Negara: Rusia

  • Rusia Bombardir Kyiv Pakai Rudal & Drone, Suara Tembakan Menggema

    Rusia Bombardir Kyiv Pakai Rudal & Drone, Suara Tembakan Menggema

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menyerang Kyiv, Ukraina dengan drone dan rudal pada Minggu pagi. Pemantau independen menyebut ini merupakan salah satu serangan terbesar Rusia terhadap ibu kota Ukraina dan wilayah sekitarnya sejak perang dimulai.

    Laporan Reuters menyebut drone terbang di atas langit dan suara tembakan terdengar sepanjang malam. Serangan berlanjut hingga pukul 07.20 waktu setempat. 

    Pemerintah militer Kyiv mengatakan setidaknya enam orang terluka.

    Sejumlah warga mengungsi ke stasiun-stasiun metro yang jauh di bawah tanah demi alasan keselamatan.

    Banyak wilayah di seluruh Ukraina berada dalam mode siaga serangan udara, sementara negara tetangga Polandia menutup wilayah udara di dekat dua kota di tenggara.  Angkatan udara mereka juga mengerahkan jet-jet tempur sebagai respons.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    New York

    Singapura mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatasi penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Singapura mendesak reformasi agar PBB lebih inklusif.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025), hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

    “Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Balakrishnan.

    Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.

    “Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini,” ujarnya.

    Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hak veto itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi apa pun terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperoleh resolusi itu dari anggota PBB lainnya.

    Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

    Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Tatanan dunia pascaperang, katanya, ‘telah berakhir’. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.

    “Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah,” ujarnya.

    Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel ‘mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara’.

    (haf/imk)

  • Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    Malaysia Desak PBB Jatuhkan Sanksi Israel, Tuntut Hak Veto AS Dkk Dihapus

    New York

    Malaysia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Malaysia juga mendesak agar hak veto yang selama ini dimiliki lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB dibatasi atau bahkan dihapus.

    Dilansir Bernama, Minggu (28/9/2025), sikap Malaysia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan dalam Debat Umum Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) 2025 di New York, AS.

    Dia meyakini kebrutalan rezim Zionis di Timur Tengah tidak boleh dibiarkan berlanjut. Mohamad mengatakan serangan terbaru Israel di Doha, Qatar, bukan sekadar serangan terhadap perwakilan Hamas, tetapi merupakan pelanggaran kedaulatan negara lain dan penghinaan terhadap semua upaya mediasi.

    Dia mengatakan serangan tersebut menandakan Israel akan terus mengganggu stabilitas kawasan. Dia menekankan dampak dari tindakan Israel akan meluas ke seluruh dunia.

    “Kekejaman mungkin dimulai dengan Palestina, tetapi tentu saja tidak akan berakhir dengan Palestina. Seiring Timur Tengah semakin berbahaya bagi penduduknya, kita akan merasakan dampaknya di seluruh dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya mengadvokasi solusi dua negara saja tidak cukup,” katanya.

    Dia menegaskan komitmen Malaysia untuk mendukung rakyat Palestina melalui berbagai langkah, termasuk Deklarasi New York. Mohamad mengatakan tindakan nyata juga harus diambil untuk melawan pasukan penjajah.

    Menurutnya, dukungan jangka panjang harus dipersiapkan untuk memastikan pembangunan negara Palestina yang dengan pemerintahan sendiri. Dia menyindir PBB yang seolah membiarkan kekejaman Israel selama ini.

    “Ujian yang kita hadapi sekarang adalah ujian eksistensial. 80 tahun PBB, dan 77 tahun pembersihan etnis Palestina, jika kita tidak dapat menyelesaikannya, warga dunia akan kehilangan kepercayaan kepada kita dan tatanan internasional,” ujarnya.

    Mohamad juga menegaskan kembali seruan Malaysia untuk reformasi PBB. Dia menekankan bahwa PBB harus tetap relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang telah lama ada.

    Dia mengatakan Malaysia percaya tiga reformasi mendesak adalah kunci kelangsungan hidup PBB. Termasuk, katanya, kebutuhan untuk membatasi, jika tidak dihapus, hak veto.

    Sebagai informasi, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Prancis dan Inggris. Hak veto ini membuat salah satu negara itu punya kemampuan menggagalkan berbagai keputusan yang dibuat suara mayoritas anggota PBB.

    “Kita harus menantangnya setiap kali hak veto digunakan, terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan harus mengalir kembali ke Majelis Umum. Sebagai badan yang paling inklusif di majelis ini, PBB harus diizinkan untuk berfungsi sebagai hati nurani dan suara dunia, tanpa hambatan. Kita juga harus merancang ulang mekanisme pendanaan global untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi negara-negara berkembang,” ujarnya sambil menekankan reformasi PBB merupakan keharusan.

    Mohamad mendesak PBB menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto, dengan menyebutkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali dalam memenuhi kehendak Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan keras.

    “Kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian. Kita tidak boleh lagi diam-diam menerima penolakan atas suara kolektif kita. Kita harus mempertanyakan dan menantang veto. Kita harus membebaskan Dewan Keamanan dari kelumpuhan yang memalukan ini,” ujarnya.

    Dia mengatakan PBB harus tetap menjadi organisasi internasional yang relevan dan efektif serta penjaga perdamaian global. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

    Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Serangan militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan menyebabkan kelaparan parah.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    New York

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. Embargo itu menyusul proses yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan negara itu melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran telah membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Apalagi, Israel dan AS telah mengebom situs-situs nuklir Iran.

    Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali. Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB.

    “Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama.

    Iran pun memperingatkan akan adanya respons yang keras. Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.

    Iran mengatakan mereka akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    “Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

    Dia juga mengaku telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi ‘kesalahan besar’ untuk mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    Negara-negara Eropa sendiri menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga 6 bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

    “Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi. Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota BRICS Plus di Amerika Serikat, Jumat (27/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para negara anggota BRICS Plus yang kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
    “Tadi juga rapat mengadres situasi yang terjadi di Palestina, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan negara-negara BRICS yang selalu konsisten dalam rangka membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan video, Sabtu (27/9/2025).
    Pertemuan tertutup itu juga membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Menurut Sugiono, reformasi PBB diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).
    “Artificial Intelligence itu juga belum tercakup di dalam UN Chapter dan juga ada beberapa keinginan dari beberapa negara untuk mengembangkan keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota permanen maupun anggota non-permanen,” katanya.
    Selain reformasi PBB, para anggota BRICS membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum terlaksana dengan sempurna.
    “Indonesia menyampaikan bahwa dari SDGs yang dilaksanakan hanya 15 persen targetnya yang saat ini on track, kemudian ada kesenjangan pembiayaan antar negara yang berkembang hingga mencapai 4 triliun USD,” ucap Sugiono.
    “Dan untuk itu diperlukan suatu komitmen politik dan mobilisasi sumber daya, di mana BRICS juga mempunyai kemampuan untuk itu,” tandasnya.
    Sebagai informasi, BRICS merupakan aliansi ekonomi yang diprakarsai lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
    Indonesia baru bergabung pada 2024 dan menjadi anggota ke-11 dalam organisasi yang kini dinamakan BRICS Plus.
    Negara yang kini menjadi anggota BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terjadi Lagi! Drone Misterius Muncul di Pangkalan Militer Terbesar Denmark

    Terjadi Lagi! Drone Misterius Muncul di Pangkalan Militer Terbesar Denmark

    Kopenhagen

    Sejumlah drone tak teridentifikasi kembali terpantau di malam hari di wilayah Denmark, dengan kali ini terjadi di area pangkalan militer terbesar di negara tersebut. Ini menjadi insiden terbaru dari serangkaian penampakan drone misterius di Denmark beberapa waktu terakhir.

    Perdana Menteri (PM) Mette Frederiksen menyebut penampakan drone tak teridentifikasi, yang sebelumnya terjadi di sejumlah bandara Denmark itu, sebagai “serangan hybrid”. Namun intelijen Kopenhagen sejauh ini belum berhasil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab di balik penampakan drone tersebut.

    Penampakan drone-drone misterius itu mendorong penutupan beberapa bandara di Denmark sejak Senin (22/9) waktu setempat, ketika drone pertama muncul.

    Kemunculan drone terbaru, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025), terjadi di pangkalan militer Karup di Denmark pada Jumat (26/9) malam.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami mengalami insiden sekitar pukul 20.15 waktu setempat, yang berlangsung selama beberapa jam. Satu hingga dua drone terpantau di luar dan di atas pangkalan udara,” kata petugas jaga pada pangkalan militer tersebut, Simon Skelsjaer, kepada AFP.

    Dia mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak bisa menjelaskan dari mana drone itu berasal.

    “Kami tidak menembak jatuh drone itu,” imbuh Skelsjaer dalam pernyataannya.

    Ditambahkan Skelsjaer bahwa pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak militer dalam penyelidikan insiden tersebut.

    Pangkalan militer Karup, sebut Skelsjaer, berbagi landasan pacu dengan bandara sipil Midtjylland, yang sempat ditutup sementara. Namun demikian, menurut Skelsjaer, tidak ada penerbangan yang terdampak karena tidak ada penerbangan komersial yang dijadwalkan pada jam tersebut.

    Frederiksen, dalam pernyataan pada Kamis (26/9), mengatakan bahwa “selama beberapa hari terakhir, Denmark telah menjadi korban serangan hybrid” — merujuk pada perang non-konvensional. Dia memperingatkan bahwa penerbangan drone tersebut “dapat berlipat ganda”.

    Para penyelidik Denmark sejauh ini belum berhasil mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab di balik penampakan drone tersebut.

    Namun Frederiksen menekankan: “Ada satu negara utama yang menjadi ancaman bagi keamanan Eropa, yaitu Rusia.”

    Rusia, dalam pernyataan pada Kamis (25/9), menyatakan mereka “menolak secara tegas” segala dugaan keterlibatan mereka dalam insiden-insiden drone di Denmark. Kedutaan Besar Rusia di Kopenhagen menyebutnya sebagai “provokasi”.

    Tonton juga Video: Wujud Drone yang Ditembak Jatuh di Wilayah Polandia

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Microsoft memecat salah satu petingginya, Lisa Monaco. Perempuan yang kini menjabat sebagai Presiden Urusan Global Microsoft itu diketahui pernah menjabat di pemerintahan yang dikuasai dari Partai Demokrat.

    Langkah ini tampak sebagai upaya terbaru Trump untuk membalas dendam kepada pihak yang ia anggap sebagai musuh politik. Pernyataan itu disampaikan Trump sehari setelah mantan Direktur FBI James Comey didakwa.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025), Monaco sebelumnya membantu mengkoordinasikan respons Departemen Kehakiman terhadap serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol yang dilakukan para pendukung Trump.

    Ia juga pernah menjabat sebagai penasihat keamanan di pemerintahan Barack Obama, lalu menjadi wakil jaksa agung di bawah Presiden Joe Biden. Monaco mulai bekerja untuk Microsoft pada Juli lalu untuk memimpin hubungan perusahaan dengan pemerintah di seluruh dunia.

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, terutama mengingat kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan pemerintah AS.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” ujar Trump.

    Izin keamanan Monaco telah dicabut sejak Februari. Pada Jumat, Trump juga mengatakan pemerintah AS telah melarangnya masuk ke seluruh properti federal karena banyak tindakan keliru Monaco.

    Microsoft menolak berkomentar atas pernyataan Trump, sementara Monaco juga belum memberi tanggapan. Sehari sebelumnya, Comey yang memimpin FBI ketika penyelidikan terkait dugaan hubungan kampanye Trump 2016 dengan Rusia dimulai, didakwa atas tuduhan pernyataan palsu dan menghalangi proses kongres.

    Trump pada Jumat juga mengatakan ia memperkirakan akan ada dakwaan lain terhadap orang-orang yang ia anggap musuh, meski tidak menyebutkan nama.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan firma hukum yang membela isu yang ia benci, menekan universitas lewat dana federal, dan memecat jaksa yang terlibat dalam penyelidikan terhadap dirinya.

    Trump juga mendorong agar dakwaan dijatuhkan terhadap mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Jaksa Agung New York Letitia James, serta Senator Demokrat Adam Schiff.

    (ily/hns)

  • Misteri ‘Wanita Busana Merah Jambu’ Tewas di Spanyol Terpecahkan, Siapa Dia?

    Misteri ‘Wanita Busana Merah Jambu’ Tewas di Spanyol Terpecahkan, Siapa Dia?

    Madrid

    Mayat perempuan yang ditemukan di Spanyol lebih dari 20 tahun lalu berhasil diidentifikasi berkat kerja sama interpol lintas negara. Jenazah itu diidentifikasi sebagai Liudmila Zavada, warga negara Rusia yang tewas saat berusia 31 tahun.

    Liudmila adalah orang ketiga yang diidentifikasi melalui investigasi bertajuk Operasi Identifikasi Saya, yang diluncurkan Interpol pada 2023.

    Operasi kepolisian itu bertujuan menemukan nama-nama perempuan yang dibunuh atau meninggal dalam keadaan mencurigakan atau tidak dapat dijelaskan di Eropa.

    Kasus pertama adalah seorang perempuan Inggris yang dibunuh di Belgia. Ia diidentifikasi oleh keluarganya setelah melihat foto tato di tubuhnya dalam sebuah laporan BBC News.

    Sekretaris Jenderal Interpol, Valdecy Urquiza, mengatakan identifikasi terbaru terhadap Luidmila akan memberikan “harapan baru bagi keluarga dan teman-teman orang yang hilang”.

    Interpol mengklaim operasi pencarian ini dapat menjadi “petunjuk baru” bagi para penyelidik.

    “Setelah 20 tahun, seorang perempuan tak dikenal telah mendapatkan kembali identitasnya,” katanya.

    “Tugas kami juga bertujuan memulihkan martabat korban dan memberikan suara bagi mereka yang terdampak oleh tragedi tersebut,” begitu klaim Interpol (Getty Images)

    Jasad Luidmila ditemukan Juli 2005, di tepi jalan di Provinsi Barcelona, Spanyol.

    Saat itu kepolisian menamainya sebagai “perempuan berbusana merah jambu”. Alasannya, saat ditemukan mayat tersebut mengenakan blus pink bermotif bunga, celana pink, dan sepatu pink.

    Polisi setempat menyatakan penyebab kematiannya mencurigakan. Musababnya, bukti menunjukkan jenazah telah dipindahkan dalam 12 jam sebelum ditemukan.

    Meskipun telah dilakukan penyelidikan yang mendalam, identitas wanita tersebut tetap menjadi misteri selama dua dekade.

    Sebuah petunjuk

    Tahun lalu, kasus ini menjadi bagian Operasi Identifikasi Saya. Operasi ini memungkinkan interpol mempublikasikan data seperti sidik jari dari daftar “notifikasi hitam” (kasus-kasus mayat perempuan tak dikenal) kepada kepolisian di seluruh dunia.

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, Interpol juga mengirimkan data biometrik tentang kasus-kasus tersebut ke 196 negara anggotanya. Interpol meminta aparat penegak hukum di negara anggota membandingkan informasi tersebut dengan yang tersimpan di basis data nasional mereka.

    Jenazah Luidmila Zavada ditemukan 20 tahun yang lalu di Viladecans, sebuah kota di Provinsi Barcelona, Spanyol (Interpol)

    Dengan cara ini, aparat keamanan juga dapat mencocokkan sampel DNA dari kerabat biologis secara internasional.

    Proses ini dapat dilakukan berkat sampel yang disumbang secara sukarela oleh keluarga orang yang hilang.

    Awal tahun ini, polisi Turki menganalisis sidik jari dalam basis data nasionalnya. Mereka kemudian mengungkap identitas Zavada.

    Verifikasi berlanjut. DNA Luidmila Zavada ditemukan kesesuaian DNA-nya dengan kerabat dekat di Rusia.

    “Kasus-kasus seperti ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh warga negara dan entitas terkait, dalam berkontribusi pada upaya ini,” kata Interpol.

    Meskipun identitas Luidmila telah terungkap, kepolisian masih menyelidiki penyebab kematiannya serta peristiwa yang menyertainya.

    Negara-negara anggota Interpol bekerja sama secara erat untuk memaksimalkan kemampuan analisis mereka (Interpol)

    Perempuan pertama yang diidentifikasi melalui kampanye ini adalah Rita Roberts, perempuan berumur 31 tahun asal Wales.

    Dia dibunuh di Belgia pada 1992. Keluarganya mengaku cemas selama puluhan tahun, tanpa mengetahui apa yang terjadi padanya.

    Mayat wanita Paraguay

    Awal tahun ini, perempuan yang ditemukan tewas di sebuah peternakan pedesaan di Spanyol berhasil diidentifikasi sebagai Ainoha Izaga Ibieta Lima, 33 tahun, asal Paraguay.

    Berdasarkan informasi kerabatnya, Lima pergi ke Spanyol pada 2013. Pada 2019, ia kemudian melaporkan Lima hilang kepada otoritas Paraguay, setelah tak ada kabar berita selama berbulan-bulan.

    Polisi menggambarkan kondisi kematiannya sebagai “tidak dapat dijelaskan”.

    Tujuh tahun telah berlalu sejak kematiannya di provinsi Girona, Spanyol.

    Dia tidak membawa dokumen identitas apa pun. Penduduk di kawasan peternakan serta tetangga lainnya mengaku tidak mengenal identitasnya.

    Polisi menyatakan, dia punya tato bertuliskan “kesuksesan” dalam bahasa Ibrani.

    Lalu, jasadnya dapat diidentifikasi saat pihak berwenang di Paraguay membandingkan sidik jari yang ada dalam database Spanyol dengan database nasional mereka.

    Interpol telah menerbitkan “notifikasi hitam” untuk setiap jasad wanita yang tidak dikenal (Getty Images)

    Interpol masih berusaha mengidentifikasi identitas dari 44 wanita lain yang ditemukan tewas. Kasusnya tersebar di Belanda, Jerman, Belgia, Prancis, Italia, dan Spanyol. Sebagian besar dari mereka adalah korban pembunuhan dan diperkirakan berusia antara 15 hingga 30 tahun.

    Interpol mengatakan, peningkatan migrasi global dan perdagangan manusia telah memicu banyak laporan orang hilang di luar negara asal mereka, yang dapat mempersulit identifikasi jenazah.

    Seorang pejabat agen tersebut mengatakan kepada BBC, perempuan “terkena dampak yang tidak proporsional dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia”.

    Rincian setiap kasus telah dipublikasikan di situs web Interpol, bersama dengan foto-foto elemen identifikasi potensial dan rekonstruksi wajah.

    BBC

    (nvc/nvc)