Negara: Rusia

  • Zelensky Puji Trump Usai Bilang Ukraina Bisa Rebut Wilayah dari Rusia

    Zelensky Puji Trump Usai Bilang Ukraina Bisa Rebut Wilayah dari Rusia

    New York

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan pujian untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan bahwa Ukraina bisa merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Rusia selama perang. Zelensky menyebut pernyataan terbaru Trump itu sebagai “gamechanger”.

    Trump dan Zelensky melakukan pertemuan pada Selasa (23/9), di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, AS. Usai pertemuan itu, Trump memposting pernyataan panjang via media sosial Truth Social yang isinya menandai perubahan sikap terhadap Rusia.

    Dalam pernyataan itu, Trump mengatakan bahwa Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia itu. Ini menjadi momen pertama kalinya sejak menjabat Presiden AS, Trump menyarankan Kyiv bisa merebut kembali semua wilayahnya yang direbut Moskow sejak tahun 2014.

    Trump sebelumnya menyarankan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia demi mengamankan kesepakatan damai.

    Dalam tanggapannya, seperti dilansir CNN, Rabu (24/9/2025), Zelensky memuji pernyataan terbaru Trump itu sebagai “perubahan besar”. Dia juga menyebut presiden AS itu sebagai “seorang gamechanger” atau sosok yang bisa mengubah situasi.

    “Unggahan Trump ini, sebuah perubahan besar,” kata Zelensky dalam konferensi pers pada Selasa (23/9) sore, merujuk pada pernyataan Trump via media sosial.

    Lebih lanjut, Zelensky mengatakan kepada wartawan bahwa dalam pertemuan terbaru di New York, dirinya memberikan penjelasan kepada Trump “tentang apa yang sedang terjadi”. Dia mengklaim bahwa Trump “sependapat dengan dirinya” soal situasi di medan perang.

    “Saya pikir presiden (Trump) — dia mengetahui beberapa detail. Dan saya pikir dia mengetahui lebih banyak detail … daripada sebelumnya. Dan saya senang dengan ini, dan saya berterima kasih kepadanya, atau mungkin juga padanya, kepada orang-orangnya yang memberikan pengarahan kepadanya,” ujar Zelensky.

    Saat ditanya apakah menjadi “gamechanger” jika Trump meyakini Ukraina bisa menang, Zelensky menjawab: “Trump sendiri merupakan seorang gamechanger.”

    Trump, dalam pernyataan via Truth Social yang diposting usai pertemuan dengan Zelensky, mengatakan Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia. Dia juga mengatakan bahwa Kyiv harus bertindak sekarang ketika Moskow menghadapi masalah ekonomi “besar”.

    “Setelah melihat kekuatan ekonomi yang ditimbulkan (oleh perang) terhadap Rusia, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Ukraina, berada dalam posisi untuk melawan dan MEMENANGKAN kembali semua seluruh wilayah Ukraina ke bentuk aslinya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Berubah Lagi, Trump Bilang Ukraina Bisa Rebut Kembali Wilayah dari Rusia

    Berubah Lagi, Trump Bilang Ukraina Bisa Rebut Kembali Wilayah dari Rusia

    New York

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Ukraina bisa merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Rusia dalam perang selama beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan saat Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Trump juga meyakini bahwa negara-negara anggota aliansi NATO harus menembak jatuh pesawat Moskow yang terdeteksi memasuki wilayah udara mereka.

    Pernyataan terbaru Trump yang disampaikan di sela-sela PBB di New York itu, seperti dilansir CNN, Rabu (24/9/2025), menandai perubahan signifikan dalam sikap Trump terhadap Rusia.

    Komentar Trump soal Ukraina bisa memulihkan perbatasannya seperti sebelum invasi Rusia itu merupakan pertama kalinya sejak menjabat Presiden AS, dia menyarankan Kyiv bisa merebut kembali semua wilayahnya yang direbut Moskow sejak tahun 2014.

    Trump sebelumnya menyarankan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Rusia demi mengamankan kesepakatan damai.

    Sedangkan pernyataan Trump soal NATO harus menembak jatuh pesawat Moskow itu menunjukkan kesediaannya untuk menempatkan aliansi pertahanan tersebut dalam konflik secara langsung dengan Rusia, daripada sekadar memasok senjata kepada Kyiv.

    Ketika ditanya soal apakah NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia yang masuk wilayah udara negara anggota aliansi itu, Trump menjawab: “Iya, saya bersedia.”

    Dalam pernyataan lanjutan via media sosial Truth Social usai pertemuan dengan Zelensky, Trump mengatakan bahwa Ukraina harus bertindak sekarang ketika Rusia menghadapi masalah ekonomi “besar”. Pernyataan ini lagi-lagi menandai pergeseran retorika secara tiba-tiba dan mencolok yang menguntungkan Kyiv.

    “Setelah melihat kekuatan ekonomi yang ditimbulkan (oleh perang) terhadap Rusia, saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, berada dalam posisi untuk melawan dan MEMENANGKAN kembali semua seluruh wilayah Ukraina ke bentuk aslinya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Dengan waktu, kesabaran, dan dukungan finansial dari Eropa dan, khususnya NATO, perbatasan asli tempat perang ini dimulai, sangatlah memungkinkan. Mengapa tidak?” imbuhnya. Namun tidak diketahui secara jelas soal perbatasan mana yang dimaksud oleh Trump dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan perang telah membuat Rusia tampak seperti “macan kertas”, dan menegaskan bahwa perang telah memakan dana yang besar untuk Moskow, bahkan hingga membuat warga Rusia kesulitan mendapatkan bensin.

    “Ukraina akan mampu merebut kembali negara mereka dalam bentuk aslinya dan, siapa tahu, mungkin bisa lebih jauh dari itu!” cetus Trump dalam postingannya yang panjang.

    “(Presiden Vladimir) Putin dan Rusia berada dalam masalah ekonomi BESAR, dan inilah saatnya bagi Ukraina untuk bertindak,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    GELORA.CO  – Usai pensiun jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, mata publik baru terbuka.

    Karena mulai banyak orang yang berani membongkar sikap buruknya.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, ungkap unek-unek yang sudah lama dipendam.

    Sebagai mantan diplomat, Dino memiliki jarinagn luar negeri yang luas dan kredibel.

    Karena itu Dino sangat tahu sikap politik luar negeri Jokowi saat dua periode menjabat.

    Ternyata, Jokowi menjadi salah satu Presiden RI yang paling enggan mengikuti acara pemimpin dunia lewat berbagai forum atau organisasi.

    Entah karena kendala bahasa Inggris yang tak lancar, atau persoalan lain.

    Yang pasti, kata Dino, Jokowi sering mendelegasikan acara penting itu kepada para menteri atau Wakil Presiden saat dijabat Jusuf Kalla.

    Hal ini diungkap Dino di kanal YouTube Total Politik, Rabu (24/9/2025), yang dikutip Tribunnews.com.

    Menurut Dino, Jokowi bukanlah sosok presiden yang tertarik dengan politik luar negeri.

    Dino mengungkapkan hal itu sudah terlihat ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

    Adapun contohnya ketika Jokowi enggan menghadiri forum G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

    Bahkan, kata Dino, Jokowi juga tidak tertarik akan pertemuan dengan negara anggota ASEAN.

    Baca juga: Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Ahli: Sebagai Eks Presiden, Ini Menyedihkan

    Jokowi, sambung Dino, menyebut bahwa pertemuan semacam itu tidak menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Saya ingat waktu beliau menjadi Presiden diminta untuk ke G20 dan KTT APEC, setelah beliau disumpah jadi Presiden, susah banget karena beliau tidak tertarik.”

    “Bahkan ASEAN pun, banyak cerita-cerita diplomat, beliau sempat bilang ini apa sih perkumpulan hanya ngomong-ngomong aja,” katanya.

    Keengganan Jokowi untuk hadir dalam pertemuan internasional semakin terlihat ketika dirinya juga enggan untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jokowi memang tidak pernah menghadiri langsung Sidang Umum PBB selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Dia selalu memerintakan Menteri Luar Negeri (Menlu) ataupun Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), untuk menghadirinya.

    Dino pun sempat memperoleh cerita ketika Jusuf Kalla bercerita ke Jokowi terkait padatnya rangkaian acara di PBB.

    Menurut Dino, hal tersebut turut menjadi alasan Jokowi enggan untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Pernah ada cerita, beliau nanya ke pak JK, Pak JK waktu itu sedang di New York ‘pak saya hari ini 5-10 meeting, sibuk. Pak Jokowi lalu bilang ‘ya karena itulah saya nggak mau ke sana’. Nah jadi interest-nya emang nggak ada,” tuturnya.

    Selanjutnya, mantan juru bicara SBY tersebut juga menyebut bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia saat konflik kedua negara tersebut terjadi hanya untuk pencitraan di dalam negeri.

    Jokowi memang pernah pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 29 Juni 2022 lalu.

    Dikutip dari laman Presiden RI, Jokowi menyebut bahwa kunjungan ke Ukraina adalah wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

    Sehari setelahnya, Jokowi pun sempat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow dan mengatakan siap menjembatani agar kedua negara berdamai.

    “Kita lihat waktu konflik Rusia-Ukraina, beliau datang ke Ukraina dan Rusia dan saya dan kita semua kan senang, ya,” ujarnya.

    “Tetapi ternyata, dan mohon maaf sekali untuk para pendukung Jokowi, tapi ternyata ini lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita benar-benar mau bantu, ya bantu,” lanjut Dino.

    Dino lantas membandingkan kepemimpinan Jokowi dan SBY di mana mantan atasannya itu memiliki keseimbangan dalam mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    “Ini Pak SBY, dalam negeri bagus secara politik, ekonomi, demokrasi, reformasi, tetapi (urusan) luar negeri aktif dan berdampak,” tuturnya.

    Dia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mencontoh cara kepemimpinan SBY di masa lalu.

    “Dan saya kira dari sekarang, Pak Prabowo harus bisa berpikir bagaimana saya jadi Presiden di dalam negeri secara politik dan ekonomi sukses tapi juga luar negeri, kita bisa berdampak. Itu susah sekali,” pungkasnya

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80, Mimpi RI untuk Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengusung tema “Seruan Indonesia untuk Harapan”, dengan menekankan solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Dalam kesempatan tersebut, ia berpidato dengan durasi kurang lebih selama 19 menit.

    Berikut isi lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto:

    “Yang Mulia, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Delegasi yang terhormat, hadirin sekalian,

    Merupakan kehormatan besar untuk berdiri di Aula Sidang Umum yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia.

    Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia.

    Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia – masing-masing diciptakan setara, dikaruniai hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat atas hidup, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan.

    Kata-kata dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat telah menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai benua – termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kebebasan.

    Deklarasi itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

    “Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah ada sebelumnya.

    Namun demikian, di era kemenangan ilmu pengetahuan dan teknologi – sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan – kita juga tetap menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat.

    Kebodohan manusia, yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan bersama kita.

    Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih buruk daripada anjing di tanah air kami sendiri.

    Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan, tahu bagaimana hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama.

    Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas.

    Dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan penting.

    Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan – oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini – memberi Indonesia legitimasi internasional, membuka pintu, dan mendukung pembangunan awal kami melalui UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB), WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), dan banyak sekali lembaga PBB lainnya.

    Dan karena itu, hari ini Indonesia berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar.

    Yang Mulia, dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam.

    Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional serta martabat kemanusiaan.

    Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, “kita tidak boleh menyerah”. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi kita.

    PBB lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua.

    Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini.

    Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan – karena bertahun-tahun lalu, ruang sidang inilah yang memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial serta ekonomi.

    Kami tidak akan pernah lupa.

    Dan hari ini kita tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini.

    Yang Mulia, Thucydides pernah memperingatkan: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung.” Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini.

    Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat maupun yang lemah. Benar tidak bisa berarti salah. Benar harus tetap benar.

    Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB, kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga – bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran di lapangan.

    Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap.

    Kami akan mengambil bagian dalam beban itu, bukan hanya dengan putra-putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian.

    Yang Mulia,

    Saya mengajukan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme – yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan nyata. Hari ini kita mendengar pidato Ibu Presiden, Presiden Majelis Umum PBB. Benar apa yang beliau katakan. Tanpa ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), apakah kita bisa berada di sini hari ini? Apakah kita bisa duduk di aula agung ini? Tanpa PBB, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walaupun kami masih berjuang, kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat.

    Populasi dunia terus tumbuh. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak bangsa.

    Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri kapan pun kami bisa.

    Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk memberikan beras kepada Palestina. Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam pertanian cerdas iklim untuk memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan bagi anak-anak dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

    Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat 5 sentimeter setiap tahun. Dapatkah Anda bayangkan dalam sepuluh tahun? Dua puluh tahun?

    Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang. Oleh karena itu kami memilih menghadapi perubahan iklim – bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah nyata. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015.

    Kami menargetkan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan kami yakin bisa mencapainya lebih cepat.

    Kami bertekad melakukan reforestasi lebih dari 12 juta hektare lahan yang terdegradasi, mengurangi degradasi hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan.

    Indonesia bergerak tegas dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas tambahan pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan.

    Tujuan kami jelas: Mengangkat seluruh warga kami keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi keamanan pangan, energi, dan air.

    Yang Mulia, kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling keras. Namun di balik kebisingan ini ada kebenaran yang lebih tenang: bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

    Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku teks, tetapi dari pilihan-pilihan kita.

    Hari ini, situasi yang mengerikan di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini juga, orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan para perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini juga, menghadapi trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa diperbaiki, mereka mati kelaparan.

    Apakah kita bisa tetap diam? Apakah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Apakah kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia bisa bangkit menghadapi tantangan?

    Yang Mulia, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang tetapi hak semua pihak.

    Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak lagi menderita, tetapi hidup dengan keadilan yang mereka layak dapatkan.

    Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan – aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB.

    Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat, bukan untuk menghancurkan. Biarkan bangsa-bangsa yang bangkit membantu bangsa lain untuk bangkit.

    Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia: Barat, Timur, Utara, Selatan. Pemimpin Amerika, Eropa, India, China, dunia Islam, seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit menjalankan peran yang dituntut sejarah.

    Kita semua berharap para pemimpin dunia menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan.

    Para Delegasi yang Terhormat,

    Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa beberapa hari terakhir, di mana negara-negara terkemuka dunia telah memilih berpihak pada sejarah – jalan moralitas, jalan kebenaran, jalan keadilan, kemanusiaan, dan menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, serta menghindari kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menggertak seluruh keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas, rasa tidak adil, telah terbukti dalam sejarah umat manusia, akan bersatu dengan kekuatan besar yang mampu mengatasi penindasan ini, ketidakadilan ini.

    Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, namun kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita dapat memiliki perdamaian sejati: perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan.

    Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Dua keturunan Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha – semua agama. Kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini.

    Apakah ini mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita upayakan bersama. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita sempurnakan.

    Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

    Adapun ini adalah pidato kedua Prabowo di PBB. Sehari sebelumnya, Presiden memberikan pidato Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Perang, Negara NATO Serukan Eropa Siap Lawan Rusia

    Awas Perang, Negara NATO Serukan Eropa Siap Lawan Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Eropa Barat harus siap melawan Rusia jika mereka menawarkan jaminan keamanan kepada Kyiv sebagai bagian dari potensi penyelesaian konflik Ukraina. Hal ini ditegaskan kata Presiden negara NATO, Finlandia Alexander Stubb.

    Dalam wawancara dengan The Guardian yang dirilis akhir pekan kemarin, Stubb menekankan bahwa jika Barat memutuskan untuk memberikan jaminan apa pun kepada Kyiv, mereka harus tetap berpegang pada sebuah gagasan. Bahwa “jaminan keamanan pada dasarnya merupakan pencegah”.

    Ketika ditanya apakah jaminan tersebut berarti negara-negara Eropa mengatakan mereka siap untuk terlibat secara militer dengan Rusia jika terjadi serangan terhadap Ukraina, Stubb pun menjawab “itulah definisi dari jaminan keamanan”. Ia menambahkan bahwa jaminan tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa kekuatan nyata di belakangnya.

    Ia pun mengatakan bahwa Rusia seharusnya tidak memiliki suara dalam masalah ini. Jadi, tegas dia, bukan masalah apakah Rusia akan setuju dengan jaminan yang diberikan kepada Ukraina atau tidak.

    “Tentu saja mereka tidak akan setuju, tetapi bukan itu intinya,” tambahnya.

    Perdebatan tentang potensi jaminan keamanan untuk Ukraina telah berlangsung selama berbulan-bulan. Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 26 negara berjanji untuk membentuk “pasukan penenang” baik di darat, laut, dan udara, yang akan dikerahkan ke Ukraina hanya setelah kesepakatan damai atau gencatan senjata tercapai. Macron mengklaim bahwa ‘pasukan’ tersebut tidak akan dirancang untuk berperang melawan Rusia.

    Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengesampingkan kemungkinan pengerahan pasukan darat AS ke Ukraina.

    Sementara itu, Rusia mengatakan pada prinsipnya tidak menentang jaminan keamanan Barat untuk Kyiv. Tetapi Moskow bersikeras bahwa jaminan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan Rusia dan tidak boleh ditujukan untuk membendung Rusia.

    Para pejabat Rusia juga telah memperingatkan agar tidak mengerahkan pasukan NATO ke Ukraina dengan dalih apa pun. Alasannya pergerakan blok tersebut menuju perbatasan Rusia merupakan salah satu alasan utama konflik tersebut.

    Moskow juga telah memperingatkan bahwa setiap personel militer asing tanpa izin yang ditempatkan di Ukraina akan dianggap sebagai “target yang sah”.

    Finlandia resmi menjadi anggota NATO ke-31 pada April 2023. Hal tersebut menjadi perubahan strategis bersejarah yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gambarkan Kekejaman Eksperimen Jepang, Film 731 Ukir Rekor

    Gambarkan Kekejaman Eksperimen Jepang, Film 731 Ukir Rekor

    Jakarta

    Film baru China dengan judul 731, mengukir rekor box office dibandingkan film perang lain yang rilis di sana pada tahun 2025 ini. Film itu menggambarkan kekejaman eksperimen ilmiah militer Jepang saat dulu menjajah negara itu.

    Film 731 mendramatisir unit eksperimen militer Jepang dengan nama sama, yang dulu dikenal melakukan percobaan kejam pada manusia. Saat premier 18 September, film itu meraup USD 62 juta dan makin bertambah saat ini.

    Tanggal 18 September bertepatan peringatan 94 tahun Insiden Mukden tahun 1931, yang menandai dimulainya invasi Jepang ke Manchuria di timur laut China, dan yang dianggap Beijing awal Perang Dunia II.

    Penggambaran film 731 berisiko mengobarkan ketegangan China dan Jepang. Menurut media China, Unit 731 melakukan uji coba pertengahan 1930-an hingga 1945 terhadap tahanan China, Korea, Rusia, dan Mongolia untuk mengembangkan senjata kuman, termasuk antraks dan pes.

    “Film ini fokus pada kekejaman Unit 731 Jepang di masa perang, mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi dan menjadi bagian dari upaya China mempromosikan keadilan historis dan memperkuat suaranya di panggung global,” tulis Global Times yang dikelola pemerintah.

    731 mengikuti kisah kesengsaraan tahanan Wang Yongzhang, yang diperankan aktorJiang Wu. Dia digambarkan sebagai pahlawan anti-Jepang yang memimpin para tahanan untuk melarikan diri. Beberapa adegan penyiksaan yang gamblang ditampilkan.

    Film ini dijadwalkan akan dirilis di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Malaysia. Namun tentu saja film itu takkan tayang di Jepang.

    Sejarah Unit 731

    Unit 731 atau Detasemen Manchu 731 meriset usaha perang biologi dan kimia Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia selama Perang China-Jepang Kedua (1937-1945) dan Perang Dunia II.

    Perkiraan korban tewas bervariasi. Antara 1936 dan 1945, sekitar 14.000 korban dibunuh di Unit 731. Diperkirakan setidaknya 300.000 meninggal karena penyakit menular yang dipicu aktivitas Unit 731 dan fasilitas afiliasinya. Lokasinya di distrik Pingfang di Harbin, kota terbesar di negara boneka Jepang Manchukuo dan punya kantor cabang aktif di seluruh China dan Asia Tenggara.

    Didirikan tahun 1936, Unit 731 bertanggung jawab atas beberapa kejahatan perang paling terkenal militer Jepang. Mereka rutin melakukan tes keji termasuk suntikan penyakit, dehidrasi terkontrol, pengujian senjata biologis, pengambilan organ, amputasi, dan pengujian senjata. Korban yang diculik untuk percobaan tak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak, namun juga bayi yang lahir dari pemerkosaan sistemik oleh staf dalam kompleks.

    Korban berasal dari berbagai negara, mayoritas China. Beberapa anggota unit itu membuat pengakuan mengerikan. Berbicara di tahun 2006, seorang pria berusia 84 tahun bernama Akira Makino mengatakan melakukan operasi dan amputasi pada beberapa tawanan perang saat mereka masih hidup tanpa obat bius.

    Lalu mereka dieksekusi dengan digantung. Selain amputasi, ia diperintahkan melakukan pembedahan perut dan eksperimen lain terhadap pria, wanita, dan anak-anak. “Sungguh mengerikan yang saya lakukan terhadap orang-orang tak bersalah, meski saya diperintahkan melakukannya. Saya akan dibunuh jika tak patuh,” katanya.

    Baru-baru ini, tahun 2023, Hideo Shimizu, pria berusia 93 tahun yang baru berusia 14 tahun kala direkrut sebagai kadet di kota Harbin, berbicara tentang pengalamannya di fasilitas tersebut. Dia dibawa ke ruang spesimen dan melihat potongan-potongan tubuh manusia diawetkan formalin.

    “Ada yang diiris dua secara vertikal, sehingga organnya bisa terlihat. Ada anak-anak, sepuluh atau dua puluh, mungkin lebih. Saya tercengang. Saya pikir, bagaimana mereka bisa melakukannya pada anak kecil?” ucapnya. Shimizu terselamatkan dari keharusan partisipasi karena perang tiba-tiba berakhir beberapa minggu kemudian dengan menyerahnya Jepang.

    Halaman 2 dari 2

    (fyk/fay)

  • Rusia Lakukan Penyiksaan Warga Sipil Ukraina

    Rusia Lakukan Penyiksaan Warga Sipil Ukraina

    Jenewa

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Rusia telah melakukan penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual, terhadap tahanan sipil di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukannya. PBB menyebut praktik penyiksaan oleh Moskow itu terjadi dalam “cara yang meluas dan sistematis”.

    Laporan yang dirilis kantor hak asasi manusia (HAM) PBB itu, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), menyimpulkan bahwa Rusia, sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, “telah menjadikan tahanan sipil Ukraina sebagai subjek pelanggaran serius dengan pola konsisten” terhadap hukum internasional.

    Laporan terbaru yang dirilis pada Selasa (23/9) itu menyebutkan bahwa para penyelidik PBB telah mewawancarai sebanyak 216 warga sipil yang telah dibebaskan dari penahanan di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia sejak Juni 2023.

    Sebanyak 92 persen dari mereka, menurut laporan kantor HAM PBB itu, telah “memberikan laporan yang konsisten dan detail tentang pengalaman mereka menjadi korban penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan mereka”.

    “Pemukulan parah dengan berbagai instrumen, seperti pentungan atau tongkat kayu, sengatan listrik ke berbagai bagian tubuh, dan eksekusi tiruan termasuk di antara metode yang disebutkan,” sebut laporan kantor HAM PBB tersebut.

    Banyak juga yang mengakui mereka telah mendapatkan ancaman pembunuhan dan kekerasan terhadap diri mereka sendiri atau orang tercinta mereka, berbagai bentuk penghinaan, dan “berbagai posisi yang membuat stres”.

    “Banyak orang yang diwawancarai menjadi korban berbagai bentuk penyiksaan atau penganiayaan selama penahanan,” demikian laporan kantor HAM PBB.

    Pada Mei 2025, menurut kantor HAM PBB, otoritas Ukraina melaporkan bahwa sekitar 1.800 warga sipilnya ditahan oleh Rusia. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.

    Laporan kantor HAM PBB itu memperingatkan bahwa Rusia sering mengabaikan perlindungan hukum, ditambah dengan kurangnya akuntabilitas yang parah, telah “menempatkan banyak warga sipil Ukraina di luar perlindungan hukum yang efektif selama penahanan mereka”.

    Kepala HAM PBB Volker Turk menekankan bahwa “orang-orang telah ditangkap secara sewenang-wenang dari jalanan di wilayah pendudukan, didakwa dengan dasar hukum yang berubah-ubah, dan ditahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun”.

    “Sangat penting agar hak asasi manusia para tahanan sipil, yang sangat terdampak oleh konflik mengerikan ini, diprioritaskan dalam setiap perundingan damai,” cetusnya.

    Laporan terbaru itu juga mendokumentasikan “kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan buruk” terhadap warga sipil yang ditahan oleh otoritas Ukraina. Disebutkan bahwa di wilayah-wilayah yang dikuasai, Ukraina menahan banyak warganya sendiri atas tuduhan terkait keamanan nasional, termasuk pengkhianatan dan spionase.

    Warga-warga Ukraina lainnya, menurut laporan itu, menghadapi tuduhan kolaborasi terkait interaksi mereka dengan otoritas pendudukan Rusia.

    Lihat juga Video: Warga Sipil Ukraina Tewas Ribuan Lebih Banyak daripada Laporan PBB

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PITI dukung sikap tegas Presiden Prabowo soal Palestina di PBB

    PITI dukung sikap tegas Presiden Prabowo soal Palestina di PBB

    solusi dua negara berpotensi memberikan pengakuan kedaulatan Palestina, mengakhiri konflik berkepanjangan, serta meningkatkan stabilitas di kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) mendukung penuh terhadap sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan solidaritas internasional untuk kemerdekaan Palestina.

    Ketua Umum PITI Serian Wijatno mengatakan pernyataan Presiden Prabowo agar dunia bersatu mengakhiri penderitaan rakyat Palestina merupakan ajakan moral bagi negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    “Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila harus terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan kedaulatan,” kata Serian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan sikap Presiden Prabowo sejalan dengan komitmen PITI yang konsisten mendukung hak-hak rakyat Palestina serta menentang segala bentuk penjajahan. Menurut dia, pernyataan itu menunjukkan keberanian Indonesia menyuarakan isu Palestina di forum internasional.

    Serian menyebut sikap Presiden Prabowo di PBB diharapkan meningkatkan kesadaran internasional dan mendorong aksi nyata bagi penyelesaian konflik di Palestina.

    Terkait opsi dua negara, ia menilai hal tersebut solusi yang tepat sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di forum internasional tersebut.

    Menurut dia, solusi dua negara berpotensi memberikan pengakuan kedaulatan Palestina, mengakhiri konflik berkepanjangan, serta meningkatkan stabilitas di kawasan.

    “Dengan menjadi negara merdeka, Palestina dapat mengembangkan ekonominya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

    Serian menambahkan, implementasi solusi dua negara memerlukan komitmen dan kerja sama dari pihak terkait serta dukungan internasional yang kuat. Ia meyakini Indonesia akan terus ambil bagian dalam perjuangan itu.

    Ia menegaskan saat ini Palestina sudah diakui 147 dari 193 negara anggota PBB, termasuk China dan Rusia sejak 1988, serta sejumlah negara Eropa yang belakangan mendeklarasikan pengakuan resmi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Rupiah melemah seiring antusias pasar turun terhadap kebijakan Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi antusiasme yang menurun dari para pelaku pasar pascapergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 77 poin atau 0,46 persen menjadi Rp16.688 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.611 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.636 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.607 per dolar AS.

    “Indikasi tentang ekonomi di Indonesia terutama pascapergantian antara Sri Mulyani ke Purbaya ini memang membuat satu penyesuaian dari pelaku pasar yang dulu sempat begitu antusias dengan kebijakan-kebijakan dari Sri Mulyani, tapi saat ini sedang sedikit mengalami penurunan,” ujar dia dalam keterangan yang terima di Jakarta, Selasa.

    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Purbaya, menurut dia, juga dianggap masih belum diterima oleh pasar.

    Salah satu kebijakan dari Purbaya ialah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang menetapkan rincian penempatan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank. Masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI dan BRI, lalu Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

    Bunga ditetapkan sebesar 80,476 persen dari bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan tidak bisa digunakan untuk pembelian surat berharga negara (SBN).

    “Walaupun kita melihat bahwa IMF (International Monetary Fund) telah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,8 persen (yang) seharusnya ini bisa mengangkat sentimen positif terhadap mata uang rupiah, tapi kita melihat bahwa kondisi saat ini memang tidak bisa membuat mata uang rupiah mengalami penguatan,” kata Ibrahim.

    Jika melihat sentimen eksternal, ia mengatakan kemungkinan besar Bank Sentral Amerika Serikat (AS) bakal menurunkan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di bulan Oktober 2025 sebesar 25 basis points (bps). Hingga akhir tahun, secara total pemangkasan suku bunga bisa mencapai 50 bps.

    Menurut dia, sentimen itu bahkan belum mampu menguatkan kurs rupiah mengingat adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Eropa antara Rusia dengan Ukraina dan upaya Zionis Israel mencaplok 100 persen Jalur Gaza di Palestina.

    “Ini mendapatkan kecaman-kecaman dari negara-negara Arab, baik Mesir, Qatar maupun Arab Saudi. Namun, Israel masih tetap tidak bergeming bahwa menganggap Jalur Gaza harus dikuasai 100 persen,” katanya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.