Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Akhir dari Dua Tahun Kosongnya Kursi Dubes RI untuk AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menempatkan Dwisuryo Indroyono Soesilo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, mengakhiri kekosongan posisi strategis ini selama dua tahun terakhir.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebut, parlemen telah menyetujui penunjukan Soesilo setelah melewati uji kelayakan tertutup. Pria 70 tahun ini dikenal sebagai mantan Menko Kemaritiman, geolog, dan pakar kebijakan laut yang berkiprah di berbagai institusi nasional dan internasional.

    Soesilo tinggal menunggu pengesahan resmi Presiden Prabowo Subianto dan persetujuan dari pemerintah AS.

    Kekosongan posisi dubes di Washington DC sejak Juli 2023—setelah Rosan Roeslani ditarik menjadi Wakil Menteri BUMN—menuai kritik dari mantan diplomat dan analis. Mereka menilai kevakuman ini telah melemahkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang kian dinamis.

    Penunjukan Soesilo juga menjadi bagian dari rotasi besar dalam jajaran diplomatik, mencakup 24 pos, termasuk untuk Jerman, PBB, dan Korea Utara.

    Dalam susunan ini, Presiden Prabowo tampak memprioritaskan loyalitas politik dan kapasitas teknokratik dibanding latar belakang karier diplomatik konvensional.

    Beberapa tokoh dekat Prabowo bahkan turut diusulkan mengisi pos strategis. Seorang mantan anggota tim kampanye disebut akan ditempatkan di Malaysia, sementara mantan penasihat ditugaskan ke Singapura. Nurmala Kartini Sjahrir, adik dan penasihat senior Luhut Binsar Pandjaitan, diajukan sebagai Dubes RI untuk Jepang.

    Sebaliknya, diplomat karier justru ditempatkan di negara-negara yang dianggap kurang sensitif secara politik seperti Vietnam, Jerman, dan PBB.

    Analis senior Indonesia di Global Counsel LLC Dedi Dinarto  menuturkan, dalam konteks Washington saat ini, yang paling penting adalah akses langsung dan pengalaman berinteraksi dengan Trump.

    “Indonesia bisa tertinggal dari percakapan-percakapan kunci jika utusannya tidak mampu membaca lansekap itu,” katanya.

    Prabowo sejauh ini aktif memperluas jejaring internasionalnya, dari China dan Rusia hingga BRICS dan Uni Eropa. Namun dalam model pemerintahan yang terpusat pada sosok presiden, efektivitas seorang duta besar sangat tergantung pada ruang gerak yang diberikan.

    Nicky D. Fahrizal, peneliti kebijakan luar negeri dari CSIS Indonesia menjelaskan, dalam pemerintahan bergaya komando seperti ini, di mana presiden memegang kendali penuh atas kebijakan luar negeri, bahkan penunjukan duta besar yang kompeten bisa menjadi tantangan. 

    “Bahkan duta besar yang punya rekam jejak kuat sekalipun bisa kehilangan pengaruhnya,” katanya seperti dilansir Bloomberg.

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • Buat Inovasi di Bidang Teknologi, Mahasiswa asal Sumbawa Raih Penghargaan Internasional Regional 14 Juli 2025

    Buat Inovasi di Bidang Teknologi, Mahasiswa asal Sumbawa Raih Penghargaan Internasional Regional 14 Juli 2025

    Buat Inovasi di Bidang Teknologi, Mahasiswa asal Sumbawa Raih Penghargaan Internasional
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Prestasi membanggakan diraih
    Aden Dilaga
    , mahasiswa Fakultas Peternakan
    Universitas Mataram
    , dalam ajang internasional
    ASEAN Innovation Forum
    yang berlangsung di tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand.
    Dalam forum ini, Aden meraih penghargaan Gold Medal Top 1 Delegate sebagai peserta terbaik pertama dari 300 delegasi ASEAN yang turut hadir.
    Aden juga dianugerahi Gold Medal Top 1 Innovation Day untuk inovasi terbaik, yang mengangkat isu teknologi berupa platform digital berbasis internasional.
    Inovasi ini bertujuan menjalin jejaring antara para konten kreator dalam mengembangkan ide dan gagasan.
    “Teknologi ini semacam website dengan satu meeting point di tiap-tiap daerah, di setiap daerah di seluruh dunia guna menjangkau daerah-daerah pelosok non-internet dan sinyal yang akan ditransformasikan menjadi daerah global,” ungkap Aden saat dikonfirmasi pada Minggu (13/7/2025).
    Ia menambahkan, “Alhamdulillah ini buah dari kerja keras dan perjuangan untuk terus berinovasi.”
    Selain itu, Aden juga meraih penghargaan Top 15 Poster yang membahas isu lingkungan, khususnya mengenai gulma eceng gondok di Bendungan Batujai, Lombok Tengah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi kreatif masyarakat, seperti hasil rajutan sederhana.
    Tak hanya itu, ia juga mendapatkan penghargaan Top 20 Prestasi SDGs dengan mengangkat isu biogas dari tanaman eceng gondok serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair dan padat.
    Proses seleksi untuk berbagai penghargaan ini dilakukan dengan menilai prestasi masing-masing delegasi.
    Ke depan, Aden berharap kemampuan dan inovasinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
    “Semoga bisa memberikan manfaat yang nyata untuk NTB, terlebih membantu ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan limbah dan sampah organik menjadi produk bernilai tinggi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Anies Ungkit Presiden RI Absen Forum PBB Dijawab Pro Jokowi

    Jakarta –

    Anies Baswedan mengungkit presiden Indonesia absen bertahun-tahun di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan Anies itu pun dijawab relawan Pro Jokowi (Projo).

    Dirangkum detikcom, Minggu (13/7/2025), mulanya, Anies mengatakan Indonesia harus berperan aktif di kancah internasional. Mantan Gubernur Jakarta itu lalu menyinggung bertahun-tahun kepala negara absen di forum PBB.

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat.

    Anies menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan Indonesia sebagai negara yang besar. Dia menganalogikan hal itu seperti orang yang memiliki rumah besar di kampung, tapi tidak ikut rapat RT.

    “Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Anies menuturkan Indonesia punya posisi penting di Asia Tenggara.

    “Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan ini semua wilayah yang suasananya tegang bukan yang suasananya teduh. Tak terbayangkan utara dan selatan. Antara Korea Selatan dan selatan tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang, tegang,” sebutnya.

    “Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini. Inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,” tambahnya.

    Projo Balas Anies

    Foto: Freddy Damanik (Dok Istimewa).

    Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Damanik, meminta Anies Baswedan untuk melihat data sebelum berpidato terkait pemimpin RI yang bertahun-tahun absen di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Damanik menyebut jika hal itu dituduhkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), maka tak benar adanya.

    Damanik tak menjabarkan secara rinci kehadiran Jokowi di forum PBB, tetapi ia menyertakan sejumlah pertemuan internasional yang dihadiri oleh Jokowi saat memimpin RI. Ia menyinggung peran Indonesia dalam KTT ASEAN, G20 hingga APEC.

    “Kalau di forum PBB saya lupa persisnya, ya. Tapi kalau forum-forum internasional, Pak Jokowi selalu aktif kok hadir KTT ASEAN, G20, G7, APEC, OKI ya. Terus saya baca tadi, di situ Mas Anies ngomong aktif misalnya dalam bicara tentang lingkungan, aktif kok Pak Presiden Jokowi itu,” kata Damanik dihubungi, Minggu (13/7).

    Damanik menyinggung keikutsertaan RI di COVAX AMC (Advance Market Commitment). Ia menyebut Presiden Jokowi bahkan menjadi co-host di pertemuan itu.

    “Ada waktu itu dia World Climate Action Summit, Ada KTT COP kemudian ada juga KTT Asia Zero Emission Community. Banyak lah yang ini-ini paling spektakuler Indonesia itu apa namanya, itu loh namanya COVAX AMC yang Indonesia Pak Presiden Jokowi sebagai co-host di situ,” ujar Freddy Damanik.

    “Jadi yang meng-create penyaluran vaksin secara gratis kepada 90 negara pendapatan menengah ke bawah itu. Nah itu Indonesia, Pak Jokowi yang mimpin itu,” tambahnya.

    Ia mengatakan Presiden ke-7 RI aktif dalam forum internasional. Damanik bahkan menyebut hampir seluruh pemimpin di dunia ditemui oleh Jokowi pada hubungan bilateral.

    “Tapi untuk PBB memang, aku lupa persis. Tapi, kalau forum internasional secara keseluruhan banyak sekali lah, kalau Pak Anies mau melihat datanya, aktif sekali ya. Termasuk yang itu loh, yang Ukraine-Rusia itu aktif mendamaikan, forum OKI juga,” ujar Damanik.

    “Apalagi pertemuan bilateral kayaknya hampir semua presiden di dunia ini ditemuin sama Pak Jokowi Amerika, Perdana Menteri China, Tiongkok, Perdana Menteri Jepang, Singapura, Perdana Menteri Norwegia, Belanda, Uni Eropa, Emirat Arab banyak sekali lah,” sambungnya.

    Ia pun meminta Anies melihat data sebelum berpidato di depan publik. Ia menyebut jika pernyataan Anies ditujukan kepada Jokowi, maka tak benar tuduhannya.

    “Jadi mungkin sebelum berpidato itu, Anies tidak melihat data kali. Jangan asal sebut, lihat data dulu, cari data dulu, banyak kok baik di Google maupun di web-web Kementerian Luar Negeri pasti banyak itu data Pak Jokowi,” tutur Damanik.

    “Kalaupun itu Pak Jokowi yang disebut ya, kalau Pak Jokowi yang disebut, dia (Anies) kan nggak nyebut nama ya, kalau yang dituduhkan itu Pak Jokowi itu nggak benar bahwa selama kepemimpinan Pak Jokowi peran Indonesia di dunia internasional itu tidak menurun,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1 Juta Orang RI Berobat ke Luar Negeri jadi Peluang bagi Industri Asuransi – Page 3

    1 Juta Orang RI Berobat ke Luar Negeri jadi Peluang bagi Industri Asuransi – Page 3

    Bali International Hospital (BIH) merupakan rumah sakit berstandar internasional yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali, dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Juni 2025.

    Didirikan di atas lahan seluas 67.465 m² dengan kapasitas 255 tempat tidur, BIH hadir dengan visi untuk merevolusi layanan kesehatan di Indonesia melalui pencapaian standar baru dalam keunggulan medis, Bali International Hospital hadir untuk melayani masyarakat, mendukung kemajuan nasional, dan menarik pencari layanan kesehatan dari berbagai penjuru. Rumah sakit ini dilengkapi dengan infrastruktur modern dan teknologi medis terkini untuk memastikan layanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pasien.

    Mengusung konsep healing environment, BIH menghadirkan layanan medis komprehensif yang berfokus pada lima Center of Excellence (CONGO): Kardiologi, Onkologi, Neurologi, Gastroenterohepatologi, dan Ortopedi.

    Seluruh layanan didukung oleh teknologi diagnostik dan terapeutik terkini, serta tim dokter spesialis yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri. BIH juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah institusi kesehatan global, seperti Singhealth (Singapura), Icon Cancer Centre (Australia), Sapporo Cardiovascular Clinic (Jepang), dan Innoquest (Singapura), menjadikannya pusat layanan kesehatan yang mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan hasil klinis terbaik.

    Dengan hadirnya fasilitas layanan kesehatan seperti Bali International Hospital (BIH) dan dukungan dari mitra strategis seperti Prudential, pemerintah menargetkan agar 30–40% dari pasien tersebut bisa ditangani di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.

    Hal ini selaras dengan salah satu strategi kesehatan dalam visi Indonesia Emas 2045 di mana Pemerintah berfokus pada retensi pasien domestik, mengurangi outbound medical treatment dan mendorong arus balik devisa melalui health tourism inbound.

     

  • Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Sekuritas memperkirakan sektor properti masih menyimpan prospek positif pada tahun ini didorong oleh pembeli end user.

    Analis Maybank Sekuritas Kevin Halim menyampaikan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi positif terhadap sektor ini, didukung oleh ketahanan pertumbuhan pre-sales di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.

    “Peraihan pre-sales emiten properti pada Kuartal I/2025 masih menunjukkan performa yang sehat, terutama karena permintaan dari pembeli end-user,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (12/7/2025).

    Dia menambahkan dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) kedepannya berpotensi menjadi katalis positif utama yang mendorong kinerja emiten properti.

    Maybank Sekuritas secara khusus memberikan rekomendasi buy untuk empat emiten properti besar, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) BSDE, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), dan PT Summarecon Agung TBK. (SMRA) dengan target harga masing-masing secara berurutan adalah 1.200, 1.300, 580, dan 630.

    Kevin menyebutkan bahwa valuasi saat ini relatif menarik, berada di kisaran 5–7 kali price to earnings (P/E) FY25E, serta diskon 70–85% terhadap RNAV (revised net asset value).

    Saham CTRA, lanjutnya, menjadi pilihan utama karena konsistensi pre-sales, skema joint operation yang efisien, serta momentum pertumbuhan laba yang diperkirakan akan kuat hingga akhir 2025. Sementara itu, PWON dinilai unggul karena pendapatan berulang atau recurring income yang solid serta rencana ekspansi yang terarah.

    Dibandingkan dengan emiten properti regional Asean, dia menilai valuasi emiten Indonesia tergolong paling murah. “P/E emiten properti Indonesia mirip dengan Thailand, tetapi Indonesia punya leverage yang lebih rendah,” imbuh Kevin. 

    Di sisi lain, Kevin menggambarkan bahwa pasar properti Filipina tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan kondominium dan eksodus POGO (Philippines Offshore Gaming Operators) exit, yang berdampak pada sewa ruang kantor.

    Pasar Malaysia dan Singapura memang memiliki valuasi P/E lebih tinggi, tetapi karakteristiknya berbeda karena dominasi struktur Real Estate Investment Trust atau yang dikenal dengan REITs.

    Terkait prospek ke depan, Kevin menyebut ada dua sisi katalis yang harus dicermati. Di satu sisi, penurunan suku bunga BI akan memperbesar peluang peningkatan likuiditas dan permintaan. Namun di sisi lain, ancaman penurunan penjualan akibat ketidakpastian ekonomi global dan potensi kenaikan suku bunga KPR menjadi risiko yang tak bisa diabaikan.

  • Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia membutuhkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2056.

    “Kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata dia dalam agenda Upacara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu.

    Dia mengharapkan bahwa koperasi tak hanya tumbuh di angka saja, tetapi juga mengakar di hati masyarakat guna mendukung perwujudan inklusi ekonomi.

    Budi menganggap koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden RI Prabowo. Mulai dari yang bergerak di sektor pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hingga pengembangan koperasi berbasis kearifan lokal.

    Karena itu, inisiatif program Kopdes Merah Putih dinilai sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi hingga pemberantasan kemiskinan ekstrim.

    Hingga 2024, ada sebanyak 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Artinya, satu dari sepuluh warga Indonesia bagian dari koperasi.

    Adapun volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang berarti masih sangat besar untuk ditumbuhkan lagi.

    “Di dunia internasional koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian NongHyup di Korea Selatan, Zen-Noh di Jepang, IFFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, serta NTUC di Singapura sudah lebih dahulu melesat maju. Kita tidak boleh apatis, kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa,” ucap Budi.

    Di desa, kata dia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

    Di sisi lain, desa juga menyimpan potensi yang luar biasa dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi baru terbarukan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit pemukiman transmigrasi atau satuan pemukiman transmigrasi di 7.281 kecamatan pada 514 kabupaten/kota. Secara total, ada 66.002 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

    “Inilah potensi yang harus dikelola dengan tepat dan benar,” ungkap Menkop.

    Sumber : Antara

  • Mitos Riza Chalid Kebal Hukum Sirna usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat Ungkit Kasus Petral

    Mitos Riza Chalid Kebal Hukum Sirna usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat Ungkit Kasus Petral

    GELORA.CO  – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, turut menyoroti penetapan tersangka Muhammad Riza Chalid.

    Perlu diketahui Riza Chalid sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung, pada 10 Juli 2025 kemarin.

    Gembong mafia migas itu terlibat kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.

    Menurut Fahmy, dengan penetapan tersangka, membuktikan Riza Chalid tidak kebal hukum.

    “Penersangkaan Riza Chalid  telah merobohkan mitos bahwa ia selama ini diyakini tidak tersentuh sama sekali oleh aparat penegak hukum,” ujar Fahmy kepada Tribunnews.com, dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Fahmy kemudian mengungkit kasus PT Petral pada 2014 silam. Ia menuding Riza Chalid terlibat dalam kasus tersebut.

    Riza Chalid menggunakan PT Petral di Singapura untuk merampok uang negara melalui bidding impor minyak dan blending impor Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    Ia lalu mark-up biaya pengapalan melalui PT International Shipping dan mengolah minyak mentah menjadi BBM melalui PT Kilang Pertamina Internasional.

    “Pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengendus bahwa Petral digunakan oleh Riza Chalid sebagai sarang mafia migas, sehingga Dahlan akan membubarkan Petral.”

    “Tetapi tidak sanggup membubarkannya, lantaran menurut Dahlan Iskan bahwa backing Petral mencapai langit tujuh,” ujar Fahmy.

    Baru atas rekomendasi Tim Anti Mafia Migas, Presiden Jokowi berani bubarkan Petral. Tanpa endorse Jokowi mustahil Petral dapat dibubarkan. 

    “Namun, saat Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan hasil forensik audit korupsi Petral, konon menurut Sudirman Said, Jokowi mencegahnya sehingga tidak ada satu pun tersangka, termasuk Riza Chalid,” lanjut Fahmy. 

    Minta Prabowo Turun Tangan

    Fahmy juga menyebut, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka menjadi momentum untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Orang nomor satu di Indonesia itu diminta membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut Fahmy, kasus korupsi yang menyeret Riza Chalid tidak bisa berhenti hanya dengan penetapan tersangka.

    “Namun, juga harus menetapkan Riza Chalid sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan memburunya serta memproses hukum Riza Chalid dan tujuh tersangka lainnya hingga dijatuhi hukuman setimpal.”

    “Tanpa segera memproses secara hukum semua tersangka tersebut, maka pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo di Pertamina tidak lebih hanya pidato belaka dan (jangan) omon-omon saja,” tegasnya.

    Prabowo: Hampir Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi

    Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatannya menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan kasus korupsi.

    Seperti yang diutaran saat menghadiri acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) lalu.

    Mantan Menteri Pertahanan RI itu mengungkap, setiap hari kasus korupsi berhasil dibongkar.

    “Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti.”

    “Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku.”

    “Siapa yang melanggar hukum, mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara (harus ditindak). Kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya, dikutip dari KOMPASTV.

    Prabowo mengeklaim, 6 bulan pertama pemerintahannya, ia dapat menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat.

    Ia juga memastikan aparat penegak hukum di bawahnya tidak akan berhenti memberantas korupsi. Meskipun mendapatkan ancaman-ancaman.

    “Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto.”

    “Kita paham itu, tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar (lawan korupsi),” tandas Prabowo.

    Riza Chalid Belum Jadi DPO

    Kejaksaan Agung menyatakan, belum memasukkan nama Muhammad Riza Chalid ke dalam daftar pencarian orang (DPO) meski sudah menetapkan raja minyak itu sebagai tersangka kasus korupsi minyak mentah di Pertamina.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum dimasukkannya Riza sebagai DPO lantaran penyidik masih akan memeriksa yang bersangkutan dalam statusnya sebagai tersangka.

    Apabila Riza tidak memenuhi panggilan tersebut, maka bukan tidak mungkin dia bakal ditetapkan sebagai DPO oleh Kejagung.

    “Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Jumat (11/7/2025).

    Meski belum menetapkan Riza sebagai DPO, namun penyidik kata Harli tidak tinggal diam.

    Saat ini, Kejagung juga telah menggandeng Kementerian Imigrasi untuk memburu beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) usai diketahui masih berada di luar negeri.

    “Karena yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar cekal, kita berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Imigrasi yang mengurusi lalu lintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri,” jelasnya.

    Selain itu, penyidik dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri guna mengawasi pergerakan dari Riza Chalid.

    “Kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita untuk melalukan monitoring (Riza Chalid) termasuk pihak-pihak lain, kita terus melakukan upaya-upaya,” pungkasnya

  • Cari Kerja Susah! Lulusan Oxford Pilih Banting Setir Jadi Ojol

    Cari Kerja Susah! Lulusan Oxford Pilih Banting Setir Jadi Ojol

    Jakarta –

    Terbatasnya lapangan pekerjaan tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di China. Hal tersebut yang membuat lulusan Universitas Oxford, Inggris, bernama DingYuanzhao memilih banting setir menjadi ojek online (ojol) yang bertugas mengantar makanan.

    Disitat dari South Morning China, Ding mengaku kesulitan mencari kerja di China. Padahal, dia punya riwayat pendidikan yang sangat luar biasa. Karuan saja, selain kuliah di Universitas Oxford, dia juga pernah menuntut ilmu di Universitas Tsinghua, Universitas Peking dan Nanyang Technological University.

    Rekam pendidikan yang panjang tersebut rupanya tak cukup untuk ‘memuluskan’ jalan Ding mendapat pekerjaan tetap. Itulah mengapa, dia memilih menjadi ojol atau kurir pengantar makanan.

    Kisah Lulusan Oxford Jadi ojol di China, Sebut Sulit Dapat Kerja Foto: SCMP

    Ding mengaku sangat menikmati profesinya sebagai ojol. Sebab, penghasilannya terbilang cukup untuk menghidupi dia dan keluarganya.

    “Ini pekerjaan yang stabil. Saya bisa menghidupi keluarga dengan penghasilan ini. Jika kita bekerja keras, kita bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Ini bukan pekerjaan yang buruk,” ujar Ding, dikutip Sabtu (12/7).

    Setelah ditelusuri, Ding mulai bekerja sebagai pengantar makanan usai berkuliah di Singapura. Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke China untuk menekuni pekerjaan yang sama. Kisah Ding ini menginspirasi banyak orang sekaligus memicu diskusi mengenai sulitnya pasar kerja.

    “Jika Anda belum mencapai hasil yang baik, jangan pesimis atau berkecil hati. Jika Anda telah berhasil, ingatlah bahwa usaha kebanyakan orang tidak terlalu berpengaruh,” kata Ding.

    Tak dijelaskan berapa penghasilan Ding saat menjadi ojol pengantar makanan di China. Namun, menurut detikEdu, saat masih di Singapura dia bisa meraup penghasilan SGD 700 atau Rp 8,8 juta per minggu dengan bekerja 10 jam sehari.

    (sfn/lth)

  • Wilayah RI Terbelah Menjadi Dua, Peneliti Ungkap Faktanya

    Wilayah RI Terbelah Menjadi Dua, Peneliti Ungkap Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah studi mengungkap misteri besar di balik perbedaan spesies antara Indonesia dan Australia. Temuan ini kembali menyoroti pentingnya garis Wallace, sebuah batas biogeografis legendaris yang memisahkan fauna Asia dan Australia.

    Selama lebih dari satu abad, garis Wallace menjadi petunjuk dalam memahami penyebaran kehidupan di wilayah Asia Tenggara dan Oseania.

    Garis Wallace dipetakan oleh Alfred Wallace pada 1863. Saat itu, dia tengah dalam perjalanan melewati beberapa wilayah termasuk Indonesia, Singapura, Filipina, dan Papua Nugini.

    Ternyata Wallace menyadari ada perbedaan spesies pada tiap wilayah. Namun ternyata ini menjadi awal misteri yang tersimpan selama ratusan tahun.

    Misteri tersebut adalah spesies Asia dapat menyeberangi garis Wallace ke bagian lainnya. Sebaliknya, ini tidak bisa terjadi pada spesies yang berasal dari Australia.

    Fakta ini, menurut para peneliti, terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrem. Penyebabnya adanya aktivitas tektonik pada 35 juta tahun lalu.

    Aktivitas itu yang membuat Australia terpisah dengan Antartika dan menabrak Asia. Pada akhirnya kejadian tersebut melahirkan Nusantara.

    Untuk menjelaskan efek iklim dari tumbukan tersebut, para peneliti menggunakan model komputer. Dengan model tersebut, mereka memperhitungkan kemampuan menyebarkan, preferensi ekologi dan keterkaitan evolusi pada lebih dari 20 ribu spesies di kedua sisi garis Wallace.

    “Ketika Australia menjauh dari Antartika, itu membuka area laut dalam yang mengelilingi Antartika yang sekarang menjadi tempat Arus Sirkumpolar Antartika (ACC) berada,” kata ketua penulis studi dan ahli biologi evolusi di Universitas Nasional Australia, Alex Skeels, dikutip dari Live Science, Sabtu (12/7/2025).

    Sebagai informasi, ACC di Antartika merupakan arus laut terbesar dunia. Arus inilah yang memiliki peranan penting untuk mengatur iklim Bumi.

    Model tersebut berhasil mengungkapkan perubahan iklim tidak berdampak pada semua spesies. Misalnya saja iklim di Semenanjung Asia Tenggara dan Indonesia lebih hangat dan basah, sedangkan Australia memiliki musim dingin dan kering.

    Pada akhirnya, musim ini memengaruhi kemampuan adaptasi tiap makhluk hidup di wilayah tersebut. Spesies di Asia bisa beradaptasi di Indonesia dan menyeberang garis Wallace dan berpindah ke zona Australia. Namun hal serupa tidak berlaku pada spesies yang hidup di benua Australia.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5 Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia Nasional

    5 Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia Nasional

    Memburu Riza Chalid Tersangka Korupsi Pertamina, Dicekal tetapi Diduga Sudah Tak di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) telah menetapkan seorang pengusaha minyak, Mohammad
    Riza Chalid
    , sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023.
    Ia menjadi satu dari sembilan tersangka yang ditetapkan Kejagung pada Kamis (10/7/2025).
    Mereka adalah AN selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina; HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina; dan TN selaku VP Integrated Supply Chain.
    Lalu, DS selaku VP Crude and Trading PT Pertamina tahun 2019-2020; AS selaku Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping; dan HW selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2019-2020.
    Kemudian, MH selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; dan IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.
    Sayangnya, ia belum bisa ditangkap lantaran statusnya masih buron.
    Kini, pihak kejaksaan masih mencari keberadaan Riza Chalid.
    Riza Chalid menjadi satu-satunya tersangka yang keberadaannya tidak diketahui.
    Sedangkan delapan dari sembilan tersangka lainnya sudah diamankan Kejagung.
    Delapan tersangka lainnya langsung ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak Kamis (10/7/2025) untuk kepentingan penyidikan.
    Adapun penetapan sembilan tersangka baru ini menjadi lanjutan dari sembilan tersangka lain yang sudah ditetapkan lebih dulu.
    Sembilan tersangka ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Atas status tersangkanya, Kejagung mengumumkan pencekalan terhadap Riza Chalid.
    Sayangnya, Riza diduga tidak lagi berada di wilayah Indonesia.
    “Yang bersangkutan, (MRC) adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak. Jadi, dia sekarang keberadaannya diduga tidak di dalam Indonesia,” ujar Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Riza bahkan tidak pernah hadir ketika Kejagung memanggilnya sebagai saksi sebanyak tiga kali.
    Sejak penyidikan kasus bergulir, pengusaha minyak itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya di Kejagung.
    Riza Chalid kemudian diduga berada di Singapura.
    “Khusus MRC, selama tiga kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi, yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri,” lanjutnya.
    Karena tak pernah hadir setiap kali dipanggil, Kejagung menilai Riza Chalid sudah lama tidak berada di Indonesia.
    Artinya, ia tidak lagi di Indonesia sebelum dicekal dan menjadi tersangka.
    Sebelumnya pada Juni 2025, Kejagung memang masih terus memonitor keberadaan Riza karena belum diperiksa dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah tersebut.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan, penyidik memonitor Riza Chalid melalui berbagai cara dan sarana.
    “Kita monitor dengan berbagai sarana, dengan berbagai kerja sama,” kata Harli di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, pada 5 Juni 2025.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah berkoordinasi dengan perwakilan Kejaksaan RI di Singapura.
    Kejagung juga menggandeng Kementerian Imigrasi untuk melacak keberadaannya mengingat statusnya masuk daftar cekal.
     
    “Karena yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar cekal, kita berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pihak imigrasi yang mengurusi lalu lintas perjalanan orang ke dalam dan ke luar negeri,” ujar Harli, kemarin.
    Tak cuma itu, penyidik sudah mengambil sejumlah langkah hukum untuk mencari tahu keberadaan Riza Chalid.
    Namun, penyidik masih akan mengupayakan agar Riza dapat segera ditangkap dan diboyong ke Indonesia.
    Di sisi lain, penyidik masih menunggu iktikad baik Riza dalam memenuhi panggilan pemeriksaan.
    “Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka,” jelasnya.
    Riza Chalid merupakan Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.
    Ia adalah ayah dari salah satu tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
    Kerry ditetapkan tersangka selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa pada 27 Februari 2025 lalu.
    Riza disebut bersepakat dengan tiga tersangka lain untuk menyewakan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Tangki Merak.
    Tiga tersangka itu, yakni Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 Alfian Nasution (AN); Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014 Hanung Budya (HB); dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak serta Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, Gading Ramadhan Joedo (GRJ).
    “Melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, AN, dan GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati penyewaan Terminal BBM Tangki Merak,” jelas Qohar.
    Padahal, menurut Qohar, PT Pertamina belum membutuhkan tambahan penyimpanan stok BBM.
    Selain itu, ketiganya diduga menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerja sama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.