Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Kurs Dolar AS Hari Ini 13 November 2025, Rupiah Loyo Lagi

    Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Sebelum Redenominasi Rupiah Diterapkan, Ini yang Harus Dilakukan Masyarakat

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyarankan masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi rencana redominasi rupiah yang kemungkinan berlaku pada tahun 2027. 

    Menurutnya, salah satu cara paling aman adalah mengalihkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti logam mulia dan mata uang asing.

    “Sebenarnya ini kesempatan bagi masyarakat untuk mengganti rupiahnya. Bisa ke logam mulia atau ke dolar sing. Jadi, yang punya rupiah begitu banyak ya, kalau tidak mau di dolar atau dolar singapura, ya itu adalah di logam mulia,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, kebijakan redominasi akan mengubah nominal uang tanpa mengubah nilai riilnya, namun efek psikologis di masyarakat bisa sangat besar. Banyak orang bisa panik atau salah tafsir ketika saldo mereka tiba-tiba “menyusut” di angka.

    “Nah, sekarang yang melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi harus pemerintah. Pemerintah secara luas,” ujarnya.

    Menurut Ibrahim, pengalihan aset ke instrumen yang nilainya relatif stabil akan membantu masyarakat menjaga daya beli selama masa transisi.

    “Nah, ini saran saya ini paling tepat, sampai saat ini pemerintah melakukan sosialisasi, dan masyarakat harus cepat anggap. Dan merubah rupiahnya, ya dipindahkan ke dolar, Amerika, atau dolar singapura, atau logam mulia, atau perhiasan,” ujarnya.

  • Pajak Pensiun dan Absennya Keadilan Fiskal

    Pajak Pensiun dan Absennya Keadilan Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemajakan uang pensiun memicu perdebatan serius. Sembilan karyawan swasta bahkan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 17 UU PPH juncto UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pendapatan pensiun dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis sehingga dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh 21).

    Namun, Mahkamah Konsti tusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas pensiun dan pesangon. Hakim MK menilai permohonan yang disampaikan tidak jelas atau kabur (obs-cuur). Putusan ini tak ayal menimbulkan kegelisahan sekaligus pertanyaan mendasar, pantaskah pendapatan/uang pensiun yang sejatinya merupakan hasil tabungan dan jerih payah pekerja selama puluhan tahun kembali harus dibebani pajak?

    Dasar hukum yang mema-yungi pemajakan atas uang pensiun bisa saja dibaca secara formal dan literal, tetapi membaca hukum tanpa memperhatikan fungsi ekonomi dan sosial dari objek yang dipajaki adalah problematik, mengapa?

    Pertama, komponen uang pensiun sejatinya adalah pengembalian modal dari iuran yang dipotong dari upah pekerja selama bertahun-tahun. Secara fundamental uang pensiun sangat berbeda dari pendapatan rutin. Pensiun bukan windfall yang menambah kemampuan konsumsi berkelanjutan, melainkan bantalan hidup bagi pekerja di masa senja. Kedua, memajaki uang pensiun bersifat sangat regresif bagi kelompok rentan, kelas menengah-bawah dan pekerja yang hidup pas-pasan tidak punya tabungan lain, apalagi investasi, atau jaring pengaman finansial lainnya. Ketika negara memotong uang pensiun dengan logika pajak penghasilan, yang terjadi bukan redistribusi dari kaya ke miskin, melainkan menjadi beban bagi kelompok paling rentan dengan memangkas satu-satunya pengaman ekonomi mereka. Bagi banyak pensiunan, uang pensiun tidak sama dengan tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk penghasilan tambahan, melainkan menjadi satu-satunya pendapatan setelah berhenti bekerja.

    Ketiga, kebijakan semacam ini mengabaikan peran negara sebagai pelindung sosial. Negara yang bijak menata kebijakan fiskalnya tidak berorientasi pada penerimaan jangka pendek, tetapi juga menempatkan perlindungan sosial sebagai tujuan kebijak-an terutama ketika menyangkut kelompok yang rentan seperti pensiunan. Memperlakukan uang pensiun seolah-olah gaji aktif menunjukkan miskonsepsi serius terhadap fungsi sosial dari uang pensiun. Memajakinya justru akan mengikis bantalan tersebut, yang berarti negara mele-mahkan proteksi pensiunan yang semestinya menjadi hak mereka, terutama bagi mereka yang tidak lagi punya sumber penghasilan lain

    ANOMALI

    Dalam laporan berjudul Pensions at a Glance Asia/Pacific 2024 terbitan OECD, menyatakan sejumlah besar negara-negara di Asia sama sekali tidak mengenakan pajak atas pendapatan/uang pensiun. Singapura dan Malaysia menjadi contohnya.

    Berdasarkan laporan yang sama, Singapura menempatkan dana pensiun sebagai bagian dari sistem perlindung-an sosial dan bukan sebagai objek fiskal. Pendapatan pensiun yang bersumber dari Central Provident Fund (dana pensiun Singapura), sepenuhnya bebas pajak. Singapura tidak menganggap dana tersebut sebagai penghasilan baru, melainkan hasil tabungan sosial yang dikumpulkan pekerja selama masa produktifnya. Selanjutnya, Malaysia menjadi negara yang juga paling konsisten melindungi dana pensiun dari beban pajak. Sistemnya mengikuti pola Exempt–Exempt–Exempt (EEE), yang berarti iuran, hasil investasi/tabungan, dan pencairan pensiun semuanya bebas pajak. Sejak awal, iuran yang disetorkan ke Employees Provident Fund (dana pensiun Malaysia), tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak.

    Bagaimana dengan Indonesia? Secara format, skema perpajakan Indonesia kerap mengikuti pola Exempt–Exempt–Taxed (EET). Pada tahap awal iuran dan hasil investasi dana pensiun tidak dipajaki, tetapi dikenai pajak saat pencairan. Dalam praktiknya, logika itu tidak berjalan sebagai-mana mestinya. Pemerintah tidak membedakan asal-usul dana pensiun yang dicairkan, entah itu dari iuran jaminan hari tua karyawan ataupun dari yang ditanggung oleh pemberi kerja. Padahal, sebagian dana itu, khususnya iuran yang diambil dari kantong pekerja berasal dari gaji bulanan yang sebenarnya sudah dikenai PPh 21 pada saat pekerja masih aktif, tetapi ketika uang pensiun tersebut dicairkan, ia tetap dipungut pajak kembali. Dengan logika yang demikian, posisi Indonesia terlihat anomali. Ketika Malaysia dan Singapura membebaskan sepenuhnya manfaat pensiun dari pajak, Indonesia justru memperlakukan pendapatan pensiun layaknya penghasilan bulanan yang masih aktif diperoleh.

    Padahal, konteks ekonominya sama sekali berbeda. Seorang pensiunan tidak lagi punya kapasitas untuk menambal beban fiskal itu melalui kerja produk-tif, sehingga memungutnya dari uang pensiun hanya memperkecil bantalan ekono-mi mereka di masa tua.

    KEADILAN FISKAL

    Pajak yang ideal tidak hanya mengacu pada kemampuan membayar (ability to pay), tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dari objek yang dipajaki. Dalam konteks ini, uang pensiun jelas tidak bisa disamakan dengan pendapatan aktif, dan bukan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana yang diasumsikan undang-undang. Dalam kon disi seperti ini, negara perlu meninjau ulang cara pandangnya terhadap pendapatan pensiun, bukan semata sebagai sumber penerimaan, tetapi sebagai hak pekerja. Salah satu langkah korektif yang paling rasional ialah, pertama, memasukkan pendapatan pensiun ke dalam negative list PPh, yaitu daftar penghasilan yang secara eks-plisit dikecualikan dari objek pajak.

    Pendekatan ini penting bukan hanya untuk memastikan negara hadir dalam menajamin fungsinya sebagai pe lindung sosial, tetapi juga untuk menegaskan posisi moral negara.

    Kedua, menetapkan ambang bebas pajak khusus bagi pensiunan, mirip dengan skema senior citizen allowance di beberapa negara yang menyesuaikan dengan biaya hidup lansia dan kebutuhan kesehatan mereka. Kebijakan ini penting karena struktur pengeluaran pensiunan berbeda dari kelompok usia produktif. Sebagian besar pendapatan mereka ter-serap untuk kebutuhan kesehatan, obat-obatan, dan biaya perawatan jangka panjang. Ketiga, pemerintah perlu mencari sumber penerimaan lain yang lebih progresif ketimbang terus menekan kelompok pensiunan. Basis pajak dapat diperluas melalui optimalisasi pajak kekayaan, pajak warisan, atau pajak orang superkaya yang selama ini cenderung belum tergarap maksimal.

    Langkah-langkah korektif ini tentunya membutuhkan keberanian politik dan kejelasan arah kebijakan. Reformasi yang berpihak pada keadilan tidak akan per nah lahir bila negara terus bertumpu pada logika penerimaan jangka pendek. Pada akhirnya, memajaki pendapatan pensiun berarti mengorbankan rasa keadil-lan demi penerimaan jangka pendek. Negara yang adil seharusnya hadir melindungi hari tua warganya, bukan seolah memungut kembali hasil kerja keras pekerjanya di masa muda. Pada titik ini, pemajakan atas pendapatan pensiun kehilangan orientasi keadilannya, dan berubah menjadi mekanisme fiskal yang dingin tanpa mempertimbangkan nasib kelompok pensiunan yang renta

  • Raksasa Jepang Trend Micro Investasi Data Center di RI, Incar 135 Perbankan

    Raksasa Jepang Trend Micro Investasi Data Center di RI, Incar 135 Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber asal Jepang, Trend Micro, tengah membangun data center yang ditargetkan beroperasi paling lambat pada pertengahan 2026.

    Kehadiran data center tersebut wujud dukungan perusahaan terhadap kedaulatan data sekaligus upaya dalam menjangkau sektor keuangan yang memiliki regulasi ketat terkait pengelolaan data. 

    Field CISO – AMEA Trend Micro Sapna Sumbly mengatakan dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga di Indonesia sangat peduli terhadap data pengguna.

    Isu mengenai kedaulatan data dan lokalisasi data menjadi perhatian perusahaan dan regulator terlebih di tengah banyak ketegangan geopolitik. Setiap negara ingin menjaga data penggunanya dengan membuat regulasi privasi dan undang-undang data, termasuk regulator di sektor keuangan seperti OJK. 

    Dia mengatakan OJK sangat ketat dalam mengaudit bank dan institusi sektor keuangan lainnya untuk memastikan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan yang tepat sebelum mengirim data apa pun ke penyedia cloud di luar Indonesia.

    Sapna tidak memberitahu total investasi yang mereka gelontorkan untuk mengembangkan data center di Indonesia.

    “Itulah salah satu alasan kami ingin pelanggan kami yang ada tetap percaya diri bahwa kami ingin mendukung mereka dalam perjalanan mereka, baik itu menanggapi regulator, maupun mematuhi regulasi data dan privasi,” kata Sapna kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

    Sapna mengatakan dengan memiliki data center di Indonesia, Trend Micro ingin meyakinkan kepada seluruh perusahaan, khususnya layanan keuangan dan perbankan, bahwa mereka telah memiliki data center di Indonesia. 

    Dia menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Trend Micro. Dia tidak memberikan angka mengenai pertumbuhan bisnis Trend Micro di Tanah Air, tetapi dipastikan bahwa potensi pasar Indonesia sangat potensial. 

    “Fakta bahwa Indonesia memiliki lebih dari 135 bank dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan kemudian lembaga pemerintah yang sangat agresif dalam transformasi digital. Kami melihat ini sebagai negara dengan potensi pertumbuhan yang besar,” kata Sapna. 

    Sekadar informasi, merujuk pada laporan keuangan Trend Micro membukukan total penjualan 202 miliar yen atau Rp21,86 triliun pada kuartal III/2025. Nilai tersebut stagnan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, khusus regional Asia Pasifik yang mencakup Taiwan, UAE, Singapura, Australia, dan Indonesia, berkontribusi sekitar 77 miliar yen atau Rp8,4 triliun dan regional dengan kontribusi terbesar secara regional. 

    Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan di regional Asia Pasifik hanya naik tipis 1,1% secara tahunan. 

    “Kami melihat bahwa potensi negara ini besar dan kami bisa menjadi mitra yang signifikan dalam jalur pertumbuhan itu,” kata Sapna. 

    Country Manager Trend Micro Indonesia Fetra Syahbana mengatakan kehadiran data center Trend Micro di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah bahwa data itu mesti punya lokalisasi di Indonesia. Indonesia telah memiliki undang-undang PDP yang berfokus pada kedaulatan data, di mana data-data penting harus berada di Indonesia. 

    “Kalau di dunia perbankan itu kan juga tidak boleh transaksi data nasabah itu keluar dari negara ini gitu kan. Siapapun itu kalau dia beroperasi di Indonesia harus punya data-data Indonesia. Masa dia berapa tahun di Indonesia datanya di luar negeri,” kata Fetra.

    Dia mengatakan dengan kehadiran data center di Indonesia, perusahaan yang bergerak di layanan keuangan yang memiliki regulasi ketat tidak perlu khawatir untuk menempatkan data mereka di Trend Micro. 

    “Jadi ini menunjukkan komitmen jangka panjang kita untuk mendukung customer kita di Indonesia. Dari Indonesia manapun baik itu perbankan, telekomunikasi, sektor publik, pemerintah dan sebagainya,” kata Fetra.

  • Khofifah Jadi Tamu Kehormatan Menlu Singapura, Berikut yang Dibahas

    Khofifah Jadi Tamu Kehormatan Menlu Singapura, Berikut yang Dibahas

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura H.E. Vivian Balakrishnan dalam rangka RISING Fellowship program di The White Label, 101 Jln Sultan, Singapura, Rabu (12/11/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi tersebut, keduanya membahas penguatan kerja sama strategis antara Jawa Timur dan Singapura di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hijau, investasi, pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.

    Pembahasan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperluas kerja sama Provinsi Jawa Timur di wilayah regional dan internasional yang di dalamnya termasuk Singapura.

    “Merupakan suatu kehormatan besar dapat berada di Singapura, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pandangan dengan Menteri Vivian Balakrishnan,” kata Gubernur Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi tamu kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura.

    “Kami berkomitmen untuk memperluas kerja sama regional dan internasional, termasuk kemitraan dalam bidang pendidikan, investasi, inovasi, dan ekonomi hijau,” imbuhnya.

    Di hadapan Menteri Vivian Balakrishnan, Khofifah menyampaikan Jawa Timur secara demografis merupakan Provinsi terbesar kedua di Indonesia. Jumlah penduduk sebanyak 42,08 juta jiwa dengan wilayah seluas 48.037 kilometer persegi atau sekitar 36,23 persen dari Pulau Jawa.

    “Jawa Timur merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam dan manusia,” tuturnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan lokasi strategis dan didukung infrastruktur yang komprehensif dan memadai. Hal tersebut semakin mengukuhkan Jawa Timur sebagai pusat utama perdagangan, pendidikan, dan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia.

    “Jatim didukung dengan keberadaan 37 pelabuhan, 21 rute dari 39 rute tol laut berangkat dari Jatim, 7 bandara, 12 ruas jalan tol, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Dukungan infrastruktur ini menjadikan Jawa Timur kini menjadi hub logistik dan ekonomi maritim nasional,” terangnya.

    “Secara geografis dan ekonomi, Jawa Timur menjadi Center of Gravity, yang menyuplai hampir 80 persen logistik Indonesia Timur,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan bahwa saat ini, Provinsi yang dipimpinnya terus mencatat kemajuan yang stabil. Sebagai salah satu kawasan ekonomi utama Indonesia yang menyumbang sekitar 14,54 persen terhadap PDB Indonesia.

    “Jawa Timur merupakan provinsi yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, 14,54 persen PDB Indonesia disumbang Jawa Timur,” ungkapnya.

    Pada Triwulan III, Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program strategis guna mendorong pertumbuhan yang inklusif, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia.

    Hal ini terlihat dari berbagai capaian Jawa Timur yang menggembirakan, antara lain penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, dan penguatan pertumbuhan di berbagai sektor, utamanya sektor industri, pertanian, maupun pariwisata.

    “Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020,” jelasnya.

    Ke depan, lanjutnya, prioritas Pemprov Jatim akan berfokus pada lima bidang utama, meliputi daya saing ekonomi dan inovasi, kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pertanian berkelanjutan.

    “Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah benar-benar berharap diskusi hari ini akan membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih kuat dan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ia juga kembali menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan persahabatan yang terjalin.

    “Semoga hubungan kita terus tumbuh erat dan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur maupun Singapura,” harapnya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura H.E. Vivian Balakrishnan mengatakan, hasil pertemuan dan silaturahim dengan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti unfuk kerjasama pada masa akan datang. (tok/but)

  • Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Khofifah-Menlu Singapura bertemu bahas penguatan kerja sama

    Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) di Singapura, Rabu.

    “Merupakan suatu kehormatan besar dapat berada di Singapura, dan saya sangat menghargai kesempatan untuk berbagi pandangan dengan Menteri Vivian Balakrishnan,” kata Gubernur Khofifah dalam keterangannya yang diterima di Surabaya.

    Pemprov Jatim berkomitmen untuk memperluas kerja sama regional dan internasional, termasuk kemitraan dalam bidang pendidikan, investasi, inovasi, dan ekonomi hijau.

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di The White Label, 101 Jalan Sultan, Singapura, keduanya menegaskan semangat kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Singapura di berbagai sektor, termasuk pengembangan SDM dan ekonomi hijau.

    Khofifah menjelaskan Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk 42,08 juta jiwa dan wilayah seluas 48.037 kilometer persegi.

    Provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah, serta infrastruktur komprehensif yang mendukung posisinya sebagai pusat perdagangan dan konektivitas di Kawasan Timur Indonesia.

    “Jatim didukung dengan keberadaan 37 pelabuhan, 21 rute dari 39 rute tol laut berangkat dari Jatim, 7 bandara, 12 ruas jalan tol, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan 1 kawasan industri halal. Dukungan infrastruktur ini menjadikan Jawa Timur kini menjadi hub logistik dan ekonomi maritim nasional,” ujarnya.

    Secara ekonomi, Khofifah menambahkan, Jawa Timur berkontribusi sekitar 14,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan terus mencatat kemajuan stabil di berbagai sektor, termasuk industri, pertanian, dan pariwisata.

    “Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66 persen, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020,” katanya.

    Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan memprioritaskan lima bidang utama, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan inovasi, kualitas SDM, perlindungan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pertanian berkelanjutan.

    “Saya meyakini bahwa Singapura dan Jawa Timur memiliki banyak kesamaan tujuan, terutama dalam memajukan inovasi, SDM, dan keberlanjutan,” tuturnya.

    Dia berharap hubungan tersebut tumbuh erat dan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur maupun Singapura.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan bahwa hasil pertemuan dan silaturahmi dengan Gubernur Khofifah akan ditindaklanjuti untuk kerja sama pada masa mendatang.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apple Luncurkan Kantong Tas Mungil Wadah iPhone, Harganya Setara UMR Solo

    Apple Luncurkan Kantong Tas Mungil Wadah iPhone, Harganya Setara UMR Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple menggemparkan sosial media dengan meluncurkan kantong tas mungil yang diberi nama iPhone Pocket.

    Tas kantong tersebut berbentuk sederhana, yang dibuat khusus untuk menyimpan dan membawa iPhone anda dengan cara yang stylish.

    iPhone Pocket ini terlahir dari kolaborasi antara ISSEY MIYAKE dan Apple, dengan menampilkan konstruksi rajutan 3D unik yang dirancang agar pas dengan iPhone apa pun.

    Melansir dari situs resminya, tas kantong ini akan mulai dijual pada Jumat, 14 November 2025. Penggemar Apple dapat membelinya di lokasi Apple Store tertentu dan di apple.com di Prancis, Tiongkok Raya, Italia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan AS.

    “iPhone Pocket menampilkan struktur terbuka bergaris dengan kualitas lipatan asli ISSEY MIYAKE. Terlahir dari ide menciptakan saku tambahan, desainnya yang sederhana membungkus iPhone sepenuhnya, meluas hingga muat lebih banyak barang sehari-hari pengguna,” tulis Apple di kanal resminya, Selasa (11/11/2025).

    Apple pun menjelaskan bahwa iPhone Pocket dapat dikenakan dengan berbagai cara yakni misalnya digenggam, diikatkan ke tas, atau dikenakan langsung di badan.

    Terdapat berbagai warna menarik yang disajikan untuk tas kantong ini. Desain tali pendek tersedia dalam delapan warna, dan desain tali panjang ada tiga warna.

    Peluncuran iPhone Pocket ini juga menunjukkan makna adanya keterikatan pada pemilik dan iPhone kesayangan mereka.

    “Desain iPhone Pocket mencerminkan ikatan antara iPhone dan penggunanya, sekaligus tetap memperhatikan bahwa produk Apple dirancang agar universal dalam hal estetika dan serbaguna,” ujar Yoshiyuki Miyamae, direktur desain MIYAKE DESIGN STUDIO.

    iPhone Pocket

    Di mana Bisa Beli iPhone Pocket?

    iPhone Pocket merupakan barang edisi khusus Apple. Di mana desain tali pendek tersedia dalam warna lemon, mandarin, ungu, merah muda, merak, safir, kayu manis, dan hitam.

    Kemudian desain tali panjang tersedia dalam warna safir, kayu manis, dan hitam.

    iPhone Pocket dengan desain tali pendek dijual seharga US$149,95 atau setara dengan Rp2,4 juta. Sedangkan desain tali panjang seharga US$229,95 atau Rp3,8 jutaan.

    Pelanggan dapat membeli iPhone Pocket mulai Jumat, 14 November 2025 di lokasi Apple Store tertentu dan apple.com di Prancis, Tiongkok Raya, Italia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan AS.

  • JMFW 2026 Raup US,51 Juta, Lampaui Target dan Tunjukkan Daya Saing Modest Fashion Indonesia

    JMFW 2026 Raup US$19,51 Juta, Lampaui Target dan Tunjukkan Daya Saing Modest Fashion Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi menutup perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 pada Minggu, (9/11/2025) di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta. Pameran modest fashion berskala internasional yang berlangsung pada 6-9 November ini berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$19,51 juta atau setara Rp 321,88 miliar, melampaui target awal sebesar US$10 juta.

    “Total transaksi dari 6-9 November 2025 tercatat sebesar US$19,51 juta atau sekitar Rp 321,88 miliar. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar US$10 juta,” ujar Mendag Busan.

    Mendag Busan merinci, transaksi JMFW 2026 berasal dari beberapa sumber, yakni penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai US$15,30 juta, transaksi fairground atau langsung di tempat selama pameran sebesar US$436,28 ribu, dan transaksi hasil business matching senilai US$3,77 juta.

    “Sekitar Rp 122,23 miliar atau 37,97 persen dari total transaksi dicatatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini tidak hanya mencerminkan kreativitas desainer Indonesia, tetapi juga hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri modest fashion nasional,” ungkap Mendag Busan.

    Selama empat hari pelaksanaan, JMFW 2026 yang mengusung tema “Essential Lab” dikunjungi oleh 11.459 orang. JMFW 2026 juga diikuti oleh 242 jenama kebanggaan tanah air yang menampilkan beragam karya kreatif dari desainer serta pelaku usaha modest fashion dan industri penunjang fesyen lainnya.

    Mendag Busan menyampaikan, JMFW 2026 berhasil menarik perhatian buyer luar negeri, meskipun tahun ini tidak diselenggarakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) seperti pada tahun- tahun sebelumnya. Kehadiran para buyer tersebut merupakan hasil penjaringan aktif yang dilakukan oleh perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri serta kerja sama dengan sejumlah jenama peserta JMFW.

    “Tahun ini, JMFW kembali membuktikan modest fashion Indonesia memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Tercatat, buyer internasional yang hadir dalam JMFW 2026 berasal dari Malaysia, Prancis, Italia, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Sudan. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya minat pasar global terhadap produk modest fashion Indonesia yang semakin inovatif dan berdaya saing tinggi,” kata Mendag Busan

    Mendag Busan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan JMFW 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor dapat melahirkan karya dan peluang baru bagi industri fesyen tanah air.

    “Tujuan utama JMFW adalah menggaungkan kembali bahwa Indonesia adalah pusat modest fashion dunia. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi agar tahun depan JMFW dapat terselenggara lebih besar dan berdampak lebih luas,” ujar Mendag Busan.

    Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag beserta seluruh kementerian, lembaga, dan mitra terkait yang telah bersinergi dengan baik dalam mendorong perkembangan industri modest fashion nasional.

    “Modest fashion global saat ini mengalami tren yang positif, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan memanfaatkan peluang besar ini untuk mendorong peningkatan ekonomi, khususnya di sektor modest fashion,” ujar Imam.

    Sementara itu, pemilik jenama Kami, Istafiana Candarini atau Irin, menyampaikan tahun ini merupakan tahun kelimanya bergabung dengan JMFW. Pada pergelaran kali ini, Kami menampilkan koleksi bertajuk “Kami’s Love for Wastra”. Menurutnya, partisipasi dalam JMFW tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan karya, tetapi juga membuka peluang baru.

    “Kemarin kami berkesempatan bertemu dengan salah satu buyer dari Milan, Italia yang tertarik pada koleksi sportswear dan basic wear dari Kami. Pertemuan ini masih dalam tahap penjajakan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke kerja sama,” ujar Irin.

    Penutupan JMFW 2025 menampilkan parade fashion show jenama kebanggaan Indonesia yang meliputi Unique Indonesia x Kantor Perwakilan (KPw) BI Jawa Barat, Rumah Kebaya Velga x KPw BI DKI Jakarta, Tarasari x KPw BI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pelanusa x KPw BI Malang, Visa Cottonbatik x KPw BI Solo, Nora Indonesia x KPw BI Malang, Kami, PUTHIC By Nissa Khoirina x KPW BI DIY, dan Nina Nugroho.

    JMFW 2026 terlaksana berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY), Sarinah, Pegadaian, PT ΚΑΙ, Bank Syariah Indonesia, Wardah, Shopee Indonesia, Ditali Cipta Kreatif, dan Balai Kartini.

    Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Asia Pacific Rayon, UBS, Google Indonesia, Panasonic, Century Textile Industry, dan Deatextile. Kolaborasi ini turut diperkuat dengan partisipasi Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang turut berperan penting memajukan industri modest fashion Indonesia.

  • RI komitmen perkuat kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon

    RI komitmen perkuat kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat integritas dan kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon.

    Terkait hal itu, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan Indonesia menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung oleh Coalition to Grow Carbon Markets dan mendukung Shared Principles yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pemerintah dalam memastikan integritas tinggi dalam pemanfaatan kredit karbon.

    “Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memastikan bahwa pasar karbon benar-benar berintegritas tinggi, tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar dia pada acara Coalition to Grow Carbon Markets yang diselenggarakan di Paviliun Singapura, COP30 UNFCCC, Belem, Brasil.

    Pada kesempatan itu, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara penggagas Coalition to Grow Carbon Markets atas kepemimpinannya dalam memajukan pasar karbon global yang kredibel dan transparan.

    “Kami mengapresiasi Pemerintah Singapura selaku Ketua Bersama Koalisi atas penyelenggaraan acara yang mendorong aksi bersama untuk memobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui pasar karbon,” katanya.

    Sebagai bagian dari semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Kenya, Inggris, Singapura, Prancis, dan Panama atas perannya dalam membentuk Koalisi tersebut.

    Indonesia, lanjutnya, menilai inisiatif ini penting untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

    Lebih lanjut, Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arsitektur pasar karbon nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

    Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global.

    “Strategi kami jelas yaitu memastikan kejelasan aturan, menyelaraskan standar Measurement, Reporting, and Verification (MRV) nasional dengan praktik global, serta menarik investasi untuk mendukung solusi mitigasi berbasis alam,” ujar Wamenhut.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Remaja 16 Tahun Ini Idap Penyakit Langka, Hidup Tanpa Kedua Ginjal

    Remaja 16 Tahun Ini Idap Penyakit Langka, Hidup Tanpa Kedua Ginjal

    Jakarta –

    Seorang remaja laki-laki di Singapura mengidap penyakit langka, yang membuat kedua ginjalnya harus diangkat saat usianya baru 13 tahun. Penyakit itu muncul sejak ia masih kecil.

    Au Wan Rong yang kini berusia 16 tahun harus menjalani dialisis peritoneal setiap hari. Ini merupakan sebuah perawatan rumahan untuk kondisi gagal ginjal yang menggunakan lapisan perut sebagai filter alami untuk membuang limbah dan cairan dari darah.

    Prosedur tersebut dilakukan Wan Rong sendiri dengan keahlian yang luar biasa. Dialisis ini melibatkan pengeluaran cairan lama dari perutnya, mengisinya dengan larutan baru, lalu duduk dan menunggu sementara larutan baru tersebut mengumpulkan limbah dan kelebihan cairan.

    Proses ini memerlukan pendekatan steril yang ketat, termasuk mencuci tangan secara menyeluruh. Selain itu, membersihkan area sambungan dengan baik sebelum setiap pertukaran untuk mencegah terjadinya infeksi.

    “Dia adalah pasien termuda yang saya tangani yang melakukan ini sendiri dan melakukannya dengan bersih tanpa infeksi,” kata Associate Profesor Ng Kar Hui, konsultan senior di divisi nefrologi pediatrik, dialisis, dan transplantasi ginjal di Departemen Pediatri Khoo Teck Puat National University Children’s Medical Institute.

    Dikutip dari The Straits Times, kondisi gagal ginjal yang dialami Wan Rong disebabkan oleh mutasi TRPC6, yakni kondisi genetik yang sering dikaitkan dengan penyakit ginjal progresif. Protein TRPC6 merupakan bagian penting dari sel-sel di ginjal yang membantu menyaring limbah dari darah.

    Prof Ng mengatakan mutasi tersebut dapat menyebabkan efek peningkatan fungsi. Aktivitas berlebihan itu dapat menyebabkan unit penyaringan ginjal membocorkan protein, yang memicu terjadinya pembengkakan, kelelahan, dan gagal ginjal.

    Awal Mula Penyakit Muncul

    Tanda-tanda dari penyakit langka itu mulai terlihat saat Wang Rong berusia tujuh tahun. Orang tuanya memperhatikan urinenya terlihat berbusa dan wajahnya sangat bengkak.

    Melihat itu, orang tuanya membawa Wang Rong ke UGD Rumah Sakit Wanita dan Anak KK untuk menjalani pemeriksaan darurat. Wang Rong menjalani serangkaian pemeriksaan, sampai dokter mengatakan bahwa ia mengidap penyakit ginjal yang serius.

    Namun, saat itu penyebab pasti gagal ginjal Wang Rong masih belum diketahui. Para dokter mengira pasiennya itu mengalami penyakit ginjal biasa dan mengobatinya dengan steroid untuk mengurangi peradangan.

    Penyakit ginjal pada anak-anak dapat disebabkan oleh cacat dari lahir atau kelainan genetik, seperti penyakit polikistik, dan masalah saluran kemih seperti penyumbatan.

    Steroid yang diberikan dokter ternyata tidak mempan seiring perkembangan kondisi Wang Rong. Setahun kemudian, ia dipindahkan ke ke Rumah Sakit Universitas Nasional, yang memiliki satu-satunya layanan dialisis kronis khusus untuk anak-anak.

    “(Obat itu) menjadi toksik ketika tubuhnya tidak meresponsnya dan ginjalnya memburuk dengan cepat. Kami menjalankan program penelitian genetika, kemudian pada pasien yang tidak merespons pengobatan, dan menemukan bahwa antara 10 dan 15 persen pasien dengan kondisi ginjal adalah kasus genetik, dan itulah mengapa Wan Rong diuji,” jelas Prof Ng.

    Saat itulah diketahui Wang Rong memiliki mutasi TRPC6 yang langka. Mutasi TRPC6 itu baru ditemukan pada tahun 2005 dan prevalensi pastinya masih belum diketahui.

    Harus Bertahan Hidup Tanpa Ginjal

    Wang Rong mengatakan meski menjalani dialisis dan perawatan steroid untuk mengelola kondisinya, ia masih bosa bermain dengan temannya. Tetapi, saat ia berusia 13 tahun, kondisinya menjadi serius.

    “Kedua kaki saya terasa sakit luar biasa, dan saya dirawat di rumah sakit agar dokter dapat mencari tahu penyebabnya. Akhirnya, kedua ginjal saya diangkat karena penumpukan limbah dan infeksi,” ujarnya.

    Setelah kehilangan kedua ginjalnya, ia mengalami sakit kepala hebat dan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, bahkan tidak masuk sekolah. Sakit kepala itu disebabkan oleh tekanan darahnya yang fluktuatif, dan keduanya terkontrol dengan obat-obatan.

    Dengan pengangkatan kedua ginjalnya, pola makan Wan Rong harus sangat dibatasi untuk mengelola produk limbah dan cairan, dan ia harus benar-benar mematuhi rencana yang ramah ginjal untuk mengelola dialisisnya. Misalnya, seperti ia harus sangat membatasi asupan cairannya untuk mencegah kelebihan cairan yang parah, tekanan darah tinggi, dan gagal jantung.

    Wang Rong dan orang tuanya juga menunggu donor ginjal dari pasien yang sudah meninggal. Tetapi, selama delapan tahun terakhir mereka masih belum mendapatkannya.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/suc)