Danpaspampres ke-20. Jenderal kelahiran Klaten, Jawa Tengah pada 14 Agustus 1980 ini bertugas di lingkaran Istana Kepresidenan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011.

Abituran Akademi Militer (Akmil) 1984 dari satuan Infanteri Kopassus ini merupakan Jenderal TNI AD yang memiliki karier cemerlang. Berbagai jabatan penting di TNI pernah diembannya.

Antara lain, Danyonif 202/Tajimalela, kemudian Dandim 0507/Kota Bekasi. Agus kemudian dimutasi menjadi Wadan Grup A Paspampres, lalu Waasops Danpaspampres.

Kariernya terus meningkat, Agus kemudian dipercaya menjadi Dan Grup A Paspampres selama empat tahun sejak 2004-2008. Lama bertugas di Istana Kepresidenan Agus kemudian dipercaya memimpin territorial dengan menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana pada 2008-2009. Kemudian Kasdivif 1/Kostrad pada 2010.

Agus kemudian kembali ke kesatuan yang membesarkannya dengan menjabat sebagai Wadanjen Kopassus pada 2010-2011. Tak lama kemudian dia ditarik kembali untuk bertugas di Istana Kepresidenan dengan menjabat sebagai Danpaspampres pada 2011–2012.

Setahun bertugas mengawal dan menjaga keamanan Presiden SBY, Agus kemudian dimutasi menjadi Danjen Kopassus pada 2012-2014. Saat menjabat sebagai orang nomor 1 di Korps Baret Merah, beberapa anggotanya sempat terlibat dalam peristiwa penyerangan LP Cebongan di Yogyakarta.

Agus kemudian dimutasi menjadi Pangdam Jaya pada 2014–2015 yang bertugas mengamankan Ibu Kota Jakarta di masa peralihan kepemimpinan nasional dari Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kariernya terus meningkat, Agus kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Dankodiklat TNI AD pada 2015–2016, kemudian Dansesko TNI hingga Irjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada 2017-2018).

06/03/2025 06:07
AS Kerahkan Lagi Kapal Induk ke Laut Merah Usai Houthi Yaman Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper – Halaman all

AS Kerahkan Lagi Kapal Induk ke Timur Tengah Usai Houthi Yaman Tembak Jatuh Drone Canggih

TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat (AS), Rabu (5/3/2025) mengumumkan kalau mereka -sekali lagi- mengerahkan kapal induk mereka di Timur Tengah di sekitaran perairan Laut Merah.

Pengerahan kapal induk AS ini ke Laut Merah, terjadi sehari setelah Washington menetapkan gerakan Ansarallah Houthi Yaman sebagai ‘organisasi teroris asing’.

“Para pejabat militer AS mengatakan kapal induk USS Harry S Truman kembali ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat (CENTCOM) pekan ini,” tulis laporan Al Arabiya, Rabu.

Kapal induk USS Harry S Truman sempat meninggalkan Laut Merah dan berlabuh di Teluk Souda, bulan lalu untuk docking setelah dua bulan operasi tempur di Laut Merah, terutama melawan serangan Houthi dari Yaman.

Tak lama setelah kunjungannya ke pelabuhan tersebut, USS Harry S Truman bertabrakan dengan kapal dagang di dekat Port Said, Mesir.

Setelah menjalani perbaikan, kapal induk itu kini berada di perairan Timur Tengah.

Kapal itu juga telah digunakan dalam serangan udara gabungan AS-Somalia terhadap militan senior ISIS-Somalia.

PESAWAT TANPA AWAK – Sebuah MQ-9 Reaper menerbangkan misi pelatihan di atas Nevada Test and Training Range pada 15 Juli 2019. Houthi Yaman dilaporkan menembak jatuh drone AS pada 4 Maret 2025. (Foto Angkatan Udara AS oleh Prajurit Kelas 1 William Rio Rosado)

Houthi: Drone Canggih ke-15 AS Ditembak Jatuh

Pada Selasa, Houthi mengatakan mereka menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper yang sedang melakukan “misi permusuhan” di atas langit Yaman.

“Dengan jatuhnya pesawat tak berawak MQ9, ini adalah pesawat tak berawak kelima belas AS yang dicegat dan dihancurkan di Yaman sejak perang Gaza,” kata pernyataan Houthi.

Houhti menekankan, “Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi agresi terhadap negara dan melindungi kepentingan nasional.”

Adapun seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Al Arabiya kalau Angkatan Udara AS kehilangan kontak dengan MQ-9 Reaper saat beroperasi di atas Laut Merah.

AS belum menyatakan drone canggih senilai hampir Rp 500 miliar per unit tersebut jatuh ditembak Houthi, namun mengatakan kalau hal itu sedang diselidiki.

“MQ-9 sedang melakukan operasi untuk mendukung Operasi Poseidon Archer, yang mengacu pada upaya militer AS yang menargetkan Houthi Yaman,” kata pejabat tersebut.

Hal ini terjadi setelah Houthi, juga pada bulan Februari, meluncurkan rudal permukaan ke udara ke jet tempur Amerika dan pesawat nirawak MQ-9 Reaper tetapi tidak mengenai keduanya, kata pejabat pertahanan AS kepada Al Arabiya.

Para pejabat sebelumnya mengatakan kalau pemerintahan AS di bawah Donald Trump saat ini sedang meninjau opsi untuk melawan serangan Houthi.

LAWAN ISRAEL – Anggota milisi Ansarallah atau biasa disebut pemberontak Houthi menyatakan siap menghancurkan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan Palestina. (tangkap layar/file AFP).

AS Tetapkan Houthi Sebagai Organisasi Teroris Asing

Sementara itu, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan Houthi sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) pekan ini.

Penetapan ini merujuk pada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump tak lama setelah menjabat.

Pemerintahan Biden, dengan alasan bencana kemanusiaan di Yaman, tidak memasukkan Houthi ke dalam label FTO.

Para kritikus mengatakan hal ini dilakukan sebagai bagian dari harapan pemerintahan Biden untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran, yang membuat AS mengurangi tekanan dan kampanye sanksi terhadap Teheran.

“Keputusan FTO kini memberikan lebih banyak pilihan bagi komandan militer AS untuk memerintahkan serangan ofensif terhadap Houthi,” tulis laporan tersebut yang menggambarkan kalau AS segera membombardir Yaman dengan alasan penghancuran Houthi.

(oln/alarby/*)

05/03/2025 22:40
Alasan Trump Suka dengan Putin Tapi Tidak dengan Zelensky

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan ketidaksukaan ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini setidaknya terlihat dari pertengkaran verbal keduanya di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu.

Awalnya, pertemuan berjalan cukup baik selama 23 menit pertama. Terlihat pertemuan yang sopan meskipun kaku antara seorang presiden Amerika dan seorang pemimpin asing.

Situasi kemudian memanas 39 menit. Bahkan ada kesan Trump lebih menyukai Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ya, mengutip tulisan khusus New York Times, Trump memang tampaknya benar-benar kesal selama diskusi dengan Zelensky karena kata-kata kasar mantan komedian itu ke Putin. Trump, yang tidak mengatakan apa-apa selain hal-hal baik tentang penguasa Kremlin itu, tampak tersinggung atas namanya dan memarahi Zelensky karena bersikap bermusuhan terhadap orang yang telah menginvasi negaranya.

“Dia membenci kita,” kata Zelensky kepada Trump, mencoba menjelaskan bahwa Putin adalah agresor, bukan korban.

“Ini bukan tentang saya. Dia membenci orang Ukraina. Dia pikir kita bukan sebuah negara.”

Zelensky pun menjelaskan pernyataan Trump pekan lalu yang menyebut Ukraina memulai perang salah besar. Ia menegaskan “Putin memulai perang ini”.

Trump kemudian tidak setuju. Ia mulai menegur Zelensky karena bersikap jahat.

“Sangat menyenangkan berbicara buruk tentang orang lain,” kata Trump, nadanya mencemooh.

“Tetapi saya ingin masalah ini segera diselesaikan,” katanya.

“Ini bukan cinta,” tegasnya menjelaskan bahwa ia menganggap Zelensky sebagai pihak yang bersalah.

“Itulah sebabnya Anda berada dalam situasi ini.”

Lalu mengapa Trump sepertinya lebih suka Putin dibanding Zelensky?

Mengutip Carnegie Politika, publikasi digital yang menampilkan analisis soal Rusia dan Ukraina, Putin pintar mengambil hati Trump. Ini terjadi saat pembebasan Marc Fogel seorang warga negara AS yang ditahan di Rusia atas tuduhan narkoba terjadi pekan lalu.

Trump berbicara dengan Putin secara langsung. Putin pun memanfaatkan keinginan Trump itu, memperlakukan pria 78 tahun itu sesuai keinginannya “dianggap cepat dan tegas”.

Komunikasi untuk memberikan Trump kesan keberhasilan dan kesuksesan yang dilakukan Putin. Putin hanya perlu membebaskan Fogel.

Kasus yang sama juga terjadi di Ukraina. Putin siap memberi Trump kemenangan dengan perdamaian dengan Ukraina.

“Ia memulai perang dan akan menghentikannya jika kondisi tertentu terpenuhi dan kata-kata yang tepat diucapkan,” ujar analisis lembaga itu, dikutip Selasa (4/3/2025).

“Selama seperempat abad berkuasa, Putin telah mengusulkan agar Rusia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama, mulai dari teroris Islam dan perompak Somalia hingga COVID-19 dan bahkan pemanasan global,” tambahnya.

“Ia percaya bahwa kemenangan seperti itu akan membawa kedua negara lebih dekat, melampaui hambatan politik dan ideologis, perbedaan antara kekuatan yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah, dan bahkan penindasan domestik Rusia, seperti yang berhasil dilakukan Stalin dan Roosevelt pada tahun 1940-an.”

Hal ini berbeda dengan Zelensky. Dimuat Politico, Zelenskyy melakukan kesalahan fatal dengan terlibat dalam debat di depan kamera dengan Trump dan wakilnya JD Vance di Gedung Putih. Itu memalukan buat Trump dan menimbulkan kemarahannya.

Kebencian Pribadi Trump ke Zelensky sejak 2019

Indian Express juga mencoba membedah ini. Laman itu mengatakan tampaknya Trump memendam ketidaksukaan pribadi terhadap Zelensky.

“Trump membenci Ukraina. Dia dan orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Ukraina adalah penyebab semua masalah Trump..,” kata seorang pengusaha Ukraina-Amerika yang pernah bekerja dengan pengacara Trump, Rudy Giuliani, Lev Parnas.

“Dia membenci Zelensky dengan penuh semangat, dan Zelensky mengetahuinya,” tambahnya.

Trump dan Zelensky memang punya sejarah yang sudah terjalin setidaknya lima tahun lalu, sekitar 2019. Saat itu, Zelensky tidak melakukan sesuatu yang Trump inginkan.

Ini terkait kasus pemakzulan Trump di masa dirinya menjabat di periode pertama. Kala itu muncul isu bahwa pemilu AS 2016 yang dimenangkan Trump terkait campur tangan Rusia.

“Penyelidikan oleh otoritas Amerika mengklaim bahwa Rusia telah meretas email Partai Demokrat dan merilisnya. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa pimpinan Partai Demokrat lebih memilih Hillary Clinton sebagai kandidat Presiden daripada Bernie Sanders, yang merusak reputasi Clinton,” tulis laman itu, yang juga bersumber dari Politico.

“Namun, Trump mengatakan peretasan itu dilakukan oleh Ukraina untuk mencemarkan nama baik Rusia. Begitu ia menjadi Presiden, dalam panggilan telepon yang menentukan pada tahun 2019, ia bahkan meminta Zelensky untuk menyelidiki masalah tersebut dan mengembalikan server yang ia yakini berada di Ukraina. Zelensky menyetujui hal ini akan memperkuat teori campur tangan Ukraina.”

Namun, ini bukan satu-satunya bantuan yang Trump minta. Ia juga meminta Zelensky untuk menyelidiki putra Joe Biden, Hunter Biden, terkait perusahaan migas di sana.

Ia bahkan membuat kunjungan ke Gedung Putih untuk Zelensky. Di mana Trump berjanji akan memberikan bantuan militer senilai hampir US$400 juta untuk Ukraina dengan syarat bantuan ini diberikan.

Namun permintaan itu justru menjadi masalah. Ini dibawa ke Kongres AS dan Trump dimakzulkan atas tindakannya meminta penyelidikan Hunter.

(sef/sef)

04/03/2025 03:30
Pelaut Korut Diperlakukan Seperti Budak di Kapal China, 8 Tahun Tak Pernah Mendarat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota awak kapal Korea Utara (Korut) hidup seperti budak di kapal penangkap ikan tuna milik China di Samudra Hindia. Para pelaut Indonesia dan Filipina bersaksi serta menceritakan hal tersebut kepada EJF atau Yayasan Keadilan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan yang dirilis pada 23 Februari 2025 lalu.

“Pelaut Korea Utara yang dikirim ke kapal penangkap ikan laut dalam China untuk mendapatkan mata uang asing ditemukan dieksploitasi seperti budak,” tulis laporan dari EJF (Environmental Justice Foundation) tersebut.

Kesaksian ini disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh kelompok lingkungan Inggris, EJF. Di antara kasus-kasus yang dijelaskan dalam laporan itu adalah seorang pelaut Korea Utara yang dipaksa bekerja di atas kapal selama 10 tahun, serta kasus lain di mana seorang pelaut tetap berada di kapal selama delapan tahun tanpa bisa mendarat.

“Dapat dikatakan bahwa rezim pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, memperdagangkan warganya sendiri untuk mendapatkan mata uang asing, dan hal ini kini terungkap,” lanjut laporan tersebut.

Yayasan Keadilan Lingkungan, yang berkantor pusat di London, Inggris, merilis sebuah laporan berjudul “Terjebak di Laut: Paparan Kerja Paksa Korea Utara pada Kapal Penangkap Ikan Tuna China di Samudra Hindia.” Laporan ini menggambarkan kerja paksa yang dialami oleh awak kapal penangkap ikan Korea Utara.

Laporan ini berdasarkan kesaksian pelaut Indonesia dan Filipina yang bekerja di kapal penangkap ikan tuna pelagis China antara tahun 2017 dan 2023, dengan fokus utama pada pelaut Korea Utara yang berada di kapal yang sama.

“China adalah tujuan utama bagi 100.000 pekerja Korea Utara di luar negeri, dan ini adalah pertama kalinya situasi pekerja Korea Utara di kapal penangkap ikan laut dalam [China] dipublikasikan,” ujar laporan tersebut.

Kapal penangkap ikan laut dalam China yang beroperasi di sekitar perairan Somalia, Mauritius, dan Australia secara rutin memasuki pelabuhan di berbagai belahan dunia. Namun, pelaut Korea Utara tidak dapat mendarat karena mereka tidak pernah turun ke pelabuhan dan dipindahkan langsung ke kapal lain.

Alasan utama mereka tidak dapat mendarat adalah karena Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada Desember 2017 yang melarang semua negara anggota PBB untuk mempekerjakan pekerja Korea Utara. Resolusi ini juga mewajibkan pemulangan pekerja Korea Utara yang sebelumnya bekerja di luar negeri sebagai bagian dari sanksi atas pengembangan nuklir Korea Utara.

Untuk menghindari tindakan keras, pemilik kapal menahan para pelaut Korea Utara di kapal sehingga mereka tidak bisa naik ke darat.

Pada Desember 2022, seorang kapten kapal nelayan China yang berlabuh di Mauritius bersama enam pelaut Korea Utara ditangkap. Sejak itu, semakin banyak kasus pelaut Korea Utara yang ditahan untuk menghindari tindakan keras dari otoritas internasional. Hal ini juga dijelaskan dalam laporan.

Pelaut Korea Utara juga dilarang memiliki ponsel, sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka selama bertahun-tahun. Hasil penyelidikan menemukan bahwa seorang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal yang sama dengan enam pelaut Korea Utara dari akhir 2022 hingga Juni tahun lalu bersaksi:

“Saya mendengar bahwa seorang pelaut Korea Utara tidak dapat menghubungi istrinya selama tujuh tahun,” ungkap pelaut Indonesia itu.

Laporan itu juga mencakup kesaksian tentang seorang pelaut Korea Utara yang telah berada di kapal selama delapan tahun tanpa pernah bisa mendarat.

Pelaut Korea Utara menjadi sasaran perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi ada juga kesaksian bahwa mereka saling memantau dan terlibat dalam pendidikan ideologis. Mereka kadang-kadang menonton video pidato Kim Jong-un dan pada waktu tertentu berdiri tegak tanpa bergerak, mengibarkan bendera nasional, dan menyanyikan lagu kebangsaan Korut. Para pelaut ini diduga telah dicuci otaknya oleh pemerintah mereka.

Sementara banyak awak kapal penangkap ikan China naik ke kapal dengan paspor mereka disita dan hanya diizinkan tidur lima hingga enam jam sehari, pelaut Korea Utara dikatakan sebagai yang paling berpengalaman dan terampil di kapal penangkap ikan mana pun.

Selain itu, pelaut Indonesia menerima sekitar $330 (sekitar 49.000 yen) per bulan, tetapi gaji pelaut Korea Utara dikirim langsung ke pemerintah Korea Utara. Namun, beberapa kapal penangkap ikan diketahui memotong $50 (sekitar 7.500 yen) dari gaji awak kapal Korea Utara.

Saat mengumumkan laporan ini, Steve Trent, presiden Yayasan Keadilan Lingkungan, mengatakan:
“Penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia hampir secara universal ditemukan di kapal penangkap ikan laut dalam China. Kerja paksa yang diderita pelaut Korea Utara dari waktu ke waktu adalah salah satu pelanggaran paling serius yang telah diidentifikasi oleh yayasan.”

Menurut yayasan tersebut, 177 kasus penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi atau diduga terjadi pada 71 kapal penangkap ikan China yang beroperasi di barat daya Samudra Hindia antara 2017 hingga 2023.

Pemerintah China tidak memberikan komentar atas laporan tersebut tetapi kembali menegaskan bahwa kegiatan kapal penangkap ikan laut dalam adalah legal.

Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan dalam konferensi pers pada 24 Februari 2025:
“Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi pada prinsipnya, China mewajibkan kepatuhan terhadap hukum setempat dan ketentuan terkait hukum internasional saat melakukan kegiatan penangkapan ikan laut dalam.”

Selain itu, ia juga menyatakan semua kerja sama antara China dan Korea Utara (DPRK) di bidang terkait dilakukan dalam kerangka hukum internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai apakah isi laporan melanggar sanksi PBB.

Diskusi terkait nelayan Indonesia juga dilakukan oleh kelompok Pencinta Jepang Gratis. Bagi yang ingin bergabung, silakan mengirim email ke: tkyjepang@gmail.com dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp. (Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

03/03/2025 20:56

Negara: Somalia

Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

1. Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo