Negara: Rusia

  • Maju Terus, Rusia Rebut Desa di Ukraina Timur

    Maju Terus, Rusia Rebut Desa di Ukraina Timur

    Jakarta

    Pemerintah Rusia mengatakan bahwa militernya telah bergerak lebih jauh ke dalam wilayah Ukraina timur, dengan merebut sebuah desa lainnya – Semenivka – dekat kota Avdiivka, yang dikuasai Moskow setelah serangkaian perebutan wilayah baru-baru ini.

    Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Moskow mengklaim merebut desa terdekat lainnya. Otoritas Ukraina mengatakan bahwa situasi pasukannya di wilayah itu semakin memburuk.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (29/4/2024), Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah “membebaskan” Semenivka, ketika pasukannya memanfaatkan keunggulan mereka dalam hal sumber daya manusia dan amunisi di medan perang.

    Desa-desa kecil tersebut terletak di selatan Novobakhmutivka, yang jatuh ke tangan pasukan Rusia pada akhir pekan lalu.

    Rusia telah bergerak ke arah barat di wilayah Donetsk sejak mereka secara simbolis merebut Avdiivka pada bulan Februari, sebuah pusat di wilayah timur yang menjadi saksi beberapa pertempuran terburuk dalam serangan dua tahun Moskow ke Ukraina.

    Semenivka dekat dengan Ocheretyne, tempat pertempuran semakin intensif dan sebagian dilaporkan berada di bawah kendali Rusia.

    Moskow selama berminggu-minggu telah menekankan keunggulannya di lini depan, sebuah upaya yang telah dipercepat dalam beberapa hari terakhir menjelang kedatangan senjata Amerika Serikat yang sangat dibutuhkan UKraina.

    Pemerintah Ukraina selama berhari-hari telah memperingatkan akan memburuknya kondisi di garis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Moskow akan berusaha membawa pulang kemenangan menjelang liburan patriotik pada 9 Mei mendatang.

    Lihat juga Video ‘Kelompok Bersenjata Serang Pos Polisi di Rusia, 7 Orang Tewas-4 Luka’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Ukraina Ditahan Atas Dugaan Korupsi

    Menteri Ukraina Ditahan Atas Dugaan Korupsi

    Kyiv

    Menteri Pertanian Ukraina, Mykola Solsky, ditahan setelah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi jutaan dolar Amerika. Solsky telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya usai terjerat kasus korupsi tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (26/4/2024), otoritas Kyiv yang diselimuti skandal korupsi parah sejak jatuhnya Uni Soviet, telah berjanji untuk meningkatkan upaya-upaya antikorupsi sebagai bagian dari tekad bergabung menjadi anggota blok Uni Eropa.

    Dalam kasus korupsi yang menyeret dirinya, Solsky dituduh melakukan penyitaan tanah secara ilegal ketika dirinya masih menjabat sebagai direktur perusahaan pertanian besar dan menjadi anggota parlemen Ukraina. Nilai tanah itu ditaksir mencapai lebih dari US$ 7 juta atau setara Rp 113,5 miliar.

    Penahanan Solsky diumumkan oleh jaksa penuntut Ukraina dalam pernyataan pada Jumat (26/4) waktu setempat.

    Pengadilan antikorupsi Ukraina memerintahkan Solsky untuk ditahan hingga 24 Juni mendatang selama penyelidikan kasusnya berlangsung.

    Dia diperintahkan untuk ditahan dengan uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan sebesar 75,7 juta Hryvnia Ukraina, atau setara Rp 30,9 miliar.

    Awal pekan ini, Solsky mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Dia juga berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus yang menyeret dirinya.

    Jaksa penuntut Ukraina, pada Jumat (26/4) waktu setempat, juga mengatakan pihaknya telah mendakwa belasan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus yang sama, dengan beberapa orang di antaranya merupakan pegawai negeri.

    Solsky yang memiliki sejumlah bisnis di sektor pertanian, terpilih menjadi anggota parlemen Ukraina sejak tahun 2019 lalu dan diangkat menjadi Menteri Pertanian pada Maret 2022.

    Kasus korupsi yang menjerat Solsky ini diumumkan saat sejumlah kasus korupsi lainnya bermunculan di Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada Februari 2022 lalu. Meskipun kasus-kasus semacam itu biasanya melibatkan pejabat level rendah dan berkaitan dengan pengadaan militer.

    Tahun lalu, Presiden Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanan Ukraina karena serangkaian skandal pengadaan dalam militer negara tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    Jakarta

    Duta Besar Jerman untuk Cina mengatakan pada hari Kamis (25/04) bahwa dia telah dipanggil oleh pihak berwenang Cina untuk menjawab pertanyaan tentang penangkapan empat warga Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata untuk Beijing.

    “Setelah empat warga Jerman ditangkap minggu ini karena diduga menjadi mata-mata untuk dinas rahasia Cina, saya dipanggil ke MFA (Kementerian Luar Negeri Cina) hari ini,” tulis Patricia Flor di X, sebelumnya Twitter.

    Pemanggilan tersebut dinilainya sebagai “kesempatan yang baik untuk menjelaskan beberapa hal,” ujar Flor, seraya menegaskan bahwa, “kami tidak menoleransi spionase di Jerman, terlepas dari negara mana spionase itu berasal (dan) kami melindungi demokrasi dan negara konstitusional kami dengan cara-cara konstitusional.”

    Flor menyimpulkan, “Jaksa Agung Federal yang melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, pengadilan independen akan memutuskan tuduhan tersebut.”

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa utusan Cina untuk Berlin telah dipanggil pada awal pekan ini untuk diberi pengarahan mengenai “posisi pemerintah Jerman mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan kegiatan spionase Cina”.

    Terduga pelaku spionase Cina

    Empat warga negara Jerman ditangkap awal pekan ini, termasuk seorang ajudan politisi nasionalis Maximilian Krah, kandidat utama dari Partai AfD dalam pemilu Eropa mendatang.

    Menurut jaksa penuntut, ajudan tersebut dituduh bertindak sebagai agen untuk layanan keamanan asing dan menyampaikan rincian proses di Parlemen Eropa ke Beijing.

    Adapun terduga lainnya, seorang pria dan pasangan suami istri juga ditangkap di negara bagian Hesse dan North Rhine-Westphalia, salah satunya dituduh memperoleh informasi tentang “teknologi inovatif” dengan “penggunaan militer” atas nama Cina.

    Penangkapan tersebut telah memperdalam kekhawatiran mengenai besarnya spionase Cina di Jerman dan memicu kemarahan dari Beijing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tuduhan tersebut ditujukan untuk “mencoreng dan menindas Cina” dan “menghancurkan kerja sama antara Cina dan Eropa.”

    Juru bicara tersebut meminta para penyelidik Jerman untuk “meninggalkan mentalitas perang dingin mereka.”

    Parlemen Jerman mengecam AfD atas kasus mata-mata

    Parlemen Jerman, Bundestag, membahas serangkaian skandal mata-mata baru-baru ini pada hari Kamis (25/04). Pemimpin redaksi politik DW Michaela Kfner melaporkan bahwa “penyelesaian masalah ini tanpa kompromi” karena sayap kanan AfD “pada dasarnya dituduh sebagai pengkhianat.”

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz memperingatkan upaya Rusia dan Cina untuk memengaruhi Jerman dan “memecah belah kita sebagai masyarakat.”

    Dia mengatakan “tidak dapat diterima jika wakil rakyat membiarkan diri mereka menjadi mesin propaganda bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin atau Beijing.”

    Anggota parlemen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, menuduh AfD sebagai “pelayan pengadilan bagi Cina dan Rusia.”

    Berbicara kepada Ketua AfD Tino Chrupalla, Konstatin von Notz mengatakan, “organisasi Anda melayani Presiden Rusia, panutan partai Anda adalah Partai Komunis Cina.”

    Dia menyebut AfD sebagai “aib bagi parlemen dan seluruh negara kita.”

    Pakar kebijakan dalam negeri SPD Dirk Wiese bertanya kepada para wakil AfD: “Mungkin bukan negara Anda sendiri yang sangat Anda cintai, melainkan negara diktator seperti Cina dan Rusia?”

    Anggota parlemen oposisi konservatif CDU Marc Heinrichmann menuduh AfD “mengkhianati dan menjual rakyat Jerman.”

    Politisi AfD Stefan Keuter menolak tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak berdasar” dan menuduh pemerintah berusaha merusak partainya. “Sebuah (upaya) pemerintah yang melakukan agitasi melawan oposisi merupakan pengingat akan masa-masa paling gelap dalam sejarah Jerman,” katanya, seraya menegaskan bahwa partainya tetap “tidak bersalah hingga terbukti bersalah.”

    Menanggapi dugaan kampanye yang diatur melawan AfD, Menteri Dalam Negeri Faeser menjelaskan bahwa peradilan Jerman bersifat independen.

    Setelah berbicara dengan seorang anggota komite dinas intelijen Jerman, pemimpin redaksi politik DW, Kfner, mengatakan bahwa “hal yang paling penting secara politik adalah bukan hanya AfD yang terekspos dan dilemahkan dalam jajak pendapat, tetapi juga bahwa insiden tersebut berfungsi sebagai “peringatan bagi Jerman.”

    Menurut pejabat intelijen tersebut, masyarakat Jerman perlu “lebih sadar akan ancaman yang ada dalam perjuangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini antara negara demokrasi dan negara otoriter dalam bentuk mata-mata,” kata Kfner.

    rs/ha (AFP, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diawasi Kim Jong Un, Korut Uji Coba Roket Terbaru

    Diawasi Kim Jong Un, Korut Uji Coba Roket Terbaru

    Pyongyang

    Korea Utara (Korut) melakukan uji coba peluncuran roket multiple 240 mm yang diproduksi oleh unit industri pertahanan yang baru di negara tersebut. Peluncuran roket itu mendapatkan inspeksi langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (26/4/2024), aktivitas peluncuran terbaru Pyongyang yang digelar pada Kamis (25/4) waktu setempat itu diumumkan oleh kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) dalam laporannya pada Jumat (26/4) waktu setempat.

    Laporan KCNA itu tidak menjelaskan lebih detail soal unit yang memproduksi artileri yang diuji coba.

    Namun Korut diyakini sedang meningkatkan produksi artilerinya di tengah tudingan yang dilontarkan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) bahwa negara terisolasi itu memasok persenjataan ke Rusia yang berperang melawan Ukraina dua tahun terakhir.

    Tudingan itu telah dibantah keras oleh Pyongyang dan Moskow.

    KCNA dalam laporannya mengklaim uji coba peluncuran yang digelar menunjukkan roket 240 mm itu memenuhi standar yang diperlukan untuk karakteristik dan akurasi penerbangan.

    Dalam inspeksinya, menurut laporan KCNA, Kim Jong Un mengatakan bahwa sistem peluncuran roket multiple 240 mm, yang menggabungkan teknologi baru, akan “membawa perubahan strategis dalam memperkuat kemampuan artileri militer kita”.

    Dalam laporan terpisah, KCNA menyebut Kim Jong Un juga mengunjungi Universitas Militer Kim Il Sung, yang diberi nama sesuai nama kakek Kim Jong Un yang juga pendiri Korut, untuk memperingati ulang tahun berdirinya tentara revolusioner — cikal bakal militer negara tersebut.

    Uji peluncuran roket yang diawasi Kim Jong Un itu diumumkan setelah Kim Yo Jong, adik perempuan sang pemimpin Korut, sesumbar mengatakan negaranya akan terus membangun kekuatan militer yang luar biasa dan paling kuat untuk melindungi kedaulatan negara, juga menjaga perdamaian regional.

    “Kami akan terus membangun kekuatan militer yang luar biasa dan paling kuat untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan perdamaian regional kami,” cetus Kim Yo Jong seperti dikutip KCNA.

    Komentar itu disampaikan Kim Yo Jong setelah militer AS dan Korsel menggelar rentetan latihan militer gabungan dengan skala dan intensitas yang lebih besar dalam beberapa bulan terakhir, berdasarkan tekad pemimpin kedua negara untuk meningkatkan kesiapan militer terhadap ancaman militer Korut.

    Menurut militer Korsel, sekitar 100 pesawat militer terlibat dalam latihan udara bersama yang berlangsung selama dua pekan sepanjang bulan ini.

    Pyongyang selalu menyebut latihan militer gabungan Washington dan Seoul sebagai persiapan perang nuklir untuk melawan negaranya. Namun AS dan Korsel menegaskan latihan gabungan mereka bersifat defensif dan dilakukan secara rutin untuk menjaga kesiapan militer.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Janji Hamas Letakkan Senjata Jika Terbentuk Negara Palestina

    Janji Hamas Letakkan Senjata Jika Terbentuk Negara Palestina

    Jakarta

    Pihak Hamas mengatakan mereka berjanji untuk meletakkan senjata jika negara Palestina terbentuk. Bahkan, mereka siap berubah menjadi partai politik asal Palestina resmi merdeka.

    Seorang pejabat tinggi pada biro politik Hamas mengatakan kelompoknya siap menyepakati gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dalam perang melawan Israel. Diketahui, perang kini berkecamuk di Jalur Gaza.

    Hamas juga bersedia meletakkan senjata, membubarkan sayap bersenjata mereka, dan berubah menjadi partai politik, jika negara Palestina yang merdeka telah berdiri dengan didasarkan pada garis perbatasan sebelum tahun 1967.

    Seperti dilansir Associated Press dan Al Arabiya, Kamis (25/4), pernyataan itu disampaikan oleh Khalil al-Hayya yang merupakan pejabat tinggi politik Hamas dalam wawancara dengan media terkemuka Associated Press pada Rabu (24/4) waktu setempat. Sampai saat ini, perundingan gencatan senjata Gaza mengalami kebuntuan.

    Namun kecil kemungkinan bahwa Israel akan mempertimbangkan skenario semacam itu. Terlebih, Tel Aviv telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan mematikan pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Israel Tentang Negara Palestina

    Kepemimpinan Israel saat ini juga dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 silam.

    Al-Hayya yang mewakili Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan, menyampaikan pernyataan yang terkadang menantang dan terkadang bernada damai dalam wawancara dengan Associated Press di Istanbul, Turki.

    Dia mengatakan bahwa Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh faksi rivalnya, Fatah, untuk membentuk pemerintahan terpadu di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    AS Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB

    Amerika Serikat (AS) memveto permintaan keanggotaan penuh PBB untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4).

    “AS masih berpandangan bahwa jalan paling cepat menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dengan dukungan Amerika Serikat dan mitra lainnya,” kata seorang perwakilan AS kepada kantor berita Reuters sebelum pemungutan suara.

    Pemungutan suara dilakukan di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang atas rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, yang merekomendasikan bahwa “Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

    Rancangan tersebut mendapat 12 suara mendukung, dua abstain dan veto AS yang menentang.

    Untuk disahkan, resolusi Dewan Keamanan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.

    “Tindakan prematur di New York, bahkan dengan niat terbaik sekalipun, tidak akan mencapai status kenegaraan bagi rakyat Palestina,” kata perwakilan AS kepada kantor berita Reuters.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ukraina Akan Pulangkan Warganya di Luar Negeri untuk Ikut Perang

    Ukraina Akan Pulangkan Warganya di Luar Negeri untuk Ikut Perang

    Kyiv

    Ukraina berencana memulangkan warganya yang berada di luar negeri untuk ikut berperang melawan Rusia. Warga yang akan dipulangkan yakni pria usia wajib militer.

    Dilansir AFP, Rabu (24/4/2024), Ukraina tengah mengadopsi undang-undang yang memperketat hukuman bagi mereka yang menghindari wajib militer. Ukraina juga menurunkan usia wajib militer menjadi 25 tahun.

    “Tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajibannya terhadap tanah air. Itu sebabnya kemarin saya memerintahkan tindakan untuk memulihkan sikap adil terhadap laki-laki dalam usia wajib militer di Ukraina dan di luar negeri. Ini akan adil,” kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba.

    “Dalam waktu dekat, Kementerian Luar Negeri akan memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh layanan konsuler dalam kerangka hukum bagi pria usia wajib militer di misi diplomatik luar negeri,” ujarnya.

    Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh media Ukraina, yang belum terkonfirmasi oleh otoritas Ukraina, mengindikasikan bahwa Kementerian Luar Negeri Ukraina menangguhkan layanan konsuler bagi semua pria Ukraina yang berusia antara 18 dan 60 tahun.

    Surat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Andriy Sybiga itu berisi kantor perwakilan Ukraina hanya akan menerbitkan dokumen kepada pria di luar negeri yang berkehendak kembali ke Ukraina.

    Kantor paspor Ukraina pada hari Selasa (23/4) mengatakan bahwa mereka menghentikan penerbitan beberapa dokumen di konsulat di luar negeri dengan “alasan teknis”.

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Iran Bujuk Pakistan Gabung Aliansi Anti-Israel

    Presiden Iran Bujuk Pakistan Gabung Aliansi Anti-Israel

    Jakarta

    Presiden Iran Ebrahim Raisi tiba Islamabad hari Senin (22/4) untuk kunjungan resmi selama tiga hari. Iran dan Pakistan berupaya memperbaiki hubungan setelah awal tahun ini terlibat dalam konflik dan saling balas serangan militer.

    “Presiden Iran didampingi istrinya dan delegasi tingkat tinggi,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan delegasi Iran juga mencakup menteri luar negeri, anggota kabinet lainnya, dan pejabat senior.

    Kantor Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebutkan, kedua pemimpin melakukan “diskusi yang bersemangat” mengenai kemajuan hubungan bilateral. “Mereka juga menyetujui perlunya upaya bersama kedua negara untuk memerangi terorisme,” ujar pernyataan itu lebih jauh.

    Sebelum meninggalkan Teheran, Raisi mengatakan, “diskusi dengan pemerintah Pakistan akan membahas juga masalah perbatasan antara kedua negara.”

    Situasi keamanan perbatasan yang rumit

    Pakistan, negara mayoritas Sunni, dan Iran, yang mayoritas Syiah, memiliki sejarah hubungan diplomatik yang sulit. Ketegangan antara kedua negara meningkat pada awal tahun ini, menyusul serangan lintas batas yang mematikan.

    Iran melancarkan serangan udara terhadap kelompok bersenjata di wilayah Pakistan pada bulan Januari. Teheran mengatakan, pihaknya menargetkan kelompok militan Sunni Jaish al-Adl, yang dianggap bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap warga sipil dan tentara di Iran.

    Pakistan membalas dengan serangan terhadap sebuah desa di Iran dekat kota Saravan, dengan beralasan mereka menargetkan kelompok separatis Front Pembebasan Balochistan, BLF.

    Iran dan Pakistan berupaya redakan ketegangan

    Setelah serangan lintas batas, Iran dan Pakistan sepakat untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan hubungan keamanan. Sebagai bagian dari pemulihan hubungan, mereka sepakat untuk memerangi terorisme di wilayah masing-masing dan membentuk sistem konsultasi di tingkat menteri luar negeri untuk mengawasi kemajuan di berbagai sektor. Sejak lama, Iran dan Pakistan juga punya proyek pipa gas yang memungkinkan Pakistan mendapat pasokan gas dari Iran.

    Ahsan Raza,analis politik yang berbasis di Lahore berpendapat, kunjungan Presiden Iran Ebrahim Raisi dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan bilateral. “Kunjungan tersebut juga menjadi penting, dengan latar belakang meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah Teheran melancarkan serangan terhadap Israel yang melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal,” ujar Raza lebih lanjut.

    “Iran sejauh ini memiliki hubungan baik dengan Cina, Rusia dan beberapa negara Asia Tengah,” kata Muhammad Akram, mantan senator di Pakistan. Dia menekankan bahwa Teheran juga ingin Pakistan bergabung dalam daftar negara sahabat.

    Tapi Islamabad secara historis lebih dekat dengan musuh bebuyutan Iran, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pakistan juga berada dalam kondisi gejolak ekonomi yang parah, dan perlu bantuan Barat. Pemerintah Pakistan saat ini sedang mencari dana talangan tambahan dari Dana Moneter Internasional IMF untuk mengatasi krisis neraca pembayaran akut.

    “Dalam situasi saat ini, akan sulit bagi Islamabad untuk memberikan dukungan apa pun kepada Teheran,” kata Naeem Khalid Lodhi, mantan menteri pertahanan Pakistan. Dia mengatakan, Pakistan sangat bergantung pada lembaga keuangan internasional yang didominasi AS untuk mendapatkan bantuan.

    (hp/as)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Pesan Khusus Rusia Buntut Israel Balas Serangan Iran

    Jakarta

    Israel kembali melancarkan serangan balasan kepada Iran. Rusia menyampaikan pesan khusus kepada Israel.

    Dilansir AFP dan kantor berita TASS, Sabtu (20/4/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergei Lavrov, mengungkapkan bahwa Moskow telah memperjelas kepada Israel bahwa Iran “tidak menginginkan eskalasi”.

    Moskow juga menyerukan semua pihak menahan diri dan menilai terlalu dini untuk mengomentari secara panjang lebar laporan serangan Israel terhadap Iran, tanpa adanya pernyataan resmi dari kedua negara.

    “Ada kontak telepon antara para pemimpin Rusia dan Iran, serta antara perwakilan kami dan Israel. Kami telah memperjelasnya dalam percakapan ini, kami mengatakan kepada Israel bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut,” ujar Lavrov dalam wawancara dengan stasiun-stasiun radio Rusia.

    Lavrov juga menyatakan bahwa Iran “tidak bisa tidak menanggapi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan status perwakilan diplomatiknya, namun negara tersebut tidak menginginkan eskalasi”.

    Dia merujuk pada rentetan serangan drone dan rudal yang dilancarkan Iran terhadap wilayah Israel pada 13-14 April lalu. Serangan itu dilakukan Iran untuk membalas serangan mematikan terhadap Konsulat Teheran di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    “Para pakar menilai tanggapan nyata Iran adalah seperti ini. Tampaknya, dan saya harap saya tidak keliru, ini juga menjadi tanggapan lainnya untuk serangan Israel terhadap fasilitas Isfahan,” ucap Lavrov dalam pernyataannya.

    Israel Kembali Serang Iran

    Namun, pemerintah Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Israel.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (19/4), skala serangan terbatas dan respons Iran yang diredam tampaknya menandakan keberhasilan upaya para diplomat yang bekerja sepanjang waktu untuk mencegah perang habis-habisan, sejak serangan drone dan rudal Teheran terhadap Israel akhir pekan lalu.

    Media dan para pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan, yang menurut mereka disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang menghancurkan tiga drone yang terdeteksi di wilayah udara Isfahan. Dilaporkan juga bahwa “tidak ada kerusakan besar” di wilayah Iran.

    Secara khusus, Teheran menyebut insiden itu sebagai serangan yang dilakukan oleh “para penyusup”, bukan oleh Israel, sehingga tidak memerlukan pembalasan.

    Israel Enggan Komentaro Serangan ke Iran

    Terkait rentetan ledakan di wilayah Iran, Israel tidak mau berkomentar. Militer Israel maupun kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sama-sama enggan memberikan komentar.

    Seperti dilansir CNN dan AFP, seorang pejabat senior AS yang enggan disebut namanya menyebut Israel telah menuturkan kepada Washington bahwa mereka melancarkan serangan “terbatas” ke wilayah Iran, namun tidak menargetkan fasilitas nuklir Teheran.

    Baik Netanyahu maupun pemerintah dan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

    “Kami tidak bisa memberikan komentar untuk saat ini,” jawab militer Israel saat ditanya wartawan soal laporan rentetan ledakan di Iran.

    Kantor PM Israel, saat ditanya secara terpisah, menolak untuk mengonfirmasi apakah Tel Aviv berada di balik rentetan ledakan di Isfahan.

    Namun diketahui Israel bersumpah akan membalas serangan drone dan rudal Teheran akhir pekan lalu. Serangan itu, menurut otoritas Iran, merupakan respons atas serangan terhadap konsulatnya di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang, termasuk tujuh personel Garda Revolusi Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Kisah Mata-mata Legendaris di Jerman

    Berlin

    Dua pria ditangkap di Bayreuth di negara bagian Bayern, Jerman, pada hari Kamis (18/04). Mereka dituduh menargetkan fasilitas militer dan jalur kereta api di Jerman. Jaksa Agung Federal menuduh mereka tidak hanya menjalankan spionase untuk dinas rahasia Rusia, salah satu dari mereka juga merencanakan serangan dengan menggunakan peledak.

    “Tindakan tersebut dimaksudkan untuk melemahkan dukungan militer Jerman kepada Ukraina melawan agresi Rusia,” tulis Jaksa Agung Federal dalam siaran pers terkait penangkapan kedua pria itu. Selain paspor Jerman, keduanya juga punya paspor Rusia. Mereka dikatakan tidak hanya memotret fasilitas militer Jerman, tetapi juga fasilitas militer AS di Jerman.

    Tersangka utama disebut pernah bergabung dengan unit bersenjata “Republik Rakyat Donetsk” yang memproklamirkan diri di Ukraina timur dan karenanya ia juga dituduh sebagai anggota organisasi teroris asing. Jika terbukti bersalah, para pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

    Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock telah memanggil duta besar Rusia untuk Berlin, yang dipandang sebagai bentuk kritik yang jelas terhadap diplomasi. Kanselir Olaf Scholz juga mengomentari kasus ini.

    “Kita tidak pernah bisa menerima bahwa kegiatan spionase seperti itu terjadi di Jerman,” ujar Scholz.

    Kepala Dinas Rahasia Jerman jadi agen ganda

    Carsten L. yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Intelijen Federal Jerman (BND) dan rekannya Arthur E. juga sudah diadili di Berlin dengan tuduhan menjual rahasia negara ke Rusia. Mereka disebut mendapat banyak uang atas pekerjaannya sebagai agen. Jika mereka terbukti melakukan pengkhianatan yang sangat serius, mereka menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

    Saat bertugas di BND, Carsten L. bertanggung jawab atas “keamanan personel.” Mantan perwira Bundeswehr itu dituduh bekerja sebagai agen ganda untuk dinas rahasia Rusia (FSB). Carsten L. juga dikatakan telah menyampaikan dokumen rahasia kepada pengusaha E, yang kemudian menyerahkannya ke FSB.

    Pada awal Juni 2022, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina juga berarti “titik balik bagi keamanan dalam negeri.”

    Sebagai pendukung Ukraina, Jerman kemungkinan besar akan menjadi fokus dinas rahasia Rusia. Faeser memperingatkan risiko kampanye disinformasi, serangan dunia maya, dan spionase yang dilakukan oleh dinas rahasia asing.

    Suami istri biasa, tapi mata-mata juga

    Salah satu kasus spionase yang terkenal di Jerman adalah pasangan agen Rusia yang memakai nama Andreas dan Heidrun Anschlag. Selama beberapa dekade, mereka berpura-pura menjalani kehidupan kelas menengah yang membosankan. Andreas bekerja sebagai insinyur, dan Heidrun sebagai ibu rumah tangga. Nyatanya, keduanya telah bekerja sebagai agen untuk Moskow sejak akhir tahun 1980-an.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Awalnya mereka bekerja untuk dinas rahasia Uni Soviet dan kemudian untuk dinas rahasia Rusia. Mereka mendengarkan berita tentang NATO dan Uni Eropa dari Jerman. Saat itu, spionase belumlah dilakukan secara digital. Jadi, mereka menerima perintah lewat pesan terenkripsi pada gelombang pendek.

    Baru pada musim gugur 2011 identitas keluarga Anschlag terungkap, kemungkinan berkat informasi dari dinas rahasia AS. Mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara pada tahun 2013, lalu dideportasi ke Rusia.

    ‘Pandu bagi Perdamaian’

    Dalam istilah Jerman Timur, ‘pemandu perdamaian’ adalah agen yang memata-matai dinas rahasia negara sosialis. Sekitar 12.000 pemandu perdamaian dikabarkan bekerja untuk Stasi, dinas keamanan Jerman Timur, di Jerman Barat selama Perang Dingin. Salah satunya yakni Gabriele Gast yang baru terungkap setelah runtuhnya Jerman Timur dan sesaat sebelum reunifikasi.

    Gast berasal dari Jerman Barat dan direkrut oleh petugas Stasi pada tahun 1968 saat sedang melakukan penelitian untuk disertasinya yang berjudul Peran Politik Perempuan di Jerman Timur. Sejak saat itu, Gast harus melapor ke dinas rahasia di Jerman Timur dan berkarir BND dengan nama palsu. Dia dianggap sebagai mata-mata utama Jerman Timur di Barat.

    Alfred Spuhler juga adalah agen spionase yang produktif bagi Stasi. Sebagai pejabat tinggi BND, ia mengungkap ratusan agen Barat yang aktif di Jerman Timur. Dia ditangkap pada November 1989.

    Sementara Heinz Felfe, kepala Departemen Kontra-Spionase Uni Soviet di BND, juga bekerja sebagai agen ganda. Mantan anggota SS ini melapor ke KGB di Moskow hingga tahun 1961. Selama hidupnya, Felfe dikatakan telah bekerja untuk tujuh dinas rahasia yang berbeda, termasuk MI6 Inggris dan SS Nazi.

    Menyusup hingga ke kantor kanselir

    Kasus spionase paling sensasional dari era Perang Dingin di Jerman adalah kasus Gnter Guillaume. Menyamar sebagai pengungsi dari Timur, ia dan istrinya yang bernama Christel datang ke Jerman Barat pada tahun 1956. Misi mereka: memberikan informasi internal kepada Stasi tentang Partai Sosial Demokrat (SPD). Guillaume naik pangkat dan akhirnya menjadi penasihat pribadi kanselir Jerman saat itu, Willy Brandt, dari SPD.

    Ketika Guillaume terungkap, Brandt juga ikut menanggung konsekuensi dan mengundurkan diri sebagai kanselir pada 6 Mei 1974. Gnter Guillaume dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan istrinya delapan tahun penjara. Keduanya dibebaskan karena pertukaran agen antara Jerman Barat dan Timur pada 1981.

    Dieksekusi dengan guillotine

    Lebih sedikit informasi yang diketahui tentang agen-agen Barat di Jerman Timur dibandingkan sebaliknya, mungkin karena sejumlah besar mata-mata Stasi terungkap setelah runtuhnya Tembok Berlin. Banyak mata-mata BND di Timur tidak pernah terekspos.

    Namun kasus dua agen Jerman Barat, yakni Elli Barczatis dan Karl Laurenz, tergolong tragis. Mereka membawa dokumen dari Jerman Timur ke Barat pada awal Perang Dingin di awal tahun 1950-an.

    Elli Barczatis bekerja sebagai sekretaris utama Perdana Menteri Jerman Timur, Otto Grotewohl. Dokumen yang ia pindahtangankan ke kekasihnya Karl Laurenz hanyalah surat-surat pemerintah yang tidak terlalu penting.

    Namun, hubungan kedua negara Jerman pada saat itu memang sedang sangat tegang. Jerman Timur juga kala itu masih berada di bawah pengaruh Stalinisme. Setelah rahasia mereka terungkap, Barczatis dan Laurenz dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan guillotine tahun 1955.

    ae/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Kritik Veto AS di DK PBB: Hancurkan Impian Rakyat Palestina

    China Kritik Veto AS di DK PBB: Hancurkan Impian Rakyat Palestina

    Jakarta

    China mengkritik keras tindakan Amerika Serikat (AS) yang kembali menggunakan hak veto untuk menggagalkan Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). China menyebut veto AS menghancurkan impian rakyat Palestina selama puluhan tahun.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kemerdekaan Palestina sejak awal menjadi impian lama bagi generasi negeri itu. Sehingga, keanggotaan penuh PBB untuk Palestina merupakan langkah penting dalam proses bersejarah ini.

    Palestina pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 2011. Saat itulah, kata dia, tindakan Dewan tersebut ditunda karena adanya penolakan dari AS.

    “Tiga belas tahun kemudian, kembali veto AS yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dan menghancurkan impian rakyat Palestina yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sejarah dan masyarakat dunia tidak akan melupakan tindakan tidak masuk akal ini,” kata Lin Jian melalui keterangan pers dalam situs resmi Kemlu China, Sabtu (20/4/2024).

    Lin Jian mengatakan saat ini, konflik Palestina-Israel masih terus berlanjut, dengan krisis kemanusiaan yang parah terus terjadi di Gaza.

    “Amerika Serikat menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB, namun mereka tidak dapat menyangkal seruan kawasan tersebut untuk segera melakukan gencatan senjata, kebutuhan warga Gaza akan bantuan kemanusiaan, dan keinginan global untuk mendapatkan solusi yang adil dan langgeng atas permasalahan Palestina,” ujarnya.

    China juga komunitas internasional sepenuhnya menerapkan resolusi DK PBB dan Majelis Umum PBB yang relevan, sepenuhnya menghormati keinginan rakyat Palestina, kembali ke solusi dua negara dan mendirikan Negara Palestina merdeka sejak dini.

    Mengenai masalah Palestina, China menegaskan pihaknya selalu berpihak pada perdamaian, keadilan, dan hati nurani manusia. China dengan tegas mendukung keanggotaan penuh PBB untuk Palestina, dan akan terus bekerja tanpa henti dan konstruktif dengan pihak-pihak terkait untuk mengakhiri pertempuran di Gaza lebih awal, meringankan bencana kemanusiaan, dan menerapkan solusi dua negara.

    Sebelumnya, AS memveto permintaan keanggotaan penuh PBB untuk Palestina di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4).

    “AS masih berpandangan bahwa jalan paling cepat menuju kenegaraan bagi rakyat Palestina adalah melalui perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina dengan dukungan Amerika Serikat dan mitra lainnya,” kata seorang perwakilan AS kepada kantor berita Reuters sebelum pemungutan suara.

    Pemungutan suara dilakukan di Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang atas rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, yang merekomendasikan bahwa “Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

    Rancangan tersebut mendapat 12 suara mendukung, dua abstain dan veto AS yang menentang.

    Untuk disahkan, resolusi Dewan Keamanan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China.

    “Tindakan prematur di New York, bahkan dengan niat terbaik sekalipun, tidak akan mencapai status kenegaraan bagi rakyat Palestina,” kata perwakilan AS kepada kantor berita Reuters.

    (taa/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini