Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Skandal “Pahlawan” Rusia Tipu Putin di Medan Perang, Nekat Lakukan Ini

    Skandal “Pahlawan” Rusia Tipu Putin di Medan Perang, Nekat Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Letkol Konstantin Frolov, salah satu pahlawan perang Rusia yang paling dihormati, kini terungkap sebagai dalang di balik skema penipuan besar. Hal ini terkait kompensasi uang luka dalam perang di Ukraina.

    Mengutip Fox News, dijuluki “sang Algojo” karena keahlian menembak jitunya, Frolov dituduh membantu pasukannya menyedot hampir US$2,5 juta (Rp36,8 miliar) melalui skema penipuan militer. Aksi ini dilakukan bahkan dengan melibatkan komandan lainnya.

    Skandal ini mencuat pada musim panas lalu setelah seorang pelapor memberi tahu pihak berwenang. Frolov ditangkap pada Juni 2024, disusul oleh Gorodilov sebulan kemudian. Keduanya kini menghadapi tuduhan penipuan.

    “Frolov dan seorang mantan komandan brigade, Artem Gorodilov, terlibat dalam kasus ini,” tulis surat kabar Rusia, Kommersant, dikutip Rabu (27/8/2025).

    Frolov diduga mengarang tindakan heroiknya. Ini termasuk mengaku telah selamat dari lima luka ringan dan dua luka serius selama perang tiga tahun di Ukraina.

    Tindakan heroiknya yang direkayasa ini membuatnya mendapatkan empat “Orders of Courage”-salah satu penghargaan tertinggi Rusia-dan dua medali keberanian lainnya. Namun, para penyelidik kini menuduh bahwa semua luka tersebut direkayasa.

    Frolov bahkan dilaporkan mengaku telah memerintahkan tentaranya untuk menembaknya dengan sengaja. Namun, ia juga telah memastikan peluru tidak mengenai organ vitalnya sehingga tidak menyebabkan kematian.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Urusan Perut 8 Miliar Lebih Manusia Bumi Dihantui Perubahan Iklim

    Urusan Perut 8 Miliar Lebih Manusia Bumi Dihantui Perubahan Iklim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produksi tanaman pangan, khususnya serealia atau biji-bijian diprediksi melonjak 3% pada periode tahun 2025-2026, menjadi 2,377 miliar ton. Produksi jagung disebut cetak pertumbuhan tertinggi.

    Sementara, produksi gandum dunia pada 2025-2026 diperkirakan naik menjadi 811 juta ton, lebih tinggi dari 800 juta ton tahun sebelumnya.

    Namun, di balik kabar positif itu, para peneliti memberi peringatan, yakni iklim ekstrem kian sering terjadi dan berpotensi memangkas hasil panen di banyak wilayah.

    Disebutkan, pelaku industri biji-bijian global tengah menyoroti adanya variabel negatif iklim yang semakin meningkat, dan memengaruhi setiap hektare. Sementara, ada sekitar 8,2 miliar orang di seluruh bumi yang harus diberi makan. Dan, terus bertambah.

    Demikian melansir World Grain yang membahas tantangan tekanan tanaman pangan di tengah perubahan iklim yang semakin meningkat.

    Tulisan itu mengutip hasil analisis University of Illinois yang menunjukkan, produksi pangan dunia memang menunjukkan peningkatan konstan setiap tahunnya, dalam periode tahun 1981-2022. Hanya saja, di tingkat lokal, perubahan iklim menyebabkan hasil panen, secara konstan, juga mengalami penurunan.

    Disebutkan, meski ada penurunan variabilitas atau keberagaman hasil panen, terutama jagung dan kecelai, namun diduga tak memiliki korelasi antarwilayah akibat perubahan iklim.

    Presiden dan ahli meteorologi pertanian senior di World Weather, Inc Drew Lerner menyatakan, dengan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini, bumi mungkin saja tidak benar-benar kekurangan biji-bijian atau minyak nabati.

    “Saya pikir dengan cuaca ekstrem dan kerusakan yang ditimbulkannya, dengan semua publisitasnya, mudah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita mungkin tidak dapat menanam cukup banyak tanaman di masa depan, tetapi saya ragu untuk melakukannya,” katanya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (27/8/2025).

    “Saya pikir ada tempat-tempat di planet ini yang mungkin tidak bisa berproduksi seperti dulu, tetapi akan ada tempat-tempat lain yang akan lebih baik. Saya pikir, secara keseluruhan, kita masih bisa sukses,” sambungnya.

    Di sisi lain, studi yang dilakukan Universitas Stanford yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences pada bulan Mei melaporkan, cuaca panas dan kekeringan yang sering terjadi telah menurunkan hasil panen. Terutama untuk biji-bijian utama seperti gandum, jelai, dan jagung.

    Studi itu memperkirakan, hasil panen jelai, jagung, dan gandum global 4-13% lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi tidak ada tren iklim seperti sekarang.

    “Dalam banyak hal, perubahan yang dialami petani sepenuhnya sejalan dengan prediksi model iklim, sehingga dampak keseluruhannya seharusnya tidak mengejutkan,” ujar Analis Riset di Pusat Keamanan Pangan dan Lingkungan (FSE) Stanford, Stefania Di Tommaso.

    Studi tersebut juga menyoroti paradoks iklim, di mana kadar karbon dioksida yang lebih tinggi memang dapat meningkatkan hasil panen, tetapi justru mengurangi kualitas gizi biji-bijian, termasuk protein dan zat mikro penting pada gandum maupun beras.

    Kekhawatiran lain datang dari aspek produktivitas jangka panjang. Laboratorium Inovasi Sereal Tahan Iklim (CRCIL) di Kansas State University mencatat perlambatan pertumbuhan produktivitas pertanian global.

    “Tahun lalu, Laporan Produktivitas Pertanian Global menemukan bahwa produktivitas pertanian hanya meningkat 0,7% per tahun selama 10 tahun terakhir, dan ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia di masa depan,” tegas Dr. Tim Dalton, direktur sementara CRCIL.

    Secara umum, tanaman bisa memperoleh manfaat dari kadar karbon dioksida (CO2) yang lebih tinggi, proses yang dikenal sebagai “pemupukan karbon”. Kedelai, beras, dan gandum mendapat peningkatan signifikan, sementara jagung hanya sedikit terbantu, terutama saat kekeringan.

    Meski begitu, Lerner menekankan, iklim ditentukan banyak faktor, mulai dari komposisi atmosfer, letusan gunung berapi, hingga siklus alam seperti El Niño, La Niña, Osilasi Arktik, maupun Osilasi Atlantik Utara. “”Yang menentukan cuaca kita pada hari tertentu adalah di mana kita berada dalam setiap siklus tersebut dan siklus mana yang memiliki pengaruh paling besar,” ujarnya.

    Ia menegaskan pemanasan atmosfer sudah pasti terjadi. “Pemanasan atmosfer dan pemanasan lautan memiliki banyak implikasi,” kata Lerner.

    Menurutnya, laut yang lebih hangat memicu penguapan tinggi, menghasilkan badai lebih besar, hujan lebih deras, dan membuat hasil panen kian sulit diprediksi. “Jadi, curah hujannya lebih tinggi, suhunya lebih hangat, dan karbon dioksidanya lebih tinggi, dan semua itu akan benar-benar mengendalikan potensi hasil panen di seluruh dunia,” tambahnya.

    Dampak nyata sudah terlihat. Panen gandum Australia pada 2024 anjlok 22% akibat kekeringan, Rusia mengalami rekor panas yang menurunkan hasil dan protein gandum dua musim terakhir, sementara di India proyeksi menunjukkan peningkatan suhu 2,5°-4,9°C dapat memangkas hasil gandum 41-52% dan beras 32-40%.

    Laporan Bank Dunia 2019 juga memperingatkan Asia Tengah akan menjadi kawasan paling rentan, sedangkan laporan IPCC menyebut pemanasan 1,5°C saja bisa memangkas lahan cocok tanam jagung hingga 40% di Afrika sub-Sahara.

    Namun, Lerner menilai adaptasi membuat sebagian petani tetap bertahan. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang tetap mencatat hasil baik meski sering kering.

    “Hibridanya telah berubah dan kami, melalui genetika, mampu membuat tanaman ini lebih efisien dalam memanfaatkan curah hujan dan lebih toleran terhadap periode kekeringan,” ujarnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Xi Jinping Tolak Ikut Diskusi AS-Rusia soal Nuklir, Kenapa?

    Xi Jinping Tolak Ikut Diskusi AS-Rusia soal Nuklir, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Hal ini dilontarkan setelah Presiden Donald Trump menyatakan harapannya untuk memasukkan Beijing dalam negosiasi.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (27/8/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan bahwa “tidak masuk akal dan tidak realistis” untuk mengharapkan China berpartisipasi dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir trilateral dengan AS dan Rusia. Ia mengaku Beijing belum dalam tingkatan sebesar kedua negara terkait nuklir.

    “China dan Amerika Serikat sama sekali tidak berada pada tingkat yang sama dalam hal kemampuan nuklir,” kata Guo, dilansir AFP.

    “Negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab khusus dan utama mereka untuk perlucutan senjata nuklir,” katanya.

    Beijing mengatakan mereka pada prinsipnya mendukung perlucutan senjata tetapi secara teratur menolak undangan Washington untuk bergabung dalam pembicaraan AS-Rusia tentang pengurangan persenjataan nuklir mereka.

    “China memiliki senjata nuklir pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional, dan tidak terlibat dalam perlombaan senjata dengan negara mana pun,” tuturnya.

    Sebelumnya, pada Senin, Trump mengatakan bahwa Washington sedang berusaha untuk mengupayakan denuklirisasi dengan kedua negara. Hal ini untuk menghentikan perkembangan senjata nuklir yang pesat.

    “Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar. Tapi Rusia bersedia melakukannya dan saya pikir China juga akan bersedia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

    Rusia dan AS, yang merupakan mantan saingan Perang Dingin, memiliki hampir 90% senjata nuklir dunia di antara mereka. Namun Moskow menarik diri dari perjanjian kontrol senjata terakhir yang tersisa dengan Washington pada tahun 2023.

    Menurut perkiraan tahun 2024 oleh Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat memiliki 3.708 hulu ledak nuklir dan Rusia 4.380, tidak termasuk hulu ledak yang sudah tidak digunakan.

    China memiliki 500 hulu ledak nuklir, 90 lebih banyak dari tahun 2023. Di belakang mereka adalah Prancis (290) dan Inggris (225).

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    BI komitmen majukan ekonomi-keuangan digital dan perkuat konektivitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen penuh bank sentral untuk memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan digital serta memperkuat konektivitas antarnegara melalui kerja sama dengan berbagai otoritas dan mitra strategis global maupun domestik.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Rabu, Perry menjelaskan prioritas BI dalam ekonomi dan keuangan digital termasuk digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran domestik dan global (retail dan wholesale), pembangunan infrastruktur digital (BI-FAST, QRIS, dan penguatan infrastruktur industri melalui SNAP dan manajemen risiko), dan konsolidasi industri.

    Di samping itu, prioritas juga mencakup keterhubungan dengan konektivitas regional, inovasi berkelanjutan dalam layanan kebanksentralan, perluasan kerja sama lintas negara, serta pengembangan Digital Rupiah sebagai instrumen strategis untuk mendukung inovasi transaksi pembayaran yang relevan dan stabilitas keuangan di era digital.

    “Pemanfaatan inovasi digital, termasuk instrumen cross-border, harus diiringi dengan sinergi dan kehati-hatian agar mampu memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry.

    Ia menjelaskan, perekonomian global saat ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan pesatnya inovasi digital.

    Kedua faktor ini membentuk lanskap transaksi internasional yang semakin kompleks, termasuk pada peran bank sentral dan otoritas terkait dalam memberikan layanan jasa kebanksentralan bagi pemerintah dan stakeholders serta penyelenggaraan sistem pembayaran di era digital.

    Oleh sebab itu, penguatan konektivitas, interoperabilitas, dan kolaborasi antarnegara berperan penting dalam mendukung terciptanya ekosistem transaksi pembayaran antarnegara yang adaptif dan inklusif di era digital.

    Adapun pada Rabu (27/8), BI resmi membuka Central Banking Services Festival (CB Fest) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta.

    CB Fest merupakan forum tahunan yang mempertemukan perwakilan bank sentral, otoritas jasa keuangan, lembaga dan kementerian, industri perbankan, serta asosiasi internasional untuk memperkuat sinergi menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan transaksi antarnegara di era digital.

    Pertemuan tahun ini mengusung tema “Enhancing Central Bank Services in the Digital Age: Building Resilient Cross-Border Settlement Amid Geopolitical Shifts”.

    Otoritas moneter dari Rusia, Korea, India, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, serta Hong Kong turut hadir dalam CB Fest 2025 tersebut.

    Melalui CBFest 2025, diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarbank sentral dan mitra strategis dalam pembayaran lintas negara yang mendukung kelancaran transaksi antarnegara serta memperkuat kerja sama ekonomi ke depan.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha C. Nasir memandang, CB Fest 2025 mencerminkan komitmen BI dalam melakukan transformasi digital di tengah lanskap keuangan global saat ini.

    Sebagaimana diketahui, kondisi global dihadapkan pada persaingan geopolitik, volatilitas ekonomi, dan disruptive technology.

    Di tengah latar belakang ini, Arrmanatha menyebutkan terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan bersama dalam menjaga stabilitas keuangan, salah satunya kepercayaan (trust).

    Ia mengingatkan, sistem keuangan tidak akan dapat beroperasi secara optimal tanpa adanya kepercayaan publik.

    Tindakan lain yaitu keadilan (fairness) dan kerja sama (cooperation). Tanpa keadilan, sistem keuangan dapat kehilangan legitimasinya. Sedangkan kerja sama merupakan kunci ketahanan sistem keuangan di tengah inovasi teknologi yang berkembang dengan cepat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bambang Haryadi Ungkap Hilirisasi Tak Cuma Tambang, Contohkan UMKM

    Bambang Haryadi Ungkap Hilirisasi Tak Cuma Tambang, Contohkan UMKM

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan investasi dan hilirisasi tak hanya perihal tambang. Bambang menilai usaha keripik pisang hingga produk UMKM juga perlu dilakukan hilirisasi.

    Hal itu disampaikan Bambang dalam diskusi ‘Berani Bicara, Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?’, Rabu (27/8/2025). Bambang mulanya berbicara mengenai stigma investasi dan hilirisasi di masyarakat.

    “Investasi ini selalu stigma di masyarakat itu adanya uang masuk dari luar negeri, atau para konglomerat, bahwa investasi tidak harus begitu. Kelompok-kelompok menengah yang memang mereka punya kredibilitas, punya keinginan untuk berusaha itulah investasi, kita berkaca pada saat COVID, Indonesia salah satu negara yang bertahan terhadap pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.

    “Apa yang menggerakkan? UMKM dan ekonomi kreatif, jadi bukan mereka yang membangun tol, yang membangun smelter, tapi ekonomi tingkatan menengah ke bawah,” lanjutnya.

    Bambang ingin stigma di masyarakat tersebut harus diubah. Dia mengajak semua elemen bangsa yang memiliki keinginan untuk mulai berinvestasi.

    “Tidak hanya konglomerat yang boleh mengendalikan investasi, tapi adik-adik kita yang mempunyai keinginan berusaha kita harus dukung,” tutur dia.

    Begitu pula, kata Bambang, mengenai hilirisasi. Bambang mengatakan yang harus dilakukan hilirisasi tidak hanya mineral, menurutnya produk makanan hingga UMKM juga bisa dilakukan hilirisasi.

    “Selalu dipikir masyarakat hilirisasi itu tambang, nggak tambang saja, semua bisa hilirasi, buah kita bisa bikin sirup, kopi, tidak hanya dibuat kopi biasa, mungkin dia bikin warung kopi. Kita jangan dicecoki pikiran bahwa hilirisasi pertambangan saja yang hanya dikuasai kelompok kaya, kelompok konglomerat. Saya sampaikan, hilirisasi itu tidak hanya mineral dan batubara, ada hilirisasi keripik pisang, ada UMKM,” kata dia.

    Minta Tak Jor-joran Keruk Nikel-Sawit

    Bambang juga menyinggung soal kelapa sawit dan nikel yang merupakan kekayaan Indonesia. Hal itu sering disampaikan Bambang dalam diskusi bersama temannya.

    “Kebetulan saya kemarin, saya diskusi salah satu teman, beliau sampaikan ‘Brother, kita hanya punya dua andalan yang bisa kita bargain di dunia’, apa? Kita hanya punya sawit sama nikel, selebihnya negara lain punya,” kata Bambang.

    Bambang meminta agar pemerintah tidak memberikan izin untuk pertambangan nikel dan pembentukan smelter. Dia meminta agar ada satu kementerian yang menjadi leader, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    “Ini harusnya tidak boleh kita jor-joran, jangan semua orang diberikan izin, bukan kita anti-investasi, tapi kita harus hitung supply dan demand-nya, inilah tugasnya Kementerian Investasi, jangan semua kementerian teknis mengeluarkan izin, Kementerian ESDM memberikan tambangnya, Kementerian Perindustrian memberikan izin smelternya. Akhirnya ketika supply berlebih, kita tidak punya nilai lagi, kita tidak akan seperti negara Arab yang tandus tapi dia punya nilai di minyak, Rusia punya nilai di gandum,” tutur dia.

    Bambang mengatakan cadangan nikel dan kelapa sawit adalah nilai tawar RI di mata dunia. Sehingga, kata dia, butuh pengendalian oleh pemerintah.

    “Jadi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang, inilah bargaining kita. Saya diskusi dengan teman kemarin disampaikan ini harus ada kepala sekolahnya, harus ada pengendalinya, terlebih menteri-menteri beda partai, beda kepentingan. Nah ego sektoral itulah yang harus dirajut, dijahit. Kepala sekolahnya siapa? Kementerian Investasi,” tutur dia.

    “Jadi mereka yang hitung, oh butuhnya baterai listrik berapa di dunia, butuhnya veronikel berapa, butuhnya kelapa sawit berapa, mereka harus hitung. Jadi kita benar-benar cadangan yang tidak dimiliki orang itu bargaining kita. Jadi jangan sampai kita terpancing, investasi tapi pindah semua,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/imk)

  • Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Bagaimana Nasib Negara-negara Bekas Jajahan Prancis di Afrika?

    Jakarta –

    Usia 65 tahun adalah “usia dewasa,” ujar Alassane Ouattara, Presiden Republik Pantai Gading saat perayaan kemerdekaan negaranya, 7 Agustus lalu. “Ini adalah momen refleksi seberapa jauh kita telah melangkah. Sebuah ajakan konsolidasi pelajaran masa lalu untuk menghadapi masa depan.”

    Banyak negara Afrika merayakan kemerdekaan yang ke-65 tahun ini, 14 diantaranya adalah negara bekas jajahan Prancis. Celakanya, saat ini hubungan Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan negara-negara tersebut dilaporkan saling bersitegang.

    Wilayah frankofon Afrika termiskin di dunia

    Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan delapan dari 14 negara bekas jajahan Prancis masuk dalam kategori Indeks Pembangunan Manusia paling rendah – termasuk di dalamnya negara-negara Sahel seperti Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad.

    Alasannya cukup beragam. Di banyak wilayah, tanah tidak begitu subur untuk pertanian berskala besar, sementara sumber daya mineral memberikan kemakmuran yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka kelahiran yang meningkatkan beban finansial – menurut Matthias Basedau, Direktur Institut Studi Afrika GIGA di Hamburg.

    “Lalu ada tantangan lain seperti ketidakstabilan politik. Hal ini menyebabkan negara-negara ini terjebak konflik, yang menyebabkan perlambatan pembangunan. Dan perlambatan pembangunan pada akhirnya menyebabkan lebih banyak konflik,” jelas Basedau dalam wawancara dengan DW.

    Di Mali, Burkina Faso, dan Niger, kudeta militer kerap terjadi beberapa tahun terakhir. Sayangnya, pemerintahan sipil tidak mampu memutus siklus tersebut.

    Pemimpin laki-laki yang ‘kuat’ bukan institusi yang kuat

    Di banyak negara Afrika berbahasa Prancis atau frankofon, kudeta dan peralihan kekuasaan secara paksa masih sering terjadi. Transisi kekuasaan secara damai dan demokratis, seperti di Senegal tahun lalu, jarang terjadi.

    Paul Biya, Presiden Kamerun yang berusia 92 tahun, masih berniat mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedelapan kalinya, dan Faure Gnassingbe, Presiden Togo yang mengubah konstitusi untuk memperkuat dan memperpanjang kekuasaannya.

    Menurut sejarawan Tumba Alfred Shango Lokoho dari Universite Sorbonne Nouvelle di Paris, harapan akan “era institusi yang kuat” sejak 1990-an telah pupus. “Di sebagian besar negara Afrika saat ini, orang-orang kuatlah yang mencengram kekuasaan, bahkan mengabaikan konstitusi dan mengubahnya dengan segala cara agar tetap berkuasa,” ujar Shango Lokoho kepada DW. Inilah yang menurut Lahoko sebagai kelemahan Afrika, institusi yang tidak kuat.

    Pengaruh politik Prancis di Afrika semakin pudar

    Banyak institusi politik di kawasan ini awalnya dibentuk mengikuti model Prancis sejak tahun 1960, “Selalu ada sistem presidensial, yang bahkan jauh lebih presidensial dan otoriter dibandingkan Prancis, yang menganut sistem semi-presidensial. Banyak konstitusi juga mengikuti model Prancis—dengan beberapa perbedaan, tentu saja. Mungkin ciri khasnya lebih kepada sekularisme, yaitu pemisahan tegas antara agama dan negara. Bisa dikatakan bahwa hal ini turut berkontribusi mengurangi diskriminasi agama di negara-negara ini,” jelas Matthias Basedau.

    Namun, beberapa negara semakin ‘menjauh’ dari Prancis, terutama di wilayah Sahel, setelah terjadi kudeta militer. Ketiga junta militer di kawasan tersebut telah mengusir pasukan Prancis dan kini mengandalkan Rusia sebagai mitra keamanan.

    Prancis pun telah menarik pasukan militernya dari Chad, Senegal, dan Republik Pantai Gading. Basis militer Prancis di Gabon kini hanya digunakan untuk melatih tentara lokal, bukan operasi militer aktif. Satu-satunya basis militer Prancis yang masih aktif ada di Djibouti.

    Matthias Basedau mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan Prancis untuk Afrika adalah mempertahankan pemerintahan pro-Prancis. Kamerun adalah salah satunya ‘benteng terakhir’ yang secara politik dan ideologi berpihak pada Prancis. “Tapi kita harus lihat nanti seperti apa keadaannya setelah Paul Biya tidak lagi berkuasa,” jelas Basedau.

    Hubungan Ekonomi Afrika-Prancis Tetap Erat

    Meskipun pengaruh politik Prancis di Afrika semakin melemah, hubungan ekonomi Prancis dengan negara-negara bekas jajahannya, tetap kuat.

    Hal ini terlihat dalam sektor ekstraksi sumber daya alam serta kepemilikan perusahaan seperti jaringan supermarket, SPBU, dan operator seluler yang masih sebagian atau sepenuhnya dikuasai oleh Prancis.

    Contoh paling mencolok adalah penggunaan mata uang Franc CFA di Afrika Barat dan Tengah. Meskipun sering dikritik sebagai warisan kolonial karena begitu terikat dengan mata uang euro dan membatasi kedaulatan moneter, mata uang ini nyatanya membawa stabilitas, menekan inflasi, serta mempermudah perdagangan antarnegara.

    Setelah 65 tahun kemerdekaan, negara-negara bekas jajahan Prancis di Afrika memilih jalannya masing-masing. Para perantau dari negeri ini punya peran besar mendukung ekonomi negara-negara Afrika, contohnya 110.000 warga Senegal yang tinggal dan bekerja di Prancis, melakukan transaksi antar negara – mengirim uang ke Senegal dan menyumbang lebih dari 10% PDB, separuh uang tersebut diterima masyarakat desa.

    Kondisi sosial-ekonomi di negara-negara bekas jajahan setidaknya menunjukkan perbaikan: tingkat kemiskinan ekstrem menurun, harapan hidup meningkat, dan angka kematian anak menurun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    AS Resmi Terapkan Tarif 50% ke India, Tensi Politik Meningkat

    Jakarta –

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor atas barang-barang dari India hingga mencapai 50% mulai berlaku. Hal ini memperparah ketegangan dua negara demokrasi terbesar di dunia tersebut, terlepas dari AS dan India juga memiliki kemitraan strategis.

    Sebelumnya, India mendapat pemberlakuan tarif 25% dari Amerika Serikat untuk berbagai produknya. Namun, karena India membeli minyak dari Rusia, akhirnya Trump memutuskan untuk menambah tarif sebesar 25% atas India. Tarif ini berlaku mulai Rabu (27/08).

    Adapun komoditas yang akan terdampak dari tarif 50% ini adalah produk tekstil, perhiasan, alas kaki, peralatan olahraga, perabotan, hingga bahan kimia. Ini merupakan tarif tertinggi yang diterapkan oleh AS, menyusul kebijakan yang sama atas Brasil dan Cina.

    Seorang pejabat dari Kementerian Perdagangan India, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa eksportir yang terdampak akan mendapatkan bantuan finansial, serta dorongan untuk memperluas pasarnya ke Cina, Amerika Latin hingga Timur Tengah.

    Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP), barang India yang sudah dikirim sebelum tenggat waktu tengah malam (waktu setempat) akan diberi pengecualian selama tiga minggu (sejak Rabu, 27 Agustus) dan tetap dikenakan tarif lama hingga 17 September.

    Beberapa produk lainnya seperti baja, aluminium, kendaraan penumpang, tembaga, serta barang lain yang sudah terkena tarif terpisah melalui aturan keamanan nasional (Section 232) juga dikecualikan.

    Lima negosiasi gagal

    Hingga tenggat tengah malam (waktu setempat), pejabat Amerika Serikat tidak memberikan peluang India untuk menghindari tarif 50% tersebut.

    Langkah yang diambil AS ini menyusul lima putaran negosiasi yang gagal. Sebelumnya, pejabat India optimistis tarif AS dapat dibatasi maksimal 15%, sama seperti tarif untuk mitra dagang utama lain seperti Jepang,Korea Selatan, dan Uni Eropa.

    Kedua pihak saling menyalahkan kesalahan politik dan miskomunikasi atas gagalnya negosiasi. Data Biro Sensus AS mencatat nilai perdagangan barang dua arah pada 2024 mencapai 129 miliar dolar AS (sekitar Rp1.967 T), dengan defisit perdagangan AS sebesar 45,8 miliar dolar AS (setara Rp687 T).

    Kelompok eksportir memperkirakan kenaikan tarif bisa berdampak pada hampir 55% dari total ekspor barang India ke AS senilai 87 miliar dolar AS (sekitar Rp1.305 T). Sekaligus, memberi keuntungan bagi pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina.

    Jika berlangsung lama, tarif tinggi ini bisa merusak daya tarik India sebagai alternatif basis produksi global selain Cina, khususnya untuk ponsel pintar dan elektronik.

    Meski ketegangan meningkat, Kementerian Luar Negeri India dan Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada Selasa (26/08) bahwa pejabat senior kedua negara baru saja bertemu secara virtual dan menyatakan “keinginan untuk terus memperluas kedalaman dan keluasan hubungan bilateral.”

    Keduanya juga menegaskan kembali komitmen pada Quad, sebuah kemitraan yang menggabungkan AS, India, Australia, dan Jepang.

    Dampak nyata atas ekspor India

    Akibat tarif 50% tersebut, India kini dihadapkan pada hantaman serius terhadap perdagangan luar negerinya. Pemerintah India memperkirakan tarif ini akan mempengaruhi ekspor senilai 48,2 miliar dolar AS (rp723 T). Pejabat India memperingatkan tarif baru bisa membuat pengiriman ke AS tidak lagi menguntungkan secara komersial, hingga berpotensi menimbulkan kehilangan pekerjaan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.

    Sektor padat karya seperti tekstil, perhiasan, kulit, makanan, dan otomotif diperkirakan paling terdampak.

    “Rezim tarif baru ini adalah guncangan strategis yang dapat menghapus jejak lama India di AS, menciptakan pengangguran di pusat-pusat ekspor, dan melemahkan peran India dalam rantai nilai industri,” kata Ajay Srivastava, pendiri lembaga kajian Global Trade Research Initiative.

    Sejauh ini, sektor farmasi dan elektronik untuk sementara terbebas dari tambahan tarif. Hal tersebut tentunya memberi sedikit kelegaan karena India memiliki eksposur besar di bidang tersebut.

    Respons pelaku ekspor

    Puran Dawar, seorang eksportir sepatu kulit dari Kota Agra di bagian utara India, mengatakan bahwa industri ini akan mengalami pukulan berat dalam waktu dekat. Terkecuali, kata dia, permintaan domestik menguat dan pasar luar negeri lainnya membeli lebih banyak barang India.

    “Ini benar-benar mengejutkan,” kata Dawar, yang bisnisnya dengan AS telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Zara, merupakan salah satu klien tekstil Dawar.

    Dawar, yang juga menjabat sebagai ketua regional Dewan Ekspor Kulit (Council for Leather Exports), memperingatkan bahwa AS harus memahami bahwa tarif impor yang tinggi akan merugikan konsumennya sendiri.

    Kelompok yang mewakili eksportir memperingatkan bahwa tarif impor baru dapat merugikan usaha kecil dan menengah India yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Ini situasi yang rumit. Beberapa lini produk akan menjadi tidak layak secara tiba-tiba,” kata Ajay Sahai, Direktur Jenderal Federasi Organisasi Ekspor India.

    Apa kata PM India?

    Tarif-tarif ini diberlakukan saat pemerintahan AS terus mendesak untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke sektor pertanian dan susu India.

    India dan AS telah mengadakan lima putaran negosiasi untuk perjanjian perdagangan bilateral, tapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena New Delhi menolak membuka sektor-sektor tersebut untuk impor AS yang lebih murah. Alasannya, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengancam pekerjaan jutaan warga India yang bergantung pada sektor-sektor tersebut untuk penghidupan mereka.

    Perdana Menteri Narendra Modi berjanji tidak akan menyerah pada tekanan tersebut.

    “Bagi saya, kepentingan petani, usaha kecil, dan sektor susu adalah yang utama. Pemerintah saya akan memastikan mereka tidak terdampak,” kata PM India Narendra Modi dalam sebuah pidato di negara asalnya, Gujarat, pekan ini.

    Dia mengatakan dunia sedang menyaksikan “politik egoisme ekonomi.”

    Sebuah delegasi AS membatalkan rencana kunjungannya ke New Delhi pekan ini untuk putaran keenam pembicaraan perdagangan.

    Rencana reformasi lokal lawan tarif 50%

    Pemerintah India mulai menyiapkan langkah reformasi untuk meningkatkan konsumsi lokal dan melindungi perekonomian.

    India telah mengambil langkah untuk mengubah pajak barang dan jasa (PBB) atau pajak konsumsi demi menurunkan biaya asuransi, mobil, dan peralatan rumah tangga menjelang festival besar Hindu, Diwali, pada Oktober 2025 mendatang.

    Dewan pemerintah akan mengadakan pertemuan pada September 2025 untuk memutuskan pemotongan pajak.

    Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan sedang membahas insentif keuangan yang mencakup suku bunga pinjaman bank yang menguntungkan bagi eksportir.

    Kementerian Perdagangan juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperluas ekspor ke wilayah lain, terutama Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) dapat menjadi lebih mendesak seiring upaya India untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Syarat Perusahaan Chip-Semikonduktor Tak Kena Tarif Trump 100%’:

    (ita/ita)

  • Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Pemimpin Prancis-Jerman-Polandia Ramai-ramai Kunjungi Moldova, Ada Apa?

    Chisinau –

    Pemimpin Prancis, Jerman, dan Polandia kompak mengunjungi Moldova pada Rabu (27/8) waktu setempat. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan untuk Presiden Moldova Maia Sandu menjelang dimulainya masa kampanye untuk pemilu parlemen bulan depan, yang dibayangi kekhawatiran campur tangan Rusia.

    Moldova merupakan negara pro-Uni Eropa yang berbatasan dengan Ukraina, yang selama tiga tahun terakhir menghadapi invasi militer Moskow.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk akan bertemu Presiden Sandu untuk merayakan hari kemerdekaan ke-34 Moldova, saat negara itu terus mendorong proses keanggotaan Uni Eropa.

    “Ini merupakan bentuk dukungan para pemimpin Eropa untuk Moldova seiring Rusia meningkatkan aktivitas campur tangannya menjelang pemilu yang berisiko tinggi,” sebut kantor kepresidenan Moldova dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Sandu dan sekutu-sekutu Eropanya telah berulang kali menuduh Rusia berupaya mengacaukan negara bekas Uni Soviet tersebut, yang terletak di antara Ukraina yang dilanda perang dan Rumania, yang merupakan anggota Uni Eropa serta aliansi NATO.

    Sebagai pengkritik vokal Rusia, terutama sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Sandu telah memimpin Moldova melalui perundingan aksesi resmi Uni Eropa yang dimulai pada Juni 2024.

    Ketiga pemimpin negara Uni Eropa itu akan memberikan pernyataan kepada wartawan bersama Sandu pada Rabu (27/8) sore, sebelum jamuan makan malam.

    Mereka kemudian akan memberikan pidato selama perayaan hari kemerdekaan resmi yang diadakan di Lapangan Kemerdekaan Chisinau, yang diwarnai konser pada malam harinya.

    Seorang penasihat kepresidenan Prancis mengatakan kepada wartawan bahwa Macron, Merz, dan Tusk ingin menegaskan kembali “dukungan mereka terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova”. Ketiga pemimpin juga disebut ingin mendukung “lintasan Eropa” yang dipilih oleh Moldova.

    “Kita tidak bisa mengabaikan konsekuensi perang agresi Rusia terhadap Ukraina, yang secara langsung berdampak pada Moldova,” kata penasihat kepresidenan Prancis tersebut.

    “Moldova terancam oleh Rusia,” sebutnya, merujuk pada “intervensi dan campur tangan” Moskow.

    Sandu yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2024, bulan lalu menuduh Rusia “mempersiapkan campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu September” untuk “mengendalikan Moldova dari kejatuhan”.

    Lihat juga Video ‘Rusia Setop Pasokan Gas, Sebagian Wilayah Moldova Gelap Gulita’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Taylor Swift Umumkan Tunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang

    Taylor Swift Umumkan Tunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta Orang

    Enggak sempat mengikuti perkembangan Dunia Hari Ini? Jangan khawatir karena kami sudah merangkum berita-berita utama supaya kamu lebih mudah dan cepat membacanya.

    Edisi Rabu, 27 Agustus 2025 kita awali dengan berita romantis.

    Taylor Swift tunangan

    Penyanyi pop Taylor Swift dan pemain NFL football Travis Kelce mengumumkan pertunangan mereka di akun Instagram.

    “Guru bahasa Inggris dan guru gym kamu akan menikah,” demikian tulisan dalam unggahan tersebut, yang langsung mendapat ‘Like’ lebih dari 10 juta dalam waktu sejam.

    Keduanya diketahui sudah berpacaran selama dua tahun dan berita tunangan ini diumumkan menjelang album baru Taylor yang akan dirilis di bulan Oktober.

    Australia dan Iran bersitegang

    Australia menuduh Iran berada di balik serangan berbau anti semitisme yang terjadi di Sydney dan Melbourne, menurut lembaga intelijen Australia atau ASIO.

    Sebagai bentuk protesnya, Australia telah mengusir duta besar Iran, Ahmed Sadeghi, serta tiga diplomat lainnya dari negaranya.

    Tak hanya itu, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRCG) akan diberi label sebagai organisasi teroris di bawah hukum Australia.

    Pemerintah Israel mengklaim jika negaranya punya peranan dengan temuan lembaga intelijen Australia, yang langsung disangkal Menteri Dalam Negeri Australia.

    “Kita mengambil tindakan ini karena Iran telah menyerang warga Australia. Bukan karena ada negara lain yang ikut campur dalam menentukan kesimpulan,” ujar Tony Burke, Mendagri Australia.

    Ukraina serang kilang minyak Rusia

    Kelangkaan bahan bakar melanda beberapa wilayah di Rusia, saat Ukraina menambah serangannya terhadap kilang-kilang minyak milik Rusia.

    Ukraina menggempur fasilitas energi Rusia sehingga beberapa kilang utamanya terdampak bulan ini, termasuk kilang Lukoil di Volgograd, yang merupakan kilang terbesar di Rusia selatan.

    Di beberapa wilayah timur Rusia, antrean panjang mobil dan truk di pom bensin bisa mencapai beberapa kilometer, tapi beberapa jenis bensin tidak tersedia.

    Serangan pesawat nirawak dan rudal yang berulang membuat harga bensin di Rusia mencetak rekor tertinggi.

    Menurut data dari bursa saham St. Petersburg, harga bensin naik hampir 10 persen bulan ini dan hampir 50 persen sejak awal tahun.

    Trump akan mengadakan rapat mengenai Gaza

    Utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan Presiden Donald Trump akan memimpin pertemuan mengenai Gaza di Gedung Putih, hari Rabu ini.

    Ia menambahkan Amerika Serikat memperkirakan perang Israel di wilayah Palestina akan selesai pada akhir tahun.

    Departemen Luar Negeri AS secara terpisah mengatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di Washington, hari ini.

    Informasi tersebut dirilis dalam jadwal publik rutin keesokan harinya yang menyebutkan bahwa pertemuan mereka di Departemen Luar Negeri akan diadakan pada pukul 15.15 ET (19.15 GMT).

  • Trump Khawatir Kekuatan Senjata Nuklir Membesar, Ingin Berunding dengan Rusia-China

    Trump Khawatir Kekuatan Senjata Nuklir Membesar, Ingin Berunding dengan Rusia-China

    JAKARTA  – Presiden AS Donald Trump mengatakan ia ingin membuka perundingan denuklirisasi dengan Rusia dan China, meninjau kembali isu yang sebelumnya ia ajukan seiring upayanya untuk memulai kembali diplomasi yang terhenti dengan Korea Utara.

    “Salah satu hal yang kami coba lakukan dengan Rusia dan China adalah denuklirisasi, dan ini sangat penting,” ujar Trump dilansir Reuters, Selasa, 26 Agustus.

    “Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar, tetapi Rusia bersedia melakukannya, dan saya pikir China juga akan bersedia melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir berkembang biak. Kita harus menghentikan senjata nuklir. Kekuatannya terlalu besar,” kata Trump.

    Dalam acara terpisah di Gedung Putih pada Senin, Trump mengatakan ia mengangkat isu tersebut dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia tidak memberikan detail spesifik kapan percakapan itu berlangsung.

    “Kita sedang membicarakan pembatasan senjata nuklir. Kita akan melibatkan China dalam hal itu,” kata Trump.

    “Tiongkok memang jauh tertinggal, tetapi mereka akan menyusul kita dalam lima tahun. Kita ingin denuklirisasi. Kekuatannya terlalu besar, dan kita juga sudah membicarakannya,” imbuh Trump.

    Pernyataan presiden AS tersebut muncul saat dia menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tahun ini.

    Kim telah mengabaikan seruan berulang Trump sejak presiden dari Partai Republik tersebut menjabat pada Januari untuk menghidupkan kembali diplomasi langsung yang ditempuh Trump selama masa jabatannya 2017–2021, yang tidak menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.

    Trump pertama kali mengutarakan niatnya untuk mengupayakan pengendalian senjata nuklir pada Februari, dengan mengatakan ia ingin memulai diskusi dengan Putin dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tentang penerapan batasan persenjataan mereka.

    Trump mengatakan denuklirisasi akan menjadi tujuan masa jabatan keduanya dan ia berharap untuk memulainya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Fokus baru pada pengendalian senjata nuklir muncul seiring berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru, atau New START, pada 5 Februari 2026.

    Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 ini merupakan perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa antara AS dan Rusia, yang membatasi jumlah hulu ledak strategis dan sistem pengiriman yang dapat digunakan masing-masing pihak.

    Rusia memperingatkan awal tahun ini prospek pembaruan perjanjian tersebut tampak suram.

    Di bawah pendahulu Trump, Presiden Joe Biden saat itu, AS telah mendesak China untuk terlibat dalam perundingan senjata nuklir formal, tetapi hanya mencapai sedikit kemajuan.