Negara: Rusia

  • Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Dalam dunia multipolar, Indonesia bukan sekadar bagian dari percakapan global, melainkan penentu arah percakapan itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Isu yang berkembang di kalangan masyarakat berkembang dengan sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun ingatan publik mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia pada 3 September 2025 di China terus membekas.

    Ada makna yang mendalam yang menarik untuk dikupas kembali, bahwa kehadiran Presiden Prabowo ke China saat itu bukan sekadar undangan diplomatik, melainkan pesan geopolitik yang tajam.

    Ketika Beijing menggelar parade militer terbesar dalam sejarahnya, Indonesia tampil di panggung global dengan makna yang jauh melampaui seremoni peringatan.

    Posisi berdiri Presiden Prabowo sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bukan hanya soal protokoler. Tetapi ini seperti simbol pergeseran peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah peta kekuatan dunia yang sedang berubah.

    Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kapabilitas militernya. Pameran tank generasi keempat, jet tempur siluman, sistem tanpa awak, dan rudal hipersonik anti-kapal menjadi bukti kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat dalam menghadapi tantangan global.

    Namun, di balik kekuatan senjata, pesan strategis Beijing jauh lebih dalam bahwa Tiongkok menegaskan posisinya sebagai poros utama dalam tatanan dunia multipolar.

    Indonesia, melalui kehadiran Presiden Prabowo, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang siap menentukan arah kebijakan kawasan Indo-Pasifik.

    Indonesia berada di pusat perhatian karena memiliki posisi unik. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang strategis di jalur perdagangan global, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus salah satu kunci keamanan maritim di kawasan.

    Dengan populasi 270 juta jiwa dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia di Beijing menegaskan posisinya sebagai bridge builder alias negara yang menjaga komunikasi dengan semua pihak, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu blok kekuatan.

    Situasi geopolitik saat ini sedang bergerak cepat. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, bukan hanya dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjaga perannya sebagai negara nonblok dengan politik luar negeri bebas aktif.

    Diplomasi Jakarta memastikan kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat terus berkembang, terutama dalam perdagangan, investasi, transisi energi, dan ekonomi digital, tanpa mengorbankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Barat lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Rupiah melemah seiring ketidakstabilan politik di Prancis dan Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ketidakpastian politik di Prancis dan Jepang.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 172 poin atau 1,05 persen menjadi Rp16.482 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.310 per dolar AS.

    Menurut Ibrahin, pertama ialah kondisi perpolitikan di Eropa, tepatnya di Prancis, yang memanas.

    “Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengundurkan diri setelah kehilangan mosi kepercayaan di Majelis Nasional,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sebagaimana diumumkan Ketua Majelis Nasional Yael Braun-Pivet, dari 589 anggota majelis, Bayrou hanya mendapat 194 suara dukungan terhadap pemerintahannya, sementara 364 suara lainnya menolak mendukung Bayrou. Sejumlah 15 anggota lainnya abstain.

    Atas keputusan parlemen tersebut, Bayrou akan menyampaikan mundurnya pemerintahan yang ia pimpin kepada Presiden Emmanuel Macron pada hari ini, demikian menurut BFM TV.

    Bayrou, yang baru mengumumkan kerangka APBN Prancis tahun 2026 pada Juli lalu, berupaya menggalang dukungan parlemen terhadap usulan kebijakan penghematan anggaran negara sebesar 44 miliar euro untuk menekan utang negara yang semakin meningkat.

    Utang negara Prancis saat ini mencapai 113 persen dari pendapatan domestik bruto nasional. Negara tersebut juga mencatatkan defisit anggaran sebesar 5,8 persen, salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.

    Namun, partai oposisi di Majelis Nasional dari spektrum politik yang berseberangan, yaitu partai La France Insoumise (LFI) yang berhaluan kiri ekstrem, kemudian Partai Sosialis, serta Partai Rassemblement National (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, sepakat tidak akan mendukung pemerintahan Bayrou.

    Negosiasi APBN telah menjadi sumber utama ketegangan antara faksi politik di Prancis.

    Di Asia, PM Jepang Shigeru Ishiba mengundurkan diri dengan menyebut pentingnya mencapai kesepakatan tarif antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu faktor utama dalam keputusannya menyerahkan jabatan kepada bakal penerusnya.

    Adapun di Rusia, AS meningkatkan prospek pemberian sanksi yang lebih ketat menyusul serangan Moskow terhadap Ukraina di akhir pekan.

    Melihat sentimen dari dalam negeri, pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa mengguncang pasar.

    “Pencopotan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan memicu kekhawatiran investor global atas arah fiskal Indonesia,” ujar Ibrahim.

    Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.462 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.348 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

    Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

    Video: Menkes Budi Gunadi Kirim Tim ke Rusia untuk Pelajari Vaksin Kanker

  • PM Jepang Mundur, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    PM Jepang Mundur, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

    Jakarta

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (07/09) malam, setelah koalisi yang ia pimpin kehilangan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen.

    Langkah ini diambil menjelang pemungutan suara internal Partai Liberal Demokrat (LDP) yang dijadwalkan Senin (08/09). Pemungutan suara itu hampir pasti akan memaksa Ishiba turun dari jabatan perdana menteri.

    Dengan pengunduran diri ini, Ishiba setidaknya bisa mundur dengan kesuksesan yang ia capai, yakni menyelesaikan kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat.

    “Negosiasi terkait tarif dengan AS telah mencapai kesimpulan, dan saya percaya ini adalah momen yang tepat untuk mundur,” ujar Ishiba pada Minggu (07/09).

    Namun, kepergiannya, serta empat minggu masa kampanye untuk memilih penggantinya dipastikan akan memicu ketidakpastian politik, tepat saat Jepang menghadapi tantangan besar di dalam negeri dan di panggung internasional.

    “Kebuntuan politik membuat hampir tak ada kemajuan dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi masyarakat, seperti kenaikan harga, krisis biaya hidup yang memburuk, kekhawatiran soal upah, serta keamanan nasional,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di kampus Universitas Temple Tokyo.

    Ia menambahkan, “Publik menginginkan solusi nyata untuk problema yang mereka hadapi. Saya pikir mereka sangat kecewa melihat pemimpin yang baru menjabat kurang dari setahun kini mengundurkan diri, dan kita harus memulai lagi dari awal.”

    Jelang pemilu Oktober, persaingan kian memanas

    Ishiba akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga LDP memilih pemimpin baru. Siapa pun yang terpilih akan langsung memimpin pemerintahan minoritas yang harus berkompromi dengan partai lain agar kebijakan bisa berjalan.

    Pemilihan internal LDP diperkirakan berlangsung awal Oktober. Sejumlah nama sudah mencuat sebagai kandidat potensial.

    Beberapa hari sebelum Ishiba mundur, jajak pendapat mengungkap dua pesaing terkuat, yaitu mantan Menteri Keamanan Ekonomi sekaligus tokoh nasionalis Sanae Takaichi, yang didukung sekitar 23% responden, dan Shinjiro Koizumi, politisi sentris, dengan dukungan 20,9%.

    Takaichi sebelumnya kalah dari Ishiba dalam perebutan kursi pemimpin partai tahun lalu. Meski unggul di putaran pertama, ia akhirnya dikalahkan karena mayoritas anggota LDP khawatir dengan pandangan sayap kanannya dalam sejumlah isu penting.

    Namun, menguatnya kelompok politik sayap kanan di Jepang membuat posisi Takaichi kini tampak lebih diterima. Dalam pemilu Juli lalu, LDP kehilangan kursi terutama kepada partai-partai nasionalis sayap kanan, seperti Partai Konservatif Jepang dan Sanseito.

    Kedua partai tersebut menolak imigrasi, ingin melarang warga asing memiliki properti di Jepang, serta mendorong peningkatan drastis anggaran pertahanan untuk menghadapi ancaman dari Cina, Korea Utara, dan Rusia.

    Mereka juga mendukung kebijakan konservatif lain, seperti memperkuat posisi keluarga kekaisaran, menolak hak lebih luas bagi komunitas LGBTQ+, dan mempertahankan larangan bagi perempuan untuk tetap memakai nama keluarga setelah menikah.

    Siapa saja calon perdana menteri Jepang yang baru?

    Menurut Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, baik Takaichi maupun Koizumi menghadapi tantangan besar.

    “Koizumi sangat fasih berbicara, pintar, dan ia adalah putra Junichiro Koizumi, perdana menteri populer yang memimpin selama enam tahun mulai 2001,” kata Nagy kepada DW.

    “Namun, ia masih muda, baru berusia 44 tahun, dan pengalamannya terbatas. Saya juga ragu apakah para politisi senior yang berpengaruh di LDP memiliki pandangan yang sejalan dengannya.”

    Di sisi lain, Takaichi memiliki pengalaman luas dan dikenal sebagai protege mendiang Shinzo Abe. Ia pernah memimpin dewan kebijakan partai dan menjabat di kabinet. Jika terpilih, Takaichi akan menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang.

    Namun, Nagy menilai sejumlah pandangan Takaichi, seperti penolakannya terhadap pernikahan sesama jenis dan sikap konservatif soal penggunaan nama keluarga setelah menikah, tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar pemilih.

    Nama lain yang diperkirakan ikut maju antara lain Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dan Taro Kono, politisi yang dikenal memiliki gaya berbeda dari arus utama LDP.

    Nagy memperkirakan Jepang bisa kembali mengalami ketidakstabilan seperti era setelah masa jabatan Junichiro Koizumi, ketika negara tersebut berganti enam perdana menteri dalam enam tahun.

    “Saya pikir Jepang akan kembali mengalami pergantian perdana menteri setiap tahun selama lima atau enam tahun mendatang, hingga muncul seorang pemimpin yang mampu menyatukan partai kembali,” ujarnya.

    Peluang untuk reset nasional?

    LDP selama ini dikenal sebagai partai besar dengan spektrum politik kanan-tengah yang luas. Meski menghadapi tantangan dari gerakan sayap kanan yang semakin vokal, Nagy percaya LDP tidak akan mengalami kehancuran seperti partai-partai Jepang sebelumnya yang bubar lalu lahir kembali dengan nama dan kebijakan baru.

    Namun, Murakami berpendapat sebaliknya. Ia melihat partai yang telah mendominasi politik Jepang sejak 1955 itu mungkin telah mencapai batasnya.

    “Ada jurang besar antara kelompok sayap kanan dan kelompok sentris di LDP, dan jurang itu makin melebar,” kata Murakami. “Hal ini membuat partai sulit mencapai konsensus kebijakan, apalagi bekerja sama dengan partai lain dalam koalisi.”

    Meski demikian, Murakami menekankan bahwa krisis juga bisa menjadi peluang.

    “Mungkin ini saat yang tepat bagi LDP dan rakyat Jepang untuk benar-benar berdiskusi serius tentang masa depan terbaik bagi negara ini,” ujarnya.

    “Ini bisa menjadi kesempatan kita untuk melakukan reset nasional.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan” di sini:

    (ita/ita)

  • Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Rusia Punya Vaksin Kanker Efikasi 100 Persen, Menkes Buka Opsi Diuji di RI

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka opsi kemungkinan pemberian obat kanker besutan Rusia yang diklaim memiliki efikasi 100 persen dari hasil uji praklinis. Obat tersebut diklaim produsen sebagai vaksin teurapetik.

    “Saya sudah dengar itu, saya sudah bicara juga dengan beberapa perusahaan yang membuat ini, ini sekarang sedang ada clinical trial-nya atau uji coba obat untuk kanker ini, cuman metodenya mirip dengan vaksin,” terang dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Menkes menyebut sudah mengirim tim dari Indonesia untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Termasuk pertimbangan untuk Sputnik, perusahaan yang mengembangkan vaksin, ikut melakukan uji klinis di Indonesia.

    “Saya sudah kirim tim untuk bisa mempelajari apakah mungkin clinical trial-nya juga bisa dilakukan di Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Federal Medical and Biological Agency (FMBA) di Rusia mengumumkan vaksin kanker berbasis mRNA-nya yang dinamakan Enteromix, menunjukkan efektivitas 100 persen dalam uji praklinis.

    Vaksin ini tidak hanya terbukti aman, tetapi menurut para peneliti mampu melawan tumor.

    Kabar ini ramai disorot pasca Sputnik mengunggah kabar tersebut di X.

    Kepala FMBA, Veronica Skvortsova, menjelaskan vaksin tersebut dirancang khusus untuk setiap pasien, disesuaikan dengan RNA masing-masing. Bentuk pertama vaksin ini akan digunakan untuk mengobati kanker kolorektal.

    “Salah satu kanker paling umum dan mematikan di seluruh dunia,” ujarnya.

    Penelitian juga terus berlanjut untuk bentuk-bentuk lain, termasuk glioblastoma, tumor otak yang sangat agresif, dan jenis melanoma tertentu, seperti melanoma okular.

    Hasil uji yang meyakinkan

    Hasil praklinis menunjukkan penyusutan tumor yang signifikan dan perlambatan pertumbuhannya. Vaksin ini juga terbukti aman untuk penggunaan berulang, sebuah faktor kunci dalam pengobatan kanker jangka panjang.

    Tidak seperti vaksin tradisional yang diterima di masa kanak-kanak untuk penyakit seperti campak atau cacar air, vaksin kanker bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker.

    Sementara vaksin pencegahan seperti HPV sudah melindungi dari kanker yang disebabkan virus, vaksin terapeutik seperti Enteromix dirancang untuk mengobati kanker yang sudah ada secara langsung.

    Pengumuman terobosan ini disampaikan pada Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok, yang diselenggarakan dari 3 hingga 6 September. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 8.400 delegasi dari 75 negara, tetapi Enteromix-lah yang mencuri perhatian, seperti diberitakan The Economic Times.

    Secara global, kanker terus menjadi salah satu penyebab utama kematian, dengan jutaan kasus baru dilaporkan setiap tahun.

    Jika uji klinis lebih lanjut mengonfirmasi efektivitasnya pada manusia, Enteromix dapat menandai tonggak sejarah dalam penelitian kanker global dan berpotensi mengubah cara dokter menangani salah satu penyakit paling mematikan di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia

    Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia

    Video: Bentuk Enteromix, Vaksin Kanker Buatan Rusia

  • Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya BRICS memperkuat perannya di tengah situasi global yang diwarnai praktik standar ganda dan ketidakpastian geopolitik.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin negara anggota termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025 Senin (8/9/2025)

    “Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo.

    Dalam forum itu, Prabowo menyoroti fenomena standar ganda yang menurutnya semakin sering terjadi. Dia menilai hukum internasional kerap diabaikan dan kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran. 

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata,” ungkapnya.

    Prabowo menekankan BRICS kini memiliki posisi strategis, dengan lebih dari 55% populasi dunia dan kontribusi 40% terhadap GDP global. Menurutnya, kekuatan besar ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat solidaritas internasional.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar—sumber daya kritis,” jelasnya.

    Dia juga mendukung gagasan Presiden China Xi Jinping terkait pentingnya keterbukaan dan koordinasi antaranggota BRICS.

    “Saya sangat mendukung konsep yang diberikan oleh Presiden China. Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo menilai momentum saat ini tepat bagi BRICS untuk menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional.

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” pungkasnya.

  • Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Hadiri Rapat BRICS, Prabowo Singgung Soal Senjata Politik Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.

    Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.

    Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.

    Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.

    Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.

    “KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.

    Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.

    Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sebulan Tarif Trump Berlaku dan Dinamika Perdagangan Global

    Sebulan Tarif Trump Berlaku dan Dinamika Perdagangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sudah satu bulan sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif timbal balik perdagangan terhadap puluhan negara.

    Namun, sejak tarif berlaku 7 Agustus 2025 hingga saat ini, masih banyak dinamika yang terjadi, mulai dari proses negosiasi sejumlah negara, ancaman tarif baru, hingga putusan pengadilan Federal yang menyebut tarif Trump ilegal.

    Terbaru, Pengadilan banding federal AS memutuskan bahwa sebagian besar tarif global Presiden Trump ilegal. Pada 29 Agustus lalu, pengadilan banding federal dengan suara 7–4 menilai undang-undang itu tidak memberi presiden kewenangan memberlakukan tarif, bea masuk, atau pajak secara sepihak.

    Meski begitu, pengadilan mengizinkan tarif tersebut tetap berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi waktu bagi pemerintah mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

    Putusan tersebut menguatkan putusan sebelumnya oleh Pengadilan Perdagangan Internasional bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang tersebut untuk ‘menghantam’ negara-negara di seluruh dunia dengan tarif yang tinggi. 

    “Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk melakukan sejumlah tindakan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang dinyatakan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea, atau sejenisnya, atau wewenang untuk mengenakan pajak,” kata pengadilan seperti dikutip Bloomberg, Senin (9/9/2025).

    Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif Negeri Paman Sam untuk berbagai negara di seluruh dunia tetap berlaku.

    “SEMUA TARIF MASIH BERLAKU!” ujar Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social tak lama setelah putusan pengadilan banding tersebut dikeluarkan.

    Trump pekan lalu mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Gedung Putih meminta keputusan dapat dicapai paling lambat 10 September mengenai apakah perkara tersebut akan didengar pada November.

    Kesepakatan Dagang Terancam Batal

    Trump juga mengancam membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan jika Mahkamah Agung AS menguatkan putusan yang menyatakan tarif-tarifnya ilegal.

    Berbicara di Gedung Putih pada Rabu (3/9/2025) waktu setempat, Trump mengatakan pemerintahannya akan menang dalam perkara tersebut.

    “Kami sudah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa di mana mereka membayar hampir US$1 triliun. Dan Anda tahu apa? Mereka senang. Semua kesepakatan itu sudah selesai. Tapi saya rasa kami harus membatalkannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Jumat (5/9/2025).

    Pernyataan tersebut menjadi yang pertama kali secara eksplisit menyinggung bahwa kesepakatan dagang dengan mitra utama—yang dinegosiasikan terpisah di luar kebijakan tarif—berpotensi tidak berlaku jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pekan lalu.

    Trump menegaskan pencabutan tarif akan sangat merugikan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa bea masuk sebenarnya dibayar oleh importir di AS, bukan perusahaan asal negara pengekspor, dan berpotensi mendorong inflasi domestik.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan AS akan mengembalikan dana ke negara-negara di seluruh dunia jika Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak tarif Presiden Donald Trump,

    “Kami harus memberikan pengembalian dana sekitar setengah dari tarif, yang akan sangat buruk bagi keuangan negara,” kata Bessent seperti dikutip USA Today, Selasa (9/9/2025).

     

    Negosiasi Terus Berjalan

    Terlepas dari putusan pengadilan federal, proses negosiasi sejumlah negara terhadap tarif Trump terus berjalan. Pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi memberlakukan perjanjian dagang dengan Jepang, termasuk tarif maksimum 15% atas sebagian besar produk dan komitmen dana investasi US$550 miliar.

    Kesepakatan tersebut, yang juga mencakup komitmen Jepang membentuk dana investasi senilai US$550 miliar di AS, pertama kali dicapai pada Juli lalu namun baru difinalisasi pekan ini setelah Washington dan Tokyo bernegosiasi terkait detail perjanjian.

    Sementara itu, Trump juga menggandakan tarif impor terhadap India menjadi 50%. Naiknya tarif ini sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia oleh India.

    Di Tanah Air sendiri, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan tarif timbal balik sebesar 19% sudah berlaku, namun negosiasi dengan pemerintah AS masih terus berjalan.

    “Iya, iya [tarif impor 19% dari Trump berlaku 7 Agustus 2025]. Ya kan itu 7 hari setelah tanggal 31 [Juli 2025] kan. Ya berarti hari ini [7 Agustus 2025],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Budi menjelaskan hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Langkah ini sama seperti upaya pemerintah dalam menurunkan tarif resiprokal menjadi 19% dari yang semula 32%.