Xcloud.id

Negara: Singapura

  • Tensi Dagang Mereda, Singapura Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

    Tensi Dagang Mereda, Singapura Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini setelah mencatat kinerja yang lebih baik dari perkiraan pada paruh pertama 2025.

    Kenaikan proyeksi itu didorong oleh percepatan pengiriman barang sebelum penerapan tarif Amerika Serikat (AS) dan meredanya ketegangan perdagangan.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (12/8/2025) Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) menyampaikan ekonomi diperkirakan tumbuh 1,5%–2,5% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya 0%–2% yang berlaku sejak Mei.

    “Prospek ekonomi Singapura untuk sisa tahun ini masih dibayangi ketidakpastian,” ujar Sekretaris Permanen MTI Beh Swan Gin, sembari menambahkan bahwa terlalu dini untuk berspekulasi terkait kemungkinan resesi teknikal tahun ini.

    Dolar Singapura menguat tipis 0,1% terhadap dolar AS ke level 1,2865, nyaris tanpa reaksi signifikan terhadap revisi naik proyeksi pertumbuhan tersebut.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura tumbuh 4,4% pada kuartal II/2025, sedikit di atas estimasi awal pemerintah 4,3% dan sejalan dengan proyeksi median ekonom dalam survei Bloomberg. Secara musiman, ekonomi tumbuh 1,4% dibandingkan kuartal I/2025, sesuai estimasi awal.

    Pertumbuhan ini membantu Singapura menghindari resesi teknikal pada kuartal II, dengan pelaku usaha mempercepat pengiriman sebelum tarif baru Presiden AS Donald Trump berlaku bulan ini. Aksi tersebut mendongkrak kinerja sektor manufaktur, ekspor, dan jasa.

    Pada April lalu, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2025 sebesar satu poin persentase dari estimasi awal 1%–3% akibat potensi dampak tarif AS yang lebih tinggi.

    Kinerja awal yang solid juga membuat Otoritas Moneter Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada pertemuan Juli, setelah melakukan pelonggaran pada Januari dan April. MAS menyatakan kebijakan saat ini masih sesuai dan siap merespons risiko yang muncul.

    Meski Singapura hanya menghadapi tarif resiprokal sebesar 10% — lebih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya — risiko tetap tinggi jika AS menaikkan tarif sektoral pada ekspor kunci seperti semikonduktor dan farmasi. Dampak lanjutan juga dapat muncul jika negara lain mengurangi impor karena penurunan penjualan mereka ke AS.

    MTI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025 akan melambat dibandingkan semester I. Sektor manufaktur diperkirakan melemah akibat berkurangnya permintaan di pasar lain, perdagangan grosir akan tertekan seiring meredanya percepatan pengiriman.

    Sementara itu, permintaan lebih rendah pada jasa pengiriman laut maupun udara dapat menekan sektor transportasi dan pergudangan.

    MTI menegaskan akan terus memantau perkembangan global dan domestik serta melakukan penyesuaian proyeksi jika diperlukan sepanjang tahun ini.

    MAS, yang mengelola kebijakan moneter dengan mengizinkan pergerakan mata uang dalam rentang tertentu, dijadwalkan mengumumkan keputusan berikutnya pada 14 Oktober. 

    Sepanjang 2025, dolar Singapura telah menguat lebih dari 6% terhadap dolar AS, sementara indeks acuan Straits Times menguat hampir 12%.

  • China-Singapura Dihantui Chikungunya, RI Aman? Kemenkes Bilang Gini

    China-Singapura Dihantui Chikungunya, RI Aman? Kemenkes Bilang Gini

    Jakarta –

    Kasus chikungunya di Singapura meningkat dua kali lipat dalam setahun terakhir, kewaspadaan ditingkatkan pasca negara lain juga mencatat tren yang sama. China, lebih dulu melaporkan peningkatan dengan total lebih dari 7 ribu kasus memerlukan perawatan.

    Amerika Serikat juga belakangan menaikkan level ‘alarm’ pelaku perjalanan ke negara terdampak, termasuk China. Para pelancong diminta mewaspadai kemungkinan penularan virus dan membawanya saat kembali ke negara.

    Bagaimana dengan RI?

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menyebut saat ini Indonesia tidak melaporkan tren kenaikan. Kasus chikungunya diklaim terus menurun dalam dua bulan terakhir.

    Namun, bila dipantau sejak awal 2025, suspek kasus chikungunya di tahun ini, khususnya pekan pertama hingga pekan ke-9, memang jauh lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2024 di periode yang sama.

    “Hal ini sejalan dengan pola musim penghujan di Indonesia sehingga perlu diwaspadai adanya kenaikan kasus pada minggu mendatang. Meskipun begitu, saat ini tren menunjukkan penurunan dalam dua bulan terakhir,” jelasnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Salah satu faktor risiko kenaikan suspek chikungunya disebut terjadi karena pola musim penghujan. Menyikapi tren tersebut, Kemenkes RI menilai perlunya intervensi dari petugas seperti pengendalian vektor penyebab chikungunya.

    Gejala Chikungunya

    Dikutip dari laman US Centers For Disease Control and Prevention (CDC), kebanyakan orang yang terinfeksi chikungunya akan mengalami beberapa gejala. Gejala biasanya mulai muncul 3 hingga 7 hari setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit.

    Gejala yang paling umum adalah demam dan nyeri sendi.

    Gejala lain dapat berupa sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, atau ruam.

    Orang yang berisiko terkena penyakit yang lebih parah termasuk bayi baru lahir yang terinfeksi sekitar waktu kelahiran, lansia, dan orang dengan kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung.

    Kebanyakan pasien merasa lebih baik dalam seminggu. Namun, nyeri sendi bisa parah dan melumpuhkan, serta dapat berlangsung selama berbulan-bulan.

    (naf/kna)

  • Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang merek perlengkapan olahraga dan outdoor asal Kanada, Arc’teryx menegaskan bahwa pembukaan toko di salah satu mal besar Jakarta bukan merupakan toko resmi. 

    Head of Legal Arc’teryx Equipment Cameron Clark menjelaskan produk-produk yang dijual di toko tersebut bukan merupakan produk resmi Arc’teryx, serta tidak memenuhi standar perusahaan.

    Dia menggarisbawahi Arc’teryx tidak memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko tersebut.

    Menurutnya, pembukaan toko ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta terhadap pendaftaran merek di Indonesia yang secara tidak sah diajukan oleh perusahaan asal China, yang kini digunakan pada toko baru yang berlokasi di Jakarta tersebut.

    “Kami ingin menegaskan bahwa toko yang dibuka di mal besar Jakarta ini bukanlah toko resmi Arc’teryx,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Senin (11/8/2025). 

    Lebih jauh, Cameron menyatakan produk yang dijual di sana tidak berasal dari Arc’teryx Equipment, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asalnya sejak 1992. 

    “Prioritas kami adalah melindungi konsumen dan memastikan hanya produk resmi Arc’teryx yang memenuhi standar tinggi kami yang tersedia di seluruh dunia,” terangnya.

    Lebih lanjut, Cameron menyampaikan bahwa selain proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, Amer Sports juga telah memulai langkah hukum terhadap perusahaan yang sama di negara asalnya, serta tindakan hukum lainnya sedang berjalan di Malaysia dan Singapura sebagai respons terhadap upaya penyalahgunaan merek Arc’teryx. 

    Upaya penegakan hukum ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Amer Sports dalam membela hak kekayaan intelektualnya dan memastikan konsumen tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang secara keliru mengklaim keterkaitan dengan merek tersebut.

    Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pembukaan toko tidak resmi seperti ini memberikan sinyal negatif terkait ketidakpastian perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia bagi pemilik merek asing, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan investor asing. 

    “Keputusan pengadilan yang positif bagi pemilik merek asli sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

    Arc’teryx mengimbau seluruh konsumen di Indonesia untuk tetap waspada dan selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian. 

  • Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI) mendapat sorotan usai meraih persetujuan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perusahaan asal AS ini merupakan anak usaha dari ThorCon International Pte Ltd yang berbasis di Singapura. 

    Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ThorCon Power Indonesia akan menjadi pelopor pembangkit listrik berbasis nuklir pertama di Indonesia lewat proyek TMSR500. 

    Baru-baru ini, ThorCon mendapatkan persetujuan evaluasi tapak PLTN di Pulau Kelasa. Adapun, persetujuan diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. TPI  merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang dimiliki investor asal Amerika Serikat (AS). 

    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapeten telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025. 

    Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono mengatakan evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula satu tahun menjadi 126 hari kerja.

    “Hal ini menunjukkan komitmen Bapeten untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir secara selamat dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

    Kendati demikian, persetujuan evaluasi tapak dari Bapeten bukan berarti izin tapak diberikan. Pasalnya, perizinan hanya akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan, apalagi perizinan terkait pembangunan PLTN di wilayah tertentu. 

    “Belum, belum ada yang menerima izin tapak dari Bapeten. Nanti, ketuanya adalah Menteri ESDM, jadi semua perizinan, semua perencanaan, semua investasi, pengoperasian, semua ketuanya Menteri ESDM karena ini pembangkitan tenaga listrik,” kata Eniya kepada wartawan, Senin (11/8/2025). 

    Lantas, bagaimana jejak usaha ThorCon di Indonesia dan bagaimana rencana pengembangan PLTN pertama di Tanah Air? 

    Profil ThorCon Power Indonesia

    Berdasarkan informasi yang tertera di laman LinkedIn perusahaan PT ThorCon Power Indonesia berdiri pada 2021. Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA) yang sepenuhnya dimiliki oleh ThorCon International Pte, Ltd. 

    Kantor perwakilan PT TPI berada di Jakarta dan telah hadir sejak 2018, tepatnya di Revenue Tower, Sudirman Central Business District. 

    Adapun, ThorCon telah menandatangani beberapa Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan nuklir, termasuk universitas dan perusahaan milik negara, melalui Kantor Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd. 

    ThorCon juga telah terlibat dan berkomunikasi secara luas secara praktis dengan setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat di sektor energi dan nuklir serta banyak Pemerintah Provinsi dan Komisi Energi DPR RI.  

    Tak hanya itu, perusahaan ini mengklaim telah mendapatkan dukungan yang baik dari Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLTN dengan investasi swasta. 

    Hal ini disebut seiring dengan penerbitan surat rekomendasi Pemerintah kepada ThorCon untuk mempersiapkan implementasi proyek TMSR500. 

    Rencana Pengembangan PLTN ThorCon 500

    Sementara itu, mengutip dari situs resmi ThorCon Power, PT Thorcon Power Indonesia (TPI) mengantongi persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.

    Pengajuan dokumen dilakukan pada Januari lalu, setelah hampir dua tahun proses konsultasi pra-perizinan. 

    Direktur Perizinan Bahan Bakar Nuklir dan Reaktor BAPETEN, Wiryono, menyebut pihaknya telah meninjau dokumen dan menyampaikan revisi yang dibutuhkan, yang kemudian dipenuhi oleh TPI.

    “Selama beberapa bulan berikutnya, kami mengikuti protokol kami untuk meninjau pengajuan mereka dan memberi tahu TPI tentang elemen-elemen yang perlu direvisi,” ujar Wiryono. 

    Teknologi yang digunakan mengacu pada desain reaktor garam cair (MSR) berkapasitas 500 MWe yang dikembangkan oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS.

    Survei awal menunjukkan Pulau Kelasa sebagai lokasi potensial dengan pertimbangan keselamatan, ekologi, dan kesesuaian lokasi. Thorcon juga menegaskan kesiapan mereka mematuhi regulasi nuklir Indonesia melalui tim lokal yang telah dibentuk.

    Persetujuan ini muncul seiring target pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kapasitas PLTN sebesar 10 GW pada 2040. Saat ini, sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

    Langkah selanjutnya bagi Thorcon adalah memperoleh izin lokasi dan persetujuan desain, dengan rencana konstruksi dimulai pada 2027 dan operasional penuh pada 2031. Thorcon juga berkomitmen melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap proses.

    “Kami melihat potensi tenaga nuklir yang sangat besar di Indonesia, oleh karena itu kami telah membentuk tim perizinan dan tenaga nuklir domestik. Kami adalah perusahaan nuklir pertama dan satu-satunya yang telah melakukan hal ini,” ujar Kun Chen, Chief Nuclear Officer PT TPI. 

    Di samping itu, persetujuan program evaluasi lokasi dan sistem manajemen evaluasi lokasi PTI muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Mei targetnya untuk memperkenalkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 10 GW pada tahun 2040.

    Saat ini, lebih dari separuh kapasitas listrik terpasang Indonesia menggunakan batu bara.

    “Persetujuan dari BAPETEN merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengembangkan dan melisensikan tenaga nuklir dengan cepat, sesuai janjinya untuk memberikan kontrak dalam waktu lima tahun guna memenuhi target energi bersih,” jelasnya. 

  • Kronologi Kasus Hendry Lie yang Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara Kasus Timah Nasional 11 Agustus 2025

    Kronologi Kasus Hendry Lie yang Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara Kasus Timah Nasional 11 Agustus 2025

    Kronologi Kasus Hendry Lie yang Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara Kasus Timah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pendiri Sriwijaya Air, Hendry Lie, tetap dihukum pidana penjara 14 tahun meski telah menyatakan banding dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.
    Hendry diyakini melakukan korupsi hingga merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis amar putusan yang dikutip dari SIPP PN Jakarta Pusat pada Senin (11/8/2025).
    Majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) juga menjatuhkan hukuman pidana pengganti sebesar Rp 1,05 triliun.
    “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.052.577.589.599,19,” lanjut amar putusan.
    Angka Rp 1,05 triliun ini sama seperti yang didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU).
    Dalam dakwaan yang dibacakan pada 30 Januari 2025, para terdakwa dinilai memperkaya perusahaan Hendry hingga lebih dari Rp 1 triliun.
    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, JPU mengungkap bahwa Hendry Lie menggunakan PT Tinindo Internusa (TIN) untuk menjalankan akal bulusnya meraup keuntungan di kasus timah.
    PT TIN ini merupakan salah satu perusahaan smelter timah swasta.
    Hendry merupakan pemegang saham terbesar di sana.
    Untuk menjalankan aksinya, Hendry tidak bekerja sendiri.
    General Manager Operasional PT TIN, Rosalina, dan Marketing PT TIN tahun 2008-2018, Fandy Lingga, ikut dikerahkan.
    Salah satu tugas mereka adalah menyusun surat penawaran kerja sama sewa smelter dengan PT Timah Tbk.
    Selain itu, Hendry Lie juga disebut menyetujui hingga memerintahkan dua bawahannya itu mengikuti pertemuan dengan eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk, Emil Ermindra, dan eks Direktur Operasi PT Timah Tbk, Alwin Albar, di Pangkalpinang.
    Dalam pertemuan itu dibahas permintaan Riza dan koleganya agar puluhan smelter timah swasta di Babel menyerahkan lima persen kuota ekspor mereka kepada PT Timah Tbk.
    “Karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di wilayah IUP PT Timah,” ujar jaksa saat itu.
    Dalam kasus ini, Hendry juga menerima pembayaran bijih timah hingga biaya kerja sama sewa smelter yang terlalu mahal.
    Padahal, bijih timah bersumber dari penambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
    Jaksa mengungkap bahwa Hendry saat itu pernah menyetorkan sejumlah uang kepada suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai biaya pengamanan.
    Hendry disebut membayar sebesar 500-750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton timah kepada Harvey yang dalam kasus ini merupakan perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).
    Biaya pengamanan ini dikumpulkan dari smelter swasta lainnya yang turut meneken perjanjian kerja sama sewa alat pengolahan dengan PT Timah Tbk.
    Perusahaan yang turut menyetor adalah CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa.
    Biaya pengamanan ini disetorkan dengan kedok dana CSR yang dikelola Harvey Moeis atas nama PT RBT.
    Sebelum menghadapi proses persidangan, Hendry lebih dahulu ditetapkan sebagai buronan karena tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik yang hendak memeriksanya.
    Setelah berkali-kali dipanggil penyidik, Hendry akhirnya ditangkap pada 18 November 2024 malam.
    Saat itu, Hendry baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai izin menetapnya di Singapura habis.
    Berdasarkan informasi dari Imigrasi, Hendry berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.
    Saat itu, ia mengaku hendak berobat.
    Kemudian, pada 15 April 2024, ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka.
    Proses hukum terus berjalan dan Hendry beberapa kali dipanggil untuk memberikan kesaksian.
    Namun, karena tidak kunjung mengindahkan panggilan penyidik, ia menjadi target untuk segera dipulangkan.
    Sebelum ditangkap, Hendry yang masa izin tinggalnya habis pada tanggal 27 November 2024 ini hendak masuk ke Indonesia secara diam-diam.
    Namun, usaha tersebut gagal hingga ia pun diborgol dan dikenakan rompi tahanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Evolusi Serangan Ransomware 4 Lapis Sasar Sektor Kesehatan Asia Pasifik

    Evolusi Serangan Ransomware 4 Lapis Sasar Sektor Kesehatan Asia Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA – Akamai Technologies, perusahaan keamanan siber dan komputasi cloud, mengungkap para pelaku kejahatan kini menggunakan taktik pemerasan empat lapis dalam aksi ransomware.

    Serangan ransomware masih menjadi momok menakutkan bagi perusahaan dengan lebih dari separuh kasus kebocoran data yang terjadi di Asia Pasifik (APAC) pada 2024 terjadi akibat teknik ini. 

    Berdasarkan laporan terbary State of the Internet (SOTI) Akamai bertajuk Building Resilience Amid a Volatile Threat Landscape, tren pemerasan empat lapis yang kini sedang marak dilakukan mencakup serangan DDoS (Distributed Denial of Service) dan memberikan tekanan lebih besar kepada korban dengan memanfaatkan pihak ketiga, seperti pelanggan, mitra, atau media. 

    Ini merupakan  peningkatan dari serangan ransomware pemerasan ganda, yaitu ketika pelaku serangan hanya mengenkripsi data korban dan mengancam akan membocorkan data tersebut ke publik bila tebusan tidak dibayar. 

    Advisory CISO Akamai Steve Winterfeld mengatakan ancaman ransomware saat ini bukan lagi sekadar enkripsi. Para pelaku serangan memanfaatkan data yang mereka curi, eksposur ke publik, serta gangguan pada layanan untuk meningkatkan tekanan kepada korban. 

    “Metode seperti ini membuat serangan siber menjadi krisis bisnis yang serius sehingga memaksa perusahaan untuk meninjau kembali kesiapan dan respons mereka,” kata Steve dikutip Senin (11/8/2025).  

    Ilustrasi proteksi data

    Dalam laporan sebelumnya, Akamai juga menyebut bahwa Asia Pasifik-Jepang (APJ) menjadi wilayah kedua dengan serangan siber Distributed Denial-of-Service (DDoS) terbanyak di dunia sepanjang 2024. Lonjakan serangan mencapai lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya, didorong lemahnya standar keamanan terpusat dan adopsi teknologi lawas seperti VPN.  

    Steve menambahkan kelompok-kelompok ransomware besar, seperti LockBit, BlackCat/ALPHV, dan CL0P, masih menjadi aktor utama serangan di kawasan ini, sementara para pendatang baru seperti Abyss Locker dan Akira mulai melakukan serangan gebrakan.

    Mereka menyerang sektor-sektor vital di APAC, mulai dari sektor kesehatan hingga hukum, dengan tingkat akurasi yang mengkhawatirkan.

    Kasus-kasus besar yang terjadi antara lain peretasan 1,5 TB data sensitif milik Nursing Home Foundation di Australia oleh Abyss Locker, serta tebusan sebesar US$1,9 juta oleh sebuah firma hukum asal Singapura setelah serangan Akira.

    Kelompok aktivis ransomware hibrida juga semakin menarik perhatian.

    Dengan memanfaatkan platform ransomware-as-a-service (RaaS), kelompok-kelompok seperti RansomHub, Play, dan Anubis menyasar usaha kecil dan menengah, organisasi layanan kesehatan, serta lembaga pendidikan di APAC.

    Baru-baru ini, salah satu klinik fertilisasi in vitro di Australia dan sejumlah praktik medis lainnya menjadi korban dari sindikat baru ini.

    Penegakan hukum yang berbeda-beda dan kesiapan regulasi yang tidak merata di APAC dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ransomware untuk memeras korban melalui aturan hukum.

    Sebagai contoh, pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) di Singapura dapat berujung pada denda hingga 10% dari pendapatan tahunan, di India terdapat ancaman pidana, sementara Jepang belum ada denda finansial resmi bagi perusahaan yang melanggar. 

    “Ketidakseragaman ini membuat perusahaan-perusahaan multinasional seperti berjalan di labirin hukum, yang dapat memperlambat proses pelaporan, bahkan menciptakan celah yang bisa dieksploitasi oleh pelaku serangan,” kata Steve.

    Ilustrasi hacker

    Dalam laporannya, Akamai menegaskan pentingnya Zero Trust dan mikrosegmentasi dalam menghadapi taktik ransomware modern. Contohnya, perusahaan konsultan regional di APAC berhasil memperkecil risiko serangan internal dengan mikrosegmentasi berbasis perangkat lunak, sehingga mampu menghentikan pergerakan lateral sebelum kerusakan meluas.

    Director of Security Technology and Strategy, Asia Pasifik & Jepang, Akamai Reuben Koh mengatakan ekonomi digital Asia Pasifik adalah salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia, sebagian besar berkat laju inovasinya yang pesat.

    Namun, tim keamanan menghadapi tantangan menghadapi permukaan serangan yang kian luas, dan serangan Ransomware cenderung menargetkan celah tersebut. Berbagai organisasi perlu meninjau ulang postur keamanan mereka dan memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan siber. 

    “Mengadopsi arsitektur Zero Trust yang berfokus pada akses terverifikasi dan mikrosegmentasi adalah cara yang baik untuk meminimalkan dampak serangan ransomware. Dipadukan dengan latihan pemulihan rutin dan simulasi respons insiden, langkah-langkah ini akan menjadi elemen inti dalam meningkatkan ketahanan siber terhadap serangan seperti ransomware,” kata Reuben. 

  • Perusahaan Telko Optus Digugat Rp35,8 Miliar, Kasus Pelanggaran Data 2022

    Perusahaan Telko Optus Digugat Rp35,8 Miliar, Kasus Pelanggaran Data 2022

    Bisnis.com, JAKARTA — Regulator privasi Australia menggugat operator seluler asal Singapura, Optus, atas dugaan pelanggaran undang-undang privasi dalam serangan siber pada 2022 lalu. 

    Pihak Komisaris Informasi Australia (AIC) telah mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan, yang menuduh Optus, selaku anak perusahaan Singapore Telecommunications, telah melanggar Undang-Undang Privasi 1988.

    Undang-undang tersebut mengatur bagaimana data dan informasi pribadi ditangani oleh lembaga pemerintah dan entitas swasta. Optus Australia mengatakan, tuntutan hukum atas undang-undang tersebut telah diajukan kepada Singtel Optus Pty Ltd dan Optus Systems Pty Ltd.

    Dilansir Reuters, Senin (11/8/2025), AIC menuduh satu pelanggaran hukum untuk setia 9,5 juta pelanggan yang terdampak pelanggaran data, dengan setiap pelanggaran tersebut akan dikenakan denda sebesar US$2,2 juta atau sekitar Rp35,84 miliar (Kurs: Rp16.000).

    Namun, badan pengawas privasi tersebut tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah total yang dituntut. Sementara itu, di sisi Optus, mereka sedang meninjau tuduhan tersebut, tetapi belum menilai potensi dampak finansialnya.

    “Dimulainya proses ini menegaskan bahwa AIC akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak masyarakat Australia,” kata salah satu Komisaris AIC, Elizabeth Tydd, dikutip dari ABC News Australia. 

    Pelanggaran privasi yang terjadi pada September 2022, menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah Australia. Data sensitif milik pelanggan yang terdampak termasuk alamat rumah, rincian paspor, dan nomor telepon.

    Ilustrasi aktivitas hacker

    Akibatnya, 10 juta warga Australia, atau 40% dari populasi terkena dampaknya, dan banyak dari mereka yang tidak dapat mengakses layanan seluler, pita lebar, dan telepon rumah hampir sepanjang hari selama insiden tersebut.

    Insiden serangan siber yang besar itu juga mendorong Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, untuk menyerukan penguatan undang-undang privasi. Salah satu upaya yang hendak dia lakukan adalah termasuk pemberitahuan pelanggaran yang lebih cepat kepada bank.

    Optus telah menghadapi kritik publik yang terus meningkat, yang diperparah dengan pemadaman jaringan nasional selama 12 jam pada 2023. 

    Krisis tersebut, beserta insiden pada 2022 menyebabkan CEO Optus saat itu, Kelly Bayer Rosmarin mengundurkan diri pada November 2023.

    Selain itu, perusahaan tersebut juga dibawa ke pengadilan oleh regulator media domestik pada Mei 2024 atas serangan siber. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Lomba ‘Kolek’ dan ‘Ketinting’ Upaya Warga Lintas Pulau di Batam Merawat Tradisi Jelang HUT RI

    Lomba ‘Kolek’ dan ‘Ketinting’ Upaya Warga Lintas Pulau di Batam Merawat Tradisi Jelang HUT RI

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi III, Endipat Wijaya, bersama Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan, sebagai penggagas berharap semua pihak terus melestarikan warisan budaya maritim perbatasan Indonesia-Singapura.

    Ke depan, dia berjanji kegiatan serupa akan digelar dengan format yang lebih inklusif tanpa label partai tertentu.

    “Acara sebagus ini jangan sampai terkotak-kotak. Semua partai, semua warga, bahkan pihak kepolisian dan unsur masyarakat bisa ikut. Kita ingin persatuan Indonesia terasa di Belakang Padang,” ujarnya.

    Apalagi, katanya, lomba ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bentuk penghormatan terhadap budaya lama masyarakat pesisir.

    “Sampan layar itu tradisi lama yang harus dijaga. Harapan kami, kegiatan ini bisa berkembang menjadi event wisata laut yang mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri,” kata Aweng.

  • Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat

    Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat

    Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat bintang empat Jenderal Kehormatan kepada lima purnawirawan TNI yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, Alm. Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Puspen TNI.

    Presiden Prabowo anugerahi Sjafrie, Herindra, dkk naik bintang empat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat menjadi Jenderal Kehormatan (HOR) kepada lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah, karena dianggap memiliki jasa besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

    Prosesi penyematan tanda pangkat kehormatan itu berlangsung dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.

    Presiden Prabowo mengawali penyerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan itu kepada Muhammad Yunus Yosfiah, yang diwakili oleh putranya.

    Kemudian Presiden Prabowo lanjut menyematkan tanda pangkat bintang empat kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo, yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Komandan Paspampres.

    Dalam prosesi yang sama, Presiden Prabowo juga menyerahkan tanda pangkat kepada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1966–1977, yang juga Sesepuh Marinir (dulu KKO-AL) dan tokoh nasional. Tanda pangkat untuk Ali Sadikin diterima oleh putranya, Boy Sadikin.

    Jenderal Kehormatan (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah merupakan tokoh militer Indonesia dan veteran Perang Seroja, yang merupakan Menteri Penerangan tahun 1998–1999 pada masa pemerintahan Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

    Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit TNI, M. Yunus Yosfiah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Pangdam II/Sriwijaya, dan Ketua Fraksi ABRI di MPR. Yunus Yosfiah, yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 7 Agustus 1944, juga menjadi salah satu tokoh yang kemudian menghentikan penayangan film G30S/PKI pada 1998, setelah rutin ditayangkan tiap tahun sejak 1984.

    Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat ini menjabat menteri pertahanan Kabinet Merah Putih, dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, mengingat keduanya bersahabat sejak masa menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

    Sjafrie, yang dikenal sebagai tokoh militer dan birokrat, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa saat lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974.

    Sepanjang mengabdi menjadi prajurit, Sjafrie terlibat berbagai operasi militer penting, termasuk Operasi Flamboyan di Timor-Timor pada tahun 1976, 1984, dan 1990, kemudian Operasi Nanggala XXI di Aceh pada tahun 1977, dan memimpin Tim Maleo di Irian Jaya pada tahun 1987.

    Sjafrie juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.

    Menhan Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan.

    Kemudian, Jenderal Kehormatan M. Herindra, yang saat ini menjabat Kepala BIN, juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, terutama saat Presiden masih aktif sebagai prajurit TNI dan menjabat Danjen Kopassus. Herindra, sebagaimana Sjafrie, juga merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Magelang pada tahun 1987.

    Sepanjang jalan pengabdiannya sebagai prajurit TNI, Herindra menduduki banyak posisi strategis, di antaranya Danjen Kopassus, Pangdam III/Siliwangi, Inspektur Jenderal TNI, Kepala Staf Umum TNI, dan terakhir Wakil Menteri Pertahanan.

    Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Ali Sadikin merupakan tokoh nasional yang merupakan Sesepuh Korps Marinir TNI AL (dulu KKO-AL), dan terlibat dalam perang-perang kemerdekaan, juga perang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

    Di lingkungan TNI AL, Ali Sadikin menempati posisi strategis, di antaranya Wakil Panglima KKO AL, dan Deputi II Panglima Angkatan Laut.

    Kemudian, Bang Ali juga pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV, Menteri Koordinator Kompartimen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan Gubernur DKI Jakarta. Bang Ali, begitu nama populernya, wafat di Singapura pada 20 Mei 2008.

    Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Agus Sutomo merupakan purnawirawan TNI yang sepanjang mengabdi pernah mengisi jabatan-jabatan strategis seperti Danpaspampres, Danjen Kopassus, kemudian Pangdam Jaya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

    Sepanjang karier militernya, Agus juga banyak menempuh pendidikan di luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand.

    Agus Sutomo saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Viral Dokter Salah Beri Resep Obat, Pasien Alami Gangguan Sumsum Tulang

    Viral Dokter Salah Beri Resep Obat, Pasien Alami Gangguan Sumsum Tulang

    Jakarta –

    Seorang dokter di Singapura diskors selama 14 bulan karena kesalahannya dalam merawat pasien. Awalnya, pasien itu mengunjungi Naaman Skin and Laser Centre di Novena untuk mengobati ruam di tubuhnya.

    Namun, pasien pria itu berakhir dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ia mengalami supresi sumsum tulang atau kondisi saat sumsum tulang tidak menghasilkan sel darah dalam jumlah normal, setelah dokter kulitnya mengubah resep obat.

    Menurut dasar keputusan pengadilan disiplin Dewan Medis Singapura (SMC), konsultan dermatologis pusat bernama Khoo Boo Peng itu mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran profesional, berdasarkan Undang-Undang Registrasi Medis 1997. Sejak itu, Khoo diskors dari praktik selama 14 bulan.

    Awal Mula Kejadian

    Insiden ini berawal saat pasien pria itu berkonsultasi dengan Khoo pada 13 April 2020 soal ruam di tubuhnya. Ia mengaku kondisi itu sudah dialaminya sejak Agustus 2019.

    Saat itu, Khoo mendiagnosisnya dengan nodul prurigo, suatu kondisi kulit yang menyebabkan benjolan gatal pada kulit. Dokter juga memberikan suntikan steroid pada pasien.

    Pada 27 April 2020, Khoo meresepkan Siklosporin dan Metotreksat kepada pasien. Siklosporin adalah agen imunosupresif, sementara Metotreksat adalah agen kemoterapi dan penekan sistem kekebalan tubuh.

    Kondisi pasien mulai membaik pada 15 Mei 2020. Karena obat-obatan tersebut mahal untuk dilanjutkan dalam jangka panjang, pengobatan akhirnya dihentikan.

    Dokter Mengganti Obat

    Pada 12 Juni 2020, pasien mengalami kekambuhan dan kembali berkonsultasi pada Khoo. Kali ini, Khoo mengganti obat dan meresepkan Azatioprin dan Prednisolon kepada pasien.

    Dikutip dari Mothership, Azathioprine adalah obat imunosupresif. Prednisolon adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kulit.

    Pada 27 Juni 2020, pasien mengirimkan e-mail kepada Khoo berisi dua foto bagian bawah wajahnya. Pasien mengungkapkan kekhawatirannya bahwa wajah di bawah bibir sedikit bengkak dan warna kulitnya menjadi lebih gelap dari biasanya.

    Khoo membalasnya di hari yang sama dengan mengatakan bahwa ini tampaknya merupakan retensi cairan sementara akibat obat Prednisolon dan memintanya untuk melanjutkan pengobatan.

    Pasien mengirimkan e-mail kepada Khoo beberapa hari kemudian, pada 1 Juli 2020. Ia mengungkapkan bahwa obat steroid itu telah menyebabkan lepuh di dekat bibir dan sariawan, dan mungkin juga memengaruhi lidah dan tenggorokan.

    “Rasanya sakit saat saya makan dan menelan. Penggelapan kulit juga cukup parah,” tulis pasien.

    Pada 2 Juli 2020, pasien mengirimkan e-mail lanjutan dengan melampirkan foto rambut rontoknya.

    “Ini adalah jumlah rambut yang saya rontokkan pagi ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mohon beritahu saya apa yang harus dilakukan dengan steroid ini. Steroid ini sangat menyiksa saya. Saya ingin berhenti, tetapi juga takut dengan gejala putus obat,” terang pasien.

    Khoo setuju dan memintanya untuk berhenti mengonsumsi Prednisolon.

    Diagnosis Serius

    Pada 2 Juli 2020, setelah berkonsultasi dengan Khoo melalui e-mail, pasien tersebut berkonsultasi langsung dengan Khoo untuk keperluan mendesak. Saat itulah Khoo baru memberi tahunya, gejala-gejala tersebut kemungkinan merupakan reaksi obat yang merugikan terhadap Azathioprine.

    Ia kemudian berobat ke departemen Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena pada 4 Juli 2020. Di sana, ia didiagnosis mengalami supresi sumsum tulang yang mengakibatkan pansitopenia.

    Supresi sumsum tulang adalah suatu kondisi di mana sumsum tulang tidak memproduksi cukup sel darah atau trombosit. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa pansitopenia berpotensi mengancam jiwa.

    Hal ini menyebabkan pasien dirawat di rumah sakit dari 4 Juli hingga 13 Juli 2020.

    Alasan Dakwaan

    Dakwaan pertama Khoo adalah meresepkan Azathioprine kepada pasien tanpa menjamin keselamatan pasien. Dakwaan kedua yang dijatuhkan kepadanya adalah kegagalan melakukan pemantauan ketat terhadap pasien, dan manajemen efek samping yang tepat setelah memulai pengobatan Azathioprine.

    Dokumen tribunal menyatakan bahwa Khoo seharusnya memeriksa pasien untuk melihat apakah ia memiliki metabolisme Azathioprine yang normal, sedang, atau buruk.

    Jika pasien memilih untuk tidak menjalani salah satu tes tersebut, Khoo seharusnya berhati-hati untuk memulai pasien dengan dosis Azathioprine terendah untuk menguji seberapa sensitif pasien terhadap Azathioprine.

    Khoo juga tidak mengambil kedua tindakan pencegahan tersebut. Hal itu mengakibatkan pasien dirawat di rumah sakit karena dapat terjadi efek samping yang serius jika dosis tinggi Azathioprine, yang diresepkan kepada pasien yang memiliki metabolisme Azathioprine yang buruk.

    Hasil tes tertanggal 9 Juli 2020 menetapkan bahwa pasien memiliki metabolisme Azathioprine yang buruk.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Perawatan Pasien Covid-19”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)