Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Korupsi Izin Pemanfaatan Hutan, Dirut Inhutani V Diduga Minta Mobil Baru Nasional 14 Agustus 2025

    Korupsi Izin Pemanfaatan Hutan, Dirut Inhutani V Diduga Minta Mobil Baru Nasional 14 Agustus 2025

    Korupsi Izin Pemanfaatan Hutan, Dirut Inhutani V Diduga Minta Mobil Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    KPK menyebut tersangka suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan yakni Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady, meminta mobil baru ke pihak perusahaan swasta.
    Dalam perkara ini, KPK menemukan bahwa Dicky Yuana meminta suap berupa mobil baru kepada PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) Djunaidi.
    “Pada Juli 2025, terjadi pertemuan antara DIC (Dicky Yuana) dan DJN (Djunaidi) di lapangan golf di Jakarta. Di mana Sdr. DIC (Dicky Yuana) meminta mobil baru kepada Sdr. DJN (Djunaidi),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
    “Kemudian DJN (Djunaidi) menyanggupi keinginan DIC (Dicky Yuana) untuk membeli unit mobil baru tersebut,” sambungnya.
    Asep mengatakan, pada Agustus 2025, Dicky Yuana menerima kabar bahwa proses pembelian mobil baru senilai Rp 2,3 miliar sudah diurus oleh Djunaidi.
    Tak hanya itu, Staf Perizinan SB Grup, Aditya, mengantarkan uang senilai 189.000 Dolar Singapura dari Djunaidi untuk Dicky Yuana di Kantor Inhutani V.
    “Selanjutnya, DJN (Djunaidi) melalui Staf PT PML, Arvin (ARV), menyampaikan kepada DIC (Dicky Yuana) bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan Dicky, termasuk pemberian kepada salah seorang Komisaris PT. INH (Inhutani V),” ujarnya.

    Asep mengatakan, Dicky Yuana dan delapan orang lainnya ditangkap penyidik dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (13/8/2025).
    Dalam OTT itu, KPK juga menyita dua unit mobil Rubicon dan uang tunai 189.000 Dollar Singapura.
    Atas rangkaian peristiwa itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Atas perbuatan Djunaidi dan Aditya sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sedangkan Dicky, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    “KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang, termasuk Direksi Industri Hutan V atau Inhutani V, dalam OTT di Jakarta pada Rabu (13/8/2025).
    Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang sebesar Rp 2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

    KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga sebagai tersangka dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani (PT INH) V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML).

    Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu mengungkapkan tiga tersangka adalah Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).

    Penetapan tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK setelah melakukan pendalaman kasus. Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti berupa mobil Rubicon hingga uang Rp2,4 miliar.

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

    Perkara ini bermula ketika PT PML tidak melakukan kewajiban pembayaran PBB periode 2018-2019 sebesar Rp2,31 miliar, dan pinjaman dana reboisasi senilai Rp500 juta per tahun.

    Diketahui PT INH V memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56 ribu hektare, di mana sekitar 55 ribu hektare telah dikerjasamakan dengan PT PML melalui Perjanjian Kerjasama (PKS).

    Adapun, wilayah tersebut adalah Register 42 (Rebang) seluas ±12.727 Ha;  Register 44 (Muaradua) seluas ±32.375 Ha; dan 3) Register 46 (Way Hanakau) seluas ±10.055 Ha.

    Lebih lanjut,  pada tahun 2023 PT PML sudah digugat perdata oleh PT INH dan wajib membayar ganti rugi Rp3,4 miliar. 

    Pada tahun 2024, PT PML ingin bekerja sama kembali dengan PT INH untuk mengelola kawasan hutan pada register 42 sampai 46.

    “Pada Juni 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran Direksi beserta Dewan Komisaris PT. INH dan saudara DJN selaku Direktur PT. PML dan tim, yang menyepakati pengelolaan hutan oleh PT. PML dalam RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan),” jelas Asep.

    PT PML melalui DJN memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Adapun dari dana tersebut,  DIC diduga menerima uang tunai dari DJN sebesar Rp100 juta.

    Alhasil, DIC menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46.

    Tak hanya itu, DIC bertemu DJN di lapangan golf di Jakarta pada Juli 2025 dengan meminta mobil baru berupa Rubicon. Mobil seharga Rp2,3 miliar itu diberikan pada Agustus 2025.

    Atas perbuatannya, DJN dan ADT sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan DIC, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus s.d 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih

  • RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

    RI bidik tarif 0 persen untuk ekspor kakao hingga sawit ke AS

    kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut pemerintah menargetkan komoditas seperti kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit asal Indonesia untuk mendapatkan tarif impor sebesar 0 persen dari Amerika Serikat (AS).

    Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moergiarso menyampaikan bahwa tim perundingan Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan AS agar komoditas yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam bisa bebas tarif impor.

    “Tinggal nunggu, nanti kita targetkan itu tarifnya nggak kena yang resiprokal, tapi bisa kita usahakan untuk negosiasi sampai 0 persen. Itu lebih penting karena itu kan konkret ada potensi ekspornya,” ujar Susi di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan komoditas seperti kakao, kopi, minyak kelapa sawit dan mineral kritis memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi.

    Ia juga menyampaikan Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Repreventative (USTR) untuk melakukan negosiasi lanjutan terkait komoditas yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat.

    “Itu kita yang sudah mengajukan list program komoditasnya, termasuk kakao, kopi, sawit, kemudian produk-produk mineral semuanya,” katanya.

    Tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sebesar 19 persen mulai berlaku hari ini. Kebijakan tarif ini juga telah diumumkan Amerika Serikat kepada 92 negara lainnya.

    Tarif 19 persen yang diperoleh Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara, kecuali Singapura yang mendapat tarif hanya 10 persen dari Amerika Serikat.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut beberapa komoditas yang mendapat tarif impor nol persen adalah konsentrat tembaga (copper concentrate) dan katoda tembaga (copper cathode). Hal ini sejalan dengan diskusi strategis terkait perdagangan mineral antara kedua negara.

    Pemerintah Indonesia mendorong agar sejumlah komoditas strategis lain bisa mendapatkan pembebasan tarif hingga nol persen.

    Ia menyebut di antaranya minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kayu meranti, serta produk turunan dari tembaga.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI dorong pembentukan Indonesia Bullion Market Association

    BSI dorong pembentukan Indonesia Bullion Market Association

    IBMA memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama sejumlah institusi terkait industri emas mendorong pembentukan “Indonesia Bullion Market Association” (IBMA) yang menjadi wadah koordinasi antarpelaku industri emas dari hulu hingga hilir.

    Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa pembentukan IBMA merupakan tindak lanjut penyelenggaraan kegiatan usaha bulion.

    Di samping menjadi wadah koordinasi, IBMA juga berperan dalam menetapkan standardisasi industri emas, termasuk di sektor industri keuangan. Standardisasi ini mencakup proses produksi dan perdagangan yang dijalankan oleh para pelaku industri emas.

    Selain itu, IBMA memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri emas.

    Salah satu kebijakan pemerintah yang belum lama ini diterbitkan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 dan PMK 52 Tahun 2025 yang mengatur aspek perpajakan dalam industri emas, khususnya terkait perdagangan melalui bullion bank.

    IBMA diinisiasi oleh institusi terkait emas. Diharapkan, setelah IBMA terbentuk, pelaku industri emas lainnya juga dapat bergabung sebagai anggota.

    Topik mengenai dukungan terhadap IBMA ini mengemuka dalam Seminar Bullion Business bertema “Bersatu Berdaulat Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan di Jakarta.

    Seminar turut dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mendukung pembentukan IBMA karena rentang dari pelaku industri bulion sangat beragam sehingga membutuhkan satu wadah untuk menyatukan dan mensinergikan perspektif terkait industri bulion, termasuk membahas isu dan aspirasi dari industri.

    Sebagai bentuk menerima aspirasi dari industri, pemerintah sudah menyesuaikan kebijakan perpajakan di mana pengenaan pajak terhadap transaksi bulion menjadi lebih kecil.

    Bahkan penjualan emas oleh konsumen akhir kepada LJK bulion sampai dengan Rp10 juta dikecualikan dari pemungutan PPh.

    Ferry mengatakan bahwa IBMA tidak berada di bawah pemerintah karena mengacu kepada praktik terbaik internasional, seperti di Singapura dan London, karena sejatinya lembaga ini merupakan asosiasi yang mewakili pasar.

    Adapun layanan bullion bank (bank emas) diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. BSI dan PT Pegadaian menjadi dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin sebagai bullion bank.

    Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 17 Tahun 2024, kegiatan usaha bulion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.

    Empat layanan yang termasuk dalam kegiatan ini meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas.

    Terdapat tiga tahapan implementasi kegiatan usaha bulion. Perbedaan utama yakni besaran penggunaan emas yang bersumber dari simpanan emas hanya dapat disalurkan sebagai pembiayaan emas dan perdagangan emas paling banyak 70 persen (tahap pertama), 80 persen (tahap kedua), dan 90 persen (tahap ketiga).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    BPD Bali genjot QRIS Tap dan QRIS lintas negara di Jepang

    Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggenjot pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tanpa pindai (tap) untuk transportasi umum dan uji coba QRIS lintas negara di Jepang.

    “Kami sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) untuk QRIS tap dan sudah ikut serta juga sudah uji coba QRIS cross border di Jepang,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di sela peluncuran QRIS tap transportasi umum di Denpasar, Bali, Kamis.

    Ia menjelaskan, transaksi QRIS lintas negara Jepang rencananya akan diluncurkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta bertepatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

    Dia menambahkan, untuk transaksi QRIS di Jepang saat ini baru untuk transaksi warga negara Indonesia (WNI) di negeri sakura itu atau outbound.

    Sedangkan untuk transaksi warga Jepang di Indonesia (inbound) masih terus dilakukan proses finalisasi.

    “Untuk inbound itu masih belum, masih terus diproses, tergantung dengan bank sentral Jepang,” ucapnya.

    Sebelumnya, lanjut dia, bank milik pemerintah daerah di Bali itu menjadi satu-satunya lembaga jasa keuangan untuk level BPD di tanah air yang sudah melaksanakan QRIS lintas negara yakni di Malaysia, Singapura dan Thailand baik untuk outbound dan inbound.

    Sejauh ini, imbuh dia, transaksi digital di tiga negara di Asia Tenggara itu berjalan lancar dan belum menghadapi kendala berarti.

    “Semua lancar dari sisi kecepatan, rekonsiliasi,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia Provinsi Bali per Mei 2025 nominal transaksi QRIS lintas negara di Pulau Dewata diperkirakan tumbuh sebesar 41 persen dibandingkan April 2025.

    Sedangkan secara bulanan volume transaksi juga tumbuh sebesar 32 persen pada Mei 2025.

    BI Bali mencatat nominal transaksi QRIS lintas negara di Bali pada Mei 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar dan volume transaksi pada bulan yang sama diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu transaksi.

    Baik nominal dan volume transaksi itu didominasi oleh negara Malaysia.

    Kehadiran QRIS lintas negara itu diharapkan mendongkrak perdagangan dan sektor pariwisata khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Selain itu, untuk memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk

    BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk

    Ilustrasi – Pelaku usaha merapikan produk kue dalam kemasan yang tersertifikasi halal saat pameran UMKM di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Jumat (8/8/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai fasilitas sertifikasi halal dapat mendorong daya saing produk-produk usaha mikro dan kecil (UMK) untuk naik kelas dan bersaing di pasar global, di mana saat ini halal telah menjadi standar global yang merepresentasikan kualitas produk. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    BPJPH tegaskan sertifikat halal bentuk kepastian hukum produk
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:20 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikat halal juga bertujuan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menghadirkan perlindungan kehalalan produk.

    “Karena halal itu standar yang mencerminkan kualitas produk. Halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih, jadi produk halal itu berkualitas,” kata Haikal dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, ia mengatakan sertifikat halal juga menambah nilai ekonomi bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

    “Bahkan halal telah menjadi standar universal yang telah digunakan oleh dunia, oleh industri siapa pun pemiliknya, terlepas dari latar belakang suku, agama, bangsa, dan sebagainya,” ujar Haikal.

    “Saat ini banyak sekali negara-negara yang masyarakatnya non-Muslim berlomba-lomba mengembangkan industri halal, dan mereka berhasil menjadi eksportir produk halal dunia, produknya dipercaya dan dikonsumsi oleh konsumen dunia,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, Haikal menegaskan, di era perdagangan bebas ini, industri yang tidak mengantongi sertifikat halal justru akan rugi.

    Ia menilai, hal ini justru berlawanan dengan tren halal global dengan potensi pasar yang sangat besar dan terus meningkat.

    “Karenanya, Saya selalu mengimbau, ayo tertib halal. Ekosistem halal kita punya potensi yang sangat besar. Dengan tertib halal, produk kita akan semakin mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional,” kata Haikal.

    “Ekosistem halal yang tertib halal dan produktif tentu akan menjadi sektor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya lagi.

    Adapun BPJPH memiliki program sertifikasi halal, termasuk salah satunya program Satu Juta Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di tahun ini yang telah dijalankan dan dirasakan oleh para penerima manfaat.

    Pengusaha mikro dan kecil (UMK) seperti Muhammad Yoso dari Batam, mengatakan sertifikat halal membuat produk makanan olahan keripiknya berhasil menembus pasar-pasar modern dan luar negeri.

    “Terima kasih kepada pemerintah, karena kami dipermudah memproses mengurus halal secara gratis. Alhamdulillah produk kami dipercaya di supermarket bahkan bisa masuk ke Singapura karena sudah ada (sertifikat) halalnya,” kata Yoso pula.

     

    Sumber : Antara

  • Ngeri, Produk Amerika Diam-diam Dipasang Alat Pelacak

    Ngeri, Produk Amerika Diam-diam Dipasang Alat Pelacak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Chip canggih buatan Amerika Serikat ternyata dilengkapi oleh pelacak untuk memonitor pergerakannya di seluruh dunia. Otoritas AS ingin memastikan tidak ada chip canggih yang dikirim ke China lewat negara lain.

    Reuters menyatakan langkah ekstrem AS menggambarkan upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memastikan larangan ekspor chip canggih ke China tidak bisa dihindari.

    Pelacak tersebut bisa digunakan sebagai bukti untuk menyeret pihak yang mengambil keuntungan dari larangan ekspor ke China. Pemerintah AS curiga perusahaan dan pihak di beberapa negara membeli chip dari AS kemudian dijual ke China.

    Perangkat pelacak selama puluhan tahun telah digunakan oleh penegak hukum AS untuk memonitor produk tertentu yang penjualannya dibatasi, seperti komponen pesawat terbang.

    Reuters mendapatkan informasi tentang alat pelacak dari 5 narasumber yang terlibat dalam rantai pasok server AI. Mereka mengaku mengetahui tentang penggunaan alat pelacak dalam server yang diproduksi oleh Dell dan Super Micro yang dilengkapi oleh chip rancangan Nvidia dan AMD.

    Alat pelacak biasanya disembunyikan dalam kemasan server. Namun, narasumber Reuters mengaku tidak tahu pihak yang memasang chip dan rute pengirimannya. Namun, mereka memberikan contoh sebuah pengiriman server Dell yang dilengkapi chip pada 2024. Saat itu, ditemukan sebuah pelacak besar di boks server dan pelacak kecil di dalam server.

    Narasumber lainnya mengaku melihat gambar dan video chip dilepas oleh pemesan dari server Dell dan Super Micro. Sebuah pelacak disebut berukuran sebesar HP.

    Pemerintah AS melarang ekspor chip AI dan beberapa teknologi canggih lainnya ke China dengan alasan untuk menghindari penggunaan komponen tersebut untuk pengembangan militer. AS juga melarang teknologi yang sama diekspor ke Rusia.

    Gedung Putih dan Kongres AS sebelumnya pernah mengusulkan agar semua chip AI dilengkapi dengan teknologi verifikasi lokasi untuk mencegah pengiriman ke negara tertentu.

    Usulan itu diprotes keras oleh pemerintah China. Bulan lalu, otoritas internet China memanggil perwakilan Nvidia untuk menyampaikan kecemasan mereka soal “pintu belakang” di dalam chip yang bisa digunakan untuk mengaksesnya dari jarak jauh.

    Pada Januari, Reuters melaporkan AS membongkar penyelundupan chip AI ke China lewat beberapa negara termasuk Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Eksportir kerajinan DIY bidik pasar Eropa usai tarif impor AS berlaku

    Eksportir kerajinan DIY bidik pasar Eropa usai tarif impor AS berlaku

    Yang agak terpengaruh adalah komoditas kerajinan

    Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan para eksportir sektor kerajinan di wilayah ini mulai membidik pasar Uni Eropa menyusul pemberlakuan tarif impor “timbal balik” Amerika Serikat sebesar 19 persen untuk produk Indonesia sejak 7 Agustus 2025.

    “Pelaku usaha kerajinan mulai menguatkan di pasar Eropa,” ujar Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati di Yogyakarta, Kamis.

    Yuna menuturkan dampak tarif impor AS berbeda-beda pada tiap komoditas meski secara umum permintaan produk DIY ke AS hingga kini masih tinggi.

    Namun, menurut dia, keberlanjutan ekspor saat ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan strategi negosiasi para pembeli di Negeri Paman Sam.

    “Kalau buyer secara ekonomi mampu, ekspor jalan terus. Ada yang menegosiasikan harga barang dikurangi 3-4 persen, ini juga bisa lanjut, hanya mengurangi keuntungan eksportir. Untuk ‘buyer’ kecil biasanya menegosiasikan separuh dari tambahan tarif,” ujarnya.

    Menurut Yuna, sejumlah produk tekstil asal DIY sejauh ini masih relatif aman dan tidak terlalu terpengaruh.

    Akan tetapi, ia mengakui untuk produk kerajinan yang selama ini menjadi komoditas ekspor unggulan DIY mulai merasakan dampak dari kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut.

    “Yang agak terpengaruh adalah komoditas kerajinan,” ucapnya.

    Sebagai langkah antisipasi, Eropa dipandang para eksportir sektor kerajinan DIY sebagai alternatif pasar yang menjanjikan, apalagi didukung telah tercapainya “Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)” yang membuka peluang perdagangan lebih luas tanpa hambatan tarif tinggi.

    Yuna mengatakan Pemda DIY belum menyiapkan insentif khusus bagi pelaku ekspor yang terdampak kebijakan tarif impor AS itu.

    Meski begitu, pihaknya tengah merancang skema untuk mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di DIY dengan para buyer dari pasar non-tradisional.

    Tujuannya, agar tercipta diversifikasi pasar sehingga aktivitas ekspor tak hanya bergantung pada pasar utama seperti AS.

    Kebijakan tarif impor timbal balik AS diberlakukan Presiden Donald Trump untuk 67 negara dengan besaran antara 15 hingga 50 persen resmi berlaku sejak 7 Agustus 2025.

    India dan Brasil terkena tarif tertinggi sebesar 50 persen, Laos dan Myanmar 40 persen, dan Swiss 39 persen. Ekspor Indonesia ke AS kini dikenai tarif 19 persen, salah satu yang terendah di Asia Tenggara setelah Singapura (10 persen), tapi tetap menjadi beban signifikan bagi perdagangan.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram pertimbangkan tambah jam operasional Ragunan hingga malam hari

    Pram pertimbangkan tambah jam operasional Ragunan hingga malam hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mempertimbangkan untuk menambah jam operasional Taman Margasatwa Ragunan hingga malam hari.

    Seperti diketahui, Taman Margasatwa Ragunan buka setiap Selasa sampai Minggu, mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Sementara pada Senin, Ragunan tutup untuk libur satwa.

    “Saya lagi berpikir apakah sudah waktunya dibuat Ragunan ini tidak hanya siang, tetapi malam hari juga,” kata Pramono saat dijumpai di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki banyak pilihan waktu untuk mengunjungi kebun binatang tersebut.

    Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pram itu menilai taman tersebut tidak kalah bagus dibandingkan dengan Taman Safari yang memiliki program “Safari Malam”.

    Oleh sebab itu, dia mempertimbangkan untuk menerapkan hal serupa di Taman Margasatwa Ragunan.

    “Untuk flora dan fauna, menurut saya tempat ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara,” ujar Pramono

    Namun, dia mengungkapkan meskipun kondisinya saat ini cukup baik, pemanfaatan taman margasatwa tersebut belum maksimal, terlebih mengingat Ragunan memiliki koleksi yang banyak, yakni 65.000 flora dan sekitar 2.200 fauna.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi guna meningkatkan kenyamanan seluruh pengunjung.

    Selain itu, diharapkan juga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk berwisata ke kebun binatang tersebut.

    “Walaupun secara kualitas dengan Singapura, Singapura kan kecil, tapi pasti revenue (total pendapatan yang dihasilkan) mereka tinggi. Karena memang betul-betul fasilitasnya dibuat baik,” tutur Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.