Negara: Rusia

  • Prabowo Tiba di Sumut Usai Lawatan ke Pakistan-Rusia, Bakal Tinjau Aceh

    Prabowo Tiba di Sumut Usai Lawatan ke Pakistan-Rusia, Bakal Tinjau Aceh

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Utara usai lawatan dari Pakistan dan Rusia. Prabowo dijadwalkan kembali meninjau lokasi banjir di beberapa titik di Aceh.

    Pantauan detikcom, pesawat kepresidenan PK-GIG yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Kualanamu Jumat (12/12/2025) pukul 02.50 WIB.

    Turun dari pesawat, Prabowo disambut Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, hingga sejumlah pejabat daerah.

    Prabowo langsung memasuki mobil Alphard untuk menuju ke hotel tempatnya beristirahat. Prabowo dijadwalkan akan meninjau beberapa titik lokasi bencana di Aceh pagi nanti.

    Untuk diketahui, Prabowo sebelumnya melakukan lawatan ke Pakistan dan Rusia. Berikut rangkuman agenda Prabowo ke kedua negara tersebut:

    Pakistan

    Prabowo bertemu PM Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Selasa (9/12). Ada 7 MoU yang diteken dalam pertemuan bilateral dengan PM Sharif. Di antaranya:

    1. Perjanjian antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Higher Education Commission (HEC) of Islamic Republic of Pakistan tentang pengakuan bersama Sertifikat dan Gelar Pendidikan Tinggi;
    2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pakistan untuk Program Hibah pada “The Indonesian Aid Scholarships”;
    3. MoU antara SMESCO dan SMEDA tentang Kemitraan Strategis dalam Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
    4. MoU antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan the Cabinet Division Represented by National Archives Pakistan tentang Kerja Sama Kearsipan;
    5. MoU antara Badan Narkotika Nasional Pemerintah Republik Indonesia dan Ministry of Interior and Narcotics Control Pemerintah Pakistan tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Baru dan Prekursornya;
    6. MoU antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia dan Pakistan Halal Authority dalam Perdagangan dan Sertifikasi Halal; dan
    7. MoU tentang Kerja Sama di Bidang Kesehatan.

    Rusia

    Sementara di Rusia, Prabowo bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah hal, termasuk ekonomi dan perdagangan.

    “Hubungan kami berkembang sangat konsisten pada tahun yang kami menyambut 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara negara kita. Komisi bersama ekonomi juga bekerja dengan bagus. Hubungan ekonomi sama perdagangan juga berkembang selama 9 bulan pertama tahun ini. Nilai perdagangan kita naik 17 persen,” ujar Putin.

    Selain sektor ekonomi dan perdagangan, Rusia juga melihat prospek kerja sama di bidang energi, termasuk energi nuklir. Putin mengatakan Rusia siap membantu apabila Indonesia memutuskan untuk melibatkan Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir sipil.

    “Ada banyak prospek dalam sektor energi termasuk energi nuklir. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu,” ungkapnya.

    Selain itu, kedua pemimpin juga membahas potensi kerja sama dalam sektor perindustrian dan pertanian. Presiden Putin menyebut bahwa isu soal gandum turut dibahas bersama Presiden Prabowo.

    Dalam sektor industri pertahanan, Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra tradisional Rusia. Ia menyoroti kerja sama teknis militer yang dinilai berjalan solid, serta meningkatnya jumlah personel militer Indonesia yang menempuh pendidikan di lembaga militer Rusia.

    “Lembaga pendidikan tinggi militer juga banyak menerima banyak ahli militer Indonesia. Kami siap menaikan angka ini,” lanjutnya.

    Putin juga menyinggung peningkatan hubungan di bidang kemanusiaan dan pariwisata, didukung konektivitas penerbangan langsung dan kebijakan bebas visa antarwarga kedua negara.

    Terkait peran Indonesia di dunia internasional, Presiden Putin menyampaikan apresiasinya atas keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta menyinggung pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU).

    Halaman 2 dari 3

    (eva/isa)

  • Hanya Mau Damai Jika Untung

    Hanya Mau Damai Jika Untung

    Jakarta

    Sekjen Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), Mark Rutte, menyindir Presiden Rusia Vladimir Putin soal perang Ukraina. Rutte mengatakan jika Amerika Serikat (AS) dan Eropa bisa menyepakati rencana mengakhiri perang di Ukraina, ini akan menjadi ujian untuk Putin.

    “Sejauh ini, (Presiden Rusia Vladimir) Putin hanya berperan sebagai pembawa perdamaian ketika itu menguntungkannya, untuk mengulur waktu agar perangnya dapat berlanjut,” kata Rutte dalam pidatonya di Berlin, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “(Trump) ingin mengakhiri pertumpahan darah sekarang, (dan) satu-satunya yang dapat membawa Putin ke meja perundingan”, kata Rutte.

    Rutte kemudian menantang Putin apakah dia ingin perdamaian atau melanjutkan perang.

    “Jadi, mari kita uji Putin. Mari kita lihat apakah dia benar-benar menginginkan perdamaian, atau apakah dia lebih suka pembantaian berlanjut,” ujar dia.

    Pada Rabu (10/12) kemarin, para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah mengirimkan rencana terbaru kepada Washington untuk mengakhiri invasi Rusia, berdasarkan proposal 28 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump bulan lalu.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pembicaraan lebih lanjut dengan Amerika direncanakan akhir pekan ini. Dia menyebut pertemuan internasional tentang Ukraina “dapat berlangsung pada awal minggu depan”.

    Rutte kemudian mengatakan, dalam diskusi panel: “Apakah saya pikir ketika menyangkut Ukraina, AS dan Eropa (dapat) mencapai kesepakatan? Ya, saya yakin,” katanya.

    “Saya pikir kita bisa. Apakah saya yakin bahwa Rusia akan menerimanya? Saya tidak tahu. Inilah ujiannya,” imbuhnya.

    Kepala NATO juga menuduh China sebagai penyelamat Rusia dalam perang tersebut.

    “China ingin mencegah sekutunya kalah di Ukraina,” katanya dalam pidatonya di sebuah konferensi keamanan.

    “Tanpa dukungan China, Rusia tidak dapat melanjutkan perang ini,” lanjutnya.

    China, salah satu mitra dagang utama Rusia, mengatakan bahwa mereka memiliki posisi netral dalam konflik Ukraina, tetapi telah menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia.

    Rutte juga memperingatkan konsekuensi finansial bagi NATO jika Ukraina berada di bawah kekuasaan pendudukan Rusia.

    “NATO harus secara substansial meningkatkan kehadiran militernya di sepanjang sayap timur. Dan sekutu harus melangkah lebih jauh dan lebih cepat dalam pengeluaran dan produksi pertahanan,” katanya.

    (lir/isa)

  • Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia–Eurasia Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) akan ditandatangani dalam waktu dekat.

    Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Budi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) tengah menyiapkan penetapan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU untuk memastikan waktu serta lokasi penandatanganan, yang ditargetkan dapat terlaksana paling cepat pada 20–21 Desember 2025 dalam EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menuntaskan I-EAEU FTA karena kesepakatan ini memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujar Budi.

    Ia menambahkan seluruh negara anggota EAEU kini sedang merampungkan prosedur internal masing-masing. Penandatanganan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara yang menghadiri EAEU Summit.

    Mendag mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam finalisasi I-EAEU FTA bersama negara anggota EAEU, yakni Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    “Kami mencatat dan mengapresiasi beberapa pimpinan EAEU. Di antaranya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah mengonfirmasi kehadirannya pada EAEU Summit mendatang,” katanya.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$ 1,5 miliar, tumbuh 36% dibanding tahun sebelumnya.

    Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri resmi disebut sebagai episentrum baru bagi konektivitas, ekspor, dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di wilayah barat daya. Hal ini mengemuka dalam forum Market & Connectivity Opportunity yang diselenggarakan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) pada Kamis (11/12/2025).

    Acara ini mempertemukan pejabat tinggi pemerintah, 13 kepala daerah, kementerian, maskapai domestik dan internasional, serta mitra logistik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutan daringnya, menegaskan bahwa Bandara Dhoho merupakan infrastruktur strategis yang melayani populasi besar, yaitu lebih dari 10 juta jiwa di kawasan barat daya Jawa Timur.

    “Proses menuju pemanfaatan sebuah bandara bukanlah proses instan, bukan proses yang singkat. Kita tahu langkah pertama sudah dimulai oleh PT Surya Dhoho. Bagaimana cara menghidupkan kembali penerbangan rute Bandara Dhoho ke Jakarta,” kata Emil.

    Emil juga menyampaikan terima kasih atas keseriusan Kementerian Haji dan Umrah, terutama kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Ipan), yang telah meninjau langsung kesiapan Bandara Dhoho sebagai lokasi keberangkatan haji dan umrah, sehari sebelumnya.

    Menurut Wagub, keberadaan Bandara Dhoho akan mendorong lahirnya rute-rute baru, pergerakan barang, investasi, hingga tumbuhnya ekosistem bisnis baru. Ia juga mengapresiasi dukungan TNI AU atas penggunaan ruang udara untuk penerbangan sipil.

    “Acara peluang pasar dan konektivitas ini semoga dapat menghasilkan kolaborasi yang nyata. Saya cek penerbangan Dhoho-Jakarta kemarin, tingkat penggunaannya relatif bagus untuk penerbangan [perdana]. Dan kami yakin ke depannya akan semakin konsisten,” jelasnya.

    Infrastruktur Strategis dan Potensi Ekspor

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (Mbak Wabup), menyebutkan bahwa Bandara Dhoho kini telah berstatus bandara internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.

    Menurutnya, Bandara Dhoho merupakan penyangga baru bagi Jawa Timur yang dapat menampung limpahan penumpang dari Bandara Juanda dan menjadi episentrum bagi wilayah Jawa Timur bagian barat daya.

    Mbak Wabup juga menyoroti multiplier effect bandara yang sangat besar terhadap ekonomi daerah, berfungsi sebagai pintu gerbang mobilitas ekspor dan mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, bandara ini membuka peluang pendirian lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta.

    “Saat ini infrastruktur pendukung bandara terus berjalan. Mulai dari jalan tol Kediri, Tulungagung, sampai Kediri-Kertosono. Proyek strategis nasional ini diperkuat dengan moda transportasi antar daerah menggunakan Damri dan PO Harapan Jaya. Kali ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk bepergian ke Bandara Dhoho,” jelasnya.

    Kabupaten Kediri telah mencatatkan berbagai pencapaian ekspor, di antaranya:

    Ekspor nanas ke Dubai (Februari 2025).
    Rencana ekspor ke Jeddah (Desember 2025).
    Pengiriman PK1 ke Rusia (Januari 2026).
    Adanya peminat dari Eropa dan Jepang untuk berbagai komoditas hortikultura.

    “Ya, kami dari pemerintah daerah pastinya mendorong untuk segera ada direct [penerbangan] dari Kediri dengan luar negeri, konektivitasnya baik untuk umroh haji, untuk perdagangan kargonya, juga untuk ke Asia. Selain juga di penerbangan domestik yang lain,” tegas Mbak Wabup.

    Peluang 28 Negara Tujuan

    Yudhonur Setyaji, Kasubdit Kerjasama Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa secara regulasi, terdapat 28 negara yang dapat membuka rute penerbangan dari dan menuju Bandara Dhoho. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Jepang, Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

    “Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu pemangku kebijakan di tingkat daerah, manfaatkan 28 destinasi ini. Tidak hanya untuk haji dan umroh, tapi juga bisa untuk pariwisata maupun untuk kegiatan kargo,” tuturnya.

    Vice Chairman Barindo, Farshal Hambali, yang memimpin 28 delegasi perwakilan maskapai internasional, menegaskan komitmen penuh untuk mendorong maskapai membuka rute ke Kediri. Namun, ia menekankan perlunya dukungan promosi, insentif biaya, dan penguatan ekosistem aviasi dari daerah.

    “Kami dari Barindo percaya bahwa setiap bandara baru membuka peluang baru, peluang perdagangan, peluang investasi, peluang UMKM, dan yang paling penting semua ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar,” tegas Farshal, menjanjikan dukungan penuh untuk Bandara Dhoho. [nm/suf]

  • Wapres Gibran Kunjungi Redaksi Bisnis Indonesia

    Wapres Gibran Kunjungi Redaksi Bisnis Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor Bisnis Indonesia Group di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (11/12/2025).

    Orang nomor dua di Indonesia itu disambut oleh Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani dan Komisaris Bisnis Indonesia Dorothea Samola.

    Selanjutnya, Direktur Pemberitaan dan Produksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin; Direktur Pemasaran Hery Trianto; serta Presiden Direktur PT Aksara Solopos, Arif Budisusilo turut menyambut Wapres Gibran.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran dan redaksi Bisnis Indonesia saling bertukar pikiran untuk membahas isu-isu terkini di Tanah Air.

    Salah satunya terkait dengan penanganan bencana di Sumatra. Wapres Gibran menjelaskan saat ini pemerintah berfokus memberikan bantuan ke wilayah yang terdampak bencana banjir di Sumatra.

    Salah satu upaya pemerintah, yakni menggenjot perbaikan infrastruktur di Sumatra agar bisa kembali normal. Dengan demikian, lanjutnya, akses bantuan bisa lebih optimal menjangkau lokasi yang terdampak bencana.

    Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan bahwa penanganan bencana ini tidak akan lepas dari pantauan pemerintah pusat.

    Bahkan, Wapres Gibran mengaku akan bergantian dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memantau percepatan penanganan bencana di Sumatra.

    “Besok pulang dari Rusia, saya lihat jadwalnya Beliau langsung ke Aceh Tamiang dan Langkat. Jadi ini memang menjadi fokus kami selama dua minggu terakhir. Semua all out untuk melakukan percepatan penanganan dan pemulihan [bencana] di Sumatra,” ujar Wapres Gibran pada Kamis (11/12/2025). 

    Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi hingga hilirisasi juga turut menjadi pembahasan dalam kunjungan. Wapres Gibran pun mengarahkan agar hilirisasi di berbagai sektor harus bisa terus dilakukan agar Indonesia dapat bersaing secara global.

    Namun demikian, dia menegaskan bahwa proses hilirisasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan lingkungan.

    Oleh sebab itu, Wapres memastikan bahwa pemerintah bakal menjalankan hilirisasi dengan regulasi yang berpihak pada lingkungan.

    “Namanya hilirisasi juga harus tetap menomorsatukan lingkungan,” katanya

    Di samping itu, Wapres Gibran juga menyinggung soal pentingnya ilmu coding dan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, ilmu teknologi itu harus bisa ditanamkan ke generasi penerus bangsa.

    Dia menegaskan bahwa pembelajaran coding dan AI ini bukan dimaksudkan untuk mencetak generasi muda menjadi programmer handal.

    Pasalnya, dengan adanya pembelajaran AI ini diharapkan dapat membuat pelajar di Tanah Air bisa berpikir kritis atau memiliki critical thinking.

    “Tapi kita mendorong anak-anak untuk di usia dini itu punya critical thinking dan berpikir komputasi. Jadi, itu kemarin yang sering kita gaungkan dan selain sekolah-sekolah. Selain sekolah-sekolah, kita juga masuk ke ini, pesantren-pesantren juga,” pungkasnya.

    Menutup kunjungannya, Gibran bersama komisaris dan direksi Bisnis Indonesia, termasuk jajaran redaksi hingga karyawan lainnya berfoto bersama.

    Di samping itu, Wapres Gibran juga mendapatkan ‘buah tangan’ berupa buku hasil produksi Bisnis Indonesia yang bertajuk “Potret Prabowonomics 365 Hari”.

    Terakhir, Wapres Gibran juga menerima serta plakat berisi naskah pemberitaan halaman depan koran Bisnis Indonesia dengan judul “Wapres Gibran: Hilirisasi Harus Ramah Lingkungan”.

  • Rusia Tembak Jatuh 287 Drone Ukraina dalam Semalam

    Rusia Tembak Jatuh 287 Drone Ukraina dalam Semalam

    Moskow

    Pasukan militer Rusia menembak jatuh sebanyak 287 drone Ukraina dalam semalam. Angka itu menjadi jumlah tertinggi untuk drone yang ditembak jatuh dalam satu malam selama perang berkecamuk nyaris empat tahun terakhir.

    Kehadiran drone-drone Kyiv itu memaksa penutupan sementara bandara-bandara di area ibu kota Moskow.

    Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan via Telegram, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), mengatakan bahwa dari drone-drone yang berhasil “dicegat dan ditembak jatuh” oleh pertahanan udara Rusia, sebanyak 32 drone di antaranya mengudara ke arah Moskow.

    Imbas serangan drone Ukraina itu, menurut otoritas penerbangan sipil Rusia, Rosaviatsia, semuanya empat bandara yang ada di area Moskow ditutup sementara.

    Otoritas Bandara Pulkovo di St Petersburg mengatakan pihaknya mengalihkan sejumlah penerbangan.

    Di Ukraina, kepala administrasi militer regional Poltava mengatakan bahwa Rusia telah menyerang fasilitas energi lokal semalam, hingga memicu kebakaran.

    Dalam wawancara pekan lalu, CEO operator gas milik negara, Naftogaz, Sergiy Koretsky, mengatakan kepada AFP bahwa Ukraina mungkin menghadapi musim dingin terberat sejak dimulainya serangan Rusia pada Februari 2022.

    Dia juga mengatakan bahwa serangan tahun ini lebih intens dan dimulai lebih awal di musim dingin, yang semakin memperparah dampaknya.

    Menurut analisis AFP terhadap statistik Angkatan Udara Ukraina, Rusia telah meluncurkan sejumlah besar drone dan rudal ke Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

    Kyiv dan sekutu-sekutunya telah mendorong rencana untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II, dengan para pejabat Ukraina mengatakan pada Rabu (10/12) bahwa proposal yang diperbarui telah diajukan ke Amerika Serikat (AS).

    Tonton juga video “Rusia Ambil Alih Kota Pokrovsk-Vovchansk Ukraina”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Uni Eropa Perkuat Sanksi dan Deportasi Demi Batasi Migrasi

    Brussels

    Jika merujuk kepada strategi keamanan terbaru Amerika Serikat (AS), yang mengkritik kebijakan migrasi Eropa mengarah pada “penghapusan peradaban,” hal yang mungkin terpikirkan adalah Uni Eropa (UE) sedang membuka lebar pintu perbatasan.

    Faktanya, keberadaan imigran ilegal terus menurun. Terlebih, Uni Eropa baru saja memperbarui kebijakan migrasi menjadi yang paling ketat sepanjang sejarah. Tujuannya, antara lain, untuk memudahkan negara-negara anggota menahan dan mendeportasi para pencari suaka yang ditolak.

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund mengatakan bahwa langkah tersebut adalah reformasi baru untuk memperbaiki sistem yang “disfungsional” dan memulihkan “kontrol” negara.

    Namun, langkah ini menuai protes dari organisasi hak asasi manusia (HAM). Amnesty Internasional menuduh bahwa keputusan tersebut serupa dengan, “penangkapan masal, penahanan, dan deportasi yang mengerikan, serta tidak manusiawi di Amerika Serikat.”

    Rencana kirim imigran ke pusat detensi luar negeri

    Pada Senin (08/12), para menteri dalam negeri Uni Eropa mendukung serangkaian reformasi yang mencakup pengesahan hukum atas gagasan yang disebut “pusat pemulangan.” Hal itu bisa berarti pusat penahanan di luar Uni Eropa, tempat para migran dikirim untuk memproses permohonan suaka atau bahkan sebagai bagian dari tiket sekali jalan keluar dari Eropa.

    Namun, revisi aturan ini masih harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Aturan tersebut memungkinkan negara anggota Uni Eropa membuat kesepakatan dengan negara di luar blok dan mengirim migran ke sana, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan negara tersebut.

    Denmark mulai mempertimbangkan cara untuk mengirim migran ke Rwanda pada 2021, tapi negara anggota Uni Eropa pertama yang mencoba menerapkannya secara nyata adalah Italia.

    Pemerintahan sayap kanan di Roma telah mendirikan pusat penanganan migran di negara tetangga non-Uni Eropa, Albania, tahun 2024, tetapi pusat penanganan tersebut menghadapi tantangan hukum dan akhirnya ditangguhkan.

    Namun, pengamat kebijakan migrasi Helena Hahn mengatakan bahwa “masih belum jelas” bagaimana bentuk pusat pemulangan di luar model Italia dan terutama, negara-negara non-UE mana yang bersedia menampung migran yang ditujukan ke Eropa.

    Pengabaian tanggung jawab?

    Lembaga HAM dan Think Tank seperti Human Rights Watch dan Oxfam, mengecam Uni Eropa karena dianggap “mengabaikan tanggung jawab” karena mencoba mendelegasikan proses suaka.

    “Uni Eropa berusaha semakin mendorong tanggung jawabnya kepada negara-negara yang sudah menampung mayoritas pengungsi dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas,” kata koalisi masyarakat sipil, pada tahun 2024.

    Pernyataan mereka menegaskan bahwa janji Uni Eropa untuk menegakkan hak-hak migran hanyalah “omong kosong.”

    Menteri Imigrasi Denmark Rasmus Stoklund menolak tuduhan tersebut. “Jika kami mengirim seseorang ke pusat pemulangan, kami akan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi mereka,” ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Percepat deportasi dengan mendeklarasikan negara ‘aman’

    Negara anggota Uni Eropa juga mendukung proposal rancangan untuk mempercepat deportasi, yang menetapkan hukuman lebih berat bagi para migran yang mengabaikan perintah pengusiran. Dukungan terhadap aturan-aturan ini adalah tindak lanjut dari kesepakatan Uni Eropa dalam rencana untuk mengurangi kerjasama dengan negara-negara yang gagal diajak kerjasama dalam mendukung kebijakan deportasi.

    Para menteri dari negara-negara Uni Eropa juga memberi lampu hijau untuk daftar negara-negara yang dianggap “aman”. Kelompok tersebut adalah negara yang bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk menolak izin tinggal bagi mereka yang kecil kemungkinannya untuk mendapat suaka.

    Contohnya, hanya 4% pencari suaka asal Bangladesh yang diterima di Uni Eropa tahun 2024. Bangladesh adalah negara teratas dalam daftar negara yang dianggap “aman” oleh Belgia. Negara-negara lain yang masuk daftar tersebut adalah India, Kolombia, Mesir, Maroko, dan Tunisia.

    Para menteri Uni Eropa sepakat bahwa negara-negara yang menjadi kandidat untuk tergabung di persekutuan seperti Montenegro, Moldova, atau Serbia perlu diberi status aman kecuali saat berada dalam situasi konflik atau pembatasan terhadap hak asasi manusia.

    Tampung para migran atau bayar denda

    Menurut Helena Hahn, Uni Eropa telah menyepakati satu rencana yang sedikit bertentangan dengan tren menuju pembatasan yang lebih ketat.

    Hal yang mereka sebut sebagai “pengumpulan solidaritas” akan membuat negara-negara anggota Uni Eropa di Eropa Utara dan Timur berada dalam posisi menerima lebih banyak migran dari negara-negara Selatan atau turut menyumbang dana untuk mendukung negara-negara seperti Cyprus, Spanyol, Italia, atau Yunani.

    Bagi Hahn, hal tersebut adalah “mekanisme untuk mengorganisir dan mengoordinasikan pembagian tanggung jawab terhadap para pencari suaka di antara negara-negara anggota.” Hal tersebut, menurutnya, dianggap sebagai “langkah besar.”

    “Pertanyaan-pertanyaan seputar relokasi, kuota, dan distribusi pencari suaka di seluruh Eropa dengan cara yang adil sudah selalu menjadi pembicaraan politis yang paling sensitif, yang menghambat implementasi sistem pencarian suaka di Eropa,” ucap Hahn.

    Penentuan soal negara-negara mana yang akan membayar, masih dibicarakan. Akan tetapi, Hungaria, salah satu anggota negara Uni Eropa telah menolak kewajiban denda. Hal ini bisa memunculkan sengketa hukum antara Brussels dan Budapest.

    Rasa khawatir masyarakat dan dinamika kelompok sayap kanan

    Semakin banyak warga Uni Eropa menganggap keberadaan para imigran sebagai masalah besar. Sebuah survei di awal tahun 2025 menunjukkan isu imigran menempati peringkat kedua setelah perang Rusia di Ukraina dalam daftar tantangan terbesar yang dihadapi Uni Eropa. Itu semua berada di atas kekhawatiran warga atas biaya hidup, perubahan iklim, keamanan, dan pertahanan.

    Partai-partai sayap kanan yang menekankan pesan anti-imigran semakin populer di banyak negara Uni Eropa, sementara kekuatan politik sentris berusaha merebut kembali dukungan suara.

    “Kami melihat agenda imigrasi yang sangat restriktif,” kata Helena Hahn kepada DW. Dia juga mencatat semakin banyak negara berupaya merumuskan “solusi inovatif” untuk mencegah, menahan, dan mendeportasi imigran.

    “Namun, sejauh ini hasilnya sangat sedikit,” paparnya. “Jadi, menurut saya, hal itu juga menunjukkan kelayakan politik dari beberapa gagasan yang tampaknya menyiratkan bahwa akan sangat mudah untuk memindahkan orang dari tempat A ke tempat B, tanpa memperhatikan pertimbangan politik, diplomatik, atau praktis apa pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Trump soal Uni Eropa Denda X: Itu Bukan Hal yang Benar!”

    (nvc/nvc)

  • UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    UMKM Binaan BCA Bidik Potensi Ekspor Rp 110,9 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil membuka peluang jejaring bisnis ke 33 negara tujuan, dengan nilai potensi ekspor menyentuh Rp 110,9 miliar.

    BCA telah mengajak 19 UMKM binaan Bakti BCA (UMKM Bakti BCA) berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada Oktober lalu. Dari lima hari pelaksanaan TEI 2025 (15-19 Oktober), telah terjadi 185 business matching yang melibatkan sejumlah UMKM binaan BCA.

    Kemudian juga berhasil membuka peluang potensi ekspor sebesar Rp 110,9 miliar, diantaranya dengan negara India, Malaysia, Australia, Bangladesh, dan Singapura.

    Adapun Singapura merupakan negara-negara dengan minat tertinggi terhadap produk Indonesia dari UMKM binaan Bakti BCA. Dari sisi komoditas, kopi, coklat, dan rempah-rempah menjadi produk yang paling diminati.

    Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih, mengutarakan rasa syukur dan bangga terhadap potensi besar yang dimiliki UMKM Indonesia. John mengatakan.

    “Kami percaya bahwa UMKM di tanah air berpotensi besar untuk bersaing di pasar global. Melalui program BCA UMKM Go Export danpartisipasi di ajang tahunan berskala besar seperti Trade Expo Indonesia 2025,” kata John Kosasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Ia bersyukur dapat mendampingi para pelaku usaha Tanah Air dalam menjajaki peluang ekspor yang nyata. BCA percaya bahwa kolaborasi dan pendampingan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu dunia bagi UMKM Indonesia.

    Berhasil Peroleh Kesepakatan Perdagangan

    Selain itu, kata John, sejumlah UMKM binaan BCA juga berhasil memperoleh kesepakatan perdagangan (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah negara, dan mencatatkan total nilai ekspor hingga lebih dari Rp 12,4 miliar.

    Para UMKM yang sukses mengantongi perjanjian ekspor tersebut mengusung produk edamame, bawang, gula kelapa, kopi, hingga rempah-rempah.

    “Adapun tujuan ekspornya yaitu Jerman, Belanda, Rusia, Hong Kong, dan Malaysia,” ujarnya.

  • Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Balas Rusia-China, Pesawat Pengebom AS dan Jet Tempur Jepang Pamer Kekuatan

    Tokyo

    Sejumlah pesawat pengebom Amerika Serikat (AS), dengan kemampuan nuklir, mengudara di atas Laut Jepang bersama beberapa jet tempur Jepang. Aktivitas gabungan ini dimaksudkan sebagai aksi pamer kekuatan menyusul patroli bersama yang dilakukan militer Rusia dan China pekan ini.

    Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/12/2025), mengatakan bahwa dua pesawat pengebom strategis B-52 milik AS bersama tiga jet tempur siluman F-35 dan tiga jet superioritas udara F-15 milik Jepang terbang bersama di atas Laut Jepang pada Rabu (10/12).

    Ini merupakan pertama kalinya AS menegaskan kehadiran militernya sejak China memulai latihan militer di kawasan tersebut pekan lalu.

    “(Jepang dan AS) Menegaskan kembali tekad kuat mereka untuk mencegah upaya sepihak apa pun untuk mengubah status quo dengan kekerasan dan mengonfirmasi kesiapan baik Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dan pasukan AS,” sebut Kementerian Pertahanan Jepang dalam pernyataannya pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    Latihan militer China itu melibatkan patroli gabungan sejumlah pesawat pengebom Beijing dan Moskow yang mengudara di atas Laut China Timur dan Pasifik Barat, yang terletak di dekat Jepang dan Korea Selatan (Korsel), pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    China juga menggelar latihan kapal induk yang mendorong Jepang untuk mengerahkan sejumlah jet tempurnya, yang menurut Tokyo menjadi target pancaran radar jet tempur Beijing.

    Interaksi tersebut menuai kritikan Washington, yang menyebut insiden semacam itu “tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional. AS juga menegaskan kembali bahwa aliansinya dengan Jepang “tidak tergoyahkan”.

    Baik Jepang maupun Korsel sama-sama menampung pasukan militer AS, dengan Tokyo menjadi tempat konsentrasi kekuatan militer Amerika terbesar di luar negeri, mencakup kelompok tempur kapal induk dan pasukan ekspedisi Marinir AS.

    China membantah tuduhan Jepang, dengan balik menuduh jet-jet tempur Tokyo yang terbang di dekat kapal induknya telah membahayakan operasi udara mereka.

    Militer Korsel, dalam insiden terpisah, juga mengerahkan sejumlah jet tempurnya ketika mendeteksi beberapa pesawat militer China dan Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara mereka pada Selasa (9/12) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS di Ujung Tanduk

    Waswas Kesepakatan Dagang RI-AS di Ujung Tanduk

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Trump dikabarkan berjalan alot dan berisiko membatalkan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai pada Juli 2025. Sinyal ketegangan ini pun membuat pelaku usaha di dalam negeri waswas.

    Pada Juli 2025, kedua negara telah mencapai kerangka kerja kesepakatan di mana AS menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi hanya 19%.

    Berdasarkan salah seorang sumber Bloomberg yang mengetahui proses negosiasi itu, menyatakan pada Kamis (11/12/2025) bahwa sejak AS dan Indonesia mencapai kesepakatan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump terus mendorong Indonesia menyetujui sejumlah klausul yang dinilai dapat membatasi hubungan Indonesia dengan China, salah satu investor asing terbesar di Tanah Air.

    Kebuntuan tersebut memicu ketegangan dengan Washington dan berisiko menggagalkan kesepakatan yang telah dicapai. Pemerintah AS bahkan menuding Indonesia mundur dari komitmen awal dan melihat perjanjian tersebut berada di ambang kegagalan.

    Sejumlah tuntutan dagang yang dinilai baru oleh Indonesia di antaranya klausul yang memberi wewenang bagi AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Washington.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/12/2025) untuk membahas isu tersebut.

    Ketika dimintai tanggapan terkait status perundingan pada Rabu (10/12/2025), Greer mengonfirmasi bahwa pertemuan tetap dijadwalkan berlangsung, tetapi menolak memberikan komentar soal detail gesekan yang terjadi.

    “Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Indonesia selama proses perundingan berlangsung. Namun, yang bisa saya sampaikan, kami telah menandatangani kesepakatan di Konferensi Asean Oktober lalu dengan Malaysia dan Kamboja. Saya tentu berharap Indonesia juga dapat berada pada posisi yang sama,” ujar Greer dalam forum Atlantic Council.

    Seorang sumber menyebutkan bahwa titik utama perbedaan berada pada kerja sama pengembangan mineral kritis—sektor yang kini diprioritaskan AS untuk mengurangi dominasi China dalam rantai pasok global—serta investasi minyak dan gas. Washington mengisyaratkan bahwa setiap kerja sama di sektor tersebut harus menyingkirkan keterlibatan pihak ketiga.

    Ketentuan ini berpotensi berdampak pada hubungan Indonesia dengan China dan Rusia, yang selama ini menjadi investor utama di sektor pertambangan dan energi nasional.

    Menanggapi laporan tudingan AS tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan negosiasi masih berlangsung dan optimistis kesepakatan dapat segera dicapai secara saling menguntungkan.

    “Tidak ada isu spesifik dalam perundingan, dan dinamika proses negosiasi adalah hal yang normal,” ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

    Haryo menuturkan, pemerintah Indonesia tetap berharap kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dapat segera tercapai. 

    Waswas Pengusaha

    Sementara itu, kabar buntunya negosiasi dagang dengan AS tersebut telah sampai di kalangan pengusaha. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sejumlah pelaku industri melalui asosiasi dan forum bisnis internal telah mendapatkan kabar dan informasi mengenai adanya komitmen yang dinilai tidak dipenuhi oleh Indonesia.

    “Meskipun belum disampaikan secara resmi melalui pernyataan publik, pelaku usaha telah menunjukkan kewaspadaan,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Pasalnya, Saleh menilai perubahan kebijakan tarif dari AS berpotensi memengaruhi biaya ekspor, akses pasar, dan stabilitas rencana produksi.

    Dalam situasi ini, dunia usaha menantikan penjelasan rinci dari pemerintah sekaligus mencermati perkembangan diplomasi perdagangan yang sedang berlangsung.

    “Sebagai langkah mitigasi, pelaku usaha tentu mulai melakukan penilaian ulang terhadap ketergantungan pasar, struktur biaya, dan proyeksi ekspor ke Amerika Serikat,” tuturnya.

    Dia menerangkan, saat ini perusahaan yang berada dalam sektor terdampak menyiapkan diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko konsentrasi ekspor.

    Upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar kualitas, aturan asal barang, dan ketertelusuran rantai pasok juga tengah diperkuat guna meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat dijadikan dasar tindakan perdagangan.

    Tak hanya itu, asosiasi industri mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah guna memastikan adanya ruang negosiasi serta perlindungan terhadap kepentingan dunia usaha.

    “Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perdagangan dan memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun strategi jangka menengah,” pungkasnya.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang AS dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

    Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

    “Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi pro impor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

    Terkait kabar potensi pembatalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan AS, pihaknya mengaku belum melihat poin-poin apa saja yang menjadi concern pemerintah AS.

    “Namun, memang beberapa poin awal yang diminta oleh pemerintah AS belum ada perbaikan yang signifikan, karena memang banyak terkait dengan kementerian teknis,” jelas Redma.