Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki SDM unggul, sehat, terampil, dan produktif.

    “Saya minta daerah jangan hanya mengandalkan kekayaan alam, apalagi yang bisa merusak lingkungan. Kita harus mempersiapkan anak-anak muda dengan skill, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melompat menjadi negara dominan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji serta jajaran Pemda seluruh Indonesia.

    Ia mencontohkan negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat yang mampu berperan sebagai kekuatan global karena memiliki penduduk produktif dalam jumlah besar, wilayah luas, dan didukung SDA melimpah.

    Sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas SDM meski wilayahnya kecil dan minim SDA.

    “Begitu juga Australia, dia punya SDA dan wilayah luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Indonesia punya peluang menjadi negara dominan nomor 4 atau 5 dunia, asal SDM kita bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.

    Menurut Tito, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga. Karena itu, Pemda diminta berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk meningkatkan kualitas keluarga di daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Qodari: KSP akan aktif sosialisasikan program prioritas pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan lebih aktif dalam menyosialisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada publik, selain menjalankan fungsi utama monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah.

    “Kalau tugas dari Presiden sudah jelas di Perpres yaitu monitoring evaluasi program-program prioritas. Tapi kita juga melihat bahwa begitu banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah itu harus disosialisasikan,” kata Qodari di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, meskipun pemerintah telah memiliki Badan Komunikasi Pemerintah (sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO), pihaknya akan turut serta menyampaikan informasi mengenai program Presiden.

    “Insya Allah KSP bukan hanya orientasi ke dalam tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat di PCO tapi juga Insya Allah KSP juga akan tampil untuk menjelaskan program-program Presiden yang bagus-bagus ini,” ujarnya.

    Qodari menegaskan KSP mengetahui hampir seluruh program prioritas pemerintah, mulai dari capaian hingga tantangan di lapangan. Dengan demikian, KSP dapat menjelaskan langsung manfaat kebijakan tersebut kepada masyarakat.

    Sebagai contoh, dia menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang menurutnya ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gizi anak-anak Indonesia.

    “MBG itu adalah untuk mengatasi kesenjangan gizi karena ternyata 20 persen anak kita itu stunting. Nah, yang gizinya cukup pun sebetulnya secara IQ harus ditingkatkan, supaya kualitas SDM kita bagus dan bisa bersaing dengan negara tetangga, mau Singapura, mau China, mau Amerika, dan seterusnya,” katanya.

    Terkait komunikasi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Qodari menyebut hubungan kerja sama berjalan baik.

    “Kalau komunikasi sering, apalagi dengan Mas Angga itu sudah dari dulu,” ujar Qodari.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menggantikan Anto Mukti (AM) Putranto.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ilan Rubin Ungkap Kesan Pertama Menjadi Drummer Foo Fighters

    Ilan Rubin Ungkap Kesan Pertama Menjadi Drummer Foo Fighters

    JAKARTA – Ilan Rubin akhirnya memulai tugas resmi pertamanya sebagai drummer Foo Fighters. Ia tampil bersama Dave Grohl Cs pada Sabtu, 13 September malam di all-ages Fremont Theater, San Luis Obispo, California.

    Panggung live pertama Rubin termasuk sederhana, karena digelar dengan kapasitas 900 penonton yang bagi Foo Fighters terbilang kecil.

    Rubin memilih tak banyak bicara di show perdananya. Dua hari berselang, 15 September, ia mengunggah postingan di Instagram untuk menyampaikan perasaan atas momen debutnya.

    “Semalam bersama @foofighters sungguh merupakan momen yang terbaik,” tulis Rubin dalam unggahan yang menampilkan beberapa foto dari konser yang penuh keringat dan dalam jarak yang sangat dekat dengan penonton itu.

    Momen di belakang panggung bersama para personel Foo Fighters juga diabadikan Rubin. Ia senang karena disambut dengan hangat sebagai pendatang baru.

    “Saya terkesan dengan semua respons positif dan dukungannya, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih! Semangat untuk semua volume dan keringat yang akan datang,” tulisnya.

    Kembali ke momen manggung, Ilan Rubin diperkenalkan Dave Grohl kepada penonton untuk kali pertama.

    “Yang lain sudah mengatakannya, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatakan, hadirin sekalian, tolong sambut, orang yang sangat hebat, Ilan Rubin, sedang bermain drum untuk Foo Fighters. Ini resmi,” teriak Dave.

    Foo Fighters juga telah meresmikan Rubin ke dalam formasi mereka melalui unggahan carousel di Instagram. Keterangan pada unggahan itu berbunyi, “TADI SANGAT SERU!!! Selamat datang @ilanrubin,” tulis band tersebut.

    Ilan Rubin yang dikenal sebagai drummer Nine Inch Nails, meneruskan perjalanan Josh Freese yang berjalan sekitar dua tahun. Ia akan mengawal Foo Fighters dalam tur mereka yang dijadwalkan di Indonesia (2 Oktober), Singapura (4 Oktober), Jepang (7, 8, 10 Oktober), dan Mexico City (14 November).

  • Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Kalahkan Jerman, China Masuk 10 Besar Negara Paling Inovatif di Dunia – Page 3

    Meskipun demikian, prospek inovasi global saat ini dibayangi oleh penurunan investasi. Pertumbuhan R&D diproyeksikan melambat menjadi 2,3% tahun ini, turun dari 2,9% tahun lalu, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak krisis keuangan tahun 2010.

    Co-editor GII, Sacha Wunsch-Vincent mengatakan bahwa Jerman tidak perlu khawatir dengan penurunan peringkatnya ke posisi 11. Ia menambahkan bahwa peringkat ini tidak mencerminkan dampak dari tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump di AS.

    Direktur Jenderal Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) PBB, Daren Tang, menyoroti tantangan bagi Jerman.

    “Tantangan bagi Jerman adalah bagaimana, di samping statusnya yang kuat selama puluhan tahun sebagai mesin inovasi industri, bisa menjadi pembangkit kekuatan inovasi digital,” ujarnya.

    Adapun negara-negara lain yang masuk 10 besar dalam daftar GII adalah, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Finlandia, Belanda, dan Denmark.

  • Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Diskon JKK-JKM dari Prabowo Disebut Tak Cukup, Driver Ojol Minta Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi 8+4+5. Salah satunya memberikan diskon jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol).

    Adapun diskon yang diberikan sebesar 50% untuk 6 bulan ke depan. Pemerintah mengatakan akan melanjutkan diskon ini pada 2026 mendatang.

    Menanggapi hal ini, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai perlindungan sosial yang diberikan tidak menyeluruh terhadap pekerja platform seperti ojol, taksi online (taksol), dan kurir.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyorot soal diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan yang terbatas hanya 50% dan terbatas pada JKK dan JKM.

    “Padahal perlindungan sosial harus mencakup setidaknya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian serta jaminan kehilangan pekerjaan,” kata Lily dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (17/9/2025).

    Lebih lanjut, Lily mengatakan ada hal yang lebih mendasar yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memberikan kepastian status bagi mitra pekerja ojol.

    “Selama ini perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, ShopeeFood, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya selalu berkelit bahwa mereka tidak bisa memberikan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol karena belum ada dasar hukumnya,” Lily menuturkan.

    “Bahkan Kementerian HAM telah menyatakan bahwa dalih status mitra digunakan platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak-hak pekerja bagi pengemudi ojol,” ia menambahkan.

    Untuk itu, SPAI menuntut pemerintah memberikan kepastian status pekerja bagi pengemudi ojol agar tercipta kondisi kerja yang layak dan upah pekerja platform yang manusiawi.

    “Agar tidak berlarut-larut lagi, kami mendesak Presiden agar mengeluarkan Peraturan Presiden yang melindungi pekerja platform seperti ojol, taksol dan kurir,” ujarnya.

    Menurut Lily, Indonesia harusnya dapat lebih maju lagi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti yang telah dilakukan oleh negara Singapura dan Malaysia dengan mengeluarkan Undang-Undang Pekerja Gig.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    China Kumpulkan Sekutunya, Bentuk Tatanan Global Saingi AS

    Beijing –

    Forum Xiangshan adalah pertemuan keamanan internasional tahunan pertama di Beijing, yang digelar sejak dimulainya masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Acara ini menjadi bagian dari rencana China untuk memperkuat proyeksi kekuatan barunya dalam “menegakkan tatanan internasional.”

    Forum yang digelar pada 17–19 September 2025 tersebut, secara luas dianggap sebagai respons China atas Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan bergengsi di Asia yang digelar di Singapura. Dialog Shangri-La biasanya dihadiri pejabat setingkat menteri dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya.

    “AS lebih suka Dialog Shangri-La. China lebih suka Forum Xiangshan,” kata Raymond Kuo, seorang pakar politik senior yang fokus dalam topik Asia Timur di lembaga penelitian RAND, AS. “Preferensi itu terlihat dari siapa yang mereka kirim.”

    Pada Forum Xiangshan tahun 2025 ini, Amerika Serikat hanya mengirim atase pertahanan dari kedutaannya di Beijing. Perwakilan ini merupakan tingkat delegasi yang lebih rendah dibanding tahun 2024, ketika pemerintahan Trump mengirim wakil asisten menteri pertahanan.

    Pada Juni 2025, Menteri Pertahanan China Dong Jun absen dari Dialog Shangri-La. Ini merupakan kali pertama sejak tahun 2019, pejabat pertahanan tertinggi Beijing tidak hadir di forum tersebut.

    Kepada DW, Raymond Kuo mengatakan bahwa China melakukan semacam “forum shopping”, berupaya menciptakan sistem terpisah dan mengajak negara lain untuk bergabung.

    Level pejabat yang dikirim AS dan China ke forum-forum tersebut, kata Raymond Kuo, menunjukkan seberapa penting negara-negara lain menilai forum itu, di tengah meningkatnya rivalitas dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Niat China bentuk tatanan global alternatif

    Menurut kantor berita Xinhua, sekitar 1.800 perwakilan dari 100 negara, termasuk pejabat, militer, dan akademisi hadir dalam Forum Xiangshan 2025.

    Topik utama dalam agenda resmi mencakup soal “tata kelola keamanan global, kerja sama keamanan Asia-Pasifik, menjaga tatanan internasional pascaperang, dan pembangunan perdamaian regional.”

    Narasi tersebut sejalan dengan upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya lewat sejumlah ajang internasional belakangan ini, yang digelar di wilayah China, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (KTT SCO) dan parade militer besar pada awal September 2025 ini.

    Di KTT SCO awal September 2025, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebelum kemudian menjamu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer. Tampilnya kerja sama keamanan antara China dan sekutu utamanya diperkirakan juga akan terlihat di Forum Xiangshan.

    “Xi Jinping akan menekankan persatuan dengan Rusia, Korea Utara, dan mungkin Iran untuk menyampaikan pesan bahwa ada kelompok yang mampu melawan pengaruh global AS,” kata Elizabeth Freund Larus, seorang peneliti senior di Pacific Council.

    Cari dukungan “Global South” dan contohkan India

    Narasi Beijing soal tatanan dunia baru utamanya ditujukan ke negara-negara Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Negara-negara tersebut mengirim perwakilan pertahanan dengan jabatan lebih tinggi ke Forum Xiangshan.

    Raymond Kuo mengatakan Xi Jinping berusaha menampilkan citra China sebagai “mediator yang dapat dipercaya” untuk negara-negara Selatan dan menjadikan hubungannya dengan India sebagai contoh.

    Terlepas dari hubungan China dan India yang memburuk sejak bentrokan perbatasan mematikan pada 2020, pertemuan Modi dengan Xi Jinping di KTT SCO awal September 2025 ini bisa menguntungkan Beijing.

    “Pada titik tertentu, China sudah mengatakan: ‘Ya, kita mungkin punya perbedaan, bahkan konflik wilayah, tetapi kita tetap bisa menangani dan menyelesaikan isu keamanan regional lebih baik daripada Amerika Serikat’,” papar Raymon Kuo.

    Namun, meski menekankan multilateralisme, para pengamat menilai China masih lebih menyukai perjanjian bilateral dengan negara-negara Selatan. China, kata Raymond Kuo, mungkin akan meluncurkan inisiatif atau memberi rincian proposal dari KTT SCO, tetapi kesepakatan nyata tampaknya terbilang kecil.

    Rivalitas AS-China di Asia

    Forum Xiangshan juga memberi gambaran tentang cara AS dan China dalam menjalankan diplomasi militer di masa depan.

    Menurut Freund Larus, pilihan delegasi AS “menunjukkan bahwa diskusi sebenarnya terjadi lewat jalur belakang, bukan di depan kamera.”

    Menjelang Forum Xiangshan, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berbicara lewat telepon dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Mereka menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi militer terbuka dan menegaskan kepentingan nasional masing-masing.

    Dalam percakapan itu, Dong Jun memperingatkan bahwa “upaya penahanan atau pencegahan terhadap China tidak akan berhasil”, serta menentang campur tangan AS di Laut China Selatan dan Taiwan, sebuah negara demokrasi yang punya pemerintahan sendiri tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Pete Hegseth menegaskan kalau AS “tidak mencari konflik dengan China”, tetapi menekankan bahwa negaranya memiliki “kepentingan strategis di Asia-Pasifik.”

    “Jika ada dialog bilateral dengan Beijing, Washington tidak merasa perlu masuk ke China untuk melakukannya,” kata Ying-Yu Lin, seorang profesor di Universitas Tamkang, Taiwan.

    Pada September 2025, kapal induk terbaru China, Fujian, terlihat melintas di Selat Taiwan menuju Laut China Selatan. Mobilisasi ini kemudian disebut Beijing sebagai “bagian dari latihan penelitian dan pelatihan.”

    Sementara itu, AS dan Jepang menggelar latihan militer bersama, termasuk pengerahan sistem rudal jarak menengah, Typhon, di Jepang. Kemudian, latihan militer ini dikritik China dan Rusia karena dianggap meningkatkan ketegangan militer di kawasan tersebut.

    Para pengamat memperkirakan Beijing akan terus menggunakan forum seperti ini untuk mempromosikan narasi perdamaian, mulai dari perang Ukraina hingga Laut China Selatan dan Taiwan.

    “Ini garis narasi yang sama yang terus digunakan pejabat China,” kata Larus. “Jangan berharap ada terobosan di sini.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya

    (nvc/nvc)

  • Pertamina International Shipping Gandeng Kemenlu Lindungi Pelaut RI

    Pertamina International Shipping Gandeng Kemenlu Lindungi Pelaut RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina International Shipping (PIS) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam upaya melindungi para pekerjanya yang melaut di jalur internasional atau bertugas di luar negeri.

    Direktur Utama PT PIS Surya Tri Harto mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaut dan pekerja di luar negeri, khususnya bagi para kru subholding Integrated Marine Logistics PT Pertamina (Persero) itu, terlebih dalam konteks geopolitik saat ini yang menimbulkan sejumlah risiko ekstra.

    “Ini merupakan langkah efektif bagi kita ke depan agar para pelaut kita merasa terlindungi. Negara hadir, begitu pula perusahaan yang juga bagian dari negara itu, yang menugaskan para kru, turut hadir,” kata Surya dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/9/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa saat ini PT PIS memiliki kantor cabang di Singapura, Dubai, dan London. Dengan adanya kerja sama tersebut, imbuhnya, karyawan yang bertugas dapat merasakan upaya pelindungan yang sudah dilakukan sebaik-baiknya.

    “Apalagi di tengah kondisi geopolitik yang dinamis dan cepat berubah dan sewaktu-waktu bisa terjadi eskalasi yang membuat kita harus mengambil langkah,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, kerja sama antara PT PIS dan Kemenlu tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pelindungan dan Penanganan Kedaruratan.

    Kerja sama antara kedua lembaga ini ditandatangani oleh CEO PIS Surya Tri Harto dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, serta disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno, pada Senin (15/9/2025) lalu.

    Melalui perjanjian kerja sama tersebut, PIS kini memiliki landasan sinergi dalam melindungi dan menangani situasi darurat yang dihadapi personel perusahaan di luar negeri.

    Dengan adanya kerja sama tersebut, PT PIS mengharapkan sinergi dan koordinasi, respons, dan kesiapsiagaan dalam melindungi krunya di luar negeri makin meningkat.

    Wamenlu Havas Oegroseno mengatakan bahwa perjanjian tersebut memberikan satu aspek baru bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada pelindungan, tetapi juga aktif dalam langkah preventif.

    “Melalui perjanjian ini, kita bisa melakukan penukaran data yang dimiliki oleh PIS dan kita miliki bisa menjadi satu data yang kita kelola bersama untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi kondisi darurat,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PIS terus menggiatkan diri untuk memperbesar peluang bisnis dari non-captive market yang berjalan lancar. Hal ini terlihat dari pendapatan non-captive PIS yang semula 4% pada 2021 menjadi 19% pada 2024.

    Strategi bisnis itu didukung oleh pengoperasian 106 kapal milik, guna memastikan kelancaran distribusi energi di rute domestik maupun internasional.

    Kekuatan armada tersebut tak lain untuk mendukung jumlah rute pelayaran internasional yang kini sudah mencapai 65 rute internasional, serta didukung  oleh sebanyak 6.000 perwira, yang sebagian bertugas di luar negeri,  untuk mendukung ketahanan energi.

    “Kita sebagai perwakilan Indonesia dan negara di luar negeri punya tanggung jawab memberikan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, baik di darat, maupun kapal laut,” kata Havas.

  • BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

    “Kemendagri, dalam hal ini BSKDN, memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, khususnya koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” kata Yusharto kepada ANTARA dalam diskusi yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa.

    CIG adalah lembaga internasional yang berbasis di Singapura dengan rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

    Menurut dia, BSKDN akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data yang dapat menjadi acuan perbaikan kinerja, peningkatan layanan publik, serta perumusan kebijakan tepat sasaran.

    Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

    Yusharto menambahkan pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu, CIG memaparkan Local Government Index, instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah pada kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan publik.

    Yusharto berharap Local Government Index dapat melengkapi instrumen evaluasi Kemendagri yang sudah berjalan, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil pengukuran kinerja lebih holistik dan relevan.

    “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan kerja sama dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    Gibran Gak Pernah Ngaku Lulusan S2!

    GELORA.CO  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu Ade Darmawan menjawab tudingan pakar telematika Roy Suryo soal ijazah palsu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai tudingan Roy Suryo mengada-ada.

    “Ini saya perhatikan tadi bahwa Mas Gibran atau wapres mengaku bahwa dia S2, sementara yang ditampilkan sama Bang Roy ini itu hanya semacam pamflet ya,” ujar Ade dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Digugat Lagi, Jokowi: Ada yang ‘Back Up’ di iNews, Selasa (16/9/2025).

    Dia mengaku tidak pernah mendengar Gibran mengakui dirinya lulusan S2.

    “Saya tidak pernah sedikit pun saya dengar di berita mana pun, Mas Gibran mengakui dia adalah (lulusan) S2. Itu yang pertama biar masyarakat juga tahu,” kata dia.

    Ade pun menilai data yang ditampilkan Roy Suryo tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Jangan juga kita ke mana-mana, karena saya anggap bahwa ini bukan pengakuan ini, ini saya tidak bisa mengklaim ini. Kalau Mas Roy mengklaim ini saya rasa gak bisa lho,” tutur dia.

    Sepengetahuannya, kata Ade, Gibran bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Sekolah itu setara SMA.

    Dia pun menduga Roy Suryo akan meminta Gibran menunjukkan ijazah asli seperti desakan kepada Presiden ke-7 RI sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini pasti buntutnya Mas Roy pasti minta lagi nih, ‘Mana ijazahnya?’ Nah ini,” kata Ade

    Sumber: inews 

  • Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

    Terkait penguatan sektor pendidikan, Tito menjelaskan Indonesia dapat meniru langkah China dan Singapura. Kedua negara tersebut telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

    “Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Lebih lanjut, keduanya membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tito menegaskan persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. Ia mengaku bakal terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

    Sementara itu, Pandu mengatakan persoalan sampah berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda). Di sejumlah daerah, diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan.

    Pandu mengungkapkan pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di China. Adapun sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

    “Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” jelas Pandu.

    Pandu berharap dukungan dari Kemendagri untuk mendorong langkah serupa dapat dijalankan di daerah. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan program yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Tito pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

    (prf/ega)