Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Coretax Telan Biaya Fantastis, Negara Lain Lebih Efisien?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah video unggahan dari akun Instagram @fuaditrockz ramai diperbincangkan publik setelah menyoroti besarnya biaya proyek core tax administration system atau Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

    Dalam video tersebut, pemilik akun, Fuadit Muhammad, mengungkapkan keheranannya terhadap nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) atau pengujian sistem.

    Fuadit menilai biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan hasil dan performa aplikasi Coretax saat ini yang dinilainya belum optimal. Ia menyebut meski proyek ini melibatkan perusahaan besar, hasil akhirnya masih menunjukkan banyak bug dan eror.

    “Nilai Rp 110 miliar itu cuma untuk QA-nya doang , buat testing aplikasinya, tetapi hasilnya eror dan bug-nya masih banyak banget,” ujar Fuadit, dikutip Beritasatu.com, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan persoalannya bukan terletak pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, melainkan pada sistem kerja dan mekanisme proyek yang melibatkan konsultan besar.

    “Bahkan orang awam pun tahu, tampilannya masih banyak eror, responsnya lambat, dan sistemnya belum optimal,” tambahnya.

    Siapa Perusahaan di Balik Coretax?

    Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,228 triliun, termasuk pajak.

    Pengumuman ini dilakukan oleh PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia (PwC) sebagai agen pengadaan dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.03/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Pemenang Tender Dua Tahap dengan Prakualifikasi Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

    Nilai proyek yang mencapai Rp 110 miliar hanya untuk tahap quality assurance (QA) Coretax. – (Pajak.go.id/Tangkapan Layar)

    Proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis reformasi sistem administrasi perpajakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

    Konsorsium LG CNS-Qualysoft bertugas menyediakan solusi commercial off the shelf (COTS) dan mengimplementasikan teknologi tersebut untuk menggantikan sistem lama DJP yang sudah digunakan sejak 2002.

    Selain itu, PT Deloitte Consulting, bagian dari jaringan Deloitte global yang berbasis di Inggris, juga ditunjuk sebagai pemenang tender layanan konsultasi owner’s agent-project management and quality assurance (QA). Nilai kontraknya mencapai Rp 110,3 miliar termasuk pajak. Tugasnya memastikan keberhasilan proyek melalui pengelolaan manajemen proyek, vendor, kontrak, serta penjaminan kualitas.

    Banyak negara di dunia telah lebih dahulu mengimplementasikan sistem administrasi pajak digital seperti Coretax atau dikenal sebagai core tax administration system (CTAS).

    Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut perbandingan beberapa negara yang telah menerapkannya.

    Sistem Pajak Digital di Berbagai Negara

    1. Singapura (IRAS)

    Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) telah lama menerapkan sistem pajak digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan publik.

    Meski demikian, biaya spesifik pembangunan sistem IRAS tidak pernah dipublikasikan secara terbuka. Alasannya, sistem tersebut sudah beroperasi sejak 1992 dan terus diperbarui secara bertahap, sehingga menjadi proyek jangka panjang dan bukan proyek tunggal dengan biaya tertentu.

    Sama seperti Coretax di Indonesia, sistem IRAS berfungsi mengurangi beban administratif dan meminimalkan kesalahan manusia. Kesuksesan digitalisasi pajak Singapura ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak negaranya.

    2. Malaysia (MyTax)

    Malaysia mengembangkan platform pajak digital bernama MyTax, yang fokus pada peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan administrasi perpajakan. Namun, tidak ada data publik mengenai biaya pengembangannya.

    MyTax memudahkan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak secara daring, sekaligus mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

    Walau perincian biaya spesifik tidak tersedia, kemungkinan besar proyek ini didanai melalui anggaran transformasi digital nasional yang lebih luas milik Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), sejalan dengan fokus Pemerintah Malaysia terhadap agenda digitalisasi sektor publik.

    3. Finlandia (Valmis)

    Valmis (dalam bahasa Finlandia berarti siap atau ready) menjadi proyek modernisasi pajak terbesar dalam sejarah Finlandia. Negara ini mengganti lebih dari 70 sistem lama dengan sistem baru berbasis commercial-off-the-shelf (COTS).

    Reformasi ini juga disertai pembaruan undang-undang perpajakan serta penyederhanaan proses internal.

    Proyek yang dimulai pada 2012 ini memakan waktu 8 tahun dan melibatkan sekitar 5.000 orang, termasuk 960 pegawai otoritas pajak dan 400 konsultan.

    Implementasi Valmis dibagi menjadi lima tahap, dari pengelolaan data pelanggan hingga sistem pajak properti, dengan peluncuran terakhir pada 2019.

    Total anggaran program Valmis diperkirakan mencapai 170 juta euro atau sekitar Rp 3,29 triliun. Proyek ini berhasil dijalankan tanpa mengganggu proses pemungutan pajak nasional selama masa transisi.

    4. Selandia Baru (Start)

    Pada 2015, Selandia Baru memulai reformasi besar pada sistem perpajakannya yang telah digunakan sejak 1980-an. Pemerintah meluncurkan sistem baru bernama Simplified Tax and Revenue Technology (Start) yang bertujuan menciptakan administrasi pajak digital dan memungkinkan wajib pajak mengelola kewajibannya secara mandiri.

    Berdasarkan laporan audit, estimasi biaya proyek Start berkisar antara NZ$ 1,3 miliar (sekitar Rp 12,56 triliun) hingga NZ$ 1,9 miliar (Rp 18,35 triliun) dalam periode sekitar 10 tahun.

    Transformasi dilakukan secara bertahap dalam empat fase (2016-2022). Setiap fase memigrasikan layanan pajak secara sistematis, mulai dari GST, withholding tax, hingga pajak penghasilan dan bea masuk.

    Pada 30 Juni 2022, sistem Start telah diimplementasikan sepenuhnya dan menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan di negara tersebut.

    5. Arab Saudi (FATOORA)

    The Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority (ZATCA) di Arab Saudi meluncurkan program nasional fully automated tax operations and online reporting application (FATOORA) yang menggantikan sistem faktur manual menjadi faktur digital.

    Kata fatoora (فَاتُورَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti invoice atau faktur. Nama program ini digunakan oleh ZATCA untuk menamai program nasional e-invoicing (faktur elektronik) yang resmi diluncurkan pada 4 Desember 2021.

    Program FATOORA dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tidak ada angka resmi yang diumumkan sebagai biaya tunggal proyek FATOORA, meskipun diakui bahwa biaya kepatuhan dan integrasi sistem dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis.

    Tahap pertama, yang dimulai pada 2021, mewajibkan seluruh wajib pajak untuk berhenti menggunakan faktur manual dan beralih ke perangkat lunak faktur yang memenuhi standar ZATCA.

    Selanjutnya, pada tahap kedua tahun 2023, sistem faktur digital diintegrasikan langsung dengan portal ZATCA, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik secara aman dan efisien antara penjual dan pembeli.

    Transformasi ini menunjukkan komitmen kuat Arab Saudi dalam membangun ekonomi digital yang transparan, modern, dan sesuai standar internasional.

    Mengapa Tidak Ada Angka Proyek Tunggal?

    Banyak negara tidak memublikasikan angka biaya proyek digitalisasi pajak secara spesifik karena sifatnya merupakan program jangka panjang dan bertahap. Anggaran untuk modernisasi sistem biasanya berasal dari alokasi tahunan organisasi atau kementerian, mencakup belanja modal (capex), biaya operasional (opex), kontrak vendor, konsultan, serta lisensi perangkat lunak.

    Hanya beberapa negara, seperti Selandia Baru, yang membuat business case publik berisi angka proyek secara terperinci, sementara negara lainnya memandangnya sebagai inisiatif berkelanjutan dalam reformasi pajak nasional.

    Kontroversi biaya proyek Coretax sebesar Rp 110 miliar untuk tahap QA membuka diskusi penting tentang efektivitas dan akuntabilitas proyek digital pemerintah. Meskipun bertujuan memodernisasi sistem perpajakan, transparansi dan hasil implementasi tetap menjadi indikator utama keberhasilan.

  • Krisis Persuasi Etis Pejabat Publik

    Krisis Persuasi Etis Pejabat Publik

    Krisis Persuasi Etis Pejabat Publik
    Pegiat literasi, praktisi dan pemerhati pendidikan
    SOPAN
    santun selalu menjadi pelajaran dasar dalam kehidupan. Sejak kecil, guru dan orang tua mengajarkan pentingnya menghargai orang lain melalui perilaku dan tutur kata. Sopan tampak dari gerak-gerik tubuh. Santun lahir dari pilihan kata dan nada bicara.
    Namun kini, banyak pejabat publik yang mempertontonkan perilaku jauh dari nilai itu. Mereka berbicara dengan nada tinggi, menegur dengan kata kasar, menggebrak meja, dan menunjuk-nunjuk saat marah. Mimik tidak ramah dan mata melotot menambah kesan arogansi di ruang publik.
    Perilaku seperti ini menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan mengikis budaya adab. Ini adalah permasalahan yang serius. Sebab, komunikasi pejabat publik memiliki daya tular sosial. Masyarakat meniru gaya bicara dan gestur pemimpinnya. Jika pemimpin menunjukkan kemarahan atau ketidaksukaan dengan kasar dan arogan, masyarakat menganggap perilaku itu wajar.
    Fenomena ini menjadi sinyal bahwa sebagian pejabat publik gagal memahami esensi kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya sekadar sosok dengan jabatan, tetapi panutan moral. Ketika pejabat menunjukkan kemarahan di depan publik dengan cara yang tidak sopan dan tidak santun, sebenarnya ia sedang mempertontonkan kelemahannya. Sikap kasar sering menutupi luka batin, ketakutan, kebutuhan divalidasi atau ambisi pribadi yang berlebihan.
    Menurut Daniel Goleman dalam
    Emotional Intelligence
    (1995), kemampuan mengelola emosi adalah kunci kepemimpinan efektif. Tanpa kecerdasan emosional, kekuasaan berubah menjadi alat pembenaran diri. Masalah ini muncul karena krisisnya seni persuasi yang etis dalam komunikasi pejabat publik. Padahal persuasi adalah seni menggerakkan tanpa memaksa.
    Riset Harvard Business Review (Cuddy dan Carney, “Connect, Then Lead,” 2013) menyebutkan bahwa manusia lebih mudah diyakinkan bila ia merasa aman dan didengar. Otak bagian
    prefrontal cortex
    lebih aktif saat seseorang merasa punya kendali dalam percakapan. Artinya, kekuatan persuasi bukan pada tekanan, tetapi pada rasa dihargai.
    Permasalahan komunikasi yang kaku dan agresif kini meluas di ruang publik Indonesia. Pejabat yang berbicara dengan gaya memerintah menimbulkan efek resistensi sosial. Teori
    psychological reactance
    menjelaskan bahwa manusia menolak pesan yang dianggap mengancam kebebasan (Brehm, A Theory of Psychological Reactance, 1966). Semakin keras seseorang memaksa, semakin besar keinginan orang lain menolak. Karena itu, komunikasi publik yang mengandalkan intimidasi justru merusak kredibilitas pejabat itu sendiri.
    ANTARA FOTO/Aji Styawan Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Dalam unjuk rasa yang dihadiri sekitar 100 ribu warga itu menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/tom.
    Penyebab utama situasi ini bersumber dari budaya politik yang hierarkis. Banyak pejabat merasa bahwa suara mereka adalah kebenaran tunggal. Mereka lupa bahwa rakyat tidak ingin diperintah, tetapi ingin diajak bekerja sama.
    Sebuah riset dari Stanford Graduate School of Business (Zakary Tormala, The Science of Influence, 2021) menunjukkan bahwa bahasa yang mengundang partisipasi lebih efektif daripada bahasa yang memerintah. Kalimat seperti “bagaimana jika kita coba cara ini?” menciptakan rasa memiliki bersama. Sementara kalimat “ini cara yang benar atau kamu harus begini” menimbulkan jarak psikologis.
    Selain faktor budaya, ada pula aspek kepribadian dan trauma sosial. Banyak pemimpin tumbuh dalam lingkungan yang menganggap kekerasan verbal sebagai wibawa. Padahal, menurut Susan David dalam Emotional Agility (2016), reaksi emosional yang tidak dikelola hanya menunjukkan ketidakdewasaan psikologis.
    Orang yang terbiasa marah untuk meyakinkan orang lain sebenarnya sedang menutupi ketidakpastian dirinya. Di titik inilah kecerdasan emosional menjadi pondasi penting bagi pejabat publik yang ingin dipercaya rakyatnya. Persuasi sejati berawal dari kemampuan menciptakan rasa aman. Seseorang yang merasa dihargai akan membuka diri terhadap ide baru. Ketika rasa aman muncul, otak menurunkan mekanisme pertahanan dan mulai menerima logika.
    Retorika yang empatik, seperti dijelaskan Aristoteles dalam Rhetoric, menekankan tiga unsur utama, yaitu ethos (kredibilitas), pathos (emosi), dan logos (logika). Pejabat publik perlu menyeimbangkan ketiganya agar komunikasinya efektif. Tanpa empati dan kredibilitas, logika hanya terdengar seperti instruksi kosong.
    Persoalan ini perlu diatasi. Pelatihan Komunikasi Persuasif Etis bisa menjadi solusi konkret. Program ini menggabungkan teori kecerdasan emosional (Goleman, 1995) dan teknik retorika empatik modern. Pejabat perlu dilatih membaca ekspresi lawan bicara, mengatur intonasi, dan memilih kata dengan kesadaran emosional.
    Pelatihan seperti ini telah diterapkan dalam program kepemimpinan publik di Singapura dan Norwegia (OECD, Leadership in the Public Sector, 2022). Hasilnya menunjukkan peningkatan empati dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Selain pelatihan, perlu ada reformasi cara berkomunikasi di ruang publik. Pemerintah dapat menerapkan model Dialog Publik Kolaboratif yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan kebijakan. Dalam model ini, pejabat bukan satu-satunya sumber ide, melainkan fasilitator yang memandu arah diskusi.
    Menurut Amy Cuddy dalam
    Presence
    (2015), pemimpin yang menunjukkan keterbukaan fisik dan verbal menumbuhkan rasa percaya yang kuat. Dengan komunikasi partisipatif, masyarakat merasa memiliki keputusan bersama. Cara lainnya adalah dengan konsep Cermin Komunikasi. Pejabat publik dilatih untuk menjadi refleksi bagi masyarakat. Mereka belajar mendengarkan bukan untuk menjawab, tetapi untuk memahami.
    Menurut penelitian Carl Rogers dalam
    On Becoming a Person
    (1961), empati adalah dasar perubahan psikologis dalam hubungan manusia. Ketika masyarakat merasa dipahami, mereka lebih siap menerima arahan. Dengan demikian, persuasi bukan lagi tentang menguasai, tetapi tentang membangun hubungan.
    Ketenangan juga menjadi kekuatan retoris yang sering diremehkan. Dalam situasi panas, pejabat yang tetap tenang menunjukkan penguasaan diri tinggi. Daniel Goleman (2018) menegaskan bahwa ketenangan memperlihatkan kematangan emosional dan meningkatkan kredibilitas moral. Di hadapan publik, nada yang lembut justru lebih didengar daripada teriakan keras. Pemimpin yang mampu menahan diri menciptakan rasa aman, sedangkan yang marah-marah akan kehilangan wibawa.
    Selain itu, kemampuan menghadapi kritik juga bagian penting dari seni persuasi. Kritik seharusnya dilihat sebagai data, bukan ancaman. American Psychological Association (2021) mencatat bahwa 72 persen pembicara publik menurun performanya setelah menerima kritik negatif. Padahal, menurut Carol Dweck dalam
    Mindset
    (2006), individu dengan pola pikir berkembang melihat kritik sebagai peluang belajar.
    Pejabat publik yang cerdas tidak menolak kritik, tetapi mengolahnya menjadi refleksi diri. Dengan begitu, ia memperkuat integritas dan menunjukkan kedewasaan moral. Budaya komunikasi publik yang empatik perlu dibangunn. Media, lembaga pendidikan, dan masyarakat hendaknya mendukung transformasi ini. Sopan santun tidak lagi sekadar simbol keselarasan sosial, tetapi bagian dari strategi persuasi yang manusiawi.
    Pejabat yang menguasai seni persuasi, mampu berbicara dengan empati, dan mendengarkan dengan hati akan memulihkan kepercayaan publik yang kini kian menurun. Kepercayaan adalah mata uang sosial tertinggi dalam demokrasi. Tanpa kepercayaan, kekuasaan hanya menjadi panggung kosong tanpa legitimasi moral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Sesi I Hari Ini 29 Oktober 2025 Turun Tipis

    IHSG Sesi I Hari Ini 29 Oktober 2025 Turun Tipis

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak melemah tipis pada akhir sesi I perdagangan Rabu (29/10/2025). IHSG turun 6,05 poin atau 0,07% ke level 8.086,57 setelah bergerak di rentang 8.042–8.115 sepanjang sesi.

    Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), total 16,19 miliar saham telah diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,27 triliun dari 1,32 juta kali transaksi. Sebanyak 316 saham menguat, 326 saham melemah, dan 164 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham tertekan pada penutupan sesi I. Sektor industri memimpin pelemahan dengan koreksi 1,13%, diikuti sektor teknologi 1,05%, properti 0,45%, infrastruktur 0,44%, dan kesehatan 0,29%.

    Sebaliknya, penguatan terjadi pada sektor barang baku yang naik 2,4%, transportasi 1,53%, barang konsumsi non-primer 0,96%, energi 0,4%, dan keuangan 0,26%.

    Sementara itu, bursa saham Asia mayoritas bergerak positif. Indeks Nikkei (Jepang) melonjak 2%, Straits Times (Singapura) melemah tipis 0,07%, sementara Shanghai Composite (China) naik 0,39%. Bursa Hong Kong (Hang Seng) hari ini libur perdagangan.

  • Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Polri Tegaskan Komitmen Berantas Penyelundupan Timah dan Benahi Tata Kelola Industri Tambang

    Jakarta (beritajatim.com) – Aktivitas penyelundupan timah dari wilayah Bangka Belitung masih menjadi persoalan serius yang merugikan negara dan memperburuk tata kelola industri tambang nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan industri timah yang berkelanjutan.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menegaskan bahwa praktik penyelundupan timah merupakan salah satu akar persoalan dalam tata kelola industri nasional. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap seluruh bentuk pertambangan serta perdagangan timah ilegal.

    “Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat 5–6 kali penangkapan kasus penyelundupan timah yang umumnya dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura,” ujar Irhamni dalam acara Coffee Morning bertema Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan di Jakarta.

    Irhamni menjelaskan, upaya penegakan hukum akan berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola industri timah agar pengelolaannya tidak merugikan negara maupun masyarakat. “Arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut dia, tantangan di lapangan tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Disparitas harga antara pasar domestik dan luar negeri membuat sebagian masyarakat tergoda menjual hasil tambang ke luar negeri karena tawaran harga yang lebih tinggi.

    Untuk menutup celah tersebut, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah agar masyarakat tetap memperoleh pendapatan yang layak tanpa melanggar hukum. Salah satu langkah penting adalah penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan legal dan terpantau.

    Lebih lanjut, Irhamni menegaskan bahwa hasil tambang dari wilayah berizin, termasuk yang berada di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. (TINS), wajib diserahkan kepada perusahaan tersebut. “Yang menambang di wilayah PT Timah harus tertib. Hasilnya disetorkan ke PT Timah, dan PT Timah juga harus membeli dengan harga yang sesuai agar masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembenahan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum, dan korporasi negara untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

    Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri timah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam. [beq]

  • Hendri Satrio Lihat 3 ‘Hantu’ Bayangi Pemerintahan Prabowo, Semua Berhubungan dengan Jokowi

    Hendri Satrio Lihat 3 ‘Hantu’ Bayangi Pemerintahan Prabowo, Semua Berhubungan dengan Jokowi

    GELORA.CO –  Analis politik Hendri Satrio melihat adanya “hantu” yang membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hantu” yang dimaksud adalah isu di sekitar Prabowo yang membebani sektor politik, hukum dan ekonomi.

    Dari tiga isu tersebut, seluruhnya berkaitan dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Pertama adalah isu permasalahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi.

    Kedua, isu Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, yang tak kunjung dieksekusi vonis pidananya. Seperti diketahui,Silfester dikenal sebagai salah satu pentolan relawan pendukung Jokowi.

    “Hantu” terakhir adalah utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Proyek yang digarap dan diresmikan Jokowi itu kini membebani negara dengan utangnya yang mencapai Rp 116 trilun.

    Hal itu disampaikan Hendri Satrio secara monolog di channel Youtubenya, @hendri.satrio, dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Kenapa hantu? Karena ini hal yang enggak jelas tapi bisa mengganggu gitu. Mengganggu kalau tidak segera dibereskan kan kalau kita nonton uka-uka segala macam begitu kan, kalau ada hantu-hantu tuh langsung diberesin kan,” kata Hendri.

    Ijazah Gibran

    Menurut Hendri , isu soal permasalahan ijazah Gibran harus dijawab secara terang benderang langsung oleh Gibran.

    Berbeda dari isu permasalahan ijazah yang juga menerpa ayahnya, Jokowi, Gibran kini masih menjadi pejabat publik.

    Maka, keraguan atas status pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu harus dijelaskan.

    Seperti diketahui, saat ini, Gibran digugat secara perdata oleh seorang warga bernama Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Penggugat empersoalkan keabsahan riwayat pendidikan Gibran, khususnya ijazah SMA/setara, serta menuding adanya perubahan data riwayat pendidikan di situs KPU. Sampai saat ini proses hukumnya masih berlangsung.

    “Tentang ijazah Jokowi itu bisa menunggu nanti selesai polemiknya lewat pengadilan atau apalah gitu. Karena Pak Jokowinya sudah tidak lagi menjabat. Nah, yang menurut saya perlu segera diselesaikan itu justru polemik  ijazahnya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena dia masih menjabat dan sedang menjabat.”

    “Jadi kalau Mas Gibran menurut saya ada keharusan untuk dia tampil ke publik menjelaskan, oh iya saya selesai di, kita enggak usah ngomong universitas tapi bicara tentang SMA aja. Oh iya saya selesai di SMA sekian sekian sekian, tahun berapa tahun berapa tahun berapa gitu.”

    “Kenapa saya nyebutnya tahun berapa tahun berapa tahun berapa karena kan ada kabarnya dia sekolah di Australia, ada kabarnya dia sekolah di Singapura. Nah, maksud saya diclearkan aja dan dia harus tampil tuh untuk menyelesaikan polemik ini,” papar Hendri.

    Pendiri lembaga survei dan riset opini publik KedaiKOPI itu menilai, isu permasalahan ijazah Gibran tidak serta-merta menyeret Prabowo sebagai sosok yang didampingi dalam Pilpres 2024.

    “Menurut saya sih tentang latar belakang itu tidak ditanggung paketan. Kan latar belakangnya Mas Gibran ya, latar belakangnya dia gitu, bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo,” jelasnya.

    Lebih jauh, Hendri menyoroti adanya desakan publik terhadap kinerja Gibran yang dinilai tak banyak melakukan sesuatu sebagai RI 2.

    Hal itu dikorelasikan dengan ongkos negara yang harus membiayai gaji dan operasional Gibran.

    “Bahkan akhir-akhir ini kan banyak sekali suara dari masyarakat itu Wapres mesti dikasih kerjaan yang lebih berat lagi. Jangan sampai kemudian jadi Wapres enggak ada kerjaannya, akhirnya seperti menghabiskan uang negara gitu kan. Itu lebih parah lagi,” ujarnya.

    Silfester

    Menurut Hendri, hantu pemerintahan Prabowo yang kedua adalah Silfester Matutina.

    Seperti diketahui, Silfester, yang dikenal sebagai relawan Jokowi itu, sudah divonis 1,5 tahun penjara pada kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) pada 2019, namun hingga kini belum ditahan.

    Kasusnya bermula pada 2017, Silfester berorasi menuding JK sebagai pemecah belah bangsa dengan ambisi politiknya. Silfester juga menyebut JK korupsi hingga mengakibatkan masyarakat miskin.

    Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 untuk Silfester dibacakan tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua H Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota H Eddy Army dan Gazalba Saleh. Dalam Putusan MA ini disebutkan bahwa Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

    Pembiaran terhadap Silfester yang tidak kunjung dieksekusi hukumannya, menjadi gambaran buruknya wajah hukum di bawah pemerintahan Prabowo.

    “Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa penegakan hukum di era Pak Prabowo ini tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya karena Silfester,” ujar Hendri.

    Bahkan, Hendri melihat prestasi Kejaksaan yang sukses mengembalikan kerugian negara sebesar sekitar Rp 13,25 triliun dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) tertutupi kasus Silfester yang belum dieksekusi.

    “Dengan hadirnya uang triliunan itu harusnya luar biasa dampaknya. Tapi ternyata banyak juga masyarakat yang bertanya, ‘Loh, tapi kenapa kemudian Silverster tidak eh dieksekusi juga?’ Nah, menurut saya ini harus diperjelas Silferster ini. Apakah Bang Silferster memang sudah selesai ya, tidak perlu lagi diungkit-ungkit hukumnya atau memang harus dieksekusi,” papar Hendri.

    Utang Whoosh

    Hantu terakhir yang membayangi pemerintahan Prabowo adalah utang jumbo Whoosh.

    Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh benar-benar digarap pada pemerintahan Jokowi.

    Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu juga yang meletakkan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikannya pada 2 Oktober 2023.

    Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.

    Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.

    Proyek KCIC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    PSBI sendiri merupakan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium sejumlah BUMN pada proyek KCIC.

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. 

    Terbaru, Kementerian Keuangan menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

    Danantara, badan pengelola investasi yang kini membawahi BUMN pun harus putar otak membayar utang jumbo tersebut.

    “Akhirnya polemik yang berkepanjangan ini membuat masyarakat bingung juga dan akhirnya kembali berpolemik tentang siapa kemudian yang me-mark up luar biasa besar. Apakah ini ada peran Pak Jokowi Presiden ketujuh atau hanya perannya Pak Luhut,” kata Hendri.

    Menurut Hendri, orang yang bersalah membuat negara terbebani utang jumbo harus ditunjuk hidungnya dan diproses hukum.

    “Menurut saya harus diselesaikan ya. Ini polemik Whoosh ini bisa larinya ke mana-mana termasuk akhirnya ke Danantara. Sebuah lembaga yang diimpi-impikan Pak Prabowo yang akan membantu perekonomian Indonesia.”

    “Polemik berkepanjangan ini harus diselesaikan. Kalau memang ada yang salah, ya sudah tunjuk hidung yang bersalah dan dihukum,” pungkasnya.

  • Fokus ekspansi, TOBA pastikan tak ikut di “waste to energy” Danantara

    Fokus ekspansi, TOBA pastikan tak ikut di “waste to energy” Danantara

    Saat ini TBS sedang menjajaki peluang investasi dan akuisisi bisnis hijau di pasar regional, seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand

    Jakarta (ANTARA) – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memastikan untuk fokus memperluas peluang ekspansi ke pasar internasional utamanya di Asia Tenggara, dan tidak memprioritaskan untuk ikut proyek waste to energy (WTE) Danantara Indonesia.

    Perseroan telah melakukan ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara pada 2023 melalui akuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES), dan terakhir akuisisi CORA Environment pada 2025, yang mana inisiasi bisnis waste management tersebut menunjukkan hasil nyata dan semakin menjanjikan.

    “Kemajuan bisnis pengelolaan limbah ini menjadi sebuah advantage sekaligus peluang bagi TBS untuk membentuk platform pengolahan limbah regional di Asia Tenggara melalui ekspansi ke pasar internasional,” ujar SVP Corporate Finance and Investor Relations TOBA Mirza Rinaldy Hippy dalam Paparan Kinerja Kuartal III-2025 di Jakarta, Selasa.

    Mirza mengatakan bisnis pengolahan limbah di pasar internasional Asia Tenggara memiliki potensi yang menarik, sehingga keikutsertaan dalam proyek waste to energy yang dijalankan oleh Danantara Indonesia tidak menjadi prioritas bagi perseroan.

    “Saat ini TBS sedang menjajaki peluang investasi dan akuisisi bisnis hijau di pasar regional, seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand,” ujar Mirza.

    Selain akuisisi, lanjutnya, perseroan juga aktif melakukan ekspansi organik melalui investasi belanja modal untuk penambahan kapasitas pengelolaan dan penambahan fasilitas daur ulang di Singapura.

    “Aspirasi menjadi pemain global ini menegaskan transformasi bisnis kami untuk menjadi perusahaan yang sepenuhnya fokus pada bisnis hijau dan energi bersih yang berdampak dan berkelanjutan, sekaligus diharapkan dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional di bidang energi terbarukan,” ujar Mirza.

    TOBA menyiapkan anak usaha yaitu CORA Environment sebagai salah satu jangkar bisnis, setelah perseroan diproyeksikan meninggalkan sepenuhnya bisnis batu bara pada tahun 2030 mendatang.

    Entitas ini sebelumnya bernama SembWaste dan Sembcorp Environment, yang diakuisisi TOBA pada awal tahun 2025.

    Sembcorp Environment Pte Ltd merupakan perusahaan regional Asia Tenggara berbasis di Singapura, yang fokus pada bisnis ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah.

    “Sebagai pemain di bisnis pengolahan limbah di tingkat regional, TOBA sejatinya paling siap mengembangkan bisnis waste to energy,” ujar Mirza.

    Per September 2025, segmen pengelolaan limbah TBS menghasilkan pendapatan 111,92 juta dolar AS atau menyumbang sekitar 39 persen dari total pendapatan konsolidasi, serta 88 persen dari adjusted EBITDA

    Dari aspek operasional, CORA Environment di Singapura dan Indonesia mengelola hampir 1 juta ton limbah per tahun dan melayani lebih dari 470 ribu pelanggan serta ribuan perusahaan.

    Selain, CORA, Asia Medical Enviro Services (AMES) telah memproses lebih dari 3 ribu ton limbah rumah sakit di Singapura.

    Sementara itu, ARAH Environmental telah mengelola lebih dari 6.000 ton limbah rumah sakit dan domestik di Indonesia. AMES dan ARAH merupakan anak usaha TOBA yang fokus pada pengolahan limbah rumah sakit.

    “Keberhasilan dalam bisnis pengolahan limbah di Singapura dan Indonesia, membuat TBS untuk ancang-ancang ekspansi ke negara lain di regional, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia,” ujar Mirza.

    Dalam kesempatan ini, Analis Mirae Sekuritas Farras Farhan mengapresiasi keputusan TOBA yang memilih jalan sendiri dalam pengembangan proyek energi hijau berbasis limbah, kendati secara kapabilitas dan kapasitas layak mengikuti tender Danantara Indonesia.

    “Ketidakikutsertaan TBS dalam tender proyek WTE Danantara merupakan bentuk kedisiplinan good governance yang dapat menganulir terbentuknya persepsi conflict of interest mengingat eks-wadirut sekarang menjabat CIO Danantara. Ini sesuatu yang positif karena menunjukkan keteladanan,’’ ujar Farras.

    Farras menilai keputusan TBS Energy untuk tidak mengikuti tender Danantara Indonesia bukan berarti mengurangi minat perusahaan di sektor waste to energy, namun menunjukkan fokus strategis perseroan untuk memperkuat portofolio bisnis yang sudah matang.

    “CORA Environment sudah melewati tahap pembentukan model bisnis dan integrasi teknologi pengelolaan limbah. Dengan rekam jejaknya yang berasal dari SembWaste dan Sembcorp Environment, CORA sudah punya pengalaman operasional regional. Jadi masuk akal bila TBS memilih fokus ekspansi ke negara-negara yang lebih siap secara regulasi dan infrastruktur,” ujar Farras.

    Sebagaimana diketahui, Danantara Indonesia menyatakan terdapat lebih dari 107 perusahaan tertarik mengikuti tender proyek waste to energy dalam bentuk Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

    Pada tahap awal, Danantara Indonesia menyebutkan bahwa akan terdapat 10 PSEL di sepuluh kota di Indonesia, yang rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telkom Sabet World’s Best Employers 2025 dari Forbes

    Telkom Sabet World’s Best Employers 2025 dari Forbes

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menempati peringkat tertinggi di antara perusahaan asal Indonesia dalam daftar ‘World’s Best Employers 2025’ versi Forbes. Ini menjadi kali kelima secara berturut-turut Telkom masuk jajaran perusahaan terbaik dunia dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan kerja berkelanjutan.

    Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan menyatakan kebanggaannya atas penghargaan dari Forbes sebagai pengakuan internasional atas komitmen Telkom.

    “Kembali mendapat penghargaan dari institusi internasional seperti Forbes merupakan bentuk pengakuan yang sangat berarti bagi Telkom. Kami bangga dapat berada di jajaran perusahaan terbaik dunia, yang menjadi bukti bahwa Telkom terus berada pada jalur yang tepat dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada pengembangan talenta,” ujar Willy dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Pada daftar tahun ini, Telkom berada di posisi ke-345 dari 900 perusahaan dunia yang terpilih. Telkom juga menduduki peringkat kesembilan secara global dalam kategori telecommunication services, mengungguli sejumlah pemain besar seperti Vodafone (UK), Telenor (Norwegia), Etisalat (UEA), SingTel (Singapura), China Mobile, Telstra (Australia), dan BT Group (UK).

    Pemeringkatan World’s Best Employers disusun Forbes bersama lembaga riset pasar global Statista melalui survei terhadap lebih dari 300 ribu karyawan di 50 negara.

    Para responden menilai perusahaan berdasarkan pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, serta fleksibilitas kerja. Hasil survei tersebut menentukan perusahaan yang dinilai mampu membangun lingkungan kerja unggul dan inklusif di tingkat global.

    Untuk menjaga relevansi di tengah perubahan industri, Telkom menerapkan budaya kerja digital bertajuk ‘Digital Ways of Working BISA’ (Bravery, Integrity, Service Excellence, dan Agility). Pendekatan ini menekankan keberanian mengambil risiko terukur, menjunjung tinggi integritas, serta ketanggapan terhadap perubahan dengan solusi inovatif.

    “Pencapaian ini merupakan buah dari sinergi dan dedikasi seluruh karyawan TelkomGroup yang telah mendukung terciptanya lingkungan kerja positif. Dengan menerapkan Digital Ways of Working BISA, kami optimis Telkom akan terus tumbuh sebagai perusahaan yang mampu menarik dan mengembangkan talenta unggul Indonesia untuk berkarya dan berkontribusi di TelkomGroup,” tutup Willy.

    Tonton juga video “Telkom: Bangun BTS Ramah Lingkungan dari Sabang Sampai Merauke” di sini:

    (prf/ega)

  • Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Kolaborasi Telin, SDEC, & ITCO Niaga Kembangkan Sistem Kabel Laut ICE II

    Jakarta –

    PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pengembangan sistem kabel laut Indonesia Cable Express II (ICE II). Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital di kawasan Regional.

    CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba menyampaikan sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), kerja sama yang dilakukan bersama Sarawak Digital Economy Corporation Berhad (SDEC), dan ITCO Niaga Sdn Bhd (ITCO) merupakan perwujudan langkah konkret untuk mendorong digitalisasi daerah.

    “Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kami menuju lintas daerah yang lebih terhubung dan terdigitalisasi. Dengan menghubungkan berbagai lokasi strategis di Indonesia dan memperluas jangkauan internasional ke Singapura dan Malaysia, sistem ICE II menyatukan kekuatan SDEC, ITCO, dan Telin. Bersama, kami berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas yang andal dan tanpa hambatan, mendorong pertumbuhan berbasis data, memperkuat kolaborasi regional, serta mempercepat transformasi digital yang akan membentuk masa depan Asia Tenggara,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Penandatanganan nota kesepahaman yang diresmikan bersamaan dengan momentum upacara pembukaan International Digital Economy Conference Sarawak (IDECS) 2025, di Borneo Convention Centre Kuching (BCCK), Rabu (22/10) ini dilakukan oleh Chief Executive Officer Telin Budi Satria Dharma Purba, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman, dan Managing Director ITCO Anita Aqeela Hiong yang disaksikan langsung oleh Premier Sarawak Yang Terhormat Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg.

    Untuk diketahui, sistem ICE II merupakan jaringan kabel laut serat optik berkapasitas tinggi yang terintegrasi, dirancang untuk menghubungkan Singapura hingga Manado, serta menyediakan jalur konektivitas lanjutan menuju Asia Utara dan Amerika Serikat.

    Sistem ini juga akan memiliki sejumlah titik cabang utama yang menghubungkan lokasi strategis seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, serta wilayah Kalimantan melalui Balikpapan, Kuching (Sarawak), dan Tawau (Sabah).

    Project ini dirancang untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat terhadap kapasitas transmisi berkecepatan tinggi antar pusat data (DC) regional, termasuk menghubungkan pusat data di Sarawak dengan Singapura. Dengan menghadirkan rute baru Indonesia Timur melalui Manado, sistem ICE II menawarkan alternatif dari jalur padat di Laut Cina Selatan, sehingga memperkuat ketahanan infrastruktur digital Asia Tenggara, sekaligus mendukung kebutuhan yang terus berkembang di kawasan ini terhadap teknologi seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), platform cloud, inisiatif kota pintar, serta berbagai teknologi digital baru lainnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer SDEC Dato Ir. Ts. Sudarnoto Osman menambahkan kesepakatan ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakan ekonomi digital Sarawak.

    “Project ini merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkuat konektivitas internasional Sarawak yang akan mendorong investasi di bidang AI dan Green Data Centre, serta menjadi penggerak adopsi ekonomi digital bagi masyarakat Sarawak.”

    Lebih lanjut, sistem ICE II diharapkan tidak hanya menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan andal bagi konsumen serta bisnis, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan inovasi, layanan digital, dan kemajuan teknologi di wilayah Sarawak dan sekitarnya.

    Dengan demikian, kolaborasi antara Telin, SDEC dan ITCO Niaga ini menjadi bukti komitmen bersama untuk memperkuat posisi Asia Tenggara dalam ekonomi digital global. Dengan peningkatan infrastruktur kabel laut yang menghubungkan kota-kota utama di Indonesia dan Malaysia Timur, ICE II akan menjadi tulang punggung pengembangan digital regional yang mendorong pertumbuhan, ketahanan, dan inovasi lintas generasi.

    (akd/ega)

  • HP Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Rilis Minggu Ini, bakal Masuk Indonesia? – Page 3

    HP Lipat Tiga Samsung Galaxy Z TriFold Rilis Minggu Ini, bakal Masuk Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Samsung dikabarkan segera memperkenalkan ponsel lipat tiga layar (tri-fold) yang kemungkinan akan mengguncang pasar global.

    Berdasarkan laporan The Korea Herald, perangkat ini kemungkinan bernama Galaxy Z TriFold yang akan dirilis pada KTT CEO APEC 2025 dan dijadwalkan berlangsung di provinsi Gyeongju, Korea Selatan antara 28 dan 31 Oktober 2025.

    Meskipun jadwalnya belum dipastikan, namun beberapa sumber industri mengatakan peluncuran resminya pada awal November, disusul pekan berikutnya akan tersedia di pasaran. Namun, Samsung belum mengumumkan waktu peluncuran atau pun ketersediaan di pasar global.

    Leaker ternama Evan Blass membocorkan, Galaxy Z TriFold hanya akan dirilis terbatas pada pasar tertentu seperti Korea, Tiongkok, Singapura, Taiwan, dan mungkin Uni Emirat Arab. Sayangnya, Indonesia belum masuk daftar. 

    Hal ini menunjukkan, Samsung mungkin tidak akan merilis ponsel lipat tiga ini di pasar Barat, termasuk pasar Amerika Serikat (AS)–bertentangan dengan laporan sebelumnya yang memprediksi peluncuran di global.

    Bocoran Spesifikasi dan Harga

    Mengutip Android authority, Selasa (28/10/2025), sebelumnya Samsung merencanakan produksi baru ini dengan jumlah terbatas, yakni hanya sekitar 50.000 unit.

    HP lipat tiga ini diperkirakan akan dibanderol sekitar 4 juta Won (kurang dari USD 2.780 atau sekitar Rp 46 jutaan), menjadikannya salah satu perangkat termahal Samsung.

    Dari segi spesifikasi, belum banyak detail yang terungkap. Namun, perangkat ini disebut akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite (versi sebelumnya), yang mungkin beralih dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang lebih baru. Perangkat ini kemungkinan membawa kamera utama 200MP yang mirip dengan Galaxy Z Fold 7.

    Samsung juga diperkirakan akan menjalankan versi khusus One UI 8 yang dioptimalkan agar pengguna bisa menjalankan tiga aplikasi sekaligus dalam mode potret. Sementara itu, mekanisme lipatannya dirancang melipat ke dalam dengan bentuk menyerupai huruf C, berbeda dengan lipatan zig-zag Huawei Mate XT.

     

  • Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Karena Tak Ada Persaingan Jangan Semena-mena

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

    Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

    “Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

    Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

    “Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

    Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

    “Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

    Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

    Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

    “Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

    Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

    Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia. 

    Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps. 

    Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.