Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Pendidikan Terakhir Gibran Diduga Diganti Jadi S1 oleh KPU, Pengamat: Skandal Besar

    Pendidikan Terakhir Gibran Diduga Diganti Jadi S1 oleh KPU, Pengamat: Skandal Besar

    GELORA.CO  – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menyebut dugaan perubahan terkait pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan persoalan serius.

    “Menurut saya, perubahan data apapun di situs resmi KPU, apalagi menyangkut calon presiden atau wakil presiden, bukan perkara sepele,” kata Jeirry saat dihubungi, Senin (22/9/2025).

    “Ini persoalan yang sangat serius, bahkan merupakan skandal besar. Apalagi melibatkan nama wakil presiden yang sedang menjabat,” ia menambahkan.

    Diketahui, informasi data yang berubah itu disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin pagi.

    Subhan menuntut perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi.

    Menurut Jeirry, KPU tidak boleh tinggal diam atas klaim tersebut dan segera angkat bicara untuk memberi pernyataan yang jelas.

    “Karena itu, berdasarkan gugatan Subhan Palal, KPU tak boleh diam dan cuek. KPU seharusnya segera memberi penjelasan resmi, bukan diam seribu bahasa,” tutur Jeirry. 

    “Tak perlu menunggu proses pengadilan usai, sebab ini menyangkut kredibilitas kelembagaan KPU. Sebab transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” pungkasnya..

    Anggota KPU RI Idham Holik menyebut pihaknya akan menyelidiki klaim Subhan tersebut.

    “Terkait perubahan isian atau input di bagian ‘Pendidikan Terakhir’ di tampilan profil cawapres di website info pemilu KPU, kini KPU sedang mendalaminya,” kata Idham kepada Tribunnews.com, Senin sore.

    Namun, Idham membantah pihaknya telah mengubah riwayat pendidikan Gibran seperti yang dituduhkan oleh Subhan.

    Ia menegaskan data riwayat pendidikan mantan Wali Kota Solo itu masih sama seperti saat Gibran melakukan tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu.

    “Tidak ada pergantian atau perubahan daftar riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 sejak tahapan pencalonan di akhir Oktober 2023 sampai hari ini,” ujarnya.

    Istilah S1 biasanya merujuk pada Strata 1, yaitu jenjang pendidikan tinggi pertama dalam sistem pendidikan Indonesia.

    Ini setara dengan gelar sarjana (Bachelor’s degree) di banyak negara lain.

    Subhan Klaim Riwayat Pendidikan Gibran Diubah KPU

    Sebelumnya, Subhan menyatakan keberatan terkait temuannya di mana KPU disebut olehnya mengubah informasi riwayat pendidikan Gibran di situs resminya.

    Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Baik, Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena Tergugat 2 (KPU RI) mengubah bukti,” ujar Subhan dalam sidang di PN Jakpus, Senin (22/9/2025).

    Namun, kata Subhan, data ini sudah diubah oleh KPU RI menjadi S1.

    “Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu ‘Pendidikan Terakhir’. Saat ini diganti jadi ‘S1’,” kata Subhan lagi.

    Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran.

    Majelis hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai.

    “Karena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis (terkait lanjut ke mediasi) tadi cukup ya,” kata Hakim Ketua Budi Prayitno dalam sidang.

    Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai.

    Subhan menjelaskan bahwa perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya.

    “Karena (informasi di halaman KPU) berubah sangat signifikan (berdampak) pada posita saya, ya harus mengubah konstruksi saya,” kata Subhan.

    Namun, ia mengaku tidak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara. Ia berharap majelis hakim akan mencatat keberatan yang disampaikannya tadi.

    Lebih lanjut, pokok gugatan Subhan, yaitu riwayat pendidikan SMA Gibran, tidak berubah sama sekali.

    “Iya (riwayat) SMA tidak berubah. SMA (Gibran) tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia,” lanjutnya.

    Subhan menjelaskan, ia baru menyadari informasi di laman KPU RI ini berubah sekitar hari Jumat (19/9/2025) lalu.

    “Saya ngeh (data berubah) itu hari Jumat (pekan kemarin),” kata Subhan.

  • Komnas Pengendalian Tembakau Kritisi Klaim Menkeu Purbaya soal Tarif Tinggi Cukai Rokok

    Komnas Pengendalian Tembakau Kritisi Klaim Menkeu Purbaya soal Tarif Tinggi Cukai Rokok

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Nasional Pengendalian Tembakau buka suara ihwal sederet pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok di Tanah Air.

    Organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau itu pun menilai pernyataan Menkeu Purbaya yang beredar masif di media itu membahayakan 270 juta rakyat Indonesia. 

    Salah satu pernyataan Menkeu yang menjadi sorotan Komnas Pengendalian Tembakau adalah keterkejutannya tentang pengenaan cukai rokok yang disebutnya sebagai kebijakan “firaun”. 

    “Komnas Pengendalian Tembakau sangat menyayangkan pernyataan ini, yang tidak hanya akan menarik mundur upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, namun juga pada kredibilitas penyelenggara negara dalam memperbaiki situasi terpuruknya ekonomi Indonesia saat ini yang seharusnya menjadi perhatian utama seorang menteri keuangan,” jelas  Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany, dalam rilis, Senin (22/9/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pernyataan itu diungkapkan Menkeu Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (19/9/2025).

    Saat itu, dia bahkan menyoroti tentang anomali kebijakan cukai rokok yang berlaku beberapa tahun belakangan. Dia turut mengomentari tarif rata-rata yang dikenakan untuk produk hasil tembakau mencapai sekitar 57%. 

    “Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, cukai rokok gimana, sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah tinggi amat. Fir’aun lu,” ungkap Menkeu.

    Hasbullah menilai, Menkeu memberi kesan bahwa cukai rokok sebesar 57% saat ini terlalu tinggi dan dianggap “firaun” atau jahat, zalim. Ia juga mempertanyakan mengapa tarif cukai rokok turun, pendapatan malah naik, dan bagaimana dengan langkah mitigasi terhadap pengangguran akibat PHK di industri rokok. 

    Dalam pernyataannya tersebut, Menkeu Purbaya juga seakan baru memahami bahwa cukai bukan hanya untuk income tapi juga untuk menekan konsumsi rokok. 

    Untuk itu, Hasbullah mengingatkan bahwa besaran cukai rokok 57% merupakan ketetapan dalam Undang-Undang No. 39/2007 tentang Cukai dan berlaku hingga saat ini. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan resmi/Dok

    Namun, pakar kesehatan publik dan ekonomi kesehatan ini menegaskan bahwa angka 57% itu adalah persentase maksimum. Angka itu pun sangat rendah dibandingkan besaran cukai negara-negara lain seperti Singapura dan Australia sehingga konsumsi rokok di dua negara tersebut sangat terkendali.

    Dia memerinci, prevalensi merokok usia dewasa di negara tersebut masing-masing sebesar 16,5% (WHO, 2024) dan 10,5% (Australian Institute of Health and Welfare, 2024). Sebab, cukai rokok di Singapura telah mencapai 67,5% dan Australia sebesar 72% sehingga harga rata-rata rokok masing-masing sebesar Rp170.000 dan Rp400.000 per bungkus. 

    Di Indonesia, sambungnya, harga eceran per bungkus rokok tertinggi sekitar Rp40.000. Akibatnya, keterjangkauan pada rokok di Indonesia masih tinggi dan prevalensi perokok masih sebesar 27% (Survei Kesehatan Indonesia, 2023). 

    “Ini membuktikan, cukai rokok di Indonesia belum berlaku efektif menjalankan tujuan utamanya sebagai alat pengendali konsumsi. Cukai rokok maksimum sebesar 57%, dengan kenaikan rata-rata 10%–11% per tahun masih belum mampu mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia,” ungkap Hasbullah. 

    Kenaikan Tarif Cukai Rokok

    Menurut Hasbullah, pernyataan itu juga akan membahayakan seluruh rakyat Indonesia karena berpotensi mendorong Pemerintah RI untuk memutuskan tidak akan menaikkan cukai rokok dan bahkan menurunkannya. Keputusan itu akan mengancam upaya pengendalian konsumsi rokok yang merupakan faktor risiko utama penyakit-penyakit mematikan, yang akhirnya juga turut mengancam kondisi ekonomi makro Indonesia. 

    “Cukai diperlukan agar anak-anak tidak kecanduan. Sebanyak dua ratus ribu lebih rakyat Indonesia meninggal karena rokok setiap tahunnya, sehingga perlu kita tekan dengan cukai yang tinggi. Maka cukai rokok harus dinaikkan lagi, bukan diturunkan. Kebijakan publik bukan kebijakan dagang!” tegas Hasbullah.

    Sementara itu, ihwal pekerja industri rokok, Hasbullah menyebutkan bahwa tidak ada fakta cukai tinggi menyebabkan pekerja menganggur. Sebaliknya, jelas dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri rokok disebabkan oleh mekanisasi atau penggantian pekerja tenaga manusia dengan mesin. 

    “Perbaiki nasib pekerja yang dibayar sangat kecil oleh industri rokok dengan memberikan upah yang pantas, itu dulu yang dibereskan.” 

    Di samping itu, Komnas Pengendalian Tembakau juga meminta Menkeu Purbaya berhati-hati atas informasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menguntungkan industri. Penurunan tarif cukai yang membuat pendapatan cukai meningkat, misalnya, perlu ditanggapi dengan hati-hati karena peningkatan pendapatan cukai tersebut bisa jadi justru terjadi akibat meningkatnya konsumsi yang disebabkan harga rokok menjadi sangat terjangkau.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama di perkebunan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis hilirisasi di sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR Rp189 triliun,” kata Amran seusai rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Perinciannya, dari total investasi yang dibutuhkan Rp371,6 triliun itu, mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan kredit usaha rakyat (KUR) petani senilai Rp189,46 triliun. Kemudian, BUMN dan swasta yang masing-masing senilai Rp92,96 triliun dan Rp89,17 triliun.

    Berdasarkan data yang ditampilkan, secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari adanya hilirisasi pertanian akan mencapai 8,6 juta orang dengan keuntungan kumulatif senilai Rp9.684,96 triliun.

    Di samping itu, Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk menggenjot produktivitas dan produksi perkebunan.

    Secara terperinci, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa, 200.000 hektare lahan tebu, 99.500 hektare lahan kopi, 248.500 hektare lahan kakao, 50.000 hektare lahan jambu mete, 6.000 hektare lahan lada, dan 45.000 hektare lahan pala sepanjang 2025–2027.

    Totalnya, pemerintah bakal menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.

    “Untuk pertama, kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia. Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang,” ujarnya.

    Menurut Amran, sejumlah komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung ketahanan pangan.

    Kementan mencatat, nilai ekspor komoditas perkebunan pada 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau setara 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Amran menyebut, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, melainkan telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, kata dia, nilai ekspor diharapkan dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” pungkasnya,

  • Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kemendag catat transaksi ekspor 90,9 juta dolar AS dari 700 promosi

    Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama mitra swasta dan pemerintah telah melaksanakan lebih dari 700 kegiatan promosi ekspor hingga Agustus 2025, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 90,9 juta dolar AS.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan capaian tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi daring bertajuk “Diaspora Network: Akses Pasar Dunia (Peluang dan Tantangan)” yang digelar oleh Local Champion Indonesia (LCI), Jakarta, Senin.

    “Kami berharap acara ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta untuk memperkuat ekspor dan perekonomian nasional,” ujar Fajarini.

    Ia menjelaskan, saat ini Indonesia telah memiliki akses pasar ke sejumlah negara melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA), termasuk dengan Tunisia dan Peru. Akses tersebut membuat tarif produk Indonesia lebih rendah dibandingkan negara pesaing.

    “Kita sudah punya akses pasar ke sepuluh negara. Jika fasilitas ini tidak dimanfaatkan, maka kesempatan besar akan terlewat. Kami mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan FTA agar produk Indonesia lebih kompetitif,” katanya.

    Diskusi yang digelar secara daring melalui Zoom itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor (PPIE) Kemendag Bayu Wicaksono, Diaspora Australia Susan Effendy, Diaspora Singapura Evalina, serta Diaspora Turki Lia K. Wardani.

    Acara dibuka oleh Founder Local Champion Indonesia (LCI) Dhika Yudistira dengan sambutan dari Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI Sulaeman, serta dimoderatori oleh Founder UKM Eksporter Indonesia Dewi Eka Harlasyanti.

    Dalam sambutannya, Dhika menekankan pentingnya peran diaspora sebagai jembatan dalam membuka akses pasar global bagi produk UMKM Indonesia.

    “Diaspora adalah jembatan penting yang membantu produk UMKM masuk ke pasar global. Melalui diskusi ini, kami berharap tercipta kolaborasi konkret yang berdampak pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Adapun Local Champion Indonesia merupakan gerakan yang mendukung produk-produk UKM Tanah Air agar dapat menembus pasar ekspor melalui edukasi, pendampingan, promosi, dan jejaring internasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Garuda Respons Kabar Petinggi Singapore Airlines Gabung

    Jakarta –

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal kabar adanya penunjukan Direktur Keuangan (Dirkeu) baru yang berasal dari Singapore Airlines. Manajemen tidak membenarkan kabar tersebut namun tidak juga membantahnya.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim mengatakan, pihaknya menyerahkan kewenangan ini ke pemegang saham utama, dalam hal ini pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemegang saham ya untuk hal tersebut,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Kabar Garuda Indonesia merekrut Direktur Keuangan dari Singapore Airlines sempat disinggung Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam. Ia meminta Garuda Indonesia tidak menyembunyikan kabar tersebut jika memang benar terjadi.

    “Kami mendengar ada Executive dari Singapore Airlines menjadi jajaran Direksi Garuda Indonesia, betul tidak pak? Kalau betul kenapa harus disembunyikan?” tanya Mufti.

    Menurutnya, akan percuma jika Garuda merekrut tenaga kerja asing jika tata kelola korporasi masih menyimpan banyak catatan. Mufti juga meminta manajemen Garuda Indonesia lebih memprioritaskan talenta lokal dibandingkan asing.

    “Saya yakin walau ada orang asing sepintar apapun kalau tata kelola korporasi, budayanya masih seperti itu, akan begitu-begitu saya. Maka kami minta diprioritaskan juga untuk ada orang lokal, saya pikir orang kita bagus-bagus juga. Banyak orang kita di Qatar, banyak di Singapore Airlines, kenapa nggak di-hire mereka,” bebernya.

    Dilaporkan Bloomberg, Balagopal Kunduvara, wakil presiden divisi layanan keuangan di Singapore Airlines (SIA), dijadwalkan mulai bertugas di Garuda Indonesia pada Oktober mendatang. Penunjukan ini dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan sekaligus memperluas jaringan internasionalnya.

    Kunduvara akan menggantikan Prasetio yang sudah menjabat sejak akhir 2020. Kunduvara sendiri sudah lebih dari dua dekade berkarier di maskapai nasional Singapura itu, memulai langkahnya sebagai insinyur pada tahun 2000.

    Penunjukan tersebut dikabarkan sudah mendapat lampu hijau dari Danantara. Ia dijadwalkan resmi bergabung pada Oktober.

    (acd/acd)

  • Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan cara jitu Presiden Prabowo agar Swasembada Pangan khususnya beras bisa tercapai pada 2025. Amran mengatakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo yakni memberhentikan impor beras.

    Hal ini membuat harga beras di dunia melandai karena Indonesia absain dalam impor beras.

    “Tahun lalu kita impor beras, ada 4 juta ton. Kemudian di 2024 berlanjut 3 juta ton. Artinya dalam 2 tahun kita impor beras 7 juta ton. Tahun ini, kita resmi setop impor, sehingga harga pangan dunia turun,” ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Amran menambahkan, Indonesia sudah mampu swasembada beras pada tahun ini, membuat beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil mempertanyakan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras.

    “Kami dampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil. Mereka minta ke kita kapan kami dapat ekspor beras lagi? Kemudian saya mengatakan dengan bangga Indonesia sudah mampu swasembada beras di 2025,” tambah Amran.

    Foto: Infografis/ Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan/ Ilham Restu
    Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan

    Selain menyetop keran impor beras, Prabowo juga mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama berkaitan dengan pangan nasional. Adapun salah satunya yakni Inpres berkaitan dengan pupuk.

    “Bapak Presiden keluarkan Inpres sebanyak 17, dalam waktu 10 bulan, salah satunya berkaitan dengan pupuk. Kami keliling Indonesia semua berteriak pupuk kurang. Kami menghadap Pak Presiden dan jelaskan masalahnya di distribusi. Alhamdulillah, setelah itu, dari pabrik-pabrik, pupuk dikirim langsung ke petani, sekarang petani sudah menikmati pupuk tepat waktu,” terang Amran.

    Tak hanya pupuk, masalah irigasi persawahan, kualitas benih, mesin pertanian juga dibenahi agar petani dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga menghapus 241 regulasi yang dinilai memberatkan petani.

    “Tahun lalu, masalah seperti irigasi, benih, alat mesin pertanian, itu tersandung masalah regulasi. Kami sudah cabut 241 regulasi. Kami cabut regulasi yang menyulitkan para petani,” pungkasnya.

    Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini, di mana pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52% hingga pertengahan 2025.

    Masih soal beras, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton. Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya kata Amran ada surplus sebesar 3 juta ton.

    Dari data internasional, Amran mengungkapkan United States Departement of Agriculture (USDA) memprediksi produksi beras Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton, melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 32 juta ton. Begitu juga Food and Agriculture (FAO), yang memprediksi produksi beras RI mencapai 35,6 juta ton pada tahun ini.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tetap terkendali di level 2,31 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ideal di tengah tekanan global yang masih dirasakan banyak negara.

    “Inflasi (Agustus 2025) cukup stabil menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level kalau kita lihat 2,31 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menegaskan, inflasi Indonesia terbilang lebih ideal dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang hanya mencatat inflasi 0,6 persen. Angka ini, kata dia, justru dinilai tidak baik karena menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

    “Ini level inflasi yang amat ideal, jadi inflasi yang bagus itu bukan nol juga diatas 10 tapi sekarang konsensus ekonomi global diantara 1 sampai 3 persen dan kita di 2,31 persen level yang pas lah. Singapura (inflasinya) 0,6 persen itu gak bagus itu jelek, dibawah 1,5 persen itu biasanya jelek karena demannya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi seperti itu,” jelasnya.

    Hal yang sama terjadi di Malaysia, dengan inflasi tercatat 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut kurang ideal dibanding Indonesia yang berada di kisaran normal.

    “Malaysia 1,2 persen (inflasinya) agak jelek, kita (Indonesia) ideal,” ujar Purbaya.

     

          

  • Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki modal alami, yang besar berupa iklim tropis, sinar Matahari sepanjang tahun, ribuan sungai, serta ratusan gunung yang menjadi keunggulan penting dalam memajukan sektor pertanian.

    Ia menilai kelebihan itu membedakan Indonesia dengan negara empat musim yang hanya dapat bercocok tanam enam bulan, sedangkan Indonesia mampu berproduksi pertanian serta perkebunan sepanjang dua belas bulan tanpa hambatan.

    “Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah negara tropis. Negara yang dikarunia oleh Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar Matahari. Modal penting untuk tumbuhnya tanaman, peternakan, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis menjadikan anugerah karena dapat melakukan pengembangan pertanian berbeda dengan New Zealand, Australia, di Inggris yang memiliki musim dingin hingga enam bulan.

    “Saya yakin di ruangan ini banyak yang sudah sekolah luar negeri. Dan, saya termasuk yang beruntung pernah sekolah di New Zealand, Australia, di Inggris juga. Di mana di musim dingin dan di musim gugur 6 bulan, itu tidak ada pertanian, perkebunan bisa hidup di sana,” beber Mendagri.

    Tito juga menyebut kekayaan sungai Indonesia yang mencapai 70 ribu serta 40 ribu daerah aliran sungai menjadi aset tak ternilai, membandingkannya dengan jazirah Arab yang sama sekali tidak memiliki aliran sungai.

    “Silahkan datang ke Arab Saudi, silahkan datang ke Yaman, jazirah Arab. Satu aliran sungai pun tidak ada mereka. Jazirah Arab itu terbagi, ada negara Saudi, ada Yaman, kemudian ada Oman, ada Qatar, kemudian ada Bahrain. Negara-negara yang tidak memiliki sungai,” beber Tito.

    “Makanya mereka kalau libur datang ke sini, melihat sungai itu, masya Allah, Astagfirullah. Karena di sana tidak ada (sungai), yang ada padang pasir, batu,” tambah Tito.

    Ia juga menyoroti 5.000 lebih danau dan waduk di Indonesia, baik alami maupun buatan, yang menjadi cadangan air besar untuk menopang pertanian sekaligus menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 581 gunung aktif dan nonaktif yang menyimpan mineral penting bagi pertanian, sekaligus menjadi potensi geologis yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia.

    “Mari kita lihat negara kita, bandingkan dengan negara lain, komparatif. Mari kita lihat Singapura. Tidak punya gunung, yang ada bukit timah di sana yang tingginya cuma 200 meter. Saya sekolah di sana. Negara Maldives (Maladewa) yang terkenal dengan turisnya, itu dataran tertingginya 2 meter yang tertinggi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyadari nikmat besar tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui strategi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian rakyat.

    Tito menegaskan modal alami itu harus diiringi peningkatan kapasitas petani, penguasaan teknologi, serta pembangunan sarana prasarana agar Indonesia mampu menjadi pemain dominan di sektor pangan global.

    “Apalagi, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan kita memiliki laut, compare lagi. Nah jadi, itu kenikmatan-kenikmatan privilege diberikan oleh Tuhan kepada negara kita yang kadang-kadang kita nggak mau menyadari,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.