Negara: Rusia

AS Sita Pasokan Senjata Iran, Lalu Diberikan ke Ukraina

Washington DC –

Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan lebih dari 1 juta butir amunisi Iran yang disita tahun lalu, kepada Ukraina yang sedang bertempur melawan invasi Rusia. Amunisi sitaan itu diyakini hendak dipasok oleh Teheran untuk pemberontak Houthi di Yaman, ketika disita oleh Washington.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (6/10/2023), pengiriman senjata sitaan kepada Kyiv itu diumumkan oleh Komando Pusat Militer AS dalam pernyataannya pada Kamis (5/10) waktu setempat.

Angkatan Laut AS selama bertahun-tahun telah menyita persenjataan yang diyakini berasal dari Iran dan ditujukan untuk para petempur yang didukung Teheran dalam konflik Yaman. Persenjataan itu biasanya diangkut menggunakan kapal-kapal penangkap ikan.

Komando Pusat AS, yang bertanggung jawab atas operasi militer di Timur Tengah, dalam pernyataan terbaru mengungkapkan bahwa sekitar 1,1 juta peluru kaliber 7,62 mm telah dikirimkan ke Ukraina.

Disebutkan bahwa peluru itu awalnya disita oleh pasukan Angkatan Laut AS pada Desember 2022 lalu, ketika saat itu sedang dipindahkan dari Garda Revolusi Iran kepada pemberontak Houthi di Yaman.

“AS berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami untuk melawan aliran bantuan mematikan dari Iran di kawasan, dengan segala cara yang sah termasuk melalui sanksi AS dan PBB, serta melalui larangan,” demikian pernyataan Komando Pusat AS.

Terlepas dari itu, menurut Reuters, amunisi Iran itu sepertinya tidak akan memberikan perbedaan besar di medan perang, khususnya ketika senjata jarak jauh dan sistem pertahanan udara berada dalam daftar keinginan utama Ukraina.

06/10/2023 17:16
Intelijen Inggris Laporkan Rusia Tembak Jatuh Jet Tempur Sendiri di Ukraina

Moskow –

Pasukan pertahanan udara Rusia dilaporkan telah menembak jatuh salah satu jet tempur mereka sendiri di wilayah Tokmak, Ukraina bagian barat daya. Jet tempur yang ditembak jatuh pasukan Moskow itu disebut sebagai jenis paling canggih yang beroperasi dalam invasi di Ukraina.

Seperti dilansir Alarabiya News, Kamis (5/10/2023), informasi itu disampaikan oleh laporan intelijen terbaru Inggris yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada Rabu (4/10) waktu setempat. Disebutkan dalam laporan itu bahwa Rusia ‘kemungkinan besar’ telah menembak jatuh jet tempur mereka sendiri di Ukraina.

“Pada 28 September 2023, pasukan pertahanan udara Rusia kemungkinan besar telah menembak jatuh salah satu jet tempur multi-role Su-35S FLANKER M milik mereka sendiri di atas wilayah Tokmak, yang berjarak sekitar 20 kilometer di belakang garis depan pertempuran saat ini,” sebut laporan intelijen Inggris itu.

Dalam laporan itu, Kementerian Pertahanan Inggris juga menyebut bahwa jet tempur yang ditembak jatuh di Tokmak itu merupakan jet tempur kelima dari jenis Su-35S yang hancur dalam pertempuran dengan Ukraina.

Puluhan pesawat militer Moskow lainnya, sebut laporan intelijen Inggris, telah hancur dalam perang yang terjadi sejak invasi dilancarkan ke Ukraina setahun lalu.

“Meskipun Rusia telah kehilangan sekitar 90 pesawat jenis fixed wing sejak awal invasi, ini mungkin hanya kerugian kelima dari Su-35S, jet tempur paling canggih Rusia yang beroperasi secara luas,” demikian seperti disampaikan dalam laporan intelijen Inggris.

Lebih lanjut disebutkan Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan intelijennya bahwa area ditembak jatuhnya jet tempur Su-35S oleh pasukan Rusia sendiri itu menjadi salah satu lokasi markas besar militer Moskow di Ukraina, yang dilindungi oleh pertahanan udara khusus dan memiliki kesiapan tempur sangat tinggi.

Lihat juga Video: Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina

05/10/2023 09:34
Eropa Ambil Langkah Melindungi Teknologi Sensitif dari China

Jakarta –

Komisi Eropa telah menyusun daftar teknologi sensitif yang harus dicermati dengan cermat untuk melihat risiko yang dapat ditimbulkan teknologi tersebut jika jatuh ke tangan lawan. Menurut para analis, teknologi yang diawasi terutama berasal dari Cina, meski para pejabat Uni Eropa (UE) bersikeras tidak menargetkan negara tertentu.

“Teknologi saat ini menjadi jantung persaingan geopolitik,” ujar Wakil Presiden Komisi Eropa Vera Jourova dalam konferensi pers di Kota Strasbourg, Prancis, Selasa (09/10). “Uni Eropa ingin menjadi pemain, bukan taman bermain. Dan untuk menjadi pemain, kita memerlukan posisi Uni Eropa yang bersatu, berdasarkan penilaian risiko bersama.”

Kekacauan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi corona dan krisis energi, serta perang Rusia di Ukraina, menjadikan Uni Eropa lebih waspada terhadap ketergantungan. Misalnya, ketergantungan terhadap gas alam dari Moskow dan kebutuhan akan mineral penting Cina, yang merupakan kunci bagi teknologi energi ramah lingkungan.

Karena itulah, pada tahun ini blok tersebut tengah mengembangkan strategi guna menjamin “keamanan ekonomi” mereka. Pendekatan ini juga mengikuti serangkaian langkah serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, khususnya dalam pendekatan negara tersebut terhadap Beijing.

Meskipun lembaga eksekutif Uni Eropa bersusah payah untuk tidak mengecualikan atau menyebut kata Cina pada pengumuman di hari Selasa itu, pengumuman tersebut jelas sejalan dengan strategi yang lebih luas yaitu “mengurangi risiko” hubungan dengan Beijing dan negara-negara lain, seperti yang dianut oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, kata para ahli kepada DW.

4 teknologi sensitif utama

Untuk saat ini, Komisi Eropa mengidentifikasi empat bidang teknologi sensitif utama yakni semikonduktor canggih, kecerdasan buatan, kuantum komputer, dan bioteknologi.

Langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan negara-negara anggota UE dalam beberapa bulan mendatang untuk memutuskan tindakan yang akan diambil tahun depan. Ini bisa berarti pengendalian ekspor. Mungkin juga bukan.

Kenapa 4 teknologi itu dinilai sangat sensitif?

Cabang eksekutif UE memilih bidang-bidang yang dinilai berisiko berdasarkan tiga kriteria: kekuatan transformatifnya secara umum, yakni seberapa besar perubahan yang dapat dihasilkan, potensi untuk digunakan dalam bidang militer dan apakah teknologi ini dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Agathe Demarais, analis dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada DW bahwa sangat jelas bahwa kategori yang dipilih menargetkan adanya risiko dari Cina.

Pertama, “semikonduktor memiliki aplikasi ganda untuk keperluan sipil, iPhone, dan keperluan militer, misil,” menurut Demarais.

“UE dan AS sangat berhati-hati dalam melakukan apa pun yang akan membantu Cina meningkatkan kemampuan militernya,” kata Demarais, merujuk pada meningkatnya ketegangan antara Beijing dan pulau Taiwan.

Kedua, kekhawatiran UE terhadap teknologi kecerdasan buatan juga berkaitan dengan perlindungan kebebasan sipil, kata Demarais. Cina menggunakan pendeteksi wajah untuk melacak mereka yang pembangkang. UE saat ini sedang dalam proses merundingkan undang-undang pertama di dunia yang mengatur AI, dan penggunaan pengenalan biometrik jarak jauh secara massal adalah salah satu topik perdebatan yang paling kontroversial.

Ketiga, pengembangan komputer kuantum yang lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan komputer biasa. Ini akan memiliki implikasi militer, ujar Demarais. Komputer kuantum kemungkinan dapat memecahkan metode enkripsi yang digunakan secara online untuk segala hal mulai dari pesan pribadi hingga perbankan. “Jika Anda memecahkan kode enkripsi, misalnya, komunikasi AS atau komunikasi militer, hal ini jelas mempunyai dampak yang besar,” jelas Demarais.

Terakhir, bioteknologi digunakan secara luas dalam ilmu kedokteran namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan sipil, kata Demarais. “Hal ini mempunyai implikasi yang sangat besar, misalnya jika Cina punya akses terhadap database DNA,” ujarnya. Ada juga kekhawatiran mengenai pengembangan persenjataan yang menggunakan bioteknologi.

Tidak mudah mencapai konsensus di UE

Untuk mengambil tindakan nyata tampaknya masih terlalu jauh bagi UE. John Lee, direktur konsultan East West Futures, mengatakan kepada DW bahwa menurutnya target untuk menyelesaikan penilaian risiko bersama hingga akhir tahun sangatlah sangat ambisius.

Bagi Demarais dari ECFR, masalah besarnya adalah apakah negara-negara UE dapat sepakat mengenai betapa sulitnya untuk mencapai konsensus. Ia bahkan menilai bahwa cakupan daftar yang diterbitkan pada hari Selasa lebih sempit dari perkiraannya, dan tidak seluas inisiatif serupa di AS. Tahun lalu, Washington memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi AI Cina.

“Wacana pengurangan risiko telah menciptakan perpecahan di antara negara-negara anggota UE. Khususnya, perekonomian Jerman jauh lebih rentan terhadap Cina dibandingkan perekonomian Eropa lainnya,” kata Demarais.

“Ekspor barang dan jasa Jerman ke Cina menyumbang lebih dari 3% PDB Jerman – angka tertinggi di UE dan dua kali lipat dibandingkan di Perancis, Italia, dan Spanyol,” kata Demarais.

Di Beijing, daftar baru ini kemungkinan akan dianggap sebagai tanda lebih lanjut dari upaya UE untuk menjauhkan diri dari Cina, kata Demarais. “Saya pikir mereka khawatir dengan konteks ketegangan yang lebih luas dengan negara-negara Barat, karena negara Barat adalah pasar ekspor utama (bagi Cina).”

(ae/yf)

(ita/ita)

04/10/2023 17:52
Jalan Penuh Liku Menuju Perluasan Uni Eropa

Jakarta –

Sejak Februari lalu, sebuah konsensus baru telah disepakati di Brussels: Uni Eropa perlu tumbuh lebih besar. Anggota-anggota Uni Eropa (UE) yang dulunya skeptis terhadap perluasan, kini mulai berpikir serius untuk menyambut calon-calon anggota baru seperti Ukraina, Moldova, dan negara-negara Balkan Barat lainnya ke dalam keanggotaan mereka.

Pergeseran ini dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Sebelumnya calon-calon anggota EU harus melewati serangkaian reformasi politik dan rintangan hukum yang berat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya Makedonia Utara yang sudah antre sejak tahun 2005, masih juga belum diterima jadi anggota EU.

Saat ini, pola pikir telah berubah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang diplomat Uni Eropa: “Perluasan adalah sebuah kenyataan yang ada saat ini. Hal tersebut baru terjadi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu.”

Namun Brussels mempunyai pekerjaan rumah sendiri yang harus diselesaikan jika ingin konsensus politik ini berjalan lancar. “Sebelum melakukan pembicaraan yang realistis dengan negara-negara yang ingin bergabung, kita harus memikirkan seperti apa sebenarnya perluasan UE itu – dan sejauh itulah jadinya,” ujar diplomat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu mengatakan. DW.

Memberikan keseimbangan kekuatan

Pembicaraan soal perluasan EU telah dimulai. Awal bulan ini, sekelompok peneliti yang mendapat penugasan dari Prancis dan Jerman meluncurkan makalah yang penuh dengan gagasan tentang cara kerja dan jalan menuju ke arah itu. Thu Nguyen, seorang peneliti senior di bidang kebijakan dan Jacques Delors Center di Berlin, termasuk di antara mereka. Dia mengatakan kepada DW bahwa memikirkan kembali cara UE mengambil keputusan bisa menjadi tantangan politik yang paling besar.

Daftar resmi negara-negara kandidat UE masih mengular: Ukraina, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Makedonia Utara, Serbia dan Turki. Georgia dan Kosovo juga dianggap sebagai “kandidat potensial”.

Namun meski beranggotakan 27 negara, blok tersebut terkadang kesulitan mengambil tindakan. Langkah kebijakan luar negeri seperti memberikan sanksi kepada Rusia memerlukan dukungan bulat, yang berarti negosiasi kadang-kadang bisa memakan waktu berbulan-bulan karena negara-negara anggota harus memikirkan apa saja yang akan dilarang atau aset mana yang akan dibekukan.

Di bawah sistem yang berlaku saat ini, Ukraina – dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa – akan menjadi salah satu negara paling kuat secara politik di UE. “Semakin banyak negara anggota, semakin besar risiko adanya pemain veto yang menghalangi keputusan,” kata Nguyen.

Oleh karena itu, Nguyen dan timnya menyarankan untuk menghapuskan suara bulat dan menghitung ulang jumlah suara mayoritas yang memenuhi syarat untuk memastikan UE yang lebih besar masih memiliki “kapasitas untuk bertindak.” Secara kontroversial, usulan tersebut juga akan mempersulit negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman untuk memblokir kesepakatan.

Namun reformasi seperti itu memerlukan perubahan undang-undang dasar blok, dan memerlukan dukungan dari negara-negara anggota yang akan kehilangan kekuasaan akibat perombakan tersebut. Dan, seperti yang diakui Nguyen, “suasana politik saat ini tidak terlalu mendukung perubahan perjanjian.”

Sengketa gandum di Ukraina menunjukkan potensi peningkatan anggaran

Lalu ada pertanyaan tentang bagaimana membagi dana UE untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang lebih dalam. Sebagian besar kandidat anggota UE yang saat ini antri, memiliki Produk Domestik Brutoo (PDB) per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara anggota termiskin di blok tersebut, Bulgaria – dan dengan sekitar sepertiga dari anggaran Brussels saat ini dialokasikan untuk subsidi pertanian, kedatangan negara besar di bidang pertanian, Ukraina, akan secara radikal mengubah pola distribusi dana subsidi yang ada saat ini.

Bulan lalu, Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan rencana embargo sepihak terhadap gandum Ukraina, untuk melindungi produsen mereka sendiri dari potensi penurunan harga. Bagi mantan komisaris perdagangan UE, Phil Hogan, hal ini menyiratkan jalan yang sulit di masa depan.

“Harus ada perubahan kelembagaan besar-besaran, perubahan anggaran besar-besaran, dan adaptasi kebijakan terhadap kenyataan baru,” kata Hogan kepada DW. “Ukraina adalah negara besar dengan kepentingan pertanian yang besar. Dan gagasan bahwa kita akan mampu mengatasi masalah Ukraina menjadi anggota dengan kebijakan pertanian Uni Eropa yang terintegrasi penuh, akan menjadi tantangan besar.”

“Bahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat sensitivitas seputar masalah perdagangan dengan Ukraina,” tambahnya. “Ketegangan antara Ukraina dan Eropa sehubungan dengan pertanian bukanlah hal yang baru – namun bisa Anda bayangkan tantangan seperti apa yang akan dihadapi para petani Eropa dalam konteks jika Balkan Barat dan Ukraina serta negara-negara lain menjadi bagian tak terpisahkan dari EU nantinya. “

Namun, Hogan tetap berharap: “Saya sangat mendukung perluasan Uni Eropa dan memasukkan negara-negara Eropa yang mungkin tidak kita sukai ke dalam EU, ketimbang mereka berpaling ke kelompok Eropa lainnya yang tidak kita inginkan,” ujarnya secara terselubung mengacu pada pengaruh Rusia.

“Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin terjadi dan saya berharap negara-negara anggota EU akan mengembangkan diri mereka sendiri dan warga negara mereka akan mengembangkan diri mereka untuk memastikan bahwa lingkungan kita berada dalam kondisi yang tidak terlalu tegang.”

Berakhirnya persatuan yang semakin erat?

Ada berbagai pertanyaan kecil mengenai berfungsinya UE yang lebih besar yang juga perlu dijawab: Berapa banyak lagi anggota parlemen yang akan masuk Parlemen Eropa? Berapa banyak lagi bahasa resmi UE yang ada? Bisakah setiap negara mempertahankan anggota Komisi Eropa yang berdedikasi?

Mengingat permasalahan hukum dan politik yang mungkin terjadi di masa depan, beberapa pihak berpendapat sudah waktunya untuk memperluas definisi blok tersebut. Minggu ini, para pemimpin Eropa menuju ke Spanyol untuk menghadiri pertemuan ketiga Komunitas Politik Eropa (EPC). Dalam EPC, visi mengenai hubungan antarpemerintah yang lebih luas mulai terlihat.

Pembentukan EPC digagas Presiden Perancis Emmanuel Macron. Ketika ia pertama kali mengemukakan gagasan tersebut secara terbuka pada tahun 2022, Macron mengatakan, dibutuhkan waktu “puluhan tahun” bagi Ukraina untuk bergabung dengan UE, dan mengusulkan pembentukan kelompok baru yang “akan memungkinkan negara-negara Eropa yang demokratis” untuk “menemukan ruang baru bagi kerja sama politik dan keamanan.”

Saat ini, EPC secara formal tidak lebih dari sekedar ruang diskusi, tanpa struktur, hak suara, atau perjanjian yang mapan. Namun ini adalah satu-satunya forum yang menyatukan komunitas luas yang beranggotakan 45 undangan. EPC mencakup semua negara dan kandidat UE, negara-negara kaya yang berada di luar blok tersebut seperti Swiss, Norwegia, dan Inggris, serta bahkan negara-negara yang tengah bertikai Armenia dan Azerbaijan. Rusia tidak ada dalam daftar tamu.

Bagi Thu Nguyen dan rekan-rekan penelitinya, struktur yang lebih longgar ini dapat memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi jika UE gagal menyepakati rencana ekspansinya.

Mereka menyarankan mungkin ada “lingkaran dalam” inti yang terdiri dari negara-negara UE yang terintegrasi erat, kemudian UE yang lebih luas, kemudian “anggota asosiasi” tingkat berikutnya yang menikmati beberapa manfaat terkait dengan pasar tunggal blok tersebut, dan “lingkaran luar” yang didasarkan pada EPC, yang menurut Nguyen “tidak akan mencakup segala bentuk integrasi dengan undang-undang UE yang mengikat… melainkan kerja sama berdasarkan pertimbangan geostrategis.”

Siap untuk tahun 2030?

Namun potensi pendekatan multicepat ini mungkin terbukti tidak populer, karena dipandang oleh sebagian orang sebagai hal yang menciptakan warga negara kelas dua di klub UE. Perdana Menteri Ukraina Dennis Shmyhal baru-baru ini mengatakan kepada media Politico bahwa negaranya “melakukan semua upaya maksimal untuk memastikan bahwa Ukraina akan menjadi anggota penuh Uni Eropa.”

Komisi Eropa sering kali menegaskan, aksesi adalah proses yang berdasarkan prestasi dan tidak memiliki batas waktu. Namun, Presiden Dewan Eropa Charles Michel baru-baru ini menegaskan, blok tersebut harus siap untuk diperluas pada tahun 2030.

Thu Nguyen juga mendukung target akhir dekade tersebut– namun ketika ditanya apakah target tersebut realistis, ia menjawab singkat: “Sulit untuk membuat prognosis.”

“Ini adalah proses jangka panjang,” pungkas Nguyen. “Sementara kita masih berada di tingkat awal diskusi dan perdebatan.”

ap/as

(ita/ita)

02/10/2023 18:44
Terancam Tak Dapat Bantuan AS Lagi, Ini Kata Ukraina

Kyiv –

Pemerintah Ukraina memberikan reaksi diplomatis terhadap tidak masuknya bantuan untuk Kyiv dalam rencana anggaran yang baru saja diloloskan Kongres Amerika Serikat (AS). Kyiv meyakini dukungan Washington terhadap negaranya tidak melemah.

Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), tanggapan yang diberikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmytro Kuleba itu terkesan meremehkan pentingnya rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara (stopgap bill) untuk pemerintah AS yang tidak menyertakan anggaran untuk bantuan bagi Ukraina.

Diketahui bahwa bantuan militer AS dan negara-negara Barat lainnya sangat penting bagi Ukraina dalam melawan invasi besar-besaran yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022 lalu.

Dalam tanggapannya, Kuleba mengatakan bahwa Ukraina sedang melakukan pembicaraan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat dalam Kongres AS membahas persoalan itu.

Kuleba juga menyebut bahwa drama seputar RUU pendanaan sementara yang mencegah penutupan pemerintah AS pada Sabtu (30/9) waktu setempat hanyalah sebuah ‘insiden’ dan bukan sesuatu yang sistemis.

“Kami tidak merasa bahwa dukungan AS telah hancur…karena Amerika Serikat memahami bahwa yang dipertaruhkan di Ukraina jauh lebih besar daripada hanya Ukraina,” ujar Kuleba kepada wartawan saat menyambut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menjelang pertemuan para Menlu Uni Eropa di Kyiv.

“Ini soal stabilitas dan prediktabilitas dunia, dan oleh karena itu, saya meyakini kita akan mampu menemukan solusi yang dibutuhkan,” cetusnya.

Lihat juga Video ‘Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina’:

02/10/2023 17:42
Inggris Akan Kirim Tentara ke Ukraina? Ini Kata PM Sunak

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memastikan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk mengerahkan tentara Inggris sebagai instruktur militer ke Ukraina. Hal ini bertentangan dengan komentar menteri pertahanannya bahwa dia ingin mulai melatih pasukan Ukraina di negara tersebut.

Hingga saat ini, Inggris dan sekutunya menghindari kehadiran militer formal di Ukraina untuk mengurangi risiko konflik langsung dengan Rusia.

Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar The Sunday Telegraph, bahwa dia ingin mengerahkan instruktur militer ke Ukraina, selain melatih angkatan bersenjata Ukraina di Inggris atau negara-negara Barat lainnya.

Beberapa jam setelah wawancara itu dipublikasikan, Sunak mengatakan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk mengirim pasukan Inggris ke Ukraina.

“Apa yang dikatakan Menteri Pertahanan adalah bahwa mungkin suatu hari nanti kami bisa melakukan beberapa pelatihan di Ukraina,” kata Sunak kepada wartawan pada awal konferensi tahunan Partai Konservatif.

“Tetapi itu adalah sesuatu untuk jangka panjang, bukan untuk saat ini. Tidak ada tentara Inggris yang akan dikirim untuk berperang dalam konflik saat ini,” tandas Sunak pada Minggu (1/10) waktu setempat, seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (2/10/2023).

Sebelumnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada hari Minggu (1/10) waktu setempat, mengatakan setiap tentara Inggris yang melatih pasukan Ukraina di Ukraina akan menjadi target sah bagi serangan pasukan Rusia.

Lihat Video ‘Komandan Laut Hitam Rusia Muncul Setelah Kabar Dibunuh Ukraina’:

02/10/2023 16:26
Bantuan Ukraina Tak Masuk Rencana Anggaran AS, Biden Bilang Begini

Biden dalam pernyataannya pada Minggu (1/10) waktu setempat menyerukan McCarthy untuk ‘menghentikan permainan’ dan mengharapkan agar Partai Republik memenuhi janji soal pendanaan untuk bantuan Ukraina melalui RUU dan pemungutan suara secara terpisah segera.

“Dalam kondisi apapun, kita tidak bisa membiarkan dukungan Amerika untuk Ukraina terganggu. Saya sepenuhnya mengharapkan Ketua DPR untuk menjaga komitmennya untuk mengamankan jalur tersebut dan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina, ketika mereka mempertahankan diri dari agresi dan kebrutalan,” tegas Biden saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih.

“Saya ingin meyakinkan sekutu-sekutu Amerika, rakyat Amerika, dan rakyat Ukraina bahwa Anda bisa mengandalkan dukungan kami. Kami tidak akan pergi begitu saja,” cetusnya.

Menanggapi situasi terkini di Washington, Ukraina memberikan tanggapan diplomatis dengan mengatakan bahwa pihaknya ‘secara aktif bekerja sama dengan mitra Amerika’ untuk memastikan bantuan baru selama masa perang.

Biden meyakinkan Presiden Volodymyr Zelensky selama kunjungannya ke Washington bulan lalu, bahwa dukungan kuat AS untuk Ukraina demi mengusir pasukan Rusia akan tetap dipertahankan meskipun ada penolakan kuat dari beberapa anggota Kongres dari Partai Republik.

Sementara dalam pernyataan terbarunya, Biden mendorong Partai Republik untuk bergerak cepat guna menghindari krisis serupa di bulan November mendatang.

“Ambang bahaya ini harus diakhiri. Dan tidak boleh ada krisis lainnya. Saya sangat mendesak teman-teman Partai Republik di Kongres untuk tidak menunggu lagi. Jangan buang waktu seperti yang Anda lakukan sepanjang musim panas. Sahkan rencana anggaran selama setahun. Hormati kesepakatan yang kita buat beberapa bulan lalu,” cetus Biden.

(nvc/ita)

02/10/2023 16:03
Pilu Ibu Kehilangan 2 Anak dalam Serangan Bom di Nagorno-Karabakh

Jakarta –

BBC berbincang dengan sejumlah saksi mata yang menyaksikan pengeboman di sebuah desa terpencil di Nagorno-Karabakh. Insiden itu turut menewaskan tiga anak dan dua warga lanjut usia.

Azerbaijan bersikeras bahwa mereka hanya menyasar “target militer yang sah, namun BBC mewawancarai seorang ibu yang kehilangan dua putranya yang masih kecil, dan satu putra lainnya terluka parah.

Para korban selamat menggambarkan peristiwa itu sebagai “serangan tanpa pandang bulu.

Sarnaghbuyr disebut Aghbulag oleh Azerbaijan adalah sebuah desa di wilayah Askeran di Nagorno-Karabakh. Desa ini dikelilingi oleh hutan dan terletak jauh dari target militer yang signifikan.

Zarine Ghazaryan berada di Askeran, kota terdekat dari desa itu, ketika serangan dimulai pada 19 September. Saat itu dia tengah mencari susu formula untuk memberi makan putra bungsunya, Karen.

Selama sembilan bulan, mereka hidup di bawah blokade, yang membuat mereka kekurangan makanan dan bahan bakar.

Begitu mendengar suara ledakan, Zarine berupaya kembali ke rumahnya. Namun, dia terhenti oleh ledakan besar yang datang.

Ketiga anaknya yang lain dievakuasi oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia.

Namun ketika sampai di rumah sakit, dia diberitahu bahwa bom tersebut telah menewaskan dua putranya, yakni Mikayel, yang berusia delapan tahun dan Never, yang berusia 10 tahun.

Zarine Ghazaryan bersama putranya, Karen (BBC)

Kami berbincang dengan Zarine di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia diperbolehkan melihat jenazah kedua putranya yang mengalami luka parah di kepala.

“Saya sudah melihat mereka, kondisi mereka sangat mengerikan, katanya.

“Mengerikan sekali. Saya hanya ingin ayah mereka datang.

Arman, seorang laki-laki berusia 15 tahun dari desa tersebut, sedang bersama anak-anak Zarine ketika serangan hebat melanda.

Kami juga berbincang dengan Arman ketika dia dirawat akibat luka di punggung, bahu, dan tangannya.

“Mereka mengebom di mana-mana. Beberapa orang tewas, beberapa terluka, saya melihat beberapa orang yang kepalanya hancur. Itu sangat mengerikan, tuturnya.

Arman mengatakan tiga bom meledak di sebelahnya.

“Kami mengumpulkan anak-anak ini di bawah pohon, untuk memperkirakan apakah kami bisa menyelematkan anak-anak ini, dan di sana lah mereka menjatuhkan bom, kata Arman.

Nver dan Mikayel (kanan atas) tewas pada 19 September 2023 (BBC)

Pihak berwenang mengatakan tiga orang lainnya tewas pada hari itu.

Kepala desa, Garik Alexanyan, turut kehilangan putranya David, ayahnya yang Bernama Alexander, dan ibu mertuanya bernama Gohar.

Garik menjelaskan bagaimana kondisi putranya saat tewas, namun penggambarannya terlalu gamblang untuk dituliskan.

Selain itu, 15 penduduk desa lainnya juga terluka.

Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah. Mereka bergabung dengan eksodus ribuan etnis Armenia lainnya yang mengungsi dari rumah mereka akibat serangan tersebut.

Sebagian besar mencoba pergi ke Stepanakert atau diangkut oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia ke markas besar mereka di bandara setempat.

Banyak yang berhadap bisa dievakuasi ke Armenia, namun malah terdampar di bandara.

Desa Sarnaghbyur berlokasi di dekat garis depan (BBC)

Zarine ingin membawa jenazah putranya ke Armenia untuk dimakamkan, namun ruang yang tersedia di pesawat yang meninggalkan Karabakh lebih difokuskan untuk mengevakuasi para korban luka.

Antrean untuk pergi ke Armenia melalui jalur darat pun telah mencapai puluhan kilometer. Jadi, dia dan keluarganya harus menunggu.

BBC belum bisa memverifikasi secara independen rincian serangan tersebut.

Duta Besar Elchin Amirbekov, utusan khusus Presiden Azerbaijan, mengatakan kepada BBC bahwa tentara Azerbaijan mendapat perintah “untuk hanya menetralisir sasaran militer yang sah”.

“Kami tidak pernah berniat menyakiti warga sipil mana pun. Memang benar bahwa kerusakan besar terjadi, dan kami menyesali hilangnya nyawa warga sipil, kata Amirbekov.

Dia membantah tuduhan bahwa serangan ini dilakukan dengan sengaja, dan mengatakan bahwa pada tahun 1990-an, ratusan ribu warga Azerbaijan telah diusir oleh pasukan Armenia dan kejahatan perang telah dilakukan terhadap mereka.

Laporan tambahan oleh Kayleen Devlin

(ita/ita)

28/09/2023 18:44
‘Perang Dingin Baru’, Kim Jong Un Minta Produksi Senjata Nuklir Ditingkatkan

Jakarta –

Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan pada Kamis (28/09) bahwa Kim Jong Un telah menyerukan peningkatan produksi senjata nuklir secara eksponensial, dan agar Korea Utara memainkan peran yang lebih besar dalam koalisi negara-negara untuk menghadapi Amerika Serikat dalam sebuah “Perang Dingin baru”.

Kim melontarkan komentar itu dalam sebuah sesi selama dua hari di parlemen, yang telah sepakat memasukkan kebijakan mengenai perluasan program senjata nuklir ke dalam konstitusi negara.

Para anggota majelis setuju dengan suara bulat terhadap klausul baru dalam konstitusi, yaitu “menjamin hak negara untuk hidup dan berkembang, mencegah perang dan melindungi perdamaian regional dan global dengan mengembangkan senjata nuklir secara cepat ke tingkat yang lebih tinggi.”

“Kebijakan pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara telah dijadikan permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun,” kata Kim dalam pidatonya di sesi tersebut.

Kim menekankan perlunya “mendorong upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi cara-cara serangan nuklir,” lapor KCNA.

Amandemen konstitusi terkait kebijakan senjata nuklir itu dilakukan setahun setelah Korea Utara secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir dan secara hukum menetapkan hak untuk menggunakan serangan nuklir guna melindungi diri.

“NATO versi Asia”

Kim dalam kesempatan yang sama juga dilaporkan menuduh Amerika Serikat (AS), Korea Selatan dan Jepang menciptakan “NATO versi Asia, akar penyebab perang dan agresi.” Menurutnya, peningkatan kerja sama militer ketiga negara tersebut telah menimbulkan ancaman yang semakin besar.

Kim pun memerintahkan para diplomatnya untuk “lebih meningkatkan solidaritas dengan negara-negara yang menentang strategi hegemoni AS dan Barat.”

Kim sebelumnya telah melakukan kunjungan langka ke Rusia, di mana ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi.

Terkait kunjungan ini, para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatirannya. Pyongyang dituding mencari bantuan teknologi untuk kepentingan pengembangan program nuklir dan rudalnya, sementara Moskow dituding mencoba memperoleh amunisi dari Korea Utara guna menambah persediaan yang semakin menipis akibat perang di Ukraina.

“Perang Dingin baru”

Terkait amandemen konstitusi yang dilakukan Korea Utara, para analis mengatakan bahwa ini menandakan adanya percepatan lebih lanjut terkait upaya pengembangan senjata nuklir, yang kemungkinan akan diikuti oleh perluasan kerja sama militer dengan Moskow menyusul kunjungan langka Kim ke Rusia baru-baru ini.

Sebelumnya pada Selasa (26/09), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga telah memperingatkan Pyongyang agar tidak menggunakan senjata nuklir, yang disampaikan saat Seoul unjuk kekuatan dalam parade militer skala besar pertama dalam satu dekade.

“Perang Dingin baru di kawasan Asia Timur Laut dan ketegangan militer di Semanjung Korea akan meningkat,” kata Yang Moo-jin, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, seperti dilansir dari Reuters.

gtp/ (AP, Reuters, AFP)

(ita/ita)

28/09/2023 18:10
Geger Parlemen Kanada Sambut Eks Nazi, PM Trudeau Minta Maaf

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyampaikan permintaan maaf di parlemen setelah badan legislatif tersebut memberikan penyambutan pada seorang veteran Perang Dunia II asal Ukraina yang merupakan bekas anggota Nazi.

Insiden pekan lalu saat kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tersebut telah mengguncang Kanada, mendorong ketua parlemen mengundurkan diri dan memicu gejolak diplomatik.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi pada hari Jumat dan kepada Presiden Zelensky serta delegasi Ukraina atas situasi yang mereka alami, untuk kita semua yang hadir,” kata Trudeau kepada para anggota parlemen, dikutip kantor berita AFP, Kamis (28/9/2023).

“Dengan tanpa sadar memperkenalkan orang ini adalah kesalahan besar dan merupakan pelanggaran terhadap ingatan orang-orang yang sangat menderita di tangan rezim Nazi,” ujar Trudeau.

Pemimpin Kanada tersebut mengacu pada insiden memalukan yang menodai kunjungan Zelensky pekan lalu, yang menyebabkan pengunduran diri ketua parlemen Kanada pada hari Selasa lalu.

Saat itu, Zelensky berada di Kanada sebagai bagian dari tur untuk meningkatkan dukungan Barat terhadap perjuangan negaranya melawan invasi Rusia.

Zelensky berada di ruang parlemen Kanada sebagai tamu kehormatan ketika ketua parlemen, Anthony Rota, menyebut nama veteran tua itu sebagai pahlawan Perang Dunia II, sehingga memicu tepuk tangan meriah.

28/09/2023 14:53