Negara: Singapura

Ijazah S2 Gibran Ternyata Setara SMK

GELORA.CO – Pakar telematika Roy Suryo membongkar terkait keaslian ijazah S2 yang diklaim milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Roy turut menampilkan bukti dari publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Roy menuturkan, mendukung penuh langkah Subhan Palal yang menggugat ijazah Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres pada Pemilu 2024.

“Saya sebenernya mendukung apa yang dilakukan Pak Subhan Palal, untuk melihat kecarut marutan dari ijazah sang putra Jokowi yang sekarang masih menjabat. Jadi, kalau dulu kita ditantang Jokowi sudah tidak menjabat lagi, sekarang kita bongkar ijazahnya dan itu tidak kalah parahnya,” ucap Roy dalam acara Rakyat Bersuara bertajuk ‘Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang Back Up’ disiarkan di iNews, Selasa (16/9/2025).

Roy menerangkan, berdasarkan publikasi resmi yang pernah ditampilkan saat mendaftar sebagai cawapres, masyarakat dipengaruhi seolah-olah Gibran sudah lulus S1 dan S2.

“Jadi ini publikasi resmi dimuat diberbagai koran, dia seolah-olah, si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore (MDIS), Singapura. S2-nya, S2 loh hebat di University of Technology Sydney, Australia,” kata dia.

Namun, Roy menyebut, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui ijazah S2 di University of Technology Sydney, Australia hanya setara jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Tapi ternyata, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui (Gibran) telah menyelesaikan pendidikan ‘Grade 12’, itu berarti SMA di UTS Insearch, jadi UTS Insearch hanya disetarakan setara sekolah menengah kejuruan,” ucapnya.

Roy menuturkan, surat penyetaraan dari UTS Insearch ditandatangani Dr Suranto dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen)

“Jadi artinya, apa yang dikatakan dia S2 itu bohong. Kedua, surat ini harus dipertanyakan, karena apa? Kalau UTS berarti itu kan matrikulasi, setara dengan kalau kita kursus. Kenapa yang disetarakan ini? bukannya SMA? Dia kan SMA-nya nulis adalah Orchard Park Secondary School itu hanya dua tahun, mana ijazahnya? ga ada ijazah SMA-nya. Jadi, ini salah besar,” tuturnya

16/09/2025 20:04
MedcoEnergi Akuisisi 45% Hak Partisipasi dan Operator di PSC Sakakemang – Page 3

Liputan6.com, Jakarta PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi 45% hak partisipasi sekaligus sebagai operator pada PSC Sakakemang serta 80% hak partisipasi sekaligus sebagai operator pada South Sakakemang di Sumatra Selatan. Kesepakatan ini akan efektif setelah mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

PSC Sakakemang telah memperoleh persetujuan Rencana Pengembangan (Plan of Development) dari Pemerintah Indonesia dan berbatasan langsung dengan PSC Corridor yang dioperasikan Perseroan.

Roberto Lorato, Chief Executive Officer MedcoEnergi, menyatakan, akuisisi senilai total sekitar AS$ 90juta ini memperkuat posisi strategis Perseroan di Sumatra Selatan serta peran pada rantai nilai gasterintegrasi di Jawa.

“Portofolio cadangan hidrokarbon dan kepemilikan atas infrastruktur strategis memberikan akses pada aset dengan profil arus kas jangka panjang yang kuat, serta memperkuat peran MedcoEnergi dalam mendukung kebutuhan energi Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Akuisisi ini menyusul ekspansi PSC Corridor yang baru diselesaikan Perseroan, serta penetapan Medco sebagai pemenang lelang PSC eksplorasi Amanah di Sumatra Selatan. Ekspansi ini juga sejalan dengan program Pemerintah Indonesia untuk memastikan ketahanan energi nasional.

Selain itu, melalui serangkaian transaksi terpisah, MedcoEnergi telah menambah kepemilikan pada PT Transportasi Gas Indonesia (“TGI”), meningkatkan kepemilikan efektif Perseroan menjadi 40%.

TGI menyalurkan gas bumi dari PSC Corridor yang dioperasikan Perseroan serta pemasok lain di kawasan Sumatra Selatan–Jambi melalui jaringan pipa kepada pembeli di Riau, Batam, dan Singapura.

Konsolidasi portofolio Perseroan ini selaras dengan strategi Perseroan untuk mengakuisisi aset dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, didukung infrastruktur yang telah tersedia, serta akses pasar yang kuat dalam kerangka regulasi yang dipahami dengan baik.

16/09/2025 16:29
PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

16/09/2025 11:54
Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

Jakarta –

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan penetapan labeling seperti yang dilakukan Singapura pada minuman dengan kadar gula tinggi, akan ditetapkan tahun ini. Wacana tersebut semula muncul pasca kasus obesitas hingga diabetes terus meningkat, termasuk pada kelompok anak.

Regulasi baru semacam ini diharapkan bisa meningkatkan ‘awareness’ atau literasi di lingkup masyarakat agar lebih bijak memilih makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Label sehat di Singapura dinamakan ‘NutriGrade’ dengan mengkategorikan kelompok makanan berdasarkan level A, B, C, dan D.

Masyarakat dengan mudah mengenali makanan ataupun minuman yang termasuk kelompok D adalah paling tidak sehat, sementara kelompok A sebaliknya.

“NutriGrade sama BPOM RI sebenarnya pembahasannya sudah final, kita akan tiru yang di Singapura itu, tinggal tunggu ‘timingnya’ saja,” beber Menkes kepada wartawan, pasca rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).

Menkes Budi menekankan target pemerintah tetap di tahun ini.

“Targetnya bisa tahun ini,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan saat ini tahapan penetapan NutriGrade masih menunggu hasil sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

“Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

“Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

Halaman 2 dari 2

(naf/up)

16/09/2025 09:42
Komdigi Hanya Kantongi Rp8 Triliun, Digitalisasi Terancam hingga Kesenjangan Melebar

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp8 triliun pada 2026 akan berdampak signifikan terhadap digitalisasi di Indonesia.

Padahal, sebelumnya Komdigi sempat mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun. Jika usulan itu disetujui, total kebutuhan anggaran Komdigi untuk tahun anggaran 2026 seharusnya mencapai Rp20,3 triliun.

“Penyediaan internet di daerah terpencil, seperti Indonesia Timur, akan terhambat, memperlebar kesenjangan digital. Proyek strategis seperti pusat data nasional (PDN) dan pengembangan AI bisa tertunda, yang dipastikan ini bisa mengurangi daya saing ekonomi digital di ASEAN,” kata Heru kepada Bisnis pada Senin (15/9/2025).

Heru menambahkan, transformasi layanan publik, seperti aplikasi terpadu, juga berisiko melambat sehingga mempengaruhi efisiensi birokrasi.

Selain itu, startup lokal mungkin kesulitan mendapat dukungan infrastruktur, yang bisa menghambat inovasi. Dengan anggaran terbatas, lanjut dia, fokus mungkin bergeser ke pemeliharaan sistem existing ketimbang ekspansi ambisius.

“Meski begitu, kolaborasi dengan swasta bisa menjadi solusi untuk menjaga momentum. Tanpa strategi cerdas, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi digital global,” kata Heru.

Menurutnya, Komdigi harus memprioritaskan proyek berdampak tinggi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut. Seperti halnya perluasan infrastruktur digital di wilayah 3T, meningkatkan kecepatan broadband ke 100 Mbps di wilayah strategis.

“Prioritaskan keamanan ruang digital, seperti mencegah konten negatif demi perlindungan masyarakat,” kata Heru.

Heru mengaku khawatir digitalisasi bisa terpinggirkan, sehingga menghambat investasi di sektor AI, big data, maupun keamanan siber.

“Kesenjangan akses internet Jawa-luar Jawa bakal melebar, proyek seperti pusat data nasional (PDN) yang melambat dan transformasi layanan publik mandek. Ekonomi digital, yang seharusnya jadi pendorong pertumbuhan 5,4 persen, berisiko tertinggal dari ASEAN,” paparnya.

Dia menambahkan, meski ada peluang dukungan anggaran dari kementerian lain, misalnya untuk pertanian digital, tanpa prioritas yang jelas Indonesia bisa kehilangan momentum menuju Indonesia 5.0.

“Mau tidak mau harus dimaksimalkan kolaborasi dengan swasta meski tetap tantangannya juga besar menanti,” ujarnya.

Infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T

Heru juga menilai tidak adanya tambahan anggaran ini menjadi sinyal undervaluation atas potensi digital sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, terutama di tengah revolusi AI global.

“Absennya pembangunan digital dari delapan agenda utama menunjukkan kurangnya komitmen politik kuat dan berisiko membuat Indonesia ketinggalan momentum transformasi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Menurutnya, pemangkasan ini menandakan Indonesia terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek dan mengesampingkan fondasi jangka panjang. Padahal, lanjut dia, dunia kini berlomba di AI, big data, dan konektivitas. Dia menyoroti Singapura dan Korea Selatan yang alokasikan miliaran dolar untuk digital.

“Mengabaikan sektor ini menunjukkan kurangnya visi strategis untuk bersaing di ekonomi global, dimana digital diprediksi sumbang 20% PDB dunia pada 2030,” tutur Heru.

Heru menilai ekonomi digital Indonesia yang saat ini baru berkontribusi sekitar 4–5% terhadap PDB membutuhkan dorongan besar agar bisa mencapai target ambisius 8 persen. Dia menegaskan, jika sektor digital diabaikan, maka efisiensi, inovasi, dan daya saing akan terancam, sehingga visi pertumbuhan ekonomi besar menjadi sulit tercapai.

Sebelumnya, Komdigi menghadiri rapat tertutup bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (15/9/2025). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan rapat tersebut membahas anggaran Komdigi. Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, sama dengan pagu awal.

“[Anggaran Komdigi] Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian menjadi pagu definitifnya,” kata Meutya usai rapat di Kompleks Parlemen, Senin (15/9/2025).

Meutya menegaskan, pihaknya akan patuh pada keputusan Banggar dan menata ulang prioritas penggunaan anggaran agar program utama, khususnya yang terkait dengan Asta Cita Presiden serta quick wins Komdigi, tetap bisa dijalankan.

Dia menyebut terdapat sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital yang aman untuk masyarakat, hingga komunikasi publik yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem startup.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Komdigi mendapat alokasi sebesar Rp8,08 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp9,52 triliun.

16/09/2025 09:31
Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI.

Menurutnya, hal itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

“Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (15/9/2025).

Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai.

Dia juga menyebutkan bahwa Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

“Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

Lokasi Demonstrasi di Kompleks Gedung DPR

Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

“Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

“Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

“Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

Respons DPR

Komisi XIII DPR RI menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di DPR sebagai solusi positif menyalurkan aspirasi rakyat, namun menekankan perlunya pengaturan agar tak mengganggu aktivitas parlemen.

Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Hugo Pareira menyambut baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR karena menurutnya dapat membantu penyaluran aspirasi publik secara lebih tertib.

“Ide yang baik, DPR kan rumah rakyat. Nanti ketika rapat di DPR, silakan Pak Natalius usulkan sehingga dapat dibicarakan,” kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (16/9).

Ia menjelaskan salah satu persoalan demonstrasi yang kerap terjadi di luar pagar DPR adalah timbulnya gangguan lalu lintas. Hal itu, menurut dia, bisa diatasi jika ada lokasi khusus untuk berorasi di dalam area DPR.

Namun, Andreas tetap mengingatkan perlu ada pengaturan teknis agar usulan tersebut berjalan efektif, antara lain penentuan jumlah peserta, penanggung jawab demonstrasi, perizinan, jadwal kegiatan, kapasitas, serta koordinasi keamanan. Dia berharap usulan itu dapat segera dibahas bersama antara DPR dan Kementerian HAM agar rencana tersebut dapat mulai diatur dan direalisasikan.

“Mungkin [ide] ini suatu solusi, namun perlu dikaji betul [aturan dan regulasi] karena bagaimanapun kegiatan sehari-hari di DPR didatangi berbagai orang, baik mitra kerja pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai kepentingan,” ujarnya.

16/09/2025 08:05
Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, secara resmi mengumumkan susunan lengkap pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menegaskan bahwa kepengurusan kali ini merupakan bentuk “kabinet persatuan” yang diharapkan mampu memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Ia juga menganalogikan karya jurnalistik sebagai asupan bergizi bagi publik.

“Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam.

Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS.

Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris.

Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional.

Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo

Wakil Ketua : Ilham Bintang

Sekretaris : Sasongko Tedjo

: Tribuana Said

: Dahlan Iskan

: Retno Pinasti

: Kemal Effendi Gani

: Asro Kamal Rokan

: Agung Dharmajaya

: Iman Brotoseno

: Firdaus

: Hendrasmo

: Sutrimo

: M.Noeh Hatumena

: Imawan Mashuri

: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN

Ketua : Atal S. Depari

Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

Anggota : Banjar Chairuddin

Diapari Sibatangkayu

Helmi Burman

Usman Kansong

Zacky Antony

Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR

Ketua : Dhimam Abror

Sekretaris : Nurjaman Mochtar

Anggota

: Wahyu Muryadi

: Heddy Lugito

: Eduard Depari

: Effendi Ghazali

: Sujiwo Tejo

: Yulian Warman

: Hidayat Arsani

: Gories Mere

: Alfito Deannova

: Helena Rea

: Syahdanur

: Reva Deddy Utama

: Raldi Doy

: Muhammad Amru

: Andrian Tuswandi

: Rudi Hidayat

: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi

Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah

Ketua : Mirza Zulhadi

Wakil Ketua I : Novrizon Burman

Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan

Ketua : Agus Sudibyo

Wakil Ketua I : Suprapto

Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan

Ketua : Ariawan

Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

Wakil Ketua II : Kadirah

Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri

Ketua : Irfan Junaidi

Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT

Ketua : Hilman Hidayat

Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran

Ketua : Auri Jaya

Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

Ketua : Anrico Pasaribu

Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan

Ketua : Jufri Alkatiri

Wakil I : Anas Syahirul Alim

Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan

Ketua : Firdaus Komar

Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

Ketua : Henny Murniati

Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

Pembina : Mahfudin Nigara

Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

Ketua : Suryansyah

Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

Sekretaris : Wina Setyawatie

Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

Anggota

: Husnie

: Syahnan Rangkuti

: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

Ketua : Ramon Damora

Wakil Ketua I : Eko Teguh

Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri

Ketua : Jhonny Handjojo

Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM

Ketua : Baren Antonius Siagian

Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen

Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN

Ketua : Heri Triyanto

Wakil Ketua I: Yura Syahrul

Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi

Ketua : Gaib Maruto Sigit

Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang

Ketua : Akhmad Sefudin

Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas

Ketua : Hengki Lumban Toruan

Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih

Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

Wakil Direktur : Mochtar Touwe

15/09/2025 21:19
Cara Pustakawan UK Petra Surabaya Tularkan Minat Baca Sejak Dini Surabaya 15 September 2025

Cara Pustakawan UK Petra Surabaya Tularkan Minat Baca Sejak Dini
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Candra Pratama Setiawan (37) mampu meraih gelar S2 dari Nanyang Technological University karena kecintaannya terhadap dunia literasi.
Candra merupakan pustakawan di Universitas Kristen Petra Surabaya. Ia juga telah menyelesaikan gelar S2 di NTU Singapura lewat program Information Studies, spesifikasi Library Management.
“Kadang, ada mahasiswa yang ke perpustakaan karena kesulitan mencari bahan buat skripsi, kemudian kita bisa bantu itu yang menyenangkan bekerja sebagai pustakawan,” kata Candra.
Meski ia seorang Kabid Pengembangan Koleksi dan TI di UK Petra Surabaya, tugasnya tidak hanya sebatas memastikan pemenuhan koleksi buku tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pengunjungnya.
“Di negara maju, perpustakaan menyediakan kebutuhan banyak komunitas. Misalnya memberdayakan pekerja migran, gelandangan, balas email anaknya, cari hiburan nonton film, anak-anak
create event
itu aksesnya perpustakaan yang membantu,” ucapnya.
Berkecimpung di dunia literasi selama bertahun-tahun, Candra menyadari bahwa minat membaca buku di era sekarang tidak serta merta timbul secara instan. Perlu ada pembiasaan pengenalan buku sedari dini.
Sebab, generasi alpha sekarang sudah bersentuhan dengan kecanggihan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan dengan cepat.
“Orangtua membelikan berbagai jenis buku, membiasakan sejak kecil sekalipun belum bisa baca tetapi orangtua bisa membacakan seperti mendongeng. Kadang saya membacakan buku di depan anak-anak biar mereka tahu ada kebiasaan membaca,” terangnya.
Penerima beasiswa pengembangan IFLA/OCLC Jay Jordan Fellow 2018 Amerika Serikat tersebut juga menekankan anak-anaknya untuk mengenal dan rutin pergi ke perpustakaan.
Membiasakan berkunjung atau membaca buku di perpustakaan lalu membuat rangkuman hasil bacaan untuk melatih kognitif anak.
“Kalau rutin dapat hadiah. Enggak mewah, alat tulis atau apa tapi anak-anak itu semangat dan itu sampai sekarang konsisten. Kadang di rumah saya sama istri saya gantian membaca buku,” jelasnya.
Sebagai orangtua milenial, ia juga menyadari bahwa generasi sekarang harus mengikuti perkembangan teknologi yang serba cepat. Untuk itu, ia juga tak memisahkan dunia digital.
“Kami juga mengenalkan teknologi misal setiap hari Jumat saya punya komitmen ngajarin anak kalau belajar pakai laptop tapi bukan untuk yang lain melainkan untuk menulis. Jadi bagaimana
turn on
laptop, terus memproses
mouse
, bagaimana buka aplikasinya terus mereka nulis,” ujarnya.
Candra juga tak melarang anaknya untuk menonton video melalui Youtube atau aplikasi lainnya. Namun, yang ia lakukan adalah memberlakukan pembatasan penggunaan dan pengawasan.
“Tapi kalau mau pegang Hp, tab, laptop tetap harus ada pengawasan orangtua. Kalau lihat Youtube atau TV harus ada batasan 30 menit sampai 1 jam,” bebernya.
Baginya, membaca dan menulis adalah bentuk menjawab dan memahami segala pertanyaan yang ada. Terutama di masa pertumbuhan anak-anak yang aktif dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi.
“Kadang kalau lagi di luar terus ada tulisan, saya sering meminta mereka untuk mengeja dan membaca misal nomor pelat kendaraan atau apapun yang dilihat,” ucapnya.
Dengan membeli lalu membaca buku, seseorang telah melakukan investasi jangka panjang membentuk diri yang cerdas dan mempersiapkan generasi maju.
“Kita lihat beli internet Rp 100.000 ringan banget tapi kalau untuk beli buku rasanya berat. Tapi mau gimana lagi, buku untuk investasi,” tutupnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/09/2025 18:52
Media Singapura Sorot Menkeu Purbaya, Sebut Julukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Laman Singapura The Straits Times menyoroti Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Media tersebut memberi julukan ke Purbawa dengan menyebutnya menteri “cowboy style”.

Hal ini terlihat dalam artikel analisisnya “Indonesia’s new ‘cowboy style’ finance minister bets big on growth”. Disebut bagaimana Purbaya optimis terhadap pertumbuhan ekonomi walau ada keresahan pasar dan kritik.

“Menteri Keuangan baru Indonesia, Dr. Purbaya, menggantikan Dr. Sri Mulyani pada 8 September, memicu keresahan pasar dan kontroversi atas gaya komunikasinya yang “koboi”,” tulis laman itu dalam rangkumannya, dikutip Senin (15/9/2025).

“Dr. Purbaya mengatakan ia menargetkan pertumbuhan 6 hingga 7% melalui belanja pemerintah yang lebih cepat, dan mengalihkan Rp 200 triliun dari bank sentral ke bank-bank komersial,” tambah The Strait Times.

“Namun, para kritikus memperingatkan bahwa kebijakan “reflasi” Dr. Purbaya, yang didorong oleh ikatan politik, berisiko menimbulkan ketidakstabilan pasar meskipun ia berniat untuk menstimulasi perekonomian,” muatnya lagi.

Sebelumnya, penunjukan Purbaya menggantikan Sri Mulyani memang telah menjadi fokus banyak media asing. Saat baru terpilih, laman Reuters, menyoroti profil Purbaya sebelum menduduki jabatan Menkeu. Dalam artikel berjudul “Indonesia Replaces Respected Finance Minister With Economist Promising Rapid Growth” yang terbit 8 September, dituliskan bahwa Purbaya sebelumnya merupakan kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemberitaan yang sama juga dikabarkan oleh media asal Channel News Asia (CNA). Dalam artikel berjudul “Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Removed as Prabowo Reshuffles Cabinet Following Weeks of Protest”, CNA menyoroti profil Purbaya di luar portofolionya sebelum menjadi kepala LPS.

Laman Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), juga ikut mengabarkan hal ini dalam pemberitaannya berjudul “Can Indonesia’s Cabinet Reshuffle Restore Public Trust and Calm Protesters?”. SCMP membahas bagaimana Purbaya sempat memicu kontroversi kurang dari 24 jam setelah dilantik sebagai pengganti Sri Mulyani, saat berbicara kepada wartawan tentang protes baru-baru ini hanya mewakili ‘sebagian kecil dari rakyat kita”, namun kemudian meminta maaf.

(sef/sef)

[Gambas:Video CNBC]

15/09/2025 09:00
Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

“Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai. Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

Menurut Pigai, setidaknya terdapat delapan alasan pentingnya ruang demonstrasi itu penting, antara lain, sebagai simbolisme demokrasi autentik, kedekatan dengan target aspirasi, mengurangi beban lalu lintas, keamanan dan ketertiban, budaya dialog langsung, menghapus stigma negatif demonstrasi, efisiensi logistik, dan preseden bagi daerah.

Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

“Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

“Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

“Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

“Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

Usulan menyediakan pusat masyarakat menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pertama kali disampaikan Natalius Pigai di sela-sela peninjauan Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/09/2025 07:05