Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Nasib 10 Startup RI, Dulu Terkenal Sekarang Tinggal Kenangan

    Nasib 10 Startup RI, Dulu Terkenal Sekarang Tinggal Kenangan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Sejumlah startup ternama di Indonesia terpaksa menyerah dan gulung tikar. Sebut saja Zenius, Airy Room, hingga JD.ID.

    Alasan mereka gulung tikar pun beragam, mulai dari kehabisan modal hingga terpukul oleh kondisi pasar yang nyaris kolaps akibat pandemi Covid-19.

    Berikut CNBC Indonesia merangkum beberapa startup terkenal yang akhirnya tutup.

    1. Zenius

    Awal tahun 2024, startup edutech Zenius tutup untuk sementara. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk meenjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    2. Rumah.com

    PropertyGuru mengumumkan penutupan platform marketplace properti Rumah.com pada Agustus tahun lalu. Sebanyak 61 pegawai Rumah.com terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK.

    CEO PropertyGuru, Hari V. Krishnan, mengumumkan rencana penutupan Rumah.com lewat siaran pers yang dipublikasikan di situs resmi perusahan.

    “Secara bertahap mengakhiri bisnis marketplace di Indonesia [Rumah.com], akan berhenti pada 30 November 2023. Keputusan ini tidak kami ambil dengna mudah dan kami menyadari dampaknya terhadap karyawan Rumah.com dan pelanggan kami yang berharga,” ujarnya.

    3. JD.ID

    JD.ID resmi menutup seluruh layanannya per 31 Maret 2023. Hal ini pertama kali diketahui dari laman resmi JD.ID. Saat itu, ketika membuka layanan e-commerce tersebut, terpampang pengumuman penting ini untuk diketahui pelanggan.

    “Ini adalah keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya,” kata Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID, Setya Yudha Indraswara dalam keterangannya saat itu.

    Setya mengonfirmasi penutupan layanan pada 31 Maret 2023. Sementara itu dalam laman resminya, JD.ID akan menyetop penerimaan pesanan per 15 Februari 2023.

    4. Airy Rooms

    Airy Rooms resmi menghentikan operasional tanggal 31 Mei 2020. Penyebabnya adalah adanya keadaan yang berbeda dari sebelum pandemi.

    Bisnis hotel aggregator sempat naik daun sebelum pandemi Covid-19 merebak. Para perusahaan bekerja sama dengan pemilik properti dari hotel hingga motel kecil dalam rangka menawarkan tempat menginap seperti yang ditawarkan platform online.

    CEO Airy Rooms Indonesia Louis Alfonso Kodoatie mengatakan alasan di balik keputusan menutup bisnisnya karena mempertimbangkan banyak hal. Termasuk keadaan pasar yang nyaris tumbang akibat pandemi Covid-19.

    5. Fabelio

    Fabelio, startup desain furnitur dan interior, dinyatakan pailit. Hal ini diketahui dari pengumuman di surat kabar berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022, yang mengabulkan putusan pailit terhadap PT. Kayu Raya Indonesia atau Fabelio.

    Sementara itu akhir tahun 2021, Fabelo dikabarkan tidak membayar tunggakan gaji karyawan sejak bulan Oktober. Perusahaan juga dituding belum membayar BPJS Ketenagakerjaan karyawan sejak 2020 namun tetap memotong dana dari gaji mereka dan memaksa pegawai mengundurkan diri dengan menggunakan anggota organisasi massa tertentu.

    6. Sorabel

    Sorabel resmi tutup pada 30 Juli 2020 lalu. Surat pemimpin kepada karyawannya, menyatakan startup e-commerce itu telah melakukan usaha terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Namun dengan berat hati harus menempuh jalur likuidasi.

    “Oleh karena proses likuidasi yang ditempuh, hubungan kerja harus berakhir di tahap ini untuk semua orang tanpa terkecuali, tepatnya efektif di tanggal 30 Juli 2020. Saya yakin tidak ada satunya pun orang yang berharap hal ini untuk terjadi,” tulis surat tersebut.

    Kabarnya, Sorabel harus berhenti beroperasi karena kehabisan modal dan kesulitan menggalang pendanaan baru di tengah pandemi.

    7. Stoqo

    Stoqo juga menutup layanannya pada pada 2020. Startup ini menjalankan usaha business to busines, yang bekerja untuk memasok bahan makanan segar seperti cabai, telur hingga ampas kopi ke gerai makanan, atau restoran.

    Pandemi-lah yang merusak bisnis itu. Per tanggal 22 April 2020 jadi hari terakhir Stoqo berakhir. Sehari sebelumnya, manajemen telah mengumpulkan karyawan yang mengabarkan penghentian operasional Stoqo.

    Sekitar 250 orang dipekerjakan sejak Stoqo berdiri. Startup ini juga didanai sejumlah investor termasuk Alpha JWC Ventures, Mitra Accel, Insignia Ventures Partners dan Monk’s Hill Ventures.

    8. Qlapa

    Qlapa tutup pada 2019 karena erusahaan ini tidak mampu bersaing bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia dan Bukalapak Cs.

    “Hampir 4 tahun yang lalu, kami memulai Qlapa dengan misi memberdayakan perajin lokal. Banyak pasang surut yang kami alami dalam perjalanan yang luar biasa ini. Kami sangat berterima kasih atas semua tanggapan positif dari para penjual, pelanggan, dan media. Dukungan yang kami terima sangat luar biasa dan membesarkan hati,” tulis manajemen Qlapa merilis pernyataan di situs resminya.

    9. CoHive

    CoHive, startup penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Keputusan pailit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Januari 2023.

    CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan. EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD.

    10.Beres.id

    Startup asal Malaysia Kaodim telah mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua operasi layanan pada 1 Juli 2022. Penutupan ini mencakup anak usaha mereka di Indonesia, Beres.id.

    Kaodim adalah startup yang menyediakan marketplace jasa yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa servis AC, kebersihan rumah, hingga pekerja konstruksi. Selain Beres.id di Indonesia, Kaodim juga mengoperasikan Kaodim.sg di Singapura dan Gawin.ph di Filipina. Semua anak usaha tersebut juga tutup pada bulan depan.

    Sejak berdiri pada 2015, Kaodim telah mengumpulkan pendanaan US$17,6 juta.

     

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jurus Indosat Ooredoo dan Mastercard Berantas Penipuan Digital di Indonesia – Page 3

    Jurus Indosat Ooredoo dan Mastercard Berantas Penipuan Digital di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ancaman penipuan digital di Indonesia kian meresahkan. Guna mengatasi masalah ini, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Mastercard menggandeng Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) untuk membentuk Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesia Chapter.

    Aliansi ini menandai langkah strategis dan kolektif berbagai pihak untuk memerangi maraknya penipuan digital di Tanah Air.

    Pembentukan GASA Indonesia Chapter ini merupakan yang kedua di Asia Tenggara, setelah Singapura. GASA sendiri adalah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen menyatukan berbagai pihak—mulai dari pemerintah, platform teknologi, institusi keuangan, hingga kelompok perlindungan konsumen–dalam upaya melawan penipuan online melalui kolaborasi, edukasi, dan riset.

    Dengan mengusung tema “Membangun Kepercayaan, Memungkinkan Pertumbuhan”, GASA Indonesia Chapter menghadirkan koalisi kuat yang diisi oleh sejumlah anggota pendiri terkemuka.

    Koalisi ini akan diketuai oleh Indosat Ooredoo Hutchison, dengan Mastercard dan AFTECH sebagai wakil ketua. Organisasi lain yang turut bergabung antara lain DANA, Google, GSMA, Meta, Shopee, dan Tech for Good Institute.

     

  • ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    ALFI Institute rekomendasikan lima kebijakan untuk reformasi logistik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute Yukki Nugrahawan mendorong agar pemerintah bersinergi dengan pelaku usaha untuk melakukan reformasi sistem logistik nasional dengan lima prioritas kebijakan.

    Kelima fokus itu adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur logistik baik darat, laut, dan udara; meningkatkan tata kelola fiskal dan tata niaga logistik yang mudah, efisien, dan optimal.

    “Lebih lanjut, melakukan harmonisasi regulasi serta proses birokrasi yang mudah dam tidak berbelit, dan mendorong revitalisasi armada angkutan untuk mendorong performa operasional logistik,” kata Yukki dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Selanjutnya, fokus kelima, ujar Yukki, adalah meningkatkan kapasitas para pelaku usaha logistik dan rantai pasok serta SDM yang berada pada sektor logistik, khususnya dalam proses digitalisasi dan manajemen sistem logistik darat, laut, dan udara.

    Reformasi sistem logistik nasional, kata Yukki, penting untuk meningkatkan daya saing.

    “Untuk menekan biaya logistik yang rendah menjadi keharusan agar daya saing Indonesia meningkat. Kami menilai lima rekomendasi fokus kebijakan ini perlu dilakukan secara komprehensif dan berjalan bersama-sama,” ujar Yukki.

    ​​​​Menurut paparan ALFI Institute, meskipun telah terjadi tren penurunan biaya logistik nasional per PDB dari 26 persen pada tahun 2014 menjadi 14,3 persen per PDB pada tahun 2024, tapi secara perbandingan dengan negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tergolong lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

    Secara spesifik, Yukki mengatakan tingginya biaya logistik per PDB ini dipengaruhi oleh berbagai macam biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang meliputi biaya transportasi maupun pergudangan, serta administrasi manajemen logistik.

    Namun, secara makro, Yukki melihat tingginya biaya logistik nasional ini tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur logistik yang belum terintegrasi dan merata, serta rantai pasok yang belum efisien,

    “Ketersediaan infrastruktur logistik dan manajemen rantai pasok yang secara kuantitas dan kualitas meningkat tidak hanya dapat menurunkan biaya logistik, namun lebih dari itu juga menegaskan posisinya sebagai pusat utama perdagangan dan jasa serta investasi,” katanya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan.

    Batam (ANTARA) – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencapai angka tertinggi sepanjang tahun 2025 yakni sebanyak 167.469 di bulan Juni.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menyoroti bahwa Batam merupakan pintu utama masuknya wisman ke Kepri, dengan kontribusi sebesar 77,63 persen dari total kunjungan di wilayah Kepri.

    “Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan. Saat ini, VoA masih dikenakan biaya Rp250 ribu, tentu akan menambah daya tarik Batam jika tanpa biaya,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Sabtu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, jumlah kunjungan wisman ke Batam setiap bulannya tercatat sebanyak 124.481 di bulan Januari, 104.684 di Februari, 100.279 di Maret, 100.442 di April, 140.831 di Mei, dan 167.469 di bulan Juni.

    Angka tersebut mencapai total sebanyak 738.186 wisman yang telah berkunjung, dari total target 1,7 juta wisman.

    Ardiwinata juga menyebutkan bahwa tingginya angka kunjungan ini tidak lepas dari infrastruktur pariwisata yang memadai dan kemudahan akses ke Batam.

    “Batam memiliki daya tarik tersendiri, dengan infrastruktur yang siap, akses transportasi yang mudah, serta promosi dan acara pariwisata yang terus digencarkan,” katanya pula.

    Ia juga menyoroti dominasi wisatawan asal Singapura sebagai penyumbang terbesar kunjungan ke Batam. Selain itu, wisatawan dari Malaysia juga menunjukkan tren peningkatan yang pesat.

    Menurutnya, lonjakan di bulan Juni juga dipengaruhi oleh musim libur sekolah pada kedua negara tersebut.

    “Nanti tanggal 9 itu juga sebuah libur umum untuk Singapura, jadi kami harap banyak yang berkunjung ke Batam,” kata dia lagi.

    Ia juga menyampaikan harapan akan lonjakan kunjungan pada bulan Agustus mendatang, terutama saat momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

    “Bulan ini ada banyak kegiatan 17-an yang digelar di kecamatan-kecamatan, desa wisata, serta pusat perbelanjaan. Apalagi tanggal 18 Agustus menjadi hari libur nasional, sehingga peluang peningkatan kunjungan wisman sangat besar,” katanya pula.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surplus Dagang RI-AS Diuji Tarif Trump, Apindo Ungkap Tantangannya

    Surplus Dagang RI-AS Diuji Tarif Trump, Apindo Ungkap Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Surplus dagang Indonesia dengan Amerika Serikat bakal mendapatkan ujian usai Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 19%.

    Adapun, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2025 mengantongi surplus US$4,10 miliar, meski menciut secara bulanan imbas kinerja ekspor yang turun. Pada Mei 2025, neraca perdagangan Indonesia mampu mencapai US$4,30 miliar.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, meski saat ini Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan, tetapi ke depan akan semakin menantang usai diberlakukannya tarif resiprokal Trump terhadap semua negara, termasuk Indonesia.

    Tarif Trump dijadwalkan mulai berlaku dalam tujuh hari ke depan sejak dirilisnya keputusan terbaru Trump pada 1 Agustus 2025, atau akan diberlakukan mulai 7 Agustus 2025.

    “Kami tentu bersyukur kita masih bisa mempertahankan surplus perdagangan. Sejujurnya pasca adanya tarif resiprokal AS, Indonesia harus kerja keras agar bisa tetap surplus hingga akhir tahun,” kata Shinta, Jumat (1/8/2025).

    Menurut Shinta, ada sejumlah faktor yang membuat Indonesia harus bekerja keras mempertahankan surplus neraca perdagangan. Pertama, pasar global diproyeksikan mengalami kontraksi permintaan sebagai efek samping dari penyesuaian pasar global terhadap arah kebijakan perdagangan AS.

    “Ini bahkan diamini oleh institusi internasional seperti WTO yang memperkirakan demand perdagangan global akan kontraksi setidaknya 0,2%, di mana potensi kontraksi demand akan semakin besar pada negara-negara berkembang dan LDCs yang diversifikasi perdagangannya rendah seperti Indonesia,” ujarnya.

    Selain itu, Shinta menuturkan bahwa harga komoditas global juga diperkirakan turun karena perubahan iklim perdagangan global. Imbasnya, semakin menyulitkan Indonesia dan negara berkembang lain untuk meningkatkan kinerja ekspor. 

    Kedua, Indonesia harus rela kehilangan sebagian surplus perdagangan dengan AS sebagai bentuk komitmen dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Negara Paman Sam.

    Ketiga, kebutuhan impor Indonesia yang terus meningkat menjadi tantangan dalam menjaga surplus perdagangan. Shinta mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa secara agresif menekan impor melalui regulasi untuk menciptakan surplus perdagangan.

    “Karena langkah ini akan sangat backfire [berdampak negatif] terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja industri di dalam negeri, termasuk pertumbuhan kinerja ekspor itu sendiri,” sambungnya.

    Terlebih, Shinta menyampaikan bahwa sekitar 90% impor Indonesia adalah bahan baku/penolong dan barang modal yang dibutuhkan industri dalam negeri agar investasi terealisasi dan bisa memproduksi barang/jasa termasuk produk ekspor untuk menjaga stabilisasi pasar domestik.

    “Jadi impor harus tetap dibuka dan dibiarkan tumbuh selama tidak merusak persaingan dagang yang sehat di dalam negeri, dengan risiko terhadap penciptaan surplus dagang,” lanjutnya.

    Menurut Shinta, ketiga hal itu bisa menciptakan kesulitan bagi Indonesia untuk mempertahankan surplus perdagangan ke depan jika hanya mengandalkan kondisi status quo.

    “Satu-satunya cara untuk mempertahankan surplus adalah dengan diversifikasi produk ekspor dan negara tujuan ekspor,” ujarnya.

    Shinta menilai bahwa idealnya perlu dilakukan dengan peningkatan investasi atau industrialisasi yang berorientasi ekspor sehingga volume ekspor, ragam ekspor, dan pasar tujuan ekspor menjadi meningkat.

    Di samping itu, Shinta menyebut untuk alternatif lain untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan adalah dengan membuat biaya berbisnis di dalam negeri menjadi lebih efisien (cost of doing business) yang utamanya untuk industri berorientasi ekspor.

    Selain itu, sambung dia, perlu adanya dukungan terhadap eksportir berupa stimulus seperti perluasan akses, pembiayaan ekspor yang terjangkau, subsidi atau insentif untuk peningkatan kualitas produk ekspor, hingga untuk diversifikasi pasar tujuan ekspor.

    Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi bisnis dan insentif akan mendongkrak volume dan kinerja ekspor nasional secara eksponensial. Langkah ini juga menjadi antisipasi untuk menggantikan hilangnya surplus dari perdagangan dengan AS imbas tarif resiprokal.

    “Kalau kedua langkah ini tidak dilakukan [efisiensi bisnis dan insentif], ya akan sangat sulit bagi kita untuk memiliki surplus perdagangan ke depannya. Saat ini saja sudah sulit dipertahankan, apalagi setelah realisasi komitmen peningkatan impor dari AS,” terangnya.

    Sepanjang Januari—Juni 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga negara penyumbang surplus neraca dagang terbesar adalah AS sebesar US$8,57 miliar, India sebesar US$6,59 miliar, dan Filipina sebesar US$4,4 miliar.

    Di sisi lain, tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China sebesar US$9,73 miliar, Singapura sebesar US$3,09 miliar, dan Australia US$2,66 miliar.

  • Polres Priok Ungkap Kasus Penipuan Ekspor Tembaga, TNI AD Beri Apresiasi

    Polres Priok Ungkap Kasus Penipuan Ekspor Tembaga, TNI AD Beri Apresiasi

    Jakarta –

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus penipuan ekspor tembaga seberat 20,6 ton. Polisi menangkap pelaku inisial MY.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H Tobing mengatakan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi yang diterima pada 2 Maret 2025.

    “Tersangka menjanjikan dapat membantu mengurus proses ekspor barang yang sedang bermasalah, namun kemudian diketahui bahwa barang tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan pemilik dan berpindah tangan ke pihak lain,” ungkap Martuasah dalam keterangannya, Sabtu (2/6/2025).

    Peristiwa terjadi pada tanggal 13 September 2024, dimana saat itu pelapor melakukan pembayaran jasa pengiriman barang ekspor berupa scrap seberat 20,6 ton tujuan Singapura. Pembayaran senilai Rp. 253.400.000,- diberikan kepada tersangka MY, yang berperan sebagai pengurus jasa pengiriman.

    Namun, ekspor tersebut tertahan akibat kendala administrasi dari pihak Bea Cukai, dan barang harus dikembalikan kepada pelapor. Barang sempat diserahkan kepada tersangka MY dengan kewajiban untuk dikembalikan kepada pemilik, namun barang tidak kunjung dikembalikan tetapi justru dijual kepada pihak lain.

    Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau 372 KUHP tentang penggelapan. “Kami akan terus menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, termasuk kejahatan yang menyangkut sektor ekspor-impor dan perdagangan internasional,” sambungnya.

    Direktur Yayasan Kartika Eka Paksi Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sudarto memberikan apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana penipuan dan penggelapan barang ekspor milik PT. Wahana Bhakti Utama sebagai Divisi Usaha Yayasan Kartika Eka Paksi Angkatan Darat kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    (isa/isa)

  • Tarif Trump Berlaku 7 Agustus, Begini Respons Apindo

    Tarif Trump Berlaku 7 Agustus, Begini Respons Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Hal ini menyusul dengan diberlakukannya tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump mulai 7 Agustus 2025.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan masih bisa bertahan dengan adanya impor beberapa produk dari Negara Paman Sam, seperti minyak dan gas (migas), pesawat, hingga pangan.

    “Pasca 7 Agustus, kami meyakini surplus masih bisa bertahan hingga adanya realisasi impor migas, pesawat, dan pangan dari AS,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025).

    Kendati demikian, Shinta menilai pasca realisasi komitmen impor tersebut potensi terjadinya surplus dagang secara nasional —berdasarkan agregat perdagangan Indonesia dengan seluruh dunia— akan semakin menyusut. Bahkan, dia menyebut penurunan surplus neraca perdagangan dengan AS diperkirakan akan mudah terlihat.

    “Surplus dagang dengan AS diperkirakan akan menjadi yang pertama-pertama terlihat jelas kontraksinya,” ujarnya.

    Di samping itu, Apindo juga meragukan apakah surplus perdagangan Indonesia—AS tetap dapat bertahan tanpa efek samping seperti retaliasi tarif dari AS seperti yang terjadi antara AS dengan Kanada dan Meksiko.

    “… karena basis kesepakatan bilateral yang diciptakan Indonesia—AS untuk penurunan tarif resiprokal ke 19% adalah penurunan atau penghilangan surplus dagang Indonesia terhadap AS,” imbuhnya.

    Dengan kata lain, sambung Shinta, Indonesia tidak bisa lagi berharap mengantongi surplus dagang dengan AS jika mau tarif perdagangan dengan AS tetap rendah atau kompetitif.

    Meski begitu, Apindo berharap agar pemerintah bisa segera merealisasikan deregulasi untuk peningkatan efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi di dalam negeri untuk mendorong diversifikasi ekspor.

    “Kami juga berharap ada stimulasi ekspor yang lebih signifikan untuk meningkatkan volume perdagangan Indonesia dengan berbagai negara di dunia agar potensi penciptaan surplus perdagangan kita tetap tinggi atau setidaknya stabil bila pasar AS tidak lagi memberikan surplus perdagangan yang sebesar saat ini,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan neraca perdagangan Indonesia Juni 2025 surplus US$4,10 miliar. Nilainya turun jika dibandingkan Mei 2025 yang mencapai US$4,30 miliar. Adapun, ekspor US$23,44 miliar pada Juni 2025. Jumlahnya terdiri dari ekspor nonmigas senilai US$22,33 miliar dan ekspor migas senilai US$1,11 miliar.

    Sementara itu, Indonesia mencatatkan impor US$19,33 miliar pada Juni 2025. Jumlahnya terdiri dari impor nonmigas senilai US$17,11 miliar dan impor migas senilai US$2,22 miliar.

    Adapun secara kumulatif, BPS mencatat tiga negara penyumbang surplus neraca dagang terbesar adalah Amerika Serikat (AS) sebesar US$8,57 miliar, India sebesar US$6,59 miliar, dan Filipina sebesar US$4,4 miliar sepanjang Januari—Juni 2025. Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China sebesar US$9,73 miliar, Singapura sebesar US$3,09 miliar, dan Australia US$2,66 miliar.

  • Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Republik Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya pada 17 Agustus 2025. Tak hanya Indonesia, ternyata ada sejumlah negara di dunia yang turut merayakan Hari Kemerdekaan mereka di bulan Agustus.

    Menurut data The World Facbook (2021 Archive) yang dilansir Badan Intelijen Pusat (CIA), ada 20 lebih negara di dunia yang merdeka pada bulan Agustus. Berikut ini informasi daftar negara dan hari kemerdekaannya .

    Afghanistan

    – Tanggal: 19 Agustus 1919
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Bahrain

    – Tanggal: 15 Agustus 1971
    – Keterangan: Tanggal kemerdekaan dari Inggris. Namun, Hari Nasional resmi diperingati setiap 16 Desember, bertepatan dengan hari lepas dari status protektorat Inggris.

    Belarus

    – Tanggal: 25 Agustus 1991
    – Keterangan: Tanggal deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Hari Nasional resmi diperingati pada 3 Juli, hari pembebasan Minsk dari pasukan Jerman.

    Benin

    – Tanggal: 1 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Bolivia

    – Tanggal: 6 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Spanyol.

    Chad

    – Tanggal: 11 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Republik Kongo

    – Tanggal: 15 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Cook Islands

    – Tanggal: Senin pertama bulan Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Konstitusi sebagai bentuk penetapan pemerintahan sendiri dalam asosiasi dengan Selandia Baru.

    Pantai Gading (Côte d’Ivoire)

    – Tanggal: 7 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Ekuador

    – Tanggal: 10 Agustus 1809
    – Keterangan: Memperingati kemerdekaan kota Quito dari pemerintahan Spanyol.

    Estonia

    – Tanggal: 20 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari deklarasi pemulihan kemerdekaan dari Uni Soviet. (Kemerdekaan pertama- Tanggal: 24 Februari 1918)

    Gabon

    – Tanggal: 17 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Hungaria

    – Tanggal: 20 Agustus 1083
    – Keterangan: Hari Nasional untuk memperingati kanonisasi Raja István (Santo Stephen), pendiri negara Hongaria.

    Indonesia

    – Tanggal: 17 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Proklamasi Kemerdekaan dari penjajahan.

    Jamaika

    – Tanggal: 6 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Korea Selatan

    – Tanggal: 15 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Pembebasan dari penjajahan Jepang.

    Kirgizstan

    – Tanggal: 31 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Liechtenstein

    – Tanggal: 15 Agustus 1940
    – Keterangan: Hari Nasional. Awalnya memperingati hari raya keagamaan (Maria Diangkat ke Surga) dan ulang tahun pangeran, kemudian dijadikan Hari Nasional resmi.

    Malaysia

    – Tanggal: 31 Agustus 1957
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan (Merdeka) dari Inggris, khusus untuk Federasi Malaya. Malaysia Day diperingati terpisah pada 16 September.

    Moldova

    – Tanggal: 27 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Saint Barthélemy

    – Tanggal: 24 Agustus 1572
    – Keterangan: Hari perayaan lokal bernama St. Barthelemy Day.

    Singapura

    – Tanggal: 9 Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Federasi Malaysia.

    Swiss

    – Tanggal: 1 Agustus 1291
    – Keterangan: Hari Nasional Swiss, memperingati pembentukan Konfederasi.

    Trinidad dan Tobago

    – Tanggal: 31 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Ukraina

    – Tanggal: 24 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet. (22 Januari 1918 juga diperingati sebagai Hari Persatuan Ukraina)

    Uruguay

    – Tanggal: 25 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari deklarasi kemerdekaan dari Brasil.

  • KPK Selidiki Kasus Ekspor BBM Cucu Usaha Pertamina ke Perusahaan Filipina

    KPK Selidiki Kasus Ekspor BBM Cucu Usaha Pertamina ke Perusahaan Filipina

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait dengan penjualan BBM oleh cucu usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. atau PIMD ke perusahaan di Filipina. 

    Untuk diketahui, PIMD adalah anak usaha dari PT Pertamina Patra Niaga yang menjalankan lini bisnis BUMN migas itu. PIMD menjual gas oil ke Phoenix Petroleum Philippines, Inc (Phoenix). Selanjutnya perusahaan lain berbasis di Filipina, yaitu Udenna Corporation terkait dengan perikatan itu. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penegak hukum di KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pada penjualan gas oil oleh anak usaha Pertamina Patra Niaga tersebut. 

    “Informasinya masih penyelidikan,” ungkap Budi saat dimintai konfirmasi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

    Meski demikian, Budi masih irit bicara mengenai penyelidikan kasus tersebut. Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu mengatakan bakal mengonfirmasi lebih lanjut mengenai proses hukum yang sedang berjalan itu. 

    “Saya kabari kalau sudah ada informasi,” terang Asep. 

    Dalam catatan Bisnis, Phoenix Petroleum Philippines Inc. pada 2020 diberitakan telah menandatangani kemitraan strategis dengan Pertamina untuk perdagangan bahan bakar minyak yang akan disalurkan melalui anak perusahaan berbasis di Singapura. 

    Perusahaan yang terdaftar di Filipina tersebut mengungkapkan kepada Philippine Stock Exchange (PSE) bahwa dewan direksi “menyetujui dan memberi wewenang kepada perusahaan untuk menjalin kemitraan strategis dengan Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.” 

    Kerja sama bisnis mencakup pasokan dan aktivitas perdagangan lainnya di Indonesia dan Filipina. 

    Atty Raymond Zorrilla, Wakil Presiden Senior untuk Urusan Luar Negeri, Pengembangan Bisnis dan Keamanan Phoenix Petroleum, seperti dikutip dari mb.com.ph, mengatakan bahwa kemitraan tersebut memerlukan sumber pasokan atau pengadaan bahan bakar perusahaan Filipina dari mitranya di Indonesia. 

    Saat itu, belum ada keputusan mengenai volume yang disediakan untuk skala pengambilan yang disepakati oleh para pihak.

    Namun demikian, aksi korporasi itu justru berujung pada pengadilan arbitrase internasional pada 2024, di Mahkamah Agung Singapura. Gugatan itu disidangkan di Pengadilan Komersial Internasional Singapura (SICC), dipimpin oleh Sir Henry Bernard Eder IJ. 

    Awalnya, gugatan PIMD itu disidangkan di Pusat Arbitrase Internasional Singapura pada 2022, dan putusannya terbit pada 2023. Dalam gugatannya, PIMD menggugat Phoenix serta perusahaan lain yang juga berpusat di Filipina, Udenna, untuk membayar US$142.932.694 termasuk bunga dan biaya lain, serta US$218.948 ditambah bunga. Totalnya sekitar US$143,1 juta.

    Pada putusannya di Pengadilan Komersial Internasional Singapura, Hakim Sir Henry memutuskan untuk menolak permohonan Phoenix terkait dengan tahapan pengadilan sebelumnya, untuk mengesampingkan putusan yang memenangkan PIMD.

    “Mengabulkan permohonan PIMD untuk deklarasi bahwa putusan tersebut final, sah, dan mengikat Phoenix. SICC juga mengabulkan permohonan PIMD untuk putusan anti-gugatan permanen terhadap Phoenix, yang melarang Phoenix untuk melanjutkan proses hukum di Filipina guna meminta deklarasi bahwa putusan dan proses arbitrase terkait batal demi hukum,” dikutip dari salinan kesimpulan atas putusan Mahkamah Agung Singapura. 

    Meski demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Phoenix dan Udenna belum membayarkan nilai gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung Singapura itu. 

  • PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya Megapolitan 1 Agustus 2025

    PPATK Blokir Rekening untuk Berantas Judol, Nasabah yang Kena Sialnya
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) untuk memblokir
    rekening
    bank tidak aktif selama tiga bulan menjadi bumerang.
    Alih-alih menyasar pelaku kejahatan keuangan seperti judi online (
    judol
    ) dan pencucian uang, pemblokiran itu justru menyasar warga biasa yang tak tahu-menahu, bahkan menjadikan sebagian dari mereka korban salah sasaran.
    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan rekening dorman oleh pelaku kejahatan.
    Rekening
    tidak aktif, kata Ivan, rawan digunakan untuk jual beli akun ilegal, kejahatan siber, dan tindak pidana pencucian uang.
    “Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening tidak aktif diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” kata Ivan, Senin (28/7/2025).
    Ivan juga menegaskan bahwa saldo nasabah tetap aman dan pemblokiran bersifat sementara. Kebijakan ini merujuk pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
    Namun, dampak di lapangan jauh dari ideal. Banyak warga, terutama lansia dan pemilik rekening tabungan jangka panjang, dibuat panik, merasa diperlakukan tidak adil, dan bahkan mengaku dirugikan secara finansial maupun emosional.
    Sejumlah warga bercerita rekening mereka diblokir meski tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.
    Ahmad Lubis (37), warga Padang, mengatakan rekening anaknya yang digunakan untuk menyimpan hadiah lomba diblokir meskipun masih ada aktivitas transfer hingga April 2025.
    “Itu rekening khusus tabungan anak. Namanya tabungan anak, tapi saya tetap transfer ke sana. Terakhir April akhir masih saya transfer,” ucap Ahmad, Rabu (30/7/2025).
    Ahmad kecewa karena tak ada peringatan sebelum pemblokiran, dan ia menganggap kebijakan ini menyasar secara sembarangan.
    “Seharusnya mereka pintar untuk memblokir yang tepat, bukan sembarangan blokir,” tegasnya.
    Kisah serupa dialami Alief (28) yang menyimpan dana pernikahannya bersama pasangan dalam satu rekening.
    “Jawabannya katanya rekening terindikasi judol. Padahal, ini rekening buat nabung nikah,” keluh Alief.
    Ia sempat menghubungi bank dan PPATK, namun tidak mendapat tanggapan cepat, hingga akhirnya rekening kembali aktif lima hari kemudian.
    Kasus Mardiyah (48) dari Citayam menyoroti persoalan nasabah berpenghasilan tak menentu.
    Sebagai pedagang kecil, ia mengaku rekeningnya diblokir padahal masih dianggap aktif olehnya.
    “Lah saya ini pedagang kecil, naruh uang di sana kalau ada lebih. Kalau lagi sepi, ya kosong. Tapi bukan berarti itu rekening bodong, kan?” katanya.
    Nasabah lain, Jefferson (24), seorang WNI yang bekerja di Jepang, bahkan dua kali mengalami pemblokiran. Ia mengaku trauma dan mulai mempertimbangkan menyimpan uangnya di luar negeri.
    “Mau pindah tempat saving saja, buka rekening di Singapura, karena di sana enggak ribet,” ucap Jefferson.
    Efek dari kebijakan ini menyebar luas. Seorang teller bank di Depok, E (22), menceritakan adanya gelombang nasabah lansia yang datang hanya untuk melakukan transaksi ringan agar rekening mereka tidak diblokir.
    “Bukan karena butuh uang, tapi karena dengar-dengar katanya bisa ditutup kalau enggak dipakai,” kata E, Kamis (31/7/2025).
    Banyak dari mereka hanya ingin menarik uang atau menyetor jumlah kecil, semata karena takut rekeningnya dianggap tidak aktif.
    Seorang teller lain berinisial L (25) di Jakarta Barat juga menyatakan bahwa kebijakan ini membingungkan nasabah, terutama lansia yang mengandalkan rekening untuk menerima uang dari anak atau sebagai tempat menabung jangka panjang.
    “Mereka tanya, ini rekening saya sendiri, kenapa saya enggak bebas mau transaksi atau enggak,” ucapnya.
    Meningkatnya keluhan publik membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Pada Rabu (30/7/2025), Presiden memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana.
    “Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan saat tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB.
    Pertemuan itu dinilai sebagai sinyal kuat adanya kemungkinan evaluasi atau penyesuaian kebijakan, terutama karena implementasi dinilai terlalu luas dan tidak selektif.
    Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan bahwa puluhan juta rekening yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
    “Negara hadir untuk melindungi nasabah,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
    Nasabah bisa membuka blokir dengan mengisi formulir keberatan dan membawa dokumen identitas ke bank. Proses reaktivasi dilakukan setelah verifikasi data selesai.
    Masyarakat juga bisa menghubungi WhatsApp PPATK di 0821-1212-0195 atau email call195@
    ppatk
    .go.id untuk bantuan lebih lanjut.
    PPATK menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus jaringan keuangan judol, rekening bodong, dan pencucian uang, yang marak sepanjang 2024.
    Tercatat lebih dari 28.000 rekening digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa edukasi dan seleksi yang tepat, kebijakan ini berisiko merugikan masyarakat biasa yang justru menjadi korban salah sasaran.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Baharudin Al Farisi, Dinda Aulia Ramadhanty, | Editor: Tim Redaksi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.