Xcloud.id

Negara: Singapura

  • BPOM Siapkan Label ‘Nutri Level’ untuk Produk Pangan Olahan, Ada Label A-B-C-D

    BPOM Siapkan Label ‘Nutri Level’ untuk Produk Pangan Olahan, Ada Label A-B-C-D

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tengah menyiapkan penerapan label “Nutri Level” untuk produk pangan olahan. Label ini akan menandai kadar gula, garam, dan lemak dalam produk dengan sistem huruf A-D dan warna hijau hingga merah.

    Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar mengatakan, langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Menurut Taruna, kebijakan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

    “Kondisi masyarakat kita lumayan besar ya, 30 jutaan penduduk punya peluang menderita diabetes. Itu angka yang sangat besar, enam kalinya penduduk Singapura,” ujarnya.

    Ia menyebut, 73 persen penyebab kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular yang erat kaitannya dengan pola konsumsi masyarakat. Karena itu, Nutri Level diharapkan dapat membantu publik memilih makanan yang lebih sehat.

    Tahap awal Nutri Level akan difokuskan pada produk tinggi gula, sebelum diterapkan pula pada garam dan lemak. Aturannya kini tengah difinalisasi.

    “Draft-nya sudah rampung, kami tinggal menunggu harmonisasi dengan kementerian terkait,” tambahnya.

    Label Warna Hijau hingga Merah

    Sistem Nutri Level nantinya akan menampilkan kode warna dan huruf untuk menandai kategori produk:

    A (hijau): kandungan gula di bawah standar, tergolong sehat.B (hijau muda): masih dalam batas sehat, tetapi mendekati ambang batas.C (oranye): sudah perlu diwaspadai.D (merah): menunjukkan kandungan gula berlebihan.

    “Kalau sudah mulai dari C ke D, masyarakat diharapkan mulai waspada. Kita ingin masyarakat menjadi cerdas untuk memilih makanan mana yang tepat untuk mereka,” ujar Taruna.

    Tahap awal penerapan Nutri Level akan difokuskan pada produk dengan kandungan gula, sebelum nantinya diperluas untuk garam dan lemak.

    “Untuk sementara kita gula dulu, tentang garam dan lemak selanjutnya akan berjalan,” ucap Prof Taruna.

    Diabetes Naik Dua Kali Lipat dalam 10 Tahun

    Dari sisi kesehatan masyarakat, dr Nadia Tarmidzi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, menyoroti tren peningkatan kasus diabetes yang cukup tajam.

    “Saat ini prevalensi penyakit gula di masyarakat Indonesia 11,7 persen. Kalau dibandingkan 10 tahun lalu, itu hanya 6 persen,” ujar Nadia.

    Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta jiwa, artinya ada lebih dari 30 juta penduduk yang hidup dengan diabetes atau berisiko tinggi mengalaminya.

    “Kalau penyakit gula ini tidak kita kendalikan, ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, ginjal, bahkan kanker. Dan itu semua penyakit yang biayanya besar,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penyakit tidak menular umumnya dipicu oleh perilaku dan pola konsumsi.

    “Kita sekarang hidup serba duduk manis, semua datang, makanan datang. Jadi perlu kita kendalikan pola konsumsi kita,” tegas Nadia.

    Halaman 2 dari 3

    (kna/up)

  • Komitmen Global, Udara Bersih, dan Peran Transportasi Publik Perkotaan

    Komitmen Global, Udara Bersih, dan Peran Transportasi Publik Perkotaan

    Jakarta –

    Tema penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan mental menyedot perhatian negara-negara anggota PBB. Di sela rangkaian pekan Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, perwakilan negara-negara menggelar pertemuan tingkat tinggi tentang kedua tema tersebut pada Kamis, 25 September 2025. Pertemuan tersebut bertujuan mendiskusikan dan menyepakati deklarasi politik baru mengenai PTM dan kesehatan mental menuju tahun 2030 dan seterusnya.

    Pemangku kepentingan semakin memahami kaitan antara PTM dan kesehatan mental dengan faktor lingkungan, termasuk paparan polusi udara. Agenda ini semakin mendapat tempat di tingkat global dan diharapkan mampu mendorong komitmen di tingkat nasional. Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebut polusi udara diperkirakan menyebabkan 4,2 juta kematian dini di seluruh dunia pada 2019.

    Di Indonesia, masalah polusi udara sudah lama menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk penduduk urban seperti di Jakarta dan sekitar. Ancamannya nyata, namun acapkali terabaikan. Jika dihitung, udara adalah “makanan” terbesar manusia. Setiap orang umumnya mengonsumsi 11.000 liter udara setiap harinya. Masalahnya, masyarakat seringkali tidak dapat berbuat banyak manakala kualitas udara yang dihirupnya tercemar.

    Agenda Global dan Realitas Urban di Jabodetabek

    Deklarasi politik di New York bulan lalu bukanlah yang pertama. Dalam deklarasi politik keempat tersebut, negara-negara peserta memperluas fokus pada determinan lingkungan kesehatan dan menawarkan berbagai opsi kebijakan untuk mengatasi polusi udara. Salah satunya dengan mendorong sistem transportasi publik perkotaan yang bersih, efisien, aman, mudah diakses, dan terintegrasi.

    Deklarasi ini belum resmi diadopsi karena masih menunggu pemungutan suara di Majelis Umum PBB selanjutnya, meskipun Indonesia termasuk negara yang sudah menyatakan dukungan. Dukungan ini menunjukkan bahwa Indonesia bersedia berjalan searah dengan upaya global penanganan PTM dan promosi kesehatan mental, sekaligus menegaskan komitmen terhadap isu polusi udara yang termuat di dalamnya.

    Ketika deklarasi tersebut kelak diadopsi, upaya mengatasi polusi udara tidak boleh berhenti di meja perundingan internasional. Agenda penting berikutnya adalah memastikan masyarakat di tingkat nasional dan lokal lebih memahami hubungan antara kualitas udara dan kesehatan sehari-hari, serta mendorong tindakan nyata untuk peningkatan kualitas udara.

    Saat ini, polusi udara telah menjadi realitas urban di Indonesia dengan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jakarta dan kota-kota satelitnya secara rutin mencatatkan indeks kualitas udara (AQI) tidak sehat. AQI harian Jakarta 140–160, bahkan bisa mencapai 180, dan sering berada di peringkat ketujuh kota paling berpolusi di dunia dengan partikel polusi PM2.5 delapan kali lipat standar WHO. Kota-kota satelit pun tidak luput dari polusi udara: Tangerang Selatan pernah mencatatkan AQI 172, Depok 158, Bekasi 154, dan Bogor 90. Angka AQI mendekati 100 atau lebih, artinya kualitas udara tidak sehat terutama untuk kelompok sensitif.

    Paparan polusi udara meningkatkan risiko kematian dini dan penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penelitian tahun 2023 memperkirakan setidaknya 10.000 kematian dini terjadi di Jakarta akibat polusi udara setiap tahun.

    Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terdampak polusi udara. Terdapat hubungan signifikan antara peningkatan konsentrasi PM2.5 harian dengan peningkatan kasus kunjungan ISPA pada balita di puskesmas. Polusi udara juga berdampak pada kesehatan kognitif dan mental melalui neuroinflamasi dan peningkatan beta-amyloid di otak, meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan Alzheimer.

    Di Jabodetabek, mayoritas polusi PM2.5 berasal dari kendaraan bermotor (67%) dan industri pengolahan (26,8%), sejalan dengan fakta bahwa hampir 80% pelaju masih menggunakan kendaraan pribadi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari strategi mengurangi polusi udara di perkotaan.

    Menangkal Polusi Lewat Kebijakan yang Kuat dan Sinergis

    Momentum Hari Kota Sedunia pada 31 Oktober 2025 menjadi pengingat penting bahwa pembangunan kota harus turut diukur dari seberapa sehat warganya. Sebagai warga kota, selain perlu meningkatkan kesadaran individu dengan pilihan sehari-hari, termasuk soal memilih moda transportasi, kita perlu mendorong lebih banyak perbincangan tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini juga mendorong peningkatan kesadaran kolektif serta perubahan kebijakan yang mampu menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih.

    Sebagai aglomerasi urban terbesar di Indonesia, polusi udara di Jabodetabek tidak mudah diatasi. Meskipun terhubung secara ekonomi, wilayah ini dikelola oleh otoritas administratif yang berbeda-beda dan mobilisasi masyarakat yang masif. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan komitmen pemerintah lintas daerah yang sinergis menjadi kunci utama dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek.

    Sebagai salah satu sektor penyumbang polutan udara tertinggi, perbaikan dan integrasi transportasi publik berdampak besar terhadap kualitas udara Jabodetabek. Sayangnya, upaya perbaikan dan integrasi transportasi publik di wilayah ini masih terfragmentasi. Konektivitas layanan transportasi publik di Jakarta dilansir telah mencapai 91%, tapi kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor belum memiliki sistem transportasi publik yang memadai dan terintegrasi dengan baik. Akibatnya, warganya harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mobilisasi.

    Salah satu contoh fragmentasi adalah pembukaan rute TransJakarta D21, yang pada 2019 direncanakan menghubungkan Lebak Bulus–Terminal Jatijajar, namun akhirnya dibatasi menjadi Lebak Bulus–Universitas Indonesia bahkan hingga sekarang. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Depok gagal mencapai kesepakatan. Kasus ini mencerminkan kompleksitas integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek.

    Konektivitas hanyalah salah satu dari berbagai persoalan transportasi publik di Jabodetabek. Isu lain, seperti aksesibilitas dan kenyamanan, juga masih menjadi tantangan signifikan. Soal aksesibilitas dan kenyamanan mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Misalnya, penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan mengakses stasiun KRL yang sebagian besar masih bergantung pada tangga untuk berpindah peron.

    Sejatinya, Indonesia sudah memiliki program Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang berpotensi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, termasuk di Jakarta. Tanpa regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mampu mengorkestrasi koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, dan komitmen pemerintah daerah, program KKS belum mencapai potensi terbaiknya. Masalah lingkungan seperti polusi udara dan transportasi publik pun belum tersentuh secara memadai oleh peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

    Kota-kota seperti Kopenhagen dan Singapura menjadi contoh keberhasilan dalam menciptakan warga yang lebih sehat melalui sistem transportasi publik yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan, serta terhubung dengan ruang-ruang publik. Keberhasilan ini didukung oleh regulasi yang kuat, komitmen pemerintah, dan kesadaran publik.

    Realitas urban di Jabodetabek menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat di tingkat nasional dan komitmen yang sinergis di tingkat daerah. Sinergi ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar pemerintah daerah demi mewujudkan sistem transportasi publik bersih, efisien, aman, mudah diakses, dan terintegrasi sebagai bagian dari strategi memperbaiki kualitas udara. Pada akhirnya, agenda global mengenai penyakit tidak menular dan kesehatan mental hanya akan bermakna jika diupayakan penerjemahannya hingga ke tingkat nasional dan daerah.

    Sayyid Muhammad Jundullah. Senior Officer for Health Policy and Community Partnership, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Wisya Aulia Prayudi. Project Lead for Air Pollution Campaign, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

    (rdp/rdp)

  • PT TAKO Anugerah Koporasi Pamerkan Solusi Logistik RI di Singapore Expo

    PT TAKO Anugerah Koporasi Pamerkan Solusi Logistik RI di Singapore Expo

    Jakarta –

    PT TAKO Anugerah Koporasi menghadiri event ‘Transport & Logistic Southeast Asia 2025’ di Sands Expo & Convention Centre di Singapura pada 29-31 Oktober 2025. Adapun acara ini menjadi salah satu event besar yang menjadi tempat pertemuan para pelaku industri transportasi dan supply chain global.

    Hadir sebagai bagian dari perwakilan logistik Indonesia, PT TAKO Anugerah Koporasi menampilkan inovasi, jejaring, dan solusi menyeluruh bagi dunia usaha. Mengusung tema ‘One Indonesia, One Logistic Solution’, PT TAKO Anugerah Koporasi menunjukkan bahwa solusi logistik dari Indonesia mampu membuka peluang baru dan dapat memperkuat supply chain lintas negara.

    Partisipasi ini juga menjadi bukti perusahaan dalam membuka peluang bisnis baru, memperluas jejaring internasional, serta menghadirkan standar layanan logistik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi logistik yang luar biasa. Kolaborasi adalah kunci. Kami percaya tidak ada perusahaan yang bisa berjalan sendiri dalam ekosistem sebesar ini. Dengan semangat One Indonesia, One Logistic Solution, kami ingin menjadi mitra yang dapat dipercaya, baik untuk pelaku bisnis lokal maupun global,” ujar Chief Operation Officer PT TAKO Anugerah Koporasi, Desy Tako dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).

    Foto: Dok. PT TAKO Anugerah Koporasi

    Dalam presentasinya, Desy menjelaskan model bisnis PT TAKO Anugerah Koporasi yang mampu menghubungkan berbagai moda transportasi-darat, laut, dan udara-dengan dukungan teknologi digital yang modern. Solusi ini diyakini dapat memangkas biaya logistik, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Tidak hanya memberikan presentasi, Desy juga ditunjuk sebagai salah satu panelis diskusi internasional bertema “Building The Next Generation of Transport and Logistic Talent.” Dalam sesi ini, Desy berbagi pandangan mengenai tantangan dan peluang dalam menyiapkan sumber daya manusia logistik di era digital.

    Menurutnya, teknologi hanyalah salah satu sisi dari transformasi. Sementara sisi lainnya adalah kualitas SDM yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global.

    “Kita tidak hanya bicara soal infrastruktur dan teknologi. Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana membangun generasi baru talenta logistik yang siap bersaing di panggung dunia. Dan itu dimulai dari pendidikan, pelatihan, hingga budaya kerja yang progresif,” jelas Desy.

    Kehadiran Desy di forum diskusi ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki suara dalam membicarakan masa depan industri logistik global.

    Keikutsertaan PT TAKO Anugerah Koporasi di Transport & Logistic Southeast Asia 2025 juga bukan hanya pencapaian perusahaan, melainkan representasi dari kemajuan industri logistik Indonesia. Dengan tampil di panggung internasional, membuktikan bahwa solusi dari Indonesia mampu memberi warna dalam peta rantai pasok global.

    Tak hanya itu, langkah ini juga menjadi titik awal menuju visi PT TAKO Anugerah Koporasi, yakni menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar logistik, tetapi juga penyedia solusi logistik dunia.

    Visi PT Tako Anugerah Koporasi

    Potensi besar industri logistik di Indonesia masih belum sepenuhnya tergarap. Kami percaya, yang seharusnya menuai hasil dari potensi ini adalah putra-putri bangsa sendiri.

    Sebagai warga Indonesia, kita tidak boleh tertinggal untuk melihat dan mengambil bagian dalam peluang besar ini.

    Melalui PT Tako Anugerah Koporasi, kami membuka kesempatan kerja sama strategis di bidang logistik bagi para mitra dan investor lokal yang memiliki visi membangun negeri.

    Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami di www.tako.co.id.

    (akd/ega)

  • Bahas Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job

    Bahas Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menjadi pembicara di ajang BNP Paribas Sustainable Future Forum 2025 yang digelar di Singapura pada Kamis (30/10/2025).

    Pada kesempatan itu, dia menilai kawasan Asia memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi hijau dan pasar karbon dunia.

    “Asia memiliki 60 persen populasi dan keanekaragaman hayati dunia. Itu bukan kerentanan, tetapi potensi,” ungkap Sandiaga Uno melalui keterangan tertulisnya.

    Sandiaga mengatakan, dengan menggabungkan inovasi, pembiayaan hijau, dan reformasi kebijakan, Asia dapat mengubah risiko iklim menjadi peluang ekonomi sekaligus menjadi mesin dekarbonisasi global.

    Sandiaga Uno menjelaskan, pasar karbon saat ini tengah bergerak dari sekadar komitmen menuju kinerja nyata.

    Kawasan Asia-Pasifik, kata dia, kini menyumbang lebih dari 60 persen permintaan dan pasokan global di pasar karbon. Di Indonesia, perdagangan karbon melalui IDX Carbon tumbuh hampir lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan volume transaksi mencapai sekitar 700.000 ton CO2 ekuivalen hingga pertengahan 2025.

    “Fokus kami kini adalah memastikan integritas, keterlacakan, dan dampak yang terukur,” ujar investor nasional itu.

    Menurut Sandiaga Uno, momentum investasi tumbuh di tiga sektor Utama, antara lain proyek berbasis alam seperti mangrove, lahan gambut, dan kehutanan.

    Kemudian solusi berbasis teknologi seperti pemantauan digital berbasis blockchain dan kecerdasan buatan.

    Selanjutnya, pengembangan ekosistem pendukung seperti bursa karbon digital dan model pembiayaan campuran (blended finance) yang menghubungkan proyek lokal dengan pembeli global.

  • Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Judi Online di RI Itu Penipuan!

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan judi online di Indonesia adalah tindakan penipuan. Setiap permainan disebut hanya menguntungkan bandar dan merugikan para pemain.

    Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK, Syahril Ramadhan mengatakan judi online yang benar seperti di Singapura memiliki ketentuan maksimal keuntungan 70%. Berbeda dengan di Indonesia yang seluruhnya diambil bandar.

    “Judi online itu sebenarnya penipuan karena kalau judi online yang benar seperti di Singapura, itu ada ketentuannya maksimal Kasino itu dapat untung 70%, tapi di kita ini enggak, akhirnya sebenarnya judi online bukan judi. Kalau di negara lain judi, tapi di kita ini penipuan karena semuanya diambil sama bandar,” kata Syahril dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, Syahril menyebut kesulitan memproses bandar judi online karena biasanya mereka berada di negara yang melegalkan perjudian seperti Kamboja dan Filipina.

    “Belum lagi masalah dual criminality, Kamboja sama Filipina bilang ya kalau di Indonesia judi ilegal, kalau di kita kan nggak ilegal, gimana mau nangkap,” ucapnya.

    Sebelumnya, PPATK mengungkap sejak 2017 hingga semester I-2025 nilai transaksi judi online di Tanah Air telah menembus Rp 976,8 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat ada 709 juta transaksi terkait aktivitas judi online.

    “Berdasarkan analisis PPATK, perputaran dana judi online dari tahun 2017 hingga semester I tahun 2025 telah menembus Rp 976,8 triliun,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam acara FGD bertajuk ‘Optimalisasi Pemanfaatan Data PPATK dalam Rangka Mendukung Pemberantasan Korupsi dan Judi Online’ di BSD, Tangerang sebagaimana dilansir dari detikNews, Kamis (30/10).

    Tidak hanya itu, jumlah pemainnya pun melonjak drastis. PPATK menemukan puluhan ribu di antara pemain judi online berasal dari kalangan aparatur negara.

    “Selama periode tersebut jumlah pemain pun meningkat tajam, dari 3,79 juta orang (2023) menjadi 9,78 juta orang (2024), dengan total deposit mencapai Rp 51,3 triliun. Sekitar 51.611 pemain judi online diidentifikasi berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pemerintah pusat maupun daerah,” kata Danang.

    (aid/ara)

  • Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    GELORA.CO – Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali memicu perbincangan publik setelah melontarkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA.

    Dalam pernyataan terbarunya, Rismon menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mengetahui ihwal isu tersebut.

    Dalam keterangannya, Rismon menyatakan telah melakukan penelusuran ke sejumlah sekolah tempat Gibran pernah menempuh pendidikan, termasuk di Singapura.

    Ia juga mengaku memiliki komunikasi dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    “Saya kira Pak Prabowo Subianto sudah mengetahui lewat Mendikdasmen-nya. Tinggal tunggu waktu saja kapan ini akan diputuskan. Yang pasti, ini konfirmasi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA,” ujar Rismon dalam keterangannya.

    Pernyataan tersebut menuai perhatian publik karena sebelumnya Rismon juga sempat menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah dari Gibran.

    Ia bahkan telah dua kali melaporkan dugaan penyebaran berita bohong dan dugaan skripsi palsu ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Namun, Rismon mengaku kecewa dengan lambannya proses penyelidikan dua laporannya tersebut.

    Ia menyebut hingga kini penyidik belum memanggil Jokowi maupun saksi yang dilaporkannya, yaitu Kasmujo, untuk dimintai keterangan.

    “Saya datang ke Polda DIY menanyakan progres dua laporan saya, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan,” kata Rismon.

    Sementara itu, polemik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo juga terus bergulir di jalur hukum.

    Sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali berujung deadlock, setelah pihak tergugat, termasuk Jokowi dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali mangkir dari sidang.

    Kuasa hukum penggugat, Andika Dian Prasetyo, menegaskan akan mengerahkan massa jika pengadilan dianggap tidak berani memeriksa langsung Jokowi.

    “Kalau persidangan tidak berani memeriksa Jokowi, masyarakat akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban,” tegas Andika.

  • Polri Komitmen Benahi Tata Kelola Timah dan Berantas Penyelundupan di Bangka Belitung

    Polri Komitmen Benahi Tata Kelola Timah dan Berantas Penyelundupan di Bangka Belitung

    Jakarta (beritajatim.com)— Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan memperbaiki tata kelola industri timah nasional, menyusul masih maraknya aktivitas penyelundupan dari wilayah Bangka Belitung. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak sistem pengelolaan industri tambang di daerah penghasil timah utama tersebut.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa penyelundupan timah menjadi salah satu akar persoalan yang menghambat pembenahan sektor pertambangan nasional. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap segala bentuk praktik pertambangan dan perdagangan timah ilegal.

    “Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat sedikitnya lima hingga enam kali pengungkapan kasus penyelundupan timah yang dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura,” ujar Irhamni dalam acara Coffee Morning bertema Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan di Jakarta.

    Ia menegaskan, penegakan hukum akan berjalan seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem tata kelola agar industri timah memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. “Arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan tambang harus berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

    Menurut Irhamni, tantangan di lapangan tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Perbedaan harga antara pasar dalam negeri dan luar negeri kerap mendorong sebagian penambang menjual hasil tambang ke luar negeri karena tergiur harga yang lebih tinggi.

    Untuk menutup celah tersebut, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang masyarakat bisa berlangsung secara legal dan terpantau.

    Irhamni juga menegaskan bahwa hasil tambang dari wilayah berizin, termasuk di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk (TINS), wajib diserahkan kepada perusahaan tersebut.
    “Penambang di wilayah PT Timah harus tertib. Hasil tambang disetorkan ke PT Timah, dan perusahaan juga wajib membeli dengan harga yang adil agar masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, perbaikan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha. Sinergi ini penting untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri timah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam. [rea/aje]

  • Prabowo hingga Xi Jinping Hadiri KTT APEC di Korea Selatan

    Prabowo hingga Xi Jinping Hadiri KTT APEC di Korea Selatan

    Sejumlah pemimpin negara juga tampak menghadiri KTT APEC. Mulai dari, Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Kanada Mark Carney, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, hingga Presiden China Xi Jinping.

    Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada rangkaian KTT APEC hari ini, Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya akan mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM).

    Sesi ini mengangkat tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond” yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan.

    Dalam sesi ini, Prabowo diagendakan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang saling terhubung, berinovasi, dan sejahtera.

    Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global.

    Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Turut mendampingi Prabowo dalam sesi pertama AELM yakni Menteri Luar Negeri, Sugiono.

     

  • Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.616 Pagi Ini

    Dolar AS Melemah ke Level Rp 16.616 Pagi Ini

    Jakarta –

    Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Pelemahan ini membawa mata uang Paman Sam itu berada di level Rp 16.616/US$.

    Dikutip dari data Bloomberg, Jumat (31/10/2025), sekitar pukul 09.16 WIB dolar AS berada pada level Rp 16.616, melemah 20,00 poin atau sebesar 0,12%.

    Pada pembukaan perdagangan, dolar AS berada di level Rp 16.623. Pergerakan dolar AS pagi ini berada di antara Rp 16.615-Rp 16.625.

    Sementara itu, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata uang Asia-Pasifik lainnya cukup bervariasi. Dolar AS terpantau menguat terhadap won Korea Selatan 0,19%. Sementara terhadap peso Filipina melemah 0,22%.

    Nilai tukar dolar AS juga mengalami penguatan terhadap rupee India 0,57%. Kemudian terhadap yuan China melemah 0,01%. Dolar AS juga menguat terhadap baht Thailand sebesar 0,17%.

    Sementara itu, nilai tukar dolar AS justru mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura 0,12%. Jika terhadap dolar baru Taiwan menguat 0,09%,

    Dolar AS terhadap ringgit Malaysia melemah 0,07%, serta terhadap yen Jepang 0,25%. Nilainya juga melemah terhadap dolar Hong Kong 0,02% dan dolar Australia 0,01%.

    Lihat juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (acd/acd)

  • Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan.

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyebutkan sebanyak 5,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Bali tahun 2025 ini merupakan sasaran calon pengguna layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.

    “Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh Daulay dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis (30/10), melihat perlu upaya mendorong lebih banyak lagi wisman maupun masyarakat dalam negeri datang ke Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur.

    Dengan modal awal tingginya kunjungan wisman ke Bali, menurutnya, ke depan Bali International Hospital yang dikelola InJourney itu tak akan kalah dengan rumah sakit serupa di Singapura atau Malaysia.

    “Maka kita pelajari apa-apa saja, kalau sudah tertata dengan baik, maka saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain, kami harapkan nanti Bali akan menjadi tempat kunjungan wisman yang lebih besar lagi,” ujar Ketua Komisi VII itu pula.

    Saleh Daulay menyampaikan, saat ini untuk pariwisata Bali saingannya adalah internasional bukan lagi provinsi atau daerah dalam negeri, sebab pariwisata Bali sudah memiliki kekhususan tersendiri.

    Menurutnya, DPR sendiri saat menyusun Undang-Undang Kepariwisataan berharap besar agar Indonesia memiliki Indonesia Tourism Board seperti Bali Tourism Board yang sudah kokoh menaungi industri pariwisata Bali. Menunjukkan bahwa Bali selalu menjadi acuan dalam merumuskan regulasi kepariwisataan.

    DPR RI berkomitmen mendukung pariwisata Bali, lebih jauh juga mendukung pengembangan sumber daya manusia Bali bukan hanya di bidang pariwisata namun juga kedokteran.

    Dia mengatakan dengan banyaknya lulusan kedokteran hebat dari Bali, maka mereka bisa mendukung sektor pariwisata medis.

    Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah kunjungan wisman 5,9 juta dengan proyeksi hingga akhir tahun 2025 sebanyak 7,1 juta kunjungan.

    “Perkiraannya bertambah lagi 2 bulan ke depan, karena tiap hari wisatawan asing yang datang ke Bali di kisaran 20 ribu-23 ribu orang, stabil meskipun bulan Oktober sebenarnya adalah musim sepi,” ujar Koster.

    Pemprov Bali melihat kunjungan wisman ini tetap tinggi, sebab wisman mencintai budaya Bali, meski belum membawa mereka masuk ke Bali International Hospital, saat ini wisatawan-wisatawan tersebut memadati hotel-hotel seperti The Meru Bali Beach yang berada di KEK Kesehatan Sanur.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.