Negara: Rusia

  • Presiden Prabowo Dijadwalkan Temui Presiden Putin Hari Ini, Bahas Kemitraan Strategis hingga Isu Internasional

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Temui Presiden Putin Hari Ini, Bahas Kemitraan Strategis hingga Isu Internasional

    JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan kerja ke Moskow hari ini.

    Dalam unggahannya situs resmi Kepresidenan Rusia menuliskan, Presiden Putin akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja ke Moskow pada Hari Rabu (10/12).

    “Pembicaraan tersebut akan berfokus pada isu-isu terkait pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa isu internasional dan regional terkini,” tulis Kremlin di situsnya seperti dikutip Rabu (10/12).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Pakistan pada 8-9 Desember. Dalam kesempatan tersebut, kedua negara menandatangani tujuh dokumen kerja sama dan nota kesepahaman (MoU).

    Juni lalu, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Rusia. Namun, ketika itu Presiden Prabowo diterima Presiden Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg.

    Kedua pemimpin dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen bersama memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Rusia, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

  • Menilik Urgensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Saat Darurat Bencana Sumatra

    Menilik Urgensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Saat Darurat Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah masa tanggap darurat bencana menuai sorotan.

    Keputusan Prabowo meninggalkan Tanah Air saat bencana memunculkan perdebatan publik soal sensitivitas, komunikasi politik, hingga efektivitas kepemimpinan dalam kondisi krisis.

    Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio memilih membaca langkah Prabowo secara positif.

    Dia menilai perjalanan ke luar negeri bisa saja berkaitan dengan upaya mencari dukungan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

    “Ya kita positif thinking aja, bisa jadi kunjungan-kunjungan ke luar negeri pak Prabowo justru untuk mencari dukungan terhadap program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana kita,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Kendati demikian, Hendri menilai penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen nyata setelah kembali ke Tanah Air.

    “Kami usul setelah kembali dari lawatan luar negeri maka daerah yang pertama kali dikunjungi harus Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” ucapnya.

    Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lokasi bencana sebelum berangkat.

    Namun Arifki mengkritik tim komunikasi kepresidenan yang dinilai gagal menjelaskan urgensi perjalanan luar negeri kepada publik. Menurutnya, ketiadaan penjelasan komprehensif membuat opini liar berkembang, apalagi Prabowo kalah suara di beberapa wilayah terdampak.

    “Tim komunikasi beberapa kali kalah narasi sehingga kalah dengan narasi oposisi atau publik yang tidak puas, katanya.

    Dia menilai tanpa juru bicara yang menjelaskan konteks secara rasional, persepsi negatif tak terhindarkan. Meski begitu, Arifki menilai dari sisi jangka panjang, kerja sama luar negeri bisa berdampak positif bagi Indonesia, terutama dalam investasi dan posisi geopolitik.

    Berbeda pandangan, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar justru melihat langkah Presiden berkunjung ke luar negeri di tengah fase darurat bencana sebagai bentuk kurangnya empati dan tidak tepat waktu.

    Askar menilai Prabowo seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, air bersih, jembatan sementara, alat berat, dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    Dia juga menyoroti lemahnya kualitas laporan yang diterima presiden dari para pembantu pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi kepergian Prabowo, mengingat kerja sama dengan negara-negara seperti Pakistan maupun Rusia dapat ditunda atau diwakili oleh menteri.

    “Bencana ini butuh leadership. Komando terpusat itu yang tidak ada sekarang,” kata Media.

    Askar menyatakan bahwa kerja sama bilateral dapat dilakukan pada waktu lain dan tidak harus dihadiri langsung oleh Presiden.

    “Pakistan itu kan masih ada bulan depan, tahun depan. Bisa ditunda. Bisa diwakili diplomat atau menteri. Bencana ini beda. Ini bicara soal nyawa,” ucapnya.

    Menurutnya, saat ini di Aceh sedang terjadi fenomena “korban bantu korban”, karena bantuan negara belum menjangkau banyak wilayah.

    Oleh karena itu, Askar menilai penanganan bencana membutuhkan kehadiran dan instruksi langsung Kepala Negara untuk memastikan koordinasi berjalan efektif sesuatu yang menurutnya tidak terlihat sejauh ini.

    Dia juga membandingkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004 yang menurutnya diakui dunia sebagai contoh penanganan bencana yang kuat karena adanya komando jelas dari pemerintah pusat.

    Menurutnya, tanpa sinyal kuat dari Presiden, jajaran di bawah tidak merespons dengan cepat. Hal ini terlihat dari lambatnya mobilisasi Hercules, helikopter, jembatan sementara, hingga distribusi logistik yang masih terhambat di banyak titik.

    Askar juga menilai kunjungan Presiden ke lokasi bencana sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya mendatangi titik-titik yang aksesnya relatif terbuka. Hal itu, menurutnya, membuat publik tidak melihat empati yang kuat dari Presiden dalam menghadapi bencana besar ini.

    “Padahal yang dia kunjungi itu daerah-daerah yang relatif bisa diakses, yang ada poskonya. Coba datang ke Meriah, di ana nggak ada posko, logistik nggak masuk, motor pun nggak bisa masuk ke sana,” ujar Askar.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masalah lebih besar terletak pada respons yang menurutnya terlambat dan dipenuhi miskomunikasi antarpejabat. Dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah terlihat meremehkan skala bencana.

    Menurut Pangi, banyak pernyataan pejabat yang meremehkan situasi serta keterlambatan distribusi bantuan, termasuk kurangnya helikopter dan alat berat pada hari-hari awal bencana.

    Dia menilai Presiden Prabowo terjebak dalam informasi yang tidak objektif karena inner circle yang “mengalienasi” presiden dari situasi lapangan yang sebenarnya.

    “Kalau sejak awal negara cepat dan tidak menyepelekan, tidak ada masalah kunjungan luar negeri itu,” ujarnya.

    Menurutnya, rangkaian kritik dan pembelaan dari para pengamat menunjukkan bahwa kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri pada masa krisis telah membuka ruang debat yang luas.

    Sebagian melihatnya sebagai strategi diplomasi yang memiliki nilai jangka panjang, namun sebagian lainnya menilai langkah itu tak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan kuat pada masa krisis.

    Respons pemerintah ke depan, baik melalui langkah konkret di lapangan maupun komunikasi publik yang lebih jelas, dipandang akan menjadi faktor penentu arah persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan bencana besar di Sumatra.

    Namun dengan kondisi saat ini, dia menilai citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo ikut terpengaruh.

    “Presiden dianggap tidak sensitif, tidak responsif, dan gagal membaca situasi sebenarnya ketika bencana itu terjadi,” tandas Pangi.

  • Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini

    Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini

    Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia, pada Rabu (10/12/2025) hari ini.
    Berdasarkan situs resmi Kremlin atau pemerintah Rusia, Putin disebut bakal mengadakan pembicaraan dengan Prabowo yang melaksanakan kunjungan kerja ke Rusia.
    “Pada tanggal 10 Desember,
    Vladimir Putin
    akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    , yang akan berada di
    Moskow
    dalam kunjungan kerja,” demikian tertulis dalam situs Kremlin.
    Kremlin menyampaikan, pembicaraan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan
    kemitraan strategis
    Rusia-Indonesia.
    Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional.
    “Pembicaraan akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa masalah internasional dan regional terkini,” imbuh Kremlin.
    Kompas.com
    telah berupaya mengonfirmasi perjalanan
    Prabowo ke Rusia
    ini kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum merespons.
    Diketahui, Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow, Rusia pada hari ini, Rabu (10/12/2025).

    Pertemuan tersebut akan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Rusia.

    Menurut keterangan resmi dari laman resmi Kremlin, pembicaraan antara kedua pemimpin akan berfokus pada penguatan dan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia.

    Selain isu bilateral, kedua presiden juga akan membahas sejumlah persoalan internasional dan regional yang saat ini menjadi perhatian bersama. 

    Penasihat Kremlin, Yury Ushakov, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo bersifat murni kunjungan kerja. 

    Dia menyebut pertemuan ini sebagai momentum bagi kedua kepala negara untuk “menyinkronkan arloji” mengingat kerja sama Rusia dan Indonesia yang makin menguat.

    “Isu-isu pengembangan lebih lanjut dari kemitraan strategis Rusia–Indonesia, serta masalah-masalah internasional dan regional masa kini, akan menjadi agenda pembahasan,” ujarnya. 

    Pertemuan ini menjadi lanjutan dari kunjungan resmi Prabowo ke Rusia pada Juni lalu, ketika ia diterima Putin di St. Petersburg dan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Rusia menandatangani deklarasi kemitraan strategis bilateral—status hubungan yang sebelumnya telah dimiliki Moskow dengan Beijing, Pyongyang, dan Teheran.

    Selain itu, pada kunjungan sebelumnya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk bergabung dalam proyek-proyek lepas pantai di Indonesia serta memperluas pasokan hidrokarbon ke Jakarta.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi arah hubungan kedua negara, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

    Sebelumnya, Kepala negara baru saja bertolak ke Pakistan pada 8—9 Desember 2025 untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perdagangan, hingga politik luar negeri.

    Indonesia dan Pakistan sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di sejumlah sektor.

    Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad pada Selasa (9/12/2025) dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan PM Pakistan Shehbaz Sharif.

    “Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ucap Prabowo.

  • RI Gandeng Rusia Kerja Sama Kembangkan Manufaktur-Galangan Kapal

    RI Gandeng Rusia Kerja Sama Kembangkan Manufaktur-Galangan Kapal

    Jakarta

    Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rusia terkait dengan penguatan industri di berbagai sektor. Kesepakatan tersebut terjalin dalam kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ke Moscow, Rusia, Senin (8/12/2025).

    Agus mengatakan, kerja sama industri antara Indonesia dan Rusia merupakan fondasi utama dari upaya meningkatkan daya saing industri dalam negeri ke tingkat global.

    “Upaya ini sekaligus menandai komitmen kami untuk memperkuat hubungan dengan negara mitra strategis yang berorientasi pada kolaborasi jangka panjang,” kata Agus, dikutip dari keterangan tertulis, rabu (10/12/2025).

    Sebagai bagian dari agenda kunjungan, Agus menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Industri dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov. Agenda ini tidak hanya membahas percepatan penyelesaian MoU namun juga beberapa potensi kolaborasi lainnya yang dapat dikembangkan oleh kedua negara.

    Agus mengatakan, kesepakatan kerja sama industri antara Indonesia dan Rusia memasuki babak baru yang lebih konkret dan terarah. Langkah ini menjadi bagian dari momentum penting dalam memperkuat hubungan industri kedua negara.

    “Berbagai topik bilateral telah kami bicarakan seperti penguatan kerja sama pada sektor industri manufaktur, halal, teknologi nirawak, dan lainnya. Melalui penandatanganan serta finalisasi MoU ini menjadi landasan penting untuk memperluas kolaborasi teknologi, riset, dan penguatan daya saing industri nasional,” ujar Agus.

    Salah satu capaian utama dari pertemuan ini adalah disepakatinya dua perjanjian kerja sama berupa MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos dan MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding.

    Adapun MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding mengatur kerja sama di sektor industri galangan kapal. Melalui perjanjian ini, Agus berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat dan kontribusi signifikan bagi pengembangan industri galangan kapal di Indonesia maupun Rusia.

    Sedangkan MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos, merupakan kolaborasi dalam penelitian ilmiah mengenai penggunaan krisotil yang aman. Sebagai bagain dari kerja sama ini, dua tenaga laboratorium asal Indonesia telah mengikuti pelatihan yang didukung oleh Pemerintah Rusia pada September 2024.

    Agus mengatakan, kerja sama ini akan memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan sektor industri manufaktur dan SDM industri, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Indonesia dengan Rusia.

    Ia menambahkan, ertemuan bilateral ini sekaligus meninjau tindak lanjut dari hasil Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia terutama dalam Working Group on Trade, Investment and Industry. Agus berharap upaya konkret dapat segera diwujudkan pada sejumlah isu, termasuk industri, rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standarisasi dan sertifikasi, pertanian, serta finansial.

    “Indonesia mendukung penuh kolaborasi yang dijalin dengan Rusia di berbagai forum internasional, salah satunya BCIC yang memiliki potensi untuk memacu digitalisasi industri, teknologi ‘mobilitas baru’, sistem transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan IKM, transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bio-industri,” kata Agus.

    Kemenperin meyakini, harmonisasi program melalui kerja sama ini akan mendukung kesiapan Indonesia menampilkan potensi industri terbaiknya pada INNOPROM 2026, serta memperluas peluang kerja sama industri lintas sektor. Kolaborasi ini juga diproyeksikan memperkuat akses pasar, meningkatkan rantai pasok, dan mempercepat transformasi industri menuju arah yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan.

    “Dengan semangat kolaborasi yang terus meningkat, kami optimistis bahwa hubungan industri dengan Rusia akan semakin kuat dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara,” kata Menperin.

    (acd/acd)

  • 10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    10 Skandal Korupsi Terbesar yang Bikin Dunia Gempar

    Jakarta, Beritasatu.com – Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum.

    Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai skandal besar mencuat dan membuka mata dunia tentang betapa luas serta dalamnya jaringan korupsi dapat bekerja saat pengawasan melemah.

    Fenomena ini menunjukkan korupsi tidak mengenal batas wilayah maupun tingkat kemajuan ekonomi. Baik negara maju maupun negara berkembang dapat terjerat dalam praktik gelap yang melibatkan pejabat tinggi, korporasi besar, hingga lembaga internasional.

    Dampak destruktif yang ditimbulkan membuat setiap pengungkapan kasus selalu menjadi perhatian global dan sering kali mendorong perubahan kebijakan besar-besaran.

    Berikut ini skandal korupsi terbesar di dunia yang pernah terungkap serta bagaimana kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi upaya pemberantasan korupsi global.

    Daftar Skandal Korupsi Terbesar di Dunia

    Transparency International merangkum berbagai skandal besar yang terjadi sejak 1993 hingga 2019. Beragam kasus tersebut menyeret politisi, pejabat pemerintahan, bahkan pengusaha besar, hingga menjatuhkan rezim di beberapa negara.

    Banyak di antaranya menjadi contoh nyata bagaimana korupsi dapat menyebar luas dan merusak tata kelola negara.

    1. Skandal suap Siemens – Jerman

    Kasus korupsi Siemens pada 2008 menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di dunia. Perusahaan teknologi raksasa ini diketahui membayar suap sebesar US$ 1,4 miliar kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak bisnis.

    Investigasi otoritas Jerman dan Amerika Serikat (AS) menemukan praktik ini berlangsung bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari telekomunikasi, listrik, transportasi, hingga alat medis. Suap dilakukan secara sistematis dan terstruktur di banyak lini perusahaan.

    Pada akhir 2008, Siemens mengakui kesalahan dan menyetujui pembayaran denda sebesar US$ 1,6 miliar salah satu denda penindakan korupsi terbesar dalam sejarah.

    2. Sani Abacha menguras aset Nigeria

    Sani Abacha, presiden Nigeria (1993–1998), dikenal sebagai salah satu tokoh paling korup di Afrika. Ia dan kroninya menguras miliaran dolar dari kas negara melalui kontrak fiktif, pencucian uang, dan pengalihan dana bantuan internasional.

    Dana hasil korupsi disimpan melalui jaringan bank internasional dan perusahaan cangkang di Swiss, Luksemburg, hingga Kepulauan Cayman.

    Setelah Abacha meninggal pada 1998, pemerintah Nigeria dan komunitas internasional menelusuri aset yang digelapkan dan menemukan nilai penyelewengan mencapai US$ 3 miliar hingga US$ 5 miliar. Sebagian dana berhasil dipulangkan, meski jumlahnya masih jauh dari total yang hilang.

    3. Korupsi dan pelanggaran HAM era Alberto Fujimori – Peru

    Alberto Fujimori, presiden Peru (1990–2000), dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah modern. Selain pelanggaran HAM, ia dituduh menggelapkan sekitar US$ 600 juta.

    Tokoh penting lainnya dalam skandal ini adalah Vladimiro Montesinos, penasihat keamanan Fujimori, yang terbukti terlibat dalam praktik suap besar-besaran. Skandal memuncak ketika video Montesinos menyuap anggota parlemen bocor ke publik pada 2000.

    Fujimori melarikan diri ke Jepang sebelum akhirnya ditangkap di Chili dan diekstradisi ke Peru. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.

    4. Dana rahasia Ramzan Kadyrov – Chechnya, Rusia

    Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya sejak 2007, menjadi sorotan internasional karena dugaan korupsi dan pelanggaran HAM. Ia disebut menerima dana US$ 648 juta–US$ 864 juta per tahun dari pungutan tidak resmi masyarakat.

    Sebagian dana digunakan untuk pembangunan, tetapi sebagian lainnya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk pesta mewah dan hadiah untuk tokoh ternama. Meski mendapat kritik tajam, Kadyrov tidak pernah diadili.

    5. Monopoli bisnis keluarga Ben Ali – Tunisia

    Pada masa pemerintahan Presiden Ben Ali (1987–2011), Tunisia dikuasai secara ekonomi oleh 220 bisnis milik keluarganya. Pemerintah menerapkan aturan izin khusus bagi perusahaan, sehingga banyak usaha lokal maupun internasional terhambat.

    Keluarga Ben Ali menguasai berbagai sektor industri dan mengumpulkan kekayaan hingga US$ 13 miliar. Setelah Ben Ali digulingkan pada 2011, pemerintah bergerak menyita dan melelang aset keluarga tersebut.

    6. Penyelewengan dana oleh Viktor Yanukovych – Ukraina

    Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang terguling pada 2014, dituduh menggelapkan dana negara sebesar US$ 40 miliar. Uang tersebut dialirkan melalui perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai negara.

    Hingga kini, pemerintah Ukraina baru memulihkan sekitar US$ 1,5 miliar, sementara sebagian besar dana masih sulit dilacak.

    7. Skandal Ricardo Martinelli – Panama

    Ricardo Martinelli, presiden Panama (2009–2014), diekstradisi pada 2018 karena tuduhan penyalahgunaan dana publik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan wewenang.

    Ia diduga memanipulasi tender proyek pemerintah serta menggunakan dana negara untuk memata-matai lebih dari 150 tokoh publik, termasuk jurnalis dan oposisi.

    8. Skandal 1MDB – Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu korupsi keuangan terbesar di Asia. Lembaga investasi ini dibentuk pada 2009 oleh Najib Razak namun kemudian terbukti disalahgunakan.

    Investigasi internasional menemukan penyelewengan lebih dari US$ 4,5 miliar melalui transaksi ilegal yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan pelaku industri keuangan. Kasus ini mengguncang politik Malaysia hingga Najib akhirnya dijatuhi hukuman penjara pada 2020.

    9. Skema pencucian uang Russian Laundromat – Rusia

    Russian Laundromat merupakan skema pencucian uang lintas benua dengan nilai hingga US$ 20 miliar–US$ 80 miliar. Modusnya menggunakan perusahaan cangkang di Inggris serta jalur bank di Moldova dan Latvia sebelum dana masuk ke Eropa Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internasional dan menyeret sejumlah bank besar.

    10. Skandal korupsi Gurtel – Spanyol

    Skandal Gurtel pada 2009 melibatkan jaringan besar yang melakukan suap, penggelapan dana publik, dan transaksi ilegal dalam skala luas. Tokoh utama, Francisco Correa, dijatuhi 51 tahun penjara, sementara mantan bendahara Partai Rakyat Luis Bárcenas, dihukum 33 tahun penjara.

    Daftar korupsi terbesar di dunia menunjukkan betapa kompleks dan sistematisnya penyalahgunaan kekuasaan di berbagai negara. Dari skema pencucian uang lintas benua hingga penyelewengan dana publik oleh pejabat tinggi, setiap kasus membuktikan korupsi merusak perekonomian, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat.

  • Harga Minyak Amblas Hari Ini 10 Desember 2025, Sentuh Level Segini

    Harga Minyak Amblas Hari Ini 10 Desember 2025, Sentuh Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak turun pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Hal ini memperpanjang kerugian dari penurunan 2% pada sesi sebelumnya, dengan pasar mengawasi dengan ketat pembicaraan damai untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan keputusan yang akan datang mengenai suku bunga AS.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (10/12/2025), harga minyak mentah Brent berjangka turun 55 sen, atau 0,88%, menjadi USD 61,94 per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ditutup pada USD 58,25, turun 63 sen atau 1,07%.

    Kedua patokan harga minyak dunia tersebut turun lebih dari USD 1 per barel pada hari Senin setelah Irak memulihkan produksi di ladang minyak West Qurna 2 milik Lukoil, salah satu yang terbesar di dunia.

    “Penurunan harga minyak Brent kembali ke level USD 62 sejalan dengan narasi Desember yang lebih luas,” kata Analis Pasar Senior Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

    “Kebisingan seputar potensi gangguan Irak mereda semalam, dan pasar dengan cepat kembali ke tema utamanya, yaitu pasokan yang melimpah dan ekspektasi permintaan yang hati-hati,” lanjut dia.

    Ukraina akan berbagi rencana perdamaian yang direvisi dengan AS setelah pembicaraan di London antara Presiden Volodymyr Zelenskiy dan para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris.

    “Harga minyak berada dalam kisaran perdagangan yang ketat sampai kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang arah pembicaraan damai,” kata Kepala Analis Pasar KCM Trade, Tim Waterer.

    “Jika perundingan gagal, kami memperkirakan harga minyak akan naik, atau jika ada kemajuan, dan ada kemungkinan pasokan Rusia ke pasar energi global kembali pulih, harga diperkirakan akan turun,” tambahnya.

     

  • 7
                    
                        Belajar dari Gubernur Aceh
                        Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mengincar komitmen investasi pengusaha Rusia untuk masuk dalam ekosistem industrialisasi yang dinamis di Indonesia. Untuk itu, HKI akan menjadi jembatan utama yang menghubungkan para investor. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama ekonomi dengan Rusia tentunya menawarkan peluang bagi Indonesia untuk diversifikasi produk ekspor, pertukaran teknologi dan penguatan sektor maritim (perikanan) dan pariwisata. 

    “HKI berada di garis depan untuk memastikan kawasan industri kami siap menjadi tuan rumah bagi investasi strategis dari Rusia,” ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025). 

    Momentum kemitraan strategis Indonesia-Rusia ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama/Memorandum of Understanding (MOU) bersama 2 (dua) Lembaga di Rusia yaitu Pusat Perdagangan Internasional Rusia dan Asosiasi Kawasan Industri Rusia pada 8 Desember 2025 di Moskow. 

    Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI untuk Rusia Bapak Jose Antonio Morato Tavares dan Deputy Minister of Industry & Trade Rusia Mr. Alexey Vladimirovich pada acara Indonesia-Rusia Business Matching.

    Terlebih, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah mendorong transformasi industri melalui hilirisasi, pengembangan industri hijau, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. 

    Dalam hal ini, Ma’ruf menegaskan bahwa reformasi regulasi, insentif investasi, serta pembangunan kawasan industri memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis manufaktur yang dinamis dan berorientasi inovasi.

    “Kami akan bertindak sebagai katalisator, memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.” tuturnya. 

    Dinsamping itu, kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia yang direncanakan pada 9 November 2025 juga membawa angin segar terhadap berbagai peluang kerjasama ekonomi di Indonesia diantaranya bagi Kawasan Industri.

    Apalagi, sebelumnya pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow bulan Juni lalu memberikan keyakinan pada HKI untuk memperluas kemitraan strategis salah satunya dengan Rusia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Lebih lanjut, salah satu upaya untuk mendorong Rusia sebagai mitra dan pasar adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran kelas dunia INNOPROM yang akan diselenggarakan di pertengahan tahun 2026.

    Pameran tersebut akan menjadi platform penting bagi inovasi, kerjasama dan investasi Khusus berkaitan dengan sektor Kawasan Industri banyak peluang yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sama dalam berbagai sektor prioritas, terutama di bidang energi (migas), pertambangan, dan infrastruktur transportasi. 

    Kerja sama ini tentunya didorong oleh hubungan bilateral strategis kedua negara. Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh HKI diantaranya dalam memfasilitasi dan mengkatalisasi kerja sama dengan kawasan industri di Indonesia melalui beberapa cara strategis misalnya menjembatani Kemitraan Strategis dan Investasi, Penyelenggaraan Misi Dagang dan Forum Bisnis, sampai pada mengelola kunjungan langsung perwakilan industri Rusia ke kawasan-kawasan industri unggulan di Indonesia untuk melihat fasilitas, infrastruktur, dan potensi lokal secara langsung.

    Dengan menjalankan peran-peran ini, pihaknya meyakini secara signifikan meningkatkan daya tarik dan kesiapan kawasan industri di Indonesia untuk menyambut arus investasi dan kerja sama industri dari Rusia.

  • Ukraina Ogah Serahkan Wilayah ke Rusia

    Ukraina Ogah Serahkan Wilayah ke Rusia

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan negaranya ogah menyerahkan wilayah kepada Rusia. Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mengambil seluruh wilayah Donbas, Ukraina.

    Zelensky menyampaikan penolak menyerahkan wilayah dalam kesepakatan apa pun yang bertujuan mengakhiri invasi Moskow terhadap Kyiv. Perang telah berlangsung hampir 4 tahun terakhir.

    “Apakah kami membayangkan akan menyerahkan wilayah? Kami tidak memiliki hak hukum untuk melakukannya, berdasarkan hukum Ukraina, konstitusi kami, dan hukum internasional. Dan kami juga tidak memiliki hak moral apa pun,” kata Zelensky dalam konferensi pers terbaru seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025).

    Zelensky mengatakan Amerika Serikat (AS) yang menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia sedang berusaha menemukan kompromi untuk masalah ini. Dia menyebut Rusia merupakan pihak yang bersikeras merebut wilayah.

    “Rusia bersikeras agar kami menyerahkan wilayah, tetapi kami tidak ingin menyerahkan apa pun. Kami sedang memperjuangkannya, seperti yang Anda ketahui,” ucapnya.

    “Ada masalah-masalah sulit terkait wilayah dan sejauh ini, belum ada kompromi,” sambungnya.

    Seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya, namun memahami perundingan yang sedang berlangsung, mengatakan kepada AFP bahwa masalah wilayah Ukraina merupakan yang ‘paling problematik’ dalam negosiasi. Masalah jaminan keamanan untuk Kyiv juga menjadi salah satu poin penting dalam perundingan tersebut.

    “Kuncinya adalah mengetahui apa yang akan siap dilakukan oleh mitra-mitra kami jika terjadi agresi baru oleh Rusia. Saat ini, kami belum menerima jawaban apa pun untuk pertanyaan ini,” kata Zelensky dalam konferensi pers online pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Setelah menghadiri pertemuan di London, Inggris, Zelensky terbang ke Brussels, Belgia, untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin NATO dan Komisi Eropa. Zelensky mengatakan para pejabat Ukraina dan Eropa ‘akan membahas 20 poin’ yang diterima dari pihak AS.

    Dia menambahkan bahwa proposal balasan akan sudah siap pada Selasa (9/12) malam untuk dikirimkan ke Washington.

    Putin Tetap Ingin Ambil Alih Donbas

    Di sisi lain, Putin menegaskan Rusia akan mengambil kendali penuh atas wilayah Donbas, Ukraina dengan paksa. Dia meminta pasukan Ukraina mundur.

    Putin mengerahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 setelah 8 tahun pertempuran antara para separatis yang didukung Rusia dan pasukan Ukraina di Donbas. Wilayah Donbas itu yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk.

    “Kami bebaskan wilayah-wilayah ini dengan kekuatan senjata atau pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah ini,” kata Putin kepada media India Today, Kamis (4/12) menjelang kunjungannya ke New Delhi, India, dilansir Al Arabiya, Kamis (4/12).

    Rusia saat ini menguasai 19,2 persen wilayah Ukraina, termasuk Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014, seluruh Luhansk, lebih dari 80 persen wilayah Donetsk, sekitar 75 persen wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, serta sebagian kecil wilayah Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk.

    Sekitar 5.000 Km persegi (1.900 mil persegi) wilayah Donetsk masih berada di bawah kendali Ukraina. Dalam pembicaraan dengan AS mengenai garis besar kemungkinan kesepakatan damai untuk mengakhiri perang, Rusia telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk menguasai seluruh Donbas.

    Rusia juga meminta AS secara informal mengakui kendali Moskow atas wilayah itu. Putin telah menerima kunjungan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Kremlin pada Selasa lalu, dan mengatakan Rusia telah menerima beberapa proposal AS terkait Ukraina, dan bahwa perundingan harus dilanjutkan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)