Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Warga Indonesia Bisa Pakai QRIS Saat HUT RI di Jepang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia terus memperluas sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke berbagai negara. Salah satunya Jepang.

    Mulai 17 Agustus mendatang atau tepatnya saat HUT RI, QRIS sudah bisa digunakan di Jepang dan akan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital Jepang, yakni JPQR.

    “Pada 17 Agustus 2025, kita juga akan memulai implementasi dengan Jepang melalui JPQR, QRIS yang aman dan efisien akan mencerminkan semangat solidaritas yang sudah terjalin dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan ke depan Jepang yang lebih terhubung dan inklusif,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta, di sela acara pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (7/8/2025).

    Filianingsih menilai hal ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan karena pihaknya berhasil mengintegrasikan sistem pembayaran QR dengan beberapa mitra regional. Secara rinci, Filianingsih mengatakan Thailand telah diimplementasikan sejak Agustus 2022. Kemudian dengan Malaysia, yang telah diimplementasikan sejak Mei 2023. Selanjutnya dengan Singapura, yang telah diimplementasikan sejak November 2023.

    “Hal ini tentu saja tidak hanya memperkuat kerja sama ekonomi, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku bisnis lintas batas,” ungkap Filianingsih.

    Namun demikian, pembayaran bisa dilakukan menggunakan aplikasi lembaga jasa keuangan yang ada di masing-masing negara. Contohnya, untuk tahap awal uji coba, sistem pembayaran QRIS di Jepang baru bisa dilakukan melalui BCA dan Gopay.

    QRIS tidak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    “Inisiatif ini adalah bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk meningkatkan konektivitas keuangan di kawasan,” paparnya.

    Duta Besar Thailand, Prapan Disyatat mengatakan sangat senang bisa bergabung dengan QRIS dan mendemonstrasikannya di Indonesia. Ia berharap hal ini bisa mendorong transaksi keuangan di kedua negara.

    “Saya harap QRIS akan memudahkan transaksi ekonomi dan juga pariwisata antara kedua negara,” jelas Prapan.

    Dia bahkan mempersilakan masyarakat Indonesia yang liburan ke Thailand untuk berbelanja dengan QRIS, termasuk juga beragam akomodasi di sana. Sedangkan Financial Attache Jepang, Sakurai Kenji sudah tidak sabar untuk menggunakan QRIS di Jepang.

    “Hal ini sangat penting baik Indonesia dan Jepang, ke depan saya harap ini bukan hanya untuk pariwisata namun juga pendidikan karena ini sangat mudah dan berguna,” jelas dia.

    Dari sisi pengguna, sudah banyak orang yang merasakan kemudahan dari QRIS Antar Negara di luar negeri. Aziza pengguna QRIS Antarnegara di Malaysia mengatakan, dirinya sangat terbantu dengan adanya QRIS, apalagi jika dana cash terbatas.

    “Menggunakan di pasar malam di Malaysia, tidak ada kendala, sangat terbantu, apalagi sudah banyak tenant yang cashless,” tegas dia.

    Aziza berharap penggunaan QRIS bisa terus diperluas ke negara lain, karena nilai tukar sudah pasti tidak seperti Money Changer.

    Selain itu, Tiara yang baru saja dari Thailand pada Juli lalu juga sangat terbantu dengan adanya QRIS antar-negara. Hanya saja untuk Thailand, belum banyak tenant yang menggunakannya.

    “Sangat terbantu dengan QRIS Antarnegara, apalagi bank-bank di Indonesia, baik bank BUMN maupun swasta sudah siap dan jadi lebih simple,” jelas Tiara.

    Sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% di antaranya adalah UMKM. Transaksi mencapai 6,05 Miliar transaksi senilai Rp 579 triliun.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden

    Pegiat UMK rasakan manfaat sertifikat halal. Fpto: BPJPH

    Manfaat sertifikat halal, pegiat UMK: Terima kasih Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Program sertifikasi halal yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus dirasakan manfaatnya dan terbukti memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di berbagai daerah, baik dalam pengembangan usaha maupun peningkatan omzet.

    Sejumlah pengusaha yang telah memiliki sertifikat halal mengakui manfaat besar dari sertifikasi ini, mulai dari memperluas jangkauan pasar hingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

    Beberapa dari mereka kemudian mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah atas program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis di tahun 2025 ini yang telah dijalankan, sekaligus menyampaikan harapan agar program tersebut dilanjutkan.

    Salah satunya, Nini Martinawati, pemilik Nincan Store yang memproduksi makanan khas seperti empek-empek, tekwan, dan puding asal kota Bandar Lampung, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Rabu (13/8/2025).

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Bapak Presiden Prabowo yang telah memfasilitasi sertifikat halal secara gratis ini. Dengan adanya sertifikat halal ini, omzet kami semakin melesat. Kami mohon agar program ini dilanjutkan karena masih banyak teman-teman UMKM yang belum memilikinya,” jelas Nini.

    Muhammad Yoso pegiat UMK dari Batam dengan produk makanan olahan keripik mengungkapkan terima kasihnya kepada pemerintah dengan terbantunya usahanya memperoleh sertifikat halal produknya, sehingga kini produknya telah berhasil menembus pasar-pasar modern bahkan diekspor ke Singapura.

    “Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kepada Bapak Presiden Prabowo, dan Kepada BPJPH, karena kami dipermudah memproses mengurus halal secara gratis, alhamdulillah produk kami berjalan lancar sehingga produk kami dipercaya di supermarket bahkan bisa masuk ke Singapura karena sudah ada (sertifikat) halalnya,” katanya.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemprosesan halal di Kepri ini. Ke depannya, kami berharap kepada Bapak Presiden Prabowo untuk selalu membantu kami UMKM ini menjadi besar,” sambungnya.

    Cak Ali pegiat UMK dengan produk Soto Lamongan dari Batam juga mengngkapkan hal senada. “Kami mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kemudahan SH gratis dari BPJPH dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ( LP3H ) Cendekia Muslim sehingga saat ini kami telah mendapatkan sertifikat halal dan kami sangat senang memiliki sertifikat halal ini.” kata Cak Ali.

    Hal yang sama diungkapkan oleh Putri Fadilia Dean, pegiat kuliner asal Pasuruan Jawa Timur. Dengan mengantongi sertifikat halal, produknya menjadi semakin laris manis. “Terima kasih Pak Presiden atas sertifikat halal gratisnya. Dengan sertifikat halal ini maka dagangan saya semakin laris,” ungkapnya.

    Sementara itu, Suryani pegiat UMK yang berasal dari Kepulauan Riau dengan produk makanan olahan mengatakan produk bisa masuk ke supermarket modern sekarang. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Presiden Prabowo yang telah memudahkan kami untuk mengurus sertifikat halal ini, sehingga produk kami bisa masuk ke pasar modern dan supermarket sekarang. Terima kasih juga kepada BPJPH,” kata Suryani.

    Pegiat UMK lain dengan produk kue kering asal Purworejo Jawa Tengah, Aini, yang juga telah membuktikan manfaat program ini menyebutkan bahwa keberadaan sertifikasi halal secara gratis telah menumbuhkan kepercayaan konsumen produknya, sehingga lebih memotivasinya untuk mengembangkan produknya.

    “Program ini sangat berguna, terutama bagi konsumen dan pelaku usaha kecil. Karena gratis, UMKM merasa lebih semangat untuk maju. Program ini juga menambah semangat kami untuk terus mengembangkan produk kami semakin baik lagi dan semakin luas pemasarannya,” ungkapnya.

    Merespon pengakuan sejumlah pegiat usaha tersebut, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa sertifikat halal memang bertujuan selain sebagai bentuk kepastian hukum dalam menghadirkan perlindungan kehalalan produk bagi masyarakat, juga sebagai nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

    “Karena halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih, jadi produ halal itu berkualitas.” jelas Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, Selasa (12/8/2025).

    “Bahkan halal telah menjadi standar universal yang telah digunakan oleh dunia, oleh indusri siapapun pemiliknya, terlepas dari latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya. Saat ini banyak sekali negara-negara yang masyarakatnya non Muslim berlomba-lomba mengembangkan industri halal, dan mereka berhasil menjadi eksportir produk halal dunia, produknya dipercaya dan dikonsumsi oleh konsumen dunia,” sambungnya.

    Karenanya, Babe Haikal menegaskan, di era perdagangan bebas ini, industri yang tidak mengantongi sertifikat halal justru akan rugi. Sebab, justru berlawanan dengan trend halal global dengan potensi pasar yang sangat besar dan terus meningkat.

    “Karenanya, saya selalu mengimbau, ayo tertib halal! Ekosistem halal kita punya potensi yang sangat besar. Dan dengan tertib halal, produk kita akan semakin mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional,” lanjutnya.

    “Dan ekosistem halal yang tertib halal dan produktif tentu akan menjadi sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya. (Suw/Ter)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Kapitalisasi Investasi dan Masa Depan Ekonomi Bersama RI

    Jakarta –

    Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Singapura dapat dikarakterisasi sebagai kemitraan finansial dan ekonomi yang telah teruji soliditasnya serta mutualismenya. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1966, kemitraan ini telah berevolusi menjadi salah satu pilar utama stabilitas dan pertumbuhan di Asia Tenggara, ditopang oleh arus modal, volume perdagangan yang masif, dan interdependensi industri yang mendalam.

    Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Prof. S. Jayakumar pada tahun 2002, “Indonesia adalah salah satu tetangga terdekat Singapura dan mitra dagang utama. Terdapat kepentingan yang mendalam dan abadi terhadap stabilitas Indonesia sebagai negara kesatuan, pertumbuhan, dan kemakmurannya.”Oleh karena itu, partisipasi kedua negara sebagai negara pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1967 dapat dipandang sebagai konvergensi visi strategis untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona pertumbuhan ekonomi.

    Keberhasilan kemitraan ini secara empiris direfleksikan dalam agregat data finansial yang kredibel. Singapura secara konsisten telah menempati posisi sebagai investor asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, hingga September 2024, kapitalisasi investasi dari Singapura di Indonesia dilaporkan mencapai U$14,35 miliar, menyusul pencapaianUS15,36 miliar pada tahun fiskal 2023.

    Arus modal ini tidak terbatas pada representasi numerik, melainkan telah menjadi katalis bagi sektor-sektor krusial seperti manufaktur, properti, pariwisata, dan industri digital, yang secara signifikan menciptakan lapangan kerja serta memfasilitasi transfer pengetahuan. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan contoh konkret di mana investasi Singapura berkontribusi pada pembangunan ekosistem ekonomi yang dinamis dan terintegrasi.

    Di samping investasi, perdagangan bilateral juga menunjukkan volume yang substansial. Pada tahun 2024, total perdagangan barang antara kedua negara tercatat sebesar SG$ 74,16 miliar (sekitar US$ 55 miliar). Data ini menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor Singapura ke Indonesia mencapai US$ 39,83 miliar.

    Sektor pariwisata turut berfungsi sebagai salah satu penopang kolaborasi ekonomi, didukung oleh kunjungan wisatawan dari kedua negara yang mendorong pertumbuhan sektor jasa dan penerimaan devisa. Jaringan industri dan keuangan yang kuat telah terbentuk, saling menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian kawasan.

    Adapun kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan terus dilaksanakan sebagai pilar penting stabilitas regional. Sementara itu, kolaborasi dalam pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan. Kemitraan riset dan program gelar bersama terjalin di antara universitas-universitas dari kedua negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing di era digital.

    Fluktuasi Hubungan Bilateral

    Kendati manifestasi keberhasilan finansial ini nyata, dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang sederhana. Sebagaimana telah dianalisis secara akademis oleh M.M. Mas’oed (2024), terdapat kompleksitas di mana ‘Goliath’ (Indonesia) dapat terlihat tidak berdaya di hadapan ‘Lilliput’ (Singapura) dalam konteks-konteks tertentu.

    Dinamika ini justru menjadikan ikatan bilateral ini begitu dinamis dan krusial. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara, hubungan Indonesia dan Singapura dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.

    Proyeksi ke depan mengindikasikan adanya tendensi penguatan dan pendalaman hubungan bilateral, didorong oleh konstelasi faktor global dan regional. Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara, kedua negara memiliki potensi substansial untuk berkolaborasi.

    Singapura, sebagai sentra keuangan dan teknologi regional, dapat bertindak sebagai mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem digital, termasuk di bidang e-commerce, fintech, dan startup. Fokus global pada transisi energi dan keberlanjutan juga membuka peluang kerja sama yang luas dalam pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau.

    Kolaborasi semacam ini esensial untuk memenuhi komitmen iklim global dan menciptakan ekonomi hijau yang kompetitif. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur akan terus menjadi prioritas guna memperlancar aliran barang, jasa, dan manusia, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Sebagai anggota kunci ASEAN, peran organisasi ini menjadi sentral dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan integrasi ekonomi kawasan.

    Kerja sama dalam kerangka ASEAN akan menjadi platform penting untuk mengatasi tantangan regional dan global, termasuk isu-isu perdagangan dan investasi. Indonesia juga secara proaktif berupaya untuk menarik lebih banyak investasi dari Singapura, terutama di sektor-sektor strategis dan hilirisasi.

    Menjaga Relasi

    Momentum peringatan 60 tahun Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 2025 berfungsi sebagai sebuah imperatif fundamental bagi seluruh konstituen, baik pada tataran Government-to-Government (G2G) maupun People-to-People (P2P), untuk terus merawat ikatan ini. Ucapan selamat Hari Nasional dari rakyat Indonesia kepada Singapura, oleh karena itu, lebih dari sekadar formalitas; itu merupakan ekspresi penghormatan, apresiasi, dan komitmen untuk memelihara hubungan yang konstruktif.

    Perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peran tetangga dan mitra strategisnya. Oleh karenanya, penting bagi kedua belah pihak untuk terus merawat ikatan ini. Pada tataran G2G, dialog yang terbuka dan konstruktif merupakan prasyarat esensial untuk resolusi diferensiasi dan perumusan kebijakan yang saling menguntungkan, terutama dalam aspek ekonomi dan perdagangan.

    Sementara itu, di tingkat P2P, interaksi budaya, pariwisata, pertukaran pendidikan, dan kolaborasi antarkomunitas perlu terus diakselerasi. Frekuensi interaksi antarkomunitas yang meningkat diyakini dapat mengkonsolidasi ikatan persahabatan yang tidak dapat dipisahkan oleh delimitasi teritorial.

    Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Singapura adalah contoh kemitraan strategis yang saling melengkapi. Singapura, sebagai pusat keuangan dan teknologi, akan senantiasa membutuhkan Indonesia sebagai pasar yang besar, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang produktif.

    Sebaliknya, Indonesia akan terus mendapatkan manfaat dari investasi, keahlian, dan konektivitas global yang ditawarkan Singapura. Melalui dialog, komitmen, dan dukungan penuh, hubungan ini diyakini akan terus berkembang untuk kemakmuran kedua negara, dan secara lebih luas, untuk stabilitas serta kemajuan ekonomi Asia Tenggara.

    Selamat Hari Nasional, Singapura! Majulah Singapura! 🇸🇬🇮🇩

    Rioberto Sidauruk
    Pemerhati Hubungan Industri Regional ASEAN

    Lihat juga Video ‘Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan Kemerdekaan Singapura’:

    Halaman 2 dari 3

    (ang/ang)

  • Dorong Adopsi AI di Indonesia, Cloudera Incar Sektor Perbankan, Manufaktur dan Ritel

    Dorong Adopsi AI di Indonesia, Cloudera Incar Sektor Perbankan, Manufaktur dan Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Cloudera, perusahaan platform data dan AI mengincar sektor keuangan khususnya perbankan, ritel dan manufaktur di Indonesia. Saat ini, bank jumbo di Tanah Air telah menggunakan layanan Cloudera. 

    Remus Lim, Vice President of Asia Pacific and Japan di Cloudera, mengatakan layanan Cloudera saat ini telah digunakan oleh sejumlah sektor keuangan di Indonesia. 

    “Saya rasa, khususnya di Indonesia, kami melayani semua bank dan mereka terus mengembangkan platform AI,” ujarnya kepada Bisnis di sela-sela ajang Cloudera EVOLVE25 di Singapura baru-baru ini.  

    Sebagai informasi, semua bank besar seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah menggunakan layanan Cloudera. 

    Selain keempat bank pada kasta teratas itu, ada juga PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP). Selain itu, pada sektor telekomunikasi ada PT iForte Solusi Infotek (iForte), perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet yang juga merupakan anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR).

    Remus menuturkan pasar Indonesia masih tergolong kecil bagi Cloudera dan pelaku usaha saling memantau sehingga adopsi teknologi dapat menyebar dengan cepat. 

    Terkait sektor ritel, katanya, belum banyak yang menggunakan layanan Cloudera, sementara sektor manufaktur menurutnya memiliki potensi besar untuk adopsi AI. 

    Selanjutnya, bagi perusahaan dengan bujet terbatas tetapi berkeinginan menyediakan layanan AI, dia menekankan perihal total cost of ownership (TCO) dan return of investment (ROI) sebagai pertimbangan untuk mengadopsi AI. 

    “Jadi, bagi organisasi yang dapat berkomunikasi atau menerjemahkan, TCO atau ROI akan mampu mempertahankan biaya pengeluaran. Jadi, sekali lagi, saya pikir itu juga sangat bergantung pada masing-masing perusahaan,” imbuhnya. 

    Sebagai informasi, Cloudera baru-baru ini resmi merilis versi terbaru Cloudera Data Services. Pembaruan ini membawa kemampuan private AI ke lingkungan on premise atau data center perusahaan yang memberikan kapabilitas AI generatif yang aman, didukung GPU, dan langsung di balik firewall perusahaan atau organisasi.  

    Leo Brunnick, Chief Product Officer Cloudera mengatakan Cloudera Data Services On-Premises menghadirkan pengalaman cloud-native yang sesungguhnya di lingkungan on premise, memberikan kelincahan dan efisiensi tanpa mengorbankan keamanan maupun kontrol. 

    “Peluncuran ini merupakan langkah penting dalam modernisasi data, beralih dari cluster monolitik ke kumpulan aplikasi yang terkontainerisasi dan lincah, ujarnya di Singapura, Kamis (8/7/2025).

  • Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    “Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

    Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

    “Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

    Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

    “Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

    “Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (akd/akd)

  • Terlibat Penipuan Rp651 T, Bos Kripto Do Kwon Terancam 61 Tahun Bui

    Terlibat Penipuan Rp651 T, Bos Kripto Do Kwon Terancam 61 Tahun Bui

    Bos mata uang kripto asal Korea Selatan, Do Kwon, mengaku bersalah atas kasus konspirasi dan penipuan sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp651 triliun. Kwon sendiri dikenal sebagai pendiri Terraform Labs yang berbasis di Singapura dan mengembangkan mata uang TerraUSD dan Luna.

    Kwon diketahui sempat melarikan diri setelah kasusnya membuat sejumlah investor kripto merugi. Ia akhirnya ditangkap di Montenegro sebelum akhirnya diadili di Amerika Serikat.

  • Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Burhanuddin Muhtadi Jadi Anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri lembaga survei Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi resmi mendapatkan amanah baru sebagai anggota Tim Penasihat Ahli Menteri Agama Republik Indonesia. 

    Kabar ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi @mapk_indonesia dan @burhanuddinmuhtadi yang dikutip pada Rabu (13/8/2025).

    “Selamat dan Sukses Prof @burhanuddinmuhtadi atas amanah barunya, semoga membawa kebaikan dan keberkahan. MAPK untuk Indonesia…,” tulis akun tersebut.

    Sekadar informasi, Burhanuddin Muhtadi merupakan pria kelahiran 15 Desember 1977 asal Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.

    Pengamat politik itu mengawali pendidikan formal di SDN Kutoharjo I Rembang (1990), lalu melanjutkan ke MTs Muallimin Rembang (1993), dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAPK Surakarta.

    Dia meraih gelar Sarjana Teologi dan Filsafat Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), sebelum melanjutkan studi magister di bidang Asian Studies di Australian National University (ANU) Canberra pada 2008.

    Karier akademiknya makin menguat setelah dirinya menuntaskan studi doktoral di ANU pada 2018, dengan disertasi Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins. Karya ini kemudian diterbitkan menjadi buku Vote Buying in Indonesia pada 2019 dan versi bahasa Indonesia berjudul Daulat Uang pada 2020.

    Sebagai akademisi, Burhanuddin adalah dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta dan pengajar pascasarjana di Universitas Paramadina.

    Di dunia riset, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sekaligus pernah menjadi Direktur Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kiprahnya diakui di tingkat internasional dengan posisi Visiting Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute, Singapura, serta kolaborasi penelitian dengan Middle East Institute (MEI).

    Fokus penelitiannya meliputi perilaku pemilih, politik uang, klientelisme, politik Islam, dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dia telah menulis dan mempublikasikan artikel di berbagai jurnal ilmiah bereputasi dunia, seperti World Politics, Third World Quarterly, Electoral Studies, dan Asian Studies Review.

  • Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tengah mengupayakan kurikulum kesehatan dasar masuk sebagai pelajaran wajib di setiap satuan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan dengan membujuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Kita sedang membujuk Pak Mendikdasmen agar menjadikannya kurikulum wajib,” kata Budi di Kota Padang, Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Budi menjelaskan, materi kurikulum ini antara lain mengajarkan cara bertindak ketika menghadapi situasi tidak terduga, seperti gempa bumi, cara menangani diri sendiri saat terluka, dan pentingnya menjaga kebersihan.

    “Bahkan anak didik juga diajarkan untuk menegur atau menjelaskan kepada masing-masing orang tua perokok terkait bahaya terpapar asap rokok,” ujar Budi.

    “Jadi, tujuannya agar setiap orang itu sejak dini sudah memahami pentingnya menjaga kesehatan,” lanjutnya.

    Budi menyampaikan, pendidikan kesehatan sebetulnya sudah mulai dikerjakan dan diimplementasikan Kementerian Kesehatan pada 2023, bekerja sama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat itu dijabat Nadiem Anwar Makarim.

    Ia meyakini, jika kurikulum kesehatan masuk ke ranah pendidikan, kesadaran masyarakat akan kesehatan akan jauh lebih baik.

    Di kesempatan yang sama, Budi menegaskan bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan tindakan promotif dan preventif, sedangkan mengobati orang sakit adalah tindakan kuratif.

    Ia mendorong seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, dan kota, untuk terus menggerakkan pola hidup sehat, skrining kesehatan, dan langkah pencegahan lainnya agar masyarakat tidak jatuh sakit.

    Budi juga mencontohkan Singapura yang memiliki rata-rata usia penduduk 84 tahun, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang rata-rata 79 tahun meski biaya kesehatan di AS jauh lebih tinggi. Menurutnya, keberhasilan Singapura tidak lepas dari pemahaman warganya terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    (naf/naf)

  • Shopee dan Free Fire Dongkrak Kinerja SEA Semester I/2025

    Shopee dan Free Fire Dongkrak Kinerja SEA Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Sea Ltd berhasil melampaui estimasi pasar untuk pendapatan kuartalan berkat permintaan yang kuat dalam bisnis e-commerce Shopee dan divisi permainannya. 

    Permintaan yang kuat terhadap dua divisi tersebut menyebabkan saham perusahaan meningkat 19% dari perdagangan awal.

    Aplikasi Shopee yang populer di Asia Tenggara dan Taiwan melihat adanya permintaan konsumen yang kuat. 

    Hal tersebut berkat upaya perusahaan dalam menawarkan harga kompetitif, serta meningkatkan pengalaman pelanggan yang beberapa dari caranya adalah dengan memperkenalkan live streaming dan minigames dengan hadiah yang dapat ditukarkan.

    Pendapatan dari unit e-commerce Sea Ltd melonjak 33,7% YoY menjadi US$3,8 miliarpada kuartal April-Juni.

    Sementara itu, nilai barang dagangan kotor (Gross Merchandise Value/GMV) Shopee naik 28% menjadi US$29,8 miliar. 

    Pertumbuhan GMV tahunan Shopee tersebut diakui oleh pihak perusahaan “melebihi ekspektasi”, yang sebelumnya hanya diperkirakan meningkat sebesar 20%.

    Untuk unit hiburan Sea Ltd, pendapatan mereka naik 28,4% menjadi US$559,1 juta. Segmen tersebut menaungi pengembang dan penerbit game online, Garena, yang dikenal luas dengan game tembak-menembak selulernya, Free Fire.

    Garena melaporkan kenaikan 17,8% dalam jumlah pengguna yang membayar dan kenaikan 23% dalam pemesanan pada kuartal Juni.

    Menanggapi hal-hal tersebut, CEO Sea Ltd, Forrest Li, mengklaim perusahaannya telah menghasilkan pertumbuhan yang kuat, serta optimis akan menghasilkan “tahun yang hebat”.

    “Perusahaan kami telah mencapai tahap untuk dapat mengejar peluang pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas,” jelas Forrest Li, dilansir Reuters, Rabu (13/08/2025).

    Selain Shopee dan Garena, lengan produk keuangan digital Sea, yang menaungi aplikasi Monee juga melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 70% menjadi US$882,8 juta atau Rp14,3 triliun.

    Sea Ltd yang berkantor pusat di Singapura melaporkan total pendapatan kuartal kedua sebesar 38,2% menjadi US$5,26 miliar atau Rp85,4 triliun. Jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan sebesar US$4,98 atau Rp80,8 triliun (Kurs: Rp16.000), menurut data yang dikumpulkan LSEG. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

    Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Sriwijaya Air, Hendry Lie tetap divonis 14 tahun dan denda Rp1 miliar pada sidang banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Alhasil, putusan itu telah menguatkan vonis pada pengadilan pertama di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Selain pidana badan, Hendry Lie juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun atas kasus korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

    Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 23 orang lainnya seperti istri Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga Crazy Rich PIK Helena Lim.

    Hendry Lie memiliki peran sebagai Beneficiary Owner PT Tinindo Inter Nusa (TIN) yang diduga berperan aktif melakukan kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah.

    Kerja sama itu dilakukan antara PT Timah Tbk. dengan PT TIN, yang penerimaan bijihnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS.

    Dua perusahaan itu sengaja dibentuk sebagai perusahaan boneka untuk penerimaan bijih timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. 

    Atas perbuatannya itu, Hendry Lie telah menerima untung Rp1,05 triliun. Nilai itu setara dengan uang pengganti yang dibebankan terhadap Hendry Lie.

    Penangkapan Hendry Lie

    Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI berdasarkan Surat Penetapan Nomor: TAP-27/F.2/Fd.2/04/2024 pada (16/4/2024). 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hendry Lie selalu mangkir dalam panggilan penyidik lantaran tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura.

    Setelah sebelas bulan kemudian, Hendry Lie tertangkap diam-diam kembali ke Indonesia lantaran masa berlaku paspornya sudah habis pada (18/11/2024). 

    Dia ditangkap di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta usai penyidik bekerja sama dengan atase Kejaksaan Kedubes RI di Singapura dan jaksa agung muda bidang intelijen atau Jamintel.

    Hendry Lie tiba di lokasi pada Senin (18/11/2024) sekitar 23.14 WIB. Dia tiba dengan mengenakan borgol di tangan serta kemeja berwarna merah muda dan langsung dibawa ke Gedung Kartika Kejagung.

    Berselang hampir satu jam kemudian, Hendry Lie keluar dari Gedung Kartika dengan rompi tahanan dan langsung diboyong ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Hendry juga tidak mengucap satu kalimat pun saat digiring tersebut.