Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    Palestina Kecam Veto Amerika Serikat Terhadap Resolusi DK PBB

    JAKARTA – Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menyatakan penyesalan dan keterkejutan yang mendalam atas veto Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, meskipun mendapat dukungan bulat dari 14 anggota Dewan lainnya.

    Abu Rudeineh menekankan, rancangan resolusi tersebut telah menerima dukungan yang sangat besar, dengan 14 negara jelas menuntut gencatan senjata segera dan diakhirinya kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdaya.

    “Amerika Serikat memilih untuk memblokir resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya,” ujarnya, dikutip dari WAFA 19 September.

    Ia memperingatkan, veto AS mengirimkan pesan berbahaya, mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya dan pembangkangannya terhadap hukum dan legitimasi internasional, termasuk pendapat penasihat baru-baru ini dari Mahkamah Internasional, yang menyusul resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan diakhirinya agresi, pendudukan, dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza.

    Abu Rudeineh mendesak Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali posisinya guna menjaga hukum internasional.

    Diberitakan sebelumnya, Negeri Paman Sam pada Hari Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza dan agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina tersebut.

    Rancangan resolusi tersebut juga menuntut pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditawan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya.

    Veto ini terjadi saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu tembus 65 ribu jiwa, termasuk 400 lebih di antaranya akibat kelaparan dan malnutrisi, sejak Oktober 2023.

    Rancangan resolusi ini disponsori oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB atau E10 yang kali ini terdiri dari Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia, dikutip dari UN News.

    Dewan ini total beranggotakan 15 negara, di mana lima negara lainnya, Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto.

    Rancangan resolusi tersebut menerima 14 suara setuju. Ini adalah keenam kalinya AS mengajukan veto di Dewan Keamanan atas perang hampir dua tahun antara Israel dan militan Palestina, Hamas.

  • Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Siapkah NATO Hadapi Perang Drone Lawan Rusia?

    Jakarta –

    Sudah lebih dari sepekan ini kemunculan drone Rusia jadi buah bibir di Eropa. Pada malam 9–10 September, gelombang drone tempur Rusia untuk pertama kali menembus wilayah udara Polandia. Sebanyak 19 wahana nirawak terdeteksi, beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh.

    Hanya beberapa hari berselang, drone Rusia kembali melintasi wilayah Rumania — anggota NATO lain. Pada Senin (15/9), otoritas Polandia menembak jatuh sebuah drone yang terbang di atas gedung pemerintah di ibu kota Warsawa, dan dilaporkan menahan dua tersangka: seorang warga Belarus dan seorang warga Ukraina.

    Tidak ada korban luka dalam insiden-insiden tersebut. Moskow sendiri menyangkal bahwa pelanggaran itu disengaja. Namun, NATO merespons dengan meluncurkan misi baru untuk mengamankan ruang udara di sisi timurnya.

    Operasi di perbatasan timur

    Operasi yang dinamakan Eastern Sentry ini digambarkan sebagai “aktivitas multidomain” yang mencakup penguatan pangkalan darat dan pertahanan udara, serta akan “berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan,” menurut pernyataan resmi NATO pada 12 September.

    Melalui operasi ini, NATO ingin menyampaikan pesan jelas kepada negara anggotanya di timur Eropa, sekaligus gertakan kepada Rusia. Inggris dan Denmark sudah menyatakan dukungan, Jerman menggandakan jumlah jet tempur untuk pertahanan udara di Polandia dari dua menjadi empat, sementara Prancis mengerahkan jet Rafale.

    Jet vs Drone: ‘Palu Godam untuk Paku Payung’

    Meski jet tempur dan rudal udara-ke-udara terbukti ampuh menjatuhkan drone, cara ini dinilai jauh dari efisien.

    “Drone yang kita lihat di Ukraina harganya hanya 10 ribu sampai 30 ribu Euro per unit. Tapi kalau kita menembakkan rudal seharga jutaan dolar sebagai respons, stok senjata kita akan cepat habis,” ujar Chris Kremidas-Courtney, pakar pertahanan dari lembaga European Policy Centre (EPC) di Brussel, Belgia, kepada DW. “Kita memakai palu godam untuk menghantam paku payung.”

    Menurutnya, negara-negara Eropa anggota NATO seharusnya berinvestasi pada teknologi pertahanan modern yang lebih hemat biaya, seperti sistem rudal anti-drone Nimbrix buatan Swedia. Jika tidak, Eropa akan terus terjebak dalam perang “asimetris biaya” yang merugikan.

    Membangun ‘Tembok Drone’ di Eropa?

    Bersama Polandia dan Finlandia , negara-negara Baltik — yang kerap menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh Rusia — sudah lama mendesak peningkatan koordinasi pertahanan drone. Konsep ini sering disebut sebagai “tembok drone”, istilah yang kemudian dipakai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato kenegaraan tahunan beberapa waktu lalu.

    Komisi Eropa bahkan mengumumkan proyek produksi drone bersama senilai 6 miliar Euro, dengan keahlian Ukraina akan menjadi kunci. “Kita perlu belajar dari Ukraina,” kata Ian Bond, wakil direktur Centre for European Reform (CER) di Brussel. “Mereka cukup berhasil menjatuhkan drone Rusia. Kalau mereka punya teknologinya, kita harus memilikinya juga.”

    NATO: ‘Kami akan respons’

    Salah satu tantangan NATO adalah memperluas penerapan teknologi pertahanan drone baru. Admiral Rob Bauer, mantan ketua Komite Militer NATO, mengatakan bahwa selain perangkat keras, Eropa perlu mengubah cara pandang terhadap Rusia.

    “Kita perlu memberi tahu publik, dan masyarakat harus menerima bahwa ada ancaman,” ujarnya kepada DW.

    Sementara itu, Kremlin terus mengulang narasi bahwa NATO sedang berperang dengan Rusia. NATO membantah, namun Bauer menyebut aliansi itu kini berada di “zona abu-abu antara damai dan perang” dan siaga penuh: “Ini pesan penting untuk Tuan Putin: NATO akan merespons, apa pun yang terjadi.”

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan menembak jatuh drone di Polandia membuktikan keampuhan sistem pertahanan aliansi: “Saya kira kita telah lulus tes, tapi kita harus lebih baik menghadapi ancaman baru ini.”

    NATO siap perang drone?

    Namun, Ian Bond dari CER skeptis terhadap kemampuan pertahanan drone NATO saat ini. “Kesan yang muncul, NATO belum siap menghadapi drone. Mereka harus meningkatkan kemampuan secara signifikan,” katanya.

    Bond menilai NATO perlu lebih tegas dan menembak jatuh drone Rusia, bahkan jika terbang di atas Ukraina barat. Hingga kini, beberapa negara anggota masih menahan diri.

    Pada Juli lalu, Lituania melaporkan dua drone Rusia melintasi wilayahnya, namun tidak ditembak jatuh. Militer menyebut hanya akan bertindak dalam kondisi ekstrem. Setelah itu, Lituania meminta peningkatan pertahanan udara dari NATO. Terbaru, Rumania juga tidak menembak jatuh drone Rusia di wilayahnya, yang kemudian berbalik arah ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rumania, pilot AU yang melihat drone itu “menilai risiko tambahan” dan memutuskan tidak menembak.

    Bond memperingatkan, sikap pasif semacam ini bisa dianggap Rusia sebagai sinyal positif, sementara drone tersebut bisa saja melanjutkan serangan ke target di Ukraina.

    Perlindungan sipil jadi pertimbangan

    Selain menembak jatuh drone, para pakar juga menekankan pentingnya langkah perlindungan sipil, seperti aplikasi peringatan serangan udara dan peningkatan kapasitas tempat perlindungan.

    “Itu akan jadi langkah menakutkan, tapi tidak berlebihan,” kata Bond. Dia yakin Rusia akan terus menguji sekutu Ukraina kecuali mereka meningkatkan pertahanan dan dukungan secara signifikan.

    Kremidas-Courtney sependapat: “Kita harus berasumsi Rusia akan mencoba ini setiap beberapa minggu, sampai kita membuat mereka membayar harga yang membuat mereka berhenti.”

    NATO berharap Operasi Eastern Sentry bisa mewujudkan hal itu.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: PM Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya

    (ita/ita)

  • PBB: Korut Gencar Hukum Mati Penonton Film Drama Korsel

    PBB: Korut Gencar Hukum Mati Penonton Film Drama Korsel

    Jakarta –

    Menurut laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), rakyat Korea Utara saat ini hidup di bawah rezim paling represif di dunia. Hukuman mati, konon, dijatuhkan hanya karena terpidana berbagi konten asing, termasuk drama televisi Korea Selatan.

    Dokumen setebal 14 halaman itu menggambarkan bagaimana kehidupan warga sipil kian terhimpit.

    PBB menyusun laporan ini berdasarkan wawancara dengan sekitar 300 orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Seperti biasa, pemerintah di Pyongyang menolak memberikan akses dan membantah semua temuan tersebut.

    Laporan itu menegaskan bahwa pemerintah Korea Utara “terus menjalankan kendali penuh atas rakyatnya dan secara ketat membatasi hak-hak mendasar, sehingga warga tak bisa membuat keputusan politik, sosial, atau ekonomi sendiri.”

    Hukuman berat untuk penyebar film asing

    PBB juga menyoroti tiga undang-undang yang mengkriminalisasi akses informasi dari luar negeri tanpa izin, melarang konsumsi atau penyebaran publikasi, musik, dan film dari negara “musuh”, hingga melarang penggunaan ungkapan bahasa yang tak sesuai dengan ideologi sosialis.

    “Undang-undang ini menimbulkan keprihatinan serius mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tulis laporan itu. Hukuman yang dijatuhkan bisa ekstrem: termasuk hukuman mati terhadap kebebasan berbicara yang dilindungi.

    Hukuman mati bagi warga yang mengakses film asing atau mendengarkan musik Korea Selatan melampaui hukuman bagi delik pembunuhan, “dan bertentangan dengan hak untuk hidup,” kata James Heenan, Kepala Kantor HAM PBB untuk Korea Utara. Dia menyebut sejumlah warga Korut sudah dieksekusi karena menyebarkan serial TV asing, termasuk drama Korsel.

    Sesi “kritik diri” dan penjara angker

    Laporan PBB mencatat bagaimana penguasa di Pyongyang menggelar pemilu hanya sebatas simbol. Rakyat juga berulang kali diwajibkan ikut sesi “kritik diri”, serta harus tunduk pada indoktrinasi partai.

    Akibatnya, kebebasan bergerak makin terbatas, sementara para pembelot melaporkan adanya penyiksaan dan perlakuan buruk di tahanan pemerintah.

    “Banyak saksi menyebut melihat kematian di tahanan akibat penyiksaan, kerja paksa, kelaparan, dan bunuh diri,” ungkap laporan itu. Makanan dan perawatan medis di penjara sangat minim.

    Kim Eujin, yang melarikan diri bersama ibunya pada 1990-an dan kini bekerja di Seoul bersama organisasi pembelot, membenarkan situasi yang makin buruk. “Pemerintah saat ini mengontrol setiap bagian hidup rakyat, itulah cara mereka menjaga kendali,” ujarnya.

    “Orang-orang dieksekusi mati hanya karena menonton atau menyebar konten televisi dari luar negeri,” imbuh Kim. “Ada terlalu banyak aturan yang bisa digunakan buat menghukum rakyat, ini adalah bentuk kendali total.”

    Kuasai pangan, kendalikan rakyat

    Dia menambahkan, rakyat kini dilarang menjual beras, jagung, atau pangan pokok lain di pasar. Satu-satunya cara mendapat kebutuhan dasar hanyalah melalui toko pemerintah dengan harga lebih tinggi.

    “Baik rakyat maupun pemerintah paham bahwa jika rejim mengendalikan akses pangan, mereka bisa mempersulit hidup semua yang tidak menaati aturan mereka,” kata Kim.

    Selain membatasi akses pangan dan film asing, rejim komunis Korut juga melarang gaya rambut hingga pakaian, bahkan penggunaan kata-kata ala Korea Selatan.

    “Hukum baru ini menunjukkan bahwa undang-undang yang lama tidak efektif dan Kim Jong-un semakin ketakutan jika rakyat tahu bagaimana kehidupan di luar Korea Utara,” ujar Kim Eujin.

    Tenangkan rejim atau bantu rakyat?

    Aktivis HAM lain, Song Young-Chae, mengatakan penderitaan warga Korea Utara sulit dilukiskan hanya dengan kata-kata. Namun dia melihat pembatasan akses pangan dan hiburan justru bisa dibaca sebagai tanda kelemahan rezim. “Jika mereka benar-benar percaya punya kendali penuh, mereka tak perlu menekan rakyat sebegitu kerasnya,” katanya.

    Meski demikian, solusi bagi persoalan HAM di Korea Utara tetap pelik. Ada yang menyarankan bantuan dari luar untuk menaikkan taraf hidup rakyat, sehingga rezim akan merasa “lebih aman”. Namun hubungan dagang dan keamanan Pyongyang yang makin erat dengan Rusia dan Cina menunjukkan arah sebaliknya: jalan otoritarian tetap jadi pilihan.

    Kim Eujin sendiri gamang, antara membantu rakyat Korut atau terus menekan rezim. Dia kecewa pada kebijakan pemerintah baru Korea Selatan yang menghentikan siaran radio ke Utara. “Siaran ini adalah salah satu cara langka bagi rakyat untuk mengetahui dunia luar,” katanya.

    “Saya khawatir, pemerintah akan mencoba menyelesaikan masalah dengan Korea Utara hanya dengan bersikap baik. Tapi itu artinya bersikap baik pada rezim, bukan pada rakyat.”

    Meski ada sedikit perbaikan, seperti berkurangnya kekerasan penjaga penjara dan aturan baru yang seolah memperkuat jaminan pengadilan adil, laporan PBB tetap menyimpulkan: kebebasan di Korea Utara bukan hanya terbelenggu, melainkan juga dijadikan alat represi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal akan menaikkan sejumlah pajak, terutama bagi kalangan kaya. Langkah ini diambil untuk menutup kebutuhan anggaran yang kian berat di tahun keempat perang Rusia-Ukraina.

    Draf anggaran dijadwalkan masuk ke parlemen pada 29 September 2025. Pemerintah bahkan mempertimbangkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali dan mempertahankan cadangan fiskal.

    Dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi parlemen, Putin menilai kenaikan pajak dividen atau pajak barang mewah masuk akal di masa perang. “Di Amerika Serikat, saya tidak ingin mempolitisasi ini, tapi saat Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka melakukan hal serupa. Pajak dinaikkan khusus untuk kalangan berpenghasilan tinggi,” kata Putin seperti dikutip Reuters, Jumat (19/9).

    Rusia sendiri sudah memberlakukan pajak penghasilan progresif sejak 2021 dan kembali menaikkan tarif untuk kalangan berpenghasilan tinggi tahun ini. Namun Kementerian Keuangan memperingatkan kenaikan pajak dividen berisiko membuat investor saham hengkang.

    Putin menegaskan tidak akan ada perubahan besar dalam sistem pajak hingga 2030 setelah kenaikan pajak tahun ini. Ia sudah meminta pemerintah sejak awal September agar fokus meningkatkan penerimaan negara lewat produktivitas, bukan hanya tambahan pajak.

    Langkah kenaikan pajak ini berjalan seiring kebijakan baru yang diumumkan Kamis lalu, yaitu menurunkan batas harga minyak untuk menjaga cadangan fiskal tetap terisi di tengah sanksi Barat. “Untuk membuat keuangan kita lebih tangguh, kami mengusulkan agar ketergantungan pada berbagai faktor pembatas, baik harga maupun volume, bisa dikurangi,” ujar Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Berdasarkan perhitungan Reuters, penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan turun sekitar 23% dibanding tahun lalu akibat harga yang lebih rendah dan penguatan rubel. Putin juga mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diperkirakan hanya 1%, padahal tahun lalu sempat 4,3%.

    Tonton juga video “Donald Trump Kecewa dengan Putin” di sini:

    (ily/rrd)

  • Ukraina Bakal Latih Pasukan Polandia Tangkal Serangan Drone

    Ukraina Bakal Latih Pasukan Polandia Tangkal Serangan Drone

    JAKARTA – Pasukan Ukraina akan melatih militer Polandia mereka dalam kelompok gabungan untuk melawan drone. Pendampingan ini dilakukan seminggu setelah drone Rusia terbang ke Polandia.

    “Kita berbicara tentang pelatihan zeni dan pelatihan tentara yang akan bertahan dan mempertahankan wilayah udara,” ujar

    Menteri Pertahanan Ukraina Denys Shmyhal kepada wartawan dalam konferensi pers bersama rekannya dari Polandia di Kyiv dilansir Reuters, Kamis, 18 September.

    “Kita tidak hanya berbicara tentang drone pencegat, karena ini hanyalah puncak gunung es yang memungkinkan kita mempertahankan langit bersama,” ujarnya.

    Lebih dari 20 drone Rusia memasuki wilayah udara Polandia pada malam 9-10 September, yang mendorong jet-jet NATO untuk menembak jatuh beberapa di antaranya.

    Kondisi ini menciptakan kekhawatiran yang semakin besar di Warsawa tentang kesediaan Moskow untuk menguji tekad aliansi tersebut.

    Jet-jet tempur menembakkan rudal untuk menembak jatuh drone-drone tersebut, proses yang biayanya jauh lebih mahal daripada yang dikeluarkan Rusia untuk memasok dan meluncurkan drone murah yang diproduksi massal.

    Rusia mengatakan pasukannya sedang menyerang Ukraina pada saat serangan drone tersebut dan tidak bermaksud untuk menyerang target di Polandia.

    Ukraina mengklaim memiliki kemampuan terdepan di dunia dalam menangkal serangan drone Rusia massal dengan biaya murah, menggunakan sistem berlapis kompleks yang melibatkan drone pencegat, senapan mesin berat, dan peperangan elektronik.

    Shmyhal mengatakan Ukraina akan menyediakan akses ke beberapa sistem pelacakan target udara Rusia agar Polandia dapat melihat target yang berpotensi menuju wilayahnya.

    Pelatihan untuk pasukan Polandia akan melibatkan seluruh “ekosistem” tentang cara mencegat kendaraan udara nirawak musuh, mulai dari mengidentifikasi lokasi dan mengganggunya secara elektronik hingga menembak jatuh dengan drone pencegat.

    Menteri Pertahanan Polandia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mengatakan Ukraina dan Polandia akan berlatih bersama di sebuah tempat latihan di Lipa, Polandia selatan.

  • Peringatan Tsunami Usai Gempa M 7,8 di Kamchatka Rusia Diakhiri

    Peringatan Tsunami Usai Gempa M 7,8 di Kamchatka Rusia Diakhiri

    Jakarta –

    Gempa bumi magnitudo (M) 7,8 melanda lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia. Gempa mengguncang bangunan-bangunan dan mendorong pihak berwenang untuk mengeluarkan peringatan tsunami, yang kemudian diakhiri.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), gempa terjadi 128 kilometer (80 mil) di sebelah timur ibu kota wilayah tersebut, Petropavlovsk-Kamchatsky, dan pada kedalaman dangkal 10 kilometer (enam mil), menurut lapor Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

    “Pagi ini sekali lagi menguji ketahanan warga Kamchatka,” ujar gubernur wilayah tersebut, Vladimir Solodov, melalui Telegram.

    “Saat ini belum ada laporan kerusakan. Saya meminta semua orang untuk tetap tenang,” tambahnya.

    Cabang lokal layanan geofisika Rusia memberikan perkiraan magnitudo yang lebih rendah, yaitu 7,4. Mereka melaporkan setidaknya lima gempa susulan.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS mengeluarkan peringatan untuk kemungkinan gelombang berbahaya di sepanjang garis pantai terdekat, tetapi beberapa jam kemudian menyatakan bahwa ancaman telah berlalu.

    Semenanjung Kamchatka terletak di lingkar tektonik yang dikenal sebagai Cincin Api, yang mengelilingi sebagian besar Samudra Pasifik, dan merupakan titik panas aktivitas seismik.

    Pada bulan Juli, gempa besar berkekuatan 8,8 skala Richter di lepas pantai wilayah tersebut memicu tsunami yang menyapu sebagian desa pesisir ke laut dan memicu peringatan di seluruh Pasifik.

    (rfs/idn)

  • Putin Siap Naikkan Pajak & Revisi Aturan Minyak Demi Tutup Defisit

    Putin Siap Naikkan Pajak & Revisi Aturan Minyak Demi Tutup Defisit

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan kemungkinan kenaikan pajak bagi kalangan kaya untuk menutup defisit anggaran yang membengkak di tahun keempat perang Ukraina.

    “Kami harus berhati-hati, tetapi langkah-langkah seperti pajak barang mewah atau pajak dividen yang lebih tinggi mungkin wajar selama masa perang,” ujar Putin dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen, Kamis (18/9/2025).

    “Di Amerika Serikat, selama Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka menaikkan pajak khususnya bagi orang-orang berpenghasilan tinggi,” tambahnya.

    Rancangan anggaran Rusia diperkirakan masuk ke parlemen pada 29 September. Reuters melaporkan pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai opsi menutup defisit. Rusia sebelumnya sudah memperkenalkan pajak penghasilan progresif pada 2021 dan menaikkan tarif bagi warga berpenghasilan tinggi tahun ini.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Anton Siluanov mendorong aturan baru terkait pendapatan minyak dan gas demi memperkuat ketahanan fiskal. Ia mengumumkan untuk menurunkan harga batas bawah minyak yang menjadi acuan aturan anggaran. Pendapatan minyak di atas batas tersebut akan masuk ke dana cadangan fiskal.

    “Langkah ini akan membuat anggaran kita lebih kuat dan mengurangi ketergantungan pada harga energi,” kata Siluanov dalam forum keuangan tahunan.

    Siluanov menyatakan harga batas akan diturunkan US$1 (sekitar Rp15.300) per tahun hingga mencapai US$55 per barel (sekitar Rp841.500) pada 2030, dari posisi saat ini US$60 per barel (sekitar Rp918.000).

    Cadangan fiskal Rusia saat ini mencapai 4 triliun rubel atau sekitar Rp738 triliun. Tahun ini pemerintah berencana menggunakan 447 miliar rubel (Rp82,5 triliun), untuk menutup sebagian defisit yang diperkirakan lebih dari 1,7% PDB.

    Namun tantangan masih besar. Penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan anjlok 23% dari tahun lalu akibat harga rendah dan penguatan rubel. Ekonomi juga diproyeksikan melambat ke 1% pada 2025 dari 4,3% pada 2024.

    “Jika aturan ini tidak diterapkan, anggaran akan jauh lebih rentan terhadap fluktuasi harga minyak,” tambah Siluanov.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perang Rusia-Ukraina Tamat? Zelensky Siap Bertemu Putin Tanpa Syarat

    Perang Rusia-Ukraina Tamat? Zelensky Siap Bertemu Putin Tanpa Syarat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa prasyarat. Namun, ia menolak rencana pertemuan yang digelar di Moskow.

    “Saya siap bertemu dengan Trump dan Putin dalam format trilateral atau bilateral. Saya siap bertemu tanpa prasyarat apa pun,” kata Zelensky dalam wawancara dengan Sky News, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Zelensky menegaskan negosiasi dapat dilakukan di negara lain. Ia mengungkapkan telah menerima sejumlah tawaran dari Amerika Serikat dan Eropa terkait lokasi pertemuan.

    Sebelumnya, Putin menyebut Moskow sebagai tempat terbaik untuk pertemuan dengan Zelensky. Ia juga memastikan keselamatan Zelensky dan delegasi Kyiv akan dijamin jika datang.

    “Kami akan menjamin keamanan Zelensky dan perwakilan Kyiv,” kata Putin dalam Forum Ekonomi Timur, seperti dikutip TASS.

    Namun, Zelensky kembali menolak undangan tersebut saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menegaskan belum ada urgensi membahas pertemuan trilateral. “Hingga rezim Kiev menanggapi usulan Rusia secara wajar, tidak ada gunanya membicarakan kemungkinan pertemuan puncak antara Rusia, Ukraina, dan AS,” ujarnya.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Zelensky Bertemu Pasukannya di Donetsk, Sebut Pukul Mundur Serangan Rusia

    Zelensky Bertemu Pasukannya di Donetsk, Sebut Pukul Mundur Serangan Rusia

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu pasukan di wilayah Donetsk timur. Zelensky mengumumkan bahwa militernya telah memukul mundur beberapa serangan Rusia selama musim panas.

    Dilansir AFP, Senin (19/9/2025), pemimpin Ukraina tersebut mengatakan pasukannya telah merebut kembali lahan seluas 160 kilometer persegi (62 mil persegi) di dekat kota pertambangan batu bara Dobropillia di wilayah timur, tempat Rusia menembus pertahanan Ukraina pada bulan Agustus.

    “Selangkah demi selangkah, para pejuang membebaskan tanah kami. Sejak awal operasi, 160 kilometer persegi dan tujuh permukiman telah direbut kembali,” kata Zelensky di X.

    Zelensky tidak mengatakan kapan Ukraina memperoleh keuntungan tersebut, tetapi mengatakan bahwa serangan balasan masih berlangsung dan bahwa Rusia telah “menderita ribuan kerugian”.

    Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022 dan pasukannya telah bergerak cepat di Ukraina timur selama berbulan-bulan, mencoba menguasai wilayah Donetsk dan Lugansk.

    Ukraina dan sekutu Barat-nya mengatakan pasukan Rusia menderita kerugian besar untuk perolehan teritorial yang relatif kecil, sementara meninggalkan kota-kota dan desa-desa yang hancur.

    Rusia membantah menargetkan warga sipil. Serangan udara Rusia di kota Kostiantynivka, wilayah Donetsk, Kamis pagi menewaskan lima orang, kata polisi.

    Kota itu terletak sekitar delapan kilometer (lima mil) dari garis depan dan dikepung oleh pasukan Rusia di tiga sisi, menurut peta medan perang daring DeepState, yang terhubung dengan tentara Ukraina.

    (rfs/rfs)

  • Peringatan Tsunami, Warga Kamchatka Rusia Diimbau Waspada

    Peringatan Tsunami, Warga Kamchatka Rusia Diimbau Waspada

    Jakarta –

    Gempa bumi magnitudo (M) 7,8 melanda lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia. Gempa tersebut mengguncang bangunan-bangunan dan memicu pihak berwenang untuk mengeluarkan peringatan tsunami.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), video yang diunggah di media sosial Rusia menunjukkan furnitur dan lampu di rumah-rumah bergetar, sementara video lain menunjukkan mobil yang diparkir bergoyang-goyang di jalan.

    Gempa tersebut terjadi 128 kilometer (80 mil) di sebelah timur ibu kota wilayah tersebut, Petropavlovsk-Kamchatsky, dan pada kedalaman dangkal 10 kilometer (enam mil), menurut laporan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS).

    Cabang lokal layanan geofisika Rusia memberikan perkiraan magnitudo yang lebih rendah, yaitu 7,4. Mereka melaporkan setidaknya lima gempa susulan.

    Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS mengeluarkan peringatan untuk kemungkinan gelombang berbahaya di sepanjang garis pantai terdekat.

    “Pagi ini sekali lagi menguji ketahanan penduduk Kamchatka,” kata gubernur wilayah tersebut, Vladimir Solodov, di Telegram.

    “Saat ini belum ada laporan kerusakan. Saya meminta semua orang untuk tetap tenang… Peringatan tsunami telah dikeluarkan untuk pesisir timur semenanjung. Masyarakat diimbau untuk waspada,” tambahnya.

    Semenanjung Kamchatka terletak di lingkar tektonik yang dikenal sebagai Cincin Api, yang mengelilingi sebagian besar Samudra Pasifik, dan merupakan titik panas aktivitas seismik.

    Pada bulan Juli, gempa besar berkekuatan M 8,8 di lepas pantai wilayah tersebut memicu tsunami yang menyapu sebagian desa pesisir ke laut.

    (rfs/rfs)