Negara: Somalia

  • Menbud Tegaskan Pentingnya Diplomasi Budaya dalam Perkuat Posisi RI

    Menbud Tegaskan Pentingnya Diplomasi Budaya dalam Perkuat Posisi RI

    Jakarta

    Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI menyelenggarakan Indonesia International Conference on Cultural Diplomacy (IICCD) 2025 di Kampus Universitas Indonesia (UI).

    Berfokus pada tema Defining Cultural Diplomacy: Crossing Cultures, Weaving Worlds, konferensi yang terselenggara melalui kerja sama Kemenbud dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI ini akan berlangsung selama dua hari dan diikuti para akademisi, diplomat, pembuat kebijakan, serta pelaku budaya dari berbagai negara.

    Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon dalam sambutannya menegaskan pentingnya diplomasi budaya sebagai kekuatan strategis dalam membangun hubungan internasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia.

    “Mengusung semangat ‘Defining Cultural Diplomacy: Crossing Cultures, Weaving Worlds’, IICCD mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana budaya terus membentuk hubungan internasional serta praktik diplomasi, serta meneguhkan kembali komitmen kolektif kita untuk memajukan budaya sebagai kekuatan penting dalam peradaban global,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

    Fadli Zon juga menyoroti bahwa diplomasi budaya merupakan bagian penting dari soft power meski belum memiliki definisi tunggal yang disepakati secara global. Diplomasi budaya, menurutnya beririsan dengan diplomasi publik, penjenamaan, promosi budaya, dan industri kreatif. Karena itu, IICCD diselenggarakan sebagai ruang untuk mengkaji ulang konsep-konsep tersebut dan merumuskan fondasi diplomasi budaya yang relevan.

    “Di berbagai disiplin dan institusi, diplomasi budaya beririsan dengan diplomasi publik, nation branding, promosi budaya, hingga industri budaya. Konferensi ini menjadi ruang penting untuk mengkaji secara kritis, memperjelas konsep, serta merumuskan tujuan diplomasi budaya di abad ke-21,” ujarnya.

    Di akhir sambutannya, Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada para mitra, akademisi, dan peserta konferensi atas kontribusi dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Fadli Zon berharap forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu-isu kunci seperti repatriasi, keberlanjutan, warisan budaya maritim, museum, musik, budaya populer, pertukaran kreatif, media, dan sinema.

    Forum ini berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, serta bagian dari ekosistem kerja sama budaya seperti forum CHANDI dan Indonesia-Pacific Cultural Synergy (IPACS).

    “Semoga forum ini memperkuat tekad kita untuk menempatkan budaya di jantung dialog, kerja sama, dan kemajuan global,” sambungnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi, Universitas Indonesia, Chairul Hudaya, juga menyoroti peran penting dunia akademik dalam mengawal diplomasi budaya melalui riset, perspektif kritis, dan komitmen terhadap inklusivitas. Ia juga mengapresiasi IICCD dapat diselenggarakan di FISIP Universitas Indonesia.

    “Saya mengapresiasi IICCD menyediakan ruang dari berbagai latar belakang untuk meninjau kembali diplomasi budaya dalam dunia yang terus berubah. Konferensi ini mendorong kita melihat melampaui narasi yang lazim dan mengeksplorasi bagaimana praktik budaya, baik tradisional maupun kontemporer dapat berkontribusi pada perdamaian, saling pengertian, dan pembangunan berkelanjutan,” ucapnya.

    Adapun Indonesia International Conference on Cultural Diplomacy (IICCD) diikuti tak kurang dari dua ratus peserta yang terdiri dari akademisi, komunitas hingga pembuat kebijakan dengan menghadirkan para pembicara ahli di bidang Arkeologi, Antropologi, Museum, dan Hubungan Internasional dari Indonesia, Singapura, Portugal, Australia, UEA, Jerman, Kenya, dan Ukraina.

    Selama dua hari IICCD akan menjadi forum untuk merumuskan kembali diplomasi budaya melalui pengalaman lokal dan dinamika global yang terus berubah serta memperkuat kolaborasi antara institusi, akademisi, komunitas, dan pembuat kebijakan guna menghasilkan keluaran dan jejaring yang berdampak.

    Sebagai informasi, acara pembukaan IICCD turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Dwi Ardhani Sri Sundrijo, Perwakilan Kedutaan Besar Negara Uruguay, Belarusia, Belanda, Serbia, Somalia, Ukraina, Malaysia, Brunei, Filippina, Turki, Tanzania, dan Sudan. Mendampingi Menteri Kebudayaan hadir di antaranya Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; dan Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Mardisontori.

    (akd/ega)

  • Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Jakarta

    “Tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya di laut jika ada cara yang lebih baik. Tapi tidak ada alternatif. Itulah mengapa kami mempertaruhkan nyawa kami.”

    Itulah kata-kata seorang bocah berusia 15 tahun dari Guinea yang diselamatkan sebagai anak yang tidak didampingi di laut oleh NGO yang berbasis di Berlin, SOS Humanity.

    Organisasi yang telah menyelamatkan pengungsi dan migran di laut selama satu dekade ini memperingatkan bahwa semakin banyak anak-anak dan remaja yang berangkat sendirian dari Libya atau Tunisia menuju Eropa dengan kapal yang terlalu penuh dan sering kali tidak layak laut. Sekitar seperlima dari mereka yang diselamatkan adalah anak di bawah umur.

    Esther, seorang psikolog klinis asal Jerman, menjadi relawan sebagai petugas kesehatan mental dalam misi penyelamatan di Mediterania pada November dan Desember 2024.

    Dalam konferensi pers di Berlin pada Selasa, di mana Esther tidak menyebutkan nama belakangnya, ia mengatakan bahwa selama berada di laut, enam kapal yang membawa 347 orang berhasil diselamatkan. Di antara mereka terdapat 43 orang muda, sebagian besar anak yang tidak didampingi, dalam kondisi fisik dan mental yang buruk.

    “Sering kali mereka berada di laut tanpa makanan atau minuman selama beberapa hari dan malam, mengalami dehidrasi, mabuk laut, dan sering memiliki luka bakar akibat bahan bakar dan air laut. Banyak juga yang menderita scabies atau infeksi dan luka lainnya, karena mereka telah berada di kamp-kamp di Libya dalam waktu lama. Semua mereka kelelahan secara emosional,” ujarnya.

    Anak-anak sangat berisiko di kamp-kamp Libya

    Selama bertahun-tahun, Libya, yang berdasarkan kesepakatan multimiliar euro dengan Uni Eropa seharusnya mengambil alih pengendalian perbatasan dan secara drastis mengurangi jumlah migran, menghadapi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
    “Orang muda menceritakan kepada saya tentang kekerasan seksual ekstrem, penyiksaan, kerja anak, kehilangan anggota keluarga, dan kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan,” kenang Esther. “Beberapa dari mereka menunjukkan bukti fisik dari apa yang mereka alami. Beberapa memiliki bekas luka akibat penyiksaan, serta foto dan video yang diambil di kamp-kamp Libya yang menunjukkan mereka diikat dan dipukuli.”

    Lebih dari 3.500 anak hilang atau meninggal

    Anak-anak yang berhasil melarikan diri dari kamp menghadapi bahaya yang lebih besar selama perjalanan.

    Menurut perkiraan UNICEF pada April, sekitar 3.500 anak telah meninggal atau hilang dalam 10 tahun terakhir saat mencoba mencapai Italia melalui rute Mediterania tengah. Ini berarti hampir satu anak meninggal atau hilang setiap hari selama satu dekade penuh.

    Statistik ini membuat SOS Humanity menyerukan penghentian segera kerja sama UE dengan Libya dan Tunisia.

    “Proporsi anak-anak di antara mereka yang melarikan diri sebenarnya meningkat secara stabil selama 10 tahun terakhir. Sekitar seperlima dari semua kedatangan di Italia adalah anak-anak. Dalam penyelamatan kami, rata-ratanya bahkan lebih dari sepertiga,” kata Till Rummenhohl, direktur pelaksana SOS Humanity.

    “Kami baru-baru ini mengevakuasi seluruh kapal yang hanya berisi anak-anak, 120 orang. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar panik, bepergian sendirian dan meloncat ke air karena takut terhadap penjaga pantai Libya,” tambahnya.

    Kebijakan Trump potong bantuan USAID berdampak dramatis

    Jumlah anak-anak dan remaja yang semakin banyak menempuh perjalanan berbahaya ke Eropa kemungkinan akan meningkat di masa depan, kata Lanna Idriss, kepala SOS Children’s Villages Worldwide. Penyebabnya: pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah membubarkan badan bantuan pembangunan USAID, dengan konsekuensi dramatis.

    Dalam sebuah studi yang diterbitkan musim panas ini, jurnal medis The Lancet menghitung bahwa pemotongan USAID dapat mengakibatkan lebih dari 14 juta kematian global dalam lima tahun ke depan, termasuk hingga 5 juta anak di bawah usia 5 tahun. Jerman juga telah memotong bantuan pembangunan hampir €1 miliar (sekitar Rp19,3 triliun).

    “Kita sedang memasuki siklus buruk yang akan membuat lebih banyak anak-anak menempuh rute ini,” kata Idriss, dengan mengutip Somalia sebagai contoh. “Negara itu 80% bergantung pada USAID. Tahun lalu, kami menjangkau 4,5 juta anak-anak dan remaja di Somalia; tahun ini, hanya 1,3 juta. Mengapa? Karena kamp-kamp yang seharusnya mendukung anak-anak ini kosong sejak musim panas.”

    Vera Magali Keller memimpin firma hukum di Berlin yang berspesialisasi mendukung organisasi kemanusiaan, termasuk yang melakukan penyelamatan di laut.

    Anak-anak dan remaja harus diberikan perlindungan dan evakuasi prioritas selama penyelamatan di laut, kata pengacara itu kepada DW, merujuk pada Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah disepakati semua negara anggota PBB.

    “Di beberapa negara Eropa, ada prospek khusus untuk mendapatkan izin tinggal, hak perlindungan, dan hak reunifikasi keluarga. Di Italia, misalnya, hal ini sering berlaku sampai usia dewasa secara hukum. Secara umum, anak-anak dan remaja harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan diberi perlindungan khusus. Penahanan harus dihindari sejauh mungkin,” kata Keller.

    Pemerintah Jerman memotong dana untuk penyelamatan laut

    SOS Humanity telah mengumumkan rencana untuk mengerahkan kapal penyelamat lain di Mediterania pada 2026. Kapal ini akan beroperasi terutama di lepas pantai Tunisia, mencari kapal migran dan memantau pelanggaran hak asasi manusia.

    Untuk melakukannya, organisasi penyelamatan laut ini akan mengandalkan donasi, karena pemerintah Jerman telah menghentikan dana tahunan €2 juta (sekitar Rp38,6 miliar) untuk penyelamatan laut sipil. Ini menjadi salah satu alasan Keller pesimis tentang masa depan.

    “Mengingat perkembangan politik dan hukum saat ini, saya tidak melihat prospek yang positif. Saya khawatir kriminalisasi dan penindasan terhadap penyelamatan laut sipil akan meningkat di bawah koalisi saat ini. Standar perlindungan dan penerimaan bagi pengungsi di Eropa yang sudah buruk kemungkinan akan terus memburuk,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Alasan Pengungsi Perang Thailand-Kamboja Tak Mau Kembali ke Rumah

    (ita/ita)

  • Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Ankara

    Otoritas Turki telah mengirimkan 81 pakar pemulihan bencana ke wilayah Jalur Gaza saat gencatan senjata berlangsung. Beberapa dari pakar Turki itu akan membantu mencari 19 jenazah sandera yang masih belum ditemukan.

    Pengiriman pakar pemulihan bencana ke Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), diungkapkan oleh seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (16/10) waktu setempat. Para pakar yang dikirim itu berasal dari Otoritas Penanggulangan Bencana Turki atau AFAD.

    “Sudah ada tim yang terdiri dari 81 staf AFAD di sana,” kata sumber Kementerian Pertahanan Turki tersebut.

    “Satu tim akan bertugas mencari dan menemukan jenazah,” sebutnya.

    AFAD merupakan badan pemerintah yang fokus pada pemulihan bencana dan beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki.

    “Tugas-tugasnya sudah diketahui: mengirimkan bantuan kemanusiaan, mencari jenazah, dan melindungi gencatan senjata. Namun, belum ada informasi yang jelas tentang bagaimana penanganan tugas-tugas tersebut,” ucap sumber Kementerian Pertahanan Turki.

    Saat ditanya apakah pasukan militer Turki dapat juga terlibat dalam misi serupa di Jalur Gaza, sumber tersebut mengatakan hal semacam itu “lebih merupakan tugas entitas sipil seperti AFAD”. Namun, ditambahkan sumber itu, bahwa secara teori, militer dapat membantu jika diperlukan.

    Para petugas penyelamat AFAD sudah terbiasa beroperasi di medan yang sulit, dan telah merespons berbagai gempa bumi yang mengguncang Turki, termasuk gempa pada Februari 2023 lalu yang mengguncang wilayah selatan negara itu, yang menewaskan sedikitnya 53.000 orang.

    AFAD menyatakan pihaknya telah melaksanakan misi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan di lebih dari 50 negara di lima benua dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Somalia, wilayah Palestina, Ekuador, Filipina, Nepal, Yaman, Mozamik, dan Chad.

    Sebelumnya, Israel menuduh Hamas tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera selama gencatan senjata Gaza berlangsung.

    Dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas sejauh ini baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Hamas, dalam pernyataannya, mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Namun mereka juga mengakui membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Perang Saudara Acak-Acak Negara, Penjara Diserbu-Militer Turun Gunung

    Perang Saudara Acak-Acak Negara, Penjara Diserbu-Militer Turun Gunung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok bersenjata Al-Shabab pada hari Minggu (5/10/2025) melancarkan serangan besar yang menargetkan Penjara Pusat di Mogadishu, ibu kota Somalia. Pemerintah federal Somalia mengonfirmasi bahwa serangan tersebut berhasil digagalkan dan seluruh militan yang terlibat tewas.

    Menurut laporan dari pejabat keamanan dan saksi mata, serangan dimulai dengan ledakan bom bunuh diri menggunakan sebuah mobil yang menabrak gerbang utama penjara. Ledakan dahsyat tersebut membuka jalan bagi sejumlah pria bersenjata untuk mencoba menyerbu masuk ke dalam fasilitas penjara.

    Baku tembak sengit segera terjadi antara para penyerang dengan penjaga penjara dan pasukan keamanan Somalia yang dengan cepat merespons insiden tersebut. Menteri Informasi Somalia, Daud Aweis, dalam sebuah pernyataan resmi menegaskan bahwa situasi telah berhasil dikendalikan.

    “Pasukan keamanan pemberani kami telah berhasil menggagalkan serangan teroris di Penjara Pusat Mogadishu,” kata Aweis, dikutip Senin (6/10/2025). “Semua teroris yang terlibat dalam serangan itu telah dinetralkan.”

    Pemerintah belum merilis jumlah pasti penyerang yang tewas atau memberikan rincian mengenai kemungkinan korban dari pihak pasukan keamanan.

    Penjara Pusat Mogadishu dikenal sebagai fasilitas yang menahan banyak anggota tingkat tinggi Al-Shabab dan militan lain yang telah divonis bersalah. Upaya penyerbuan penjara untuk membebaskan anggota mereka merupakan taktik yang telah berulang kali digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda tersebut.

    Insiden ini sekali lagi menyoroti tantangan keamanan yang terus dihadapi pemerintah Somalia dalam perangnya melawan Al-Shabab, yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tanggal 3 Oktober Ada Peringatan Apa? Simak Momen Pentingnya! – Page 3

    Tanggal 3 Oktober Ada Peringatan Apa? Simak Momen Pentingnya! – Page 3

    Setiap tanggal 3 Oktober juga diperingati sebagai Hari Anti Alkohol Sedunia, yang bertujuan mendorong masyarakat untuk mengurangi atau berhenti mengonsumsi alkohol.

    Melansir dari laman National Day Calendar, asal usul hari ini bermula antara tahun 1890 dan 1900. Pada masa inilah Gerakan Temperansi Buddha dimulai. Hari ini dirayakan secara luas di Sri Lanka, serta beberapa negara lain di seluruh dunia.

    Gerakan-gerakan anti-alkohol sangat populer di negara-negara berbahasa Inggris. Gerakan-gerakan ini juga umum di kalangan orang Skandinavia. Sebagian besar gerakan ini dipimpin oleh para pemimpin agama pada masa itu.

    Beberapa organisasi anti-alkohol ini berhasil membujuk pemerintah di seluruh dunia untuk melarang penjualan alkohol. Namun, hal ini menimbulkan masalah lain karena orang-orang memproduksi alkohol secara ilegal.

    Pada akhirnya, larangan alkohol gagal di banyak negara. Namun, ada beberapa negara yang masih melarang alkohol. Negara-negara ini antara lain Yaman, Uni Emirat Arab, Pakistan, Somalia, Libya, Bangladesh, dan beberapa negara bagian di India.

     

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jerman Pangkas Bantuan, Apa Imbasnya Bagi Negara Berkembang?

    Jakarta

    Koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari konservatif (CDU/CSU) dan Sosial Demokrat (SPD) telah memangkas anggaran Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) sebesar 8% menjadi sedikit di bawah €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    Menteri Pembangunan Reen Alabali Radovan (SPD) jelas tentang dampak pemotongan ini: “Anggaran saya turun sekitar €910 juta (sekitar Rp17,41 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat meningkatnya krisis, Jerman berinvestasi jauh lebih sedikit dalam kerja sama internasional dibandingkan yang sebenarnya sangat mendesak dibutuhkan.”

    Namun demikian, ia mengatakan kepada parlemen Bundestag bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan melumpuhkan kebijakan pembangunan Jerman.

    “Kita masih jauh dari kondisi Amerika, dan memang sudah seharusnya begitu,” tegas menteri yang ditunjuk pada Mei 2025 itu.

    Ia berusaha menepis perbandingan dengan pemangkasan bantuan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi

    Alabali Radovan memberi salah satu contoh dampak dari kebijakan Trump: “Di Kenya, lebih dari 700.000 pengungsi, banyak di antaranya dari Somalia, secara langsung terdampak oleh pemangkasan bantuan AS terhadap Program Pangan Dunia.”

    Menteri berusia 35 tahun itu mengatakan bahwa mereka hanya menerima sepertiga dari jatah makanan yang diperlukan, yang menyebabkan peningkatan dramatis kelaparan dan malnutrisi.

    “Ketegangan semakin meningkat, banyak orang harus mengungsi, kawasan ini semakin tidak stabil,” ia memperingatkan. “Hal ini tidak dapat diterima secara kemanusiaan dan juga bukan merupakan kepentingan keamanan Jerman.”

    Namun, organisasi bantuan mengatakan bahwa pemangkasan oleh Jerman juga akan membawa konsekuensi drastis.

    Dibandingkan dengan tahun 2024, bantuan darurat akut yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berkurang lebih dari setengahnya: €1,05 miliar (sekitar Rp20,10 triliun) dibandingkan €2,23 miliar (sekitar Rp42,67 triliun). Dan bantuan tersebut telah turun dua pertiga sejak 2022.

    Thorsten Klose-Zuber, Sekretaris Jenderal LSM Help, membunyikan alarm. Ia mengatakan bahwa pemangkasan 50% terhadap bantuan darurat akan membuat lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia tidak lagi menerima bantuan pangan.

    “Penghentian bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan pemotongan setengah anggaran Jerman bukanlah awal dari masalah keuangan kita. Selama bertahun-tahun ini, hampir tidak mungkin menjangkau setengah dari orang-orang yang terdampak,” tambah Klose-Zuber.

    Ia memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan mencapai lebih dari 320 juta.

    Konsekuensi bagi layanan kesehatan dan air minum

    Pengurangan drastis dana bantuan juga memiliki dampak nyata di bidang lain.

    “Lebih dari satu setengah juta orang akan kehilangan layanan kesehatan dasar mereka akibat pemangkasan Jerman,” kata sekretaris jenderal Help.

    Situasi serupa juga terjadi terkait akses ke air minum bersih, menurut Klose-Zuber.

    Menurut pandangannya, hampir semuanya kekurangan di wilayah-wilayah krisis besar.

    Dan ia tidak hanya merujuk pada negara-negara yang dilanda konflik, tetapi juga bencana alam seperti gempa bumi, misalnya di Myanmar atau Afghanistan.

    Di kedua negara tersebut, ribuan orang meninggal dunia dan terjadi kehancuran besar, terutama terhadap bangunan.

    Kesimpulannya terdengar hampir putus asa: “Hal ini semakin membuat saya berpikir tentang seorang dokter darurat yang datang ke lokasi kecelakaan lalu lintas dengan lima korban luka parah, dan dokter itu harus memprioritaskan siapa yang mati dan siapa yang dirawat.”

    Menurut Klose-Zuber, organisasi bantuannya berada dalam posisi serupa. Mereka hanya bisa berkonsentrasi pada negara-negara dengan kebutuhan terbesar.

    Kepala LSM itu tidak berpikir bahwa negara lain akan turun tangan menutup kesenjangan yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran Jerman: “Kami menyaksikan adanya pergerakan fundamental secara global, khususnya dari negara-negara donor Barat tradisional, untuk menarik diri secara finansial dari sistem multilateral yang disepakati.”

    Ini adalah tren global yang ia pandang secara kritis.

    Partai Hijau anggap pemangkasan tidak bertanggung jawab

    Menurut pandangan Partai Hijau yang berhaluan lingkungan, pemangkasan besar terhadap pembangunan dan bantuan darurat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

    “Tidak ada yang mengklaim bahwa kita sendirian bisa menutup kesenjangan yang ditinggalkan oleh AS dengan penarikannya,” kata anggota Bundestag Jamila Schäfer.

    “Namun kenyataan bahwa kita bahkan tidak berusaha sedikit pun untuk menutup kesenjangan itu benar-benar menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang terdampak langsung.”

    Sementara itu, partai konservatif Demokrat Kristen dan partai saudara Bavariannya, Uni Sosial Kristen, memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda tentang efektivitas bantuan pembangunan Jerman dan internasional.

    “Saya pikir menebar ketakutan global itu salah,” kata anggota CDU Inge Grässle dalam debat Bundestag.

    Kaum konservatif ingin menunjukkan bahwa hasil yang baik tetap bisa dicapai dalam kerja sama pembangunan dengan dana €10 miliar (sekitar Rp191,39 triliun).

    AfD ingin memangkas bantuan pembangunan lebih parah lagi

    Jika partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) yang menentukan, anggaran Kementerian Pembangunan akan dipangkas menjadi €2,5 miliar (Rp47,85 triliun).

    Kenyataannya, anggaran tersebut sekitar empat kali lipat lebih tinggi meski ada pemangkasan. Mirco Hanker menganggapnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak.”

    Sebagai contoh, ia menyinggung konsep elektromobilitas yang didukung Jerman di India.

    “Seseorang setidaknya bisa mempertanyakan apakah India, sebagai bangsa besar dan kekuatan yang sedang bangkit yang berhasil mendaratkan probe di bulan, tidak bisa membiayai sendiri konsep dan infrastrukturnya?” tanya Hanker.

    Menteri Pembangunan, Reem Alabali Radovan, sebagian besar tidak terpengaruh oleh pandangan AfD dan suara-suara kritis lainnya.

    “Setiap euro yang diinvestasikan secara bijak di seluruh dunia mempromosikan keamanan dan perdamaian, termasuk bagi kita di Eropa dan Jerman,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    JAKARTA – Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menyatakan penyesalan dan keterkejutan yang mendalam atas veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun mendapat dukungan bulat dari 14 anggota Dewan lainnya.

    Abu Rudeineh menekankan, rancangan resolusi tersebut telah menerima dukungan yang sangat besar, dengan 14 negara jelas menuntut gencatan senjata segera dan diakhirinya kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya.

    “Amerika Serikat memilih untuk memblokir resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya,” ujarnya, dikutip dari WAFA 19 September.

    Ia memperingatkan, veto AS mengirimkan pesan berbahaya, mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya dan pembangkangannya terhadap hukum dan legitimasi internasional, termasuk pendapat penasihat baru-baru ini dari Mahkamah Internasional, yang menyusul resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya agresi, pendudukan, dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

    Abu Rudeineh mendesak Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya guna menjaga hukum internasional.

    Diberitakan sebelumnya, Negeri Paman Sam pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

    Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.

    Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.

    Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News.

    Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.

    Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

  • Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Negara Ini Rela Jadi “Senjata” Trump Lawan Kekuatan Raksasa China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Somaliland, negara otonom di Tanduk Afrika, berambisi menjadi mitra strategis Amerika Serikat (AS) dalam persaingan global dengan China. Meski demikian, status Somaliland masih jadi ganjalan karena secara resmi diakui dunia internasional sebagai bagian dari Somalia.

    “Amerika Serikat mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, yang mencakup wilayah Somaliland,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Newsweek, Selasa (9/9/2025).

    Namun, Somaliland terus melobi Washington. Bashir Goth, perwakilan Somaliland untuk AS, menilai pendekatan lama yang mengandalkan pemerintah pusat Somalia gagal menciptakan stabilitas.

    “Somaliland berharap dapat melanjutkan percakapan yang konstruktif dan pragmatis dengan para pejabat AS mengenai masa depan hubungan bilateral kita,” kata Goth.

    Somaliland juga menawarkan dirinya sebagai mitra demokratis dan stabil di kawasan yang rawan konflik.

    “Somaliland telah membangun masyarakat yang aman, stabil, dan demokratis, terbuka terhadap investasi asing, dan berupaya menjalin hubungan damai dengan tetangga,” tambah Goth.

    Klaim Somaliland menarik perhatian di Washington, terutama di kalangan politisi Partai Republik. Senator Ted Cruz, misalnya, mendesak Donald Trump untuk mengakui Somaliland.

    “Somaliland telah muncul sebagai mitra keamanan dan diplomatik penting bagi AS, membantu memajukan kepentingan keamanan nasional di Tanduk Afrika,” tegas Cruz dalam suratnya ke Trump.

    Selain aspek keamanan, Somaliland juga menggoda AS dengan cadangan mineral penting, termasuk litium dan tembaga, yang dibutuhkan dalam rantai pasokan global. “Seiring upaya AS mendiversifikasi sumber mineral dari dominasi China, Somaliland adalah mitra potensial,” kata Goth.

    Namun, sejumlah pakar mengingatkan risiko pengakuan Somaliland. David Shinn, mantan diplomat AS di Afrika, menyebut dampaknya bisa merusak hubungan dengan Mogadishu dan memicu resistensi di Uni Afrika.

    “Saya bersimpati pada rakyat Somaliland, tapi menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland bukanlah kepentingan nasional AS saat ini,” ujar Shinn.

    Adapun China telah menolak keras langkah Somaliland tersebut. “Somaliland adalah bagian dari Somalia. China mendukung penuh upaya pemerintah Somalia menjaga persatuan dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • IPC Nyatakan Gaza Resmi Dilanda Bencana Kelaparan

    IPC Nyatakan Gaza Resmi Dilanda Bencana Kelaparan

    GELORA.CO -Lembaga pemantau kelaparan global Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan Kota Gaza dan sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan. Jumlah warga yang terdampak diperkirakan akan terus meningkat.

    Dalam laporan yang dirilis Jumat, 22 Agustus 2025, IPC menyebutkan 514.000 orang, atau hampir seperempat penduduk Gaza, sudah mengalami kelaparan. Angka ini diperkirakan naik menjadi 641.000 pada akhir September.

    Dari jumlah itu, sekitar 280.000 orang berada di wilayah utara Gaza, termasuk Kota Gaza, yang disebut paling parah terdampak setelah hampir dua tahun perang antara Israel dan Hamas.

    Ini menjadi pertama kalinya IPC menetapkan status kelaparan di luar benua Afrika. Menurut IPC, kondisi kelaparan berpotensi menyebar ke wilayah tengah dan selatan, termasuk Deir al-Balah dan Khan Younis, pada akhir bulan depan.

    “Ini adalah bencana kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah, seandainya bantuan diizinkan masuk,” kata Tom Fletcher, Kepala Kemanusiaan PBB, dikutip Reuters, Sabtu 23 Agustus 2025.

    Fletcher menegaskan makanan menumpuk di perbatasan Gaza akibat hambatan sistematis dari Israel.

    Namun, pemerintah Israel membantah laporan IPC. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut temuan itu “kebohongan nyata” dan menuding laporan tersebut bias karena datanya banyak bersumber dari Hamas. 

    Menurut Netanyahu, Israel tidak memiliki kebijakan kelaparan dan justru sejak awal perang sudah mengizinkan 2 juta ton bantuan masuk ke Jalur Gaza, atau setara lebih dari satu ton per orang.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai Hamas sengaja memanfaatkan isu kelaparan untuk menekan Israel secara politik. Meski begitu, AS menegaskan tetap fokus menyalurkan bantuan kepada warga Gaza.

    IPC sendiri merupakan inisiatif gabungan 21 organisasi bantuan internasional, termasuk badan PBB dan lembaga regional yang didukung pendanaan dari Uni Eropa, Jerman, Inggris, dan Kanada. Sejak berdiri, IPC baru empat kali menetapkan status kelaparan: di Somalia pada 2011, Sudan Selatan pada 2017 dan 2020, serta Sudan pada 2024.

    Menurut IPC, suatu wilayah hanya bisa dikategorikan mengalami kelaparan jika setidaknya 20 persen penduduknya mengalami kekurangan pangan ekstrem, sepertiga anak-anak menderita gizi buruk akut, dan dua dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau penyakit terkait.