Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengusaha minyak Mohammad
Riza Chalid
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
Tapi,
Kejaksaan Agung
belum menahan Riza karena statusnya kini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“Yang bersangkutan, (MRC) adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak. Jadi, dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Qohar mengatakan, semenjak penyidikan kasus ini bergulir, Riza sudah dipanggil tiga kali oleh penyidik. Tapi, ia tidak pernah hadir.
Penyidik menduga, Riza Chalid telah berada di luar negeri.
“Tetapi khusus MRC, selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri,” lanjutnya.
Qohar mengatakan, Riza Chalid diduga berada di Singapura. Penyidik pun telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di sana.
Hari ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan
korupsi Pertamina
.
Mereka adalah AN selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina; HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina; dan TN selaku VP Integrated Supply Chain.
Lalu, DS selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020; AS selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping; dan HW selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020.
Kemudian, MH selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; dan IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
Selain Riza Chalid, delapan tersangka lainnya langsung ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini.
Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Sembilan tersangka ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Singapura
-
/data/photo/2025/02/26/67be69625f2ae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jadi Tersangka Kasus Pertamina, Riza Chalid Buron, Diduga di Singapura Nasional 10 Juli 2025
-

Kejagung Tetapkan Riza Chalid jadi Tersangka Kasus Pertamina!
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.
“Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.
Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.
Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.
“Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.
Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.
Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.
-

Oracle Gandeng DayOne Akan Bangun Pusat Data di Batam
Bisnis.com, JAKARTA – Oracle Corp. disebut akan melancarkan aksi pendirian pusat data layanan awan pertamanya di Indonesia. Oracle menggandeng DayOne Data Centers Singapore Pte. untuk mendirikan pusat data di Batam.
Sumber yang mengerti jalannya diskusi mengatakan Oracle sebagai raksasa teknologi asal AS akan menyewa pusat data milik DayOne yang berlokasi di Nongsa Digital Park, di Pulau Batam, Indonesia.
“Oracle akan menjadi penyewa tunggal di lahan milik DayOne yang dapat mendukung fasilitas dengan daya setidaknya 120 megawatt,” kata sumber tersebut, dikutip Bloomberg pada Kamis (10/7/2025).
Adapun, pusat data dengan kapasitas 120 megawatt biasanya membutuhkan investasi modal setidaknya $1,2 miliar. Nilai itu juga tergantung pada faktor lain seperti lokasi, tingkat desain, biaya lahan, dan kebutuhan AI untuk fasilitas tersebut.
Ekspansi Oracle ini mengonfirmasi laporan Bloomberg sebelumnya bahwa perusahaan tersebut sedang dalam pembicaraan untuk mendirikan pusat layanan cloud di Indonesia. Perwakilan Oracle yang berbasis di Texas tidak segera memberikan respons ketika ditanya.
DayOne, yang berkantor pusat di Singapura, merupakan cabang internasional dari operator pusat data asal China yaitu GDS Holdings Ltd. Menurut perusahaan riset SemiAnalysis, ByteDance merupakan pelanggan terbesar DayOne, dan Oracle berada di posisi kedua. DayOne juga belum memberikan komentar ketika ditanya konfirmasi.
Adapun, Nongsa Digital Park di Batam menjadi lokasi bagi sejumlah pusat data lainnya, didorong oleh faktor status kawasan perdagangan bebas pulau tersebut dan kedekatannya dengan Malaysia dan Singapura.
Saat ini, Oracle memiliki dua pusat komputasi cloud di Singapura dan tahun lalu mengumumkan rencana senilai $6,5 miliar untuk membangun fasilitas serupa di Malaysia.
-
/data/photo/2025/07/10/686f42a65090e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasto: Semua Rencana Suap Dirancang Saeful Bahri, Donny, dan Didukung Harun Masiku Nasional 10 Juli 2025
Hasto: Semua Rencana Suap Dirancang Saeful Bahri, Donny, dan Didukung Harun Masiku
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
Hasto Kristiyanto
menyebut, suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI 2019-2024 dirancang sendiri oleh Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah dengan sokongan Harun Masiku.
Pernyataan ini
Hasto
sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun yang membuatnya dipenjara.
Saeful dan Harun merupakan mantan kader PDI-P. Sementara, Donny dikenal sebagai pengacara partai banteng.
“Semua rencana suap di-
create
sendiri oleh Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah dengan dukungan Harun Masiku,” kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Karena itu, menurut Hasto, pesan WhatsApp Saeful yang membahas dana suap Harun berbunyi, “Sisanya kt sekjen ada dp harun” sebagai ungkapan termin kedua biaya suap Harun Masiku sangat ganjil.
Di sisi lain, kata dia, dalam persidangan Saeful mengaku tidak pernah melaporkan kegiatan melobi caleg PDI-P, Riezky Aprilia yang diminta mundur demi Harun Masiku di Singapura, tidak dilaporkan kepada Hasto.
Persoalan administrasi hingga kesepakatan uang suap untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga tidak pernah dilaporkan.
Sementara, Hasto sendiri mengaku tidak pernah memerintahkan Saeful untuk menyuap Wahyu agar Harun bisa menjadi anggota DPR RI.
“Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya dana operasional, suap, ataupun istilah ‘termin ke-2’,” tutur Hasto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5162793/original/031977200_1741934721-20250314-Sidang_Hasto-HER_10.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasto Kristiyanto Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini – Page 3
Dalam kasus tersebut, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019-2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019-2020.
Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
-

Jungkir Balik RI Lobi Tarif Impor AS, Berbuah Manis?
Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah negara saat ini sedang disibukkan dengan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) dengan tujuan diberikan tarif yang lebih rendah oleh Presiden Donald Trump. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terus mengupayakan lobi dagang dengan Negara Adidaya itu.
Indonesia masih di bawah ancaman penerapan tarif resiprokal sebesar 32% yang diumumkan Trump pada April tahun ini. Trump memberi 90 hari waktu negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Jika tidak ditemukan kesepakatan maka tarif tersebut akan berlaku pada 9 Juli 2025.
Bahkan, terbaru Trump mengancam akan kenakan tarif tambahan sebesar 10% ke negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. Indonesia sendiri termasuk negara yang hadiri KTT BRICS di Brasil.
Pada awal-awal masa negosiasi usai pengumuman ancaman tarif pada awal April 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka telah bertemu dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce untuk bernegosiasi soal tarif Trump.
“Pembahasan ini guna mendiskusikan opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan imbang,” tutur Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (18/4/2025).
Adapun dalam pertemuan tersebut, belum ada kesepakatan akhir dan baru disepakati kerangka acuan negosiasi.
Kedua pihak optimistis untuk menemukan titik temu dan jalan terbaik terkait negosiasi tarif yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Indonesia telah menawarkan konsensi kepada AS, mulai dari peningkatan impor hingga kemudahan investasi dan bisnis.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk melakukan investasi di AS melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam rangka negosiasi tarif resiprokal.
Airlangga menyampaikan bahwa upaya tersebut menjadi satu dari sederet tawaran yang diajukan pemerintah Indonesia. “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga dalam konferensi pers terkait perkembangan negosiasi tarif Trump di kantornya, Kamis (3/7/2025).
Bahkan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu (6/7/2025), Airlangga segera terbang ke AS untuk melanjutkan negosiasi tarif.
Pengumuman Trump
Namun, di tengah proses negosiasi intens yang sedang berjalan, Trump mengumumkan tetap mengenakan tarif impor sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025. Kendati demikian, Trump sudah mengumumkan tarif baru pada 7 Juli 2025 waktu AS.
“Tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2025).
Dia menuturkan bahwa notabenenya seluruh dokumen dan data yang diminta AS sebenarnya sudah disampaikan lengkap oleh Indonesia dalam proses negosiasi yang berjalan selama beberapa pekan terakhir.
Hanya saja, pemerintah menyadari bahwa keputusan akhir ada di tangan Trump. Meski begitu, pemerintah menilai proses negosiasi belum berakhir. Haryo mengingatkan bahwa surat yang ditulis Trump ke Presiden Prabowo Subianto menyebut masih ada ruang pembicaraan lebih lanjut, setidaknya sampai tarif 32% berlaku pada 1 Agustus 2025.
“Kesempatan masih terbuka. Kita kembali menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sangat penting, sehingga perlu mendapatkan prioritas,” ungkapnya.
Pemerintah pun masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.
Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.
“Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo.
Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).
-

Belajar dari Brasil, Prabowo Targetkan 82,9 Juta Porsi Makan Bergizi Gratis per Hari
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membahas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat kunjungan kenegaraannya ke Brasil.
Dalam pernyataan pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Rabu (9/7/2025) waktu setempat, Kepala negara mengungkapkan bahwa Indonesia menilai program Brasil sebagai salah satu model inspiratif dalam membangun ketahanan pangan, khususnya terkait pemenuhan gizi anak-anak.
“Kami saat ini tengah menjalankan program ambisius penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia, dan target kami adalah 82,9 juta porsi per hari pada Desember 2025,” ujar Prabowo.
Menurutnya, keberhasilan Brasil dalam mengelola program sosial di sektor pangan menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Pemerintah Brasil selama bertahun-tahun dikenal berhasil menekan angka kelaparan dan gizi buruk melalui kebijakan subsidi pangan dan program makan di sekolah.
“Sangat penting bagi Indonesia dan kami sangat jujur dalam mengatakan bahwa kami telah menggunakan program Anda sebagai model peran kami,” pungkas Prabowo.
Dalam pernyataannya, Lula juga menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Presiden Lula pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai salah satu program pemberian makan gratis bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.
“The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program, PNAE, sebuah referensi global mengenai subjek tersebut,” ujar Presiden Lula.
Dengan target ambisius mencapai hampir 83 juta porsi per hari pada akhir 2025, program MBG dipandang menjadi salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, sekaligus menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda kerja sama internasional pemerintahan Prabowo.
Sejauh ini, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengejar target 82 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada akhir 2025.
Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Redy Hendra Gunawan mengatakan hingga pekan pertama di Bulan Juli, ada penambahan sebanyak 1.200 penerima manfaat MBG. Sehingga kini, total penerima manfaat MBG mencapai hampir 7 juta orang.
“Ini sudah melebihi dari total penduduk Singapura,” kata Redy saat menyampaikan progres implementasi Program MBG, Minggu (6/6/2025).
Redy merinci, total SPPG yang sudah beroperasi mencapai 1.873 unit. Pekan depan akan bertambah sebanyak 473 unit SPPG. Sehingga totalnya sudah hampir mencapai 2.200 unit SPPG.
“Ini sudah melebihi target dari BGN yang menargetkan Juli akan beroperasi sejumlah 1.994 SPPG,” ujar Redy.
Dengan penambahan jumlah SPPG, Redy menjelaskan, pelaksanaan Program MBG menyerap hampir 100.000 orang tenaga kerja langsung. Program MBG melibatkan sekitar 10.000 UMKM, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan koperasi yang sudah menyuplai bahan baku ke SPPG.
Menurut Redy, BGN sedang mempercepat proses verifikasi mitra SPPG. Ada sekitar 4.000 SPPG yang akan diverifikasi. Harapannya target BGN pada Agustus, yakni sebanyak 24 juta penerima manfaat dengan total 8.000 SPPG bisa tercapai.
“Kita semua berharap Badan Gizi Nasional tetap bisa melaksanakan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan standar-standar yang sudah kami tentukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua,” kata Redy.
-

QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Ekonom: QRIS modal RI terlibat dalam pembayaran lintas batas BRICS
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 09 Juli 2025 – 16:29 WIBElshinta.com – Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai modal kuat Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan pembayaran lintas batas BRICS.
Pemimpin BRICS melalui Leaders’ Declaration pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil, menginstruksikan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral, sesuai kewenangannya, untuk melanjutkan pembahasan mengenai Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS.
“Indonesia punya modal kuat. Bank Indonesia aktif diskusi, dan teknologi QRIS sudah terhubung dengan Singapura, Malaysia, Thailand,” kata Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Zulfikar menyampaikan bahwa bila para pemimpin BRICS telah menginstruksikan untuk melanjutkan pembahasan pembayaran lintas batas, maka Indonesia—khususnya Bank Indonesia—berpeluang untuk ikut berperan aktif dalam membangun sistem pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, efisien, dan berbasis mata uang lokal.
Indonesia, berbekal kesuksesan implementasi QRIS, ucap Zulfikar, bisa memimpin pilot interoperabilitas, sebuah uji coba awal untuk memastikan bahwa sistem atau teknologi dari berbagai pihak bisa saling terhubung dan bekerja sama secara lancar.
Sistem pembayaran menggunakan QRIS telah berlaku di Thailand, Malaysia, Singapura. Indonesia juga sedang mengincar implementasi di Jepang, Korea Selatan, China, hingga Arab Saudi.
“Indonesia siap berperan sebagai model integrasi QR code-based & ambil bagian di pilot dan skema interoperabilitas BRICS DCMS (Decentralized Cross-border Messaging System),” ucapnya.
BRICS merupakan akronim dari lima negara pendirinya, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto hadir pada KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli—event pertama Indonesia sejak resmi menjadi anggota pada Januari 2025.
KTT BRICS menghasilkan Leaders’ Declaration yang terdiri dari enam sub bagian, yakni Penguatan Multilateralisme & Reformasi Tata Kelola Global; Perdamaian & Keamanan; Ekonomi, Perdagangan & Keuangan; Iklim & Transisi Energi; Teknologi & AI; serta Pembangunan Sosial & Budaya.
Sumber : Antara
-

6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gelombang baru tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Langkah agresif ini menambah ketegangan global dan memicu respons cepat dari berbagai negara serta pelaku pasar.
Berikut enam perkembangan terbaru seputar perang dagang Trump hingga Rabu (9/7/2025):
1. Trump Kenakan Tarif Tembaga dan Obat, Ancaman hingga 200%
Dalam rapat kabinet Gedung Putih pada Selasa (7/7/2025), Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif 50% untuk impor tembaga dan mengancam tarif hingga 200% untuk produk farmasi.
“Hari ini kita bahas tembaga,” ujar Trump, dikutip AFP. “Kita juga akan membuat pengumuman soal farmasi… Mereka akan dikenai tarif sangat tinggi, seperti 200%.”
Meski begitu, tarif untuk farmasi disebut tidak langsung berlaku. Pemerintah AS akan memberikan masa transisi 12-18 bulan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, kebijakan tarif farmasi dan semikonduktor masih dalam tahap finalisasi, dan studi pendukung akan selesai akhir bulan ini.
2. Malaysia Kritik Tarif Trump, ASEAN Waswas
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyindir keras kebijakan tarif terbaru Trump dalam pertemuan para diplomat ASEAN di Kuala Lumpur.
“Alat yang dulunya digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membatasi,” kata Anwar. Ia menilai tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini berubah menjadi senjata persaingan geopolitik.
Pernyataan ini muncul saat Menlu AS Marco Rubio dijadwalkan menghadiri forum ASEAN dua hari di Malaysia, mulai Kamis (10/7/2025).
3. Airlangga Bertolak ke AS, Bahas Tarif Impor RI 32%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu tiga pejabat penting AS: Mendag Howard Lutnick, Menkeu Scott Bessent, dan USTR Jamieson Greer. Pertemuan ini sebagai respons atas surat tarif dari Trump yang mengenakan bea masuk 32% atas produk asal Indonesia.
“Kita harap Pak Menko sudah tiba di AS hari ini,” kata Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. “Pertemuan dengan Lutnick sudah terjadwal, sementara dengan Bessent dan Greer masih disesuaikan.”
Surat tarif disebut telah diterima Presiden RI Prabowo Subianto dan akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025.
4. RI Tetap Berkomitmen Impor Barang AS US$ 34 Miliar
Meski dikenai tarif tinggi, Indonesia tetap melanjutkan kerja sama strategis dengan AS. Pada 7 Juli, pemerintah mengumumkan komitmen impor senilai US$ 34 miliar melalui penandatanganan MoU antara perusahaan RI dan AS, melampaui defisit perdagangan RI-AS yang diklaim Trump sekitar US$ 18-19 miliar.
“Komitmen ini mencakup sektor pertanian dan energi,” ujar Airlangga. Acara penandatanganan di Washington D.C. dihadiri perusahaan strategis seperti Pertamina, FKS Group, Busana Apparel Group, dan Sorini Agro Asia Corporindo.
5. RI Masih Punya Waktu Negosiasi hingga 1 Agustus
Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pemerintah masih bisa bernegosiasi. “Surat dari AS memberi ruang negosiasi sampai 1 Agustus,” ujarnya usai rapat dengan Komisi I DPR.
Menurut Havas, surat tarif yang dikirim Trump bersifat standar dan tidak hanya ditujukan kepada negara BRICS. Ia menyebut, Jepang dikenai 24%, Korea Selatan 25%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Indonesia 32%.
“Sudah ada beberapa tawaran dari Indonesia, tapi tidak bisa diungkap semua karena sifat negosiasi yang sensitif,” tambahnya.
6. Pasar Tak Gentar, Investor Justru Alihkan Fokus ke Asia
Kepala Eksekutif CGS International Securities Group Carol Fong mengatakan, pasar mulai “mati rasa” terhadap kebijakan dagang Trump.
“Dalam dua hari terakhir setelah tenggat tarif berakhir, pasar tak bereaksi tajam,” katanya dalam forum Reuters Next Asia di Singapura.
Sebaliknya, Asia kini menarik minat baru. CEO ING Asia Pasifik Uday Sareen menyebut kawasan ini unggul dalam menarik FDI, sementara CEO Eastspring Investments Vis Nayar menyoroti India sebagai pasar yang menjanjikan, meski perlu waspada terhadap valuasi yang tinggi.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
-

Produk Farmasi Kena Tarif Trump 200%, Indef: Sasarannya Bukan RI
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Indef memproyeksi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% terhadap impor produk farmasi tidak akan membuat Indonesia merugi secara signifikan.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef adalah Andry Satrio Nugroho mengatakan, kebijakan tarif tinggi tersebut menyasar ke produk farmasi yang berasal dari Irlandia.
“Kemungkinan akan menyasar ke negara seperti Irlandia ya, yang mana AS pada tahun 2024 mengimpor setara US$50,3 miliar dan negara-negara lain yang menyuplai produk-produk farmasi seperti Swiss, Jerman, bahkan Singapura dan India,” kata Andry kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).
Untuk itu dia meyakini sasaran utama dari pengenaan tarif tersebut tidak menyasar ke Indonesia. Terlebih, ekspor produk farmasi Indonesia ke AS sangat minim.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk farmasi (HS 30) ke AS mencapai US$14.897 dengan volume 397 kg pada periode Januari-April 2025.
Secara nilai, angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$8.875, sedangkan secara volume lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 596 kg.
“Jadi, tentu kalau berbicara mengenai Indonesia, Indonesia sendiri menurut saya masih sedikit ya ekspor ke Amerika Serikat, bahkan banyak ekspor yang dilakukan oleh Indonesia itu mengarah kepada negara-negara tetangga atau negara Asia Tenggara,” jelasnya.
Adapun, ekspor produk farmasi Indonesia tahun lalu tercatat US$111 juta dengan negara tujuan terbesar ke India, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Kendati demikian, kebijakan Trump ini disebut dapat berdampak pada investasi AS di sektor farmasi global. Andry melihat cukup banyak investasi sektor farmasi AS di Indonesia.
“Hari ini produk-produk farmasi kita masih dipenuhi oleh produk-produk impor, harapannya sebetulnya kan investasi masuk dari manufaktur yang tentunya berasal dari Amerika Serikat,” tuturnya.
Jika diberlakukan pengenaan tarif 200%, Indonesia maupun negara lain dinilai akan kesulitan mendapatkan investasi dari perusahaan farmasi AS.
Diberitakan sebelumnya, Trump menyatakan akan memberi waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun agar produsen farmasi bisa memindahkan produksi mereka ke dalam negeri, sebelum memberlakukan tarif tinggi.
“Kami akan beri waktu sekitar setahun atau 1,5 tahun. Setelah itu, jika masih mengimpor obat-obatan dan produk terkait ke AS, mereka akan dikenakan tarif sangat tinggi, sekitar 200%. Kami beri masa transisi agar mereka bisa bersiap,” jelas Trump.
Trump berulang kali menyebut produksi obat di luar negeri sebagai ancaman keamanan nasional dan mendorong perusahaan untuk merelokasi pabrik ke AS. Beberapa perusahaan farmasi telah menanggapi dengan mengumumkan investasi manufaktur bernilai miliaran dolar di AS.
Jika diberlakukan, tarif tersebut diprediksi akan sangat berdampak pada Irlandia—negara yang mencatat surplus perdagangan sebesar US$54 miliar dengan AS, sebagian besar berasal dari ekspor produk farmasi.
Irlandia menjadi basis produksi bagi perusahaan AS seperti Eli Lilly dan Pfizer, yang mengoperasikan hampir dua lusin fasilitas manufaktur untuk mengekspor ke AS, menurut analisis TD Cowen.