Xcloud.id

Negara: Singapura

  • MBG di Singapura Mulai 2026! Ada di Dapur Sekolah Masing-masing, Ini Variasi Menunya

    MBG di Singapura Mulai 2026! Ada di Dapur Sekolah Masing-masing, Ini Variasi Menunya

    Jakarta –

    Singapura bakal menerapkan program model makanan bergizi gratis yang terpusat di dapur sekolah, mulai Januari 2026. Sebanyak 13 sekolah di Singapura yang sebagian besar sekolah dasar, akan beralih menggunakan sistem Central Kitchen Meal Model (CKMM).

    Dalam sistem ini, seluruh kantin sekolah dikelola oleh satu operator yang menyiapkan makanan di sekolah.

    Langkah ini diambil oleh Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan Singapura untuk mengatasi kekurangan penjual di kios kantin. Pihak sekolah juga disebut kesulitan mencari pengisi kios baru meski biaya sewanya rendah.

    Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan kios di pusat jajanan umum (hawker centre) atau food court yang menawarkan pasar lebih besar.

    Tiga perusahaan katering besar ditunjuk pemerintah setempat untuk mengelola program ini, yaitu Chang Cheng Holdings, Gourmetz, dan Wilmar.

    Chang Cheng Holdings, akan mengoperasikan lima dari 13 sekolah, sementara Gourmetz dan Wilmar akan menangani sisanya.

    Harga makanan pun sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Singapura dengan maksimal SG$ 2,70 atau sekitar Rp 32.000 untuk sekolah dasar dan SG$ 3,60 atau sekitar Rp 43.000 untuk sekolah menengah.

    Setiap makanan wajib memenuhi pedoman gizi sehat dari health promotion board, seperti penggunaan beras wholegrain, bahan rendah lemak, dan makanan dilarang digoreng dalam minyak banyak.

    Setiap kotak makan (bento) juga harus mengandung porsi lengkap termasuk karbohidrat, sayuran, protein, dan buah.

    Testimoni Menu MBG di Singapura

    Salah satu murid kelas dua di SD Kranji, Brent Go, mengaku terkejut karena ia menghabiskan semua sayuran di menu ayam asam manisnya.

    “Bahkan wortelnya enak sekali. Saya jadi ingin makan sayur,” katanya.

    Brent mencoba menu bento dari Chang Cheng Holdings, yang mulai 2026 akan beroperasi di sekolahnya. Perusahaan ini bekerja sama dengan ahli gizi untuk membuat sayuran terasa lebih menarik bagi anak-anak, misalnya dengan menambahkan warna cerah dan saus yang lezat.

    Chang Cheng menawarkan 13 pilihan menu setiap hari, termasuk 9 menu halal dan 3 menu vegetarian, dengan rotasi mingguan dan perubahan menu setiap bulan.

    Murid kelas lima, Emma Rose Muhamad Fyruz, mengaku antusias, terlebih di sekolahnya variasi menu makanan terbatas.

    “Sekarang saya cuma bisa makan Maggi goreng di kantin Muslim sekolah. Tahun depan menunya jauh lebih banyak,” ujarnya.

    Mulai 2026, Emma dan teman-temannya bisa memilih menu seperti sup bihun bakso ikan, ayam asam manis dengan nasi, nasi ayam tikka panggang, ayam teriyaki, hingga kari Jepang.

    Sementara Gourmetz menawarkan lima hingga enam menu utama setiap hari dengan campuran makanan lokal dan internasional, seperti nasi ayam kukus, makaroni jamur dengan dada ayam panggang, mie goreng sayur, dan ikan pan-fried. Pesanan bisa dilakukan hingga tiga bulan sebelumnya melalui portal GOe Meals.

    Adapun Wilmar akan menyediakan lima menu pilihan setiap hari yang bisa dipesan minimal tiga hari sebelumnya. Mereka juga mengoperasikan stan ‘live cooking’ di sekolah, menyediakan menu seperti nasi dengan pilihan lauk.

    Menurut Wilmar, dapur terpusat memastikan makanan tetap bergizi, konsisten, dan terjangkau, sambil menjaga efisiensi produksi.

    Khusus Chang Cheng, ortu yang memesan makanan diwajibkan memesan 18 jam sebelum disajikan.

    Makanan dimasak di dapur pusat enam jam sebelum dikirim ke sekolah dan dijaga tetap hangat selama jam makan. Murid cukup menempelkan kartu EZ-Link atau kartu transportasi bus dan MRT di terminal sekolah untuk mengambil bento mereka dari loker makanan otomatis.

    Bagi yang lupa memesan, tersedia makanan tambahan seperti dim sum dan camilan di stan sekolah yang juga dikelola Chang Cheng. Setelah stan tutup, makanan tetap bisa diakses dari vending machine.

    Sebelumnya, model ini sudah diuji di Sekolah Menengah Yusof Ishak sejak 2022. Hasilnya, antrean makan siang berkurang, pilihan menu lebih beragam, dan siswa mendapatkan makanan yang lebih sehat.

    Kementerian Pendidikan menegaskan akan terus bekerja sama dengan operator dapur terpusat untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, lezat, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan masukan dari orang tua dan siswa.

  • Indef Ragu Family Office di Bali Mampu Tarik Investasi Jumbo

    Indef Ragu Family Office di Bali Mampu Tarik Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menarik investasi jumbo lewat pembentukan family office di Bali dinilai belum memiliki fondasi yang cukup kuat, apalagi ada persaingan yang ketat dengan Singapura.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai bahwa upaya menarik keluarga super kaya ke Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada insentif pajak dan daya tarik geografis.

    Andry menjelaskan bahwa pemerintah perlu belajar dari Singapura, yang telah menjadi magnet bagi ribuan family office di kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut, menurutnya, unggul karena memiliki ekosistem keuangan berkelas internasional, didukung infrastruktur dan pasar modal yang maju

    Tak hanya itu, dia menjelaskan bahwa Singapura memiliki rezim pajaknya yang kompetitif seperti tidak ada pajak warisan, tidak ada pajak keuntungan modal (capital gain), dan sistemnya konsisten dalam jangka panjang. Akibatnya, keluarga ultra kaya merasa nyaman untuk menempatkan asetnya di Singapura.

    “Jadi keberlanjutan dari sistem perpajakannya juga cukup baik dan ini menurut saya tidak bisa ditawarkan pada hari ini oleh Indonesia ya, karena memiliki tax regime [rezim pajak] yang cukup jelimet,” jelas Andry kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Selain aspek fiskal, Andry menilai stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjadi faktor penentu utama bagi investor kaya dalam memilih tempat pengelolaan asetnya. Stabilitas itu, sambungnya, juga dimiliki Singapura yang konsistensi menjaga risiko politik dan hukum pada level yang sangat rendah.

    Oleh sebab itu, Andry mengingatkan agar pemerintah tidak menempatkan family office hanya sebagai proyek branding ekonomi Bali. Dia mengakui bahwa pariwisata Bali sudah sangat terkenal, tapi itu hanya nilai tambah kecil bagi keluarga super kaya.

    Lebih dari itu, para investor kakap lebih mencari ekosistem finansial dan stabilitas politik-hukum. Andry pun mendorong pemerintah sebaiknya memperkuat fondasi kelembagaan dan regulasi investasi dan perlindungan aset terlebih dahulu.

    “Jadi jangan membuat mereka itu seolah-olah hanya orang kaya saja yang ingin liburan gitu. Jadi mereka harus disiapkan beberapa hal tadi [eksosistem keuangan yang baik dan kepastian politik-hukum],” tutupnya.

    Family Office & Pusat Keuangan Baru di Bali

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

    Diketahui, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia. Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

  • Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Purbaya Tak Mau Biayai Family Office Pakai APBN: Kalau DEN Bisa Sendiri, Bangun Sendiri!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan mengalokasikan seperserpun anggaran untuk membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN.

    Purbaya juga tidak mau ikut campur terhadap program yang berpotensi menggerus pendapatan negara tersebut.

    Kendati demikian, Purbaya menyatakan sudah mendengar lama isu tersebut sejak lama. Dia mengatakan sejauh ini tidak ada ajakan dari DEN untuk memberikan masukan maupun sekadar diajak berdiskusi.

    Purbaya justru menyebut tidak akan mendukung rencana itu dengan APBN.”Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Purbaya menambahkan kalaupun ada alokasi APBN ke proyek family office, dia ingin memastikan alokasinya tepat waktu, tepat sasaran dan tidak bocor. Dia juga kembali memastikan bahwa dirinya tidak memberikan sumbangsih dalam bentuk pendapatnya mengenai konsep pusat keuangan di Pulau Dewata itu.

    “Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau saya doain lah,” lanjutnya.

    Adapun bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang santer diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN. Purbaya, yang baru sebulan lebih menjabat Menkeu, menyebut hanya tahu hal tersebut dari yang sering disampaikan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” pungkasnya.

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

    Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.

    Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.

    Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

  • Menimbang Penguatan MPR Nasional 13 Oktober 2025

    Menimbang Penguatan MPR Nasional 13 Oktober 2025

    Menimbang Penguatan MPR
    Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta (2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) dan Walikota Blitar (2000-2010). Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Periode 2024-2029.
    SETELAH
    amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat tahap (1999–2002), lanskap ketatanegaraan Indonesia berubah secara fundamental.
    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang semula menjadi “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” dan disebut secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai lembaga tertinggi negara, kini menempati posisi sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya: Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
    Perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan politik sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru, ketika MPR memiliki kewenangan nyaris absolut—mulai dari menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hingga mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.
    Melalui amandemen tahap pertama hingga keempat UUD 1945, pasal-pasal yang mengatur MPR diubah secara signifikan.
    Pasal 1 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
    Sementara Pasal 3 UUD 1945 kini membatasi kewenangan MPR hanya pada tiga hal: mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan konstitusi.
    Akibatnya, dalam praktik ketatanegaraan modern, MPR kehilangan fungsi strategisnya sebagai lembaga yang memberikan arah ideologis dan haluan kebijakan jangka panjang.
    Ia menjadi lembaga seremonial: bekerja menjelang Sidang Tahunan, pelantikan presiden, atau ketika wacana amandemen muncul.
    Padahal, sejarah menunjukkan bahwa eksistensi MPR sejak awal kemerdekaan tidak hanya bersifat formal, tetapi konseptual—ia dimaksudkan sebagai wadah tertinggi bagi musyawarah kebangsaan dan penjabaran cita-cita konstitusi.
    Dari sinilah muncul wacana baru: perlu atau tidak MPR diperkuat kembali?
    Dalam konteks hukum tata negara, MPR merupakan lembaga konstitusional yang diatur dalam Bab II UUD 1945.
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memperjelas strukturnya, yakni terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu.
    Namun, UU MD3 tidak menambah kewenangan substantif MPR sebagaimana diatur dalam UUD. Karena itu, jika ingin memperkuat MPR secara kelembagaan, jalur konstitusional yang tersedia ada dua: melalui Amandemen UUD 1945 atau perubahan terbatas UU MD3.
    Wacana yang berkembang di internal MPR, sebagaimana tercermin dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dan DPD (2023–2024), adalah menghidupkan kembali semangat haluan negara dalam bentuk baru yang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
    Dasar rasionalnya jelas: sistem pemerintahan presidensial tanpa arah pembangunan jangka panjang yang mengikat antarpemerintahan berpotensi menimbulkan disorientasi kebijakan nasional.
    Setiap pergantian pemerintahan membawa prioritas baru, kadang bertentangan dengan visi jangka panjang negara. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan ketidakefisienan pembangunan dan kebingungan birokrasi.
    Gagasan PPHN sebenarnya berakar pada GBHN yang pernah ditetapkan MPR di masa lalu. Bedanya, PPHN tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan eksekutif, tetapi memberi kerangka ideologis dan strategis bagi pembangunan nasional.
    Dengan demikian, PPHN akan menjadi dokumen politik kenegaraan yang memandu arah kebijakan, bukan mengatur teknis pelaksanaan program.
    Kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN dapat dirancang melalui Amandemen kelima secara Terbatas UUD 1945.
    Wacana ini telah dibahas sejak periode MPR 2019–2024, bahkan pernah masuk ke dalam Rekomendasi MPR Tahun 2021 tentang Perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara.
    Secara hukum, rekomendasi ini merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 yang memberi wewenang kepada MPR untuk “mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
    Artinya, secara konstitusional, MPR dapat memperluas perannya dengan melakukan amandemen yang bersifat terbatas untuk memasukkan kembali kewenangan penetapan haluan negara.
    Selain itu, Pasal 37 UUD 1945 memberikan mekanisme amandemen yang sah: usulan perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, disetujui dua pertiga anggota yang hadir, dan disahkan oleh setidaknya separuh dari seluruh anggota MPR.
    Dengan dasar hukum ini, gagasan penguatan MPR tidak melanggar prinsip konstitusionalitas—asal dilakukan secara transparan, bertahap, dan mendapat dukungan politik yang memadai.
    Lebih jauh, secara filosofis, penguatan MPR dapat dipahami sebagai usaha untuk menyambung kembali tradisi permusyawaratan dan ideologisasi negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: “…yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
    Dalam kerangka itu, MPR bukan sekadar lembaga administratif, melainkan lembaga ideologis yang menjaga agar arah bangsa tetap sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.
    Gagasan memperkuat MPR tentu tidak lepas dari kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Kritik paling keras datang dari kalangan yang khawatir bahwa penguatan MPR akan membuka jalan bagi kembalinya sistem otoritarian seperti masa Orde Baru—terutama bila diikuti gagasan agar presiden kembali dipilih oleh MPR.
    Namun, pandangan semacam ini tidak seluruhnya berdasar. Penguatan MPR yang kini dibicarakan tidak dimaksudkan untuk mengurangi legitimasi rakyat, melainkan untuk memperkuat fondasi ideologis dan keberlanjutan kebijakan negara.
    Dalam sistem demokrasi modern, lembaga semacam State Policy Council atau National Planning Commission lazim ditemukan di banyak negara.
    Di China, peran arah kebijakan jangka panjang dipegang oleh National Development and Reform Commission.
    Di Singapura, fungsi itu diemban oleh Ministry of National Development yang merumuskan Strategic National Directions lintas pemerintahan.
    Bahkan di Amerika Serikat, National Security Council dan Office of Management and Budget menjadi penentu arah kebijakan lintas presiden.
    Dengan kata lain, memiliki lembaga yang mengawal arah negara bukanlah hal yang bertentangan dengan demokrasi, selama lembaga itu tidak mengambil alih kedaulatan rakyat, melainkan menjaganya dalam bingkai konsistensi nasional.
    Jika MPR diberi kembali mandat untuk menetapkan PPHN, maka arah pembangunan nasional akan memiliki kesinambungan lintas pemerintahan.
    Visi jangka panjang seperti pembangunan sumber daya manusia, kedaulatan pangan, penguatan pertahanan nasional, serta transformasi energi dan teknologi, tidak akan lagi bergantung pada selera politik lima tahunan.
    Lebih dari itu, MPR dapat berperan sebagai penjaga konsensus kebangsaan. Dalam situasi politik yang makin fragmentaris dan pragmatis, keberadaan lembaga yang memiliki fungsi ideologis dan kebangsaan menjadi penting. Ia bisa menjadi ruang musyawarah nasional yang melampaui kepentingan partai politik.
    Sesuai amanat Pasal 3 UUD 1945 dan UU MD3, MPR juga berwenang menyampaikan rekomendasi hasil kajian konstitusional kepada lembaga negara lain.
    Kewenangan ini dapat diperluas melalui revisi undang-undang agar MPR dapat memantau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi dalam setiap kebijakan nasional.
    Dengan begitu, MPR kembali menjadi lembaga moral konstitusional yang tidak sekadar bersidang, tetapi juga berhikmat dalam memandu bangsa.
    Namun, penguatan MPR harus dilakukan dengan prinsip keterbatasan konstitusional. Artinya, MPR tidak boleh mengintervensi pelaksanaan pemerintahan harian (eksekutif), tidak boleh menjadi lembaga politik praktis.
    Selain itu, MPR tidak boleh memiliki kewenangan yang tumpang tindih dengan Mahkamah Konstitusi atau DPR. Ia harus berdiri sebagai lembaga penjaga arah, bukan pengendali kekuasaan.
    Dalam konteks politik kekinian, penguatan MPR justru bisa menjadi momentum rekonsolidasi nasional.
    Ketika polarisasi politik semakin tajam dan ideologi negara sering dipelintir oleh kepentingan pragmatis, MPR dapat menjadi rumah besar kebangsaan yang meneguhkan kembali nilai dasar persatuan.
    Seperti ditegaskan Ketua MPR dalam Sidang Tahunan 2024, “Penguatan MPR bukan untuk mengambil kekuasaan, tetapi untuk menjaga arah dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.”
    Pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu ke mana ia menuju. Dalam kerangka itu, penguatan MPR bukan nostalgia masa lalu, melainkan penegasan peran masa depan.
    Ia bukan antitesis dari demokrasi, tetapi fondasi bagi demokrasi yang berhaluan dan makin bermartabat.
    Dua puluh tahun lebih setelah amandemen UUD 1945, bangsa ini telah belajar banyak dari dinamika demokrasi yang cair. Namun, demokrasi tanpa arah dapat kehilangan substansi kebangsaannya.
    Dalam situasi dunia yang kian tidak pasti, Indonesia membutuhkan lembaga yang menjaga kesinambungan, arah, dan jiwa bangsa.
    MPR, dengan sejarah dan landasan konstitusionalnya, memiliki potensi untuk mengisi kekosongan itu.
    Penguatan MPR bukan berarti menghidupkan kembali supremasi lembaga, tetapi membangun kembali kesadaran bersama bahwa negara memerlukan haluan—sebuah kompas moral dan ideologis yang menuntun setiap pemerintahan agar tidak tersesat dalam pragmatisme politik jangka pendek.
    Jika bangsa ini ingin bertahan dalam arus globalisasi dan gejolak ideologis, maka memperkuat MPR berarti memperkuat kompas bangsa itu sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Purbaya Tak Tahu Soal Family Office dan Rencana Jadikan Bali Pusat Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak tahu menahu soal rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan dengan konsep family office. 

    Sekadar informasi, family office merujuk kepada perusahaan surga pajak bagi konglomerat. Konsep tersebut diterapkan di berbagai negara surga pajak seperti Singapura hingga Hong Kong. 

    Kabar rencana pembuatan family office di Pulau Dewata itu santer diisukan tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    “Enggak tahu saya. Saya enggak tahu,” terang Purbaya ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan saat kunjungan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025). 

    Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut.

  • Dolar AS Tersungkur ke Rp 16.565, Rupiah Bangkit Pagi Ini

    Dolar AS Tersungkur ke Rp 16.565, Rupiah Bangkit Pagi Ini

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pagi ini. Mata uang Paman Sam bergerak turun dan berada di level Rp 16.500-an.

    Dikutip dari data Bloomberg, Senin (13/10/2025), nilai tukar dolar AS terpantau berada pada level Rp 16.565 atau turun sebesar 5 poin (0,03%).

    Pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya cukup bervariasi namun cenderung melemah. Dolar AS menguat terhadap yen Jepang, namun melemah terhadap yuan China, dolar Australia, dolar Singapura, pound sterling, hingga euro.

    Secara rinci Mata uang Paman Sam menguat 0,44% terhadap yen Jepang. Namun, dolar AS melemah terhadap yuan China sebesar 0,08%, dan melemah 0,86% terhadap dolar Australia

    Dolar AS juga terpantau melemah 0,06% terhadap dolar Singapura, kemudian melemah sebesar 0,01% terhadap pound sterling, serta melemah 0,05% terhadap euro.

    Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (ily/rrd)

  • TNI AD Kirim Tim ke Singapura, Ikuti Pelatihan untuk Penguatan Program MBG Nasional 12 Oktober 2025

    TNI AD Kirim Tim ke Singapura, Ikuti Pelatihan untuk Penguatan Program MBG Nasional 12 Oktober 2025

    TNI AD Kirim Tim ke Singapura, Ikuti Pelatihan untuk Penguatan Program MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (AD) mengirim 34 personel untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Makanan Institusional atau
    Institutional Food Management Training
    di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura pada 13–18 Oktober 2025.
    Rombongan yang terdiri dari 26 prajurit TNI AD, empat anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tiga pendamping militer, dan satu peninjau tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (12/10/2025).
    Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan KSAD Singapura pada Juli 2025 lalu.
    Pertemuan itu membuka peluang kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Kolaborasi ini kemudian diformalkan melalui surat penawaran pelatihan dari Army Attache Republic of Singapore pada 6 Agustus 2025 lalu.
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, keikutsertaan personel TNI AD dalam pelatihan ini menunjukkan kesungguhan TNI AD untuk memastikan keberhasilan program MBG melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang manajemen pangan dan gizi.
    “Pelatihan ini merupakan langkah konkret TNI AD dalam memperkuat sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Setelah kembali ke tanah air, seluruh peserta diproyeksikan untuk menjadi kader-kader yang diharapkan dapat menularkan ilmu yang diperoleh masing-masing, agar manfaatnya dirasakan secara luas,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).
    Wahyu menyebut, pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui penyediaan makanan bergizi, sekaligus mendukung pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif.
    Dia menjelaskan, setelah pelatihan selesai, para peserta diwajibkan mempresentasikan hasil pembelajarannya, menyusun panduan teknis dan menerapkan sistem manajemen makanan institusional di lingkungan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) TNI AD.
    “Melalui program ini, TNI AD juga sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
    Melalui pelatihan tersebut, peserta akan memperdalam manajemen penyediaan makanan bergizi di institusi militer dengan standar internasional, mulai dari perencanaan menu, pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga distribusi makanan.
    Materi pelatihan mencakup empat pilar utama, yaitu
    food preparation, food safety, food nutrition,
    dan
    food technology
    , serta kunjungan ke fasilitas pengolahan makanan militer dan komersial di Singapura.
    Program pelatihan itu akan dibagi dalam dua tingkat, yakni Masterclass untuk Perwira Menengah (Pamen) dan Qualification Training untuk Perwira Pertama dan Bintara.
    Para peserta juga akan melakukan kunjungan industri ke SATS Catering Centre dan SATS Innovation Hub guna mempelajari teknologi serta inovasi terkini di bidang penyajian makanan bergizi.
    Diketahui, TNI juga turut mensukseskan pelaksanaan MBG yang merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Romantika iPhone Lawas

    Romantika iPhone Lawas

    Beberapa hari menjelang 17 Oktober, linimasa media sosial penuh dengan percakapan yang sama. “Udah pre-order iPhone 17 belum?”. Pre-order iPhone 17 series sudah dibuka secara online sedari tengah malam kemarin atau pada Jumat, 10 Oktober 2025, dini hari WIB. Ada yang mengunggah tangkapan layar bukti pemesanan, ada yang mengeluh karena situs iBox sempat crash beberapa menit setelah pre-order dibuka. Tak cuma melakukan pemesanan secara daring, para Apple fanboy juga datang ke berbagai gerai iBox di Jakarta. Antrean pembeli sempat terlihat di beberapa pusat perbelanjaan seperti Central Park dan Mall Kelapa Gading. Mereka sengaja datang lebih awal sebelum mall dibuka supaya bisa menjadi pemesan pertama iPhone 17 series.

    Di luar negeri, pemandangan yang sama juga terjadi. Antrean panjang di depan Apple Store, Orchard Road, Singapura bahkan sudah terbentuk sejak subuh. Sekitar 250 orang mengantre sejak dini hari, bahkan dari malam sebelumnya, demi menggenggam ponsel dengan kamera berlapis safir dan prosesor A19 Bionic itu. Antusias tinggi selalu berulang setiap kali Apple meluncurkan produk baru. Euforia, gengsi, dan hasrat menjadikan alasan orang-orang ingin menjadi bagian dari yang terbaru.

    Namun di tengah hiruk pikuk itu, ada segelintir orang yang memilih diam. Mereka tidak ikut berlomba, tidak membuka tabungan, bahkan tidak tertarik sama sekali untuk mengganti ponselnya. Dira Anggun Prameswari menolak terjebak dalam siklus tahunan ganti iPhone. Perempuan berusia 28 tahun ini duduk di meja kerjanya yang sederhana di sebuah co-working space Bandung. Di samping laptop-nya, tergeletak iPhone X berwarna silver dengan casing bening yang mulai kusam. “Saya beli ini tahun 2021, bekas. Waktu itu banyak teman saya bilang, ‘ngapain beli iPhone X, sudah ketinggalan banget.’ Tapi sampai sekarang, ini masih jadi alat kerja utama saya,” katanya.

    Dira pernah mengalami masa di mana ia merasa harus punya iPhone terbaru. “Dulu, saya cicil iPhone 12. Rasanya keren di awal, tapi beberapa bulan kemudian, saya malah stres karena cicilan menumpuk. Akhirnya saya jual, lalu beli iPhone X secara tunai. Dari situ saya janji, cukup ponsel yang berfungsi baik, bukan yang paling baru.”

    Sebagai penulis konten lepas, Dira mengandalkan ponselnya untuk hampir semua hal. Menulis catatan ide, membalas email klien, mengedit foto, dan mengunggah artikel ke media sosial. Sementara untuk memori penyimpanan yang lebih lega, Dira memanfaatkan akses ke cloud berbayar.“Saya nggak butuh kamera 48 megapiksel atau chip A19. Selama bisa multitasking, koneksinya stabil, dan hasil fotonya lumayan, saya puas,” ujarnya.

    Ia sadar banyak orang memandang iPhone lama sebagai simbol ketertinggalan. Tapi Dira justru melihatnya sebagai bentuk kebebasan. “Orang lain punya kebanggaan karena bisa beli iPhone baru. Saya punya kebanggaan karena nggak harus beli iPhone baru,” katanya.

  • Daftar 10 Negara dengan Jalanan Terbaik di Dunia

    Daftar 10 Negara dengan Jalanan Terbaik di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jalanan bukan hanya tempat untuk berlalu-lalang, tetapi sekaligus merupakan cerminan dari karakter dan keunikan negara. Bahkan beberapa negara memiliki jalanan terbaik di dunia.

    Survei jalanan terbaik di dunia dilakukan oleh World Economic Forum. Mereka menggunakan peringkat berbasis persepsi, berdasarkan survei para pemimpin bisnis di seluruh dunia tentang persepsi kualitas jalan dalam skala 1 (sangat buruk) hingga 7 (efisien dan luas).

    Dilansir dari WION News, berikut 10 negara dengan jalanan terbaik di dunia

    1. Singapura

    Singapura memiliki jalan yang dirawat dengan baik dan memiliki skor Quality of Road Infrastructure (QRI) tertinggi sebesar 6,45. Jalanan di negara itu memiliki sistem manajemen berbasis teknologi untuk kendaraan dan jalan.

    Mereka menggunakan teknologi pintar, transportasi umum, dan mengelola permintaan untuk kendaraan pribadi dengan menggunakan sistem The Electronic Road Pricing (ERP) dan kuota kendaraan.

    2. Swiss

    Swiss berada di posisi kedua dengan skor QRI 6,36. Jalanan di Swiss memiliki sistem manajemen proaktif dan jangka panjang dengan teknologi yang efektif, seperti jembatan ASTRA, jembatan portable yang memungkinkan lalu lintas berlangsung di atas bagian jalan raya saat sedang diperbaiki.

    3. Belanda

    Belanda berada di peringkat ketiga dan merupakan negara Eropa kedua yang masuk di 10 besar, dengan skor QRI lebih tinggi yaitu 6,18. Belanda mendekati sistem mobilitas multimodal di jalan, mengurangi penekanan pada kendaraan pribadi, mempromosikan mobilitas publik, dan bersepeda.

    Jalanan di negara ini memiliki sistem jalan bertingkat, jalan distributor, dan jalan akses berdasarkan ukuran jalan dan volume lalu lintas.

    4. Hong Kong

    Hong Kong berada di peringkat keempat dengan skor 6,06. Pihak berwenang melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan untuk menjaga kualitasnya. Ada juga dorongan untuk beralih dari kendaraan pribadi.

    Foto: courtesy SCMP
    Hong Kong

    5. Portugal

    Portugal memiliki jaringan dan manajemen jalan yang modern dan berkualitas. Negara itu mencatat peningkatan secara signifikan selama dekade terakhir.

    Pada tahun 2019, Forum Ekonomi Dunia telah memberikan Portugal skor 6,05 QRI.

    6. Jepang

    Jepang memiliki wilayah yang kecil jika dibandingkan dengan jaringan jalanannya yang luas. Tetapi Jepang menggunakan perawatan canggih dan perbaikan cepat untuk tetap memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal.

    Dengan skor QRI 6,02, jalanan di Jepang diatur oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) dan enam perusahaan jalan tol, yang diprivatisasi oleh empat perusahaan jalan umum.

    7. Prancis

    Prancis memiliki jaringan jalan terbesar di Eropa dan memiliki skor QRI sebesar 5,96. Selama satu dekade terakhir, warga negara Prancis terdorong menuju mobilitas publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

    Prancis memiliki model pembiayaan Public Private Partnership dalam manajemen jalan, berinvestasi di Intelligent Trafficking System, seperti solusi lalu lintas dinamis dengan memasang kamera dan sensor untuk menghilangkan kebutuhan akan tol.

    8. Oman

    Oman menjadi negara Teluk pertama dalam daftar ini dengan skor 5,96 QRI. Oman memiliki teknologi modern dan visi strategis yang membantu dalam mempertahankan jaringan jalan berkualitas tinggi dengan standar internasional terbaik.

    9. Uni Emirat Arab

    UEA memiliki skor 5,92 QRI. Negara ini memiliki kepemimpinan yang terdesentralisasi dan pendanaan yang tinggi dan berkelanjutan.

    UEA memanfaatkan model Public Private Partnership untuk pembiayaan dan manajemen, serta menggunakan AI dan Intelligent Trafficking System untuk manajemen lalu lintas yang efisien.

    10. Austria

    Indeks kualitas jalanan di Australia mendapatkan skor 5,89. Austria memiliki sistem manajemen jalan yang efisien di bawah pengawasan perusahaan publik ASFINAG.

    Ini membutuhkan perawatan ekstensif terhadap terowongan, jalan raya, dan jembatan, menggunakan pendekatan berbasis data.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • XCMG Raih Penghargaan ‘Produk Alat Berat Asia Terbaik Tahun Ini’ di Asia Global Top 50 Heavy Equipment Forum

    XCMG Raih Penghargaan ‘Produk Alat Berat Asia Terbaik Tahun Ini’ di Asia Global Top 50 Heavy Equipment Forum

    JAKARTA – Melalui ajang bergengsi Asia Global Top 50 Heavy Equipment Forum, XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) kembali menegaskan kepemimpinannya di industri alat berat global dengan meraih Penghargaan Produk Alat Berat Asia Terbaik Tahun Ini, melalui model crane terbarunya, XCA120G7-1H, yang dirancang khusus untuk kondisi kerja di Asia.

    Penghargaan ini menjadi pengakuan atas inovasi, performa unggul, serta komitmen XCMG dalam menghadirkan solusi peralatan konstruksi yang efisien, andal, dan berteknologi tinggi di pasar internasional.

    Sejak diluncurkan, XCA120G7-1H telah menjadi simbol dari strategi globalisasi XCMG yang menekankan kombinasi antara riset teknologi mendalam dan adaptasi lokal di berbagai wilayah operasi.

    Didirikan pada tahun 1943, XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di dunia, dengan lini produk mencakup crane, excavator, loader, paver, dan peralatan konstruksi lainnya.

    XCMG menempati peringkat ketiga dalam daftar “Top 50 Global Construction Machinery Manufacturers” versi Yellow Table 2025, serta dikenal atas inovasinya dalam teknologi konstruksi hijau, digitalisasi, dan solusi industri cerdas.

    Sebagai hasil dari pengembangan teknologi mutakhir, XCMG XCA120G7-1H menampilkan peningkatan signifikan dalam performa, efisiensi bahan bakar, serta kenyamanan pengoperasian. Crane ini dilengkapi dengan sistem sasis ganda tujuh poros yang dioptimalkan, boom teleskopik utama sepanjang 66 meter, dan kapasitas angkat maksimum 120 ton, menjadikannya solusi ideal untuk berbagai proyek infrastruktur besar di Asia Tenggara.

    Dengan berat counterweight hingga 24,6 ton, sistem kendali terintegrasi baru, serta penggerak independen pada setiap poros, XCA120G7-1H mampu beroperasi secara stabil bahkan di medan berat dan kondisi kerja ekstrem seperti area pelabuhan, tambang, serta konstruksi jalan dan jembatan. Hasil pengujian menunjukkan crane ini mampu menyelesaikan lebih dari 178 item uji performa dan menempuh lebih dari 100.000 kilometer uji ketahanan, menegaskan kualitas serta reliabilitas kelas dunia dari XCMG.

    Produk ini dirancang melalui penelitian mendalam terhadap kondisi kerja khas Asia — termasuk suhu tinggi, kelembapan ekstrem, serta variasi topografi — agar dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi dan pemeliharaan minimal. XCA120G7-1H dilengkapi sistem pendingin efisiensi tinggi, perlindungan anti-korosif tiga lapis, serta sistem suspensi cerdas yang menyesuaikan secara otomatis dengan permukaan jalan.

    Fitur-fitur tersebut memberikan keunggulan nyata di pasar Asia, khususnya di negara-negara dengan tantangan operasional tinggi seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dengan teknologi intelligent load sensing dan dynamic stability control, crane ini menawarkan keseimbangan ideal antara tenaga, efisiensi, dan keselamatan kerja.

    Pencapaian XCMG tidak terlepas dari investasi besar dalam riset dan pengembangan (R&D). Hingga kini, XCMG memiliki lebih dari 30 pusat R&D global dan 9 basis produksi internasional. Perusahaan tersebut berasal dari 14 negara Asia, dengan rincian: 7 dari Tiongkok, 5 dari India, 3 dari Indonesia, 10 dari Jepang, 2 dari Kuwait, 4 dari Arab Saudi, 7 dari Singapura, 4 dari Turki, 3 dari UEA, serta masing-masing 1 dari Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.

    “Daftar ini dianggap sebagai barometer perubahan industri heavy lift dan penyewaan crane di kawasan Asia maupun masing-masing negara,” ujar Jack Zhang, Sekretaris Jenderal T50 Asian Forum, dalam keterangannya, Sabtu, 11 Oktober.

    Pendekatan “Global Technology, Local Adaptation” menjadi fondasi dalam menghadirkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal tanpa mengorbankan standar global.

    Setiap model baru, termasuk XCA120G7-1H, dikembangkan melalui proses kolaboratif antara tim desain global dan teknisi lokal di Asia. Melalui uji lapangan di berbagai negara dengan kondisi ekstrem, XCMG memastikan bahwa setiap unit yang diproduksi memenuhi standar kualitas Eropa dan ISO, serta mampu menghadapi tantangan iklim tropis dan infrastruktur yang berkembang pesat di kawasan ini.

    Dalam beberapa tahun terakhir, XCMG terus memperluas jangkauan pasar internasionalnya. Produk-produk XCMG kini telah hadir di lebih dari 190 negara dan wilayah, dengan pertumbuhan signifikan di pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Di kawasan ASEAN saja, XCMG mencatatkan pertumbuhan penjualan tahunan lebih dari 35 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen crane dan alat pengangkut berat.

    Model XCA120G7-1H menjadi salah satu kontributor utama kesuksesan tersebut, dengan penerapan di proyek infrastruktur besar seperti pembangunan pelabuhan laut dalam, jaringan jalan tol lintas negara, serta proyek energi terbarukan di kawasan Asia. Keunggulan teknisnya menjadikan XCMG pilihan utama bagi banyak perusahaan konstruksi besar di Indonesia dan sekitarnya.

    Sebagai bagian dari komitmen “Layanan Sejati, Performa Tangguh (TrueCare, TruePerformance)”, XCMG menghadirkan sistem layanan purna jual global yang mencakup lebih dari 2.000 pusat servis dan 6.000 teknisi bersertifikat di seluruh dunia. Untuk pasar Asia Tenggara, XCMG telah membangun pusat suku cadang regional di Kuala Lumpur dan Jakarta, yang memastikan ketersediaan komponen dan respons cepat untuk kebutuhan pelanggan.

    Selain layanan teknis, XCMG juga menawarkan platform digital pemantauan alat berat berbasis IoT, yang memungkinkan pengguna memantau kondisi mesin secara real-time, memperkirakan kebutuhan perawatan, serta meningkatkan efisiensi operasional di lapangan. Pendekatan ini menegaskan komitmen XCMG terhadap transformasi digital dan keberlanjutan di industri alat berat.

    Penghargaan yang diterima di ajang Asia Global Top 50 Heavy Equipment Forum bukan hanya bentuk pengakuan atas keunggulan produk, tetapi juga refleksi dari visi jangka panjang XCMG untuk menjadi pemimpin global dalam solusi konstruksi hijau dan cerdas. Melalui integrasi teknologi digital, efisiensi energi, serta keberlanjutan lingkungan, XCMG terus memperkuat posisinya sebagai pionir inovasi alat berat dunia.

    Dengan filosofi “Tanggung Jawab Besar, Dunia yang Lebih Baik (For a Better World)”, XCMG berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui teknologi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Pencapaian ini menegaskan bahwa XCMG tidak hanya berfokus pada penciptaan produk unggulan, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi kemajuan infrastruktur dan industri global.