Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Jaga Kondisi! Kemenkes Sebut Flu-COVID dan Sejenisnya Ngegas Lagi Belakangan Ini

    Jaga Kondisi! Kemenkes Sebut Flu-COVID dan Sejenisnya Ngegas Lagi Belakangan Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut telah terjadi peningkatan tren kasus penyakit influenza atau sejenisnya (ILI, ISPA, COVID) di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Data diperoleh dari laporan oleh fasyankes ke SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons).

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan hal serupa juga terjadi di negara-negara tetangga dan disebabkan oleh varian virus tertentu.

    “Kasus juga terjadi di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang disebabkan didominasi virus influenza tipe A,” kata Aji dalam keterangannya saat dihubungi detikcom, Kamis (16/10/2025).

    “Di negara-negara tropis, termasuk Indonesia, virus influenza bersirkulasi sepanjang tahun. Namun aktivitasnya meningkat pada masa/waktu tertentu. Saat ini mulai adanya peralihan ke musim hujan dan kualitas udara yang buruk di beberapa kota di Indonesia,” sambungnya.

    Aji menambahkan, meningkatnya kasus influenza atau ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) di musim hujan atau dingin memang normal terjadi. Ini karena pada saat itu suhu udara lebih rendah dan kelembapan tinggi sehingga membuat virus mudah bertahan, mereplikasi, dan menyebar luas.

    Upaya Kemenkes Mengantisipasi Lonjakan

    Kemenkes terus berupaya untuk menekan lonjakan kasus penyakit influenza atau sejenisnya. Pertama dengan Pengamatan kasus influenza melalui SKDR, dan surveilans sentinel ILI/SARI.

    Tak berhenti di sini, Kemenkes juga akan melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat melalui berbagai platform media.

    “Terapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, rutin aktivitas fisik, jaga kebersihan diri dan lingkungan,” kata Aji.

    “Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun (CTPS) atau hand sanitizer. Gunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika di keramaian dan terapkan etika batuk/bersin,” lanjutnya.

    Apabila diperlukan dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis.

    Kemenkes menekankan jika gejala terus memberat, segera dapatkan bantuan dokter atau ke fasyankes terdekat untuk meminimalisir risiko kondisi yang lebih serius.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

    Cuaca Terik Menyengat

    10 Konten

    Cuaca terik menyengat diprediksi akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025. Menurunnya daya tahan tubuh membuat keluhan flu dan batuk meningkat.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Prabowo: Program MBG Layani Setara 7 Kali Populasi Singapura per Hari

    Prabowo: Program MBG Layani Setara 7 Kali Populasi Singapura per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat per hari. 

    Hal ini dia sampaikan dalam sesi dialog bersama Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, di agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Di hadapan para pemimpin bisnis global, Prabowo memaparkan bahwa program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia yang dia saksikan langsung selama puluhan tahun berkeliling daerah.

    “Selama saya berkeliling ke desa-desa, saya sering bertemu anak-anak kecil yang menyambut saya. Tapi ketika saya tanya umur mereka, saya terkejut. Anak yang saya kira berumur empat tahun ternyata sepuluh tahun. Saya melihat langsung stunting dan malnutrisi di depan mata saya,” ujar Prabowo. 

    Menurutnya, pengalaman itu menjadi titik balik untuk menghadirkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Indonesia. Dia terinspirasi oleh berbagai negara seperti India dan Brasil, yang lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa meski memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia.

    “Saya berkata kepada tim saya kalau India bisa, mengapa Indonesia tidak? Saat itu, ada 77 negara dengan program makan gratis. Maka saya bertekad menjadikan Indonesia negara ke-78 atau ke-79 yang melakukannya,” tutur Prabowo.

    Kini, Kepala negara mengklaim bahwa program MBG telah berkembang pesat. Dalam laporan terkininya di forum tersebut, Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah membangun 11.900 dapur yang setiap hari menyiapkan 35,4 juta porsi makanan atau jumlah yang setara dengan memberi makan tujuh kali populasi Singapura. 

    “Kami punya 11.900 dapur yang aktif, memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Ya, tujuh kali populasi Singapura,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta forum.

    Prabowo juga menyinggung tantangan yang sempat muncul di lapangan, termasuk beberapa kasus keracunan makanan, yang langsung ditangani dengan peningkatan sistem pengawasan dan penyempurnaan standar operasional.

    “Kami tingkatkan pengawasan, SOP, membeli peralatan baru untuk penyaringan air, pemanas makanan, dan menjaga kebersihan dapur. Tidak ada kompromi untuk keselamatan anak-anak,” tegasnya.

    Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari program ini mulai terasa nyata, terutama bagi sektor pertanian dan peternakan rakyat. Dana program MBG dikirim langsung ke dapur penyedia makanan tanpa melalui lapisan birokrasi yang panjang, memastikan efisiensi dan transparansi. 

    “Kami melatih 32.000 manajer muda, semuanya lulusan universitas, untuk mengelola dapur. Setiap dapur bisa melayani 3.000 hingga 3.800 anak dan ibu hamil,” kata Prabowo.

    Dia menjelaskan, kebutuhan logistik dari satu dapur saja sudah menciptakan permintaan besar terhadap hasil pertanian lokal. 

    “Satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 3.000 ayam, dan ribuan sayur setiap dua atau tiga hari. Petani kini memiliki jaminan pasar tetap. Mereka mulai menanam lebih banyak, membangun kolam ikan, bahkan memperluas tambak di pesisir,” paparnya.

    Prabowo juga menyebut hasil kajian lembaga Rockefeller Institute yang mengonfirmasi nilai ekonomi dari kebijakan tersebut.

    “Menurut Rockefeller Institute, setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk program makan gratis memberi dampak ekonomi antara US$5 hingga US$37. Jadi ini bukan hanya soal mengatasi kelaparan, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

    Dia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tetap pada peningkatan kualitas gizi dan masa depan anak Indonesia, tetapi efek bergandanya pada ekonomi daerah menjadi bukti bahwa kebijakan sosial bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Tujuan pertama saya adalah mengatasi kelaparan anak-anak. Tapi saya melihat sendiri bagaimana uang yang kita salurkan ke desa dan dapur rakyat ini memutar ekonomi lokal. Ini memberi harapan baru bagi jutaan keluarga di Indonesia,” tandas Prabowo.

  • ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    ​Ramai Tagar Boikot TRANS7, Ini Pemicunya

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.

    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.

    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.

    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     
    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.

    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

    Jakarta: Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo di Kediri, Jawa Timur tengah menjadi sorotan  publik usai munculnya tagar ‘Boikot TRANS7’ yang ramai digaungkan di media sosial.
     
    Sumber polemik ini berasal dari salah satu tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta TRANS7. Dalam tayangan tersebut, Ponpes Lirboyo menjadi salah satu objek pemberitaan, lengkap dengan visual dan narasi yang dinilai negatif.
     
    Penyampaian informasi mengenai tradisi dan budaya di lingkungan pesantren itu dianggap mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tersebut. Tayangan itu juga dinilai telah menyinggung unsur SARA oleh sejumlah kalangan.

    Ponpes Lirboyo selama ini dikenal luas bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional, pelestarian budaya keislaman tradisional, hingga kaderisasi ulama di Tanah Air.
     
    Melansir NU Online, jumlah santri aktif di Lirboyo saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang. Para santri tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
     
    Dengan jumlah tersebut serta sejarah panjang yang dimiliki, Lirboyo menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia.
     

     

    Ponpes Lirboyo melahirkan banyak tokoh besar

    Sejumlah tokoh nasional dan ulama besar diketahui pernah mengenyam pendidikan di pesantren ini. Beberapa di antaranya yakni mantan Ketua Umum PBNU (2015–2020) Said Aqil Siradj, ulama Manaf Achmad Nasir, serta Mustofa Bisri atau Gus Mus.
     

    Permintaan maaf TRANS7

    Merespons reaksi keras dari masyarakat, pihak TRANS7 akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permohonan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi stasiun televisi tersebut.
     
    Assamualaikum Wr. Wb.
     
    Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored TRANS7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo
     
    TRANS7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
     
    Permohonan maaf tersebut juga telah kami sampaikan kepada Gus Adib, salah satu putra KH. Anwar Mansyur. Dan TRANS7 akan menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi pada Selasa pagi ini.
     
    Wassalamualaikum Wr. Wb

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, Presiden Prabowo menceritakan bagaimana pemikiran ekonomi kakeknya, Margono Djojohadikusumo, kemudian ayahnya, Sumitro, juga dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

    “Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka. Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat berbicara mengenai pengaruh pemikiran sosialis dari Sumitro pada masa mudanya.

    Prabowo melanjutkan pemikiran ekonomi Sumitro, yang pada masa itu berkiblat pada Sosialisme, kemudian berkembang saat ayahnya itu ditugaskan ke New York, untuk berbicara mewakili Indonesia di Markas PBB, Amerika Serikat. Di AS, Prabowo melanjutkan, Sumitro bertemu dan bersahabat dengan banyak pemimpin-pemimpin di Amerika, termasuk para pebisnis-pebisnis yang berkiblat pada Kapitalisme. Saat itu, Prabowo menyebut Kapitalisme yang dianut oleh para ekonom dan pebisnis di AS juga dimotori semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

    “Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS,” sambung Presiden Prabowo.

    Prabowo menambahkan ayahnya kemudian bersahabat dengan salah satu pebisnis besar di AS yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka.

    “Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme,” ujar Presiden Prabowo menceritakan kisahnya bersama ayahnya, yang kemudian turut membentuk arah pemikiran ekonominya kelak.

    Di hadapan para CEO, yang jumlahnya sekitar 400-an orang lebih, Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya pun sepakat dengan pemikiran ayahnya, terutama sejak memasuki Abad Ke-21, sulit untuk berkiblat hanya pada satu sistem ekonomi.

    “Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing),” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo berdialog dengan Steve Forbes dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 yang bertajuk “A Meeting of Minds”.

    Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda tiap tahunnya. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum pada 2016.

    Forbes Global CEO Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober, menghadirkan sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia ada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Managing Director Tanoto Foundation Belinda Tanoto, Executive Director Salim Group Axton Salim, dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panbil Group Siap Serap 60 Ribu Pekerja, Dorong Ekonomi Batam

    Panbil Group Siap Serap 60 Ribu Pekerja, Dorong Ekonomi Batam

    Bisnis.com, BATAM – Sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Pulau Batam selama kurang lebih 38 tahun sejak 1987, Panbil Group terus berperan aktif dalam mengembangkan kawasan industri yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.

    Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Panbil Group untuk mendukung kemajuan perekonomian di Kota Batam. Pengembangan proyek Industri di tiga titik besar wilayah Kota Batam menjadi bukti keseriusan Panbil Group dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.3 juta lebih jiwa warga Kota Batam maupun para pendatangnya.

    Angka pengangguran di Kota Batam masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kepri menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, yakni 6,89 persen.

    Di Batam, TPT tahun 2024 tercatat sebesar 7,68 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang yang belum memiliki pekerjaan.

    Dari tahun ke tahun Panbil Group hadir di tengah masyarakat Kota Batam untuk memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi. Pembangunan Kawasan Industri seluas sekitar 100 hektar di Muka Kuning dilakukan pada tahun 1999 untuk menjawab kebutuhan investor yang mencari lahan usaha strategis di Batam.

    Kini, Panbil Group melanjutkan ekspansinya melalui Kawasan Industri Muka Kuning Tahap 2. Proses perluasan kawasan ini diajukan ke BP Batam sejak 2015, disetujui pada 2018, dan mulai digarap pada awal 2021.

    Kawasan ini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi besar, menampung lebih dari 20.000 tenaga kerja per tahun 2025, menjadikannya salah satu kawasan industri terbesar dan paling produktif di Batam.

    Ekspansi pengembangan kawasan industri Panbil Group dilakukan juga di kawasan industri seluas kurang lebih 100 hektar di Tembesi, Kecamatan Sagulung. Area ini rencananya akan dipergunakan untuk Kawasan Industri yang berfokus pada jenis industri elektronik yang diperkirakan akan membuka peluang kerja yang dapat menyerap sebanyak 30.000 tenaga kerja.

    Tentu saja hal ini dapat menjadi dampak positif bagi masyarakat Kota Batam dan sekitarnya. Pihak PT Tanjung Piayu Makmur selaku pengembang juga telah membidik para investor dari Singapura, China, Jepang, Jerman dan Amerika untuk berinvestasi di Kawasan Industri yang dirancang sebagai salah satu Kawasan Industri dengan konsep Eco Low-Carbon Industrial Park atau ramah lingkungan ini.

    Selain di Kota Batam, Panbil Group juga melebarkan sayap bisnisnya ke Pulau Tanjung Sauh. Pulau yang terletak sekitar 2 kilometer dari Batam ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024.

    KEK Tanjung Sauh dengan luas sekitar 800 hektar ini dikelola PT Batam Raya Sukses Perkasa. Proyek itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 18.000 orang hingga 2030. Hingga tahun 2025 ini, KEK Tanjung Sauh telah berhasil mempekerjakan 817 pekerja baik dari Badan Usaha maupun Pelaku Usaha.

    Panbil Group berkomitmen penuh dalam memajukan ekonomi Batam melalui proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Panbil Group secara aktif mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tahun-tahun mendatang. Inisiatif ini dirancang dengan harapan dapat memperkuat Batam sebagai pusat industri dan investasi unggulan di Indonesia. Panbil Group terus berupaya membangun masa depan ekonomi Batam yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

  • KPK Siapkan Kontra Memori Banding Hadapi Eks Dirut PT Taspen Kosasih

    KPK Siapkan Kontra Memori Banding Hadapi Eks Dirut PT Taspen Kosasih

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan kontra memori untuk menghadapi banding mantan Direktur PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANS), terdakwa kasus investasi fiktif bersama PT Insight Investment Management (IIM) 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo langkah ini diambil setelah pihaknya memperoleh informasi bahwa Kosasih akan melakukan banding setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

    “Informasi yang kami terima pihak terdakwa mengajukan banding. KPK tentu akan menyiapkan kontra-memori bandingnya,” kata Budi, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Budi menghormati proses hukum dalam perkara ini dan meyakini hakim bekerja secara profesional sehingga mampu memberikan efek jera terhadap para koruptor.

    “Kami meyakini majelis hakim akan mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan pemulihan keuangan negaranya,” ujar Budi.

    Dia mengungkapkan kasus yang dilakukan Kosasih merupakan ironi karena merugikan 4,8 juta ASN yang telah memberikan sebagian gajinya untuk tabungan masa tua, tetapi disalahgunakan.

    Kerugian negara yang ditaksir sampai Rp1 triliun bisa dimanfaatkan untuk membayar 400 ribu gaji pokok ASN.

    “Kalau kita asumsikan gaji pokok ASN itu sekitar Rp2,5 juta misalnya, uang Rp1 triliun itu bisa untuk membayar 400 ribu gaji pokok ASN, nilai yang sangat besar, dan investasi itu juga yang menjadi harapan hari tua bagi para keluarga ASN di Indonesia,” tutur Budi

    Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29,15 miliar, US$127.057, 283.002 dolar Singapura, 10.000 euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,26 juta won Korea, dan Rp2,87 juta.

  • Wacana Singapura Terapkan Program Makan Terpusat Mirip ‘MBG’ Mulai Januari 2026

    Wacana Singapura Terapkan Program Makan Terpusat Mirip ‘MBG’ Mulai Januari 2026

    Jakarta –

    Singapura akan menerapkan program makan terpusat di sekolah yang konsepnya mirip dengan program ‘makanan bergizi’ (MBG) di Indonesia, mulai Januari 2026. Sebanyak 13 sekolah di Singapura, sebagian besar sekolah dasar, akan beralih ke sistem Central Kitchen Meal Model (CKMM) ,model dapur pusat saat seluruh makanan disiapkan oleh satu operator dan didistribusikan ke sekolah.

    Dengan sistem ini, siswa tidak lagi membeli makanan dari penjual kantin individual, melainkan dari perusahaan katering dan vendor resmi yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan tersebut diambil karena semakin sulitnya sekolah-sekolah di Singapura menemukan dan mempertahankan penjaja kantin, meski biaya sewa sudah rendah.

    Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan pembagian operator dapur pusat. Lima sekolah di wilayah barat – Dazhong Primary, Kranji Primary, Pioneer Primary, Qifa Primary, dan West View Primary – akan dilayani oleh Chang Cheng Mee Wah Food Industries. Sementara itu, Gourmetz akan melayani lima sekolah di wilayah selatan, termasuk CHIJ (Kellock), Radin Mas Primary, dan River Valley Primary.

    Dikutip dari Strait Times, sekolah Blangah Rise Primary, yang sejak 2021 bekerja sama dengan perusahaan katering dan logistik penerbangan Sats, akan beralih ke Gourmetz pada 2026. Gourmetz juga akan melayani Outram Secondary School (kampus York Hill) hingga sekolah tersebut pindah ke Sengkang pada 2027.

    Empat sekolah di wilayah utara dan timur, Casuarina Primary, Chongzheng Primary, Northoaks Primary, dan Outram Secondary (kampus Sengkang), akan ditangani oleh Wilmar Distribution.

    Juru bicara Kementerian Pendidikan atau Ministry of Education Singapore (MOE) menjelaskan, operator dapur pusat wajib menyediakan setidaknya satu menu lengkap dengan harga tidak lebih dari S$2,70 atau sekitar Rp 34 ribu untuk sekolah dasar dan S$3,60 atau sekitar Rp 45 ribu untuk sekolah menengah.

    Selain itu, semua menu harus mengikuti pedoman Healthy Meals in Schools Programme dari Health Promotion Board (HPB) serta menawarkan variasi pilihan makanan yang sehat.

    Program dapur pusat ini merupakan pengembangan dari uji coba di Yusof Ishak Secondary School tahun 2022. Kepala sekolahnya, Chen Ziyang, mengatakan kantin sekolah kini menerapkan model hibrida, menggabungkan sistem dapur pusat Sats dengan beberapa pilihan tambahan seperti makanan ringan dan buah segar.

    Siswa dapat mengambil makanan yang dipesan sebelumnya melalui dispenser otomatis dengan memindai kartu EZ-Link. Dengan sistem ini, waktu antrean berkurang drastis, pengambilan makanan hanya memakan waktu sekitar lima menit saat jam istirahat.

    MOE menyebut meskipun sebagian besar sekolah masih memiliki cukup banyak kios, beberapa di antaranya kesulitan mencari penjaga baru meski biaya sewa sudah rendah. Kompetisi dengan pusat jajanan, food court, dan rumah makan umum membuat banyak calon penjaga kios enggan mengambil alih.

    Mekanisme Operasi Dapur Pusat

    Dalam model baru ini, setiap operator memiliki sistem berbeda. Chang Cheng Mee Wah akan menyediakan terminal otomatis di kantin yang dapat menampung hingga 48 porsi makanan panas siap saji. Siswa cukup menempelkan kartu bus mereka untuk mengambil makanan yang telah dipesan. Sekolah juga bisa menambahkan mesin penjual minuman otomatis bila diperlukan.

    Di Northoaks Primary, selain makanan siap saji, Wilmar Distribution akan mengoperasikan empat kios langsung yang menjual nasi lauk, mi, makanan Barat dan Korea, serta camilan dan minuman. Tersedia juga mesin otomatis dengan pilihan seperti lasagna, laksa, dan nasi goreng.

    Di sisi lain, MOE akan membantu sekolah yang terdampak, termasuk menyalurkan penjaga kios lama ke sekolah lain yang memiliki lowongan atau merekomendasikan mereka ke operator dapur pusat untuk dipekerjakan.

    Meski sistem dapur pusat menjadi salah satu solusi atas kelangkaan penjaga kios, model individu tetap akan menjadi sistem utama bagi kantin sekolah.

    “MOE akan terus mendukung sekolah-sekolah ini, antara lain dengan mencari tarif utilitas yang lebih ringan dan menetapkan biaya sewa kantin yang minimal,” kata juru bicara MOE.

    Kementerian juga akan terus meninjau berbagai cara pengelolaan kantin serta mengkaji kemungkinan memperluas sistem ini ke lebih banyak sekolah yang berminat.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/naf)

  • Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

    Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

    APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

    Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

    Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

    Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

    Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

    Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

    Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

    “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

    Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

    Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

    Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

    Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

    Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

    Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

    Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

    Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

    Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

    Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

    “Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

    Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

    Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

    Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

    Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

    Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***

  • Imigrasi perketat pengawasan WNI ke negara rawan perdagangan orang

    Imigrasi perketat pengawasan WNI ke negara rawan perdagangan orang

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang hendak berangkat ke negara-negara rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Imigrasi berupaya mencegah keberangkatan pekerja Indonesia yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DKI Jakarta, Pamuji Raharja.

    Hal itu disampaikan Pamuji dalam diskusi terkait peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Jakarta, Selasa.

    Langkah ini dilakukan menyusul maraknya kasus eksploitasi tenaga kerja ilegal di kawasan Asia Tenggara. Kasus TPPO paling banyak melibatkan negara seperti Kamboja, Myanmar, Filipina dan Vietnam.

    Negara-negara tersebut menjadi lokasi rawan eksploitasi tenaga kerja ilegal Indonesia, terutama di pusat perjudian daring (online scam center) dan industri gelap.

    Namun, kata Pamuji, pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja ke negara-negara tersebut tidak mudah dilakukan karena kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI).

    “Kalau ke Kamboja, Myanmar, Filipina dan Vietnam itu bebas visa. Jadi kita tidak tahu pasti tujuan keberangkatan mereka. Kadang mereka ke Malaysia dulu atau ke Singapura, baru lanjut ke negara tujuan sebenarnya,” kata dia.

    Selain itu, kondisi ini membuat pihak Imigrasi harus melakukan pengawasan berlapis, mulai dari tahap pengajuan paspor, penyuluhan masyarakat hingga pemeriksaan di bandara bagi calon penumpang yang hendak ke luar negeri.

    “Di bandara, kami juga melakukan sosialisasi kepada calon penumpang, tapi tetap menghormati privasi mereka,” ujar Pamuji.

    Selain memperketat pengawasan di bandara, petugas dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum DKI Jakarta juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan yang berpotensi menjadi titik keberangkatan calon korban TPPO.

    Salah satunya di Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, yang baru-baru ini ditemukan dua korban perdagangan orang.

    Kasus di Cengkareng Timur terjadi sebelum program Desa Binaan dijalankan. “Karena itu, daerah-daerah seperti itu sekarang menjadi prioritas dalam sosialisasi dan pembinaan,” katanya.

    Pemetaan wilayah rawan ini dilakukan bersama Tim Pora dan pemerintah daerah setempat. “Jadi tidak hanya untuk warga lokal, tapi juga menyentuh pengawasan terhadap orang asing yang mungkin menyalahgunakan izin tinggal atau bekerja tanpa izin,” kata Pamuji.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Earias Wirawan menyebutkan, sebanyak 15 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah Jakarta Timur dideportasi karena melakukan pelanggaran selama periode Januari-Mei 2025.

    Kasus pelanggaran tindakan administrasi keimigrasian (TAK) ditemukan 18 WNA, namun yang dideportasi ada 15 WNA. Sedangkan kasus pelanggaran WNA pada 2024 sebanyak 52 kasus.

    Tim Pora terdiri atas Kantor Keimigrasian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Apa Itu Family Office? Proyek Ambisius Luhut yang Enggan Dibiayai Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki proyek ambisius membangun Family Office atau perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembiayaan proyek menggunakan APBN.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan Family Office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

    Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

    Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

    “Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia,” jelasnya.

    Pembentukan Family Office sudah dicanangkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kala itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Lantas, apa sebenarnya Family Office dan apa dampaknya bagi sektor keuangan?

    Definisi Family Office

    Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan konglomerat dan investasi di Indonesia. Melalui proyek ini, para konglomerat bisa memeroleh fasilitas dari pemerintah. Salah satunya pembebasan pajak. 

    Family Office dinilai mampu menggaet para konglomerat menaruh uangnya di Indonesia sehingga digadang dapat menggenjot perekonomian negara. Proyek ini belum terealisasi hingga sekarang, meski dirinya sudah gencar berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. 

    Tahun lalu, setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden, Luhut mengatakan Family Office telah disetujui untuk dilaksanakan. Namun, hal itu terhalang oleh salah satu kementerian yang tidak dia sebutkan namanya oleh Luhut. 

    “Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa,” ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, sebagaimana diberitakan Bisnis, Jumat (11/10/2024).

    Luhut berkaca pada Malaysia dan Singapura yang sudah lebih dulu menerapkan family office. Menurutnya Indonesia tidak boleh kalah dari negara tersebut.

    “Mereka [Malaysia] kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita harus [lebih kompetitif insentifnya], kalau enggak, kita kalah,” kata Luhut, Rabu (15/1/2025).

    Luhut menyebut terdapat 28.000 orang di dunia super kaya yang mau menempatkan kekeyaannya di Family Office di berbagai negara. Saking ambisiusnya, Luhut mengaku pernah studi ke Abu Dhabi untuk mempelajari secara dalam mengenai Family Office. 

    Menkeu Purbaya Ogah Rogoh APBN untuk Family Office

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya enggan membiayai proyek Family Office menggunakan APBN. Dia menyebut bahwa proyek itu berpotensi menggerus pendapatan negara.

    Purbaya mengaku telah mendengar sejak lama rencana pembentukan Family Office, tetapi dirinya tak mau terlibat lebih jauh. Dia juga mengatakan belum ada komunikasi pihak DEN dengan dirinya untuk membahas Family Office.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku tidak terlalu mengerti konsep family office yang diisukan tengah digodok pemerintah melalui DEN.

    “Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” katanya.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab. Kendati perencanaan masih dalam konseptual dan dapat mengalami perubahan.