Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Putin Dukung Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump, Asalkan…

    Putin Dukung Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump, Asalkan…

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya siap mendukung rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, asalkan rencana tersebut mengarah pada pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

    Putin juga menyatakan optimismenya yang hati-hati terhadap 20 poin usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Presiden Rusia tersebut bahkan memuji usulan yang digagas oleh sang Presiden AS itu sebagai “cahaya di ujung terowongan”.

    Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat berbicara dalam Klub Diskusi Valdai, yang merupakan forum para pakar Rusia, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Jumat (3/10/2025). Forum diskusi tersebut digelar di kota Sochi, Rusia, pada Kamis (2/10) waktu setempat.

    Dalam forum tersebut, salah satu isu yang dibahas oleh Putin adalah rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan Trump, yang telah mendapat dukungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan negara-negara Arab, Muslim hingga Eropa. Kelompok Hamas sejauh ini masih mendiskusikan respons untuk usulan Trump tersebut.

    “Secara umum, Rusia siap mendukungnya. Tentu saja, asalkan mengarah pada tujuan akhir yang selalu kita bahas. Rusia selalu … menyokong pembentukan dua negara — baik Israel dan negara Palestina. Dan hal ini, menurut saya, adalah kunci solusi akhir bagi konflik Palestina-Israel,” tegas Putin.

    Namun Putin juga memperingatkan bahwa diplomasi unilateral Barat secara tradisional, yang seringkali “mengabaikan sejarah, tradisi, identitas, dan budaya masyarakat yang tinggal di sana”, tidak akan membawa perdamaian ke kawasan tersebut.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    “Kita sekarang semakin memahami inisiatif-inisiatif Presiden Trump, dan menurut saya mungkin ada secercah cahaya di ujung terowongan,” ucapnya memuji usulan sang Presiden AS itu.

    Secara khusus membahas soal penempatan Gaza di bawah pemerintahan internasional, Putin menekankan bahwa penting untuk memahami berapa lama hal tersebut akan berlangsung dan bagaimana kekuasaan akan dialihkan ke otoritas lokal.

    Putin juga mengingatkan bahwa pandangan Palestina, negara-negara regional, dan Hamas harus menjadi pertimbangan dalam perjanjian apa pun.

    “Penting bagi kami bahwa Hamas juga mendukungnya, bahwa pemerintahan Palestina mendukungnya,” tegas Putin seperti dilansir TASS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Orang-orang Abad ke-20 Santap Daging Gajah Mamut Jadi Steak

    Orang-orang Abad ke-20 Santap Daging Gajah Mamut Jadi Steak

    Jakarta –

    Daging mamut ternyata umum dikonsumsi di zaman prasejarah. Sebagian besar adalah para pemburu-pengumpul yang kelaparan dan berjuang untuk bertahan hidup selama Zaman Es. Sejak mamut terakhir punah 4.000 tahun lalu, sangat sedikit orang di zaman modern yang tahu keberadaannya, apalagi mencicipi dagingnya.

    Salah satu kisah dari pergantian abad ke-20 melibatkan Otto Ferdinandovich Herz, seorang ilmuwan Rusia, yang kembali ke St. Petersburg setelah menemukan bangkai mamut dari es dekat Sungai Berezovka di Siberia.

    Saat gajah purba itu diawetkan dan dipajang di Imperial Museum, Herz menyadari bahwa dagingnya tidak akan dibutuhkan dan pada dasarnya akan terbuang sia-sia, jadi ia memutuskan untuk menyajikannya dalam jamuan makan yang mewah. Ia menganjurkan para tamu untuk membawa makanan kuno mereka sendiri, termasuk sejenis biji-bijian yang ditemukan di reruntuhan Mesir kuno.

    Sebuah catatan tentang hidangan tersebut mengatakan bahwa hidangan tersebut merupakan kesuksesan yang luar biasa, terutama hidangan steak mamut, yang menurut semua tamu terpelajar rasanya lezat, dan tidak jauh lebih alot daripada beberapa sirloin steak yang disediakan oleh tukang daging masa kini.

    Ada anekdot serupa dari James Oliver Curwood, seorang penjelajah dan penulis Amerika, yang menjelajahi wilayah utara Amerika pada 1913 bersama sekelompok penduduk asli. Setelah menemukan seekor mamut beku yang baru saja tersingkap oleh tebing yang runtuh, mereka memutuskan untuk menyantap temuan itu.

    “Dagingnya berwarna merah tua atau mahoni, dan saya menyantap steak setebal satu setengah inci. Rasa dagingnya memang tua, bukan tidak enak, melainkan hanya tua dan kering. Daging itu tidak kehilangan unsur-unsur penopang hidupnya, terbukti dari fakta bahwa anjing-anjing itu tumbuh subur di atasnya,” ulasnya, seperti dikutip dari IFL Science.

    Kisah paling terkenal tentang pemakanan mamut di era modern mungkin berasal dari The Explorers Club, sebuah perkumpulan ilmuwan eksentrik di AS yang meliputi tokoh-tokoh seperti Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest, Presiden Theodore Roosevelt yang suka berpetualang, serta astronaut Apollo, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin.

    Pada jamuan makan malam tahunan mereka pada 13 Januari 1951, mamut konon menjadi hidangan utama malam itu. Daging prasejarah tersebut konon berasal dari Pulau Akutan di Alaska, dan sebagian dibawa kembali ke New York untuk melestarikan tradisi klub dalam menyajikan hidangan langka dan eksotis, mulai dari tarantula goreng hingga mata kambing, dan sup kura-kura.

    Namun, banyak yang menduga ini hanyalah kisah legenda urban. Sebuah sampel jaringan dari Explorers Club Annual Dinner (ECAD) ke-47 masih tersimpan dalam sebuah toples di Yale Peabody Museum of Natural History. Meskipun diasumsikan sebagai daging mamut, ternyata toples itu sebenarnya bertuliskan kukang tanah raksasa Amerika Selatan.

    Pada 2016, para ilmuwan di Yale memutuskan untuk menyelidiki dan menyelesaikan teka-teki ini. Melalui analisis genetik, mereka menemukan bahwa itu bukanlah mamut atau kungkang, melainkan penyu laut modern.

    Sup penyu laut secara resmi masuk dalam menu ECAD ke-47, jadi mungkin saja sampelnya entah bagaimana tercampur, meskipun para peneliti yakin itu tidak mungkin.

    “Penelitian arsip kami menunjukkan bahwa daging prasejarah yang disajikan di ECAD 1951 adalah aksi publisitas yang lucu namun keliru menjadi kenyataan,” tulis mereka dalam kesimpulannya.

    “Meskipun ada satu insiden sebelumnya, ketika seorang ahli paleontologi salah mengira kukang tanah sebagai penyu laut, tetap saja terasa aneh bahwa seorang naturalis terampil seperti Howes, beserta anggota dan jurnalis Explorers Club lainnya, tetap percaya pada keaslian daging kukang bahkan setelah Dodge mengakui bahwa itu hanya lelucon belaka,” tambah mereka.

    Sebagaimana yang tersirat dalam kisah ini, mamut bukanlah satu-satunya binatang prasejarah yang secara teoritis dapat dikonsumsi. Jaringan lunak beberapa spesies lain, beberapa di antaranya kini telah punah, telah digali dari lapisan es abadi di Belahan Bumi Utara, termasuk badak berbulu, serigala, singa gua, dan burung.

    (rns/afr)

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Putin Kena “Begal”, Eropa Mau Bagi-Bagi Aset Rusia bak Rampasan Perang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belgia menegaskan Uni Eropa (UE) harus berbagi risiko jika rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai pinjaman ke Ukraina disetujui. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menekankan negaranya tidak bisa dibiarkan menanggung beban sendiri jika muncul konsekuensi hukum dari keputusan itu.

    Dalam pertemuan puncak UE di Kopenhagen, Rabu (1/10/2025), para pemimpin Eropa menyatakan dukungan luas atas gagasan penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Barat untuk memberikan pinjaman 140 miliar euro (Rp2.380 triliun) kepada Ukraina. Namun, diskusi lanjutan dibutuhkan untuk merampungkan aspek hukum.

    “Tidak ada uang gratis. Selalu ada konsekuensinya,” ujar De Wever kepada wartawan di Kopenhagen, seperti dikutip Reuters, Kamis (2/10/2025).

    “Saya ingin tanda tangan mereka yang menyatakan, jika kami mengambil uang Putin, kami menggunakannya, kami semua akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan,” tambahnya.

    Belgia, yang menjadi lokasi sebagian besar aset Rusia yang dibekukan, meminta jaminan kuat sebelum menyetujui rencana tersebut.

    “Sangat jelas bahwa Belgia tidak bisa menjadi satu-satunya negara anggota yang menanggung risiko, risiko tersebut harus ditanggung oleh yang lebih luas,” tambah De Wever.

    Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memastikan kekhawatiran Belgia akan ditangani. Ia mengatakan “eksekutif Uni Eropa akan mengembangkan rencana ini lebih lanjut dan memastikan aspek hukum serta solidaritas antaranggota diperkuat.”

    Sementara itu, Kremlin mengecam usulan penggunaan aset tersebut sebagai “pencurian murni”.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jelang Reses, DPR Sahkan UU Ekstradisi RI–Rusia, UU BUMN, UU Kepariwisataan dan Tetapkan Kementerian Haji

    Jelang Reses, DPR Sahkan UU Ekstradisi RI–Rusia, UU BUMN, UU Kepariwisataan dan Tetapkan Kementerian Haji

    JAKARTA – DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) sebelum menjalani masa reses yang akan dimulai esok hari. Yakni UU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition), Undang-Undang BUMN, dan UU Kepariwisataan.

    Pengesahan 3 RUU tersebut berlangsung dalam rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat paripurna, membacakan agenda pertama yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition), yang kemudian meminta persetujuan peserta rapat.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition) dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Dasco diikuti persetujuan anggota DPR yang hadir.

    Kemudian, Dasco membacakan agenda kedua yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Dasco dijawab persetujuan peserta rapat.

    Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan agenda ketiga, yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diikuti persetujuan anggota DPR dan pandangan ketua fraksi serta pandangan pemerintah.

    Dasco kemudian meminta persetujuan anggota DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), sebagai Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI. Persetujuan itu diambil setelah mendengarkan pendapat Fraksi-Fraksi.

    Serta mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

    Selain mengesahkan 3 RUU dan menyetujui 2 RUU sebagai Usul Inisiatif DPR, rapat Paripurna juga menetapkan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah.

    Rapat Paripurna ini sekaligus menutup Masa Persidangan anggota DPR yang ditandai dengan pidato penutupan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan demikian, anggota dewan akan menjalani masa reses mulai Jumat, 3 Oktober hingga Senin, 3 November mendatang.

  • Puan ajak DPR dan pemerintah perbaiki diri saat tutup masa sidang

    Puan ajak DPR dan pemerintah perbaiki diri saat tutup masa sidang

    pada masa persidangan ini telah menyetujui sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang dan dua RUU sebagai usul DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak jajarannya di DPR dan pemerintah untuk berefleksi dari dinamika demokrasi belakangan ini, sekaligus memperbaiki diri, saat berpidato menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.

    “Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR RI dan Pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri,” kata dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pada mulanya, Puan mengatakan masa persidangan kali ini diawali dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, namun setelah itu terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.

    Puan menyebut aksi unjuk rasa tersebut sebagai “wajah lain dari memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan”. Kendati begitu, dia lantas menyinggung aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan.

    “Ketika demonstrasi yang berujung anarki, kerusuhan, dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, menebar provokasi, membenarkan kekerasan dilakukan, dan dianggap wajar oleh sebagian pihak,” tuturnya.

    Menurut dia, hal itu merupakan dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan dalam berdemokrasi. “Apa yang telah terjadi merupakan isyarat yang sangat penting bahwa ada yang belum kita jalankan dengan baik, bahwa ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama,” katanya.

    Ia menyebut sudah menjadi tugas bersama seluruh pihak untuk menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran wawas diri agar persatuan bangsa tetap terjaga, martabat kemanusiaan ditegakkan, dan Indonesia terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.

    “Kemerdekaan, pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapat tempat dalam perjalanan menuju Indonesia yang tenteram, adil, dan makmur,” kata dia.

    Puan menambahkan, dalam menjawab berbagai tantangan dalam membangun Indonesia, DPR bersama pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan hukum nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Puan menjelaskan DPR dan pemerintah pada masa persidangan ini telah menyetujui sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang dan dua RUU sebagai usul DPR RI.

    RUU yang disahkan, antara lain, Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

    Selain itu, Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition).

    Adapun dua RUU yang disahkan sebagai RUU usul DPR adalah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta RUU tentang Statistik.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duit dari Spotify Buat Bikin Drone, Dituduh Dipakai Israel di Gaza

    Duit dari Spotify Buat Bikin Drone, Dituduh Dipakai Israel di Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daniel Ek, pendiri Spotify resmi mundur dari kursi pemimpin perusahaan streaming musik dan podcast tersebut. Fokus baru Ek adalah dua perusahaan yang sedang ia rintis, bergerak di bidang kesehatan dan persenjataan.

    Spotify didirikan Ek pada 2006 di tengah kemunduran industri musik global yang terhimpit oleh penurunan penjualan rekaman, pembajakan konten, dan sistem distribusi baru yang ditawarkan oleh Apple. Ia kemudian mendirikan Spotify sebagai startup yang menawarkan solusi streaming legal hingga kini bertransformasi menjadi raksasa musik bervaluasi US$ 140 miliar.

    “Saya ingin fokus bekerja membuat perbedaan menggunakan teknologi untuk beberapa tantangan terbesar,” kata Ek kepada Reuters. “Tantangan besar biasanya tak terlihat sampai ada yang berusaha menghadapinya.”

    Ek berkomitmen untuk mengucurkan US$ 1,18 miliar lewat perusahaan modal ventura miliknya, Prima Materia, ke proyek ambisius startup Eropa yang bergerak di bidang teknologi tinggi, kecerdasan buatan (AI), iklim, dan teknologi kesehatan. 

    Terkenal sebagai “serial entrepreneur “, Ek adalah pendiri Neko Health yang menawarkan teknologi kesehatan preventif dan deteksi dini. Sejak berdiri pada 2018, perusahaan tersebut berhasil menggalang modal senilai US$ 325 juta.

    Namun, perusahaan paling kontroversial milik Ek adalah Helsing. Perusahaan Jerman tersebut memproduksi drone tempur yang dikendalikan oleh AI dan mengantongi kontrak miliaran dolar dari beberapa negara di Eropa.

    Kelompok musik ramai-ramai menarik lagu mereka dari Spotify setelah tahu soal keterlibatan Ek di Helsing, termasuk Massive Attack dan Hotline TNT.

    Gerakan boikot ini disebut sebagai dukungan terhadap No Music for Genocide yang memprotes aksi Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza.

    Juru bicara Spotify menolak berkomentar soal investasi Ek di Helsing. Namun, Helsing pernah memberikan pernyataan bahwa teknologi Helsing tidak digunakan di zona perang selain di Ukraina. “Ini tidka benar. Teknologi kami hanya digunakan di negara-negara Eropa untuk pertahanan melawan agresi Rusia di Ukraina.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Rusia Nasional 2 Oktober 2025

    DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Rusia Nasional 2 Oktober 2025

    DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Rusia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi.
    Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (2/10/2025).
    “Apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Dasco di hadapan peserta rapat.
    “Setuju,” jawab peserta sidang yang kemudian disahkan dengan ketukan palu.
    Dalam rapat paripurna tersebut, hadir Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
    Sebanyak 426 anggota DPR juga tercatat hadir.
    Diberitakan sebelumnya, RUU ini telah dibahas oleh Komisi XIII DPR bersama pemerintah pada 22 September 2025.
    Rapat kerja saat itu dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya, sementara dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.
    Edward menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian ekstradisi pada 31 Maret 2023 di Bali, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang.
    “Dengan telah ditandatanganinya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang ekstradisi, pemerintah Republik Indonesia perlu menindaklanjuti pengesahan perjanjian dengan undang-undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,” kata Edward dalam rapat tersebut.
    Menurut dia, pembentukan UU ini penting karena meningkatnya mobilitas lintas batas negara sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menghindari proses hukum.
    “Situasi tersebut juga memberikan peluang yang lebih besar bagi tersangka atau pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pelaksanaan pidana dari negara tempat tindak pidana dilakukan,” ujar Edward.
    Pria yang akrab disapa Eddy itu menambahkan, UU tentang pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia ini mengatur sejumlah hal pokok terkait pelaksanaan ekstradisi.
    “Perjanjian ekstradisi tersebut mengatur antara lain kewajiban untuk mengekstradisi, kejahatan yang dapat diekstradisi, alasan penolakan ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Sahkan RUU Ekstradisi RI-Rusia Menjadi Undang-Undang

    DPR Sahkan RUU Ekstradisi RI-Rusia Menjadi Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR meresmikan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Indonesia dengan Federasi Rusia menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026.

    Mulanya, Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menyampaikan hasil keputusan tingkat I yang dilakukan bersama  perwakilan pemerintah yakni Wakil Menteri Hukum dan Wakil Menteri Luar Negeri, serta jajaran stakeholder lainnya, pada Senin (22/9/2025).

    Hasilnya DPR bersama Pemerintah menyetujui RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia dibahas dan diputuskan dalam tingkat II atau saat Sidang Paripurna terdekat. 

    “Setelah melalui pembahasan Panja dan pengambilan keputusan tingkat pertama pada raker dengan Menteri Hukum dan Menteri Luar Negeri seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

    Setelah itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku perwakilan pemerintah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui agar RUU Ekstradiksi Indonesia-Federasi Rusia diputuskan menjadi Undang-Undang.

    “Izinkan lah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna ini dengan mengucapkan puji syukur, Presiden Indonesia setuju tentang RUU pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Federasi Rusia tentang ekstradisi,” tuturnya

    Menurutnya RUU ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat kerja sama Indonesia-Rusia dalam tindak pidana mulai dari korupsi, TPPU, narkotika, dan kejahatan lintas internasional lainnya.

    Setelah pemaparan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada peserta sidang apakah RUU tersebut dapat disahkan menjadi UU.

    “Setuju,” jawab para tamu undangan. 

  • Terungkap Biang Kerok Naiknya Harga Minyak

    Terungkap Biang Kerok Naiknya Harga Minyak

    Jakarta –

    Harga minyak kembali naik dipicu potensi sanksi yang lebih ketat untuk negara-negara pengguna minyak Rusia. Sebelumnya, harga minyak sempat lesu imbas kekhawatiran kelebihan pasokan pasar karena banyak negara penghasil minyak yang meningkatkan produksi.

    Dilansir dari Reuters, Kamis (2/10/2025), minyak mentah berjangka Brent naik 37 sen, atau 0,57%, menjadi US$ 65,72 per barel. Lalu, minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 34 sen, atau 0,55%, menjadi US$ 62,12 per barel.

    Meningkatnya risiko geopolitik dan spekulasi tentang sanksi yang lebih keras untuk penggunaan minyak Rusia membuat harga minyak naik.

    “Minat beli muncul ketika WTI mendekati level support $60, sementara meningkatnya risiko geopolitik dan spekulasi tentang sanksi yang lebih ketat terhadap minyak mentah Rusia juga memberikan dukungan,” kata Hiroyuki Kikukawa, kepala strategi di Nissan Securities Investment, sebuah unit dari Nissan Securities.

    Para menteri keuangan negara-negara G7 mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia dengan menargetkan negara yang terus meningkatkan pembelian minyak Rusia.

    Selain itu, ada kabar AS juga akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina untuk serangan rudal jarak jauh terhadap infrastruktur energi Rusia. Hal ini akan memudahkan Ukraina untuk menyerang kilang, jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya dengan tujuan merampas pendapatan dan minyak Kremlin.

    Peningkatan permintaan stok dari China yang merupakan importir minyak mentah terbesar dunia, juga menopang harga minyak dan membatasi penurunan.

    Namun, penutupan atau shutdown pemerintahan AS juga dinilai menjadi sedikit ancaman, itu memicu kekhawatiran tentang ekonomi global. Sementara ekspektasi peningkatan produksi oleh OPEC+ juga ikut membebani sentimen, membatasi kenaikan harga.

    (kil/kil)