Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Indonesia Vs Obesitas, ‘Double Burden’ di Tengah Masalah Gizi Anak

    Jakarta –

    Obesitas pada anak kini jadi sorotan serius dunia. Laporan terbaru UNICEF menyebutkan sedikitnya satu dari sepuluh anak di dunia mengalami obesitas. Kondisi ini tak hanya dipicu minimnya edukasi gizi di keluarga, tetapi juga gempuran makanan dengan pemrosesan ultra atau Ultra Processed Food (UPF) yang semakin mudah diakses dan kerap lebih murah dibanding buah serta sayur.

    Fenomena ini nyata terjadi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan, Indonesia menghadapi situasi yang disebut double burden. Artinya, anak-anak tak hanya berisiko mengalami kekurangan gizi hingga stunting, tetapi juga obesitas. Bahkan, di kota besar, prevalensi obesitas anak tercatat lebih tinggi.

    “Kita (Indonesia) menghadapi double burden, disatu sisi kita kekurangan gizi yang menyebabkan terjadinya stunting, di sisi lain, anak-anak itu ternyata obesitas,” tuturnya saat ditemui di ASEAN Car Free Day, di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/9/2025).

    Definisi Obesitas pada Anak

    Obesitas pada anak bukan sekadar masalah badan gemuk, melainkan kondisi saat lemak tubuh menumpuk secara berlebihan sehingga bisa mengganggu kesehatan. Cara menentukannya pun berbeda dengan orang dewasa. Jika pada orang dewasa cukup dengan menggunakan angka Indeks Massa Tubuh (IMT), pada anak lebih spesifik ukurannya, yaitu dengan menggunakan grafik pertumbuhan yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), anak usia 5-19 tahun dikategorikan obesitas bila nilai IMT-nya berada di atas persentil 97 dibanding anak seusianya. Singkatnya, jika berat badan dan tinggi badan seorang anak jauh melampaui sebagian besar teman sebayanya, ada kemungkinan ia sudah masuk kategori obesitas.

    Wamenkes Dante Saksono Harbuwono bicara soal obesitas pada anak. Foto: detikhealth/Nafilah Sri Sagita

    Belajar dari Negara Lain

    Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka obesitas anak melalui kebijakan yang tegas. Meksiko misalnya, sejak 2014 memberlakukan pajak 10 persen untuk minuman manis. Jurnal BMC Public Health, mencatat bahwa kebijakan ini menurunkan konsumsi minuman berpemanis hingga 7,6 persen hanya dalam dua tahun.

    Inggris memiliki kebijakan Universal Infant Free School Meal yaitu makan siang gratis untuk anak usia empat sampai tujuh tahun di sekolah dasar sejak tahun 2014. Menu yang disajikan di sekolah mengandung gizi seimbang dan membatasi asupan kalori yang tinggi. Inggris juga menerapkan kebijakan lain di tahun 2018 yaitu Soft Drinks Industry Levy. Alih-alih hanya mengurangi konsumsi, kebijakan ini mendorong produsen untuk reformulasi produk minuman agar kadar gulanya lebih rendah. Hasilnya kadar gula pada minuman ringan berkurang rata-rata 29 persen hanya dalam tiga tahun.

    Chile mengambil langkah lebih progresif dengan mewajibkan label peringatan hitam di depan kemasan untuk produk tinggi gula, garam, dan lemak. Studi ilmiah yang terangkum pada Jurnal Nutrients 2025 menunjukkan kebijakan ini efektif menurunkan konsumsi minuman berpemanis pada anak sebesar 23,7 persen dalam 18 bulan pertama, ditambah lagi larangan iklan junk food di jam tayang anak yang semakin membatasi paparan.

    Singapura juga menjadi contoh menarik dengan program “Healthier Choice Symbol” yang memberi tanda khusus pada produk lebih sehat dan memberi Nutri-grade Label untuk minuman manis. Pemerintah Negeri Singa bahkan melarang semua iklan minuman berpemanis sejak tahun 2020. Pemerintah Singapura juga aktif dalam memberikan edukasi ke sekolah tentang gaya hidup sehat. Keterlibatan komunitas, sekolah, orang tua pada program yang dijalankan pemerintah Singapura menjadi salah satu faktor penting tercapainya tujuan program. Menurut laporan Ministry of Health (MoH) Singapura tahun 2022, kebijakan ini berhasil menahan laju peningkatan obesitas anak.

    Korea Selatan juga menunjukkan langkah strategis. Negara ini melarang iklan junk food di jam tayang anak sejak tahun 2010 dan memperkenalkan konsep Green Food Zones, yaitu area 200 meter di sekitar sekolah, di mana penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dilarang.

    Jepang menempuh jalur berbeda melalui pendidikan gizi nasional atau Shokuiku sejak 2005. Setiap sekolah dasar dan menengah wajib menyediakan menu sehat untuk makan siang yang mengikuti standar gizi nasional.

    Upaya Indonesia Mengatasi Obesitas Anak

    Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Sejumlah program telah digulirkan, meskipun fokus besar pemerintah masih tertuju pada stunting. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak, rutin mengkonsumsi buah dan sayur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sekolah, Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) menjadi wadah integrasi edukasi gizi, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan anak. Selain itu, pedoman gizi seimbang merupakan program edukasi gizi di sekolah, posyandu, dan fasilitas kesehatan melalui konsep “Isi Piringku” diperkenalkan sebagai pengganti 4 Sehat 5 Sempurna.

    KEMENKES juga meresmikan “Kantin Sehat” sekolah agar anak-anak tidak terbiasa mengkonsumsi jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Lebih jauh, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2021-2025 bahkan secara eksplisit memasukkan target penurunan prevalensi obesitas anak yang berfokus pada perbaikan pola konsumsi, peningkatan aktivitas fisik, dan pembatasan pemasaran pangan tidak sehat untuk anak.

    Namun, data riset terbaru menunjukkan prevalensi obesitas anak di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, sehingga implementasi kebijakan ini dinilai belum sekuat negara lain.

    Apa yang Bisa Dipelajari dari Negara Lain?

    Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa kombinasi regulasi tegas dan edukasi gizi sejak dini adalah kunci. Indonesia bisa mencontoh Meksiko dan Inggris yang berhasil menekan konsumsi gula dengan pajak minuman berpemanis.
    Dante menyinggung rencana penerapan regulasi sugar tax pada makanan dan minuman manis di Indonesia sedang dibahas dan segera diproses.

    “Nanti kita sedang membuat regulasi, untuk melakukan sugar tax pada makanan. Sugar tax pada makanan ini akan memberlakukan pajak kepada sejumlah tertentu gula yang ada. Tapi masih dalam pembahasan, masih dalam proses, nanti akan kita wujudkan kalo sudah diselesaikan,” pungkasnya.

    Pengalaman negara juga Chile membuktikan bahwa label gizi yang jelas di depan kemasan sangat membantu orang tua dalam memilih makanan yang lebih sehat. Di Indonesia, saat ini label gula, garam, lemak (GGL) berada di belakang kemasan, kecil, dan sulit dipahami. Agar lebih sederhana dan tegas, diperlukan adanya front of pack label. Front of pack label adalah informasi sederhana dari nutrisi makanan yang ada di depan kemasan.

    Dari Korea Selatan, Indonesia bisa belajar pentingnya pembatasan iklan dan penjualan junk food di sekitar sekolah. Sementara Jepang memberi teladan lewat program makan siang sekolah yang konsisten menanamkan kebiasaan makan sehat sejak kecil. Saat ini Indonesia sudah ada program Kantin Sehat dan Makan Bergizi Gratis (MBG), hanya tinggal meningkatkan monitoring pelaksanaannya lebih baik lagi.

    Singapura memperlihatkan bagaimana kampanye nasional yang terintegrasi, melibatkan sekolah, industri, hingga masyarakat, mampu mengubah perilaku konsumsi secara bertahap. Jika Indonesia mampu menggabungkan regulasi ketat dengan edukasi dan pengawasan di sekolah, peluang menekan angka obesitas anak akan jauh lebih besar.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video Wamenkes: Anak Gemuk Belum Berarti Sehat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Warga Malaysia Ingin Gabung ke RI, Kibarkan Bendera Merah Putih

    Warga Malaysia Ingin Gabung ke RI, Kibarkan Bendera Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang bertetangga. Sekitar delapan dekade lalu, kedua bangsa serumpun Melayu ini hampir dipersatukan di bawah satu pemerintahan bernama Negara Indonesia Raya.

    Namun, rencana besar itu akhirnya gagal terwujud, meski kala itu warga Malaysia sudah sempat mengibarkan bendera Merah Putih.

    Cerita bermula pada 12 Agustus 1945 ketika 3 tokoh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketiga tokoh itu adalah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat, dipanggil ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi.

    Pemimpin militer Jepang di Asia Tenggara itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945.

    Dalam perjalanan pulang, rombongan Soekarno singgah di Singapura dan melanjutkan ke Taiping, Perak, guna bertemu tokoh nasionalis Melayu Ibrahim Yaacob dan Burhanuddin Al-Helmy. Keduanya adalah pemimpin Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) yang berjuang membebaskan Malaya dari Inggris.

    Pertemuan tersebut melahirkan gagasan Negara Indonesia Raya, yang mencakup Indonesia, Malaya, Singapura, Brunei, dan Kalimantan Utara. Menurut peneliti Graham Brown dalam risetnya tahun 2005, ide ini lahir dari kolaborasi tokoh lokal dengan Jepang.

    Dalam kesempatan itu, Soekarno mengatakan: “Mari kita ciptakan satu tanah air bagi mereka yang berdarah Indonesia.”

    Ibrahim Yaacob pun menjawab: “Kami orang Melayu akan setia menciptakan tanah air dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka.”

    Namun, rencana penyatuan itu tidak mendapat persetujuan penuh. Sejarawan Boon Kheng Cheah menulis dalam Red Star Over Malaya (1983), ada kemungkinan Mohammad Hatta dan tokoh lain menolak ide persatuan tersebut.

    Tak lama berselang, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Situasi itu mendorong golongan muda di Jakarta mendesak proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Setelah drama Rengasdengklok, Indonesia akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945, lebih cepat dari rencana Jepang.

    Sejak saat itu, gagasan Indonesia Raya pun kandas. Ibrahim Yaacob harus mengubah arah perjuangannya, sementara Malaysia baru meraih kemerdekaan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 1957.

    Catatan:

    Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu. Lewat kisah seperti ini, CNBC Insight juga menghadirkan nilai-nilai kehidupan dari masa lampau yang masih bisa dijadikan pelajaran di hari ini.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta –

    Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya berisiko menghambat pemenuhan hak dasar warga atas air bersih. Tanpa terobosan pendanaan, target 100 persen akses air bersih di ibu kota disebut sulit tercapai.

    Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menegaskan IPO tidak sama dengan privatisasi.

    “Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan memiliki hak veto atas keputusan strategis. IPO justru membuat PAM Jaya lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ia menjelaskan, regulasi air di Indonesia sudah jelas, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. Semua aturan itu menegaskan air adalah hak dasar warga dan penyediaannya tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “IPO tidak sama sekali menghapus kewajiban itu,” ujar Agung.

    “Peraturan yang ada bersifat mengikat. Artinya, meskipun PAM Jaya menjadi perusahaan terbuka, ia tetap wajib memenuhi mandat pelayanan publik. Regulasi tarif, cakupan layanan, hingga kewajiban menyediakan akses untuk warga miskin tidak bisa diubah hanya karena ada investor.” tambahnya.

    Untuk mencegah orientasi bisnis semata, Jakarta Institute mengajukan empat pagar pengaman:

    1. Membatasi kepemilikan saham asing dan korporasi besar.

    2. Memasukkan klausul pelayanan publik dalam AD/ART PAM Jaya.

    3. Menjamin tarif sosial bagi kelompok miskin.

    4. Memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui DPRD dan masyarakat sipil.

    Agung juga mencontohkan praktik internasional. PUB di Singapura dikelola pemerintah dengan standar korporasi modern, melibatkan swasta hanya pada proyek infrastruktur. Hasilnya, hampir 100 persen akses air bersih.

    Maynilad dan Manila Water di Filipina yang tercatat di bursa tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik di bawah regulasi ketat pemerintah.

    “Contoh Singapura dan Filipina menunjukkan IPO bukan ancaman. Justru, ragu-ragu melangkah akan membuat warga Jakarta terus menghadapi keterbatasan air bersih,” ujar Agung.

    Jakarta Institute menegaskan tanpa tambahan modal dari IPO, pembangunan infrastruktur air akan lambat dan membebani APBD.

    “Kami mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bersikap progresif. Jangan biarkan keraguan politik menghambat hak dasar warga atas air bersih,” tutup Agung.

    (anl/ega)

  • Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.

    Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut. 

    “Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).  

    Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai. 

    Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran

    “Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya. 

    Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.

    Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi. 

    “Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya. 

    Dampak ke Kinerja

    Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia. 

    “Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025). 

    Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara. 

    Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR. 

    Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia. 

    “Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320. 

    Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%. 

    Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

  • Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.

    Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut. 

    “Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).  

    Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai. 

    Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran

    “Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya. 

    Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.

    Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi. 

    “Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya. 

    Dampak ke Kinerja

    Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia. 

    “Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025). 

    Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara. 

    Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR. 

    Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia. 

    “Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320. 

    Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%. 

    Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

  • Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.

    Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut. 

    “Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).  

    Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai. 

    Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran

    “Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya. 

    Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.

    Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi. 

    “Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya. 

    Dampak ke Kinerja

    Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia. 

    “Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025). 

    Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara. 

    Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR. 

    Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia. 

    “Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320. 

    Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%. 

    Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

  • Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Jakarta –

    Kabar gembira bagi yang suka jalan-jalan ke luar negeri! Setelah Jepang, Indonesia berencana menggandeng China agar aktivitas transaksi di negara Tirai Bambu itu bisa menggunakan QRIS.

    QRIS bakal hadir di China setelah Bank Indonesia (BI) bersama dengan People’s Bank of China (PBoC) memperkuat penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral kedua negara.

    Melalui penguatan ini juga lah pengguna QRIS asal Indonesia nantinya bisa bertransaksi di Negeri Tirai Bambu.

    “Sinergi Bank Indonesia dan People’s Bank of China menghadirkan inovasi nyata lewat Local Currency Transaction dan segera menyusul QRIS antarnegara,” ujar BI dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut BI skema ini memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat dengan transaksi yang lebih efisien, biaya konversi lebih rendah, serta dukungan pada stabilitas keuangan.

    “Melalui kerja sama ini transaksi lintas negara Indonesia-Tiongkok jadi lebih efisien, praktis, dan aman. Mulai dari perdagangan, investasi, sampai belanja sehari-hari akan berjalan lebih lancar!” terang BI.

    “Momentum ini bukan sebatas kemajuan teknologi, tapi juga tentang #BeriMakna memperkuat Rupiah dan membuka peluang baru bagi perekonomian nasional,” tambah BI.

    Terkait penggunaan QRIS antarnegara Indonesia dengan China, hingga September 2025 ini statusnya masih dalam tahap uji coba terbatas (sandbox).

    Di mana jika sudah beroperasi nanti, warga Indonesia dapat dengan mudah berbelanja di China dengan QRIS, begitu juga sebaliknya.

    QRIS di Jepang

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) secara resmi telah meluncurkan QRIS Lintas Negara dengan Jepang. Implementasi ini memungkinkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang, maupun sebaliknya, bertransaksi cukup dengan ponsel masing-masing tanpa perlu menukar mata uang.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan kedua negara. Pasalnya, sekitar 500 ribu pelancong dari Indonesia dan Jepang setiap tahun kini bisa membayar langsung menggunakan QR.

    “Mereka tidak membutuhkan rupiah. Apa yang mereka butuhkan? Hanya smartphone. Ke Okachimachi, ke Shinjuku, ke Shibuya, ke mana pun, ke restoran, cukup gunakan QR. Mulai hari ini QR sudah diimplementasikan dan diterima cross-border di Jepang,” kata Perry dalam acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang yang disiarkan YouTube BI, Senin (25/8/2025).

    Peresmian penggunaan QRIS di Jepang sebenarnya telah dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Namun, implementasi transaksinya baru efektif dimulai pada akhir bulan itu. Tidak hanya di Jepang, QRIS antaranegara saat ini juga telah digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    (igo/hns)

  • Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Setelah Jepang, QRIS Bakal Disiapkan Meluncur di China

    Jakarta –

    Kabar gembira bagi yang suka jalan-jalan ke luar negeri! Setelah Jepang, Indonesia berencana menggandeng China agar aktivitas transaksi di negara Tirai Bambu itu bisa menggunakan QRIS.

    QRIS bakal hadir di China setelah Bank Indonesia (BI) bersama dengan People’s Bank of China (PBoC) memperkuat penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam perdagangan dan investasi bilateral kedua negara.

    Melalui penguatan ini juga lah pengguna QRIS asal Indonesia nantinya bisa bertransaksi di Negeri Tirai Bambu.

    “Sinergi Bank Indonesia dan People’s Bank of China menghadirkan inovasi nyata lewat Local Currency Transaction dan segera menyusul QRIS antarnegara,” ujar BI dalam unggahan Instagram @bank_indonesia, Sabtu (13/9/2025).

    Menurut BI skema ini memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat dengan transaksi yang lebih efisien, biaya konversi lebih rendah, serta dukungan pada stabilitas keuangan.

    “Melalui kerja sama ini transaksi lintas negara Indonesia-Tiongkok jadi lebih efisien, praktis, dan aman. Mulai dari perdagangan, investasi, sampai belanja sehari-hari akan berjalan lebih lancar!” terang BI.

    “Momentum ini bukan sebatas kemajuan teknologi, tapi juga tentang #BeriMakna memperkuat Rupiah dan membuka peluang baru bagi perekonomian nasional,” tambah BI.

    Terkait penggunaan QRIS antarnegara Indonesia dengan China, hingga September 2025 ini statusnya masih dalam tahap uji coba terbatas (sandbox).

    Di mana jika sudah beroperasi nanti, warga Indonesia dapat dengan mudah berbelanja di China dengan QRIS, begitu juga sebaliknya.

    QRIS di Jepang

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) secara resmi telah meluncurkan QRIS Lintas Negara dengan Jepang. Implementasi ini memungkinkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Jepang, maupun sebaliknya, bertransaksi cukup dengan ponsel masing-masing tanpa perlu menukar mata uang.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama ini akan memberikan kemudahan bagi wisatawan kedua negara. Pasalnya, sekitar 500 ribu pelancong dari Indonesia dan Jepang setiap tahun kini bisa membayar langsung menggunakan QR.

    “Mereka tidak membutuhkan rupiah. Apa yang mereka butuhkan? Hanya smartphone. Ke Okachimachi, ke Shinjuku, ke Shibuya, ke mana pun, ke restoran, cukup gunakan QR. Mulai hari ini QR sudah diimplementasikan dan diterima cross-border di Jepang,” kata Perry dalam acara High Level Campaign LCT & Launching QRIS Cross Border Indonesia-Jepang yang disiarkan YouTube BI, Senin (25/8/2025).

    Peresmian penggunaan QRIS di Jepang sebenarnya telah dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI. Namun, implementasi transaksinya baru efektif dimulai pada akhir bulan itu. Tidak hanya di Jepang, QRIS antaranegara saat ini juga telah digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    (igo/hns)

  • Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    Jokowi Tanggapi Santai Ijazah Gibran Digugat, Bawa-bawa Nama Jan Ethes

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dengan santai gugatan terkait ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan ini seakan melanjutkan tuduhan serupa yang pernah diarahkan kepadanya.

    Diketahui, ijazah Gibran Rakabuming dari Orchid Park Secondary School, Singapura, tengah digugat seorang pengacara bernama Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sontak memicu perhatian publik karena menyeret nama Wapres ke ranah hukum.

    Menanggapi hal itu, Jokowi justru melempar pernyataan bernada ringan.

    “Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Ethes (cucu Jokowi) dimasalahkan. Ya apa pun ikuti proses hukum yang ada, semua kita layani,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

     

    Jokowi tidak menutup kemungkinan ada sosok berpengaruh di balik rangkaian tuduhan ijazah palsu yang menyasar dirinya dan keluarganya. Dia menilai isu ini sengaja dipelihara sejak lama.

    “Ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah empat tahun yang lalu. Kalau yang napasnya panjang, kalau nggak ada yang memback-up nggak mungkin,” kata Jokowi.

    Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi baru mengenai siapa pihak yang dimaksud mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang memilih sekolah untuk Gibran di luar negeri. Menurutnya, Orchid Park Secondary School dipilih agar putra sulungnya bisa belajar mandiri sejak muda.

    “Saya yang mencarikan sekolah untuk Gibran di Singapura,” kata Jokowi.

    Dia menambahkan, keputusan itu semata untuk memberikan pengalaman berbeda dan menantang bagi Gibran.

    Meski kasus ini sedang ramai diperbincangkan, Jokowi menegaskan semua proses hukum tetap akan dijalani sesuai aturan yang berlaku. Dia juga memastikan keluarganya siap menghadapi dinamika hukum apa pun

  • Gaduh Lagi Cemaran Pestisida, Mi Instan Indonesia Sebenarnya Aman Nggak Sih?

    Gaduh Lagi Cemaran Pestisida, Mi Instan Indonesia Sebenarnya Aman Nggak Sih?

    Jakarta –

    Kasus dugaan cemaran etilen oksida (EtO) kembali mencuat dan lagi-lagi menyeret mi instan produksi Indonesia. Otoritas keamanan pangan Taiwan melaporkan adanya residu EtO pada Indomie varian Soto Banjar Limau Kuit, yang melebihi ambang batas aman versi regulasi setempat.

    Sebagai langkah cepat pemerintah Taiwan, produk Indomie dengan varian Soto Banjar Limau Kuit ditarik dari peredaran dan masyarakat diimbau tidak mengonsumsinya.

    Laporan resmi Food and Drug Administration (FDA) Taiwan menyebut satu batch Indomie Soto Banjar Limau Kuit dengan tanggal kedaluwarsa 19 Maret 2026 mengandung EtO di atas standar atau batas aman yang ditolerir. Produk yang terdeteksi mengandung residu pestisida itu dinilai tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan Taiwan.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Centre for Food Safety (CFS) Taiwan menarik seluruh stok Indomie Soto Banjar Limau Kuit dari pasaran, mengimbau masyarakat membuang produk dan berhenti mengonsumsinya, hingga melakukan investigasi terkait kemungkinan distribusi produk ke Hong Kong dan pasar internasional.

    Mereka juga memantau penjualan daring serta pergerakan lintas negara untuk memastikan konsumen tidak lagi mendapatkan akses pembelian Indomie varian Soto Banjar Limau Kuit.

    “Pembelian produk melalui platform daring atau perjalanan internasional tidak dapat dikecualikan. Konsumen harus membuang produk dan tidak mengonsumsinya,” tulis pernyataan CFS pada 9 September 2025.

    BPOM RI Buka Suara

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) langsung merespons laporan Taiwan tersebut. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan bahwa produk yang ada di Taiwan bukan berasal dari eksportir resmi.

    “Produk tersebut bukan merupakan ekspor secara resmi dari produsen ke Taiwan,” tulis BPOM RI dalam keterangan resminya, Jumat (12/9/2025.

    “Ekspor produk diduga dilakukan oleh trader dan bukan importir resmi dari produsen serta diekspor tanpa sepengetahuan produsen,” lanjut pernyataan tersebut.

    BPOM menegaskan bahwa saat ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Indofood) telah melakukan penelusuran bahan baku yang digunakan serta penyebab terjadinya temuan.

    “Hasil penelusuran akan dilaporkan segera kepada BPOM,” kata BPOM.

    Indomie Varian Sama di RI Aman Dikonsumsi

    BPOM sadar bahwa temuan ini membuat konsumen dalam negeri menjadi panik. BPOM menegaskan bahwa mi instan varian yang sama di dalam negeri aman untuk dikonsumsi.

    “Berdasarkan hasil penelusuran pada data registrasi BPOM, produk dengan varian tersebut telah memiliki izin edar BPOM sehingga dapat beredar di Indonesia dan tetap dapat dikonsumsi,” kata BPOM.

    Apa Itu Etilen Oksida?

    Etilen oksida adalah zat kimia berbentuk gas tak berwarna dengan bau manis. Dalam industri pangan, EtO digunakan untuk fumigasi, sterilisasi, dan pengawetan. Namun, menurut Cancer.gov, paparan jangka panjang EtO dapat menimbulkan efek kesehatan serius. Zat ini dikategorikan karsinogenik, dengan risiko:

    Kanker darah seperti limfoma dan leukemia,Kanker lambung dan kanker payudara,Gangguan reproduksi dan efek genotoksik pada sel.

    Meski beberapa negara masih memperbolehkan penggunaan EtO dalam batas tertentu, standar ambang batas berbeda-beda antar negara, sehingga sering menimbulkan perbedaan kebijakan ekspor-impor.

    Untuk diketahui, Taiwan menerapkan kadar EtO total harus tidak terdeteksi dalam produk pangan. Standar ini berbeda dengan standar beberapa negara lain termasuk Amerika, Uni Eropa, dan Indonesia yang memisahkan batasan syarat untuk EtO dengan 2-kloroetanol (2-CE) sebagai analitnya dan bukan sebagai batasan EtO total.

    Sampai saat ini, Codex Allimentarius Commission (CAC) sebagai organisasi internasional di bawah WHO/FAO belum mengatur batas maksimal residu EtO.

    Bukan Kasus Pertama

    Kasus cemaran EtO pada produk Indomie bukan yang pertama. Pernah terjadi pada Indomie varian lain. Namun saat itu, BPOM RI memastikan produk Indomie Rasa Ayam Spesial Aman dikonsumsi karena residu etilen oksida masih berada di bawah ambang batas maksimal 85 ppm. Ini mengacu pada regulasi Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 soal Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida.

    “Dengan demikian, kadar yang terdeteksi pada sampel mi instan di Taiwan (0,34 ppm) masih jauh di bawah batas maksimal residu di Indonesia dan di sejumlah negara lain, seperti Amerika dan Kanada. Oleh karena itu, di Indonesia produk mi instan tersebut aman dikonsumsi, karena telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum beredar,” kata pihak BPOM.

    Pada 2022, produk Mie Sedaap juga pernah mengalami kasus yang sama. Tiga negara termasuk Hong Kong, Singapura, hingga Malaysia meminta warganya untuk lebih hati-hati dalam konsumsi beberapa varian Mie Sedaap.

    Pihak Mie Sedaap saat itu juga sudah membantah adanya kandungan etilen oksida atau pestisida yang kemungkinan dipakai sebagai bahan pengawet.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video Langkah BPOM Usai Taiwan Larang Produk Indomie Soto Banjar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)