Negara: Rusia

  • Dolar AS Bangkit, Pasar Tunggu Dampak Shutdown dan Keputusan The Fed

    Dolar AS Bangkit, Pasar Tunggu Dampak Shutdown dan Keputusan The Fed

    Bisnis.com, JAKARTA – Dolar AS menguat di perdagangan Asia pada Kamis (2/10/2025) setelah Mahkamah Agung menunda sidang pemecatan pejabat The Fed. Pasar juga tengah menunggu dampak penutupan (shutdown) pemerintah AS dan arah kebijakan suku bunga.

    Berdasarkan data Reuters, indeks dolar terhadap sejumlah mata uang utama naik 0,1% menjadi 97,80, setelah sebelumnya melemah empat hari beruntun.

    “Untuk sementara, kekhawatiran pasar soal independensi The Fed mundur ke belakang layar dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Tony Sycamore, analis pasar IG di Sydney.

    Pasar kini mencermati berapa lama shutdown pemerintah AS berlangsung dan dampaknya terhadap publikasi data ekonomi. “Kita berada dalam kekosongan data hingga 13 Oktober,” tambah Sycamore.

    Adapun, penutupan pemerintahan AS menghentikan aliran data ekonomi federal di tengah ketidakpastian arah kebijakan. 

    Sehari sebelumnya, pemerintahan Trump membekukan dana US$26 miliar untuk negara bagian yang condong ke Partai Demokrat, melanjutkan ancaman menggunakan shutdown sebagai tekanan politik.

    Platform prediksi Polymarket menunjukkan kemungkinan terbesar shutdown bertahan 1–2 pekan, namun terdapat 34% peluang berlangsung lebih lama, dengan hampir US$1 juta menjadi taruhan.

    Sementara itu, lapangan kerja sektor swasta AS pada September anjlok 32.000, menyusul revisi penurunan 3.000 pada Agustus, menurut laporan ADP. 

    Investor kini menjadikan data ini sebagai acuan utama, karena laporan ketenagakerjaan resmi Departemen Tenaga Kerja untuk September tidak akan dipublikasikan akibat shutdown.

    Di sisi lain, aktivitas manufaktur AS naik tipis pada September, tetapi pesanan baru dan perekrutan melemah karena tekanan tarif impor besar-besaran era Trump.

    Pasar memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga 25 basis poin dalam pertemuan Oktober. Berdasarkan CME FedWatch Tool, peluang pemangkasan mencapai 99,4%, naik dari 96,2% sehari sebelumnya. Harga emas turun 0,2% ke level US$3.857,09 per ons setelah sebelumnya melonjak ke rekor tertinggi seiring pelemahan dolar AS.

    Di pasar valuta asing, dolar AS naik 0,2% menjadi 147,305 yen, serta menguat 0,1% ke 7,13 yuan dalam perdagangan offshore. 

    Adapun nilai tukar euro melemah tipis 0,04% menjadi US$1,1725 setelah laporan Wall Street Journal menyebut AS akan membantu Ukraina dengan intelijen untuk serangan rudal jarak jauh ke infrastruktur energi Rusia. Sementara itu, sterling stabil di level US$1,3474.

  • Dasco: KUHAP Disahkan Usai Masa Sidang DPR Mendatang

    Dasco: KUHAP Disahkan Usai Masa Sidang DPR Mendatang

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan disahkan setelah masa reses atau sidang selanjutnya.

    Dasco mengatakan sampai saat ini perubahan KUHAP masih menampung aspirasi publik dan tetap dibahas saat masa reses berlangsung.

    “Untuk KUHAP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik,” ujarnya di Komplek Parlemen, Rabu (1/10/2025).

    Menurutnya atensi masyarakat terhadap RKUHAP cukup tinggi sehingga memerlukan masukan secara kumulatif dari masyarakat sehingga belum bisa disahkan dalam jangka waktu dekat.

    Dia menyebut pengesahan KUHAP direncanakan pada masa sidang selanjutnya atau setelah masa reses selesai.

    “Sehingga di waktu reses pimpinan Komisi III juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada 29 September 2025, Komisi III menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama beberapa perwakilan koalisi masyarakat dan pakar hukum seperti Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, Lokataru Foundation,  hingga Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan (AAPK).

    Di sisi lain, pada Kamis (2/10/2025) atau besok, DPR akan menggelar rapat paripurna ke-6 sekaligus menutup masa sidang ke-1 tahun 2025-2026. Sidang ini juga mengambil keputusan terhadap beberapa RUU menjadi Undang-Undang seperti  RUU BUMN, Ekstradisi Indonesia-Rusia, sampai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

  • Dasco sebut RUU KUHAP diputuskan di masa sidang selanjutnya

    Dasco sebut RUU KUHAP diputuskan di masa sidang selanjutnya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan diputuskan di masa sidang selanjutnya.

    Dia mengatakan bahwa hingga saat ini Komisi III DPR RI terus menerima aspirasi dari masyarakat terkait KUHAP. Pasalnya, dia menilai partisipasi publik yang menyoroti soal revisi KUHAP luar biasa.

    “Ini luar biasa perhatian, atensi dari masyarakat sehingga belum disahkannya itu, karena masih tetap kita menerima partisipasi atau masukan-masukan dari publik,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Adapun Kamis (2/10) besok, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penutupan masa sidang. Dengan begitu, DPR RI memasuki masa reses mulai Jumat (3/10) hingga awal November.

    Dalam rapat paripurna itu, sejumlah RUU akan dibahas untuk diambil keputusan yakni RUU Kepariwisataan, RUU Badan Usaha Milik Negara, hingga RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Rusia.

    Meski memasuki masa reses, dia mengatakan bahwa DPR RI akan tetap terbuka untuk menerima partisipasi publik. Menurut dia, Komisi III DPR RI sudah meminta izin untuk tetap menggelar rapat di masa reses.

    “Pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan, kita akan putuskan (KUHAP),” kata dia.

    Adapun Komisi III DPR RI pada Juli 2025 sebetulnya sudah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP. Setelah terdapat berbagai saran dari publik, Komisi III DPR RI pun belum memutuskan untuk membawa RUU tersebut ke tingkat paripurna.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Daftar RUU yang Akan Disahkan DPR Besok, Ada UU BUMN dan Kepariwisataan

    Ini Daftar RUU yang Akan Disahkan DPR Besok, Ada UU BUMN dan Kepariwisataan

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan beberapa undang-undang baru, seperti UU BUMN dan UU Kepariwisataan.

    Dari informasi yang diterima Bisnis.com, Rabu (1/10/2025), selain mengesahkan UU BUMN, maka pemerintah juga akan menetapkan mitra kerja di Kementerian Haji dan Umrah, kemudian dilanjutkan dengan pidato DPR.

    Simak detail pembahasan dan pengesahan UU di DPR, Kamis (2/10/2025):

    1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradiction);

    2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

    3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

    4. Pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;

    5. Pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;

    6. Penetapan Mitra Kerja Kementerian Haji dan Umrah, di lanjutkan dengan pengambilan keputusan;

    7. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan besok Kamis (2/10/2025) dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    “RUU BUMN akan disahkan besok,” kata Dasco dilansir dari Antara, Rabu (1/10/2025).

    Menurut dia, revisi UU BUMN yang akan disahkan itu memuat perubahan untuk menyesuaikan terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, Rapat Paripurna DPR RI besok juga beragendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026.

    Selain itu, rencananya akan ada RUU lainnya yang juga disahkan yakni RUU tentang Kepariwisataan, hingga RUU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia.

  • TNI AD ubah syarat usia dan tinggi badan bagi calon prajurit

    TNI AD ubah syarat usia dan tinggi badan bagi calon prajurit

    Tapi bukan berarti kami mengurangi kualitas ya, karena kalau orang tinggi kan belum tentu lebih kuat dari yang pendek

    Jakarta (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengubah syarat usia maksimal menjadi 24 tahun dari 22 tahun serta tinggi badan minimal menjadi 158 cm dari 163 cm bagi calon prajurit Bintara dan Tamtama.

    Saat ditemui di Jakarta, Rabu, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengungkapkan persyaratan baru tersebut seiring dengan kebutuhan pasukan yang lebih banyak pada TNI AD.

    “Tapi bukan berarti kami mengurangi kualitas ya, karena kalau orang tinggi kan belum tentu lebih kuat dari yang pendek,” ujar Jenderal Tandyo.

    Ia menyebutkan perubahan persyaratan itu dilakukan utamanya pada TNI AD lantaran saat ini Angkatan Darat cenderung lebih banyak dibangun, khususnya terkait Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    Adapun BTP merupakan satuan infanteri baru yang dibentuk oleh TNI AD untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam program ketahanan pangan, di samping menjaga pertahanan negara.

    BTP akan ditempatkan di setiap kabupaten/kota, memiliki lahan seluas 30 hektar, dan dilengkapi prajurit yang memiliki kemampuan tempur serta keterampilan di bidang pertanian, perikanan, konstruksi, dan kesehatan.

    Tandyo menuturkan Indonesia menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang membutuhkan banyak pasukan apabila terdapat potensi perang.

    Indonesia, kata dia, belajar dari perang Ukraina dengan Rusia, yang cenderung merekrut tentara bayaran, sehingga terlihat tidak siap dengan adanya ancaman.

    “Jadi kami harus mempersiapkan karena ancaman bisa datang setiap saat. Meski sekarang kan enggak, tapi kita harus siap,” tuturnya.

    TNI AD kembali membuka rekrutmen Bintara Gelombang II dan Tamtama Gelombang 3 pada tahun 2025.

    Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi TNI AD mulai 11 September 2025 dan validasi pada 15 September 2025. Penutupan validasi atau daftar ulang akan disampaikan melalui laman maupun media sosial resmi TNI AD.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ungkap revisi UU BUMN disahkan di Rapat Paripurna besok

    Dasco ungkap revisi UU BUMN disahkan di Rapat Paripurna besok

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (2/10) besok.

    “RUU BUMN akan disahkan besok,” kata Dasco usai memimpin sebuah audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, revisi UU BUMN yang akan disahkan itu memuat perubahan untuk menyesuaikan terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun Rapat Paripurna DPR RI besok juga beragendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Selain itu, rencananya akan ada RUU lainnya yang juga disahkan yakni RUU tentang Kepariwisataan, hingga RUU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia.

    Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II atau paripurna DPR.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9) menyatakan seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Panja.

    “Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” kata Anggia sebelum mengetuk palu mengakhiri sesi penyetujuan.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan revisi UU tersebut menghapus keberadaan Kementerian BUMN dan menggantinya dengan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) sebagai lembaga regulator yang mengatur perusahaan negara.

    “Dengan sendirinya Kementerian BUMN dibubarkan, diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Tugas dan fungsinya kurang lebih sama, hanya sekarang berperan sebagai regulator,” kata Supratman.

    Menurut dia, BPBUMN akan tetap menjadi pemegang saham dwiwarna seri A sebesar satu persen mewakili pemerintah, sementara saham seri B sebesar 99 persen akan dipegang Danantara sebagai operator.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Matahari Picu Serangan Jantung, Cek Sederet Penelitiannya

    Matahari Picu Serangan Jantung, Cek Sederet Penelitiannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gangguan geomagnetik akibat aktivitas Matahari terbukti meningkatkan risiko serangan jantung di Bumi. Efek badai Matahari ini terungkap dari penelitian di Brasil.

    Penelitian oleh National Institute for Space Research di Brasil berhasil menyatakan hubungan sebab akibat antara gangguan geomagnetik terhadap penyakit jantung sudah banyak didokumentasikan, termasuk dampaknya ke serangan jantung (myocardial infarction/MI).

    Serangan jantung adalah penyumbatan aliran darah ke otot jantung yang menyebabkan kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat kekurangan oksigen.

    Para peneliti dari Brasil memfokuskan riset mereka serangan jantung, dengan meneliti catatan RS dari wilayah kota San Jose dos Campos pada periode 1 Januari 1998 hingga 31 Mei 2005.

    Periode tersebut adalah salah satu siklus puncak aktivitas Matahari, seperti yang terjadi setahun silam. Pada 2024, menurut NASA, Matahari mencapai titik “solar maximum”, yaitu puncak dari siklus 11 tahun. Aktivitas puncak itu adalah penyebab badai Matahari dan aurora terjadi lebih sering dari biasanya.

    Catatan rumah sakit yang diteliti oleh peneliti Brasil berasal dari 1.340 pasien (469 perempuan dan 871 pria). Kemudian, data tersebut dibandingkan dengan aktivitas geomagnetik pada periode yang sama.

    Temuan mereka menunjukkan tren yang serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu serangan jantung lebih sering terjadi pada pria daripada perempuan, tetapi tingkat kematiannya setara. Selain itu, perempuan cenderung melaporkan gejala tidak biasa dibandingkan dengan pria, yang tercatat cenderung hanya melaporkan dua gejala yaitu tangan kiri yang mati rasa dan rasa sakit di dada.

    Namun, para peneliti di Brasil menemukan perbedaan signifikan saat membandingkan data dengan aktivitas geomagnetik. Ketika ada gangguan geomagnetik, ada kenaikan kasus serangan jantung di rumah sakit, begitu juga kematian. Kenaikan frekuensi ini lebih banyak terjadi pada perempuan.

    “Data menunjukkan, meskipun jumlah serangan jantung pada perempuan lebih rendah, pada kondisi gangguan geomagnetik, terjadi proporsi lebih tinggi,” tulis laporan penelitian seperti dikutip oleh IFL Science.

    Penelitian serupa pernah diterbitkan pada 2018. Tim peneliti melaporkan bahwa variasi detak jantung (HRV), yaitu perbedaan jeda antara detak jantung berubah merespons gangguan geomagnetik. Tingkat HRV tinggi menandakan kesehatan yang lebih baik, berarti sistem saraf manusia merespons kondisi lingkungan dengan baik.

    Penelitian lain yang dilakukan pada 2022 menunjukkan bahwa gangguan geomagnetik yang intensi bisa menurunkan HRV selama 24 jam,

    Pada 2023, penelitian yang menggunakan data dari 204 wilayah yang terbagi atas bujur Bumi yang berbeda menunjukkan ada korelasi positif antara intensitas aktivitas geomagnetik dengan penyakit jantung.

    Sekelompok peneliti Rusia juga menemukan kaitan antara badai geomagnetik dengan risiko serangan jantung dan stroke. Namun, kesimpulan itu ditarik hanya berdasarkan enam laporan penelitian.

    IFL Science menyatakan berbagai penelitian itu menggambarkan bahwa masih butuh banyak data untuk menyimpulkan hubungan antara badai Matahari dan serangan jantung. Namun, riset yang sudah ada menunjukkan keterkaitan sehingga penting ada penelitian lebih lanjut.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Dukung 20 Poin Rencana Trump untuk Setop Perang Gaza

    Rusia Dukung 20 Poin Rencana Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta

    Pemerintah Rusia menyatakan pihaknya mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Rusia selalu mendukung dan menyambut baik segala upaya Presiden Trump yang bertujuan untuk mengakhiri tragedi yang sedang berlangsung ini,” ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada para wartawan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    “Tentu saja, kami ingin rencana ini terlaksana dan membantu mengakhiri berbagai peristiwa di Timur Tengah dengan damai,” tambahnya.

    Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Rencana perdamaian yang disampaikan Trump ini juga menuntut penggulingan Hamas, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjatanya.

    Selain itu, ada tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina, dan janji dari Israel untuk tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berusaha berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut.

    Dilansir DW, Selasa (30/9/2025), poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Tonton juga Video Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    Moskow

    Pemerintah Rusia memberikan respons keras untuk kemungkinan Amerika Serikat (AS) mengirimkan pasokan rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina, yang akan memampukan Kyiv untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Jika pengiriman semacam itu dilakukan AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), Moskow memperingatkan soal eskalasi tajam yang mungkin terjadi dalam konflik yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir.

    Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9) bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Putin sebelumnya memperingatkan bahwa Rusia berhak menyerang instalasi militer di negara-negara yang membiarkan Ukraina menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia.

    Namun, terlepas dari itu, Peskov juga mengatakan bahwa penggunaan rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi dalam perang.

    “Bahkan jika ini terjadi, tidak ada obat mujarab yang dapat mengubah situasi di garis depan bagi rezim Kyiv sekarang… Dan baik itu Tomahawk maupun rudal-rudal lainnya, mereka tidak akan mampu mengubah dinamika,” tegasnya, merujuk pada kemajuan perlahan tapi pasti yang diraih Rusia di Ukraina bagian timur.

    Tonton juga video “Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)