Xcloud.id

Negara: Singapura

  • 3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul

    3 Tahun Berjalan, Lembaga Pengawas Tak Kunjung Muncul

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir 3 tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang itu tak kunjung terbentuk. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kondisi tersebut membuat pelaksanaan UU PDP belum berjalan optimal.

    “UU PDP mengamanahkan adanya peraturan turunan berupa PP [Peraturan Pemerintah] yang melakukan pengaturan lebih rinci terkait pelaksanaan UU PDP. Karena hingga saat ini belum terbentuk,  maka hal ini yang mesti kita dorong agar Komdigi merampungkannya,” kata Agung kepada Bisnis pada Rabu (24/9/2025). 

    Dia menambahkan, selain PP, pembentukan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) juga belum terealisasi. Karena itu, dia berharap Komdigi segera merampungkannya. Menurut Agung, absennya dua instrumen penting itu membuat pelaksanaan UU PDP masih jauh dari harapan. 

    “Pelaksanaan UU PDP belum akan optimal selagi butir 1 [PP] dan 2 [LPPDP] belum ada,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembentukan LPPDP masih dalam tahap harmonisasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menjelaskan, proses pembahasan masih berjalan lantaran kompleksitas substansi pasal-pasal dalam UU PDP.

    “Lembaga PDP lagi diharmonisasi ya, lagi dibahas terus karena pasalnya banyak, lebih dari 200 ya jadi harus dilihat satu per satu pasal-pasal itu dan kami harapkan bisa segera selesai,” kata Nezar di Kantor Komdigi, Senin (28/7/2025).

    Dia menargetkan proses harmonisasi rampung pada Agustus agar kejelasan institusi pelindung data pribadi segera tercapai, khususnya dalam konteks kerja sama internasional. 

    “Kalau bisa seperti ini jadi kami bisa speed up prosesnya sehingga kejelasan yang diminta itu kami bisa berikan,” lanjutnya.

    Sejalan dengan itu, Komdigi juga menyebut aturan turunan dari UU PDP masih dalam tahap pembahasan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Brigjen Pol Alexander, mengatakan rancangan peraturan pemerintah dari UU PDP terus dibahas secara rutin.

    “Itu [turunan UU PDP] ada 200-an pasal 200. Itu pembahasannya hampir tiap minggu, dan baru sampai pasal 90-an. Jadi masih berproses, semoga bisa segera,” kata Alexander di Komdigi, Jumat (9/5/2025).

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani berlakunya UU PDP pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini diyakini menjadi tonggak penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat dari pencurian maupun pemalsuan, sekaligus mengawal transformasi digital Indonesia menuju era Industri 5.0.

    Sebagai produk legislasi lex specialis, UU PDP memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding regulasi lain jika terjadi konflik pengaturan. Artinya, jika ada pertentangan dengan aturan lain, maka UU PDP menjadi rujukan utama.

    UU PDP juga mengatur detail terkait pengendalian data yang dilakukan individu, badan publik, hingga organisasi internasional. 

    Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan antara lain merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan kepatuhan, hingga menjatuhkan sanksi administratif.

    Meski UU PDP telah berlaku hampir tiga tahun, Indonesia masih masuk daftar negara dengan jumlah kebocoran data tertinggi di dunia. 

    Riset white paper bertajuk Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud yang dipublikasikan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-13 global sekaligus tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus kebocoran data.

    “Indonesia berada di peringkat ke-13 secara global untuk kebocoran data, tertinggi di Asia Tenggara, menurut Statistik Pelanggaran Data Global Surfshark [2004−2024],” demikian kutipan riset tersebut.

    Jumlah kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (52.030.140 kasus), Thailand (48.924.923 kasus), dan Singapura (34.731.337 kasus).

  • Mengenal Konsep Sumitronomics, Strategi Purbaya Genjot Ekonomi 8%

    Mengenal Konsep Sumitronomics, Strategi Purbaya Genjot Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan konsep Sumitronomics menjadi strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju. Strategi itu diyakini dapat membawa pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam jangka menengah.

    Purbaya mengatakan konsep Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Pilar-pilar tersebut hanya bisa berjalan jika kebijakan fiskal, sektor keuangan dan investasi berjalan selaras.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya mengakui target pertumbuhan ekonomi 8% tidaklah mudah, namun bukan berarti tidak bisa dicapai. Terlebih Indonesia mempunyai sejarah pernah mencapai rata-rata ekonomi di atas 6%.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” ungkap Purbaya.

    Ia pun mengingatkan ada Korea Selatan dan Singapura yang mampu tumbuh rata-rata di atas 7,5% dalam sepuluh tahun sebelum menjadi negara maju. China bahkan sempat melesat dengan pertumbuhan di atas 10% pada periode 2003-2007 dan di tahun 2010.

    “Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan (Indonesia) dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Lantas, Apa Itu Sumitronomics?

    Istilah Sumitronomics kembali mencuat usai Prabowo Subianto menjadi presiden. Nama itu merujuk pada gagasan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo yang dikenal sebagai ekonom berpengaruh di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Sumitronomics adalah konsep kapitalisme negara yang tiang utamanya ada lima. Pertama, peran aktif negara dalam membantu sektor swasta terutama dalam hilirisasi sumber daya. Kedua, fiskal yang ekspansif dalam menciptakan lapangan kerja meski defisit APBN melebar dan utang bertambah.

    Ketiga, penggunaan moneter di bawah komando pemerintah untuk injeksi likuiditas ke ekonomi meski independensi bank sentral menurun. Keempat, stabilitas nasional baik ekonomi dan politik dengan pelibatan militer atau dikenal sebagai military-driven economy. Kelima, deregulasi atau relaksasi berbagai aturan yang dianggap menghambat pelaku usaha.

    “Yang perlu diperhatikan dari Sumitronomics adalah ambisi mencapai pertumbuhan tinggi memicu inflasi, pelemahan nilai tukar bila impor bahan baku melonjak dan kehadiran militer dalam ekonomi cenderung tidak efisien,” pesan Bhima.

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Pilih Genjot Ekonomi Tanpa Tambah Utang Besar” di sini:

    (kil/kil)

  • Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta Wakili RI dalam ICLP 2025 di Singapura

    Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta Wakili RI dalam ICLP 2025 di Singapura

    Jakarta –

    Singapore Prison Service (SPS) menggelar International Correctional Leadership Programme (ICLP) 2025. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) mengirimkan delegasinya yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Beni Hidayat selaku Ketua Delegasi dan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan.

    Dikutip dari situs Kementerian Imipas pada Rabu (24/9/2025), keduanya dipercaya mampu membawa nama baik pemasyarakatan Indonesia. Sekaligus juga memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang kepemimpinan pemasyarakatan.

    Disebutkan kegiatan ini menjadi forum penting bagi para pemimpin pemasyarakatan dunia. Dalam forum ini, masing-masing delegasi negara berbagi pengalaman serta bertukar strategi pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

    “Kami merasa terhormat dapat dipercaya menjadi bagian dari program internasional ini. Kesempatan ini tidak hanya memperluas wawasan kami, tetapi juga membuka peluang bagi pemasyarakatan Indonesia untuk mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti efektif di negara lain,” ujar Beni selaku Ketua Delegasi, didampingi Bhanad.

    Petugas Lapas Tangerang dan Rutan Surakarta di Singapura Foto: (Dok istimewa)

    “Di sini, kami juga berkesempatan untuk sharing knowledge yang telah dilakukan di Lapas/Rutan di Indonesia kepada peserta lain. Harapan kami, apa yang kami pelajari di sini dapat diimplementasikan demi peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemasyarakatan di tanah air,” ungkap Bhanad.

    Mereka menyampaikan best practice yang telah dilakukan Pemasyarakatan Indonesia, dan program-program Permasyarakatan Indonesia dari perspektif Lapas dan Rutan. Berbagai agenda strategis juga dilaksanakan selama forum berlangsung, mulai dari Heritage Tour, Asian Prisons Lockdown Challenge 2025, Site Visit to Prison Facilities, Sharing by Correctional Leaders, hingga Social Programme.

    (aud/aud)

  • RI Bakal Terapkan Nutri-level, Tahap Awal Sasar Minuman Siap Konsumsi Tinggi GGL

    RI Bakal Terapkan Nutri-level, Tahap Awal Sasar Minuman Siap Konsumsi Tinggi GGL

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan penetapan label di makanan tinggi gula garam lemak tahun ini. Berkaca dari apa yang diterapkan Singapura yakni ‘Nutri-Grade’, Indonesia rencananya meluncurkan ‘Nutri-Level’ dengan konsep yang mirip.

    Label pada makanan maupun minuman menggunakan abjad A, B, C, dan D untuk menentukan kategori tersehat dan paling tidak sehat.

    Pasalnya, survei Kemenkes pada 2014 menunjukkan sekitar 29,7 persen penduduk Indonesia sudah mengonsumsi pangan dengan gula garam lemak (GGL) di atas standar. Jumlahnya diprediksi terus meningkat.

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) juga menyoroti salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular adalah pola makan tidak sehat, termasuk konsumsi tinggi GGL.

    “Salah satu strategi pengendalian konsumsi GGL adalah melalui penetapan pencantuman informasi nilai gizi (ING), termasuk informasi kandungan GGL, pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji,” ujar Taruna, Kamis (24/9/2025).

    Pada tahap awal, BPOM RI mengungkap Nutri-level akan diterapkan pada minuman siap konsumsi dengan kandungan GGL di level C dan D.

    “Penerapan kewajiban pencantuman nutri-level pada pangan olahan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama ditargetkan pada minuman siap konsumsi dengan kandungan GGL pada level C dan level D. Kewajiban penerapan nutri-level juga akan dibuat sejalan antara pangan olahan yang ditetapkan oleh BPOM dengan pangan olahan siap saji yang ditetapkan oleh Kemenkes,” terang Taruna.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi 3 BPOM Elin Herlina menyebut proses penerapan label pada makanan olahan tengah dalam reviu ketentuan pencantuman front of pack nutrition labelling (FOPNL).

    Nutri-level ini terdiri atas 4 tingkatan, yakni level A, B, C, dan D. Level A dengan kandungan GGL paling rendah, sementara Level D dengan kandungan GGL paling tinggi.

    Senada, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi berharap dengan penerapan label tersebut bisa meningkatkan edukasi di masyarakat terkait bijak memilih produk dengan gula, garam, lemak rendah dengan mudah.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jakarta –

    Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan penasihat.

    Dewan Penasihat Global ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.

    Lantas, apa tugas Jokowi sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy?

    Bloomberg New Economy sendiri didirikan tahun 2018, merupakan komunitas global yang terdiri dari para CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal.

    Bloomberg New Economy telah mendorong kolaborasi global dan memobilisasi modal untuk kepentingan publik melalui program-programnya lewat pertemuan yang diadakan di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, dan Sao Paulo.

    Dilihat detikcom dari situs Bloomberg, Dewan Penasihat baru dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman di pemerintahan hingga bisnis, mereka diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.

    “Kami membentuk Dewan Penasihat Global baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadirkan dunia saat ini. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral, dan masukan mereka akan menjadi kunci dalam mengarahkan upaya kami,” tulis Bloomberg di situsnya, Rabu (24/9/2025).

    Bloomberg New Economy lahir untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergeser, dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan. Faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi jadi penggerak utamanya.

    Bloomberg New Economy lahir pada 2018 untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergerak dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan, didorong oleh demografi, globalisasi, dan digitalisasi.

    Negara-negara berkembang kini menyumbang porsi pertumbuhan yang lebih besar, sementara kesenjangan pembangunan perlahan bisa mengecil berkat pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi yang terus meningkat.

    “Perubahan ini menghadirkan banyak harapan, tapi juga tantangan yang rumit. Karena itu, kami mencoba mencari jawabannya dengan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia,” tulis Bloomberg.

    Komunitas ini kini berisi lebih dari 1.500 tokoh termasuk kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, CEO, pendiri bisnis, investor, inovator, sampai aktivis.

    “Misi kami sederhana: menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan membuka dialog untuk menemukan solusinya,” jelas Bloomberg.

    Berikut jajaran Dewan Penasihat:

    – Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia
    – Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    – Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional
    – Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
    – Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
    – Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
    – Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
    – Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
    – Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
    – Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
    – Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
    – David Vélez, Co-Founder & CEO Nubank
    – Josephine Wapakabulo, Founder & Managing Director TIG Africa
    – Steven Rattner, Chairman & CEO, Willett Advisors LLC
    – Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia

    Tonton juga video “Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Guntur PDIP: Demi Putranya” di sini:

    (acd/acd)

  • 190 Izin Tambang Dibekukan, Ada Entitas Milik Keluarga Adijanto (KKGI) hingga CNKO

    190 Izin Tambang Dibekukan, Ada Entitas Milik Keluarga Adijanto (KKGI) hingga CNKO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membekukan operasi 190 tambang batu bara dan mineral lantaran tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang.

    Beberapa di antaranya diketahui terafiliasi dengan emiten tambang, seperti PT Abe Jaya Perkasa, anak usaha PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), dan PT Borneo Indo Mineral, entitas terafiliasi PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI).

    Adapun, sanksi penghentian sementara 190 tambang tersebut berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Adapun, surat tersebut ditandatangani pada 18 September 2025.

    Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno membenarkan pihaknya telah menghentikan sementara kegiatan pertambangan pada 190 perusahaan. Menurutnya, penangguhan itu dilakukan sampai perusahaan yang bersangkutan mau mematuhi aturan, yakni melakukan reklamasi pascatambang.

    “Kami ingatkan mereka. Kami hentikan [aktivitas tambangnya] sementara sampai dia comply [mematuhi],” ucap Tri saat ditemui di sela-sela acara CT Asia 2025 di Jimbaran, Bali, Senin (22/9/2025).

    Kendati demikian, selama sanksi itu dikenakan, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan. Ini termasuk juga lingkungan di wilayah izin usaha pertambangan.

    Profil PT Abe Jaya Perkasa

    PT Abe Jaya Perkasa (AJP) merupakan anak usaha PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO). CNKO memiliki saham sebesar 51,3% di AJP melalui PT Energi Batubara Indonesia (EBI).

    CNKO dipimpin oleh Robin Wirawan sebagai presiden direktur. Lalu, Sudarwanta sebagai wakil presiden direktur dan Erry Indriayani sebagai direktur. Erry juga menjabat sebagai direktur di AJP.

    Adapun, saham CNKO dimiliki oleh perusahaan asal Singapura Anderson Bay PTE Ltd sebesar 10%, PT Sabatama Internasional Mandiri 9,63%, dan masyarakat 80,37%.

    Pengambilalihan 10% saham oleh Anderson Bay PTE Ltd pada 2024 sekaligus menjadikan perusahaan tersebut sebagai pemegang saham pengendali baru.

    Berdasarkan Laporan Tahunan CNKO 2024, terdapat sejumlah nama warga Indonesia yang menjadi beneficial ownership atau kepemilikan manfaat dari CNKO.

    Adapun, nama-nama itu seperti Kusno Hardjianto, Andri Cahyadi, dan Hendri Setiadi. Ketiga nama itu terafiliasi melalui PT Sabatama Internasional Mandiri yang memiliki 9,63% saham CNKO.

    Bila diperinci, keterlibatan mereka bertiga masuk melalui PT Energi Sinar Banua. Perusahaan itu memiliki saham mayoritas atau 99% di PT Cenko Korporindo Internasional.

    PT Cenko Korporindo Internasional merupakan pemegang 84,8% saham di PT Sabatama Internasional Mandiri.

    Selain itu, beneficial owner lainnya adalah Cho Wai Cheng melalui Anderson Bay PTE Ltd.

    Profil PT Borneo Indo Mineral

    Berdasarkan Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, saham PT Borneo Indo Mineral dimiliki oleh PT Para Sejati Mineral sebesar 90% dan Natural Energy Resources 10%.

    Para Sejati Mineral adalah entitas terafiliasi dengan emiten batu bara PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) atau Grup Rain.

    Berdasarkan Laporan Tahunan KKGI 2024, sebanyak 25% saham PT Para Sejati Mineral dimiliki oleh anak usaha KKGI, PT Kaltim Mineral. KKGI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Adijanto.

    Suparno Adijanto (Tan Hong Kiat), saudara kandung konglomerat Adijanto Priosoetanto (Tan Lim Hian), menjabat sebagai komisaris KKGI dan Pintarso Adijanto (Tan Hong Pheng) menjabat sebagai direktur utama KKGI.

    KKGI dimiliki oleh MSIP S/A Energy Collier Pte. Ltd. sebagai pemegang saham utama sebesar 36,91% dan PT Sejahtera Jaya Cita sebagai pemegang saham Utama dan pengendali sebesar 27,68%.

    Sisanya dimiliki oleh Bos LTD S/A Sinar Nusantara SDN. BHD 8,23%, LX International (S’Pore) Pte. Ltd 5,18%, Treasury Stock 3,05%, dewan komisaris 0,25%, direksi 0,38%, dan masyarakat 18,31%.

    Berikut daftar 190 perusahaan tambang yang dihentikan sementara operasinya:

    1. PT Sato Mining – Bengkulu (Batu Bara)

    2. PT Anugrah Mining Persada – Jambi (Batu Bara)

    3. PT Bangun Energi Perkasa – Jambi (Batu Bara)

    4. PT Batanghari Energi Prima – Jambi (Batu Bara)

    5. PT Batu Hitam Sukses – Jambi (Batu Bara)

    6. PT Duta Energy Indonesia – Jambi (Batu Bara)

    7. PT Indocomjaya Mulia Perkasa – Jambi (Batu Bara)

    8. PT Mahakarya Abadi Prima – Jambi (Batu Bara)

    9. PT Marga Bara Tambang – Jambi (Batu Bara)

    10. PT Subaru Duta Makmur – Jambi (Batu Bara)

    11. PT Tebo Agung Internasional – Jambi (Batu Bara)

    12. CV Cakra Persada Mandiri – Kalimantan Selatan (Batu Bara)

    13. CV Latanza – Kalimantan Selatan (Batu Bara)

    14. PT Dutadharma Utama – Kalimantan Selatan (Batu Bara)

    15. PT Suryaraya Pusaka – Kalimantan Selatan (Batu Bara)

    16. CV Arjuna – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    17. PT Abe Jaya Perkasa – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    18. PT Ardipo Global Perdana – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    19. PT Bara Barito Perkasa 1 – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    20. PT Bara Prima Mandiri – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    21. PT Berkah Kerja Bersama – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    22. PT Borneo Bara Prima – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    23. PT Cakra Andatu Sukses – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    24. PT Cen Amin Mining – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    25. PT Central Mandiri Sukses – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    26. PT Duhup Lestari – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    27. PT Haka Coal – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    28. PT Jatus Inti Persada – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    29. PT Joloi Jaya Energi – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

    30. PT Kurnia Aneka Tambang – Kalimantan Tengah (Batu Bara)

  • Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

    Sebagaimana diketahui, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membangun konsep perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Dia pernah menjabat di sejumlah pos menteri baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ekonom legendaris itu juga dikenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Pada rapat paripurna DPR hari ini, usai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Purbaya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan strategi berbasis pada konsep Soemitronomics untuk menjadi negara maju.

    “Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama,” jelas Purbaya di hadapan DPR, di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

    Tiga konsep Soemitronomics yang disebut Purbaya meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

    Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, lanjutnya, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras.

    “Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” paparnya.

    Adapun Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% (year on year/YoY) dalam jangka menengah. Pada tahun ini, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2% (YoY), dan melesat lebih tinggi sebesar 5,4% (YoY) pada 2026.

    Indonesia, kata Purbaya, berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. RI juga berkaca kepada China sebagai benchmark, yang ekonominya bisa tumbuh melampaui 10% (YoY) selama periode 2003—2007 serta 2010. 

    “Target ini tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia pada 1997—1998, ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata 6%,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan fiskal atau keuangan negara. Mantan ekonom di Danareksa itu mengatakan, APBN akan berperan sebagai katalis dalam mendukung sektor swasta sebagai motor utama penggerak pertumbuhan.

    Sektor-sektor usaha yang menjadi fokus yakni pertanian, industri manufaktur, serta padat karya.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 untuk mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi.

    Tidak hanya itu, ungkap Purbaya, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Tugasnya yakni untuk memonitor, mengevaluasi, dan menangani debottlenecking dunia usaha secara lintas sektor.

    “Satgas itu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis riil,” jelasnya. 

  • Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Daftar 22 Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy 2025, Ada Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) resmi tercatat sebagai salah satu anggota Bloomberg New Economy Advisory Board yang diumumkan pada April 2025.

    Dikutip dari laman resmi Bloomberg New Economy, dewan penasihat global ini dibentuk untuk menghadapi tantangan kompleks dunia saat ini, dengan menghimpun tokoh-tokoh yang berpengalaman di bidang pemerintahan, bisnis, hingga organisasi multilateral 

    Dewan ini dipimpin oleh Michael R. Bloomberg, pendiri Bloomberg LP sekaligus mantan Wali Kota New York. Beberapa nama besar yang duduk bersama Jokowi di forum tersebut seperti Mario Draghi (mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa) dan Gan Kim Yong (Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri Singapura). 

    Bahkan, termasuk nama Gina Raimondo (mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat), Noubar Afeyan (Co-Founder Moderna) serta Gita Gopinath (ekonom Harvard University). 

    Masuknya Jokowi ke dalam jajaran penasihat global ini dianggap sebagai bentuk pengakuan internasional atas kiprahnya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran, transformasi digital, serta memainkan peran aktif dalam isu iklim dan transisi energi.

    Bloomberg menyebutkan, masukan dari tokoh-tokoh seperti Jokowi akan menjadi penting dalam menyusun rekomendasi strategis menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Berikut daftar lengkap Bloomberg New Economy Advisory Board 2025:

    Michael R. Bloomberg – Founder Bloomberg LP & Bloomberg Philanthropies, mantan Wali Kota New York (Chair)
    Mario Draghi – Mantan Perdana Menteri Italia; Mantan Presiden Bank Sentral Eropa (Co-Chair)
    Gan Kim Yong – Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan & Industri, Singapura (Co-Chair)
    Gina Raimondo – Mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (Co-Chair)
    Noubar Afeyan – Co-Founder Moderna; CEO Flagship Pioneering
    Dawn Fitzpatrick – CEO & CIO Soros Fund Management
    Gita Gopinath – Profesor Ekonomi Harvard University
    Merit Janow – Chair of the Board Mastercard; Dean Emerita Columbia University SIPA
    Kai-Fu Lee – CEO 01.AI; Chairman Sinovation Ventures
    Jorge Paulo Lemann – Chairman Lemann Foundation
    Strive Masiyiwa – Chairman & Founder Econet
    Ravi Menon – Ambassador for Climate Action, Pemerintah Singapura
    Takeshi Niinami – Mantan Chairman & CEO Suntory Holdings
    Eyal Ofer – Chairman Ofer Global
    Charles Phillips – Managing Partner & Co-Founder Recognize
    Suresh Prabhu – Mantan Menteri Perdagangan & Industri India
    Jing Qian – Co-Founder Center for China Analysis, Asia Society Policy Institute
    Steven Rattner – Chairman & CEO Willett Advisors LLC
    Marc Rowan – Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    David Vélez – Co-Founder & CEO Nubank
    Josephine Wapakabulo – Founder & Managing Director TIG Africa
    Joko Widodo – Mantan Presiden Republik Indonesia

  • Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

    Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara Hotman Paris mengaku sudah belanja banyak usai disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait bunga deposito yang turun.
    Hal ini disampaikan Hotman menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya protes terhadap penurunan bunga deposito.
    “Emang gue sudah belanja banyak,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
    Hotman menegaskan, dirinya selalu mendukung program pemerintah.
    Namun, ia mengingatkan, dalam satu program, selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
    “Begini lho, begini lho. Kita mendukung, ya kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya,” lanjutnya.
    Hotman menilai, dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
    “Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, orang akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti enggak? Kalau bunga di Bank Pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di Bank Swasta atau ke Singapura,” jelasnya.
    Hotman mengatakan, dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah Rp 200 triliun ini dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat.
    Misalnya, dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya.
    “Harusnya Rp 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan,” kata Hotman.
    Ia menilai, dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
    Terlebih, angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di perbankan mulai menunjukkan hasil.
    Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah.
    “Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di lima bank milik negara untuk membanjiri likuiditas.
    Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga (cost of fund) agar perbankan lebih longgar. “Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Emang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Separuh ekonomi Jakarta ditopang sektor jasa

    Jakarta (ANTARA) – Sebesar 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta ditopang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, makan minum serta jasa-jasa lainnya termasuk kesenian dan rekreasi.

    “Sektor jasa semakin berperan penting bagi Jakarta,” kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono di Jakarta, Selasa.

    Sebagai motor perekonomian Jakarta, pangsa sektor jasa mencapai 56,4 persen dari total perekonomian Jakarta.

    Dia dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” menyampaikan adapun sebagian besar lapangan usaha tersebut tercakup dalam dua sektor utama.

    Yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif yang apabila keduanya digerakkan akan memunculkan “multiplier effect” (efek berganda) yang besar.

    Sakti mencontohkan kegiatan pada Juni lalu, yakni “BTN Jakarta International Marathon” (JAKIM) memberikan nilai tambah ekonomi dengan kisaran sebesar Rp55,72 miliar dan melibatkan kurang lebih 1.081 tenaga kerja.

    “Mungkin kalau kita dalami efek multiplier itu lebih besar jadi sifatnya masih assessment (penilaian) yang belum terlalu mendalam,” kata Sakti.

    Dia mengatakan, potensi Jakarta secara khusus di bidang pariwisata antara lain ditopang budaya Betawi yang berakulturasi dengan kemajemukan masyarakat Jakarta. Kemudian keindahan alam baik di daratan maupun di Kepulauan Seribu.

    Selain itu, adapula serta kekayaan bangunan warisan (heritage) yang beragam berpadu infrastruktur modern yang terus berkembang.

    Sementara dari sisi industri kreatif, seperti film, musik dan fesyen menjadikan Jakarta berpotensi setara dengan negara tetangga. Misalnya Singapura sebagai pusat lahirnya tren baru di kawasan.

    Tak kalah pentingnya, Jakarta berada di garda terdepan untuk implementasi digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia.

    “Penerapan yang kami coba terus hadirkan dengan QRIS dan BI Fast dapat terintegrasi di berbagai merchant dalam rangka meningkatkan kenyamanan para wisatawan,” ujar Sakti.

    Dia menambahkan, ekosistem kreatif juga ditopang oleh perkembangan “start-up” digital, platform “e-commerce” serta promosi pariwisata berbasis media sosial yang semakin masif.

    Menurut dia, faktor-faktor tersebut diyakini dapat menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota global lainnya.

    Namun demikian, Sakti mengakui masih banyak area yang perlu didorong untuk diperbaiki sehingga kontribusinya ke depan akan semakin besar bagi perekonomian Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.