Xcloud.id

Negara: Singapura

  • INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    INAPLAS dorong BMAD produk turunan petrokimia guna jaga utilitas

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

    “Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja,” kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

    “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

    INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

    “Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

    Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

    Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

    Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

    Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perusahaan Sarang Burung Walet Mau IPO, Bidik Dana Segar Rp 105 M

    Perusahaan Sarang Burung Walet Mau IPO, Bidik Dana Segar Rp 105 M

    Jakarta –

    Perusahaan eksportir sarang burung walet, PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, perseroan mulai melakukan pencatatan saham pada 8 Desember 2025.

    Mengutip dari prospektus IPO, Abadi Lestari berencana melepas 625 juta lembar saham atau setara 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga setiap saham yang dipatok sebesar Rp 150 hingga Rp 168 per lembar, maka dana segar IPO yang diraih perseroan sebesar Rp 105 miliar.

    “Jumlah dana yang dihimpun melalui penawaran umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 105.000.000.000,” tulis Manajemen Abadi Lestari Indonesia, Senin (24/11/2025).

    Ke depan, dana hasil IPO ini akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan untuk mengelola usaha sarang burung walet. Adapun rinciannya, 56,33% dialokasikan untuk pemenuhan modal kerja pembelian bahan baku, yakni sarang burung walet.

    Kemudian sekitar 43,67% akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PT Realfood Winta Asia untuk pembelian bahan baku berupa sarang burung walet. Perseroan meyakini bisnis sarang burung walet prospektif untuk jangka panjang.

    Pada 2024, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia sendiri tercatat mencapai US$ 551,556. Kemudian dari sisi domestik, sarang burung walet untuk produk segmen kesehatan di marketplace mencapai Rp 10,7 triliun, dengan suplemen makanan berkontribusi sekitar 55%.

    “Perseroan menargetkan segmen kelas menengah ke atas di Indonesia yang tengah bertumbuh pesat, sehingga kemampuan menangkap peluang pada segmen ini menjadi penentu pertumbuhan jangka panjang. Prospek sarang burung walet sangat menjanjikan seiring kenaikan permintaan, terutama dari pasar Asia seperti China, Hong Kong, dan Singapura,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Pelanggan 5G Diprediksi 6,4 Miliar di 2031, Network Slicing Kian Populer

    Pelanggan 5G Diprediksi 6,4 Miliar di 2031, Network Slicing Kian Populer

    Jakarta –

    Adopsi 5G global terus melesat, dengan layanan berbasis 5G Standalone (5G SA) dan network slicing menjadi pendorong utamanya. Dalam Ericsson Mobility Report (EMR) edisi November 2025, Ericsson mencatat lonjakan operator yang menghadirkan layanan konektivitas terdiferensiasi, sekaligus memproyeksikan jumlah pelanggan 5G akan mencapai 6,4 miliar pada 2031, atau setara dua pertiga dari total langganan seluler dunia.

    Ericsson menemukan bahwa saat ini sudah ada 33 operator telekomunikasi seluler di seluruh dunia yang menyediakan layanan network slicing dengan total 65 penawaran komersial. Menariknya, 21 penawaran di antaranya diluncurkan hanya dalam sepanjang 2025, menandakan minat pasar yang melonjak.

    Network slicing memungkinkan operator menghadirkan “potongan” jaringan khusus untuk kebutuhan spesifik pelanggan, termasuk perusahaan, industri, gaming, serta konsumen premium. Dari 118 use case di 56 operator, 65 telah beralih dari proof-of-concept ke layanan komersial, menunjukkan kematangan ekosistem 5G SA.

    Langganan seluler berdasarkan wilayah dan teknologi Foto: Ericsson

    “Kami melihat banyak penyedia layanan beralih dari tahap proof-of-concept ke penerapan komersial hanya dalam tahun 2025,” ujar Erik Ekudden, Chief Technology Officer Ericsson sekaligus penerbit EMR, dalam keterangan yang diterima detikINET, Minggu (23/11/2025). “5G SA telah membuka peluang konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan nilai layanan, bukan sekadar paket berbasis volume data.”

    Laporan tersebut juga menyoroti bahwa lebih dari 90 operator kini telah meluncurkan atau memulai peluncuran awal jaringan 5G SA. Angka ini naik sekitar 30 operator dibandingkan tahun lalu dan meningkat 20 operator dibandingkan laporan EMR Juni 2025.

    Implementasi 5G SA menjadi kunci bagi layanan dengan latensi rendah, stabilitas tinggi, serta kemampuan pemisahan jaringan yang dibutuhkan untuk aplikasi industri, otomotif, IoT, hingga layanan hiburan generasi baru.

    EMR memproyeksikan 1,4 miliar pengguna FWA pada akhir 2031 Foto: Ericsson

    Daniel Ode, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei, menegaskan bahwa temuan ini sangat relevan bagi percepatan transformasi digital Indonesia.

    “5G SA dan network slicing akan memainkan peran penting dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat,” ujarnya. “Ketersediaan spektrum terjangkau tetap menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi 5G nasional.”

    Ia menambahkan, Ericsson berkomitmen untuk terus mendukung operator Indonesia dalam menghadirkan jaringan 5G yang aman, andal, dan siap memasuki era layanan terdiferensiasi.

    Prediksi 6,4 Miliar Pelanggan 5G di 2031

    Dalam horizon proyeksi terbaru hingga akhir 2031, Ericsson memperkirakan ada 6,4 miliar langganan 5G, dengan 4,1 miliar di antaranya berbasis 5G SA. Angka ini menunjukkan perubahan besar dalam cara jaringan seluler dunia berevolusi ke arah layanan generasi baru.

    Ericsson memperkirakan ada 6,4 miliar langganan 5G. Foto: Ericsson

    Pada 2025 saja, diprediksi pelanggan 5G sudah mencapai 2,9 miliar, naik sekitar 600 juta dari tahun sebelumnya. Dari sisi cakupan, tambahan 400 juta orang memperoleh akses 5G sepanjang 2025, dan 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan sudah terjangkau 5G pada akhir tahun.

    Trafik data seluler global meningkat 20 persen year-on-year antara Q3 2024 dan Q3 2025-sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Lonjakan ini terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi data di Tiongkok dan India.

    Ke depan, trafik data seluler diperkirakan tumbuh rata-rata 16 persen per tahun hingga 2031. Pada akhir 2025, jaringan 5G diproyeksikan menangani 43 persen trafik data global, dan diprediksi melesat menjadi 83 persen pada 2031.

    Fixed Wireless Access (FWA) terus menjadi salah satu use case utama yang mempercepat adopsi 5G. EMR memproyeksikan 1,4 miliar pengguna FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen menggunakan jaringan 5G.

    Saat ini sudah ada 159 penyedia layanan yang menawarkan FWA via 5G-setara 65 persen dari seluruh penyedia FWA global. Paket berbasis kecepatan juga semakin umum, naik dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR edisi November 2024.

    FWA Jadi Pendorong Penting Adopsi 5G, naik dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR edisi November 2024. Foto: EricssonProyeksi Awal 6G Mulai Muncul

    Untuk pertama kalinya, Ericsson memasukkan proyeksi awal mengenai peluncuran komersial 6G. Berdasarkan pola adopsi generasi sebelumnya, rollout 6G diperkirakan dipimpin oleh operator di:

    Amerika SerikatJepangKorea SelatanTiongkokIndiaNegara anggota Gulf Cooperation Council (GCC)

    Secara global, langganan 6G diprediksi mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal IoT berbasis kecerdasan buatan. Eropa diperkirakan tertinggal satu tahun dibandingkan wilayah lain karena adopsi 5G SA di kawasan tersebut berjalan lebih lambat.

    Lalu lintas data jaringan seluler global Foto: EricssonTiga Studi Kasus 5G SA

    Laporan EMR juga menyajikan tiga artikel use case kolaboratif yang menggambarkan penerapan 5G SA di berbagai sektor:

    Singtel: Menciptakan pengalaman yang disesuaikan kebutuhan penggunaSoftBank: Modernisasi infrastruktur IT perusahaan lewat 5GSailGP: Optimalisasi operasi dan pengalaman penonton dalam ajang olahraga internasional

    Ericsson Mobility Report November 2025 dapat diunduh melalui situs resmi Ericsson dan menjadi salah satu referensi utama industri untuk memahami evolusi jaringan menuju era 6G.

    (afr/hps)

  • Ganggu Ariana Grande, WN Australia Dideportasi dan Dicekal Singapura

    Ganggu Ariana Grande, WN Australia Dideportasi dan Dicekal Singapura

    Singapura –

    Seorang pria Australia yang menyerang penyanyi Ariana Grande saat pemutaran perdana film ‘Wicked: For Good’ di Singapura telah dideportasi dan dilarang masuk kembali ke negara tersebut. Pria bernama Johnson Wen itu telah menjalani penahanan sebelum dideportasi.

    “Johnson Wen dideportasi ke Australia pada 23 November 2025 dan telah dilarang masuk kembali ke Singapura,” kata Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan seperti dilansir Channel News Asia, Minggu (23/11/2025).

    Pria berusia 26 tahun itu dijatuhi hukuman 9 hari penjara pada 17 November karena mengganggu ketertiban umum. Dalam putusannya, Hakim Distrik Christopher Goh mengatakan Wen ‘mencari perhatian’ karena merasa tidak akan menerima konsekuensi atas tindakannya di Singapura.

    Wen, yang telah ditahan sejak 14 November, mengaku bersalah atas tuduhan menyebabkan gangguan publik dengan menyebabkan keributan selama pemutaran perdana film yang dibintangi Ariana Grande itu.

    Peristiwa itu terjadi pada 13 November malam. Saat itu, Universal Studios Singapura menyelenggarakan acara untuk film Wicked: For Good.

    Para pemeran film tersebut, termasuk Grande, Erivo, Jeff Goldblum, dan Michelle Yeoh, berjalan di karpet untuk memberikan tanda tangan kepada para penggemar. Antara pukul 19.00 dan 19.11, Wen melompati barikade dan berlari ke arah para pemeran.

    Melihat hal ini, Erivo dan beberapa petugas keamanan bergerak untuk menghentikannya. Jaksa mengatakan hal itu telah mengganggu acara dan mengejutkan banyak penggemar.

    Saat Wen dikawal keluar, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah karpet kuning dan mencoba lagi untuk melompati barikade. Kali ini, dia dihentikan dan ditahan oleh petugas keamanan.

    Malam itu, Wen mengunggah postingan di Instagram, mengatakan bahwa dia bebas setelah ditangkap. Dia juga mengunggah video kejadian tersebut di TikTok dan Instagram dan berterima kasih kepada Grande.

    Polisi menemukan Wen di Temple Street pada 14 November dan menangkapnya atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Investigasi menunjukkan bahwa dia memiliki kebiasaan mengganggu acara-acara penting, termasuk konser Katy Perry, The Chainsmokers, dan The Weeknd.

    (haf/imk)

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • AHY Raih Penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025

    AHY Raih Penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih penghargaan Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, kemarin. Penghargaan tertinggi bagi alumni Nanyang Technological University (NTU) Singapura ini diberikan kepada alumni yang berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, maupun komunitas global.

    “Penganugerahan Nanyang Distinguished Alumni Award merupakan kehormatan yang sangat berarti bagi saya. NTU mengajarkan saya untuk berpikir kritis dan strategis, serta memandang kepemimpinan dari perspektif yang lebih luas,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Adapun AHY menerima penghargaan ini atas kontribusinya dalam bidang pertahanan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Dalam perannya sebagai Menko, ia memimpin berbagai program strategis untuk memperkuat infrastruktur serta mempercepat pembangunan wilayah di Indonesia. Dedikasinya dalam memperluas akses pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik juga menjadikannya salah satu tokoh penting dalam percepatan transformasi infrastruktur nasional.

    Selain kiprah di pemerintahan, AHY juga aktif mendorong pengembangan kepemimpinan generasi muda dan partisipasi masyarakat melalui The Yudhoyono Institute serta berbagai inisiatif sosial lainnya. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan pengalaman akademiknya di NTU menjadi salah satu fondasi intelektual yang terus mempengaruhi perjalanan kepemimpinannya.

    AHY mengungkapkan pendekatan kepemimpinan yang ia pelajari di NTU terus menjadi pegangan dalam menjalankan tanggung jawab publik.

    “Cara berpikir analitis, lintas disiplin, dan berorientasi masa depan yang saya dapatkan di NTU selalu menemani saya dalam setiap langkah pengabdian. Saya percaya bahwa kebijakan yang baik memerlukan nilai dan gagasan yang diuji oleh data, dipandu empati, dan disempurnakan oleh ilmu pengetahuan,” ucapnya.

    Sementara itu, Presiden NTU, Profesor Ho Teck Hua menyampaikan para penerima penghargaan tahun ini mencerminkan kualitas lulusan NTU yang mampu memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan empati untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Melalui penganugerahan ini, AHY menjadi salah satu alumni NTU yang tidak hanya menorehkan prestasi di panggung nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini menegaskan pengakuan internasional atas kontribusi dan dedikasinya dalam membangun negeri.

    “Para penerima penghargaan tahun ini menunjukkan bahwa lulusan NTU mampu memadukan pengetahuan, kreativitas, dan kepedulian untuk memberikan dampak nyata bagi Singapura dan dunia. Kiprah mereka dalam meraih keunggulan, memimpin perubahan, dan berkontribusi bagi masyarakat menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika NTU,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Nanyang Alumni Awards, yang diselenggarakan sejak 2005, merupakan bentuk apresiasi NTU kepada para alumni yang mengharumkan nama universitas melalui pencapaian di tingkat nasional, regional, dan internasional. Program ini terdiri dari empat kategori penghargaan, dengan Nanyang Distinguished Alumni Award sebagai level tertinggi.

    (akd/ega)

  • Pemerintah godok aturan soal demutualisasi bursa efek

    Pemerintah godok aturan soal demutualisasi bursa efek

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Kebijakan tersebut akan mengatur perubahan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas.

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan demutualisasi bukan konsep baru dalam pengembangan pasar modal global.

    Saat ini, BEI termasuk sedikit bursa yang masih berstruktur mutual, sementara negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu melakukan transformasi itu.

    Model tersebut memungkinkan tata kelola bursa lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika keuangan global.

    Struktur baru itu juga dinilai dapat mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, exchange-traded fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga memperdalam serta meningkatkan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Meski demikian, kebijakan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand).

    Dari sisi penawaran tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya free float yang menghambat perdagangan aktif dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar secara optimal.

    Dengan likuiditas yang masih tertinggal dibandingkan negara pembanding, peningkatan free float menjadi agenda penting yang perlu berjalan paralel dengan demutualisasi.

    “Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

    Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel, dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, termasuk lembaga sui generis pengelola dana pensiun, lewat pengaturan mekanisme cut loss.

    “Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

    Ia menambahkan perumusan strategi pengembangan pasar modal juga mempertimbangkan pengalaman negara lain, terutama India.

    Dalam satu dekade terakhir, penguatan tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema systematic investment plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta efisiensi berbasis teknologi telah mengakselerasi pertumbuhan pasar modal India.

    Kapitalisasi pasar negara tersebut meningkat dari 1,56 triliun dolar AS atau 72,86 persen PDB pada 2014 menjadi 5,17 triliun dolar AS atau 133,5 persen PDB pada 2024.

    Pengalaman itu menunjukkan bahwa ekosistem yang kuat, basis investor domestik yang besar, dan teknologi yang inklusif merupakan kunci kesuksesan reformasi pasar modal.

    Adapun RPP demutualisasi bursa efek tetap disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, self-regulatory organization (SRO) seperti BEI, pelaku industri, serta DPR.

    “Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” sebut Masyita.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ericsson Proyeksikan 180 Juta Perangkat Terkoneksi 6G pada 2031

    Ericsson Proyeksikan 180 Juta Perangkat Terkoneksi 6G pada 2031

    Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, produsen perangkat telekomunikasi global, memproyeksikan sekitar 180 juta perangkat akan terkoneksi dengan jaringan 6G pada 2031. Negara-negara di Asia dan Amerika Serikat akan memimpin adopsi teknologi ini.

    Ericsson Mobility Report 2025, dikutip Sabtu (22/11/2025) mengungkap melihat pola adopsi langganan pada siklus generasi seluler sebelumnya, para peneliti EMR memperkirakan bahwa peluncuran komersial pertama 6G akan dipimpin oleh penyedia layanan terdepan di pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Gulf Cooperation Council.

    Langganan 6G global diperkirakan akan mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal perangkat Internet of Things berbasis AI. Jumlah langganan tersebut dapat meningkat secara signifikan apabila 6G diluncurkan lebih awal dari yang ditunjukkan oleh siklus generasi sebelumnya.

    Peluncuran komersial 6G di Eropa diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lebih lambat dibandingkan negara-negara lain, berbeda dengan 5G sebelumnya, terutama karena penerapan 5G SA di kawasan tersebut relatif lebih lambat.

    Sebagai salah satu use case utama 5G yang terus berkembang, enhanced mobile broadband diperkirakan akan mencapai 6,4 miliar langganan 5G pada akhir 2031, atau sekitar dua pertiga dari seluruh langganan seluler pada saat itu. Sekitar 4,1 miliar dari jumlah tersebut—sekitar 65 persen—diperkirakan akan berbasis 5G SA.

    5G

    Hanya pada tahun 2025 saja, langganan 5G diperkirakan akan melampaui 2,9 miliar pada akhir tahun—setara dengan sekitar sepertiga dari seluruh langganan seluler saat ini—atau meningkat sekitar 600 juta langganan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dari sisi cakupan geografis, tahun 2025 mencatat peningkatan 400 juta orang di seluruh dunia yang dapat mengakses 5G. Sekitar 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan akan memiliki cakupan 5G pada akhir 2025.

    Trafik data jaringan seluler meningkat 20 persen dari kuartal ketiga 2024 hingga periode yang sama di 2025—kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, didorong oleh Tiongkok daratan dan India. Pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan rata-rata tahunan sebesar 16 persen hingga 2031.

    Jaringan 5G diperkirakan akan menangani 43 persen dari seluruh trafik data seluler pada akhir 2025—naik dari 34 persen pada periode yang sama tahun lalu. Para ahli EMR memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 83 persen pada 2031.

    Fixed Wireless Access (FWA) broadband terus berkembang sebagai salah satu use case 5G. EMR November 2025 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan mengakses broadband FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen di antaranya melalui 5G.

    Tim riset EMR telah mengidentifikasi 159 penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menawarkan layanan FWA melalui 5G, setara dengan sekitar 65 persen dari seluruh penyedia layanan FWA. Jumlah penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan—model monetisasi yang umum digunakan pada broadband tetap berbasis fiber atau kabel—meningkat dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR November 2024.

    Di sisi lain, Penerbit EMR sekaligus Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekudden mengatakan bahwa penyedia layanan telekomunikasi di seluruh dunia makin siap untuk mengadopsi dan menerapkan 5G SA guna menghadirkan konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan layanan berbasis nilai. 

    “Bukan sekadar paket berbasis volume data,” kata Erik, dikutip Jumat (21/11/2025). 

    Sementara itu, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Daniel Ode mengatakan laporan ini menekankan bagaimana konektivitas yang terdiferensiasi, yang dimungkinkan oleh 5G SA dan network slicing, akan berperan penting ketika operator telekomunikasi menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat. 

    “Namun, ketersediaan spektrum yang cukup dengan harga yang terjangkau tetap menjadi faktor penting. Dengan ekosistem digital yang semakin kuat, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi digital nasional,” kata Daniel.

  • Jokowi Pamer Indonesia Investasi Besar-besaran Infrastruktur Fisik dan Digital di Ajang Bloomberg Singapura

    Jokowi Pamer Indonesia Investasi Besar-besaran Infrastruktur Fisik dan Digital di Ajang Bloomberg Singapura

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir memberikan pidato di ajang Bloomberg New Economy 2025 di Singapura. Dalam pidatonya, dia menegaskan transformasi menuju ekonomi cerdas (intelligent economy) tidak akan menghilangkan pekerjaan. Sebaliknya, perubahan ini diyakini akan menghadirkan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha di masa depan.

    Jokowi menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai ancaman bagi tenaga kerja. “Peluang kerja tidak akan hilang di era ekonomi cerdas. Saya sangat tidak setuju bahwa peluang kerja akan hilang,” ujar Jokowi dalam pidatonya, di Singapura, Jumat, 21 November 2025.

    Dia menekankan pemerintah dan dunia usaha harus mempersiapkan generasi muda serta UMKM dengan keterampilan digital yang relevan agar mampu memanfaatkan peluang tersebut.

    “Kita harus memastikan bahwa mereka memahami dan mempelajari AI, coding, algoritma, dan juga machine learning,” ujarnya.

    Jokowi mengungkapkan, Indonesia telah membangun fondasi kuat melalui investasi besar di infrastruktur fisik dan digital. Hal ini menjadi pijakan penting sebelum memasuki era ekonomi berbasis kecerdasan yang mengutamakan pemanfaatan data dan teknologi.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Pemerintah Siapkan Aksesi CPTPP, Incar Akses Perdagangan dengan Negara Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

    Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

    “CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

    Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

    Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

    Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

    Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

    Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

    Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota