Xcloud.id

Negara: Rusia

  • Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan sebuah mobil mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. Pemberian Moskow ini berpotensi melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijatuhkan terhadap Pyongyang.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), pemberian mobil dari Putin kepada Kim Jong Un itu terjadi saat kedua negara memperkuat hubungan di berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga pertahanan. Korut diketahui semakin dekat dengan Rusia sejak Kim Jong Un mengunjungi Putin tahun lalu.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut hadiah mobil dari Putin itu dimaksudkan untuk “penggunaan pribadi” Kim Jong Un.

    “(Kim Jong Un) Diberi sebuah mobil buatan Rusia untuk penggunaan pribadinya oleh Vladimir Vladimirovich Putin, Presiden Federasi Rusia,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Menurut KCNA, mobil buatan Rusia itu dikirimkan kepada ajudan top Kim Jong Un oleh pihak Rusia pada 18 Februari.

    Ucapan terima kasih, sebut KCNA, disampaikan kepada Putin oleh lewat Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un.

    “(Kim Yo Jong) Dengan sopan menyampaikan rasa terima kasih Kim Jong Un kepada Putin, kepada pihak Rusia, menyebut hadiah itu berfungsi sebagai demonstrasi yang jelas dari hubungan pribadi yang khusus antara para pemimpin tertinggi,” demikian laporan KCNA.

    Lihat juga Video: 2 Remaja Korut Dihukum Kerja Paksa 12 Tahun gegara Nonton Drakor

    Kim Jong Un diyakini sebagai penggemar berat otomotif dan memiliki banyak koleksi kendaraan mewah merek asing yang diduga diselundupkan ke Pyongyang. Pemimpin Korut itu juga beberapa kali terlihat menggunakan mobil mewah, seperti SUV Lexus dan Mercedes-Benz model S-Class.

    Laporan PBB tahun 2021 menyoroti upaya pengiriman kendaraan mewah senilai lebih dari US$ 1 juta, termasuk model-model yang tersebut di atas, yang diduga berasal dari Uni Emirat Arab menuju ke Ningbo, China, untuk selanjutnya dikirimkan ke Korut.

    Impor kendaraan apa pun akan melanggar serangkaian sanksi PBB terhadap Pyongyang terkait program senjata yang dilarang.

    Selama kunjungan ke Rusia tahun lalu, Putin mengundang Kim Jong Un duduk di kursi belakang limusin kepresidenan Aurus Senat miliknya. Kim Jong Un sendiri membawa limusin Maybach miliknya saat berkunjung ke Rusia, yang diangkut dengan kereta khusus yang ditumpanginya dari Pyongyang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

    Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.

    Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

    Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.

    Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

    Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.

    Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alexei Navalny Mati di Tahanan, Prancis dan Norwegia Panggil Dubes Rusia

    Alexei Navalny Mati di Tahanan, Prancis dan Norwegia Panggil Dubes Rusia

    Jakarta –

    Oposisi bernama Alexei Navalny meninggal di dalam tahanan Rusia. Prancis dan Norwegia pun memanggil Duta Besar (Dubes) Rusia untuk dua negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (20/2/2024), Paris telah memanggil duta besar Rusia untuk Prancis setelah kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny di penjara Arktik, kata Menteri Luar Negeri Prancis Stephane Sejourne pada Senin (19/2) saat berkunjung ke Argentina.

    “Saya telah meminta pertemuan duta besar Rusia hari ini,” katanya pada konferensi pers dengan mitranya dari Argentina di Buenos Aires, dan menambahkan bahwa “rezim Vladimir Putin sekali lagi menunjukkan sifat aslinya.”

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Norwegia pada Senin (19/2) mengatakan pihaknya telah memanggil duta besar Rusia atas kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny.

    “Kementerian Luar Negeri hari ini memanggil duta besar Rusia untuk membicarakan kematian Alexei Navalny. Dalam percakapan tersebut, pandangan Norwegia akan disampaikan tentang tanggung jawab otoritas Rusia atas kematian tersebut dan untuk memfasilitasi penyelidikan yang transparan,” kata kementerian tersebut. dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pertemuan itu belum terjadi tetapi akan segera terjadi.

    Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin belum juga memberikan komentarnya atas kematian tokoh oposisi Alexei Navalny, yang dikenal sebagai pengkritiknya yang paling vokal. Kematian Navalny di dalam penjara, pekan lalu, memicu duka sekaligus kecaman.

    Kabar meninggalnya Navalny muncul sebulan sebelum digelarnya pemilu yang akan memperpanjang kekuasaan Putin selama enam tahun ke depan.

    Putin masih bungkam dan belum mengomentari kematian Navalny, yang diumumkan otoritas Rusia sejak Jumat (16/2) pekan lalu.

    Kremlin juga belum merilis pernyataan terbaru sejak Jumat (16/2) malam ketika mereka mengkritik para pemimpin Barat yang ramai-ramai menuntut Putin bertanggung atas kematian Navalny.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Spanyol Panggil Dubes Rusia usai Alexei Meninggal di Penjara

    Spanyol Panggil Dubes Rusia usai Alexei Meninggal di Penjara

    Jakarta –

    Opisisi Rusia Alexei Navalny meninggal di dalam penjara. Spayol pun memanggil duta besar Rusia di Madrid.

    Dilansir dari AFP, Senin (19/2/2024), sumber dari kementerian luar negeri Spanyol menyampaikan hal tersebut.

    Sumber tersebut tidak merinci kapan duta besar Rusia, Yuri Klimenko, dipanggil, yang dilaporkan hanya dua jam setelah tindakan serupa diumumkan oleh Swedia dan Jerman.

    Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin belum juga memberikan komentarnya atas kematian tokoh oposisi Alexei Navalny, yang dikenal sebagai pengkritiknya yang paling vokal. Kematian Navalny di dalam penjara, pekan lalu, memicu duka sekaligus kecaman.

    Kabar meninggalnya Navalny muncul sebulan sebelum digelarnya pemilu yang akan memperpanjang kekuasaan Putin selama enam tahun ke depan.

    Otoritas Rusia juga dilaporkan belum memberikan akses pada ibu dan istri Navalnya ke jenazahnya. Hal itu memicu kemarahan di kalangan pendukung Navalny yang menuding Moskow sebagai “pembunuh” yang berusaha “menutupi jejak mereka”.

    Putin masih bungkam dan belum mengomentari kematian Navalny, yang diumumkan otoritas Rusia sejak Jumat (16/2) pekan lalu.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Moskow –

    Rusia mengundang faksi-faksi Palestina untuk bertemu di Moskow pekan depan. Undangan itu pun disambut baik faksi-faksi di Palestina.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (19/2/2024), Otoritas Palestina menyatakan siap untuk hadir. Otoritas Palestina juga siap terlibat dengan Hamas dalam pertemuan itu.

    “Rusia telah mengundang semua faksi Palestina yang akan bertemu pada tanggal 26 bulan ini di Moskow,” ucap Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich.

    “Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami,” imbuhnya.

    Dia berharap Hamas juga mau hadir. Dia mengatakan Palestina membutuhkan persatuan dari semua faksi. Meski demikian, dia menyebut Hamas perlu memenuhi prasyarat tertentu jika ingin menjadi bagian dari persatuan Palestina.

    “Kami siap untuk terlibat. Jika Hamas tidak melakukannya, maka akan lain ceritanya. Kami membutuhkan persatuan Palestina,” ujar Shtayyeh dalam pernyataannya.

    Undangan dari Rusia

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan Moskow mengundang Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah yang kini memimpin Otoritas Palestina. Rusia mengajak faksi-faksi di Palestina bertemu di Moskow guna membahas soal perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    Kelompok itu mencakup Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza, juga perwakilan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang lebih luas.

    “Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina — semua kekuatan politik yang memiliki posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah, Lebanon, dan negara-negara lainnya di kawasan ini,” ucap Bogdanov yang juga menjabat utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dikutip TASS.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Belum ada tanggapan dari Hamas atas undangan Moskow tersebut. Rusia selama bertahun-tahun berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pemain utama di kawasan. Rusia juga semakin kritis terhadap Israel dan pendukung Baratnya di tengah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan Moskow berulang kali mengkritik serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Lebih dari 28 Ribu Orang

    Israel diketahui mendeklarasikan perang terhadap Hamas yang bermarkas di Gaza pada 7 Oktober 2023. Perang dideklarasikan Israel usai Hamas melakukan serangan dadakan pada 7 Oktober di wilayah Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan orang lainnya disandera.

    Sejak saat itu, Israel terus membombardir Gaza. Serangan Israel telah menewaskan 28.858 orang sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Dilansir Anadolu Agency, Minggu (18/2), kantor Media Pemerintah Gaza menyebut 12.660 anak-anak dan 8.570 wanita telah tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza. Otoritas kesehatan Palestina juga menyebut serangan Israel telah melukai 68.677 orang.

    Setidaknya, 7.000 orang masih tertimbun reruntuhan atau hilang di Gaza. Pemboman tentara Israel telah menghancurkan total 70.000 rumah dan merusak 290.000 rumah.

    340 petugas layanan kesehatan dan 46 petugas pertahanan sipil telah tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sektor layanan kesehatan. Sekitar 130 jurnalis juga tewas akibat serangan Israel di daerah tersebut.

    PBB menyatakan perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich –

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Den Haag –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ), dalam sidang pada Senin (19/2) waktu setempat, bahwa rakyat Palestina menderita atas “kolonialisme dan apartheid” yang terjadi di bawah pendudukan Israel.

    Al-Maliki pun menyerukan kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel agar segera mengakhiri pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina.

    Seperti dilansir AFP, Senin (19/2/2024), hal itu disampaikan Al-Maliki saat menyampaikan argumennya dalam sidang Mahkamah Internasional, yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina.

    “Rakyat Palestina telah menanggung kolonialisme dan apartheid… Ada orang-orang marah dengan kata ini. Mereka seharusnya mara dengan kenyataan yang kami derita,” ucap Al-Maliki dalam argumennya di hadapan panel hakim Mahkamah Internasional di Den Haag.

    Mahkamah Internasional menggelar persidangan selama sepekan ke depan untuk mendengarkan pendapat dari 52 negara soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina. Masing-masing negara itu akan menyampaikan argumen di hadapan para hakim Mahkamah Internasional.

    Negara-negara yang hadir mencakup Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel, kemudian juga Rusia dan China. Persidangan ini digelar di Peace Palace di Den Haag, yang merupakan tempat kedudukan Mahkamah Internasional.

    Al-Maliki, dalam pernyataannya, mendesak Mahkamah Internasional untuk menetapkan pendudukan Israel itu ilegal dan memerintahkan penghentian pendudukan itu “dengan segera, secara total dan tanpa syarat”.

    “Inilah waktunya untuk mengakhiri standar ganda yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat kami,” cetusnya.

    Persidangan ini digelar setelah Majelis Umum PBB pada Desember 2022 lalu meminta Mahkamah Internasional memberikan “saran pendapat” yang tidak mengikat mengenai “konsekuensi hukum yang muncul dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

    Sidang ini berbeda dan terpisah dengan gugatan yang diajukan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam serangannya di Jalur Gaza. Pada Januari lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Tel Aviv untuk melakukan segala upaya dalam mencegah genosida dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, namun tidak memerintahkan gencatan senjata.

    Pekan lalu, Mahkamah Internasional menolak upaya Afrika Selatan untuk menerapkan tindakan tambahan terhadap Israel, namun menegaskan kembali perlunya Tel Aviv untuk melaksanakan putusannya secara menyeluruh.

    Dalam persidangan terbaru ini, Mahkamah Internasional diminta untuk mempertimbangkan dua pertanyaan utama.

    Pertama, Mahkamah Internasional harus memeriksa konsekuensi hukum dari apa yang disebut oleh PBB sebagai “pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri”.

    Hal ini berkaitan dengan “pendudukan berkepanjangan, permukiman dan aneksasi wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967” dan “langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter dan status Kota Suci Yerusalem”.

    Kedua, Mahkamah Internasional harus memberikan saran soal bagaimana tindakan Israel “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan apa konsekuensinya bagi PBB dan negara-negara lainnya.

    Mahkamah Internasional akan memutuskan “segera” mengenai persoalan tersebut, kemungkinan pada akhir tahun ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sikap Bungkam Putin di Tengah Kecaman Atas Kematian Alexei Navalny

    Sikap Bungkam Putin di Tengah Kecaman Atas Kematian Alexei Navalny

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin belum juga memberikan komentarnya atas kematian tokoh oposisi Alexei Navalny, yang dikenal sebagai pengkritiknya yang paling vokal. Kematian Navalny di dalam penjara, pekan lalu, memicu duka sekaligus kecaman.

    Seperti dilansir AFP, Senin (19/2/2024), kabar meninggalnya Navalny muncul sebulan sebelum digelarnya pemilu yang akan memperpanjang kekuasaan Putin selama enam tahun ke depan.

    Otoritas Rusia juga dilaporkan belum memberikan akses pada ibu dan istri Navalnya ke jenazahnya. Hal itu memicu kemarahan di kalangan pendukung Navalny yang menuding Moskow sebagai “pembunuh” yang berusaha “menutupi jejak mereka”.

    Putin masih bungkam dan belum mengomentari kematian Navalny, yang diumumkan otoritas Rusia sejak Jumat (16/2) pekan lalu.

    Kremlin juga belum merilis pernyataan terbaru sejak Jumat (16/2) malam ketika mereka mengkritik para pemimpin Barat yang ramai-ramai menuntut Putin bertanggung atas kematian Navalny.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut para pemimpin Barat memberikan reaksi “histeris” terhadap kabar kematian Navalny. Moskow, sebut Peskov, menganggap tudingan dari negara-negara Barat tidak bisa diterima, mengingat belum ada informasi resmi soal penyebab kematian Navalny dari otoritas terkait.

    “Belum ada informasi mengenai penyebab kematiannya. Namun, pernyataan-pernyataan seperti itu terus bermunculan. Jelas sekali, (pernyataan-pernyataan) ini benar-benar gila,” ucap Peskov mengomentari tudingan yang muncul dari negara-negara Barat soal keterlibatan Kremlin dalam kematian Navalny.

    Saksikan juga ‘Saat Putin Lebih Sreg dengan Biden Ketimbang Trump’:

    Dalam pernyataannya pada saat itu, Peskov menyatakan bahwa Putin telah menerima laporan soal kematian Navalny.

    “Presiden telah menerima laporan itu. Laporan itu datang dari Moskow,” ucapnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal komentar Putin atas laporan tersebut.

    Otoritas Rusia mengumumkan Navalny yang berusia 47 tahun meninggal dunia pada Jumat (16/2) di dalam penjara di kawasan Arktik, tempatnya menjalani masa hukuman 19 tahun penjara.

    Penyebab kematiannya belum diumumkan secara resmi, namun pengelola penjara menyebut Navalny merasa tidak enak badan setelah berjalan-jalan di area kompleks penjara IK-3 di Kharp, yang berjarak 1.900 kilometer sebelah timur laut Moskow.

    Disebutkan bahwa Navalny kehilangan kesadaran dan meninggal dunia tak lama kemudian. Ditambahkan juga oleh otoritas pengelola penjara itu bahwa upaya resusitasi telah dilakukan terhadap Navalny, namun berujung kegagalan.

    Laporan terbaru menyebut para penyelidik Rusia telah memberitahu ibunda dan pengacara Navalny bahwa penyelidikan terhadap kematian mantan pengacara karismatik itu “telah diperpanjang”.

    “Tidak diketahui berapa lama hal ini akan berlanjut. Penyebab kematiannya masih ‘belum ditetapkan’. Mereka berbohong, mempermainkan waktu dan bahkan tidak menyembunyikannya,” ucap juru bicara mendiang Navalny, Kira Yarmysh, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Google Bikin Kampanye Lawan Hoax

    Jakarta –

    Google baru-baru ini meluncurkan kampanye anti hoax di lima negara Uni Eropa. Langkah ini dilakukan jelang Pemilu Parlemen Eropa pada Juni mendatang.

    Sebelumnya, Parlemen Eropa memang sudah mengeluarkan aturan mengenai penyebaran informasi hoax secara online yang dapat mempengaruhi pemilih. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Layanan Digital Eropa yang sudah mulai berlaku seperti dilansir detikINET dari Reuters.

    Dengan berlakunya aturan tersebut, Eropa membutuhkan platform online dan mesin pencari yang sangat kuat dalam melawan konten hoax yang memiliki risiko terhadap keamanan publik.

    Dalam hal ini, Google memiliki unit Jigsaw yang bekerja untuk melakukan filterisasi konten hoax pada platform TikTok dan YouTube di lima negara Uni Eropa yaitu Belgia, Jerman, Italia dan Polandia.

    Unit tersebut nantinya bekerja dengan menjalankan iklan animasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Para penonton YouTube dan TikTok di negara terkait nantinya juga diminta untuk mengisi kuesioner tentang pemahaman mereka terhadap hoax.

    “Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memiliki debat yang benar-benar terpolarisasi ini. Demokrasi kita dipertaruhkan, dan suhunya terus semakin tinggi,” ungkap Beth Goldberg, kepala penelitian Jigsaw.

    Tidak hanya dari pihak Google, unit ini juga memanfaatkan perusahaan lokal di beberapa negara tersebut.

    Bulan lalu, European External Action Service mencatat bahwa ada 750 informasi hoax yang disebarkan pihak asing mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

    Nantinya, kampanye anti hoax Google akan berjalan selama satu bulan ke depan. Google juga akan menerbitkan hasil jangkauan dan tanggapan dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat di Uni Eropa.

    (rns/rns)

  • Putin Lebih Pilih Biden Dibanding Trump, Ini Alasannya

    Putin Lebih Pilih Biden Dibanding Trump, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai orang yang lebih “mudah diprediksi” dibandingkan mantan presiden Donald Trump. Namun, Putin mengatakan Kremlin siap bekerja sama dengan siapa pun yang memenangkan pemilihan presiden (pilpres) AS pada November mendatang.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/2/2024), ketika ditanya oleh seorang jurnalis tentang siapa yang ingin dilihat oleh pemerintah Rusia untuk menang dari pertarungan antara petahana Biden melawan capres unggulan Partai Republik, Trump, Putin berkata: “Biden, dia lebih berpengalaman. Dia mudah ditebak, dia politisi lama.”

    Putin menepis pertanyaan tentang usia dan kesehatan Biden, karena presiden tersebut akan berusia 82 tahun hanya beberapa minggu setelah pemilu mendatang.

    “Ketika saya bertemu Biden tiga tahun lalu, memang benar, orang-orang sudah membicarakan ketidakmampuannya, tapi saya tidak melihat hal seperti itu,” kata Putin, yang tampaknya merujuk pada pertemuan puncak di Jenewa, Swiss.

    Jajak pendapat di AS menunjukkan para pemilih mempunyai kekhawatiran yang kuat mengenai usia Biden.

    Masalah usia ini diperburuk oleh dua episode baru-baru ini di mana Biden salah menyebut pemimpin-pemimpin Eropa dengan para pendahulunya yang sudah meninggal.

    Gedung Putih terpaksa membela kompetensi presiden pekan lalu, setelah laporan penasihat khusus menggambarkannya sebagai “pria lanjut usia dengan ingatan yang buruk”.

    “Apa yang harus kita periksa adalah posisi politik, dan posisi pemerintahan saat ini sangat merugikan dan salah,” kata Putin.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini