Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Washington –

    Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Dilansir dari AFP, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

    “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

    Zelensky duduk bersama Biden di bawah potret mantan presiden George Washington dan Abraham Lincoln dan membaca sambutan yang telah disiapkan dari kartu, Zelensky juga berterima kasih kepada Kongres atas “dukungan yang sangat besar.”

    Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.”

    “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

    Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022.

    Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

    (aik/aik)

  • Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta –

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York –

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)

  • Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    Zelensky Minta Hak Veto Rusia di PBB Dicabut, Ini Kata Menlu Lavrov

    New York –

    Rusia menanggapi seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar hak veto Moskow dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dicabut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov menegaskan hak veto yang dimiliki Rusia merupakan ‘alat yang sah’ dalam hubungan internasional.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), Lavrov yang menghadiri forum Dewan Keamanan PBB pada Rabu (20/9) setelah Zelensky pergi meninggalkan ruangan, mencemooh gagasan dicabutnya hak veto Rusia dan menggambarkannya sebagai cara untuk mengendalikan kekuatan Barat.

    “Penggunaan veto adalah alat yang sah sebagaimana tercantum dalam Piagam (PBB) dengan tujuan mencegah keputusan yang dapat menyebabkan perpecahan organisasi,” tegas Lavrov dalam tanggapannya.

    Dalam pidatonya di hadapan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dalam forum yang sama, Lavrov menuduh Barat memicu perselisihan internal di Ukraina selama bertahun-tahun, mempersenjatai Kyiv dan mendorong negara itu ke arah konflik militer melawan Rusia.

    “Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri telah diinjak-injak berkali-kali,” sebut Lavrov.

    Lavrov juga menyatakan Rusia terbuka untuk merundingkan jalan keluar dari krisis Ukraina dan mengecam Zelensky, yang berupaya merebut kembali wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, karena tidak melakukan perundingan.

    “Ketika menyangkut perundingan, kami tidak menolak untuk melakukan perundingan. Tetapi saya ingin mengingatkan Menteri Luar Negeri yang terhormat bahwa Presiden Zelensky telah menandatangani dekrit yang melarang perundingan dengan pemerintahan (Presiden Vladimir) Putin,” tuduhnya.

    Lihat juga Video ‘Zelensky Yakin Kalahkan Rusia Usai Terima Bantuan Jet Tempur F-16’:

  • Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Jerman dan Italia Mengaku Kewalahan Atasi Masalah Migrasi

    Berlin –

    Jerman menghadapi kesulitan untuk menerima lebih banyak migran, demikian diungkapkan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier sebelum berangkat ke Italia pada hari Rabu (20/09).

    “Jerman, seperti halnya Italia, berada pada batas kapasitasnya,” kata Steinmeier dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera. Ia memaparkan, Jerman telah menerima sepertiga dari semua permohonan suaka yang diajukan di Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2023.

    Steinmeier mengakui bahwa Italia dan Jerman menerima “beban berat yang harus ditanggung” dan menyerukan “distribusi yang adil” atas beban migrasi di Eropa.

    Steinmeier menyerukan “kontrol yang lebih kuat’ di perbatasan eksternal

    Steinmeier memulai kunjungan tiga harinya ke Italia pada hari Rabu (20/09), di mana ia bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella dan mengunjungi Pulau Sisilia di selatan Italia.

    Pihak berwenang Italia baru-baru ini mulai memindahkan sejumlah migran ke Sisilia dari pulau kecil Lampedusa, yang kewalahan dengan jumlah kedatangan pencari suaka, yang memecahkan rekor. Sekitar 8.500 orang tiba di Lampedusa dengan menggunakan 199 kapal antara hari Senin dan Rabu pekan lalu.

    Untuk membatasi jumlah orang yang datang ke Eropa, Steinmeier mengatakan bahwa ‘kontrol dan pengawasan yang lebih kuat di perbatasan eksternal’ diperlukan.

    Italia dan Jerman berselisih mengenai penerimaan migran

    Presiden Jerman menekankan keyakinannya bahwa Italia tidak boleh dibiarkan sendirian dalam masalah migrasi dan berterima kasih kepada negara itu karena telah menunjukkan ‘begitu banyak tanggung jawab kemanusiaan.’

    Pemerintah sayap kanan Italia telah dikritik karena mengeluarkan dekrit yang mengekang hak-hak migran dan menghalangi misi penyelamatan nirlaba di laut.

    Steinmeier juga mendesak pemerintah Italia dan Jerman untuk merundingkan kesepakatan atas perselisihan mereka mengenai masalah ini.

    Pekan lalu, Jerman menangguhkan penerimaan migran secara sukarela dari Italia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan Italia sendiri menolak untuk menerima kembali orang-orang yang proses suakanya menjadi tanggung jawab pemerintahan di Roma di bawah hukum Uni Eropa.

    Perdebatan di Jerman mengenai ‘batas migrasi’ kembali memanas

    Beberapa politisi Jerman baru-baru ini mengusulkan pembatasan jumlah migran dan pencari suaka setiap tahunnya.

    Pemimpin kubu oposisi konservatif Friedrich Merz mengatakan jumlah migran harus ditetapkan sebesar 200.000 orang per tahun. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menolak pembatasan tersebut.

    Menurut data resmi, Jerman telah menerima sekitar 175.000 permohonan suaka pada tahun 2023, tidak termasuk dari Ukraina. Pada akhir Agustus sudah ada lebih dari 200.000. Angka tersebut 77% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sebanyak 70% pendaftar suaka adalah laki-laki. Jerman telah menerima lebih dari satu juta pengungsi dari Ukraina, melalui proses suaka khusus Uni Eropa, sehubungan dengan perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, pemerintah Jerman sedang berusaha untuk menarik para migran untuk mengisi sekitar dua juta lapangan pekerjaan. Para anggota parlemen Jerman pada bulan Juni lalu telah memberikan suara untuk mereformasi undang-undang imigrasi pekerja terampil.

    Berapa jumlah migran di Jerman?

    Sekitar 20,2 juta orang di Jerman bermigrasi ke negara itu atau lahir dari orang tua yang pindah ke sana, demikian data dari tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Federal, Destatis.

    Angka tersebut meningkat 6,3% dari angka tahun 2021 dan jumlahnya mewakili 24,3% dari total populasi 83,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 15,3 juta atau 18,4% penduduk pindah ke Jerman dari luar negeri pada suatu saat dalam hidup mereka.

    Tercatat lebih dari enam juta orang bermigrasi ke Jerman dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu antara tahun 2013 hingga 2022.

    Meningkatnya migrasi dari wilayah konflik seperti Ukraina, Suriah, dan Afganistan pada tahun 2022, meningkatkan jumlah orang yang bermigrasi sendiri lebih cepat, lebih dari 7,3% pada tahun lalu.

    ap/yf (dpa, AP)

    Lihat juga Video ‘Angkatan Laut Sri Lanka Gagalkan 78 Orang yang Kabur Naik Perahu’:

    (nvc/nvc)

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing –

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • Tentara Rusia Dibui 13 Tahun karena Tak Mau Berperang di Ukraina

    Tentara Rusia Dibui 13 Tahun karena Tak Mau Berperang di Ukraina

    Jakarta –

    Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada seorang tentara karena meninggalkan unitnya untuk menghindari pertempuran di Ukraina.

    Tentara tersebut akan dikirim ke penal colony atau koloni hukuman berpengamanan maksimum. Koloni hukuman di Rusia pada dasarnya adalah sebuah kamp kerja paksa di mana para tahanan ditempatkan di barak, bukan di sel individual.

    Moskow sebelumnya telah menjatuhkan sejumlah hukuman berat bagi desersi selama mobilisasi militer – yang memicu gelombang emigrasi tahun lalu – dan kepada tentara-tentara yang menolak berperang di Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/9/2023), pengadilan militer di pulau Sakhalin di wilayah timur jauh Rusia mengatakan tentara tersebut, Maxim Kochetkov, meninggalkan unitnya “untuk menghindari dikirim ke operasi militer khusus” di Ukraina.

    Dia ditangkap pada bulan Juli lalu di Pulau Sakhalin oleh polisi.

    Kochetkov awalnya dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena desersi, namun hukumannya diperberat seiring proses pidana karena telah meninggalkan unitnya tanpa izin pada Februari tahun lalu.

    Pengadilan mengatakan dia akan menjalani hukuman 13 tahun di “koloni lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum.”

    Secara terpisah, pengadilan yang didirikan Moskow di wilayah pendudukan Donetsk di Ukraina timur, menjatuhkan hukuman 26 tahun penjara kepada seorang tawanan perang Ukraina dari resimen Azov, media pemerintah Rusia melaporkan.

    Resimen Azov mempertahankan pertahanan kota pelabuhan Mariupol di Ukraina, sebelum jatuh ke tangan pasukan Rusia pada musim semi lalu

    Pengadilan menuduh tentara Ukraina, Ruslan Kolodyazhny tersebut membunuh dua warga sipil di Mariupol pada April 2022, menurut kantor berita Rusia, RIA Novosti.

    Kantor berita tersebut mengutip pernyataan pengadilan yang mengatakan tentara tersebut akan menjalani hukumannya di “fasilitas pemasyarakatan dengan keamanan maksimum”.

    (ita/ita)

  • Zelensky Akan ke Gedung Putih Temui Biden, Bahas Apa?

    Zelensky Akan ke Gedung Putih Temui Biden, Bahas Apa?

    Zelensky sebelumnya pernah melakukan kunjungan masa perang ke Washington pada Desember 2022, dan menyampaikan pidato berapi-api di hadapan para anggota parlemen AS di Capitol Hill. Kunjungan itu menjadi kunjungan ke luar negeri pertama Zelensky sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Dalam pidatonya yang disambut sorakan para anggota parlemen AS, Zelensky berterima kasih kepada Washington karena telah membantu mendanai upaya perang, dan menyebut dana itu ‘bukan amal’ melainkan ‘investasi’ untuk keamanan global dan demokrasi.

    Laporan soal rencana kunjungan terbaru Zelensky ini muncul saat Kongres AS semakin terpecah soal penyediaan dana tambahan untuk Ukraina karena perang sudah memasuki tahun kedua.

    Pemerintahan Biden mengupayakan agar paket bantuan militer tambahan sebesar US$ 13,1 miliar dan dukungan kemanusiaan sebesar US$ 8,5 miliar untuk Ukraina mendapatkan persetujuan Kongres AS. Paket itu juga mencakup US$ 2,3 miliar untuk pembiayaan dan untuk mengkatalisasi donor melalui Bank Dunia.

    Namun para angota parlemen dari Partai Republik yang konservatif telah mendorong pemotongan belanja federal secara luas dan beberapa anggota parlemen yang bersekutu dengan mantan Presiden AS Donald Trump secara spesifik berupaya menghentikan aliran dana ke Ukraina.

    Kongres AS sedang berupaya meloloskan rancangan anggaran alokasi tahunan sebelum batas waktu 30 September agar pemerintahan bisa tetap berjalan.

    (nvc/ita)

  • Kim Jong Un Tur ke Pabrik Jet Tempur Rusia yang Disanksi Barat

    Kim Jong Un Tur ke Pabrik Jet Tempur Rusia yang Disanksi Barat

    Moskow –

    Kunjungan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un di Rusia masih berlanjut. Pemimpin negeri komunis itu melakukan tur ke pabrik jet tempur Moskow yang sebelumnya dijatuhi sanksi oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS).

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/9/2023), dengan didampingi oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Rusia Denis Manturov, Kim Jong Un mengunjungi dua pabrik perakitan jet tempur Sukhoi buatan Rusia yang ada di kota Komsomolsk-on-Amur, wilayah Timur Jauh Rusia, pada Jumat (15/9) waktu setempat.

    Kedua pabrik itu adalah Pabrik Pesawat Yuri Gagarin dan Pabrik Yakovlev, yang sama-sama merupakan unit Perusahaan Pesawat Bersatu (UAC), yang dijatuh sanksi oleh negara-negara Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina. Pabrik Gagarin juga dijatuhi sanksi khusus oleh AS.

    Bersama Wakil PM Manturov, Kim Jong Un mengamati bagian bengkel perakitan pesawat di Pabrik Pesawat Yuri Gagarin, yang menjadi lokasi jet tempur multirole Sukhoi Su-35 dan jet tempur Su-57 diproduksi.

    “Kim Jong Un dan Denis Manturov mengamati pabrik perakitan jet tempur dan bengkel perakitan akhir jet tempur Su-35 dan sistem penerbangan generasi kelima Su-57,” demikian pernyataan pemerintah Rusia membahas kunjungan Kim Jong Un itu.

    “Delegasi tersebut juga mengamati kemampuan teknologi pabrik tersebut, yang telah dimodernisasi dan dilengkapi kembali — produksi pemesinan dan bengkel pelapisan khusus,” imbuh pernyataan tersebut.

  • Bertemu di Rusia, Putin-Kim Jong Un Tukaran Hadiah Senapan

    Bertemu di Rusia, Putin-Kim Jong Un Tukaran Hadiah Senapan

    Dalam pernyataan terbaru, Kremlin juga mengonfirmasi bahwa Putin ‘dengan senang hati menerima undangan Kim Jong Un’ untuk berkunjung ke Pyongyang. Hal ini sebelumnya dilaporkan oleh televisi pemerintah Korut.

    Lebih lanjut, Peskov mengatakan bahwa Rusia pertama-tama akan ‘segera bersiap’ untuk mengirimkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov ke Pyongyang, sebelum rencana kunjungan Putin bisa dipersiapkan.

    Jika benar-benar berkunjung ke Pyongyang, maka itu akan menjadi kunjungan kedua Putin ke negara paling terisolasi di dunia, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Pada Juli 2000 lalu, Putin yang baru beberapa bulan menjabat Presiden Rusia berkunjung ke Korut dan bertemu dengan Kim Jong Il, ayah Kim Jong Un.

    Terlepas dari itu, pertemuan Putin dan Kim Jong Un ini dilakukan saat peringatan Barat, terutama Amerika Serikat (AS), menghujani soal kekhawatiran adanya perjanjian senjata terlarang. Usai bertemu Kim Jong Un, Putin menuturkan kepada wartawan bahwa dirinya melihat ‘kemungkinan’ untuk kerja sama militer.

    Setelah melambaikan tangan kepada Kim Jong Un setelah pertemuan keduanya selesai digelar di Kosmodrom Vosotchny, Putin mengatakan kepada televisi setempat bahwa pemimpin Korut itu akan menginspeksi pameran kapal-kapal perang Rusia di Vladivostok dan mengunjungi universitas di sana, yang secara historis menerima mahasiswa asal Korut.

    (nvc/ita)